BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Meskipun demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terangterangan maupun secara sembunyi-sembunyi.Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat1. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan2. Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian. Dewasa ini berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang1
2
www.skiripsi/perjudian/dalam/perspektifhukum.htm.di akses tanggal 12 Januari 2012. Pukul 13.42 Undang-undang nomor 7 tahun1974 tentang Perjudian. Hal 1
1
2
terangan maupun secara sembunyi-sembunyi.Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung tidak peduli bahkan memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar yang tidak perlu dipermasalahkan.Sehingga, yang terjadi di berbagai tempat sekarang ini banyak dibuka agen-agen judi. Perjudian dipakai untuk menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Dilain timbulnya pandangan bahwa ada kesan aparat penegak hukum kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini.Bahkan yang lebih memprihatinkan, beberapa jenis dan tempat perjudian disinyalir dilindungi dan melibatkan oknum aparat keamanan. Pada hakekatnya, perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian juga bisa menimbulka kerugian kepada phak yang melakukannya, meski memang kadang memberikan keuntungan.Tetapi keuntungan yang didapatkan atas suatu perjudian tidak bisa dijadikan alasan pembenar.Atas fakta tersebut perjudian masih saja dilakukan dan dianggap lumrah oleh masyarakat.Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Perjudian merupakan salah satu penyakit menular masyarakat yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi tidak mudah diberantas. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi perjudian.Masalah yang sulait untuk dimengerti bahwa adanya orang yang melakukan perjudian meskipun tidak memiliki pendapatan yang cukup dalam memenuhi kebutuhannya seharihari.Bahkan “Pasak lebih besar daripada tiang”, namun perjudian tetap saja dilakukan.Dalam lingkungan sekecil-kecilnya perlu dilakukan analisis dan
3
pembahasan atas perjudian dari sisi Kriminologi. Serta tujuan lain untuk mengetahui latar belakang atas eksistensi perjudian juga cara menghindarkan dari negatif yang lebih parah untuk menghentikan eksistensi dari perjudian melalui Kriminologi. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.Dewasa ini, berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat seharihari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung permissif dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan.Sementara itu di sisi lain, memang ada kesan aparat penegak hukum kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini.Bahkan yang lebih memprihatinkan, beberapa tempat perjudian disinyalir mempunyai becking dari oknum aparat keamanan. Pada hakekatnya, perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda.
4
Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecilkecilnya dan terhindarnya ekses-ekses negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian. Pasal 303 KUHP . Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 menyebutkan: 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat ijin: a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian. 2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu3. Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan perundangundangan, tetapi baik dalam KUHP maupun UU No. 7 tahun 1974 ternyata masih mengandung beberapa kelemahan. Adapun beberapa kelemahannya adalah:
3
Prof. Moeljatno, S.H. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal. 111
5
a.
Perundang-undangan hanya mengatur perjudian yang dijadikan mata pencaharian, sehingga kalau seseorang melakukan perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian maka dapat dijadikan celah hukum yang memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukumanpidana
b.
Perundang-undangan hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman, tetapi tidak mengatur tentang batas minimal hukuman, sehingga dalam praktek peradilan, majelis hakim seringkali dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau malah dibebaskan
c.
Pasal 303 bis ayat (1) angka 2, hanya dikenakan terhadap perjudian yang bersifat ilegal, sedangkan perjudian yang legal atau ada izin penguasa sebagai pengecualian sehingga tidak dapat dikenakan pidana terhadap pelakunya. Dalam pemilihan kepala desa hannya terjadi 5 (lima) tahun sekali dan
para pemain atau penjudi pada saat pemilihan Kepala Desa di Desa Gunung Rancak Kabupaten Sampang Madura, bukan hannya orang setempat yang ikut andil dalam perjudian pada saat pemilihan Kepala Desa, tapi juga ada yang dari luar wilayah Desa tersebut dan juga bahkan dari pulau jawa, dalam perjudian pada saat pemilihanKepala Desa beda dengan judi pada umumnya, mereka menggunakan penghitungan perolehan suara yang mereka taruhi, denang mengunakan hak suara yg mereka taruhi, dengan cara duwek amosso sittung(dua jadikansatu)dandengan cara tellok epasittung(tiga jadikan satu) dan menggunakan kotasan (mengurangi perolehan suara dari salah satu calaon) tapi para pelaku penjudi ini tidak sembarang mereka bertaruh tapi mereka memakai modus, yaitu dengan mngunak cara cek lapangan, ceklapangan ini biasaya para penjudi
6
membaya orang yang ahli menyamar menyusup pada desa yang akan terselengaaranya pemilihan kepala desa, sapek lima orang, agar mereka bisa mengathui perolehan suara dari nsalah satu calon dengan mengunnakan pengecek lapangn, mereka di bayar tidak murah, satu kali berangkat mereka di bayar berkisar 2000000 sampai 5000000 tergantung lokasinya, jika lokasinya rawan maka bayaran mereka lebih mahal.dan para penjudi lagi menggunakan modus cek jalan(mata-mata wanita)dimana pelaku penjudi membyar orang khusus untuk menyai pada wanita yang sudah yoblos, karna klo di kampung itu biasanya para ibu-ibu klo mau barangkat menggunakan hak pilihnya mereka berang bersamasama, sebab mereka kalo pagi masih bercocok tanam di sawah, cek kaki ini biasanya di lakuakn dari jam 7 pagi sampek jam 12 siang, mereka mengintip kaki para pengguna hak pilih, modus ini biasanya ketika para penjudi mau taruhan pada hri ha dan di sesuaikan dengan cek jalan (mata-mata wanita)polisi sulit untuk menangkap para penjudi ini.Sebab tempatnya berpindah pindah dari satu tempat ketempat yang lain dan juga para penjudi ini memakai calo selogan calonya adalah (tokang tegguk)dan pemilahan Kepala Desa hanya berlangsung satu hari, jadi polisi sulit untuk melacaknya untuk mendapatkan informasi yang akurat, dan juga sulit penjudi ini di bedakan dengan masyrakat setempat disini kesulitan polisi untuk menggungkap, para penjudipada saat pemilihan Kepala Desa cukup pintar, mereka kalau mau berjudi di tempat pemilihan tidak megang sendiri uangnya, tapi mereka memakai jasa calo dalam selogannya(tokang teguk) jika uang itu jadi mendapatkan lawan maka calo(tokang tegguk)mendapatkan 10%(sepuluh persen) dari 1.000.000(satu jutanya), jadi yang bisa di tangkap oleh
7
polisi hannyalah calonya saja itupun sangat jarang sekali tertangkap oleh pihak kepolisian. Masyarakat juga susah untuk memberikan informasi tentang para penjudi ini, selagi masayarakat disibukkan dengan pemilihan Kepala Desa juga para penjudi ini hannya duduk santai seperti masyarakat lainnya, jadi masyarakat sulit untuk membedakan mana yang berjudi dan mana yang tidak berjudi .dan orang berjudi kepala desa ini bukan orang orang biasa mereka semuanya tokoh atau pengusaha yang kaya raya bukan orang biasa, sebab kalau orang biasa main kepala desa ini tidak munkin karena mereka tidak memilik uang banyak sebab taruhan yang mereka pasang dari sepuluh juta keatas sampai 1M(satu miliar)dalam perjudian pada saat pemilihan Kepala Desa ini harus mempunyai banyak teman pereman (bejingan) dan juga anak buah, karna para pemain ini untuk
memulai
permainanya
harus
mendapatkan
informasi
dari
para
pereman(bejingan) setempat karena dalam perjudian pada saat pemilihan Kepala Desa diDesa Gunung Rancak Kabupaten Sampang Madura. semacam ada sekanario, sebab yang paling banyak peremannya(bejingan) yang megang dari salah satu pencalon maka 90% pasti jadi. Pereman di Madura tidak seperti pereman di jawa, ngamen atau malak malak orang di pinggir jalan di kampungnya sendiri dan mencemarin lingkunganya dan bikin resah masyarakat , pereman(bejingan)di Sampang Madura sangat di seganioleh masyarakat, bahkan dan juga kiyai, sebab bejingan di Madura menjaga keamanan dari pencurian, carok, konflik-konflik antar kampung. Disini pereman (bejingan)sangat kuat wibawanya jika ada pemilihan kepala desa, sebab para preman(bejingan) ini mendatangi masyarat
meminta agar supaya
8
masyarakatnya mencoblos orang yang pereman ( bejingan) dukung jika dari salah satu calon ini tidak ada peremannya(bejingan) yang mendukung maka dapat dipastikan akan kalah. Disini para penjudi dari luar Desa atau luar Maduramendatangi para pereman (bejingan) tersebut untuk mendapatkan informasi, lalu para penjudi bermain. karena disini sudah dipastikan siapa yang dapat suara sedikit dan juga yang dapat suara banyak.
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana modus perjudian pada saat pemilhan Kepala Desa di Desa Gunung RancakKec. Robatal Kab. Sampang Madura? 2. Bagaimana strategi polisi dalam memberantas perjudian pada saat pemilihanKepala Desa Gunung Rancak Kec.Robatal Kab. Sampang Madura?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti menfokuskan penelitian ini antara lainsebagai berikut: 1. Untuk mendiskiripsikanmodus perjudian pada saat pemilihan kepala desa di desa gunung rancakkecamatan robatal kabupaten sampang. 2. Untuk mendiskripsikan strategi polisi dalam memberantas perjudian pada saat pemilhan Kepala Desa Gunung Rancak Kec. Robatal Kab. Sampang
9
D. Manfaat Penelitian 1.
Manfaat Teoritis a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran, bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya pada aparat di Desa Gunung Rancak Kec. Robatal Kab. Sampang b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2.
Manfaat Praktis a. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai perjudian pada saat Pemilihan Kepala Desa di Desa Gunung Rancak Kec. Robatal Kab. Sampang b. Untuk meningkatkan penalaran dan membentuk pola pikir dinamis serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh Penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3.
Manfaat bagi peneliti Hasil penelitian ini digunakan oleh Peneliti sebagai penambahan wawasan
dan ilmu pengetahuan tentangAnalisis
Yuridis Sosiologis Tehadap Modus
Perjudian Pada Saat PemilihanKepaladi Desa Gunung Rancak Kec. Robatal Kab. Sampang. Penulis juga ikut serta dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Gunung Rancak Kec. Robatal Kab. Sampang tersebut, sebagai bentuk nyata ataupun implementasi nyata dari penelitian penulis. Hal ini sebagai faktor pendukung
10
untuk penyusunan tugas akhir penulis dalam menyelesaikan study S1 di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
E. Metodelogi Penelitian Adapun Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Pendekatan masalah. Di dalam hukum terdapat beberapa macam pendekatan adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan yuridis sosiologis yaitu meneliti tentang modus perjudian pada saat pemilihan Kepala Desa di Desa Gunung Rancak Kec. Robatal Kab. Sampang dengan menganalisa menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia yang terdapat dalam KUHP pasal 303 bis. (1) diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta tersebut diperhatikan karena baik pelaku maaupun para pihak mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.4Kasus diperoleh langsung dari penelitian langsung ke lokasi penelitian di Desa Gunung Rancak Kec. RobatalKab. Sampang 2. Lokasi Penelitian Penelitian dilaksanakan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Gunung Rancak Kec. Robatal Kab. Sampang.
4
Ibid, hal. 138
11
3. Sumber data. a) Data Primer Data primer dalam penelitian terkait dengan modus perjudian pada saat pemilihan kepala desa di Desa Gunung Rancak Kec. Robatal Kab. Sampang dikaitkan dengan pasal 303 KUHP. b) Data Skunder Dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai buku-buku literatur, koran, majalah, perundang-undangan hukum pidana (KUHP) dan catatan-catatan yang relevan. 4. Pengumpulan dan pengolahan data. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara: a) Wawancara Yang diwawancarai dalam penelitian ini Polisi Tokoh Masyarakat Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Perangkat Desa b) Pengamatan Pengamatan dengan menggunakan dokumentasi berupa foto-foto yaitu: Hasil surat suara. Pelaksanaan pemilihan c) Studi Lapangan Mengungkap fakta–fakta perjudian pada saat pemilihan Kepala Desa di Desa Gunung Rancak Kec. Robatal Kab. Sampang.
12
Saat para penjudi melakukan transaksi dengan kedua belah pihak. 5. Analisa Data Adapun analisis data yang saya lakukan adalah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara lengkap kualitas dan karateristik dari data-data yang sudah terkumpul dan sudah dilakukan pengolahan, kemudian dibuat kesimpulan.5 Yaitu data-data yang terkait dengan modus perjudian dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Gunung Rancak Kec. Robatal Kab. Sampang.
F. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara berurutan, dengan tujuan agar menghasilkan suatu pembahasan yang sistematis.Mulai Bab I sampai dengan Bab IV, secara garis besar diuraikan sebagia berikut : 1. Bab I: Pendahuluan Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang yakni memuat alasan yang menjadi pentingnya dilakukan suatu penelitian berdasarkan permasalahan yang ada. Rumusan masalah, yakni meliputi pertanyaan yang spesifik terhadap permasalahn yang akan diteliti serta merupakan dasar penilihan judul penulisan tugas akhir. Tujuan penulisan memuat pernyataan singkat tentang apa yang akan dicapai oleh peneliti. Manfaat penulisan, merupakan uaraian mengenai kegunaan secara praktis dan teoritis.Metode penulisan yang menguraikan tentang metode pendekatan yang digunakan
5
Ibid, Hal 24
13
dalam penulisan jenis data hukum yang digunakan, tekhnik pengumpulan data hukum dan tekhnik menganalisis hasil penelitian. 2. Bab II: Tinjauan Pustaka Merupakan bab yang dimana dalam bagian ini peneliti menyajikan teori-teori maupun kaidah-kaidah yang bersumber dari peraturan perundangundangan maupun literature-literartur yang akan dipakai untuk mendukung analisis yang akan diberlakukan pada penelitian ini. Teori-teori yang dipergunakan antara lain berkaitan dengan Perjudian yang terjadi di kota Sampang Madura.. 3. Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan Dalam bab ini, berisi mengenai uraian pembahasan permasalahan yang diangkat peniliti serta dianalisis secara deskriptif kualitatif yang berkaitan dengan permasalah tersebut. Adapun gambaran analisis penulisan lebih difokoskan pada Tindak Perjudian yang semakin lama semakin marak yang terjadi di kabupaten Sampang Madura. 4. Bab IV: Penutup Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana berisikan kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran penulisan dalam menanggapi permasalahan yang telah diangkat penulis yaitu analisis
yuridis sosiologis terhadap modus perjudian pada saat pemilihan
kepala desadi Kota Sampang Madura.
