1 BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum kehidupan masyarakat, baik dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan kepastian hukum dalam berbagai hubungan baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik dapat ditentukan secara jelas hak dan kewajiban seseorang, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan dapat dihindari terjadinya sengketa. Notaris adalah adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya1. Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan apa yang termuat dalam akta sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta, serta memberikan akses terhadap informasi dan peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak.
1
Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
2 Dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya. Notaris dalam praktek kesehariannya disamping dapat dikatakan menjalankan profesi sekaligus juga memangku sebagai pejabat publik yang melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah dalam bidang keperdataan. Agar seimbang setidak-tidaknya notaris harus memerankan empat fungsi, yakni2 : 1. Notaris sebagai pejabat yang membuatkan akta-akta bagi pihak yang datang kepadanya baik itu berupa partij acta maupun relass acta; 2. Notaris sebagai hakim dalam hal menentukan pembagian warisan; 3. Notaris sebagai penyuluh hukum dengan memberikan keterangan-keterangan bagi pihak dalam hal pembuatan akta; 4. Notaris
sebagai
pengusaha
dengan
segala
pelayanannya
berusaha
mempertahankan klien agar operasionalisasi kantornya tetap berjalan. Notaris selaku pejabat umum menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris telah diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan
perundang-undangan
dan
atau
yang
dikehendaki
oleh
yang
berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta,
2
Habib Adjie, 2008, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 16-17.
3 semuanya itu sepanjang pembuatan akta tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Kompetisi antar Notaris yang semakin ketat dapat menggiring para Notaris yang berdaya saing rendah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan klien. Ketatnya kompetisi terjadi karena terbatasnya pengguna jasa Notaris, tingginya biaya hidup, sehingga menyebabkan terjadinya kemerosotan moral di kalangan pejabat Notaris dan menurunkan kualitas Notaris baik dari segi intelektualitas dan profesionalisme. Banyak varian jasa yang dapat diberikan Notaris kepada masyarakat untuk itu seorang Notaris harus mempunyai kemampuan profesional dan pengetahuan hukum yang luas serta mengikuti perkembangan hukum dan masyarakat itu sendiri. Profesionalitas seorang Notaris dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dapat menyelesaikan masalah hukum yang dituangkan dalam sebuah akta yang diminta oleh kliennya, dengan tetap mengacu dan berpegang pada kaedah hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan klien demi keuntungan pribadi. Notaris yang tidak mampu memberikan pelayanan yang baik atau tidak profesional maka akan ada pihak yang dirugikan, sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang telah dibuat oleh notaris tersebut. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila ada Notaris yang diajukan ke pengadilan sebagai tergugat maupun terdakwa baik dalam perkara perdata maupun pidana. Hal tersebut terjadi karena akta diragukan keabsahannya, kebenarannya, dianggap bertentangan dengan hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi kliennya.
4 Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatan harus memegang prinsip kehati-hatian, ketelitian dan tidak boleh lepas dari aturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Pengkualifikasian perbuatan Notaris dalam membuat akta sebagai tindak pidana berkaitan dengan aspek seperti : a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun , dan pukul menghadap; b. Pihak yang menghadap notaris; c. Tanda tangan yang menghadap; d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta; e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; f. Minuta akta tidak ditanda tangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan3. Sanksi pidana terhadap Notaris harus dilihat dalam rangka menjalankan tugas dan jabatan Notaris, artinya dalam prosedur pembuatan akta harus berdasarkan kepada aturan hukum. Memidanakan Notaris berdasarkan aspek-aspek tersebut tanpa melakukan penelitian atau pembuktian yang mendalam dengan mencari unsur kesalahan atau kesengajaan dari notaris merupakan suatu tindakan tanpa dasar hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, misalnya Notaris dituduh dengan kualifikasi membuat surat palsu atau memalsukan surat yang seolah-olah surat tersebut adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) KUHP), pemalsuan tersebut telah dilakukan dalam akta otentik (Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP), dan mencantumkan suatu keterangan palsu didalam suatu akta otentik (Pasal 266 ayat (1) KUHP). 3
Ibid, hlm. 120-121.
5 B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dan mengarah pada upaya peningkatan kualitas Notaris maka dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Ketentuan
hukum
pidana
apa
saja
yang
dihadapi
Notaris
dalam
pembuatan akta? 2. Bagaimana penerapan ketentuan hukum pidana terhadap Notaris terkait dengan akta yang dibuatnya? C. Keaslian Penelitian Berdasarkan hasil penelusuran dan pengamatan di perpustakaan pasca sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) sudah ada penelitian yang membahas tema yang hampir sama yaitu yang dilakukan oleh: 1. Nico, S.H, M.Kn dalam tesisnya yang berjudul “tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum dalam menjalankan tugas jabatannya”. Adapun permasalahan yang diteliti oleh Nico yaitu tentang bagaimana tanggung jawab Notaris secara perdata maupun pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya. Kesimpulan dari penelitiannya yaitu Notaris bertanggung jawab secara penuh atas isi dan kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya baik bagi pihak yang membuatnya maupun bagi pihak ketiga yang berkaitan dengan akta tersebut4.
4
Nico, 2000, Tanggung Jawab Notaris selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan tugas Jabatannya, Tesis Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
6 2. Muhammad Nurung, S.H, M.Kn dalam tesisnya yang berjudul “Proses Peradilan Pidana Terhadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah”. Adapun yang menjadi permasalahan yaitu: a. Bagaimana proses peradilan pidana terhadap Notaris/PPAT yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan jabatannya? b. Tindak
pidana
apa
sajakah
yang
memungkinkan
terlibatnya
Notaris/PPAT yang terkait dalam pelaksanaan jabatannya? 5 Kesimpulan dari penelitian yaitu dalam proses peradilan pidana terhadap Notaris/PPAT yang terlibat tindak pidana berkaitan pelaksanaan jabatannya berlaku Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga tidak ada perbedaan dengan proses peradilan pidana pada masyarakat yang bukan Notaris/PPAT dan hal-hal yang bisa menyebabkan Notaris/PPAT dikatakan melakukan tindak pidana yaitu ketidaktelitian Notaris/PPAT, adanya sikap menggampangkan permasalahan, dan adanya perbedaan persepsi pemahaman antara Notaris/PPAT dengan para penegak hukum perihal kebenaran materil yang dimaksud dalam proses pidana. Penelitian yang penulis teliti terdapat perbedaan dari kedua penelitian di atas yaitu penulis lebih menitik beratkan penelitian pada bagaimana ketentuan hukum pidana yang berlaku bagi Notaris khususnya dalam pembuatan akta dan juga ingin 5
Muhammad Nurung, 2001, Proses Peradilan Pidana Terhadap Notaris/PPAT, Tesis Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
7 meneliti apakah pengaturan hukum pidana tersebut sudah sesuai dengan undang-undang yang ada. D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat teoritis a. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum pada khususnya. b. Untuk meningkatkan dan mendalami berbagai teori yang telah penulis dapatkan khususnya dalam bidang hukum pidana. 2. Manfaat praktis yaitu: a. Untuk memberikan masukan di bidang hukum khususnya hukum pidana bagi Notaris, aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim. b. Untuk memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pemerintah khususnya bagi Notaris selaku wakil pemerintah dalam hal membuat akta otentik agar memahami dan mengetahui tentang aspek hukum pidana dalam pembuatan akta otentik. E. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui ketentuan hukum pidana yang berlaku bagi Notaris dalam pembuatan akta. 2. Untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum pidana terhadap Notaris terkait
dengan
akta
yang
perundang-undangan yang ada.
dibuatnya
sesuai
dengan
peraturan
