BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Mengacu pada prinsip good goovernance bahwa pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah harus menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntable. Hal ini didasarkan pada amanat Pasal 23 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjelaskan bahwa Undang-undang Tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang
telah
ditetapkan
dalam
Undang-Undang
Dasar
tersebut
agar
mencerminkan asas-asas best practices. Asas-asas best practices tersebut antara
lain
akuntabilitas
berorientasi
pada
hasil;
profesionalitas;
proporsionalitas; keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Implementasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara tentang penyusunan dan penetapan APBD yang dijabarkan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam APBN/APBD setiap tahunnya. Dan pada Undang – Undang No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang tercantum pada Pasal 1 dan Pasal 2 tentang bagaimana prosedur jalannya suatu pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) serta laporan dari pertanggung jawaban yang harus di pertanggung jawabkan.
1
2
Tujuan pencerminan asas-asas tersebut agar semua yang dilaporkan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, termasuk aset tetap berupa Barang Milik Daerah (BMD). Barang Milik Daerah (BMD) merupakan seluruh barang yang cara perolehannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) atau barang yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menjelaskan bahwa Barang Milik/Kekayaan Negara BM/KN yakni barang bergerak/barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah ataupun dengan perolehan lainnya yang sah, yang tidak termasuk dalam kekayaan Negara yang dipisahkan (dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara) dan kekayaan pemerintah daerah. 1Barang Milik Daerah tersebut merupakan asset negara dimana pengelolaannya tidak hanya terhadap proses administrasinya saja, melainkan juga harus memperhatikan efisiensi, efektifitas, dan menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan asset tersebut. Dalam Pemendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dimaksud dengan dengan barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak 1
Solihin Dadang. 2001. Kamus Otonomi Daerah Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. Jakarta. hlm. 17
3
beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuhtumbuhan. Dimana pengelolaan barang milik Negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengeloaan Barang Milik Negara/Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menjelaskan bahwa yang disebut dengan barang milik daerah yaitu: 1. Barang milik daerah yang meliputi : a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah; 2. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis; b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Secara Yuridis-Normatif, aset negara terbagi atas tiga sub-aset negara yaitu:
4
1. Barang Milik Negara yang dikelola sendiri oleh pemerintah, misalnya tanah dan bangunan Kementerian/Lembaga, mobil milik Kementerian/ Lembaga 2. Kekayaan negara yang dipisahkan dan dikelola oleh pihak lain, misalnya penyertaan modal negara berupa saham di BUMN, atau kekayaan awal di berbagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang dinyatakan sebagai kekayaan terpisah berdasarkan Undang - Undang pendiriannya 3. Kekayaan yang dikuasai negara berupa kekayaan potensial terkait dengan bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai negara selaku organisasi tertinggi, misalnya tambang, batu bara, minyak, panas bumi, aset nasionalisasi eks-asing, dan cagar budaya. Pengelolaan aset Daerah ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Dalam prakteknya, banyak kendala yang terjadi, antara lain tenaga SDM untuk menyajikan laporan
keuangan belum cukup banyak, kebijakan untuk
pengelolaan aset yang belum
mengakomodir semua hal yang diperlukan,
penguasaan dan pemeliharaan aset agar tidak hilang, rusak, atau dicuri, dan sebagainya. Meskipun belum sempurna seperti yang diharapkan, tetapi penataannya harus dimulai karena aset pemerintah adalah kekayaan yang harus dipelihara, diamankan, dan dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai amanah yang harus diemban untuk masyarakat sebagai stakeholders. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan antara inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap
5
pengamanan aset daerah. Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, termasuk uang dan surat berharga. Adapun pada Peraturan Daerah Badung Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 1 Ayat 5 adalah Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.Sementara itu ada hal penting yang harus dipahami dalam pengelolaan barang milik daerah, yakni pertanggung jawaban atas Barang Milik Daerah karena ketika pemerintah diwajibkan menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi Barang Milik Daerah memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya. Pemerintah daerah wajib melakukan pengamanan terhadap Barang Milik Daerah.Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (controlling) atas Badan Milik Daerah. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penata usahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan
manajemen
pemerintah
didalam
perencanaan
pengadaan,
6
pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (disposal) yang tertera pada Pasal 4 Peraturan Daerah Badung Nomor 1 Tahun 2009. Dalam kenyataannya, faktor utama penyebab adanya penyimpangan dalam permasalahan aset barang yaitu dalam hal pengadaan sering kali terjadi praktek korupsi/nepotisme yang dimana pejabat daerah, dimana dalam hal pengadaan aset barang milik daerahserta kelalaian dan kurangnya kesadaran pejabat pemerintah akan pentingnya menjaga aset barang yang telah dikuasainya. Pejabat pemerintah merasa aset barang milik pemerintah seperti milik barang pribadi, sehingga sering di jumpai dimana-mana contoh kecil kendaraan dinas sering digunakan diluar kegiatan institusi kepemerintahan. Sehingga hal tersebut bisa membuka peluang terancamnya keamanan aset yang telah dikuasainya.Contohnya terjadinya tindak pidana dan yang menjadi korban adalah barang milik pemerintah. Disisi lain, pada saat melakukan inventarisasi barang maka akan jelas barang menjadi tidak valid sehingga pada saat pemeriksaan pembukuan inventarisasi barang, tim Badan Pengawas Keuangan selalu saja mendapatkan temuan-temuan baru, ini menunjukan bahwa masih lemahnya pengamanan aset barang milik daerah. Pemerintah KabupatenBadung memiliki beberapa aset yang secara riil akan diketahui bagaimana pola pengelolaan dan pengamanannya melalui penelitian ini. Sebagaimana daerah-daerah lainnya, barang/aset yang dimiliki oleh Pemerintah KabupatenBadung di antaranya adalah rumah dinas, kendaraan dinas, Tanah dan/atau bangunan, serta Modal Daerah. Dalam penelitian ini akan lebih difokuskan pada kendaraan dinas dan inventarisasi di
7
kantor Pemerintahan Kabupaten Badung, karena aset ini tidak dapat sembarangan
bisa
dipindahtangankan
atau
dihapus
tanpa
memenuhi
persyaratan yang telah diatur dalam hukum yang mengatur tentang aset/barang milik negara/daerah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis akan memberikan pembahasan mengenai “Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Tata Pengelolaan Aset Barang Milik Negara/Daerah Oleh Pejabat di Kantor Pemerintahan Kabupaten Badung”.
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas didalam penulisan laporan ini adalah: 1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum dakam hal pengadaan
pada
kepemilikan aset barang milik pemerintah di Kantor Pemerintahan Kabupaten Badung ? 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tata pengelolaan aset barang milik Negara/ Daerah apabila ada yang dihilangkan oleh pejabat pemerintah di Kantor Pemerintahan Kabupaten Badung ?
1.3. Ruang Lingkup Masalah Meluasnya permasalahan dalam suatu penelitian akan memberikan informasi yang tidak fokus pada apa yang diteliti, oleh karena itu perlu adanya pembatasan ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas nantinya.
8
Pembatasan yang dimaksud hanya terkait pengaturan dan penerapan hukum mengenai kepemilikan aset barang milik pemerintah oleh pejabat pemerintah.
1.4. Orisinalitas Penelitian Penelitian ini berdasarkan pada pemikiran, penelitian, dan pemaparan hasil yang asli dilakukan dan disusun oleh penulis, sehingga orisinalitas penelitiannya terjamin. Meskipun terdapat uraian yang menyerupai dengan judul penelitian lain, namun dalam penelitian ini lebih memfokuskan pembahasan terkait dengan peraturan dan penerapan hukum kepemilikan aset barang
milik pemerintah di Kantor Pemerintahan Kabupaten Badung
Bagian Pengelola Aset Daerah. Terdapat penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan oleh penulis sebagaimana tersaji pada Tabel 1.1 berikut,
Tabel 1.1 Daftar Penelitian Sejenis No
Judul
Penulis
1.
Pertanggungjawaban
Hijriah
Hukum Administrasi
Maulani
pertanggungjawaban
Pada Yayasan
Syaputri
Hukum Administrasi pada
Pendidikan Duluwo
(Mahasiswi
Yayasan Pendidikan
Limo Lo Pohalaa
Fakultas
Duluwo Limo Lo Pohalaa
Atas Aset Daerah
Hukum,
atas pengelolaan aset
Kabupaten
Universitas
daerah Kabupaten
Gorontalo
Hasanuddin
Gorontalo?
Makasar),
Rumusan Masalah 1. Sejauh mana
2. Bagaimana status atas aset
Tahun
daerah dalam pengelolaan
2013.
Yayasan Pendidikan
9
Duluwo Limo Lo Pohalaa atas pengelolaan aset daerah Kabupaten Gorontalo? 2.
Pelaksanaan
Febri Tri
1. Mengapa perlu dilakukan
Penghapusan Barang
Fransiska
tindakan penghapusan
Milik Daerah
(Mahasiswa
barang milik daerah?
Berdasarkan
Fakultas
Peraturan Menteri
Hukum,
penghapusan barang milik
Dalam Negeri Nomor
Universitas
daerah di lingkungan
17 Tahun 2007
Brawijaya
Pemerintahan Kota
Tentang Pedoman
Malang),
Malang ?
Teknis Pengelolaan
Tahun 2014
2. Bagaimana pelaksanaan
Barang Milik Daerah (Studi di Badan
.
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)
Tabel 1.2. Daftar Penelitian Penulis No 1.
Judul Skripsi
Penulis
Rumusan Masalah
Penerapan
(Mahasiswa
Hukum
Fakultas
Terhadap
Hukum
Pengelolaan Aset
Universitas
Barang Milik
Udayana),
1. Bagaimana pertanggung jawaban hukum pada kepemilikan aset barang milik pemerintah di Kantor Pemerintahan KabupatenBadung?
Daerah Oleh
Tahun
Pejabat di
2014.
Kantor
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tata pengelolaan aset barang milik Negara/ Daerah apabila ada yang dihilangkan oleh
10
Pemerintahan Kabupaten Badung
pejabatpemerintah..di...Kantor Pemerintah…KabupatenBadu ng?
Sebagaimana tabulasi tersebut, penulis mengambil topik Penerapan Hukum Terhadap Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah Oleh Pejabat di Kantor Pemerintahan Kabupaten Badung untuk mengetahui dengan jelas terkait kepemilikan aset barang di Kantor Pemerintahan Kabupaten Badung.
1.5. Tujuan Penelitian Penelitian yang baik dan dapat dimenegerti oleh pembaca adalah penelitian yang memiliki tujuan sehingga mampu memenuhi target yang diinginkan. Tujuan umum dan khusus sebagaimana poin-poin berikut. 1.5.1. Tujuan Umum Tujuan umum dari penelitian ini sebagai proses dari penyelesaian standar kelulusan tugas akhir skripsi Fakultas Hukum Program Ekstensi. 1.5.2. Tujuan Khusus Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan khusus dari penelitian ini antara lain: 1. Untuk mengetahui dan memahami manajemen kepemilikan aset barang milik pemerintah oleh pejabat ditinjau dari hukum kepemilikan aset negara/daerah.
11
2. Untuk mengetahui dan memahami aplikasi hukum oleh pejabat terhadap aset barang milik pemerintah yang dihilangkan sehingga perlu dilakukan manajemen kepemilikan aset barang tersebut.
1.6. Manfaat Penelitian 1.6.1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam bidang Hukum Pemerintahan dan menjadi referensi bagi Pemerintah KabupatenBadung khususnya bagian Pengelola Aset Daerah. 1.6.2. Manfaat Praktis Diharapkan dapat memberi sumbangan kepada masyarakat umum, masyarakat dikalangan Perguruan Tinggi, khususnya mengenai penerapan hukum terhadap aset barang milik pemerintah yang dihilangkan oleh pejabat pemerintah.
1.7. Landasan Teoritis 1.7.1
Teori Negara Hukum Konsep negara hukum Indonesia menurut M. Yamin sudah lama ada
beribu-ribu tahun sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI 1945 yang menjadi sumber hukum secara tertulis dalam Republik Indonesia.Istilah negara hukum jauh lebih muda daripada pengertian negara hukum yang dikenal dalam negara-negara Indonesia seperti Sriwijaya, Majapahit, Melayu, Minangkabau, dan Mataram.Hasil penyelidikan ini menolak pendapat seolah-olah pengertian
12
negarah hukum semata-mata bersumber atau berasal dari hukum Eropa Barat.Tidak demikian halnya, melainkan pengertian negara hukum telah dikenal dengan baik dalam perkembangan peradaban yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.2Hukum adalah suatu aturan. Dalam suatu aturan harus berpedoman pada norma – norma yang telah diatur dalam peraturan tertulis berupa Undang-undang, dimana suatu aturan akan dapat membatasi tingkah laku seseorang yang hidup di negara hukum. Hukum mampu mengatur dan mengarahkan suatu negara menuju kepada best practices dengan beberapa asas yang perlu diterapkan, sebagaimana diatur dalam amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945 tentang Keuangan Negara. Asas-asas best practices yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar tersebut antara lain akuntabilitas berorientasi pada
hasil;
profesionalitas; proporsionalitas;
keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.Implementasi asas-asas tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16-20 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang penyusunan dan penetapan APBD yang dijabarkan dalam bentuk pelaksanaan program tahunan.Hal ini dimaksudkan agar semua yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, terutama aset tetap berupa Barang Milik Daerah (BMD). Barang milik daerah menurut Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1 ayat (2) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
2
Wheare, K.C. 2003. Konstitusi-Konstitusi Modern. Surabaya: Pustaka Evreka. hlm. 35
13
Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Untuk aset yang sudah lama dan tidak dapat digunakan secara optimal lagi oleh pemerintah daerah, aset tersebut dapat dilakukan penghapusan, selain itu secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Namun dalam pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan, masih terdapat penghapusan dan pemindahtanganan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku karena pelaksanaannya tidak berdasarkan peraturan yang berlaku dan dapat menimbulkan kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang ataupun tindakan untuk menguntungkan diri sendiri yang akan merugikan daerah. Pengelolaan barang (aset) daerah menurut Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 Pasal 3 ayat (2) mencakup 12 hal yaitu 1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran 2. Pengadaan 3. Penggunaan 4. Pemanfaatan 5. Pengamanan dan pemeliharaan 6. Penilaian 7. Pemindahtanganan 8. Pemusnahan 9. Penghapusan 10. Penatausahaan 11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
14
Pengelolaan aset
adalah dengan melakukan penghapusan dan
pemindahtanganan. Penghapusan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (23) adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Penggunaan Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Sedangkan Pemindahtanganan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (17) adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah. Barang Milik Daerah (BMD) yang akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) atau barang yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah dan diatur lebih lanjut dalam pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa Barang Milik/Kekayaan Negara BM/KN yakni barang bergerak/barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah ataupun dengan perolehan lainnya yang sah, yang tidak termasuk dalam kekayaan Negara yang dipisahkan (dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara) dan kekayaan pemerintah daerah 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 3
Solihin Dadang. 2001. Kamus Otonomi Daerah Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. Jakarta. hlm. 17
15
2014Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menjelaskan bahwa yang disebut sebagai barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau APBD atau berasal dari perolehan lain dengan rincian sebagi berikut, a. Barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis; b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan pengertian tersebut, jelas cakupannya sangat luas dan merupakan pengertian yang mendasar, sebagaimana pula pengertian yang dianut dalam KUHPerdata, yaitu benda terdiri atas benda berwujud dan tidak berwujud, sebagaimana yang tersurat pula dalam Pasal 499 KUHPerdata bahwa oleh Undang-Undang yang diartikan dengan zaken adalah semua benda dan hak yang dapat dijadikan objek hak milik. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 1.7.2 Kewenangan Kewenangan
merupakan
faktor
penting
dalam
sumber
dayaimplementasi kebijakan. Kewenangan yang dimiliki oleh sumber dayamanusia adalah kewenangan setiap pelaksana untuk melakukan hal-hal yangberkaitan
dengan
apa
yang
diamanatkan
dalam
suatu
16
kebijakan.Kewenangan tersebut bervariasi dari program ke program dan dalambentuk
yang
berbeda-beda,
seperti
kewenangan
menuntut
di
pengadilan,kewenangan memerintah pegawai yang lain, menarik dana dari program,menyediakan dana, staf dan bantuan teknis kepada tingkatan pemerintahanyang lebih rendah, membeli barang dan jasa, dan lain-lain (Edward III,1980:66). Kewenangan yang dimiliki oleh pihak pelaksana kebijakan dapatberupa kewenangan untuk mengatur pihak lain tidak tercantum secaraeksplisit dalam kebijakan itu sendiri.Pemberian kewenangan kepada pelaksana kebijakan akan mengurangiresistensi/penolakan yang mungkin timbul dari pelaksana kebijakan.Sebaliknya, kewenangan akan mendorong keterlibatan dan partisipasi parapelaksana implementasi kebijakan. Badan hukum adalah kumpulan orang, yaitu semua yang di dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat bertindak sebagaimana manusia, yang memiliki hak-hak dan kewenangan-kewenangan, seperti
kumpulan
orang,
perseroan
terbatas,
perusahaan
perkapalan,
perhimpunan, yayasan, dan sebagainya. Dalam kepustakaan hukum dikenal ada beberapa unsur dari badan hukum, yaitu: a. Perkumpulan orang (organisasi teratur) b. Dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum c. Adanya harta kekayaan yang terpisah d. Memiliki kepentingan sendiri e. Memiliki pengurus f. Memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban
17
g. Dapat digugat di depan pengadilan Berdasarkan hukum publik negara, provinsi, dan kabupaten, badan hukum adalah kumpulan dari badan-badan hukum yang tindakan hukumnya dijalankan oleh pemerintah.Ketika pemerintah bertindak di lapangan keperdataan dan tunduk pada peraturan hukum perdata, pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum, bukan wakil dari jabatan. Oleh karena itu, kedudukan pemerintah dalam pergaulan hukum privat, tidak memiliki kedudukan yang istimewa, dan dapat menjadi pihak dalam sengketa keperdataan dengan kedudukan yang sama dengan seseorang atau badan hukum perdata dalam peradilan umum. Organ dan badan hukum dapat dibedakan dengan tegas.Pada wilayah kabupaten terdapat organ-organ seperti DPRD, pemerintahan harian, dan bupati/walikota, namun tetap badan hukumnya adalah badan umum kabupaten. Dengan kata lain, pembuatan keputusan yang bersifat privat bagi Kabupaten dilakukan oleh Dewan, atau berdasarkan delegasi, oleh pemerintah harian. Dalam upaya administratif atau peradilan administrasi, gugatan ditujukan terhadap organ yang membuat keputusan tersebut. Organ inilah yang menjadi pihak dalam proses hukum. Sementara dalam hal keperdataan, badan hukumlah yang menjadi pihak, misalnya pada kabupaten, bupati tampil bertindak untuk mewakili badan hukum yaitu kabupaten.Berdasarkan keterangan tersebut tampak bahwa tindakan hukum pemerintah di bidang keperdataan adalah sebagai wakil dari badan hukum, yang tunduk dan diatur dengan hukum perdata.Dengan demikian, kedudukan pemerintah dalam hukum privat adalah
18
sebagai wakil dari badan hukum keperdataan.Pejabat Pemerintah sebagai pengguna barang, memiliki kuasa untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.Berdasarkan keterangan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum bisa diterapkan dimana saja, baik di dalam institusi pemerintahan sekalipun. Dalam hal ini hukum akan diterapkan dalam lingkup pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas perlindungan barang milik daerah tersebut. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah.Dalam pelaksanaannya, Pejabat Pengguna Barang menunjuk Kuasa Pengguna Barang yaitu kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab : 1. Mengajukan rencana kebutuhan BMD bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya 2. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lain yang sah 3. Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya 4. Menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya
19
5. Mengamankan
dan
memelihara
BMD
yang
berada
dalam
penguasaannya 6. Mengajukan usul pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan 7. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada gubernur/bupati/walikota melalui pengelola barang 8. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya 9. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang. 1.7.3
Konsep Pertanggung Jawaban Hukum
Pertanggungjawaban Hukum Administrasi Pertanggungjawaban perbuatan pemerintah muncul akibat adanya 2 hal, yaitu adanya kewenangan dan adanya hak dan kewajiban.Kewenangan hak dan kewajiban
tersebut
merupakan
perbuatan
dipertanggungjawabkan.Pertanggungjawaban
pemerintah
pemerintah
yang
tersebut
harus berupa
pertanggungjawaban hukum (pidana, perdata dan administrasi negara). Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.Dalam kamus hukum ada dua istilah
20
menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni liability (the state of being liable) dan responsibility (the state or fact being responsible).Liability merupakan istilah hukum yang luas (a broad legal term) yang di dalamnya mengandung makna bahwa menunjuk pada makna yanh paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin.Liability
didefinisikan
kewajiban.Sementara dipertanggungjawabkan
itu atas
menunjuk
responsibility suatu
semua
karakter
berarti
hal
kewajiban,
dan
hak
yang
termasuk
dan dapat
putusan,
keterampilan, kemampuan, dan kecakapan.Responsibility juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum, karena dalam negara terdapat prinsip wetmatigheid van bestuur atau asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah tidak akan mewakili wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya. Oppen Hein mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatugabungan
ketentuan-ketentuan
yang
mengikat
badan-badan
yang
tinggimaupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yangtelah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara.” Selain itu, Logemann mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah seperangkatdari norma-norma
21
yang menguji hubungan Hukum Istimewa yang diadakanuntuk memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugasmereka yang khusus.”4 Pemerintahan adalah berkenaan dengan sistem, fungsi, cara perbuatan, kegiatan, urusan atau tindakan memerintah yang dilakukan atau diselenggarakan atau dilaksanakan oleh pemerintah dalam arti luas (semua Lembaga Negara) maupun dalam arti sempit (presiden beserta jajaran atau aparatnya). Aksekutif adalah cabang kekuasaan Negara yang melaksanakan kebijakan publik (kenegaraan dan atau pemerintahan) melalui peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Tindakan pemerintahan memiliki beberapa unsur yaitu sebagai berikut: 1) Perbuatan itu dilakukan oleh aparat Pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa mauoun sebagai alat perlengkapan pemerintahan dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri; 2) Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan; 3) Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi; 4) Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Pertanggungjawaban berasal dari tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab Pemerintahan adalah kewajiban penataan hukum dari negara atau pemerintah atau pejabat lain yang
4
JHA.Logemann, Het Staatrecht van Indonesia, Yayasan Gajah Mada.hlm.20
22
menjalankan fungsi pemerintahan sebagai akibat adanya suatu keberatan, gugatan, judicial review, yang diajukan oleh seseorang, masyarakat, badan hukum perdata baik melalui penyelesaian pengadilan atau di luar pengadilan untuk pemenuhan berupa: 1) Pembayaran sejumlah uang (subsidi, ganti rugi, tunjangan, dsb) 2) Menerbitkan atau membatalkan/mencabut suatu keputusan atau peraturan 3) Tindakan-tindakan lain yang merupakan pemenuhan kewajibannya, misalnya untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif dan efisien, mencegah adanya bahaya bagi manusia maupun lingkungan, melindungi harta benda warga, mengelola dan memelihara sarana dan
prasarana
umum,
mengenakan
sanksi
terhadap
suatu
pelanggaran dan sebagainya.
1.8. Metode Penelitian 1.8.1
Jenis Penelitian Penelitian
yang
dilakukan
berdasarkan
pada
metode
yuridis
empiris.Metode ini mengaitkan kajian-kajian permasalahan atau dasar hukum yang berlaku dengan praktek di masyarakat.Hal yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana aplikasi hukum dan aturan yang sudah dibuat sebelumnya terkait kepemilikan aset barang milik pemerintah oleh pejabat pemerintah.
23
1.8.2
Jenis Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan
perundang-undangan (The Statute Approach).Pendekatan fakta, dilakukan dengan mengamati secara langsung fakta yang ada di Kantor Pemerintahan KabupatenBadung terkait aplikasi hukum dan peraturan tentang kepemilikan aset barang milik pemerintah oleh pejabat pemerintah.Data yang diperoleh tersebut untuk selanjutnya dibahas dengan kajian-kajian berdasarkan teori-teori hukum
dan
kemudian
disambung
dengan
pendekatan
perundang-
undangan.Sedangkan pendekatan peraturan perundang-undangann (The Statute Approach)
yaitu
pendekatan
dengan
menggunakan
legislasi
dan
regulasi.5Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat, yaitu Undang-undang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 1.8.3
Sifat Penelitian Penelitian
ini
bersifat
deskriptif,
yang
ditunjukkan
dengan
penggambaran secara efisien dan khusus sifat-sifat individu, kondisi, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini menggambarkan tentang penerapan hukum terhadap permasalahan kepemilikan aset barang milik pemerintah oleh pejabat pemerintah.
5
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, hlm. 97.
24
1.8.4 Sumber Data Dalam penulisan laporan ini pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dinamakan data primer (data dasar) dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dinamakan data sekunder. 1. Data Primer Untuk mendapatkan data primer dilakukan penelitian lapangan, yaitu dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan yaitu pada Kantor Pemerintahan Kabupaten Badung di Bagian Pengelolaan Aset Daerah. 2. Data Sekunder Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari UUD Pasal 23, UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 16-20tentang Keuangan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 1 dan Pasal 2tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) tentang Barang Milik/Kekayaan Negara (BM/KN), Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 Pasal 3 Ayat (2) tentang Pengelolaan barang (aset) daerah, Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (23) tentang Penghapusan barang (aset) daerah, Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (17) tentang pengalihan barang (aset) daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Pemendagri
Nomor
17
Tahun
2007,
dan
Peraturan
Daerah
25
KabupatenBadung Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta literatur-literatur guna menemukan teori yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas serta menggunakan undangundang yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibahas. 1.8.5 Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah melalui wawancara. Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi serta cara untuk memperoleh informasi dengan menanyakan langsung kepada yang akan diwawancarai. Wawancara ini dilakukan dengan Kepala Bagian Pengelola Aset Daerah. 1.8.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data Adapun keseluruhan data yang diperoleh sudah terkumpul baik melalui studi kepustakaan ataupun wawancara, kemudian mengolah dan menganalisis secara deskriptif kualitatifyakni merupakan suatu penelitian eksplorasi dan memainkan peranan yang amat penting untuk menciptakan suatu hipotesis maupun pemahaman orang tentang berbagai variabel sosial6 dan selanjutnya data yang telah rampung akan dipaparkan dengan disertai analisis yang sesuai dengan teori yang terdapat pada buku-buku literature dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mendapatkan kesimpulan sebagai akhir dari penulisan usulan penelitian ini.
6
Bungin, M.Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya. JakartaPrenada Media Group.Jakarta. hlm 69.
