BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government Governance) merupakan isu aktual dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Praktik kepemerintahan yang baik dapat meningkatkan iklim keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance pada sektor publik (Sari, 2013). Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada pemerintah daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap pemerintah daerah, dimana daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan mampu tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintahan. Dengan bergulirnya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan payung hukum pemerintah daerah yang antara lain adalah mengenai pola-pola aplikasi pertanggungjawaban keuangan daerah, yang sangat terkait dengan reformasi regulasi keuangan daerah (Juwita, 2013). Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat saat ini, di masa lalu negara ataupun pemerintah sangat dominan, menjadikan masyarakat menjadi pihak yang sangat diabaikan dalam
1
2
setiap proses pembangunan. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk mengelenggarakan pemerintahan yang baik merupakan hal yang wajar. Saat ini tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, direspon dengan melakukan perubahan-perubahan yang dalam pelaksanaannya masih membutuhkan pembenahan (Sari, 2013). Upaya untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran tiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Ketiganya mempunyai peran masing-masing sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam tata kepemerintahan yang baik (Tahir, 2014). Beberapa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) juga sedang disiapkan. Semuanya dimaksudkan untuk memperjelas bahwa kita menginginkan pemerintah daerah yang efisien, efektif, akuntabel, transparan, dan responsif secara berkesinambungan. Arahan seperti itu adalah keharusan, karena dengan model pemerintah tersebut pembangunan bagi seluruh rakyat dapat terlaksanakan. Implementasi berbagai program pemerintah akan berjalan dengan baik (Mardiasmo, 2002). Undang-undang No. 17 tahun 2003 mengisyaratkan bahwa laporan pertanggungjawaban pemerintah atau laporan keuangan pemerintah pada gilirannya harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada pihak legislatif sesuai dengan kewenangannya. Pemeriksaan BPK yang di maksud adalah dalam rangka pemberian pendapat (opini) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang
3
pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas laporan keuangan harus memenuhi kriteria yang memadai yaitu memiliki relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Keempat kriteria tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi terciptanya kualitas laporan keuangan yang baik sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari pemerintah (Juwita, 2013). Permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan kini semakin hangat untuk diperbincangkan, banyaknya kasus-kasus buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah masih menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini merupakan bukti dari kurangnya pemahaman standar akuntansi pemerintahan. Permasalahan ini dibuktikan dengan diperolehnya opini disclaimer dibeberapa instansi pemerintah daerah. Opini disclaimer (tanpa memberikan pendapat) diberikan terhadap laporan keuangan karena BPK mengalami kesulitan dalam menerapkan prosedur audit pada beberapa pos yang disajikan. Rendahnya kualitas laporan keuangan secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintahan (Udiyanti dkk, 2014).
4
Tabel 1.1 Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Entitas Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat Propinsi Jawa Barat Kab. Bandung Kab. Bandung Barat Kab. Bekasi Kab. Bogor Kab. Ciamis Kab. Cianjur Kab. Cirebon Kab. Garut Kab. Indramayu Kab. Karawang Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Sukabumi Kab. Sumedang Kab. Tasikmalaya Kota Bandung Kota Banjar Kota Bekasi Kota Bogor Kota Cimahi Kota Cirebon Kota Depok Kota Sukabumi Kota Tasikmalaya
Opini LKPD WDP WDP WDP WTP WDP WDP WDP TMP WDP WDP WTP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WDP WTP WDP WTP WDP -
Sumber: BPK RI Perwakilan Propinsi Jawa Barat Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ternyata masih rendah. Hal ini tercermin dari masih banyaknya hasil audit BPK atas laporan keuangan kementerian dan lembaga dengan opini selain wajar tanpa pengecualian. Kemampuan pemerintah dalam menyusun dan melaporkan keuangan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan juga masih terbatas. Hal ini
5
sebagian disebabkan oleh tidak memadainya SDM yang menangani pengelolaan dan pelaporan di pemerintah (Warsidi, 2009). Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kualitas informasi keuangan, khususnya yang disajikan dalam LKPD belum sepenuhnya memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal tersebut tidak lain karena opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Pasal 1 UU No. 15 tahun 2004). Pemeriksaan atas LKPD bertujuan memberikan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD berdasarkan pada:
Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Kecakupan pengungkapan (adequate disclosure).
Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Efektivitas atau keandalan sistem pengendalian intern. Tabel 1.2 Perkembangan Opini LKPD tahun 2009-2013 Propinsi
LKPD Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
Kabupaten
Kota
WTP
WDP
TW
TMP
WTP
WDP
TW
TMP
WTP
WDP
TW
TMP
3%
73%
9%
15%
2%
63%
10%
25%
7%
72%
9%
12%
18%
67%
0%
15%
4%
64%
6%
26%
13%
72%
3%
12%
30%
58%
0%
12%
9%
67%
2%
22%
23%
67%
2%
8%
52%
33%
0%
15%
18%
64%
1%
17%
34%
58%
0%
8%
48%
45%
0%
7%
36%
60%
4%
10%
38%
59%
0%
3%
Sumber: IHPS BPK RI Semester II tahun 2014
6
Opini yang diberikan atas suatu LKPD merupakan cermin bagi kualitas akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adanya kenaikan persentase opini wajar tanpa pengecualian (WTP) secara umum menggambarkan adanya perbaikan akuntabilitas keuangan oleh pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip yang berlaku. Agar suatu laporan keuangan dapat memberikan manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 karakteristik kualitatif laporan keuangan terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Yuliani dkk, 2010). Laporan keuangan yang berkualitas menununjukkan bahwa kepala daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Kepala daerah dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik yang bersangkutan dengannya, untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya (Nurlaila, 2014). Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul skripsi “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi kasus pada Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu)”.
7
1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan
latar
belakang
yang
dikemukakan,
penulis
mengidentifikasikan masalah yang akan menjadi pokok pemikiran adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan) pada Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu. 2. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu. 3. Seberapa
besar
pengaruh
Penerapan
Standar
Akuntansi
Pemerintahan (PSAP No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 1.3.1 Maksud Penelitian Maksud dari penelitian ini adalah membuktikan secara empiris Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.
8
1.3.2 Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan) pada Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu. 2. Untuk mengetahui Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu. 3. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.
1.4 Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik bagi pengembang ilmu, penerapan ilmu, dan bagi peneliti selanjutnya. Sesuai dengan tujuan yang diuraikan, adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian, yaitu: 1. Bagi Penulis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 2. Bagi Pemerintah Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah khususnya kepada dinas keuangan daerah kabupaten
9
Indramayu dalam menyajikan dan menyusun laporan keuangan lebih berpedoman
pada
Standar
Akuntansi
Pemerintahan
guna
untuk
memperbaiki sistem yang sudah dipergunakan sebelumnya sehingga informasi keuangan sebagai bahan bagi pengguna laporan keuangan menjadi akurat dan kesalahan dapat dihindarkan. 3. Bagi Peneliti Selanjutnya Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi yang dapat diteliti atau dikaji kembali yang akan meneliti dengan variabel yang sama.
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang sedang diteliti, penulis melakukan penelitian pada Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu Jl. R.A Kartini No. 15-17 Telp. (0234) 272006 Indramayu. Adapun penelitian ini dilakukan dari bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Juni 2015.
