BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Mencermati dari kondisi negara-negara Eropa seperti Jerman yang mana merupakan negara maju di Kawasan Eropa. Jerman tergolong negara industri paling berprestasi dan paling maju perkembangannya, perekonomian nasional Jerman terpusatkan pada barang dan jasa yang diproduksi oleh industri, utamanya hasil produksi industri konstruksi mesin dan industri otomotif serta produk-produk kimia.1 Lebih lanjut lagi, Jerman pula merupakan negara dengan perekonomian nasional terbesar keempat di dunia dengan GDP 3635 miliar US$2. Untuk memajukan negara dan meningkat perekonomiannya, Tiongkok turut melakukan modernisasi di negaranya. Deng Xiaoping dengan strateginya yakni Yangwei Zhongyong (mengandalkan kemampuan luar negeri untuk kepentingan dalam negeri Tiongkok) sebagai landasan terwujudnya modernisasi di Tiongkok. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan cita-cita Tiongkok yaitu sebagai negara yang modern dan kuat, serta untuk membawa penduduk Tiongkok ke arah yang lebih
1
Perekonomian Jerman, (http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/id/perekonomian.html) diakses tanggal 19 Mei 2015 2 GDP Jerman, (http://www.tradingeconomics.com/germany/gdp) diakses tanggal 19 Mei 2015
1
modern. Adapun modernisasi yang dilakukan terwujud dalam empat modernisasi (Sige Xiandaihua) dan diterapkannya politik pintu terbuka (Kaifang Zhengzi). Empat modernisasi yang dilakukan yakni pertanian, industri, pendidikan dan pertahanan. Dalam bidang pertanian dan industri Tiongkok melakukan peningkatan hasil produk dari kedua bidang tersebut yakni dua kali lipat dari sebelumnya. Pada sektor industri memberikan peningkatan yang cukup banyak dalam perekonomian Tiongkok. Yang mana tidak hanya pengolahan bahan-bahan mentah melainkan pula merakit barang-barang elektronik yang kemudian di ekspor. Adapun pada bidang pendidikan, Tiongkok cukup memerhatikan masyarakat dengan menyesuaikan bakat yang dimiliki masyarakatnya dengan bidang yang ada serta mengirimkan para pelajarnya untuk menempuh pendidkan di luar negeri sesuai dengan bakat yang dimiliki yang kemudian kembali lagi ke Tiongkok setelah menyelesaikan pendidikan tersebut untuk bekerja di bidang yang sesuai dengan bakat dan keterampilan yang dimiliki. Dengan meningkatkan dan mengembangkan pertanian, industri, dan pendidikan
tentunya
Tiongkok
memperhatikan
kemanan
untuk
negaranya,
dikarenakan tidak adanya kemajuan dari suatu negara tanpa adanya pertahanan yang kuat. Sehingga Tiongkok pula meningkatkan dan memperkuat pertahanan negaranya. Motivasi Tiongkok untuk menjadi negara yang memiliki power
di kawasannya
hingga di seluruh dunia membuahkan hasil yang memuaskan. Reformasi ekonomi telah memberikan perubahan yang cukup drastis di Tiongkok khususnya dalam
2
pembangunan ekonomi Tiongkok. Tiongkok tidak hanya meningkatkan empat bentuk modernisasi dalam pembangunan negaranya, melainkan Tiongkok yang awalnya diketahui sebagai negara yang tertutup, kini telah menjadi negara yang terbuka yaitu membuka diri terhadap modal asing. Dengan sikap Tiongkok yang terbuka itulah menjadikan Tiongkok sebagai negara yang berkembang dengan sangat pesat dan menjadikannya negara maju pada saat sekarang ini.3 Pada abad 21, Tiongkok dapat dikatakan sebagai salah satu negara yang berpengaruh dalam perdagangan internasional. Telah banyaknya kerjasama yang dilakukan oleh Tiongkok kepada negara-negara di dunia. Tiongkok cukup peka dalam melihat sebuah peluang untuk menguntungkan negaranya dalam melakukan kerjasama. Sebagai salah satu negara yang berada di kawasan Asia, Tiongkok melihat banyaknya peluang yang bisa dilakukan untuk memajukan perekonomian negaranya, mengingat negara yang berbatasan dengan Tiongkok baik secara daratan maupun lautan merupakan negara-negara yang strategis bagi Tiongkok dalam melakukan kerjasama.4 Berdasar dari melihat adanya peluang kekuatan yang Tiongkok miliki dan sesuatu yang dibutuhkan oleh negara tersebut, Tiongkok melakukan kerjasama dengan negara-negara disekitarnya. Banyak negara-negara yang menjadi perhatian Tiongkok untuk menjalin maupun meningkatkan kerjasama, sebut saja negara-negara
3 4
Bob Widyahartono, 2004, Bangkitnya Naga Besar Asia, Yogyakarta: ANDI, hal. 131-135 Ibid
3
yang berada di kawasan Asia Tengah, Asia Selatan, Eropa hingga negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Kazakhstan, Kyrgistan, Tajikistan, Turkeministan, dan Uzbekistan ialah negara-negara yang berada di Asia Tengah dan cukup menjadi perhatian Tiongkok untuk melakukan kerjasama dimana negara-negara Asia Tengah merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah dan terdapatnya pula hubungan yang telah lama terjalin khususnya pada perdagangan baik secara individu maupun kawasan. Selain negara-negara yang berada di Asia, Tiongkok pula melihat peluang negaranegara yang berada di kawasan Eropa dalam menjalin kerjasama terlebih negaranegara yang berada di antara kawasan Eropa-Asia atau biasa disebut Eurasia. Yang mana pada wilayah ini termasuk pula Asia Tengah merupakan wilayah dari rute perdagangan internasional pada zaman Romawi dan Dinasti Tiongkok yang disebut dengan Jalur Sutra. Sehingga dapat dikatakan wilayah ini merupakan salah satu wilayah strategis dalam menghubungkan perdagangan Asia menuju Eropa atau dari Tiongkok menuju Rusia. Maka dari itu Tiongkok tentunya perlu menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara yang berada di sekitarnya dikarenakan Tiongkok menempati posisi yang cukup strategis dalam menjalin hubungan kerjasama dengan negaranegara di sekitarnya untuk meningkatkan pertumbuhan negaranya serta mempererat hubungannya dengan negara-negara tetangganya. Peningkatan kerjasam Tiongkok dengan negara-negara sekitarnya tersebut sesuai dengan fokus politik luar negeri
4
Tiongkok tepatnya semenjak dipimpin oleh Xi Jinping yakni “zuo hao zhoubian waijiao gongzuo” (menjalin hubungan baik dengan negara-negara sekitar). Serta, Tiongkok juga bertujuan untuk membangun kembali Jalur Sutra yang telah ada sejak abad 18.5 Jalur Sutra merupakan jalur perdagangan utama antara Tiongkok dengan kekaisaran Romawi yang telah ada sejak abad ke-2 hingga pada abad ke-18 jalur perdagangan ini dinamakan Jalur Sutra oleh Ferdinand von Richthofen, seorang ahli geografi Jerman yang terkemuka. Jalur ini disebut sebagai Jalur Sutra dikarenakan sutra
ialah
produk
perdagangan
utama
pada
jalur
ini,
namun
seiring
perkembangannya mulailah muncul pula barang perdagangan lainnya seperti emas dan rempah-rempah bahkan adanya pertukaran budaya antar negara-negara yang dilewati pada jalur ini6. Sehingga dapat dikatakan jalur sutra merupakan jalur yang penting karena bukan hanya terjadi kegiatan perekonomian melainkan budaya dan politik juga terjadi di jalur ini. Tiongkok kini berkeinginan untuk mengembangkan Jalur Sutra tersebut yaitu dengan rute yang lebih luas dari sebelumnya dan tentunya dengan transprotasi yang lebih modern daripada masa sebelumnya. Untuk membuka kembali Jalur Sutra tersebut Tiongkok perlu menjalin dan meningkatkan hubungannya dengan negara5
Peluang dan Tantangan Hubungan Indonesia-Tiongkok, (http://www.jawapos.com/baca/opinidetail/9108/Peluang-dan-Tantangan-Hubungan-IndonesiaTiongkok), diakses tanggal 23 November 2014 6 Silk Road History, (http://www.travelchinaguide.com/silk-road/history/), diakses tanggal 22 November 2014
5
negara yang termasuk dalam rute Jalur Sutra, hal ini dapat dilakukan melalui berbagai macam kerjasama diantaranya membantu pembangunan ekonomi pada negara tersebut seperti pada negara-negara yang berada di Kawasan Asia Tengah yang umumnya meruoakan negara-negara yang kurang dalam pembangunan infrastruktur seperti rel kereta api dan jalan raya dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang kurang pesat. Secara historis negara-negara yang berada di Kawasan Asia Tengah ialah wilayah dalam rute Jalur Sutra yang dulu. Sehingga, Kawasan Asia Tengah menjadi perhatian Tiongkok untuk menjalin hubungan baik dalam pengembangan Jalur Sutra. Seperti terjalinnya kerjasama Tiongkok dan Kazakhstan, dengan menandatangani perjanjian senilai $30 miliar diantaranya yaitu transaksi dalam sektor migas. Serta, adanya beberapa proyek pembangunan beberapa infrasatruktur di wilayah Kazakhstan yang kini mulai ditawarkan oleh Tiongkok. Usulan pembentukan New Silk Road telah lebih dahulu ada sebelmu Xi Jinping menempati posisi selaku Presiden Tiongkok yakni tepatnya pada era pemerintahan Jiang Zemin di tahun 2001. New Silk Road ditujukan untuk membangung perdagangan antara benua Asia dan Eroap serta untuk meningkatkan hubungan diplomatik antara negara yang termasuk dalam rute Jalur Sutra. Lebih lanjut lagi New Silk Road ditujukan untuk keamanan energy Tiongkok, yang mana pada masa pemerintahan Jiang Zemin, Tiongkok mengalami peningkatan ekonomi secara tidak langsung menghasilkan permintaan energi domestik yang meningkat
6
pula, sehingga menjadikan Tiongkok yang awalnya merupakan negara pengekspor minyak menjadi negara pengimpor minyak. Hal tersebutlah mendasari Tiongkok untuk membangun kembali Jalur Sutra dengan mendekati negara-negara Asia Tengah yang mana merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya energi melalui nilai-nilai multikultural. 7 Tujuan pembentukan Jalur Sutra pada era pemerintahan Jiang Zemin tidak jauh berbeda pada masa pemerintahan Xi Jinping yakni keduanya berusaha untuk membangun perdagangan antara benua Asia dan Eropa serta untuk meningkatkan hubungan antar negara yang termasuk dalam rute Jalur Sutra. Dapat dikatakan Tiongkok telah memiliki power seperti militer, ekonomi hingga budaya di beberapa negara Asia Tenggara dan Asia Tengah termasuk negara-negara yang berada dalam rute Jalur Sutra. Namun, tidak dapat dipungkiri pula banyaknya negara yang termasuk dalam rute Jalur Sutra memiliki konflik dengan
negara Tiongkok itu
sendiri. Sehingga Tiongkok tidak dapat dengan mudahnya membuka kembali Jalur Sutra. Berdasarkan hal tersebut penulis sangat tertarik untuk mengkajinya lebih dalam dengan meniliti peluang dan tantangan pengembangan Jalur Sutra melalui diplomasi ekonomi Tiongkok terhadap negara-negara yang termasuk dalam rute Jalur Sutra, khususnya negara-negara yang berada di Kawasan Asia Tengah. 7
Perbandingan Politik Luar Negeri ( http://dyahnugraheni-fisip12.web.unair.ac.id/kategori_isi-55996Perbandingan%20Politik%20Luar%20Negeri.html), diakses tanggal 23 April 2015
7
B. Batasan dan Rumusan Masalah Terdapat banyaknya negara yang termasuk dalam rute Jalur Sutra terlebih lagi dalam pengembangan di abad 21 ini, menambah daftar negara yang termasuk rute Jalur Sutra. Salah satu bentuk upaya Tiongkok dalam pengembangan Jalur Sutra ialah melalui diplomasi ekonomi. Maka dari itu penulis memberikan batasan dalam pembahasan yakni dengan berfokus pada diplomasi ekonomi yang dilakukan Tiongkok di Kawasan Asia Tengah khususnya pada negara Kazakhstan dan Kyrgyzstan yang mana keduanya merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Tiongkok ditambah lagi Kazakhstan merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tengah dan wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Tiongkok, Kazakhstan pula berbatasan langsung dengan Rusia, yang mana masing-masing negara merupakan negara terbesar di Kawasan Asia dan Eropa serta memiliki pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan negara-negara Asia Tengah. Peningkatan kerjasama ekonomi dilakukan oleh Tiongkok terhadap negara-negra di Kawasan Asia Tengah tepatnya pada masa transisi Hu Jintao kepada Xi Jinping yang mana Tiongkok mengalami kondisi ekonomi yang fluktuatif, dan adanya visi dari Xi Jinping yaitu membuka kembali Jalur Sutra sebagai salah satu obyek untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya sekaligus membantu pula pertumbuhan ekonomi negara-negara yang termasuk rute jalur sutra. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan tiga rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
8
1. Bagaimana strategi diplomasi ekonomi Tiongkok dalam pengembangan Jalur Sutra di Kawasan Asia Tengah? 2. Bagaimana peluang dan tantangan Tiongkok dalam pengembangan Jalur Sutra di Kawasan Asia Tengah?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka penelitian ini memiliki tujuan, yaitu: 1. Untuk mengetahui dan menjelaskan strategi diplomasi ekonomi Tiongkok dalam pengembangan Jalur Sutra di Kawasan Asia Tengah. 2. Untuk mengetahui dan menjelaskan peluang dan tantangan Tiongkok dalam pengembangan Jalur Sutra di Kawasan Asia Tengah.
Sementara itu, kegunaan penelitian ini, yaitu: 1. Diharapkan memberi sumbangan pemikiran dan informasi bagi Akademisi Ilmu Hubungan Internasional, yaitu Dosen dan Mahasiswa dalam mengkaji dan memahami peranan diplomasi ekonomi sebagai alat sebuah negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya, dalam hal ini Tiongkok menggunakan diplomasi ekonominya untuk mengembangkan Jalur Sutra. 2. Diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi setiap aktor Hubungan Internasional, baik itu individu, organisasi, pemerintah, maupun organisasi
9
non-pemerintah baik dalam level nasional, regional, maupun internasional tentang bagaimana memformulasikan kekuatan nasional khususnya diplomasi ekonomi untuk menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan suatu negara dalam mencapai kepentingan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing negara yang terlibat.
D. Kerangka Konseptual Ekonomi menjadi salah satu aspek interaksi antar pemerintah, bangsa, organisasi, maupun individu. Terlebih lagi pada abad ke 19 hingga saat ini ekonomi menjadi hal yang dikaitkan dengan politik. Secara sederhana, konsep mengenai ekonomi politik internasional diartikan sebagai interaksi global antara politik dan ekonomi. 8Gilpin mengungkapkan bahwa: Pada satu pihak, politik begitu menentukan kerangka aktivitas ekonomi dan mengarahkannya untuk melayani kepentingan kelompokkelompok dominan; penggunaan kekuasaan dalam berbagai bentuknya sangat menentukan hakikat suatu sistem ekonomi. Di lain pihak, ekonomi itu sendiri cenderung meredistribusikan kekuasaan dan kekayaan; ekonomi merombak hubungan kekuasaan antarkelompok. Pada gilirannya hal itu merombak sistem politik sekaligus membentuk struktur hubungan ekonomi yang baru. Jadi dinamika hubungan internasional di zaman modern pada pokoknya merupakan fungsi interaksi timbal-balik antara ekonomi dan politik.9
8
Walter S. Jones, 1993, Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional, dan Tatanan Dunia Jilid 2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 223 9 Ibid, hal. 224
10
Selanjutnya Gilpin memberi ide-ide dengan membuka sejumlah pertanyaan untuk mencari tahu konsep-konsep ekonomi politik: Bagaimana negara dan proses politik yang terkait di dalamnya mempengaruhi produksi dan distribusi kekayaan, bagaimana keputusan-keputusan politik dan kepentingan-kepentingan yang ada mempengaruhi lokasi aktivitas ekonomi tersebut, dan dengan cara apa sebaliknya, serta bagaimana kekuatan-kekuatan ekonomi mempengaruhi penyebaran kekuasaan dan kemakmuran di antara aktor-aktor politik dan di antara negara-negara. Akhirnya, bagaimana kekuatan-kekuatan ekonomi tersebut mengubah distribusi politik dan militer pada peringkat internasional. 10 Dari penjelasan Gilpin mengenai ekonomi politik, jelaslah bahwa adanya hubungan timbal balik dalam aspek ekonomi politik. Adapun kini ekonomi tidak hanya suatu aspek yang tidak berpengaruh pada aspek lainnya dalam hubungan antar pemerintah, bangsa, individu, dan sebagainya. Melainkan ekonomi pada saat ini menjadi aspek yang seringkali dikaitkan dengan politik atau dengan kata lain kegiatan, kekuatan, ataupun kelemahan ekonomi dapat mempengaruhi politik. Sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur paling penting dalam proses hubungan timbal-balik yang berlangsung, yakni cara di mana faktor politik mempengaruhi hasil ekonomi, yaitu: Pertama, sistem politik membentuk sistem ekonomi, karena struktur dan kerja sistem ekonomi internasional ditentukan juga oleh struktur dan kerja sistem politik internasional. Kedua, pandangan-pandangan politik seringkali membentuk kebijakan ekonomi, karena kebijakan ekonomi pada umumnya didikte oleh kepentingan-kepentingan politik. Ketiga, hubungan internasional itu 10
Yanuar Ikbar, 2007, Ekonomi Politik Internasional: Implementasi Konsep dan Teori Jilid 2, Bandung: Refika Aditama, hal. 5
11
sendiri merupakan hubungan politik, karena interaksi ekonomi internasional, seperti interaksi politik internasional merupakan proses di mana aktor negara dan bukan negara melakukan ataupun mengalami; mengatasi konflik atau kegagalan mengatasi konflik, bekerjasama atau mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan bersama. 11 Interaksi ekonomi internasional menciptakan hubungan antar negara yang pada kemudian menjalin kerjasama. Adapun hubungan tersebut tidak dibatasi oleh jauh atau dekatnya letak geografis suatu negara untuk melakukan kerjasama demi mencapai tujuan bersama. Hubungan antar negara dalam aspek ekonomi akan menghasilkan suatu kerjasama ekonomi antarnegara sebagai manifestasi saling membutuhkan satu sama lain. Menurut Fredrich Kahnert, dalam usaha untuk meningkatkan ekonominya masing-masing, maka setiap negara mengadakan kerjasama ekonomi12. Hal ini jelas menggambarkan bahwa dalam suatu hubungan antar negara tentu terjadinya kerjasama seperti halnya dalam hubungan ekonomi maka dilakukannya kerjasama ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masing-masing pihak yang terlibat. Adapun dari empat bentuk kerjasama ekonomi internasional salah satunya yakni kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang terjadi antara dua negara. Dua negara ini saling membantu terutama dalam bidang ekonomi antar negara yang satu dengan negara yang
11 12
Ibid, hal. 10 Fredrich Kahnert dalam Lia Amalia, 2007, Ekonomi Internasional, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 62
12
lainnya 13 . Penjelasan ini menggambarkan bahwa kedua belah pihak yang terlibat dalam kerjasama ekonomi bilateral saling membantu perekonomian masing-masing pihak yang terlibat. Bentuk bantuan yang pada umumnya dilakukan suatu negara dalam kerjasama ekonomi bilateral untuk peningkatan ekonomi yakni dengan melalui perdagangan, investasi dan bantuan luar negeri. Perdagangan bilateral dalam kamus hubungan internasional ialah: Kesapakatan dua negara untuk mengembangkan kerjasama dalam bidang perdagangan dan kegiatan ekonomi persetujuan ekonomi bilateral dapat berbentuk clearing arrangement sehingga pembayaran untuk barang ekspor dan impor dilakukan melalui sebuah rekening bank, atau dalam bentuk kesepakatan pembayaran yang mencakup seluruh transaksi keuangan kedua negara. Dalam bentuk yang paling sederhana, perjanjian bilateral mencakup kesepakatan barter dan dengan kesepakatan tersebut pertukaran barang dari kedua negara dalam jumlah tertentu dilakukan tanpa mempergunakan valuta asing. Bilateralisme ekonomi yang paling umum dipakai adalah dalam bentuk perjanjian perdagangan dengan saling mengurangi bea tarif masuk dan rintangan perdagangan lainnya. 14 Dari pengertian tersebut menjelaskan bahwa perdagangan menjadi salah satu hal yang tidak terlepas dalam melakukan kerjasama ekonomi serta adanya kesepakatan dalam melakukan kerjasama ekonomi khususnya pada bidang perdagangan oleh kedua belah pihak yang terlibat. Sehingga dalam melakukan kerjasama ekonomi bilateral negara tidak hanya sebatas membuat perjanjian melainkan peluang saling membantu untuk meningkatkan perekonomian kedua belah 13
Bentuk-Bentuk Kerjasama Ekonomi Internasional, (http://bimbie.com/bentuk-bentuk-kerjasamaekonomi-internasional/), diakses tanggal 29 November 2014 14 Jack C. Plano dan Roy Olton, 2000, Kamus Hubungan Internasional, edisi ketiga, Bandung: CV. Abardin, hal. 93
13
pihak yang terlibat. Seperti halnya pula dalam melakukan atau menerima investasi asing, yang mana suatu negara menjadikan investasi asing sebagai salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian negaranya baik itu dalam bentuk dana atau peralatan. Adapun dalam suatu kerjasama ekonomi terjadinya diplomasi ekonomi yang dilakukan salah satu pihak yang terlibat atau kedua belah pihak yang terlibat. Seperti yang dijelaskan oleh G.R Berridge dan Alan Jones (2001) diplomasi ekonomi ialah sebagai Formulation and advancing policies relating to production, movement or exchange of good, services, labor and investment in other countries”.15 Perumusan dan kebijakan memajukan berkaitan dengan produksi, gerakan atau pertukaran yang baik, layanan, tenaga kerja dan investasi di negara-negara lain ". Diplomasi ekonomi itu sendiri muncul tepatnya pada pasca Perang Dunia II, yakni saat kondisi negara kolonial kehilangan sebagian besar kekuatannya, sedangkan negara bekas jajahan memerlukan bantuan ekonomi. Maka dari itu, negara-negara besar tetap ingin menanamkan pengaruhnya melalui berbagai cara, utamanya saran bantuan ekonomi. Pasca Perang Dingin pula menghasilkan konsekuensi penerapan berbagai tindakan ekonomi sebagai taktik diplomasi. Pada saat inilah negara-negara baru merdeka gencar melancarkan diplomasi ekonomi sehingga pinjaman ekonomi
15
Dinamika Global dan Diplomasi Ekonomi Indonesia, (http://thepresidentpostindonesia.com/2012/09/17/dinamika-global-dan-diplomasi-ekonomiindonesia/), diakses tanggal 27 November 2014
14
meningkat tajam. Mereka menawarkan aneka potensi dan deposit cadangan sumber daya alamnya untuk dikelola bagi kepentingan ekonomi bersama.16 Di era globalisasi ini, bidang ekonomi menjadi salah satu kekuatan dalam hubungan internasional. Selanjutnya, suatu negara tentunya harus mengkaji lebih dalam lagi mengenai kebijakan ekonomi luar negerinya. Adapun diplomasi ekonomi ialah bagian penting dalam kebijakan ekonomi luar negeri memiliki makna strategis bagi sebuah negara untuk meningkatkan kapasitas ekonomi nasional guna mendorong posisi tawar di kancah internasional17. Lebih lengkap lagi dijelaskan Ye Hao bahwa: Economic diplomacy is an extension of domestic politics, and serves domestic economic construction. Besides aid and foreign trade, assisting firms overseas expansion, outward foreign investment and participating in financial cooperation have become increasingly important components of economic diplomacy.18 Diplomasi ekonomi merupakan perpanjangan dari politik dalam negeri, dan melayani konstruksi ekonomi domestik. Selain bantuan dan perdagangan luar negeri, asisten perusahaan ekspansi ke luar negeri, investasi luar negeri dan berpartisipasi dalam kerja sama keuangan telah menjadi komponen yang semakin penting dari diplomasi ekonomi. Jelaslah bahwa diplomasi ekonomi menjadi bagian penting dari diplomasi. Terlebih lagi pada era globalisasi ini terdapat banyaknya peluang dan tantangan
16
Mohammad Shoelhi, 2011, DIPLOMASI: Praktik Komunikasi Internasional. Bandung, Sembiosa Rekatama Media, hal 82 17 Op cit 18 Ye Hao, 2013, “Some Thoughts on Deepening Economic Diplomacy” dalam Qu Xing, China International Studies, China: Beijing Shengtong Printing Co., Ltd, hal. 118
15
sehingga menjadikan kerjasama ekonomi internasional berperan penting pada era ini. Serta dapat dipastikan bahwa adanya kepentingan ekonommi dalam melakukan diplomasi. Maka suatu negara suatu negara dapat memanfaatkan peluang dari alat ekonominya untuk mencapai kepentingan ekonominya hingga kepentingan nasionalnya. E. Metode Penelitian 1. Tipe Penelitian Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan gambaran diplomasi ekonomi Tiongkok dalam pembangunan kembali Jalur Sutra. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan strategi diplomasi ekonomi Tiongkok dalam pembangunan kembali jalur sutra, dengan melihat peluang dan tantangan diplomasi ekonomi Tiongkok khususnya dalam pengembangan Jalur Sutra di Kawasan Asia Tengah. 2. Jenis dan Sumber Data Penulis dalam penelitian ini, menggunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang ahli di bidangnya, dalam hal ini wawancara dengan Kepala Seksi Ekubang I, Direktorat Asia Selatan dan Tengah, Kementrian Luar Negeri RI, Emil Harry Dewantara serta dari situs resmi Republik Rakyat Tiongkok dan data-data lainnya diperoleh melalui
16
studi literatur, seperti buku, jurnal, koran, artikel, majalah, dan situs-situs pendukung. 3. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, penulis menelaah sejumlah literatur (library research) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, artikel, dokumen dari berbagai media baik elektronik maupun non elektronik Adapun bahan-bahan tersebut diperoleh melalui : a. Situs Resmi Republik Rakyat Tiongkok b. Situs Resmi UNESCO c. Direktorat Asia Timur dan Pasifik, Kemlu RI di Jakarta d. Perpustakaan LIPI di Jakarta e. Perpustakaan Freedom Institute di Jakarta f. Perpustakaan CSIS di Jakarta g. Perpustakaan Universitas Indonesia di Depok h. Perpustakaan Universitas Hasanuddin di Makassar i.
Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
4. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif. Adapun dalam menganalisis permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada,
17
kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat. Sedangkan, data kuantitatif memperkuat analisis kualitatif.
5. Metode Penulisan Metode penulisan yang digunakan oleh penulis ialah metode deduktif, yaitu penulis mencoba menggambarkan secara umum masalah yang diteliti, kemudian menarik kesimpulan secara khusus.
18
