1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Perjalanan Notaris Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan bangsa dan Negara Indonesia. Sejarah kontemporer Indonesia mencatat bahwa pada era reformasi terjadi perubahan pada lembaga N otariat yang cukup signifikan. Pada tahun 2004 diundangkan Undang -Undang N omor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disebut dengan UUJN pada tanggal 6 Oktober 2004. D isebutkan dalam penjelasan bagian umum bahwa Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam suatu U ndang -Undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris sehingga tercipta suatu unifikasi hukum. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-U ndang nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-U ndang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan N otaris (selanjutnya disebut U UJNP). Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.
2
M arsudi Triatmojo dalam artikelnya mengatakan bahwa : “ Dalam menjalankan tugasnya Notaris harus berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat ( nobel profesion). Sebagai pejabat umum yang terpercaya, akta -aktanya harus menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di Pengadilan. Di dalam
1
hal pembuktian tertulis, N otaris m empunyai
peranan yang
sangat penting. Hal ini adalah karena N otaris salah satu Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik. Akta Notaris sebagai salah satu Akta otentik
merupakan alat bukti yang terkuat, terpenuh. Artinya hal-hal yang
dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya dihadapan persidangan pengadilan. Akta relaas merupakan akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak, agar N otaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak yang berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak agar tindakan tersebut dituangkan dalam suatu akta. Akta pihak adalah akta yang dibuat dihadapan N otaris atas permintaan para pihak, Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak dihadapan Notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh N otaris dituangkan dalam akta Notaris. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU JNP menyebutkan bahwa
1
M arsudi Triatmojo, 4 Juni 2007, “Fakultas Hukum UGM sebagai Lembaga Pendidikan Notaris”, artikel Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta.
3
Notaris berwenang memberikan saran-saran kepada para pihak dan apabila saran tersebut diterima para pihak maka saran tersebut harus dinilai sebagai pernyataan dan keterangan para pihak sendiri. Akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tersebut harus menurut bentuk yang sudah ditetapkan dalam Pasal 38 UUJNP dan tata cara prosedur yang sudah ditetapkan berdasarkan Pasal 39 -53 UUJNP. Di dalam praktek Kenotariatan, bisa terjadi seorang Notaris melakukan kesalahan ketik
dalam aktanya. Adapun yang dimaksud kesalahan ketik itu
adalah kesalahan yang dilakukan dalam pengetikan Akta Notaris yang terjadi bukan karena kesengajaan, tetapi karena kelalaian atau ketidakhati-hatian Notaris sem ata-mata. Akibatnya yang tertulis didalam Akta Notaris tidak sesuai dengan yang sebenarnya ingin dituangkan dalam Akta tersebut. Kesalahan ketik dalam Akta Notaris dapat bersifat substantif dan non substantif. Kesalahan ketik yang bersifat non substantif artinya kesalahan tersebut tidak menyebabkan perbedaan makna yang signifikan dalam substansi A kta atau jikapun ada perbedaaan makna kata, tetapi secara konteks kalimat tidak dapat ditafsirkan lain dari yang sebenarnya dimaksudkan. Contoh kesalahan non substantif misalnya dalam ejaan, yakni “anggaran dasar” ditulis “anggaran datar”. Kesalahan substantif mengakibatkan terjadinya perbedaan makna atau perbedaan maksud yang signifikan di dalam substansi akta, sehingga substansi akta menjadi tidak sesuai dengan yang sebenarnya ingin dituangkan dalam akta tersebut oleh para penghadap (partij acta) atau oleh Notaris (ambtelijk acta). Contoh kesalahan
4
substantif misalnya dalam penulisan angka dalam jumlah uang, jangka waktu dan luas objek jual beli bangunan, m isalnya luas “4000m
2”
(empat ribu meter persegi)
2”
ditulis “400m (empat ratus meter persegi). Apabila kesalahan ketik baik yang bersifat substantif
maupun non
substantif diketahui sebelum minuta akta ditandatangani, maka kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan cara melakukan perubahan atau renvooi. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat 2 junto Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 50 UUJNP. Permasalahan adalah ketika minuta akta sudah ditandatangani oleh para penghadap kemudian ditemukan kesalahan non substantif di dalam minuta akta tersebut. Pasal 51 ayat (2) UU JNP tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kesalahan tulis dan kesalahan ketik yang seperti apa , sehingga dapat menimbulkan penafsiran berbeda -beda, terutama tentang pembetulan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU JN P boleh dilakukan. Setelah mengalami revisi sejak pengajuannya pada tahun 2011, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang -U ndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan N otaris telah resmi dan sah diundangkan pada Lembaran Negara R epublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5491, pada tanggal 15 Januari 2014. Perubahan UU JN tersebut terdapat 44 Pasal yang disempurnakan, baik berupa penambahan, penyisipan, perubahan substansi, maupun penghapusan.
5
Sebelum dilakukannya revisi, Pasal 51 UU JN pada ayat (2) disebutkan bahwa pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada M inuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor A kta berita acara pembetulan . Salah satu Pasal yang disempurnakan tersebut adalah Pasal 51 UUJNP, yaitu menjadi sebagai berikut: (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dihadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada M inuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor A kta berita acara pembetulan M embandingkan kedua Undang-U ndang tersebut maka terdapat perbedaan mendasar yakni dalam proses pembetulan minuta akta yang dilakukan dihadapan penghadap, saksi dan N otaris, sehingga apabila salah satu pihak/penghadap dikarenakan lain hal tidak dapat hadir pada waktu bersamaan sehingga Notaris mengalami kesulitan dalam melaksanakan proses pembetulan minuta akta tersebut. UUJN sebelumnya hanya memberi kewenangan kepada Notaris dalam melakukan pembetulan kesalahan tulis dan atau kesalahan ke tik hanya membuat berita acara saja tanpa dihadiri oleh para penghadap. Hal inilah yang kemudian menarik untuk dikaji lebih jauh terhadap perubahan Undang -U ndang Jabatan Notaris mengenai Pembetulan M inuta Akta. Penelitian ini diharapkan dapat menjawabnya.
6
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan dua permasalahan yang relevan dengan judul yang dipilih. Adapun rumusan yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Apa yang harus dilakukan oleh N otaris terhadap pembetulan minuta akta terkait U ndang-Undang Nom or 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap akta notaris yang di dalamnya ter dapat kesalahan ketik/tulis terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?
C. Keaslian Penelitian Setelah dilakukan penelusuran pada Studi Kepustakaan Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah M ada serta berbagai referensi dan hasil penelitian serta dalam media baik cetak maupun elektronik , penelitian yang berkaitan dengan “PEM BETU LAN M INUT A AKTA TERK AIT ADA NYA UNDAN G-UNDA NG N OM OR 2 TAHUN 2014 TENTA NG PERUBA HAN ATAS UND ANG-U NDAN G NOM OR 30 TA HUN 2004 TENTAN G JABA TAN NOTARIS” pada dasarnya belum pernah dilakukan. Hal tersebut mengingat U UJN m ulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2014, namun demikian mengingat bahwa pokok bahasan dalam penelitian ini berkaitan
7
erat dengan minuta akta ada beberapa tesis yang berkaitan dengan pokok bahasan tersebut, antara lain: 1. KEDUD UKAN H UKUM M INUTA AKTA NOTARIS DALAM TINDAK 2
PIDANA PEM ALSUAN DI KOTA PADANG , oleh Fakhlisa Hesti, M agister Kenotariatan U niversitas Gadjah M ada, Tahun 2012. Penelitian ini membahas tentang kedudukan hukum minuta akta dalam tindak pidana pemalsuan, dengan rumusan masalah sebagai berikut : a)
Apakah dasar pertimbangan minuta akta Notaris untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana.
b)
Bagaimana prosedur pengambilan m inuta akta N otaris sebagai alat bukti dalm perkara pidana.
c)
Apakah Kendala-kendala Penyidik Kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana pemalsuan yang terdapat dalam minuta akta Notaris. Adapun kesimpulan dari penulisan tersebut menyebutkan, m inuta akta
merupakan alat bukti dalam perkara tindak pidana, karena A kta N otaris atau minuta akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta, maka dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, apabila ada prosedur yang tidak dipenuhi dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat
2
Fakhlisa Hesti, 2012, Kedudukan Hukum M inuta Akta Notaris Dalam Tindak Pidana Pemalsuan, Tesis, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Gadjah M ada.
8
dinyatakan sebagai akta yang mempunyai
kekuatan pembuktian sebagai akta
dibawah tangan. Prosedur pengambilan minuta akta N otaris sebagai alat bukti perkara tindak pidana harus didasarkan pada UUJNP Pasal 66 yaitu diawali dengan M ajelis Pengawas Daerah (sekarang M ajelis Kehormatan N otaris) yang mempunyai wewenang untuk memeriksa N otaris sehubungan dengan permintaan penyidik, penuntut umum atau Hakim, setelah dilakukan pemeriksa an. 2. KEK UATA N PEM BUK TIAN AKTA N OTARIS SEBAG AI A LAT BUKTI DALAM
PROSES
PEM ERIKSAAN
SENGKETA
PERDATA ,
oleh
3
SULASTRI , M agister Kenotariatan Universitas Gadjah M ada, Tahun 2009. Penelitian ini membahas tentang kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan sengketa perdata, dengan rumusan masalah : a) Bagaimana kekuatan pembuktian akta N otaris/PPAT sebagai alat bukti dalam proses
pemeriksaan
sengketa
perdata
dalam
perkara
N omor
:
8/Pdt.G /2001/P N.Klt? b) Apakah yang digunakan Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam memutus perkara Nomor : 8/Pdt.G /2001/PN.K lt? Adapun
kesimpulan
dari
penulisan
tersebut
menyatakan,
penyelesaian sengketa perdata dengan alat bukti A kta PPAT
bahwa
yang diajukan
sebagai ala t bukti tersebut, Hakim dalam putusannya terhadap perkaranya,
3
Sulastri, 2009, Kekuatan Pembuktian Akta Notaris/PPAT Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata, Tesis, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Gadjah M ada.
9
menyatakan gugatan para penggugat dikabulkan sebagian dan menolak yang selebihnya. A kta PPAT mempunyai kekuatan pembuktian dalam penyelesaian sengketa perdata, namun banyak hal yang ternyata men jadi bahan pertimbangan dalam penyelesaian suatu sengketa hukum. 3. PERLINDUNGAN HUK UM BAGI NOTARIS BERKAITAN AKTA Y ANG 4
DIBUAT DIHAD APANNY A , oleh Aloysius Yossi Ariw ibowo, M agister Kenotariatan Universitas Gadjah M ada, Tahun 20 10. Penelitian ini membahas tentang dasar pertimbangan hukum bagi hakim yang memutus perkara dugaan pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris dan perlindungan hukum bagi notaris. Berdasarkan temuan dari ketiga peneliti tersebut diatas yakni, Fakhlisa Hesti, Sulastri , A loysius Yossi Ariw ibow o dan dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam tesis ini berbeda dengan permasalahan yang pernah diteliti oleh ketiga peneliti tersebut. Dalam penelitian yang
berkaitan
dengan
“PEM BETULAN
M INUTA
A KTA
TERK AIT
ADANY A PERUBAH AN U NDAN G -UND ANG N OM OR 2 TAHU N 2014 ATAS PERUBAHAN UN DAN G-UNDA NG NOM OR 30 TA HUN 2004 TENTA NG JABATA N NO TARIS” peneliti menganalisis mengenai proses pembetulan minuta akta N otaris dalam rumusan Pasal 51 Undang-.Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas U ndang-Undang Nom or 30 Tahun
4
Aloysius Yossi Ariwibowo, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Berkaitan Akta Yang Dibuat Dihadapa nnya, Tesis, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Gadjah M ada.
10
2004 tentang Jabatan Notaris serta mengetahui sejauh mana kekuatan hukum minuta akta yang dilakukan oleh N otaris selaku Pejabat yang berwenang . Dengan
demikian,
permasalahan
dalam
penelitian
ini
dapat
dijamin
orisinalitasnya D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 1. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang kenotariatan, terutama terkait dengan pembetulan m inuta akta
pada jabatan Notaris dalam rumusan Pasal 51
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan U ndang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan bagaimana kekuatan hukum bagi minuta akta yang dibuat oleh Notaris. D isamping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berguna dan memberi suatu masukan kepada pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum yang sejenis. 2. Secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan gambaran yang jelas kepada masyarakat, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses pembetulan minuta akta yang dilakukan oleh Notaris selaku Pejabat yang
berwenang.
Dengan
demikian
penelitian
ini
dapat
memberikan
pengetahuan bagi para pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.
11
E. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini meliputi dua hal yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif. Tujuan objektifnya adalah untuk: 1.
M engetahui dan menganalisis apa yang harus dilakukan oleh Notaris apabila terjadi kesalahan tulis/ketik terhadap minuta akta terkait Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas U ndang-Undang N omor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2.
M engetahui dan menganalisis akibat hukum minuta akta Notaris yang didalamnya terdapat kesalahan tulis/ketik terkait Perubahan Undang -Undang Jabatan Notaris. Tujuan subjektif dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan
informasi yang lengkap dan akurat dalam rangka menyusun tesis sebagai salah satu syarat memperoleh gelar M agister Kenotariatan di Fakultas H ukum Universitas Gadjah M ada Yogyakarta.
