BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pada era globalisasi masa kini terjadi persaingan yang semakin ketat. Era globalisasi membutuhkan kesiapan dunia usaha untuk menghadapi perubahan yang sangat cepat di bidang ekonomi khususnya perdagangan. Salah satu upaya untuk menghadapi persaingan tersebut diperlukan instrumen dalam penataan sistem perdagangan yang efektif dan efisien sehingga harga barang yang ditawarkan dapat bersaing di pasar global. Efisiensi perdagangan dapat tercapai apabila didukung oleh iklim usaha yang kondusif dengan tersedianya dan tertatanya sistem pembiayaan perdagangan yang dapat diakses oleh setiap pelaku usaha secara tepat waktu. Sistem pembiayaan perdagangan sangat diperlukan bagi dunia usaha untuk menjamin kelancaran usahanya, terutama bagi petani serta usaha kecil dan menengah yang berbasis pertanian yang umumnya menghadapi masalah pembiayaan karena keterbatasan akses dan jaminan kredit. 1 Di sisi lain, pada saat panen raya padi, petani sering dihadapkan pada masalah anjloknya harga gabah hingga pada tingkat yang tidak menguntungkan. Petani sebetulnya bisa saja menyiasatinya dengan menunda menjual hasil panennya, tetapi mereka dihadapkan pada kondisi yang sulit karena harus memiliki uang tunai untuk musim tanam berikutnya atau untuk mencukupi 1
Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
1
2
keperluan hidup rumah tangganya. Keterbatasan prasarana pascapanen, seperti lantai jemur, juga sering menjadi masalah. Upaya untuk mengatasi masalah tersebut sudah pernah dilakukan, antara lain melalui koperasi dengan sistem gadai gabah bagi anggotanya. Namun, cara ini mengakibatkan kendala oleh karena keterbatasan dana. 2 Keadaan ini membutuhkan sebuah sistem yang memberikan perlindungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UU SRG), telah banyak dikenal berbagai macam terobosan yang ditempuh, baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha dalam sistem tata niaga komoditi pertanian. Beberapa di antaranya hampir mirip dengan Sistem Resi Gudang adalah sistem tunda jual, gadai gabah, dan yang terakhir adalah collateral management agreement (disingkat CMA). 3 Resi gudang merupakan dokumen yang membuktikan bahwa suatu komoditas, misalnya gabah, dengan jumlah dan kualitas tertentu telah disimpan pada suatu gudang atau warehouse, dan dokumen tersebut dapat ditransaksikan karena mirip dengan surat berharga. Dengan resi gudang, petani dapat mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan, baik perbankan maupun nonperbankan yang sudah terikat kerja sama atau kontrak untuk memenuhi kebutuhan uang tunai. Pola Resi Gudang sudah lama diterapkan di negara-negara
2
Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, “Resi Gudang: Alternatif Model Pemasaran Komoditas Pertanian,” Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Vol. 29 Nomor 4 Tahun 2007, diakses dari http://pustaka.litbang.deptan.go.id/publikasi/wr290474 pada 9 Mei 2014, hlm. 7. 3 Noviarina Purnami Putri, “Sistem Resi Gudang Solusi bagi Petani”, http://www.bapepti.go.id. diakses pada 9 Mei 2014, hlm. 1.
3
maju. Namun di Indonesia, terutama untuk komoditas pertanian, pola tersebut baru diterapkan di daerah tertentu, seperti di Indramayu. 4 Sutriono Edi selaku Kepala Bappebti pada saat sosialisasi Sistem Resi Gudang di Cariu, Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 8 Juni 2013 menyebutkan bahwa hingga 25 Juni 2013, jumlah resi gudang yang telah diterbitkan sebanyak 931 resi dengan total volume komoditas sebanyak 37.250 ton yang terdiri dari 32.193 ton gabah, 3.737 ton beras, 1.084 ton jagung, 20 ton kopi, dan 215 ton rumput laut. “Nilai dari seluruh komoditas tersebut Rp179.95 miliar.” 5 Petani adalah sosok yang amat dibutuhkan bagi ketersediaan pangan. Namun, perhatian terhadap keberadaan petani masih jauh dari harapan. Kesulitan yang dihadapi petani tidak hanya diawali pada musim tanam, seperti kendala alam, maupun pupuk, dan kalaupun ada harganya mahal. Ketika panen tiba, petani seharusnya manikmati hasil panennya, namun kenyataannya petani mengalami kesulitan menembus pasar. 6 Dalam konteks pemberdayaan dan pembinaan kepada petani serta usaha kecil dan menengah yang berbasis pertanian tersebut, Resi Gudang merupakan salah satu solusi untuk memperoleh pembiayaan dengan jaminan komoditi yang tersimpan di gudang. Resi Gudang dapat didefinisikan adalah “Dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh
4
Ibid. Redaksi Indopos, “Kemendag Sosialisasikan Sistem Resi Gudang di Bogor,” Dimuat pada Selasa 09 July 2013, diakses dari http://www.indopos.co.id/index.php/berita-nasional/4605kemendag sosialisasikan-sistem-resi-gudang-di-bogor, diakses pada 1 Mei 2014. 6 Yeti Kurniati, “Pemanfaatan Resi Gudang sebagai Jaminan Pemberian Kredit dalam Upaya Meningkatkan Kehidupan Petani”, Jurnal Fakultas Hukum Wacana Paramarta, hlm. 88, diakses dari http://jurnal.fhunla.ac, pada 10 Mei 2014. 5
4
Pengelola Gudang.” 7 Dengan kata lain, Resi Gudang merupakan dokumen yang membuktikan bahwa suatu komoditas, misalnya gabah, dengan jumlah dan kualitas tertentu telah disimpan pada suatu gudang, dan dokumen tersebut dapat ditransaksikan karena mirip dengan surat berharga. 8 Di sisi lain Sistem Resi Gudang dapat didefinisikan adalah “Kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.” 9 Melalui Resi Gudang, akses untuk memperoleh pembiayaan dengan mekanisme yang sederhana dapat diperoleh petani serta usaha kecil dan menengah yang berbasis pertanian. Kata kunci dari Sistem Resi Gudang adalah kelaikan gudang atau warehouse ability. Diharapkan dengan Sistem Resi Gudang ini dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan para petani, serta menetapkan strategi jadwal tanam dan pemasarannya. 10 Resi Gudang Sebagai surat berharga dapat dialihkan atau diperjualbelikan di pasar yang terorganisasi atau di bursa atau di luar bursa oleh Pemegang Resi Gudang kepada pihak ketiga. UU SRG telah memuat pengaturan mengenai pengalihan Resi Gudang meliputi: persyaratan dan tata cara pengalihan Resi Gudang dalam Bentuk Warkat Atas Nama dan Resi Gudang dalam Bentuk Warkat Atas Perintah, pengalihan Resi Gudang dalam Bentuk Tanpa Warkat yang dilakukan secara elektronis, dan pengalihan Derivatif Resi Gudang. Pihak yang mengalihkan diwajibkan mendaftarkan pengalihan Resi Gudang dan/atau Derivatif Resi Gudang kepada Pusat Registrasi. 7
Lihat ketentuan Pasal 1 butir 2 UU SRG. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, “Resi Gudang: Alternatif Model Pemasaran Komoditas Pertanian,” Loc.cit. 9 Lihat ketentuan Pasal 1 butir 1 UU SRG. 10 Ibid., bagian Penjelasan Umum. 8
5
Selain dokumen Resi Gudang, dalam Sistem Resi Gudang juga dikenal dokumen Derivatif Resi Gudang. Secara normatif berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU SRG, Derivatif Resi Gudang adalah turunan Resi Gudang yang dapat berupa kontrak berjangka Resi Gudang, Opsi atas Resi
Gudang, indeks atas Resi
Gudang, surat berharga diskonto Resi Gudang, unit Resi Gudang, atau derivatif lainnya dari Resi Gudang sebagai instrumen keuangan. Derivatif Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh bank, lembaga keuangan nonbank, dan pedagang berjangka. Instrumen hukum berupa UU SRG diberlakukan dengan latar belakang pertimbangan bahwa pembangunan bidang ekonomi khususnya kelancaran produksi dan distribusi barang dalam sistem perdagangan diarahkan pada upaya memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, untuk mendukung terwujudnya kelancaran produksi dan distribusi barang, diperlukan adanya Sistem Resi Gudang sebagai salah satu instrumen pembiayaan. Agar penyelenggaraan Sistem Resi Gudang dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur serta memberikan kepastian hukum bagi pihak yang melakukan kegiatan dalam Sistem Resi Gudang, maka diperlukan landasan hukum yang kuat. Kementerian Perdagangan yang menginisiasi Sistem Resi Gudang mengharapkan agar skim ini dapat menjadi salah satu alternatif solusi dalam rangka stabilisasi harga komoditas pertanian, sekaligus menjaga stok komoditas. Secara lebih khusus dengan penerapan Sistem Resi Gudang, petani dapat
6
menunda waktu penjualan hasil panen saat panen raya karena harga cenderung turun serta menunggu saat yang tepat untuk mendapatkan harga yang lebih baik. 11 Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menjelaskan mengenai pentingnya UU tentang Sistem Resi Gudang ini, di antaranya adalah untuk memperkuat posisi tawar petani dari price taker menjadi price maker komoditas pertanian. Aria Bima juga menjelaskan, dengan sistem resi gudang petani dapat memiliki pilihan untuk menunda penjualan hasil panennya dan menunggu untuk mendapat harga yang lebih baik. Aria Bima menambahkan, dengan diberlakukannya perubahan UU tentang Sistem Resi Gudang, maka diharapkan kepercayaan pelaku usaha terhadap integritas sistem resi gudang akan semakin meningkat. Dengan demikian, kata dia, seluruh pelaku usaha dari skala besar seperti pedagang, prosesor, eksportir, dan perusahaan perkebunan sampai pelaku usaha skala kecil seperti petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani serta koperasi merasa terlindungi. 12 Pada 22 Juni 2007 diberlakukan peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Dengan pemberlakuan kedua instrumen hukum tersebut, diharapkan Sistem Resi Gudang di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan meningkat dengan cepat.
11
Ashari, “Potensi dan Kendala Sistem Resi Gudang (SRG) untuk Mendukung Pembangunan Usaha Pertanian di Indonesia,” Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, hlm. 130. 12 “DPR Sahkan UU Sistem Resi Gudang” diakses dari www. neraca.co.id, diakses pada pada 1 Mei 2014.
7
Namun, dalam pelaksanaan kedua instrumen hukum tersebut mengalami beberapa hambatan atau kelemahan di lapangan. Hambatan ini sangat mengganggu pelaksanaan dan perkembangan Sistem Resi Gudang. Problema yang muncul yaitu tidak tersedianya mekanisme jaminan yang relatif terjangkau bagi pelaku usaha apabila pengelola gudang mengalami pailit atau melakukan kelalaian dalam pengelolaan atau mishandling. Akibatnya, Pengelola Gudang tidak dapat melaksanakan kewajibannya mengembalikan barang yang disimpan di gudang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang tertera dalam Resi Gudang. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penuliasan tesis dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMBELI BARANG DALAM SISTEM RESI GUDANG.”
B. Perumusan Masalah Berdasarkan pada latar belakang permasalahan tersebut di atas, permasalahan pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah mekanisme transaksi pada perjanjian jual beli barang dalam Sistem Resi Gudang? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum dalam hal pemenuhan hak pembeli barang oleh Pengelola Gudang?
C. Tujuan Penelitian Selaras dengan perumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan yaitu: 1. Mengetahui dan menganalisis mekanisme transaksi pada perjanjian jual beli barang dalam Sistem Resi Gudang.
8
2. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dalam hal pemenuhan hak pembeli barang oleh Pengelola Gudang.
D. Manfaat Penelitian Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan baik secara teoretis maupun secara praktis. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan memberi sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya perlindungan hukum dalam perjanjian atas Sistem Resi Gudang. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pembentuk undang-undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam rangka menyusun atau merevisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sistem Resi Gudang khususnya ketentuan-ketentuan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Penelitian ini dapat dikembangkan menjadi suatu perbuatan kongkret guna melindungi hak pemegang resi gudang dalam pelaksanaan Sistem Resi Gudang.
E. Kerangka Teori Era
globalisasi
menimbulkan
persaingan
semakin
ketat
yang
membutuhkan kesiapan dunia usaha untuk menghadapi perubahan yang sangat cepat di bidang ekonomi khususnya perdagangan. Untuk menghadapi persaingan ketat diperlukan instrumen hukum untuk menata sistem perdagangan yang efektif dan efisien, sehingga harga barang yang ditawarkan dapat bersaing di pasar
9
global. Di sisi lain, Era globalisasi menuntut efisiensi di bidang perdagangan yang dapat tercapai jika didukung oleh iklim usaha yang kondusif, yaitu tersedianya dan tertatanya sistem pembiayaan perdagangan yang dapat diakses oleh setiap pelaku usaha secara tepat waktu. Sistem ini sangat diperlukan oleh pelaku dunia usaha untuk menjamin kelancaran usahanya, terutama bagi petani serta usaha kecil dan menengah yang berbasis pertanian yang umumnya menghadapi masalah pembiayaan karena keterbatasan akses dan jaminan kredit. Resi Gudang dapat menjadi solusi untuk memperoleh pembiayaan dengan jaminan komoditi yang tersimpan di gudang. Resi Gudang merupakan dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. 13 Ada dua bentuk Resi Gudang sebagai berikut. Pertama, Resi Gudang yang dapat diperdagangkan atau negotiable warehouse receipt, yaitu suatu resi gudang yang memuat perintah penyerahan barang kepada siapa saja yang memegang Resi Gudang tersebut atau atas suatu perintah pihak tertentu. Kedua, Resi Gudang yang tidak dapat dipindahtangankan atau non negotiable warehouse receipt, yaitu Resi Gudang yang memuat ketentuan bahwa barang yang dimaksud hanya dapat diserahkan kepada pihak yang namanya telah ditetapkan. 14 Sistem Resi Gudang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. 15 Melalui Resi Gudang, akses untuk memperoleh pembiayaan dengan mekanisme 13
Lihat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, Pasal 1 butir 2. 14 Ashari, Op.Cit., hal. 131. 15 Lihat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 , Pasal 1 butir 1.
10
yang sederhana dapat diperoleh petani serta usaha kecil dan menengah yang berbasis pertanian. Sistem Resi Gudang mementingkan kelaikan gudang. Diharapkan dengan Sistem Resi Gudang ini dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan para petani, serta menetapkan strategi jadwal tanam dan pemasarannya. Lembaga Jaminan Resi Gudang atau Guarantee Fund dibutuhkan untuk menciptakan mekanisme jaminan yang relatif terjangkau bagi pelaku usaha. Lembaga Jaminan Resi Gudang inilah yang bertindak sebagai penjamin apabila terdapat Pengelola Gudang yang mengalami kegagalan (wanprestasi) terhadap pemegang Resi Gudang dan pemegang Hak Jaminan atas Resi Gudang. Pengelola Gudang diwajibkan untuk menjadi anggota Lembaga Jaminan Resi Gudang dan membayar sejumlah uang (iuran) ke Lembaga Jaminan Resi Gudang. Pembentukan Lembaga Jaminan Resi Gudang dapat menciptakan kepercayaan pelaku usaha, yaitu pemegang Resi Gudang, bank, dan Pengelola Gudang terhadap integritas Sistem Resi Gudang akan makin meningkat. Seluruh pelaku usaha dari skala besar, yaitu pedagang, prosesor, eksportir, dan perusahaan perkebunan sampai skala kecil, yaitu petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi merasa terlindungi dengan mempergunakan Sistem Resi Gudang sehingga dalam waktu singkat diharapkan jumlah pelaku usaha yang terlibat, volume barang yang disimpan di gudang, jumlah kredit yang dikucurkan oleh bank dapat meningkat dengan cepat. Pelaksanaan Sistem Resi Gudang secara tertib dan teratur memerlukan berbagai persyaratan dan tara cara yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang
11
melakukan kegiatan di bidang Sistem Resi Gudang yang meliputi penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Pengaturan ini dimulai dari proses penerbitan Resi Gudang yang meliputi pihak yang dapat menerbitkan Resi Gudang, bentuk Resi Gudang yang dapat diterbitkan, pendaftaran Resi Gudang ke Pusat Registrasi untuk mendapatkan kode pengaman, penerbitan Resi Gudang Pengganti, penerbitan Derivatif Resi Gudang serta pendaftarannya ke Pusat Registrasi. Sebagai surat berharga, Resi Gudang juga dapat dialihkan atau diperjualbelikan di pasar yang terorganisasi (bursa) atau di luar bursa oleh Pemegang Resi Gudang kepada pihak ketiga. Pengaturan pengalihan Resi Gudang meliputi persyaratan dan tata cara pengalihan Resi Gudang Dalam Bentuk Warkat Atas Nama dan Resi Gudang Dalam Bentuk Warkat Atas Perintah, pengalihan Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat yang dilakukan secara elektronis, dan pengalihan Derivatif Resi Gudang. Dalam melakukan pengalihan Resi Gudang dan/ atau Derivatif Resi Gudang, pihak yang mengalihkan wajib mendaftarkannya ke Pusat Registrasi. Resi Gudang sebagai alas hak atau document of title atas barang dapat dipergunakan sebagai agunan karena Resi Gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu dalam pengawasan Pengelola Gudang. Pengaturan mengenai pembebanan Hak Jaminan meliputi tata cara pemberitahuan perjanjian pengikatan Resi Gudang sebagai Hak Jaminan dan tata cara pencatatan pembebanan Hak Jaminan dalam Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan, penghapusan Hak Jaminan serta penjualan objek Hak Jaminan.
12
Dalam pelaksanaan perjanjian jaminan atas Sistem Resi Gudang dapat terjadi wanprestasi 16 oleh Pengelola Gudang. Oleh sebab itu dibutuhkan instrument hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha jika Pengelola Gudang mengalami pailit atau melakukan kelalaian dalam pengelolaan atau
mishandeling,
sehingga
tidak
dapat
melaksanakan
kewajibannya
mengembalikan barang yang disimpan di gudang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang tertera dalam Resi Gudang. Kegiatan dalam Sistem Resi Gudang diakhiri dengan diselesaikannya transaksi dan dikeluarkannya barang dari Gudang. Pengaturan mengenai penyelesaian transaksi meliputi persyaratan dan tata cara penyerahan barang baik secara keseluruhan maupun secara sebagian, dan penjualan barang baik karena cedera janji kepada Pengelola Gudang maupun karena barang rusak.
F. Definisi Operasional Penelitian ini menggunakan beberapa istilah teknis yang membutuhkan pendefinisian sebagai berikut. 1. Perjanjian atau persetujuan dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 17 2. Wanprestasi ialah keadaan di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari 16
J. Satrio, Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 3 mendefinisikan wanprestasi ialah: “Suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsure salah atasnya.” 17 Lihat ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
13
perikatan sendiri, jika perikatan mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. 18 3. Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. 19 4. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. 20 5. Derivatif Resi Gudang adalah turunan Resi Gudang yang dapat berupa kontrak berjangka Resi Gudang, Opsi atas Resi Gudang, indeks atas Resi Gudang, surat berharga diskonto Resi Gudang, unit Resi Gudang, atau derivatif lainnya dari Resi Gudang sebagai instrumen keuangan. 21 6. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindahpindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri. 22 7. Barang adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum. 23
18
Ibid., Pasal 1238 KUHPerdata. Lihat ketentuan Pasal 1 butir 1Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. 20 Ibid., Pasal 1 butir 2. 21 Ibid., Pasal 1 butir 3. 22 Ibid., Pasal 1 butir 4. 23 Ibid., Pasal 1 butir 5. 19
14
8. Pemegang Resi Gudang adalah pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut. 24 9. Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang. 25 10. Hak Jaminan atas Resi Gudang, yang selanjutnya disebut Hak Jaminan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada Resi Gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain. 26 11. Badan Pengawas Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Badan Pengawas adalah unit organisasi di bawah Menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang. 27 12. Lembaga Penilaian Kesesuaian adalah lembaga terakreditasi yang melakukan serangkaian kegiatan untuk menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses, sistem, dan/atau personel terpenuhi. 28 13. Pusat Registrasi Resi Gudang yang selanjutnya disebut Pusat Registrasi adalah badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan 24
Ibid., Pasal 1 butir 7. Ibid., Pasal 1 butir 8. 26 Ibid., Pasal 1 butir 9. 27 Ibid., Pasal 1 butir 11. 28 Ibid., Pasal 1 butir 12. 25
15
Pengawas untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi. 29 14. Wanprestasi
ialah
tidak
dilaksanakan
prestasi
atau
kewajiban
sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihakpihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. 30
G .Sistematika Penulisan Penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing diuraikan lagi menjadi sub bab sebagai berikut. BAB I
PENDAHULUAN Bagian ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dilakukannya penelitian. Selanjutnya diuraikan metode penelitian yang digunakan. Beberapa istilah teknis yang dipegunakan pada penulisan tesis diberikan definisinya berdasarkan undang-undang yang terkait. Kerangka teori diuraikan untuk menggambarkan kerangka teori-teori, asas-asas dan ketentuanketentuan perjanjian pada umumnya dan perjanjian perjanjian jaminan atas Sistem Resi Gudang terhadap wanprestasi pengelola gedung. Pada bagian akhir, diuraikan sistematika penulisan.
29
Ibid., Pasal 1 butir 13. Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 87. 30
16
BAB II
KAJIAN MENGENAI PERJANJIAN DAN SISTEM RESI GUDANG Bagian ini menguraikan mengenai definisi perjanjian. Selanjutnya diuraikan mengenai asas-asas hukum perjanjian yang meliputi asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme dan asas itikad baik. Syarat-syarat sahnya perjanjian dijabarkan
meliputi kesepakatan
para pihak pada perjanjian, kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian, hal-hal yang dapat diperjanjikan, dan syarat suatu sebab yang
halal
pada
perjanjian.
Selanjutnya
diuraikan
mengenai
wanprestasi pada perjanjian, yang meliputi pengertian prestasi dan wanprestasi, wanprestasi dan pernyataan lalai. Berikutnya, uraian mengenai keadaan di luar Kekuasaan atau overmacht, batalnya atau berakhirnya suatu perjanjian. Selanjutnya, bagian ini menguraikan definisi atau pengertian dan instrumen hukum Sistem Resi Gudang, kelembagaan Resi Gudang. Selanjutnya diuraikan mengenai perjanjian hak jaminan resi gudang dan penyerahan barang. BAB III
METODE PENELITIAN Bagian ini menguraikan mengenai tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya diuraikan mengenai pendekatan penelitian sebagai penelitian yuridis normatif yang mengutamakan pembahasan data-data sekunder. Lebih lanjut diuraikan mengenai sifat penelitian ini
17
sebagai penelitian deskriptif yang memaparkan mengenai keadaan atau gejala-gejala hukum perlindungan hukum Sistem Resi Gudang. BAB IV
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMBELI BARANG DALAM SISTEM RESI GUDANG Bagian ini menguraikan mengenai mekanisme transaksi pada perjanjian jual beli barang dalam Sistem Resi Gudang. Uraiannya meliputi para pihak dan kecakapan dalam perjanjian pengelolaan barang,
hal-hal yang diperjanjikan para pihak,
karakteristik dan
pengalihan Resi Gudang, pembebanan hak jaminan atas Resi Gudang, penyerahan barang kelolaan, ganti rugi dan wanprestasi pada Perjanjian Pengelolaan Barang, pengakhiran Perjanjian Pengelolaan. Selanjutnya, bagian ini menguraikan mengenai perlindungan hukum dalam pemenuhan hak pembeli barang. Bagian menjabarkan mengenai latar belakang perlindungan mekanisme Jaminan Resi Gudang dan mengenai perlindungan hukum terhadap hak pembeli barang. BAB V
PENUTUP Bagian ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulankesimpulan dan saran. Kesimpulan-kesimpulan dihasilkan dari analisis terhadap permasalahan yang dibahas atau diteliti. Saran ditujukan kepada pihak-pihak yang relevan atau terkait dengan penelitian yang dilakukan.
