BAB I PENDAHULUAN. mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu. diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung

1

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban

yang

penyelenggaraan berlangsung

tepat,

jelas,

terukur,

pemerintahan

secara

berdayaguna,

dan

dan

legitimate

sehingga

pembangunan

berhasil

guna,

dapat

bersih

dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pad a TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan UndangUndang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang

tersebut

dinyatakan

bahwa

asas-asas

umum

penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat

2

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap

instansi

pemerintah

sebagai

unsur

penyelenggara

pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembagalembaga

pengawasan

dan penilai akuntabilitas,

dan

akhirnya

disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut

menggambarkan

kinerja

instansi

pemerintah

yang

bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). B. Struktur Organisasi Pembentukan

struktur

organisasi

Pemerintah

Daerah

Kabupaten Barru ditetapkan dengan peraturan daerah, yaitu: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru.

3

2. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Barru 3. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tatakerja

Inspektorat,

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru 4. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan pada Kabupaten Barru 5. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barru 6. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Organisasi

dan

Tatakerja

Badan

Ketahanan

Pangan Kabupaten Barru 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Organisasi

dan

Tatakerja

Kantor

Pelaksana

Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan

Organisasi

dan

Tatakerja

Badan

Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Barru Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tersebut, maka susunan organisasi yang terbentuk di kabupaten Barru adalah

4

sebagai berikut: 1. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah membawahi: a. Asisten Administrasi Pemerintahan, membawahi: 1) Bagian Pemerintahan Umum 2) Bagian Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa 3) Bagian Pertanahan b. Asisten

Administrasi

Perekonomian,

Pembangunan

Kesejahteraan Sosial 1) Bagian Administrasi Perekonomian 2) Bagian Administrasi Pembangunan 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat c. Asisten Administrasi Umum 1) Bagian Hukum 2) Bagian Organisasi 3) Bagian Humas dan Protokol 4) Bagian Umum 2. Sekretariat DPRD, dipimpin oleh Sekretaris Dewan 3. Inspektorat Daerah 4. Badan sebanyak 7 yang terdiri dari: a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah b. Badan Kepegawaian Daerah

dan

5

c. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah e. Badan Ketahanan Pangan f. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat g. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 5. Dinas sebanyak 14 yang terdiri dari: a. Dinas Pendidikan b. Dinas Kesehatan c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika f. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga g. Dinas Pekerjaan Umum h. Dinas

Koperasi,

Usaha

Mikro

Kecil

dan

Perindustrian dan Perdagangan i. Dinas Pertambangan dan Energi j.

Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Perkebunan

k. Dinas Kehutanan l. Dinas Peternakan m. Dinas Kelautan dan Perikanan n. Dinas Pengelola Keuangan Daerah 6. Kantor sebanyak 6 yang terdiri dari:

Menengah,

6

a. Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan b. Kantor Rumah Sakit Umum Daerah c. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja d. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah e. Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal f. Kantor Lingkungan Hidup Tugas dan fungsi dari masing-masing perangkat daerah adalah sebagai berikut: 1. Sekretariat

Daerah

merupakan

unsur

staf,

dipimpin

oleh

Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; c. Pemantauan

dan

evaluasi

pelaksanaan

kebijakan

pemerintahan daerah; d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;

7

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

pimpinan

DPRD

dan

secara

administratif

bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Sekretariat

DPRD

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah

daerah

berdasarkan

azas otonomi

dan

tugas

8

pembantuan dibidang pendidikan. Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan

kebijakan

teknis

penyelenggaraan

dibidang

pendidikan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan di bidang pendidikan; d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 4. Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan

dibidang

kesehatan.

Dinas

Kesehatan

dalam

melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan

kebijakan

teknis

penyelenggaraan

dibidang

kesehatan; b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang kesehatan; c. Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan dibidang kesehatan; d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 5. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan

9

azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; c. Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggara dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kependudukan dan catatan sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan

kebijakan

teknis

penyelenggaraan

dibidang

kependudukan dan catatan sipil; b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang kependudukan dan catatan sipil; c. Embinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan dibidang kependudukan dan catatan sipil; d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;

10

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas

pokok

melaksanakan

urusan

pemerintahan

daerah

berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi, informasi, pos dan telekomunikasi. Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

dalam

melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan

kebijakan

teknis

penyelenggaraan

dibidang

perhubungan, pos dan telekomunikasi dan informatika; b. Penyelenggaraan pelayanan dibidang perhubungan, pos dan telekomunikasi dan informatika; c. Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan dibidang perhubungan, pos dan telekomunikasi dan informatika; d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 8. Dinas

Kebudayaan,

Pariwisata,

Pemuda

dan

Olahraga

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pemuda olahraga, budaya dan pariwisata. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan

kebijakan

teknis

penyelenggaraan

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

dibidang

11

b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; c. Pembinaan pelaksanaan dan tugas penyelenggaraan dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; e. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati 9. Dinas Pekerjaan Umum mmpunyai tugas pokok mlaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga

dan

pengairan.

Dinas

Pekerjaan

Umum,

dalam

melaksanakan tugas menylenggarakan fungsi : a. Perumusan

kebijakan

teknis

penyelenggaraan

dibidang

pekerjaan umum; b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum; c. Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan dibidang pekerjaan umum; d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 10. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan

12

Perdagangan, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan

kebijakan

teknis

penyelenggaraan

dibidang

Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; c. Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; d. Pelaksnaan urusan tata usaha dinas. e. Plaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 11. Dinas Pertambangan dan Enrgi, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pertambangan dan Energi. Dinas Pertambangan dan Energi, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan

kebijakan

teknis

penyelenggaraan

dibidang

Pertambangan dan Energi; b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Pertambangan dan Energi; c. Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan dibidang Pertambangan dan Energi;

13

d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 12. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan mempunyai tugas

pokok

melaksanakan

urusan

pemerintahan

daerah

berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan perkebunan. Dians Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan

kebijakan

teknis

penyelenggaraan

dibidang

pertanian dan perkebunan; b. Penyelenggaraan

pelayanan

umum

dibidang

pertanian

tanaman pangan dan perkebunan; c. Pembinaan

pelaksanaantugas

penyelenggaraan

dibidang

pertanian tanaman pangan dan perkebunan; d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; e. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati. 13. Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan. Dinas Kehutanan, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan

kebijakan

teknis

penyelnggaraan

dibidang

kehutanan; b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang kehutanan;

14

c. Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan di bidang kehutanan; d. Pelaksnaan urusan tata usaha dinas. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 14. Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang peternakan. Dinas Peternakan, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan

kebijakan

teknis

penyelenggaraan

dibidang

peternakan; b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang peternakan; c. Pembinaan pelaksnaan tugas penyelenggaraan dibidang peternakan; d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 15. Dinas

Kelautan

dan

Perikanan

mempnyai

tugas

pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan

kebijakan

kelautan dan perikanan;

teknis

penyelenggaraan

dibidang

15

b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang kela utan dan perikanan; c. Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan dibidang kelautan dan perikanan; d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 16. Dinas Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pengelola Keuangan Daerah. Dinas Pengelola Keuangan Daerah, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan

kebijakan

teknis

penyelenggaraan

dibidang

Pengelola Keuangan Daerah; b. Penyelenggaraan

pelayanan

umum

dibidang

Pengelola

Keuangan Daerah; c. Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan dibidang Pengelola Keuangan Daerah; d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas. e. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati. 17. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan

urusan atas

pemerintah

penyelenggaraan

di

daerah,

pemerintahan

pelaksanaan desa dan

16

pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa. Inspektorat, dalam menyelenggarakan tugas menyelenggarakan fungsi : a. perencanaan program pengawasan; b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; d. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Perencanaan

Pembangunan

Pembangunan

Daerah,

Daerah.

dalam

Badan

Perencanaan

menyelenggarakan

tugas

menyelenggarakan fungsi : a. perumusan

kebijakan

teknis

di

bidang

perencana

pembangunan yang meliputi statistik dan penelitian; b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan yang meliputi statistik dan penelitian; c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

di

bidang

perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan yang meliputi statistik dan penelitian; d. pembinaan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan yang meliputi statistik dan penelitian; e. pelaksanaan urusan tata usaha;

17

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 19. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; d. pelaksanaan urusan tata urusan tata usaha Badan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 20. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan

kebijakan

daerah

di

Bidang

Pemberdayaan

Masyarakat Desa. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. perumusan

kebijakan

masyarakat desa;

teknis

di

bidang

pemberdayaan

18

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa; c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa; d. pelaksanaan urusan tata usaha Badan; e. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati. 21. Badan

Kepegawaian

Daerah

mempunyai

tugas

pokok

memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Kepegawaian Daerah. Badan

Kepegawaian

Daerah

dalam

melaksanakan

tugas

menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah; c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah; d. pelaksanaan urusan tata usaha Badan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 22. Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Lingkungan Hidup. Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup:

19

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup; c. pembinaan pelaksanaan tugas lingkungan hidup; d. pelaksanaan urusan tata usaha kantor; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 23. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Perpustakaan, Arsip

dan

Dokumentasi.

Kantor

Perpustakaan,

Arsip

dan

Dokumentasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi; c. pembinaan pelaksanaan tugas perpustakaan, arsip dan dokumentasi; d. pelaksanaan urusan tata usaha kantor; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 24. Rumah

Sakit

melaksanakan berhasilguna

Umum upaya dengan

Daerah kesehatan

mempunyai secara

mengutamakan

tugas

berdayaguna

upya

pokok dan

penyembuhan,

pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dengan

20

upya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan perencanaan bidang pelayanan kesehatan; b. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan; c. pelaksanaan pelayanan medis dan administrasi pasien; d. pelaksanaan bimbingan asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan; e. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan kesehatan; f. pelaksanaan penatausahaan; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 25. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok pembinaan ketentraman dan ketertiban, dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban, dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

21

c. pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau aparatur lainnya; d. pengawasan

terhadap

masyarakat

agar

mematuhi

dan

mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; e. pelaksanaan urusan tata usaha kantor; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 26. Organisasi Kecamatan Kabupaten Barru, yang terdiri dari : a. Kecamatan Barru; b. Kecamatan Tanete Rilau; c. Kecamatan Tanete Riaja; d. Kecamatan Pujananting; e. Kecamatan Balusu; f. Kecamatan Soppeng Riaja; g. Kecamatan Malusetasi; Kecamatan

merupakan

unsur

pelaksana

yang

menangani

sebagian urusan otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah yang limpahkan oleh Bupati. Selain itu, camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

22

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan kketertiban umum; c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. Mengkoordinasikan pemeliharaan dan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum; e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan; f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan; g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan. 27. BPBD Kabupaten Barru berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kapada Bupati. BPBD Kabupaten Barru dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat Sekretaris Daerah. BPBD Kabupaten Barru mempunyai tugas: a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan

bencana

yang

mencakup

pencegahan

bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstrukasi secara adil dan setara;

23

b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan; c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana; d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; e. Melaporkan

penyelenggaraan

penanggulangan

bencana

kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; g. Mempertanggungjawabkan

penggunaan

anggaran

yang

diterima; dan h. Melaksanakan

kewajiban

lain

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan. BPBD

Kabupaten

Barru

dalam

menyelenggarakan

tugas

mempunyai fungsi: a. Perumusan

dan

penetapan

kebijakan

penanggulanagn

bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan b. Pengkoordinasian

pelaksanaan

kegiatan

penanggulangan

bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

24

28. Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan. Badan Ketahanan pangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kethanan pangan; c. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan; d. Pelaksanaan urusan tata usaha badan; dan e. Pelakasanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 29. Kantor

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok: a. Memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah budang penyuluhan yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional; b. Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;

25

c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha; d. Melaksanakan

pembinaan

pengembangan

kerja

sama,

kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan; e. Menumbuh kembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi masyarakat dan pelaku usaha; f. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan g. Melakukan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan usaha tani. Kantor

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelaksana penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

dibidang

pelaksanaan

penyuluhan

Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan; c. Pembinaan

pelaksanaan

tugas

dibidang

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; d. Pelaksanaan urusan tata usaha Kantor; dan

penyuluhan

26

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 30. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pengarusutamaan gender, kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan

perempuan

meliputi

bidang

keluarga

berencana dan keluarga sejahtera, pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak; b. Penyelenggaraan urusan sosial pelayanan umum di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan meliputi bidang

keluarga

berencana

dan

keluarga

sejahtera,

pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak; dan c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan meliputi bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pengarusutamaan gender,

peningkatan

perempuan dan anak.

kualitas

hidup

dan

perlindungan

27

C. Sistematika Penulisan LAKIP Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2013 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut : Executive summary (Ikhtisar Eksekutif) Bab I Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja). Bab III Akuntabilitas Kinerja..... Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja. Bab IV Penutup Lampiran-lampiran

28

BAB II RENCANA STRATEJIK Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 dan Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2013. A. RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2010-2015 1. Visi Visi pembangunan Kabupaten Barru 2010-2015 mengacu pada visi yang telah disampaikan oleh Bupati/Wakil Bupati hasil pemilihan kepala daerah tahun 2010 yaitu; “Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan” Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan Kabupaten Barru selama tahun 2010-2015 dengan penjelasan makna visi sebagai berikut: a. Lebih maju adalah kondisi dimana pada tahun 2015 Kabupaten Barru menjadi lebih baik dalam hal kualitas sumberdaya manusia yang meliputi angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dan daya beli masyarakat.

29

b. Sejahtera bermakna bahwa pembangunan Kabupaten Barru dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial seluruh masyarakat Barru. c.

Taat azas dimaksudkan bahwa pembangunan Kabupaten Barru yang dilakukan mengacu pada ketentuan hukum dan norma budaya/adat-istiadat serta kearifan lokal dalam rangka terpeliharanya kebersamaan antar berbagai unsur dalam tatanan daerah dan terjaminnya keberlanjutan pembangunan.

d. Bermartabat dimaksudkan bahwa pembangunan di Kabupaten Barru dilakukan dengan berlandaskan pada semangat menuju daya saing dan kemandirian daerah dengan mengutamakan harkat kemanusiaan dan harga diri. e. Bernafaskan keagamaan bermakna bahwa seluruh aktivitas penyelenggaraan pembinaan

pemerintahan,

kemasyarakatan

pembangunan berlandaskan

dan

nilai-nilai

keagamaan. 2. Misi Berdasarkan visi tersebut di atas, maka misi pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas manusia b. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat c. Menciptakan lingkungan yang kondusif

30

d. Mengembangkan interkoneksitas wilayah. e. Mewujudkan tata kelola yang baik dan bersih 3. Tujuan dan Sasaran Berdasarkan visi dan misi, maka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang akan dicapai sebagai berikut : a. Meningkatnya kualitas manusia. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: 1) Meningkatnya

angka

partisipasi

murni

dan

angka

partisipasi kasar anak usia dini SD, SLTP, dan SLTA dan angka melanjutkan sekolah 2) Menurunnya angka buta huruf secara signifikan 3) Meningkatnya kualitas guru 4) Meningkatnya sarana prasarana 5) Meningkatnya proses belajar mengajar 6) Meningkatnya luaran pendidikan SD, SLTP, SLTA 7) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan 8) Meningkatnya

PHBS

masyarakat

serta

terwujudnya

lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan 9) Meningkatnya

efektifitas

pelayanan

pengobatan penyakit 10) Meningkatnya status gizi masyarakat

perawatan

dan

31

11) Menurunnya

angka

kematian

bayi,

balita

dan

ibu

hamil/melahirkan 12) Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana kesehatan, tekhnologi, obat-obatan, dokter dan paramedis 13) Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana kesehatan, tekhnologi kesehatan dan tenaga kesehatan sesuai bidangnya 14) Meningkatnya kemampuan tangkal atas penyakit menular dan penyakit tertentu seperti HIV/AIDS, Flu Burung serta potensi penyakit/gangguan kesehatan akibat pemanasan global 15) Terkendalikannya pertumbuhan penduduk b. Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah : 1) Berkurangnya

jumlah

penduduk

miskin,

kedalaman

kemiskinan dan kerentanan untuk miskin 2) Terjadinya

transformasi

struktur

perekonomian

yang

berimbang antara sektor primer, sekunder dan tersier 3) Terciptanya jaringan kerjasama dengan lembaga mitra lainnya 4) Meningkatnya produksi dan produktivitas yang semakin berkualitas

32

5) Meningkatnya populasi ternak besar yang bersinergi dengan intensifikasi tanaman pangan 6) Meningkatnya produksi ternak unggas 7) Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya 8) Meningkatnya sarana prasarana penangkapan 9) Meningkatnya produksi dan penyerapan tenaga kerja industri, UMKM 10) Optimalnya

eksploitasi

sumber-sumber

pertambangan

bernilai ekonomis tinggi 11) Meningkatnya kelestarian ekologi dan sumber daya alam 12) Tertanganinya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial 13) Berkembangnya kegiatan kepemudaan 14) Berkembangnya kegiatan keolahragaan 15) Meningkat dan meluasnya apresiasi seni daerah 16) Teraktualisasikannya situs dan karya kebudayaan lokal asli 17) Berkembangnya destinasi dan event wisata 18) Berkembangnya partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah, lembaga ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan 19) Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

33

20) Berkembangnya koperasi sebagai bagian dari gerakan sosial masyarakat c. Terpeliharanya dan semakin meningkatnya kebersamaan antar berbagai unsur dalam tatanan daerah. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah : 1) Berkembang

dan

terpeliharanya saling kepercayaan,

saling bantu serta kepatuhan kepada norma kebersamaan 2) Teraktualisasikannya

nilai-nilai,

norma-norma

dan

pengetahuan lokal asli 3) Berkembangnya kualitas tatanan pada tingkat lokalitas desa/kelurahan 4) Tertanamkannya nilai-nilai kesadaraan berdemokrasi pada masyarakat dan pelaku politik d. Terjaminnya

kelestarian

lingkungan

dan

keberlanjutan

sumberdaya alam. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah : 1) Terlestarikannya sumber daya alam 2) Terpeliharanya kualitas lingkungan yang baik 3) Terciptanya sistem penanganan bencana yang tanggap, efektif dan efisien 4) Terciptanya kesiapan dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian, ketahanan pangan, gangguan kesehatan dan keragaman hayati

34

5) Terjaganya keharmonisan dalam bentuk interaksi antar kelompok, golongan, lapisan dan pemangku kepentingan 6) Semakin harmonisnya kehidupan sosial dan tingginya kepatuhan kepada hukum 7) Terwujudnya

kesadaran

dan

penghargaan

terhadap

hukum dan hak asasi manusia e. Meningkatnya daya saing daerah. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: 1) Terpenuhinya kebutuhan jalan-jembatan dan pelabuhan bagi angkutan dan perlintasan orang/barang 2) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur angkutan darat 3) Terpenuhinya pertumbuhan

fasilitas dan

yang

transformasi

dapat

mengakselerasi

perekonomian

serta

kemajuan/kemandirian wilayah 4) Terpeliharanya keseimbangan antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya 5) Berkembangnya wilayah perkotaan/agropolitan, wilayah industri dan kawasan strategis 6) Tertanganinya wilayah banjir dan wilayah kekeringan 7) Berkembangnya keadaan kondusif bagi penanaman modal dalam negeri dan asing 8) Berkembangnya jaringan kerjasama antar daerah

35

f.

Semakin fungsionalnya nilai dan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja dalam tatanan pemerintah

dan sosial

kemasyarakatan. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: 1) Semakin tingginya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama 2) Terciptanya

suasana

penyelenggaraan

ibadah

yang dan

kondusif kegiatan

dalam

keagamaan

masyarakat g. Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: 1) Tercapainya

efektifitas

program/kegiatan

yang

dan

efisiensi

transparan,

pengelolaan

akuntabel

dan

partisipatif 2) Meningkatnya kualitas fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan DPRD 3) Meningkatnya

kualitas

pelayanan

kemasyarakatan,

pemerintahan dan pembangunan 4) Tercapainya kapasitas yang bersesuaian dengan tuntutan perwujudan

kepemerintahan

yang

baik

dan

memberdayakan dengan kelembagaan masyarakat

saling

36

5) Meningkatnya tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 6) Terciptanya pelayanan publik yang prima 7) Terciptanya pengelolaan kependudukan dan catatan sipil yang tertib 8) Berkembangnya

sistem

pelayanan

yang

menjamin

efektifitas, efisiensi dan kepuasan pelanggan 9) Berkembangnya organisasi dan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif 10) Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur B. Tapkin Tahun 2013 Penetapan Kinerja tingkat Kabupaten Tahun 2013 yang telah ditandatangani oleh Bupati Barru pada bulan Januari 2013 dapat dilihat pada tabel Penetapan Kinerja Kabupaten Barru Tahun 2013 di bawah ini. Tabel 1. Penetapan Kinerja Kabupaten Barru Tahun 2013 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar anak usia dini SD, SLTP, dan SLTA dan angka melanjutkan sekolah

Menurunnya angka buta

INDIKATOR KINERJA Meningkatnya angka partisipasi PAUD

Meningkatnya angka partisipasi murni tingkat SMA/SMK/MA/Paket C Meningkatnya angka partisipasi kasar tingkat SMA/SMK/MA/Paket C Persentase angka putus sekolah - SD/MI - SMP/MTs Meningkatnya angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Meningkatnya angka

5,50%

SKPD PENANGGUNG JAWAB DINAS PENDIDIKAN

4%

DINAS PENDIDIKAN

4,30%

DINAS PENDIDIKAN

TARGET

DINAS PENDIDIKAN 0,003% 0,025% 0,36%

DINAS PENDIDIKAN

0,48%

DINAS PENDIDIKAN

37

huruf secara signifikan Meningkatnya kualitas guru

Meningkatnya sarana prasarana

melek huruf Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S1/D4 Persentase pendidik yang tersertifikasi Persentase guru bantu/tenaga honorer yang mendapatkan jaminan kesejahteraan Persentase rombongan belajar SMP/MTs yang tidak melebihi 36 siswa Persentase SD/MI yang memiliki perpustakaan Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki 200 buku pengayaan dan 20 buku referensi Jumlah Perpustakaan umum, perpustakaan desa dan taman baca

Meningkatnya luaran pendidikan SD, SLTP, SLTA

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan

Meningkatnya PHBS masyarakat serta terwujudnya lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan

Meningkatnya efektifitas pelayanan perawatan dan pengobatan penyakit

DINAS PENDIDIKAN

8,66%

DINAS PENDIDIKAN

5%

DINAS PENDIDIKAN

1,13%

DINAS PENDIDIKAN

8,41%

DINAS PENDIDIKAN

8,33%

DINAS PENDIDIKAN

54 perpustakaan desa/kelurahan ; 90 taman baca

Rasio Jumlah buku dengan jumlah penduduk

1:05

Meningkatnya Persentase siswa SD/MI dan SMP/MTs yang mampu mengikuti pembelajaran Persentase siswa SMA/SMK/MA yang mampu mengikuti pembelajaran Persentase kelulusan SD/MI

0,10%

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DINAS PENDIDIKAN

0,65%

DINAS PENDIDIKAN

0,021%

DINAS PENDIDIKAN

0,45%

DINAS PENDIDIKAN

11 siswa

DINAS PENDIDIKAN

1,66%

DINAS PENDIDIKAN

6,66%

DINAS PENDIDIKAN

3%

DINAS KESEHATAN

5,50%

DINAS KESEHATAN

20%

DINAS KESEHATAN

0 kasus

DINAS KESEHATAN

Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun

Meningkatnya proses belajar mengajar

1,66%

Persentase kelulusan SMA/SMK/MA Jumlah siswa SMA/SMK/MA berprestasi yang diberikan penghargaan Persentase SMP/MTs yang Mengimplementasikan MBS Dewan Pendidikan berfungsi dengan baik Cakupan tatanan PHBS yang memenuhi syarat

Cakupan desa kategori sehat meningkat Persentase puskesmas yang menerapkan Pelayanan Prima Menurunnya kasus keracunan obat, makanan dan minuman yang tidak memenuhi syarat atau

16.000 pengunjung

38

Meningkatnya status gizi masyarakat

Menurunnya angka kematian bayi, balita dan ibu hamil/melahirkan

Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana kesehatan, tekhnologi, obat-obatan, dokter dan paramedis

Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana kesehatan, tekhnologi kesehatan dan tenaga kesehatan sesuai bidangnya Meningkatnya kemampuan tangkal atas penyakit menular dan penyakit tertentu seperti HIV/AIDS, Flu Burung serta potensi penyakit/gangguan kesehatan akibat pemanasan global

Terkendalikannya pertumbuhan penduduk

karena penyalahgunaan Dipertahankannya Prosentase pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan/pengobatan gratis Meningkatnya Prosentase pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan/pengobatan gratis Menurunnya prevalensi status gizi kurang pada Balita Menurunnya prevalensi balita pendek Menurunnya prevalensi Balita kurus Menurunnya angka kematian Ibu melahirkan

100%

DINAS KESEHATAN

4,74%

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1%

DINAS KESEHATAN

0,50%

DINAS KESEHATAN

0,30%

DINAS KESEHATAN

0/100.000 kelahiran hidup

DINAS KESEHATAN

100%

DINAS KESEHATAN

3,11%

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Tersedianya obat-obatan dan bahan pakai habis di Rumah Sakit Meningkatnya cakupan pelayanan sarana kesehatan (Posyandu, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Puskesmas)

5,73%

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1,71%

DINAS KESEHATAN

Menurunnya Prevalensi Penyakit yang dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I)

0,10%

DINAS KESEHATAN

Dipertahankannya prosentase Ibu melahirkan yang dilayani dengan PONED (pelayanan obstetri, neonatal, emergency dasar) Tersedianya rumah sakit yang dilengkapi peralatan medis dan non medis yang sesuai standar dan cukup

Menurunnya Prevalensi Penyakit Menular Bersumber Binatang yaitu: - DBD - Malaria - Flu Burung Menurunnya Prevalensi Penyakit Menular Langsung yaitu: - TBC - Kusta - Thypoid - Diare - ISPA - HIV/AIDS Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun

DINAS KESEHATAN

0,06% 0,004% 0,12% DINAS KESEHATAN

0,006% 1,28% 0,028% 0,10% 0,01% 0% 617 PUS

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

39

Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin

Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) Dipertahankannya rasio petugas pembantu pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kel

0,80%

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap Desa/Kel

52.890 KK

Meningkatnya cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB baru

9.288 PUS

Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber KB

120 orang

Jumlah desa dengan kelompok masyarakat miskin yang mendapatkan fasilitasi

9 Pokmas ; 10 desa/kelurahan

Meningkatnya jumlah fakir miskin yang mendapatkan pelayanan dan fasilitasi

160 orang

Persentase KK miskin di daerah pertanian yang mendapatkan bantuan Persentase KK miskin di daerah peternakan yang mendapatkan bantuan ternak Jumlah KK miskin di daerah pesisir yang mendapatkan bantuan Persentase masyarakat miskin di sekitar hutan yang mampu mengelola hasil hutan non kayu secara produktif Jumlah masyarakat rawan pangan yang ditangani Persentase siswa miskin yang mendapatkan beasiswa Persentase masyarakat miskin yang memperoleh jaminan askeskin Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Jumlah KK miskin yang mendapatkan fasilitasi

11,25%

1:1

40 KK

KELUARGA BERENCANA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA BPMD

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN DINAS PETERNAKAN

30 KK

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

9,40%

DINAS KEHUTANAN

4 desa 3.000 siswa

BADAN KETAHANAN PANGAN DINAS PENDIDIKAN

1,40%

DINAS KESEHATAN

4,60%

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

60 KK

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTIAN & PERDAGANGAN

40

Meningkatnya persentase KK miskin yang mendapatkan pelayanan KTP, KK dan akte kelahiran gratis - KTP - KK - Akte Kelahiran Meningkatnya persentase kelompok UPPKS yang produktif

Meningkatnya persentase KK miskin yang mendapatkan bantuan RASKIN Terbentuknya kelembagaan dan terkoordinasikannya program-program dan kegiatan-kegiatan kemiskinan Jumlah KK miskin yang mendapatkan fasilitasi

Terciptanya jaringan kerjasama dengan lembaga mitra lainnya

4,50% 5, 80% 4,92% 4 UPPKS (16,67%)

100%

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

1 lembaga

BAPPEDA

996 KK

25%

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN PERTANAHAN

95 obyek

KP3M

Persentase KK /orang miskin yang mendapatkan fasilitasi perumahan yang layak Persentase KK /orang miskin yang mendapatkan fasilitasi air bersih yang layak Berkembangnya industri pengolahan hasil hasil Peternakan

7,64%

DINAS PUK

4,40%

DINAS PUK

1 unit

DINAS PETERNAKAN

Berkembangnya industri pengolahan hasil hasil perikanan Berkembangnya industri rumah tangga, kecil dan menengah

4 unit

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

60 IKM

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTIAN & PERDAGANGAN DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KANTOR PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN BAPPEDA

Meningkatnya Persentase KK /orang miskin yang mendapatkan sertifikasi tanah gratis Meningkatnya persentase KK /orang miskin yang mendapatkan IMB gratis

Terjadinya transformasi struktur perekonomian yang berimbang antara sektor primer, sekunder dan tersier

5,03%

Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor Non pertanian

0,30%

Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan fasilitasi pengembangan komoditi unggulan Terbentuknya kerjasama dalam pelayanan publik dan ekonomi

16,67%

6 kerjasama/lembaga

41

Meningkatnya produksi dan produktivitas yang semakin berkualitas

Meningkatnya populasi ternak besar yang bersinergi dengan intensifikasi tanaman pangan

Meningkatnya produksi ternak unggas Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya

Peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja industri, UMKM

Meningkatnya penggunaan bibit unggul pertanian yang terjamin kualitasnya Meningkatnya sistem agribisnis dan ketahanan pangan Prosentase kelompok usaha tani yang mandiri dalam pengelolaan agribisnis

15%

8 kelompok

Prosentase desa yang memiliki penyuluh trampil

10,40%

Meningkatnya usaha tani ternak sapi terpadu

14 kelompok

KANTOR PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KANTOR PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN DINAS PETERNAKAN

4.059 ekor

DINAS PETERNAKAN

7 unit

DINAS PETERNAKAN

18847,5 ton

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

4753,32 ton

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Meningkatnya Populasi ternak sapi Berkembangnya kemitraan dalam usaha ternak unggas Meningkatnya produksi hasil perikanan tangkap Meningkatnya produksi perikanan budidaya Berkembangnya produksi industri pengolahan / jumlah wirausahaan sektor industri dan UMKM

1,89%

985 unit

22,22%

Eksploitasi sumbersumber pertambangan bernilai ekonomis tinggi

Tertanganinya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial

Berkembangnya kegiatan kepemudaan

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN BADAN KETAHANAN PANGAN

Meningkatnya investasi dan volume produksi pertambangan Jumlah usaha pertambangan yang melaksanakan eksplorasi/ekploitasi sesuai standar yag ditetapkan Meningkatnya persentase penyandang masalah sosial yang ditangani

Jumlah bidang kepemudaan yang meraih prestasi Nasional

3,92%

1 usaha pertambangan

215 orang

7 bidang

5 bidang 2 bidang 1 bidang 30 kelompok 1 bidang 10 bidang 5 kelompok

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA KECAMATAN MALLUSETASI KECAMATAN SOPPENG RIAJA KECAMATAN BALUSU KECAMATAN BARRU KECAMATAN TANETE RILAU KECAMATAN TANETE RIAJA KECAMATAN PUJANANTING

42

Meningkatnya jumlah siswa sekolah yang terpilih

70 orang

30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang Berkembangnya kegiatan keolahragaan Meningkat dan meluasnya apresiasi seni daerah Berkembangnya destinasi dan event wisata Berkembangnya partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah, lembaga ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan

Jumlah bidang olahraga yang meraih prestasi regional Jumlah bidang seni yang meraih prestasi

1 cabang

Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan

1 lokasi

Meningkatnya kualitas peran serta perempuan pada lembaga pemerintah , politik, ekonomi produktif, sosial budaya , agama dan pembinaan organisasi perempuan

11,76%

90 orang (7 kecamatan)

2% 150 orang Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Menurunnya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak

Berkembangnya koperasi sebagai bagian dari gerakan sosial masyarakat

Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat dan mandiri

Berkembang dan terpeliharanya saling kepercayaan, saling bantu serta kepatuhan kepada norma kebersamaan

Menurunnya tingkat Kriminalitas

Teraktualisasikannya nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan lokal asli

Berkembangnya kualitas tatanan pada tingkat lokalitas desa/kelurahan

11,81%

6 koperasi mandiri

170 kasus

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA KECAMATAN MALLUSETASI KECAMATAN SOPPENG RIAJA KECAMATAN BALUSU KECAMATAN BARRU KECAMATAN TANETE RILAU KECAMATAN TANETE RIAJA KECAMATAN PUJANANTING DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

BPMD KANTOR CAMAT BARRU KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTIAN & PERDAGANGAN BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jumlah jenis informasi pembangunan yang dipublikasi melalui media massa Terpeliharanya budaya lokal asli

22%

BAGIAN HUMAS & PROTOKOL

15%

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Terpromosikannya potensi budaya lokal pada tingkat Nasional Persentase desa/dusun yang melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara partisipatif dengan basis data yang akurat

10%

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA BPMD

6,80%

43

Persentase desa/ kelurahan yang mengikuti perlombaan desa/kelurahan Jumlah anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terlatih Persentase perangkat kecamatan, Kelurahan dan desa yang kompeten

13 desa/kelurahan

BPMD

40 orang

BPMD

10%

Persentase aparat pemerintah desa/ kelurahan yang memahami perencanaan partisipatif Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa Secara Demokratis

9%

BAGIAN PEMERINTAHAN KECAMATAN, KELURAHAHAN DAN DESA BPMD

Berfungsinya Organisasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien

6%

8%

4,17% 4,16% 4,16% 4,17% 80%

0 desa/kelurahan

KECAMATAN BARRU KECAMATAN TANETE RILAU KECAMATAN TANETE RIAJA KECAMATAN PUJANANTING BPMD

3 desa/kelurahan

BPMD

3 desa

KANTOR PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4,17% 4,17% Jumlah desa/kelurahan yang memiliki BUMDES/Lembaga Ekonomi Masyarakat dan berfungsinya BUMDES Jumlah desa/ kelurahan yang memiliki kelompok usaha yang menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Tertanamkannya nilainilai kesadaraan berdemokrasi pada masyarakat dan pelaku politik Terlestarikannya sumber daya alam

BAGIAN PEMERINTAHAN KECAMATAN, KELURAHAHAN DAN DESA BAGIAN PEMERINTAHAN KECAMATAN, KELURAHAHAN DAN DESA KECAMATAN MALLUSETASI KECAMATAN SOPPENG RIAJA KECAMATAN BALUSU

Kondusifnya kehidupan berdemokrasi dan politik di masyarakat

80%

Meningkatnya jumlah luas hutan yang mampu dipertahankan fungsinya Jumlah Lokasi keanekaragaman hayati kab. Barru yang dapat

385 ha (17,5%)

DINAS KEHUTANAN

2 lokasi

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

44

Terpeliharanya kualitas lingkungan yang baik

Terciptanya sistem penanganan bencana yang tanggap, efektif dan efisien

Terciptanya kesiapan dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian, ketahanan pangan, gangguan kesehatan dan keragaman hayati Terjaganya keharmonisan dalam bentuk interaksi antar kelompok, golongan, lapisan dan pemangku kepentingan

Semakin harmonisnya kehidupan sosial dan tingginya kepatuhan kepada hukum

dipantau atau dilakukan pengawasan Meningkatnya luasan lahan terumbu karang,Mangrove, Padang Lamun dan Estuaria yang terehabilitasi Menurunnya jumlah kerusakan sumberdaya laut Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan Persentase kecamatan yang dilayani TPA terpadu Persentase wilayah kota yang bebas sampah berserakan Dipertahankannya persentase korban dan lokasi bencana yang ditangani Persentase korban dan lokasi bencana yang ditangani Dipertahankannya persentase korban dan lokasi bencana yang ditangani Persentase korban dan lokasi bencana yang ditangani Jumlah dan jenis dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang ditangani

5 ha

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

5 kasus

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

1 jenis

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

0%

DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM

2,10%

100%

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

7,50%

SATPOL PP

100%

DINAS KESEHATAN

100%

RSUD

3 kasus

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN

Menurunnya Penyakit Masyarakat (PEKAT)

72 kasus

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jumlah dialog forum wawasan kebangsaan yang difasilitasi

2 forum

Meningkatnya penegakan PERDA dari masyarakat

2 Perda

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP

6 kali

SATPOL PP

70%

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM BAGIAN HUKUM

Tertanganinya kegiatan aksi di masyarakat Tertanganinya permasalahan strategis daerah

4%

Terwujudnya kesadaran dan penghargaan terhadap hukum dan hak asasi manusia

Persentase kebutuhan Produk Hukum daerah yang di Undangkan

8%

45

Terpenuhinya kebutuhan jalan-jembatan dan pelabuhan bagi angkutan dan perlintasan orang/barang

Persentase permasalahan Hukum yang ditindak lanjuti Meningkatnya jumlah stakeholder yang memahami dan memiliki kesadaran hukum dan HAM Persentase dusun/Lingkungan yang memiliki akses jalan dan jembatan baik. u/ Jalan

5%

BAGIAN HUKUM

38 stakeholders (16%)

BAGIAN HUKUM

39,61 km (4%)

DINAS PEKERJAAN UMUM

Persentase jalan yang memiliki:

- Rambu - Marka jalan - Pagar pengaman jalan Meningkatnya fasilitas pendukung pelabuhan penyeberangan Garongkong Terwujudnya pengelolaan operasional pelabuhan penyeberangan Garongkong Meningkatnya Fasilitas Pendukung Pelabuhan Laut Garongkong Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur angkutan darat

Terpenuhinya fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan/ kemandirian wilayah

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI INFORMATIKA 55,40% (160 unit/26,67) 31,22% (10.284 m/20,57 km) 28,33% (432,77 m/0,43 km) 87,5% (1 kegiatan)

46,66% (7 kegiatan)

1 kegiatan (100%)

Meningkatnya fasilitas Pendukung angkutan darat

77,77% (1 kegiatan)

Persentase moda angkutan yang memenuhi ijin kelaikan jalan

91,33% (2.141 kendaraan yg diuji (laik jalan) dari 2.344 wajib uji) 2 desa (3,70%)

Persentase kawasan strategis, sarana perekonomian dan desa yang terlayani air bersih

Persentase desa yang memiliki jaringan irigasi teknis Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan fasilitasi pengembangan infrastruktur dasar Persentase kawasan strategis, sarana perekonomian dan KK yang terlayani listrik Persentase kawasan strategis, sarana perekonomian dan desa yang terlayani telekomunikasi

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI INFORMATIKA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI INFORMATIKA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI INFORMATIKA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI INFORMATIKA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI INFORMATIKA DINAS PEKERJAAN UMUM

3,01%

DINAS PEKERJAAN UMUM

9,80%

DINAS PEKERJAAN UMUM

0,13%

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

62,65% (34 desa/kelurahan)

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & INFORMATIKA

46

Terpeliharanya keseimbangan antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya

Jumlah kecamatan yang memiliki BPR

1 BPR

Jumlah kecamatan yang memiliki pasar layak Jumlah desa yang memiliki pasar yang layak

7 unit

157,2 ha (11,6%)

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTIAN & PERDAGANGAN DINAS KEHUTANAN

0 kasus (100%)

DINAS KEHUTANAN

37,5 km

DINAS KEHUTANAN

5,35%

DINAS PEKERJAAN UMUM

0% 6,85%

BAPPEDA DINAS PEKERJAAN UMUM

Jumlah Kawasan agropolitan yang terbentuk

1 kecamatan

Jumlah kawasan sentra tanaman pangan hortikultura yang terbentuk Jumlah Kawasan minapolitan yang terbentuk Jumlah spot wilayah rawan banjir dan kekeringan yang tertangani - Banjir - Kekeringan Terbangunnya infrastruktur dan data base penanaman modal daerah yang terintegrasi Tersedianya regulasi investasi

1 kawasan

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PEKERJAAN UMUM

Jumlah kawasan hutan yang direhabilitasi

Menurunnya kasus ilegal logging dan peredaran hasil yang ilegal Jumlah pal batas hutan yang direkonstruksi Persentase tersusunnya rencana pemanfaatan ruang Berkembangnya wilayah perkotaan/agropolitan, wilayah industri dan kawasan strategis

Tertanganinya wilayah banjir dan wilayah kekeringan

Berkembangnya keadaan kondusif bagi penanaman modal dalam negeri dan asing

Berkembangnya jaringan kerjasama antar daerah Semakin tingginya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama

Jumlah kawasan pemukiman perkotaan layak huni yang terbentuk

Tersedianya data dan informasi investasi Terpromosikannya peluang investasi daerah dalam skala nasional dan internasional Jumlah kerjasama antar daerah Rukunnya kehidupan dan kesadaran beragama

3 pasar desa

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DPKD

0 kawasan

20.400 ha (1,594%) 243,230 ha (0,60%) 2 paket

1 regulasi

1 data dan informasi

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL BAPPEDA

3 kali

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

25%

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DINAS KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

90%

4%

Persentase sarana peribadahan yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi dari

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

0,20%

47

Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

pemerintah Persentase lembaga keagamaan yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi pemerintah Jumlah kelompok keagamaan aparatur yang aktif yang mendapatkan pembinaan Jumlah regulasi birokrasi yang berlandaskan ajaran agama Tertibnya administrasi dan keuangan

Persentase pencapaian sasaran kinerja Tersusunnya laporan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan Persentase SKPD yang menerapkan sistem akuntabilitas kinerja

17%

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

20%

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

25%

1,67%

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SELURUH SKPD

1,67%

SELURUH SKPD

2%

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

12,48%

INSPEKTORAT DAERAH

16%

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KECAMATAN MALLUSETASI KECAMATAN SOPPENG RIAJA KECAMATAN BALUSU KECAMATAN BARRU KECAMATAN TANETE RILAU KECAMATAN TANETE RIAJA KECAMATAN PUJANANTING BAPPEDA INSPEKTORAT DAERAH

13% 13,70% 84% 5% 84% 83,33% 83,30%

Persentase hasil pengawasan yang dtindak lanjuti Persentase data yang terintegrasi secara akurat dan up to date

Meningkatnya kualitas fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan DPRD Meningkatnya kualitas pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan Meningkatnya tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu

Tertib dan lancarnya pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan Persentase aset daerah yang tercatat dan sesuai dengan peruntukannya

13% 5%

5,55%

BAPPEDA

6% 4,17%

DINAS KESEHATAN BAPPEDA

13,33%

SEKRETARIAT DPRD

77 kali

BAGIAN UMUM

5%

DPKD

48

Terciptanya pelayanan publik yang prima

Terciptanya pengelolaan kependudukan dan catatan sipil yang tertib

Berkembangnya sistem pelayanan yang menjamin efektifitas, efisiensi dan kepuasan pelanggan

Meningkatnya aset milik pemda yang disertifikasi Jumlah Lahan/lokasi untuk pembangunan fasilitas umum Tersedianya dokumen dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja Tersusun dan terimplementasikannya SOPP Meningkatnya ketersediaan fasilitas pada tempat-tempat pelayanan umum Meningkatnya persentase penduduk ber KTP, Akte kelahiran dan Akte Nikah persatuan penduduk - KTP - AK - Akte Nikah Meningkatnya persentase dokumen arsip pemerintah daerah yang tersimpan rapih dan aman Meningkatnya jumlah kasus obyek lahan sengketa yang mampu di fasilitasi oleh pemerintah Persentase pengaduan konsumen yang mampu difasilitasi

Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur

Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional Persentase SKPD yang memiliki aparatur yang kompeten sesuai jabatannya

Terimplementasikannya pola pengembangan diri dan karir yang jelas Persentase aparatur yang mendapatkan reward dan punishment

24%

BAGIAN PERTANAHAN

3 lokasi

BAGIAN PERTANAHAN

4,16%

DPKD

37,65%

SELURUH SKPD

63 titik

BAGIAN UMUM

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1,69% 1,85% 0,96% 58%

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

10%

BAGIAN PERTANAHAN

9%

7,09%

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTIAN & PERDAGANGAN SELURUH SKPD

6,09%

BKD

21,39% 4,50%

INSPEKTORAT DAERAH BKD

3,65%

BKD

49

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan

untuk

menilai

keberhasilan

dan

kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strateji instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran capaian kinerja tahun 2013 berdasar pada Keputusan

Kepala

239/1X/6/8/2003

Lembaga

Tentang

Administrasi

Perbaikan

Negara

Pedoman

Nomor

Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran

pencapaian

kinerja

dilakukan

dengan

membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dipergunakan skala pengukuran kinerja sebagai berikut :

50

76%

sd

100%

=

Sangat Berhasil

51%

sd

75%

=

Berhasil

26%

sd

50%

=

Cukup Berhasil

0%

sd

25%

=

Tidak Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indicator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%. Pencapaian kinerja sasaran pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2013 disajikan dalam table di bawah ini. Tabel 2. Pencapaian Kinerja Sasaran Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2013

TUJUAN Meningkatnya kualitas manusia

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar anak usia dini SD, SLTP, dan SLTA dan angka melanjutkan sekolah Menurunnya angka buta huruf secara signifikan Meningkatnya kualitas guru Meningkatnya sarana prasarana Meningkatnya proses belajar mengajar Meningkatnya luaran pendidikan SD, SLTP, SLTA Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan Meningkatnya PHBS masyarakat serta terwujudnya lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan Meningkatnya efektifitas pelayanan perawatan dan pengobatan penyakit Meningkatnya status gizi masyarakat Menurunnya angka kematian bayi, balita dan ibu hamil/melahirkan Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana kesehatan, tekhnologi, obat-obatan, dokter dan paramedis

7

RATARATA CAPAIAN (%) 99,08

Sangat Berhasil

1

100

Sangat Berhasil

3 16 2

93,08 143,67 106,15

Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil

5

99,75

Sangat Berhasil

3

100

Sangat Berhasil

2

77,78

Sangat Berhasil

4

99,25

Sangat Berhasil

3

138,88

Sangat Berhasil

2

100

Sangat Berhasil

2

97,97

Sangat Berhasil

JUMLAH INDIKATOR

INTERPRETASI

51

Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat

Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana kesehatan, tekhnologi kesehatan dan tenaga kesehatan sesuai bidangnya Meningkatnya kemampuan tangkal atas penyakit menular dan penyakit tertentu seperti HIV/AIDS, Flu Burung serta potensi penyakit/gangguan kesehatan akibat pemanasan global Terkendalikannya pertumbuhan penduduk Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin Terjadinya transformasi struktur perekonomian yang berimbang antara sektor primer, sekunder dan tersier Terciptanya jaringan kerjasama dengan lembaga mitra lainnya Meningkatnya produksi dan produktivitas yang semakin berkualitas Meningkatnya populasi ternak besar yang bersinergi dengan intensifikasi tanaman pangan Meningkatnya produksi ternak unggas Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya Peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja industri, UMKM Eksploitasi sumber-sumber pertambangan bernilai ekonomis tinggi Pelestarian ekologi dan sumber daya alam Tertanganinya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial Berkembangnya kegiatan kepemudaan Berkembangnya kegiatan keolahragaan Meningkat dan meluasnya apresiasi seni daerah Teraktualisasikannya situs dan karya kebudayaan lokal asli Berkembangnya destinasi dan event wisata Berkembangnya partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah, lembaga ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Berkembangnya koperasi sebagai bagian dari gerakan sosial masyarakat

1

115,83

Sangat Berhasil

3

77,41

Sangat Berhasil

10

100

Sangat Berhasil

21

130,16

Sangat Berhasil

6

129,17

Sangat Berhasil

1

100

Sangat Berhasil

4

102,83

Sangat Berhasil

2

96,76

Sangat Berhasil

2

141,23

Sangat Berhasil

2

75,67

Sangat Berhasil

2

100

Sangat Berhasil

2

87,40

Sangat Berhasil

1

100

Sangat Berhasil

1

93,49

Sangat Berhasil

2

88,89

Sangat Berhasil

1

100

Sangat Berhasil

1

100

Sangat Berhasil

1

100

Sangat Berhasil

1

100

Sangat Berhasil

1

100

Sangat Berhasil

1

100

Sangat Berhasil

1

50

Berhasil

52

Terpeliharanya dan semakin meningkatnya kebersamaan antar berbagai unsur dalam tatanan daerah

Terjaminnya kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumberdaya alam

Meningkatnya daya saing daerah

Berkembang dan terpeliharanya saling kepercayaan, saling bantu serta kepatuhan kepada norma kebersamaan

2

190,60

Sangat Berhasil

Teraktualisasikannya nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan lokal asli Berkembangnya kualitas tatanan pada tingkat lokalitas desa/kelurahan Tertanamkannya nilai-nilai kesadaraan berdemokrasi pada masyarakat dan pelaku politik Terlestarikannya sumber daya alam

2

100

Sangat Berhasil

9

93,75

Sangat Berhasil

1

95

Sangat Berhasil

4

57,50

Berhasil

Terpeliharanya kualitas lingkungan yang baik Terciptanya sistem penanganan bencana yang tanggap, efektif dan efisien Terciptanya kesiapan dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian, ketahanan pangan, gangguan kesehatan dan keragaman hayati Terjaganya keharmonisan dalam bentuk interaksi antar kelompok, golongan, lapisan dan pemangku kepentingan Semakin harmonisnya kehidupan sosial dan tingginya kepatuhan kepada hukum Terwujudnya kesadaran dan penghargaan terhadap hukum dan hak asasi manusia Terpenuhinya kebutuhan jalanjembatan dan pelabuhan bagi angkutan dan perlintasan orang/barang Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur angkutan darat Terpenuhinya fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan/kemandirian wilayah Terpeliharanya keseimbangan antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya Berkembangnya wilayah perkotaan/agropolitan, wilayah industri dan kawasan strategis Tertanganinya wilayah banjir dan wilayah kekeringan Berkembangnya keadaan kondusif bagi penanaman modal dalam negeri dan asing Berkembangnya jaringan kerjasama antar daerah

2

196,43

Sangat Berhasil

4

98,43

Sangat Berhasil

2

200

Sangat Berhasil

2

110,42

Sangat Berhasil

3

214,88

Sangat Berhasil

3

111,79

Sangat Berhasil

5

93,75

Sangat Berhasil

2

91,80

Sangat Berhasil

6

183,12

Sangat Berhasil

4

212,48

Sangat Berhasil

7

83,33

Sangat Berhasil

1

68,88

Berhasil

4

83,33

Sangat Berhasil

1

100

Sangat Berhasil

53

Semakin fungsionalnya nilai dan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja dalam tatanan pemerintah dan sosial kemasyarakatan Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat

Semakin tingginya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama

5

97,22

Sangat Berhasil

Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

7

97,10

Sangat Berhasil

Meningkatnya kualitas fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan DPRD Meningkatnya kualitas pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan Tercapainya kapasitas yang bersesuaian dengan tuntutan perwujudan kepemerintahan yang baik dan saling memberdayakan dengan kelembagaan masyarakat dan swasta Meningkatnya tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Terciptanya pelayanan publik yang prima Terciptanya pengelolaan kependudukan dan catatan sipil yang tertib Berkembangnya sistem pelayanan yang menjamin efektifitas, efisiensi dan kepuasan pelanggan Berkembangnya organisasi dan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur

1

87,47

Sangat Berhasil

1

128,57

Sangat Berhasil

1

100

Sangat Berhasil

4

103,33

Sangat Berhasil

2

110,21

Sangat Berhasil

1

100

Sangat Berhasil

3

66,67

2

100

Sangat Berhasil

4

117,62

Sangat Berhasil

Berhasil

B. Analisis Capaian Sasaran Strategis Tahun 2013 Secara umum Pemerintah Kabupaten Barru telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Rincian analisis capaian sasaran berdasarkan tujuan pembangunan Kabupaten Barru yang ingin diwujudkan selama tahun 2013, dapat diuraikan sebagai berikut :

54

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas manusia Sasaran

pembangunan

yang

terkait

dengan

tujuan

pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2013 yaitu ” Meningkatnya kualitas manusia” terdiri dari 15 sasaran dengan 64 indikator sasaran. Sasaran yang mendukung pencapaian tujuan adalah 1) Meningkatnya angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar anak usia dini SD, SLTP, dan SLTA dan angka melanjutkan sekolah, 2) Menurunnya angka buta huruf secara signifikan, 3) Meningkatnya kualitas guru, 4) Meningkatnya sarana prasarana, 5) Meningkatnya proses belajar mengajar, 6) Meningkatnya luaran pendidikan SD, SLTP, SLTA, 7) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan, 8) Meningkatnya PHBS masyarakat serta terwujudnya lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan, 9) Meningkatnya efektifitas pelayanan perawatan dan pengobatan penyakit, 10) Meningkatnya status gizi masyarakat, 11) Menurunnya angka

kematian

bayi,

balita

dan

ibu

hamil/melahirkan,

12)

Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana kesehatan, tekhnologi, obat-obatan, dokter dan paramedic, 13) Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana kesehatan, tekhnologi kesehatan dan tenaga kesehatan sesuai bidangnya, 14) Meningkatnya kemampuan tangkal atas penyakit menular dan penyakit tertentu seperti HIV/AIDS, Flu Burung

serta

potensi

penyakit/gangguan

kesehatan

akibat

55

pemanasan

global,

dan

15)

Terkendalikannya

pertumbuhan

penduduk. Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran serta capaian target adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatnya angka partisipasi PAUD sebesar 100%

2.

Meningkatnya

angka

partisipasi

murni

tingkat

SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 98,50% 3.

Meningkatnya angka partisipasi kasar tingkat SD/MI/Paket A dan tingkat SMP/MTs/Paket B sebesar 95,32%

4.

Meningkatnya

angka

partisipasi

kasar

tingkat

SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 98,84% 5.

Persentase angka putus sekolah tingkat SD/MI dan SMP/MTs sebesar 100%

6.

Persentase angka putus sekolah tingkat SMA/SMK/MA sebesar 100%

7.

Meningkatnya angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs sebesar 100%

8.

Meningkatnya angka melek huruf sebesar 100%

9.

Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S1/D4 sebesar 95,18%

10. Persentase pendidik yang tersertifikasi sebesar 84,06% 11. Persentase guru bantu/tenaga honorer yang mendapatkan jaminan kesejahteraan sebesar 100%

56

12. Persentase gedung

dan meubelair SD/MI yang layak pakai

sebesar 91,63% 13. Persentase gedung SMA/SMK/MA yang layak sebesar 231,20% 14. Persentase rombongan belajar SMP/MTs yang tidak melebihi 32 siswa sebesar 450% 15. Rasio siswa SMA : SMK sebesar 112,37% 16. Persentase SD/MI yang memiliki perpustakaan sebesar 100% 17. Persentase SMP/MTs yang memiliki perpustakaan sebesar 200% 18. Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki perpustakaan sebesar 500% 19. Persentase SMP/MTs yang memiliki Laboratorium sebesar 50,17% 20. Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki Laboratorium sebesar 249,69% 21. Persentase SD/MI yang memiliki 100 buku pengayaan dan 10 buku referensi sebesar 50% 22. Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki 200 buku pengayaan dan 20 buku referensi sebesar 100% 23. Jumlah Perpustakaan umum, perpustakaan desa dan taman baca sebesar 100% 24. Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun sebesar 62,97% 25. Rasio Jumlah buku dengan jumlah penduduk sebesar 80%

57

26. Meningkatnya Persentase siswa SD/MI dan SMP/MTs yang mampu mengikuti pembelajaran sebesar 100% 27. Persentase

siswa

SMA/SMK/MA

yang

mampu

mengikuti

pembelajaran sebesar 112,31% 28. Persentase kelulusan SD/MI sebesar 100% 29. Persentase kelulusan SMP/MTs sebesar 98,77% 30. Persentase kelulusan SMA/SMK/MA sebesar 100% 31. Jumlah siswa SMP/MTs berprestasi yang diberikan penghargaan sebesar 100% 32. Jumlah

siswa

SMA/SMK/MA

berprestasi

yang

diberikan

penghargaan sebesar 100% 33. Sosialisasi dan publikasi PAUD sebesar 100% 34. Persentase SMP/MTs yang mengimplementasikan MBS sebesar 100% 35. Dewan Pendidikan berfungsi dengan baik sebesar 100% 36. Cakupan tatanan PHBS yang memenuhi syarat sebesar 86% 37. Cakupan desa kategori sehat sebesar 69,57% 38. Persentase puskesmas yang menerapkan Pelayanan Prima minimal sebesar 100% 39. Menurunnya kasus keracunan obat, makanan dan minuman yang tidak memenuhi syarat atau karena penyalahgunaan sebesar 100%

58

40. Dipertahankannya

Prosentase

pasien

yang

mendapatkan

pelayanan kesehatan/pengobatan gratis sebesar 100% 41. Meningkatnya Prosentase pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan/pengobatan gratis sebesar 96,98% 42. Menurunnya prevalensi status gizi kurang pada Balita sebesar 104,20% 43. Menurunnya prevalensi balita pendek sebesar 171,85% 44. Menurunnya prevalensi Balita kurus sebesar 140,68% 45. Menurunnya angka kematian Ibu melahirkan sebesar 100% 46. Dipertahankannya prosentase Ibu melahirkan yang dilayani dengan PONED (pelayanan obstetri, neonatal, emergency dasar) sebesar 100% 47. Tersedianya rumah sakit yang dilengkapi peralatan medis dan non medis yang sesuai standar dan cukup sebesar 96,46% 48. Tersedianya obat-obatan dan bahan pakai habis di Rumah Sakit sebesar 99,48% 49. Meningkatnya cakupan pelayanan sarana kesehatan (Posyandu, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Puskesmas) sebesar 115,83% 50. Menurunnya Prevalensi Penyakit yang dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) sebesar 198,57% 51. Menurunnya Prevalensi Penyakit Menular Bersumber Binatang yaitu: -

DBD sebesar 181,25%

59

-

Malaria sebesar (37,50)%

-

Flu burung sebesar 200%

52. Menurunnya Prevalensi Penyakit Menular Langsung yaitu: -

Tuberculosis sebesar (200)%

-

Kusta sebesar 71,24%

-

Typhoid sebesar 200%

-

Diare sebesar (48,57)%

-

ISPA sebesar 109,09%

-

HIV/AIDS sebesar 100%

53. Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun sebesar 100% 54. Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 100% 55. Dipertahankannya rasio petugas pembantu pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kel sebesar 100% 56. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap Desa/Kel sebesar 100% 57. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 100% 58. Meningkatnya cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB baru sebesar 100% 59. Peserta remaja yang aktif memberikan penyuluhan KB sebesar 70%

60

60. Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber KB sebesar 80,83% 61. Persentase desa yang memiliki tokoh agama dan tokoh masyarakat yang aktif memberikan penyuluhan KB sebesar 100% 62. Persentase

kader

yang

memahami

tentang

narkoba

dan

HIV/AIDS sebesar 100% Sementara itu terdapat dua indicator sasaran yang belum memenuhi target yaitu indicator “Persentase gedung dan meubelair SMP/MTs yang layak”

dan indicator “Persentase SMP/MTs yang

memiliki 200 buku pengayaan dan 20 buku referensi” dengan capaian masing-masing sebesar 0%. Capaian masing masing sasaran sesuai dengan indicator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagaimana pada table di bawah ini. Table 3. Capaian Indikator Sasaran yang Mendukung Pencapaian Tujuan “Meningkatnya kualitas manusia” SASARAN Meningkatnya angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar anak usia dini SD, SLTP, dan SLTA dan angka melanjutkan sekolah

INDIKATOR

SKPD PENANGGUNG JAWAB DINAS PENDIDIKAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Meningkatnya angka partisipasi PAUD

Persen

5,5

5,5

100,00

Meningkatnya angka partisipasi murni tingkat SMA/SMK/MA/Pak et C Meningkatnya angka partisipasi kasar tingkat SD/MI/Paket A dan tingkat SMP/MTs/Paket B Meningkatnya angka partisipasi kasar tingkat SMA/SMK/MA/Pak et C

Persen

4

3,94

98,50

DINAS PENDIDIKAN

Persen

1,71

1,63

95,32

DINAS PENDIDIKAN

Persen

4,3

4,25

98,84

DINAS PENDIDIKAN

61

Menurunnya angka buta huruf secara signifikan Meningkatnya kualitas guru

Meningkatnya sarana prasarana

Persentase angka putus sekolah tingkat SD/MI dan SMP/MTs - SD/MI - SMP/MTs Persentase angka putus sekolah tingkat SMA/SMK/MA Meningkatnya angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Meningkatnya angka melek huruf

Persen

Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S1/D4 Persentase pendidik yang tersertifikasi Persentase guru bantu/tenaga honorer yang mendapatkan jaminan kesejahteraan Persentase gedung dan meubelair SD/MI yang layak pakai Persentase gedung dan meubelair SMP/MTs yang layak Persentase gedung SMA/SMK/MA yang layak Persentase rombongan belajar SMP/MTs yang tidak melebihi 36 siswa Rasio siswa SMA : SMK Persentase SD/MI yang memiliki perpustakaan Persentase SMP/MTs yang memiliki perpustakaan Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki perpustakaan Persentase SMP/MTs yang memiliki Laboratorium Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki Laboratorium Persentase SD/MI yang memiliki 100 buku pengayaan dan 10 buku referensi Persentase SMP/MTs yang memiliki 200 buku pengayaan dan 20

DINAS PENDIDIKAN

Persen Persen Persen

0,003 0,029 0,013

0,003 0,029 0,013

100,00 100,00 100,00

Persen

0,36

0,36

100,00

DINAS PENDIDIKAN

Persen

0,48

0,48

100,00

DINAS PENDIDIKAN

Persen

1,66

1,58

95,18

DINAS PENDIDIKAN

Persen

8,66

7,28

84,06

DINAS PENDIDIKAN

Persen

5

5

100,00

DINAS PENDIDIKAN

Persen

4,66

4,27

91,63

DINAS PENDIDIKAN

Persen

2,29

0

0,00

DINAS PENDIDIKAN

Persen

5,32

12,3

231,20

DINAS PENDIDIKAN

Persen

1,13

5,085

450,00

DINAS PENDIDIKAN

Rasio Siswa Persen

65 : 35

62 : 38

112,37

8,41

8,41

100,00

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

Persen

3,77

7,54

200,00

DINAS PENDIDIKAN

Persen

3,33

16,65

500,00

DINAS PENDIDIKAN

Persen

3,03

1,52

50,17

DINAS PENDIDIKAN

Persen

1,59

3,97

249,69

DINAS PENDIDIKAN

Persen

3,66

1,83

50,00

DINAS PENDIDIKAN

Persen

3

0

0,00

DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

62

buku referensi

Meningkatnya proses belajar mengajar

Meningkatnya luaran pendidikan SD, SLTP, SLTA

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan

Meningkatnya PHBS masyarakat serta terwujudnya lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan

Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki 200 buku pengayaan dan 20 buku referensi Jumlah Perpustakaan umum, perpustakaan desa dan taman baca - PU - PD/K - TB Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun Rasio Jumlah buku dengan jumlah penduduk

Persen

8,33

8,33

100,00

DINAS PENDIDIKAN

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Unit Unit Unit Orang

1 50 90 354472

1 54 90 223213

100,00 108,00 100,00 62,97

Rasio

1:5

1:6

80,00

Meningkatnya Persentase siswa SD/MI dan SMP/MTs yang mampu mengikuti pembelajaran Persentase siswa SMA/SMK/MA yang mampu mengikuti pembelajaran Persentase kelulusan SD/MI

Persen

2,33

2,33

100,00

Persen

0,65

0,73

112,31

DINAS PENDIDIKAN

Persen

0,021

0,021

100,00

DINAS PENDIDIKAN

Persentase kelulusan SMP/MTs Persentase kelulusan SMA/SMK/MA Jumlah siswa SMP/MTs berprestasi yang diberikan penghargaan Jumlah siswa SMA/SMK/MA berprestasi yang diberikan penghargaan Sosialisasi dan publikasi PAUD

Persen

1,63

1,61

98,77

DINAS PENDIDIKAN

Persen

0,45

0,45

100,00

DINAS PENDIDIKAN

Orang

25

25

100,00

DINAS PENDIDIKAN

Orang

11

11

100,00

DINAS PENDIDIKAN

Persen

2,93

2,93

100,00

DINAS PENDIDIKAN

Persentase SMP/MTs yang Mengimplementasi kan MBS Dewan Pendidikan berfungsi dengan baik Cakupan tatanan PHBS yang memenuhi syarat

Persen

1,66

1,66

100,00

DINAS PENDIDIKAN

Persen

6,66

6,66

100,00

DINAS PENDIDIKAN

Persen

50

43

86,00

DINAS KESEHATAN

Cakupan desa kategori sehat meningkat

Persen

34,5

24

69,57

DINAS KESEHATAN

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DINAS PENDIDIKAN

63

Meningkatnya efektifitas pelayanan perawatan dan pengobatan penyakit

Meningkatnya status gizi masyarakat

Menurunnya angka kematian bayi, balita dan ibu hamil/melahirkan

Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasaran a kesehatan, tekhnologi, obatobatan, dokter dan paramedis

Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasaran a kesehatan, tekhnologi kesehatan dan tenaga kesehatan sesuai bidangnya

Persentase puskesmas yang menerapkan Pelayanan Prima minimal

Persen

10

10

100,00

DINAS KESEHATAN

Menurunnya kasus keracunan obat, makanan dan minuman yang tidak memenuhi syarat atau karena penyalahgunaan Dipertahankannya Prosentase pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan/pengob atan gratis Meningkatnya Prosentase pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan/pengob atan gratis Menurunnya prevalensi status gizi kurang pada Balita Menurunnya prevalensi balita pendek Menurunnya prevalensi Balita kurus Menurunnya angka kematian Ibu melahirkan

Kasus

0

0

100,00

DINAS KESEHATAN

Persen

100

100

100,00

DINAS KESEHATAN

Persen

90,52

87,79

96,98

RSUD

Persen

7,3

7

104,11

DINAS KESEHATAN

Persen

27

7,6

171,85

DINAS KESEHATAN

Persen

5,9

3,5

140,68

DINAS KESEHATAN

Per 100.000 Kelahiran Hidup

0

0

100,00

DINAS KESEHATAN

Persen

100

100

100,00

DINAS KESEHATAN

Persen

3,11

3

96,46

RSUD

Persen

5,73

5,7

99,48

RSUD

Persen

86,33

100

115,83

DINAS KESEHATAN

Dipertahankannya prosentase Ibu melahirkan yang dilayani dengan PONED (pelayanan obstetri, neonatal, emergency dasar) Tersedianya rumah sakit yang dilengkapi peralatan medis dan non medis yang sesuai standar dan cukup Tersedianya obatobatan dan bahan pakai habis di Rumah Sakit Meningkatnya cakupan pelayanan sarana kesehatan (Posyandu, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Puskesmas)

64

Meningkatnya kemampuan tangkal atas penyakit menular dan penyakit tertentu seperti HIV/AIDS, Flu Burung serta potensi penyakit/ganggu an kesehatan akibat pemanasan global

Terkendalikanny a pertumbuhan penduduk

Menurunnya Prevalensi Penyakit yang dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I)

Menurunnya Prevalensi Penyakit Menular Bersumber Binatang yaitu DBD, Malaria, Flu burung - DBD - Malaria - Flu Burung Menurunnya Prevalensi Penyakit Menular Langsung yaitu Tuberculosis, Kusta, Typhoid, Diare, ISPA dan HIV/AIDS - Tubercolusis - Kusta - Typhoid - Diare - ISPA - HIV/AIDS Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun

Persen

0,7

0,01

198,57

DINAS KESEHATAN

Persen Persen Persen

0,16 0,008 0,84

0,03 0,019 0

181,25 -37,50 200,00 DINAS KESEHATAN

Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen

0,032 12,76 0,256 0,7 0,11 0 54,26

0,12 16,43 0 1,74 0,1 0 54,26

-200,00 71,24 200,00 -48,57 109,09 100,00 100,00

Persen

0,8

0,8

100,00

Rasio

1:1

1:1

100,00

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap Desa/Kel

KK

52890

52890

100,00

Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Meningkatnya cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB baru

KB Aktif

17812

17812

100,00

KB Baru

20

20

100,00

Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) Dipertahankannya rasio petugas pembantu pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kel

DINAS KESEHATAN

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

65

Peserta remaja yang aktif memberikan penyuluhan KB

Orang

150

150

100,00

Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber KB

Persen

2,5

2,5

100,00

Persentase desa yang memiliki tokoh agama dan tokoh masyarakat yang aktif memberikan penyuluhan KB Persentase kader yang memahami tentang narkoba dan HIV/AIDS

Persen

8,265

8,265

100,00

Orang

209

209

100,00

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Tujuan 2 : Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Sasaran

pembangunan

yang

terkait

dengan

tujuan

pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2013 yaitu ” Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat” terdiri dari 19 sasaran dengan 53 indikator sasaran. Sasaran yang mendukung pencapaian tujuan adalah 1) Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan

untuk

miskin,

2)

Terjadinya

transformasi

struktur

perekonomian yang berimbang antara sektor primer, sekunder dan tersier, 3) Terciptanya jaringan kerjasama dengan lembaga mitra lainnya, 4) Meningkatnya produksi dan produktivitas yang semakin berkualitas, 5) Meningkatnya populasi ternak besar yang bersinergi dengan intensifikasi tanaman pangan, 6) Meningkatnya produksi ternak unggas, 7) Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya,

8)Meningkatnya

sarana

prasarana

penangkapan,

9)

66

Peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja industri, UMKM, 10) Eksploitasi sumber-sumber pertambangan bernilai ekonomis tinggi,

11)

Pelestarian ekologi dan sumber

daya

alam,

12)

Berkembangnya kegiatan kepemudaan, 13) Berkembangnya kegiatan keolahragaan, 14)

Meningkat dan meluasnya apresiasi seni daerah,

15) Teraktualisasikannya situs dan karya kebudayaan lokal asli, 16) Berkembangnya destinasi dan event wisata, 17) Berkembangnya partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah, lembaga ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan, 18) Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan 19) Berkembangnya koperasi sebagai bagian dari gerakan sosial masyarakat Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran serta capaian target adalah sebagai berikut: 1.

Jumlah

desa

dengan

kelompok

masyarakat

miskin

yang

mendapatkan fasilitasi sebesar 100% 2.

Meningkatnya jumlah fakir miskin yang mendapatkan pelayanan dan fasilitasi sebesar 100%

3.

Persentase KK miskin di daerah pertanian yang mendapatkan bantuan sebesar 294,14%

4.

Persentase KK miskin di daerah peternakan yang mendapatkan bantuan ternak sebesar 125%

5.

Jumlah KK miskin di daerah pesisir yang mendapatkan bantuan sebesar 100%

67

6.

Persentase masyarakat miskin di sekitar hutan yang mampu mengelola hasil hutan non kayu secara produktif sebesar 100%

7.

Jumlah masyarakat rawan pangan yang ditangani sebesar 125%

8.

Persentase siswa miskin yang mendapatkan beasiswa sebesar 98%

9.

Persentase

masyarakat

miskin

yang

memperoleh

jaminan

askeskin sebesar 102,99% 10. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin sebesar 89,15% 11. Jumlah KK miskin yang mendapatkan fasilitasi sebesar 100% 12. Meningkatnya

persentase

KK

miskin

yang

mendapatkan

pelayanan KTP, KK dan akte kelahiran gratis sebesar 100% 13. Meningkatnya

persentase

KK

miskin

yang

mendapatkan

kontrasepsi gratis sebesar 100% 14. Meningkatnya persentase kelompok UPPKS

yang produktif

sebesar 100% 15. Meningkatnya persentase KK miskin yang mendapatkan bantuan RASKIN sebesar 100% 16. Terbentuknya kelembagaan dan terkoordinasikannya programprogram dan kegiatan-kegiatan kemiskinan sebesar 100% 17. Jumlah KK miskin yang mendapatkan fasilitasi sebesar 100% 18. Meningkatnya Persentase KK /orang miskin yang mendapatkan sertifikasi tanah gratis sebesar 120%

68

19. Meningkatnya persentase KK /orang miskin yang mendapatkan IMB gratis sebesar 350% 20. Persentase KK /orang miskin yang mendapatkan fasilitasi perumahan yang layak sebesar 299,61% 21. Persentase KK /orang miskin yang mendapatkan fasilitasi air bersih yang layak sebesar 29,55% 22. Berkembangnya industri pengolahan hasil hasil Peternakan sebesar 100% 23. Berkembangnya

industri

pengolahan

hasil

hasil

perikanan

sebesar 175% 24. Berkembangnya industri pengolahan hasil hutan sebesar 200% 25. Berkembangnya industri rumah tangga, kecil dan menengah sebesar 100% 26. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor Non pertanian sebesar 100% 27. Persentase

desa/kelurahan

yang

mendapatkan

fasilitasi

pengembangan komoditi unggulan sebesar 100% 28. Terbentuknya kerjasama dalam pelayanan publik dan ekonomi sebesar 100% 29. Meningkatnya penggunaan bibit unggul pertanian yang terjamin kualitasnya sebesar 94,67% 30. Meningkatnya sistem agribisnis dan ketahanan pangan sebesar 116,67%

69

31. Prosentase kelompok usaha tani yang mandiri dalam pengelolaan agribisnis sebesar 100% 32. Prosentase desa yang memiliki penyuluh trampil sebesar 100% 33. Meningkatnya usaha tani ternak sapi terpadu sebesar 85,71% 34. Meningkatnya Populasi ternak sapi sebesar 107,82% 35. Meningkatnya usaha tani ternak unggas sebesar 116,80% 36. Berkembangnya kemitraan dalam usaha ternak unggas sebesar 165,67% 37. Meningkatnya produksi hasil perikanan tangkap sebesar 87,39% 38. Meningkatnya produksi perikanan budidaya sebesar 63,96% 39. Berkembangnya

produksi

industri

pengolahan

/

jumlah

wirausahaan sektor industri dan UMKM sebesar 100% 40. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor industri dan UMKM sebesar 100% 41. Meningkatnya

investasi dan volume produksi

pertambangan

sebesar 74,81% 42. Jumlah

usaha

pertambangan

yang

melaksanakan

eksplorasi/ekploitasi sesuai standar yag ditetapkan sebesar 100% 43. Jumlah usaha bahan galian yang memenuhi standar pengolahan bahan galian sebesar 100% 44. Meningkatnya persentase ditangani sebesar 93,49%

penyandang masalah sosial yang

70

45. Jumlah bidang kepemudaan yang meraih prestasi Nasional sebesar 100% 46. Meningkatnya jumlah siswa sekolah yang terpilih sebesar 100% 47. Jumlah bidang olahraga yang meraih prestasi regional sebesar 100% 48. Jumlah bidang seni yang meraih prestasi sebesar 100% 49. Terpeliharanya situs dan karya budaya lokal sebesar 100% 50. Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan sebesar 50% 51. Meningkatnya kualitas

peran serta perempuan pada lembaga

pemerintah , politik, ekonomi produktif, sosial budaya , agama dan pembinaan organisasi perempuan sebesar 100% 52. Menurunnya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 100% 53. Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat dan mandiri sebesar 50% Capaian masing-masing sasaran sesuai dengan indicator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagaimana pada table di bawah ini. Table 4. Capaian Indikator Sasaran yang Mendukung Pencapaian Tujuan “Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat” SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin

Jumlah desa dengan kelompok masyarakat miskin yang mendapatkan fasilitasi

Desa/Kel

14

14

100,00

Meningkatnya jumlah fakir miskin yang mendapatkan pelayanan dan

Orang

256

256

100,00

SKPD PENANGGUNG JAWAB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

71

fasilitasi

3922

57,51

Persentase KK miskin di daerah pertanian yang mendapatkan bantuan Persentase KK miskin di daerah peternakan yang mendapatkan bantuan ternak Jumlah KK miskin di daerah pesisir yang mendapatkan bantuan Persentase masyarakat miskin di sekitar hutan yang mampu mengelola hasil hutan non kayu secara produktif Jumlah masyarakat rawan pangan yang ditangani Persentase siswa miskin yang mendapatkan beasiswa Persentase masyarakat miskin yang memperoleh jaminan askeskin d Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Jumlah KK miskin yang mendapatkan fasilitasi

Persen

5,63

16,56

294,14

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN DINAS PETERNAKAN

KK

40

50

125,00

KK

30

30

100,00

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Persen

56,3

56,3

100,00

DINAS KEHUTANAN

Desa

4

5

125,00

BADAN KETAHANAN PANGAN

Persen

4002

3922

98,00

DINAS PENDIDIKAN

Persen

97,1

100

102,99

DINAS KESEHATAN

Persen

90,8

80,95

89,15

RSUD

KK

60

60

100,00

Meningkatnya persentase KK miskin yang mendapatkan pelayanan KTP, KK dan akte kelahiran gratis Meningkatnya persentase KK miskin yang mendapatkan kontrasepsi gratis

Persen

22,6

22,6

100,00

DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTIAN DAN PERDAGANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Persen

0,83

0,83

100,00

Meningkatnya persentase kelompok UPPKS yang produktif

Kelompok

4

4

100,00

Meningkatnya persentase KK miskin yang mendapatkan bantuan RASKIN Terbentuknya kelembagaan dan terkoordinasikanny a programprogram dan kegiatan-kegiatan kemiskinan

Persen

100

100

100,00

Persen

0,12

0,12

100,00

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

BAPPEDA

72

Terjadinya transformasi struktur perekonomian yang berimbang antara sektor primer, sekunder dan tersier

Jumlah KK miskin yang mendapatkan fasilitasi Meningkatnya Persentase KK /orang miskin yang mendapatkan sertifikasi tanah gratis Meningkatnya persentase KK /orang miskin yang mendapatkan IMB gratis Persentase KK /orang miskin yang mendapatkan fasilitasi perumahan yang layak Persentase KK /orang miskin yang mendapatkan fasilitasi air bersih yang layak Berkembangnya industri pengolahan hasil hasil Peternakan

Berkembangnya industri pengolahan hasil hasil perikanan Berkembangnya industri pengolahan hasil hutan Berkembangnya industri rumah tangga, kecil dan menengah

Terciptanya jaringan kerjasama dengan lembaga mitra lainnya

Meningkatnya produksi dan produktivitas yang semakin berkualitas

Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor Non pertanian Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan fasilitasi pengembangan komoditi unggulan Terbentuknya kerjasama dalam pelayanan publik dan ekonomi

Meningkatnya penggunaan bibit unggul pertanian yang terjamin kualitasnya Meningkatnya sistem agribisnis dan ketahanan pangan

Persen

25

25

100,00

BAGIAN KESEJAHTERAA N RAKYAT BAGIAN PERTANAHAN

Sertifikat

25

30

120,00

KK

70

245

350,00

Persen

7,64

22,89

299,61

Persen

4,4

1,3

29,55

DINAS PEKERJAAN UMUM

Unit

1

1

100,00

DINAS PETERNAKAN

Unit

4

7

175,00

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Unit

2

4

200,00

DINAS KEHUTANAN

IRT

60

60

100,00

Persen

0,3

0,3

100,00

DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTIAN DAN PERDAGANGAN DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Persen

16,67

16,67

100,00

Lembaga

6

6

100,00

Lembaga

4

4

100,00

Lembaga

1

1

100,00

Persen

15

14,2

94,67

Kelompok

6

7

116,67

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DINAS PEKERJAAN UMUM

KANTOR PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN BAPPEDA

DINAS PENGELOLAH KEUANGAN DAERAH DINAS PENDIDIKAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN BADAN KETAHANAN PANGAN

73

Meningkatnya populasi ternak besar yang bersinergi dengan intensifikasi tanaman pangan

Meningkatnya produksi ternak unggas

Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya

Peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja industri, UMKM

Eksploitasi sumber-sumber pertambangan bernilai ekonomis tinggi

Pelestarian ekologi dan sumber daya alam Tertanganinya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial

Prosentase kelompok usaha tani yang mandiri dalam pengelolaan agribisnis

Persen

1,89

1,89

100,00

KANTOR PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KANTOR PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN DINAS PETERNAKAN

Prosentase desa yang memiliki penyuluh trampil

Persen

10,4

10,4

100,00

Meningkatnya usaha tani ternak sapi terpadu

Kelompok

14

12

85,71

Meningkatnya Populasi ternak sapi Meningkatnya usaha tani ternak unggas Berkembangnya kemitraan dalam usaha ternak unggas Meningkatnya produksi hasil perikanan tangkap

Ekor

57538

62035

107,82

DINAS PETERNAKAN

Ekor

378861

442495

116,80

DINAS PETERNAKAN

Unit

67

111

165,67

DINAS PETERNAKAN

Ton

18847,5

16471,3

87,39

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Meningkatnya produksi perikanan budidaya Berkembangnya produksi industri pengolahan / jumlah wirausahaan sektor industri dan UMKM

Ton

4753,32

3040

63,96

Unit

985

985

100,00

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DANPERDAGANG AN

Unit

667

667

100,00

Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor industri dan UMKM dari 24.213 pada Tahun 2009 menjadi 30.123 Tahun 2015 Meningkatnya investasi dan volume produksi pertambangan

Tenaga Kerja

1380

1380

100,00

Persen

23,38

17,49

74,81

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jumlah usaha pertambangan yang melaksanakan eksplorasi/ekploita si sesuai standar yag ditetapkan Jumlah usaha bahan galian yang memenuhi standar pengolahan bahan galian Meningkatnya persentase penyandang masalah sosial yang ditangani

Usaha

10

10

100,00

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Usaha

7

7

100,00

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Orang

169

158

93,49

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTIAN DANPERDAGANG AN

74

Berkembangnya kegiatan kepemudaan

Jumlah bidang kepemudaan yang meraih prestasi Nasional

Bidang

1

1

100,00

Meningkatnya jumlah siswa sekolah yang terpilih

Orang

70

70

100,00

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Cabang

30 30 30 30 30 30 30 1

30 30 30 0 30 30 30 1

100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Bidang Seni

1

1

100,00

Situs dan Karya Budaya

2

2

100,00

Berkembangnya kegiatan keolahragaan

Jumlah bidang olahraga yang meraih prestasi regional

Meningkat dan meluasnya apresiasi seni daerah

Jumlah bidang seni yang meraih prestasi

Teraktualisasika nnya situs dan karya kebudayaan lokal asli Berkembangnya destinasi dan event wisata

Terpeliharanya situs dan karya budaya lokal

Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan

Lokasi

1

1

100,00

Berkembangnya partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah, lembaga ekonomi dan penyelenggaraa n pembangunan

Meningkatnya kualitas peran serta perempuan pada lembaga pemerintah , politik, ekonomi produktif, sosial budaya , agama dan pembinaan organisasi perempuan

Persen

6,67

6,67

100,00

Persen

2

2

100,00

Persen

11,81

11,81

100,00

Koperasi

6

3

50,00

Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Menurunnya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak

Berkembangnya koperasi sebagai bagian dari gerakan sosial masyarakat

Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat dan mandiri

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DANOLAHRAGA/ KECAMATAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DANOLAHRAGA/ KECAMATAN

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DANOLAHRAGA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DANOLAHRAGA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DANOLAHRAGA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTIAN DAN PERDAGANGAN

75

Tujuan

3

:

Sasaran

Terpeliharanya dan kebersamaan antar tatanan daerah pembangunan

semakin berbagai

yang

terkait

meningkatnya unsur dalam

dengan

tujuan

pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2013 yaitu ”Terpeliharanya dan semakin meningkatnya kebersamaan antar berbagai unsur dalam tatanan daerah” terdiri dari 4 sasaran dengan 14 indikator sasaran. Sasaran yang mendukung pencapaian tujuan adalah 1) Berkembang dan terpeliharanya saling kepercayaan, saling bantu serta

kepatuhan

kepada

norma

kebersamaan,

2)

Teraktualisasikannya nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan lokal asli, 3) Berkembangnya kualitas tatanan pada tingkat lokalitas desa/kelurahan, dan

4)

Tertanamkannya

nilai-nilai

kesadaraan

berdemokrasi pada masyarakat dan pelaku politik. Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran serta capaian target adalah sebagai berikut: 1.

Menurunnya tingkat Kriminalitas sebesar 108,02%

2.

Jumlah jenis informasi pembangunan yang dipublikasi melalui media massa sebesar 273,17%

3.

Terpeliharanya budaya lokal asli sebesar 100%

4.

Terpromosikannya potensi budaya lokal pada tingkat Nasional sebesar 100%

76

5.

Persentase desa/dusun yang melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara partisipatif dengan basis data yang akurat sebesar 100%

6.

Persentase

desa/

kelurahan

yang

mengikuti

perlombaan

desa/kelurahan sebesar 100% 7.

Jumlah anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terlatih sebesar 100%

8.

Persentase perangkat kecamatan, Kelurahan dan desa

yang

kompeten sebesar 100% 9.

Persentase aparat pemerintah desa/ kelurahan yang memahami perencanaan partisipatif sebesar 100%

10. Berfungsinya Organisasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien sebesar 100% 11. Jumlah desa/kelurahan

yang memiliki BUMDES/Lembaga

Ekonomi Masyarakat sebesar 100% 12. Jumlah desa/kelurahan yang memiliki kelompok usaha yang menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG) sebesar 100% 13. Kondusifnya kehidupan berdemokrasi dan politik di masyarakat sebesar 95%

77

Sementara itu terdapat satu indicator sasaran yang belum memenuhi target yaitu indikator Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa Secara Demokratis dengan capaian sebesar 0%. Capaian masing-masing sasaran sesuai dengan indicator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagaimana pada table di bawah ini. Table 5. Capaian Indikator Sasaran yang Mendukung Pencapaian Tujuan “Terpeliharanya dan semakin meningkatnya kebersamaan antar berbagai unsur dalam tatanan daerah” SKPD PENANGGUNG JAWAB BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Berkembang dan terpeliharanya saling kepercayaan, saling bantu serta kepatuhan kepada norma kebersamaan

Menurunnya tingkat Kriminalitas

Kasus

1147

1055

108,02

Jumlah jenis informasi pembangunan yang dipublikasi melalui media massa Terpeliharanya budaya lokal asli

Jenis

123

336

273,17

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

Budaya Lokal

1

1

100,00

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Terpromosikannya potensi budaya lokal pada tingkat Nasional

Kali

1

1

100,00

Persentase desa/dusun yang melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara partisipatif dengan basis data yang akurat Persentase desa/ kelurahan yang mengikuti perlombaan desa/kelurahan Jumlah anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terlatih

Persen

6,8

6,8

100,00

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Desa/Kel urahan

13

13

100,00

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Orang/De sa

9

9

100,00

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Teraktualisasika nnya nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan lokal asli

Berkembangnya kualitas tatanan pada tingkat lokalitas desa/kelurahan

78

Persentase perangkat kecamatan, Kelurahan dan desa yang kompeten Persentase aparat pemerintah desa/ kelurahan yang memahami perencanaan partisipatif Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa Secara Demokratis Berfungsinya Organisasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien

Jumlah desa/kelurahan yang memiliki BUMDES/Lembag a Ekonomi Masyarakat Jumlah desa/ kelurahan yang memiliki kelompok usaha yang menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Tertanamkannya nilai-nilai kesadaraan berdemokrasi pada masyarakat dan pelaku politik

Kondusifnya kehidupan berdemokrasi dan politik di masyarakat

Persen

10

10

100,00

BAGIAN PEMERINTAHAN KECAMATAN, KELURAHAHAN DAN DESA

Persen

9

9

100,00

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Desa

7

0

0,00

Persen

4,17

4,17

100,00

BAGIAN PEMERINTAHAN KECAMATAN, KELURAHAHAN DAN DESA KANTOR KECAMATAN SOPPENG RIAJA

4,17

4,17

100,00

4,17

4,17

100,00

4,17

4,17

100,00

4,17

4,17

100,00

4,17

4,17

100,00

4,17

4,17

100,00

Bumdes

40

40

100,00

Desa/Kel urahan

3

3

100,00

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Desa/Kel urahan

3

3

100,00

Persen

80

76

95,00

KANTOR PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS

KANTOR KECAMATAN TANETE RILAU KANTOR KECAMATAN PUJANANTING KANTOR KECAMATAN BALUSU KANTOR KECAMATAN BARRU KANTOR KECAMATAN TANETE RIAJA KANTOR KECAMATAN MALLUSETASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Tujuan 4 : Terjaminnya kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumberdaya alam Sasaran

pembangunan

yang

terkait

dengan

tujuan

pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2013 yaitu ” Terjaminnya

79

kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumberdaya alam” terdiri dari 7 sasaran dengan 20 indikator sasaran. Sasaran yang mendukung pencapaian tujuan adalah 1) Terlestarikannya sumber daya alam, 2) Terpeliharanya kualitas lingkungan yang baik, 3) Terciptanya sistem penanganan bencana yang tanggap, efektif dan efisien, 4) Terciptanya kesiapan dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian, ketahanan pangan, gangguan kesehatan dan keragaman hayati, 5) Terjaganya keharmonisan dalam bentuk interaksi antar kelompok, golongan, lapisan dan pemangku kepentingan, 6) Semakin harmonisnya kehidupan sosial dan tingginya kepatuhan kepada hukum, dan 7) Terwujudnya kesadaran dan penghargaan terhadap hukum dan hak asasi manusia Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran serta capaian target adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya jumlah luas hutan yang mampu dipertahankan fungsinya sebesar 100% 2. Jumlah Lokasi keanekaragaman hayati kab. Barru yang dapat dipantau atau dilakukan pengawasan sebesar 50% 3. Meningkatnya luasan lahan terumbu karang,Mangrove, Padang Lamun dan Estuaria yang terehabilitasi sebesar 60% 4. Menurunnya jumlah kerusakan sumberdaya laut sebesar 20%

80

5. Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan sebesar 100% 6. Persentase wilayah kota yang bebas sampah berserakan sebesar 292,86% 7. Dipertahankannya persentase korban dan lokasi bencana yang ditangani sebesar 100% 8. Persentase korban dan lokasi bencana yang ditangani sebesar 93,73% 9. Dipertahankannya persentase korban dan lokasi bencana yang ditangani sebesar 100% 10. Persentase korban dan lokasi bencana yang ditangani sebesar 100% 11. Jumlah dan jenis dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang ditangani sebesar 200% 12. Prosentase dampak perubahan iklim yang ditangani sebesar 200% 13. Menurunnya Penyakit Masyarakat (PEKAT) sebesar 120,83% 14. Jumlah dialog forum wawasan kebangsaan yang difasilitasi sebesar 100% 15. Meningkatnya penegakan PERDA dari masyarakat sebesar 50% 16. Tertanganinya kegiatan aksi di masyarakat sebesar 566,67% 17. Tertanganinya permasalahan strategis daerah sebesar 121,43%

81

18. Persentase kebutuhan Produk Hukum daerah yang di Undangkan sebesar 120% 19. Persentase permasalahan Hukum yang ditindak lanjuti sebesar 100% 20. Meningkatnya jumlah stakeholder yang memahami dan memiliki kesadaran hukum dan HAM sebesar 115,38% Capaian masing-masing sasaran sesuai dengan indicator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagaimana pada table di bawah ini. Table 6. Capaian Indikator Sasaran yang Mendukung Pencapaian Tujuan “Terjaminnya kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumberdaya alam” SKPD PENANGGUNG JAWAB DINAS KEHUTANAN

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Terlestarikannya sumber daya alam

Meningkatnya jumlah luas hutan yang mampu dipertahankan fungsinya Jumlah Lokasi keanekaragaman hayati kab. Barru yang dapat dipantau atau dilakukan pengawasan Meningkatnya luasan lahan terumbu karang,Mangrove, Padang Lamun dan Estuaria yang terehabilitasi Menurunnya jumlah kerusakan sumberdaya laut Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan Persentase wilayah kota yang bebas sampah berserakan Dipertahankannya persentase korban dan lokasi bencana yang ditangani

Ha

1430

1430

100,00

Lokasi

2

1

50,00

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Ha

5

3

60,00

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Kasus

5

1

20,00

Jenis

1

1

100,00

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Persen

2,1

6,15

292,86

Persen

100

100

100,00

DINAS PEKERJAAN UMUM BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH

Persen

7,5

7,03

93,73

SATPOL PP

Terpeliharanya kualitas lingkungan yang baik

Terciptanya sistem penanganan bencana yang tanggap, efektif dan efisien

Persentase korban dan lokasi bencana yang ditangani

82

Terciptanya kesiapan dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian, ketahanan pangan, gangguan kesehatan dan keragaman hayati

Terjaganya keharmonisan dalam bentuk interaksi antar kelompok, golongan, lapisan dan pemangku kepentingan

Semakin harmonisnya kehidupan sosial dan tingginya kepatuhan kepada hukum

Dipertahankannya persentase korban dan lokasi bencana yang ditangani Persentase korban dan lokasi bencana yang ditangani Jumlah dan jenis dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang ditangani

Persen

100

100

100,00

DINAS KESEHATAN

Persen

100

100

100,00

RSUD

Kasus

3

0

200,00

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN

Persentase dampak perubahan iklim yang ditangani Menurunnya Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Persen

25

50

200,00

DINAS PETERNAKAN

Kasus

72

57

120,83

BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS

Jumlah dialog forum wawasan kebangsaan yang difasilitasi Meningkatnya penegakan PERDA dari masyarakat

Forum

2

2

100,00

BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS

Perda

2

1

50,00

SATPOL PP

Kali

6

34

566,67

SATPOL PP

Persen

70

100

142,86

Persen

63

63

100,00

Persentase kebutuhan Produk Hukum daerah yang di Undangkan

Persen

6

7,2

120,00

BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM BAGIAN HUKUM

Persentase permasalahan Hukum yang ditindak lanjuti Meningkatnya jumlah stakeholder yang memahami dan memiliki kesadaran hukum dan HAM

Persen

4,2

4,2

100,00

BAGIAN HUKUM

Stakehold ers

26

30

115,38

BAGIAN HUKUM

Tertanganinya kegiatan aksi di masyarakat Tertanganinya permasalahan strategis daerah

Terwujudnya kesadaran dan penghargaan terhadap hukum dan hak asasi manusia

83

Tujuan 5 : Meningkatnya daya saing daerah Sasaran

pembangunan

yang

terkait

dengan

tujuan

pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2013 yaitu ”Meningkatnya daya saing daerah” terdiri dari 8 sasaran dengan 30 indikator sasaran. Sasaran yang mendukung pencapaian tujuan adalah 1) Terpenuhinya

kebutuhan

jalan-jembatan

dan

pelabuhan

bagi

angkutan dan perlintasan orang/barang, 2) Terpenuhinnya kebutuhan infrastruktur angkutan darat, 3) Terpenuhinya fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan/kemandirian wilayah, 4) Terpeliharanya keseimbangan antara

kawasan

lindung

dengan

kawasan

budidaya,

5)

Berkembangnya wilayah perkotaan/agropolitan, wilayah industri dan kawasan strategis, 6) Tertanganinya wilayah banjir dan wilayah kekeringan, 7) Berkembangnya keadaan kondusif bagi penanaman modal dalam negeri dan asing, dan 8) Berkembangnya jaringan kerjasama antar daerah. Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran serta capaian target adalah sebagai berikut: 1.

Persentase dusun/Lingkungan yang memiliki akses jalan dan jembatan baik. u/ Jalan sebesar 160%

2.

Persentase jalan yang memiliki rambu-rambu, marka jalan dan pagar pengaman jalan sebesar 70,17%

84

3.

Meningkatnya fasilitas pendukung pelabuhan penyeberangan Garongkong sebesar 100%

4.

Terwujudnya pengelolaan operasional pelabuhan penyeberangan Garongkong sebesar 85,71%

5.

Meningkatnya Fasilitas Pendukung Pelabuhan Laut Garongkong sebesar 100%

6.

Meningkatnya fasilitas Pendukung angkutan darat sebesar 100%

7.

Persentase moda angkutan yang memenuhi ijin kelaikan jalan sebesar 83,61%

8.

Persentase desa yang memiliki jaringan irigasi teknis sebesar 357,52%

9.

Persentase

desa/kelurahan

yang

mendapatkan

fasilitasi

pengembangan infrastruktur dasar sebesar 200% 10. Persentase

kawasan strategis, sarana perekonomian dan KK

yang terlayani listrik sebesar 100,10% 11. Persentase kawasan strategis, sarana perekonomian dan desa yang terlayani telekomunikasi sebesar 100% 12. Jumlah kecamatan yang memiliki pasar layak sebesar 100% 13. Jumlah desa yang memiliki pasar yang layak sebesar 66,67% 14. Jumlah kawasan hutan yang direhabilitasi sebesar 100% 15. Menurunnya kasus ilegal logging dan peredaran hasil yang ilegal sebesar 100% 16. Jumlah pal batas hutan yang direkonstruksi sebesar 100%

85

17. Persentase tersusunnya rencana pemanfaatan ruang sebesar 549,91% 18. Jumlah kawasan pemukiman perkotaan layak huni yang terbentuk sebesar 40,44% 19. Jumlah Kawasan agropolitan yang terbentuk sebesar 100% 20. Jumlah kawasan sentra tanaman pangan hortikultura yang terbentuk sebesar 200% 21. Jumlah kawasan pariwisata yang terbentuk sebesar 100% 22. Jumlah sentra industri kecil dan menengah yang terbentuk sebesar 42,86% 23. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor industri sebesar 100% 24. Jumlah spot wilayah rawan banjir dan kekeringan yang tertangani sebesar 68,88% 25. Terbangunnya infrastruktur dan data base penanaman modal daerah yang sebesar 100% 26. Tersedianya regulasi investasi sebesar 100% 27. Tersedianya data dan informasi investasi sebesar 100% 28. Terpromosikannya peluang investasi daerah dalam skala nasional dan internasional sebesar 33,33% 29. Jumlah kerjasama antar daerah sebesar 100%

86

Sementara itu terdapat satu indicator sasaran yang belum memenuhi target yaitu indikator Jumlah Kawasan minapolitan yang terbentuk dengan capaian sebesar 0%. Capaian masing-masing sasaran sesuai dengan indicator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagaimana pada table di bawah ini. Table 7. Capaian Indikator Sasaran yang Mendukung Pencapaian Tujuan “Meningkatnya daya saing daerah” SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Terpenuhinya kebutuhan jalanjembatan dan pelabuhan bagi angkutan dan perlintasan orang/barang

Persentase dusun/Lingkungan yang memiliki akses jalan dan jembatan baik. u/ Jalan

Persen

4,1

6,56

160,00

Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur angkutan darat

Terpenuhinya fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan/ kemandirian wilayah

Persentase jalan yang memiliki rambu-rambu, marka jalan dan pagar pengaman jalan - Rambu - Marka - Pagar Pengaman Meningkatnya fasilitas pendukung pelabuhan penyeberangan Garongkong Terwujudnya pengelolaan operasional pelabuhan penyeberangan Garongkong Meningkatnya Fasilitas Pendukung Pelabuhan Laut Garongkong Meningkatnya fasilitas Pendukung angkutan darat Persentase moda angkutan yang memenuhi ijin kelaikan jalan Persentase desa yang memiliki jaringan irigasi teknis

SKPD PENANGGUNG JAWAB DINAS PEKERJAAN UMUM

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Persen Persen Persen

66,66 41,47 54

55,15 31,23 28,33

82,73 75,31 52,46

Kegiatan

1

1

100,00

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kegiatan

7

6

85,71

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kegiatan/ buku

1

1

100,00

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kegiatan

2

2

100,00

Kendaraa n yang diuji

2141

1790

83,61

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS PEKERJAAN UMUM

87

- Jaringan irigasi teknis - Bendung Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan fasilitasi pengembangan infrastruktur dasar Persentase kawasan strategis, sarana perekonomian dan KK yang terlayani listrik Persentase kawasan strategis, sarana perekonomian dan desa yang terlayani telekomunikasi Jumlah kecamatan yang memiliki pasar layak Jumlah desa yang memiliki pasar yang layak

Terpeliharanya keseimbangan antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya

Berkembangnya wilayah perkotaan/agrop olitan, wilayah industri dan kawasan strategis

Jumlah kawasan hutan yang direhabilitasi

Menurunnya kasus ilegal logging dan peredaran hasil yang ilegal Jumlah pal batas hutan yang direkonstruksi Persentase tersusunnya rencana pemanfaatan ruang Jumlah kawasan pemukiman perkotaan layak huni yang terbentuk

Jumlah Kawasan agropolitan yang terbentuk Jumlah kawasan sentra tanaman pangan hortikultura yang terbentuk Jumlah Kawasan minapolitan yang terbentuk Jumlah kawasan pariwisata yang terbentuk

Jumlah sentra industri kecil dan menengah yang terbentuk

Meter

4133

8888

215,05

Unit Persen

1 9,8

5 19,6

500,00 200,00

Persen

83,58

83,66

100,10

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Persen

62,65

62,65

100,00

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN NFORMATIKA

Unit

7

7

100,00

Pasar Desa

3

2

66,67

Ha

1181

1181

100,00

DINAS PENGELOLAH KEUANGAN DAERAH DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTIAN DAN PERDAGANGAN DINAS KEHUTANAN

Kasus

0

0

100,00

DINAS KEHUTANAN

Km

80

80

100,00

DINAS KEHUTANAN

Persen

5,35

29,42

549,91

DINAS PEKERJAAN UMUM

Persen

6,85

2,77

40,44

DINAS PEKERJAAN UMUM

Kawasan

1

1

100,00

Kawasan

1

2

200,00

Kawasan

1

0

0,00

BADAN KETAHANAN PANGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kawasan

1

1

100,00

Sentra

7

3

42,86

DINAS PEKERJAAN UMUM

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DANMENENGAH PERINDUSTIAN DAN PERDAGANGAN

88

Tertanganinya wilayah banjir dan wilayah kekeringan Berkembangnya keadaan kondusif bagi penanaman modal dalam negeri dan asing

Berkembangnya jaringan kerjasama antar daerah

Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor industri

Orang

50

50

100,00

Jumlah spot wilayah rawan banjir dan kekeringan yang tertangani Terbangunnya infrastruktur dan data base penanaman modal daerah yang terintegrasi Tersedianya regulasi investasi

Persen

1,594

1,098

68,88

Paket

1

1

100,00

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

Regulasi

1

1

100,00

Data

1

1

100,00

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL BAPPEDA

Kali

3

1

33,33

Kerjasam a

1

1

100,00

Tersedianya data dan informasi investasi Terpromosikannya peluang investasi daerah dalam skala nasional dan internasional Jumlah kerjasama antar daerah

DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

Tujuan 6 : Semakin fungsionalnya nilai dan ajaran agama dalam Etos dan budaya kerja dalam tatanan pemerintah dan Sosial kemasyarakatan Sasaran pembangunan

pembangunan Kabupaten

yang

Barru

terkait

Tahun 2013

dengan yaitu

tujuan

”Semakin

fungsionalnya nilai dan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja dalam tatanan pemerintah

dan sosial kemasyarakatan”

terdiri dari 1 sasaran dengan 5 indikator sasaran. Sasaran yang mendukung pencapaian tujuan adalah Semakin tingginya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama. Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran serta capaian target adalah sebagai berikut: 1.

Rukunnya kehidupan dan kesadaran beragama sebesar 91,67%

89

2.

Persentase sarana peribadahan yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi dari pemerintah sebesar 100%

3.

Persentase lembaga keagamaan yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi pemerintah sebesar 100%

4.

Jumlah

kelompok

keagamaan

aparatur

yang

aktif

yang

mendapatkan pembinaan sebesar 100% 5.

Jumlah regulasi birokrasi yang berlandaskan ajaran agama sebesar 100% Capaian masing-masing sasaran sesuai dengan indicator yang

telah ditetapkan dapat diuraikan sebagaimana pada table di bawah ini. Table 8. Capaian Indikator Sasaran yang Mendukung Pencapaian Tujuan “Semakin fungsionalnya nilai dan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja dalam tatanan pemerintah dan sosial kemasyarakatan” SASARAN Semakin tingginya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama

INDIKATOR Rukunnya kehidupan dan kesadaran beragama

Persentase sarana peribadahan yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi dari pemerintah Persentase lembaga keagamaan yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi pemerintah Jumlah kelompok keagamaan aparatur yang aktif yang mendapatkan pembinaan Jumlah regulasi birokrasi yang berlandaskan ajaran agama

SKPD PENANGGUNG JAWAB BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Persen

90

75

83,33

25

25

100,00

Persen

0,2

0,2

100,00

Persen

17

17

100,00

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Persen

20

20

100,00

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Regulasi

5

5

100,00

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

90

Tujuan 7 : Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat Sasaran

pembangunan

yang

terkait

dengan

tujuan

pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2013 yaitu ” Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat” terdiri dari 10 sasaran dengan 26 indikator sasaran. Sasaran yang mendukung pencapaian tujuan adalah 1) Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif, 2) Meningkatnya kualitas fungsi

legislasi,

penganggaran

dan

pengawasan

DPRD,

3)

Meningkatnya kualitas pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan, 4) Tercapainya kapasitas yang bersesuaian dengan tuntutan

perwujudan

kepemerintahan

yang

baik

dan

saling

memberdayakan dengan kelembagaan masyarakat dan swasta, 5) Meningkatnya tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, 6) Terciptanya pelayanan publik yang prima, 7) Terciptanya pengelolaan kependudukan dan catatan sipil yang tertib, 8) Berkembangnya sistem pelayanan yang menjamin efektifitas, efisiensi dan kepuasan pelanggan, 9) Berkembangnya organisasi dan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, dan 10) Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur. Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran serta capaian target adalah sebagai berikut: 1.

Tertibnya administrasi dan keuangan sebesar 100%

91

2.

Persentase pencapaian sasaran kinerja sebesar 100%

3.

Tersusunnya

laporan

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sebesar 100% 4.

Persentase SKPD yang menerapkan sistem akuntabilitas kinerja sebesar 99,09%

5.

Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti sebesar 66%

6.

Persentase data yang terintegrasi secara akurat dan up to date sebesar 94,45%

7.

Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah sebesar 100%

8.

Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu sebesar 87,47%

9.

Tertib dan lancarnya pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan sebesar 128,57%

10. Prosentase SKPD yang memiliki analisis jabatan dan analisis beban kerja sebesar 100% 11. Persentase aset daerah yang tercatat dan sesuai dengan peruntukannya sebesar 100% 12. Meningkatnya aset milik pemda yang disertifikasi sebesar 80% 13. Jumlah Lahan/lokasi untuk pembangunan fasilitas umum sebesar 133,33% 14. Tersedianya dokumen dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja sebesar 100% 15. Tersusun dan terimplementasikannya SOPP sebesar 113,24%

92

16. Meningkatnya

ketersediaan

fasilitas

pada

tempat-tempat

pelayanan umum sebesar 25,40% 17. Meningkatnya persentase penduduk ber KTP, ber Akte kelahiran , berAkte Nikah persatuan penduduk sebesar 100% 18. Meningkatnya persentase dokumen arsip pemerintah daerah yang tersimpan rapih dan aman sebesar 100% 19. Persentase pengaduan konsumen yang mampu difasilitasi sebesar 100% 20. Persentase perangkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang kompeten sebesar 100% 21. Berfungsinya Organisasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien sebesar 100% 22. Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional sebesar 123,25% 23. Persentase SKPD yang memiliki aparatur yang kompeten sesuai jabatannya sebesar 51,42% 24. Terimplementasikannya pola pengembangan diri dan karir yang jelas sebesar 96,64% 25. Persentase aparatur yang mendapatkan reward dan punishment sebesar 29,07% Sementara itu terdapat satu indicator sasaran yang belum memenuhi target yaitu indikator meningkatnya jumlah kasus obyek lahan sengketa yang mampu di fasilitasi oleh pemerintah dengan

93

capaian sebesar 0%. Capaian masing-masing sasaran sesuai dengan indicator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagaimana pada table di bawah ini. Table 9. Capaian Indikator Sasaran yang Mendukung Pencapaian Tujuan “Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat” SASARAN Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

SKPD PENANGGUNG JAWAB

Tertibnya administrasi dan keuangan

Persen

1,67

1,67

100,00

SELURUH SKPD

Persentase pencapaian sasaran kinerja Tersusunnya laporan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan

Persen

1,67

1,67

100,00

SELURUH SKPD

Laporan

2

2

100,00

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

Laporan Persen

2 12,48

2 11,85

100,00 94,95

BAGIAN UMUM INSPEKTORAT DAERAH

Persen Persen

13 13

13 12,35

100,00 95,00

Persen

16

16

100,00

Persen

85

85

100,00

Persen

13

13

100,00

Persen

5

5

100,00

Persen

66,67

66,67

100,00

Persen

13

13

100,00

Persen

13

13

100,00

Persen

13

13

100,00

Persen

5

3,3

66,00

BAPPEDA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BAGIAN ORGANISASI KANTOR KECAMATAN BALUSU KANTOR KECAMATAN MALLUSETASI KANTOR KECAMATAN BARRU KANTOR KECAMATAN TANETE RIAJA KANTOR KECAMATAN TANETE RILAU KANTOR KECAMATAN SOPPENG RIAJA KANTOR KECAMATAN PUJANANTING INSPEKTORAT DAERAH

INDIKATOR

Persentase SKPD yang menerapkan sistem akuntabilitas kinerja

Persentase hasil pengawasan yang dtindak lanjuti

94

Persentase data yang terintegrasi secara akurat dan up to date

Meningkatnya kualitas fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan DPRD Meningkatnya kualitas pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan Tercapainya kapasitas yang bersesuaian dengan tuntutan perwujudan kepemerintahan yang baik dan saling memberdayakan dengan kelembagaan masyarakat dan swasta Meningkatnya tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Terciptanya pelayanan publik yang prima

Persen

4,55

4,04

88,79

BAPPEDA

Persen Persen

88,9 4,17

89 4,17

100,11 100,00

DINAS KESEHATAN BAPPEDA

Persen

13,33

11,66

87,47

SEKRETARIAT DPRD

Tertib dan lancarnya pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan

Kali

77

99

128,57

BAGIAN UMUM

Prosentase SKPD yang memiliki analisis jabatan dan analisis beban kerja

Persen

24

24

100,00

BAGIAN ORGANISASI

Persentase aset daerah yang tercatat dan sesuai dengan peruntukannya

Persen

5

5

100,00

DINAS PENGELOLAH KEUANGAN DAERAH

Buah

10

8

80,00

BAGIAN PERTANAHAN

Lokasi

3

4

133,33

BAGIAN PERTANAHAN

Persen

4,16

4,16

100,00

DINAS PENGELOLAH KEUANGAN DAERAH

Persen

47,5

45

94,74

BAPPEDA

Persen

75

72

96,00

Persen

12,5

12,5

100,00

Persen

12,5

42,5

340,00

Persen

21,4

21,4

100,00

Persen

6,73

6,73

100,00

BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH BADAN KETAHANAN PANGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu

Meningkatnya aset milik pemda yang disertifikasi Jumlah Lahan/lokasi untuk pembangunan fasilitas umum Tersedianya dokumen dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja Tersusun dan terimplementasika nnya SOPP

95

Meningkatnya ketersediaan fasilitas pada tempat-tempat pelayanan umum

Persen

10

10

100,00

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Persen

10

10

100,00

Persen

50

50

100,00

Persen

100

100

100,00

Persen Persen Persen

80 20 37,5

100 10 47,5

125,00 50,00 126,67

Persen

10

10

100,00

Persen

50

50

100,00

Persen

6,7

10

149,25

Persen

50

50

100,00

Persen Persen Persen

25 8,3 17

25 8,3 0

100,00 100,00 0,00

Persen

10

10

100,00

Persen

17

17

100,00

Persen

17

17

100,00

Persen

16,67

16,65

99,88

Persen Persen Persen

16,67 96 70

50,01 96 62,5

300,00 100,00 89,29

Persen

85

85

100,00

Titik

63

16

25,40

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS KEHUTANAN DINAS PENGELOLAH KEUANGAN DAERAH DINAS KESEHATAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTIAN DANPERDAGANGA N KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI SATPOL PP RSUD BAGIAN PERTANAHAN BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM BAGIAN ORGANISASI BAGIAN PEMERINTAHAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BAGIAN HUKUM BAGIAN UMUM KANTOR KECAMATAN BALUSU KANTOR KECAMATAN TANETE RIAJA BAGIAN UMUM

96

Terciptanya pengelolaan kependudukan dan catatan sipil yang tertib

Berkembangnya sistem pelayanan yang menjamin efektifitas, efisiensi dan kepuasan pelanggan

Berkembangnya organisasi dan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif

Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur

Meningkatnya persentase penduduk ber KTP, ber Akte kelahiran dan berAkte Nikah - Ber KTP - Ber Akte Kelahiran - Ber Akte Nikah Meningkatnya persentase dokumen arsip pemerintah daerah yang tersimpan rapih dan aman Meningkatnya jumlah kasus obyek lahan sengketa yang mampu di fasilitasi oleh pemerintah Persentase pengaduan konsumen yang mampu difasilitasi Persentase perangkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang kompeten Berfungsinya Organisasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Persen Persen

93,26 86,6

93,26 86,6

100,00 100,00

Persen Persen

48,22 58

48,22 58

100,00 100,00

Kali

4

0

0,00

BAGIAN PERTANAHAN

Persen

9

9

100,00

Persen

0,1

0,1

100,00

DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTIAN DANPERDAGANGA N BAGIAN PEMERINTAHAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA

Persen

10

10

100,00

BAGIAN ORGANISASI

Persen

3,89

3,89

100,00

INSPEKTORAT DAERAH

2,67

2,67

100,00

2,67

0,25

9,36

75

71

94,67

2,93

6,92

236,18

SEKRETARIAT DPRD BADAN KETAHANAN PANGAN BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH BAPPEDA

3,294

3,294

100,00

3,59

1,63

45,40

2,6

2,6

100,00

1,93

1,55

80,31

5,12

5,12

100,00

1,5

19,5

1300,00

2,83

3,73

131,80

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

97

3,83

3,83

100,00

10

0

0,00

74,67

74,67

100,00

3,52

3,52

100,00

2,73

0,78

28,57

3,2

3,2

100,00

70

70

100,00

2,67

2,67

100,00

71 3 2,96

270 3 6,52

380,28 100,00 220,27

3,09 2,6 14,13

3,27 2,58 2,35

105,83 99,23 16,63

3,2

2,57

80,31

3,2

3,2

100,00

3,43

3,43

100,00

3

1,23

41,00

2,53 3,46 3

1,69 1,03 1

66,80 29,77 33,33

3

3

100,00

3

3

100,00

3

3

100,00

3

0

0,00

3,56

3,56

100,00

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS PETERNAKAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTIAN DANPERDAGANGA N DINAS KEHUTANAN DINAS PENGELOLAH KEUANGAN DAERAH DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS KESEHATAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN SATPOL PP RSUD KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KANTOR PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BAGIAN HUKUM BAGIAN UMUM BAGIAN PERTANAHAN BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM BAGIAN ORGANISASI BAGIAN PEMERINTAHAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA KANTOR KECAMATAN TANETE RILAU

98

Persentase SKPD yang memiliki aparatur yang kompeten sesuai jabatannya

Terimplementasik annya pola pengembangan diri dan karir yang jelas Persentase aparatur yang mendapatkan reward dan punishment

4,17

4,17

100,00

3,2

3,2

100,00

3,43

3,43

100,00

2,91

2,91

100,00

4,17

4,17

100,00

Persen

21,39

19,9

93,03

Persen

3,77

0,37

9,81

Persen

6,25

6,04

96,64

Persen

3,75

1,09

29,07

KANTOR KECAMATAN PUJANANTING KANTOR KECAMATAN BALUSU KANTOR KECAMATAN BARRU KANTOR KECAMATAN TANETE RIAJA KANTOR KECAMATAN MALLUSETASI INSPEKTORAT DAERAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

C. Strategi Pemecahan Masalah Dalam

rangka

peningkatan

capaian

kinerja

di

masa

mendatang, Pemerintah Kabupaten Barru menetapkan beberapa strategi pemecahan masalah sebagai berikut: 1.

Menyempurnakan implementasi anggaran berbasis kinerja agar seluruh kegiatan dapat dinilai kinerjanya secara tepat.

2.

Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan mengacu pada UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

3.

Meningkatkan profesionalisme aparat dan pengawasan.

4.

Meningkatkan kualitas laporan baik substansi maupun ketepatan waktu pelaporan.

99

5.

Mengembangkan sistem informasi pengumpulan data kinerja dalam rangka penyempurnaan penetapan indikator kinerja.

6.

Meningkatkan monitoring dan evaluasi sejak perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai pada pelaporan.

D. Akuntabilitas Keuangan Kegiatan-kegiatan

yang

dilaksanakan

oleh

Pemerintah

Kabupaten Barru Tahun 2013 dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam APBD Tahun 2013, secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Pendapatan diuraikan menurut sumber-sumber perolehan dana, Belanja diuraikan menurut

penggunaan

dana,

sedangkan

Pembiayaan

diuraikan

menurut penerimaan dan pengeluaran daerah. Pendapatan, belanja dan pembiayaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2013 yang tertuang dalam APBD Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2013, dapat digambarkan sebagai berikut: 1.

Pendapatan Rp.

daerah

dengan

609.253.373.864,00

target telah

anggaran terealisasi

sebesar sebesar

Rp. 612.016.185.544,12 atau sebesar 100,45%. 2.

Belanja Rp.

daerah

dengan

641.229.188.751,62

target telah

anggaran

sebesar

terealisasi

sebesar

Rp. 571.036.919.883,47 atau sebesar 89,05%.

100

3.

Pembiayaan daerah dengan target anggaran sebesar Rp. 46.975.814.887,62

telah

terealisasi

sebesar

Rp.

47.075.156.073,62 atau sebesar 100,21%. Rincian realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2013 diuraikan sebagaimana pada table berikut. Tabel 10. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Barru Tahun 2013 URAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Pendapatan Transfer Lainnya LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Hibah Dana Darurat Pendapatan Lainnya JUMLAH PENDAPATAN BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 37.398.478.377,00

REALISASI (Rp)

%

38.912.967.036,12

104,05%

4.660.000.000,00 24.702.478.377,00 4.536.000.000,00

5.091.142.894,00 22.550.512.777,00 4.677.799.752,00

109,25% 91,29% 103,13%

3.500.000.000,00 561.354.895.487,00

6.593.511.613,12 562.839.961.948,00

188,39% 100,26%

485.124.984.947,00

484.054.131.583,00

99,78%

21.967.180.718,00 1.501.985.229,00

24.288.372.281,00 1.468.543.302,00

110,57% 97,77%

417.942.379.000,00 43.713.440.000,00 62.551.929.660,00

417.942.379.000,00 40.354.837.000,00 62.718.425.000,00

100,00% 92,32% 100,27%

62.551.929.660,00

62.718.425.000,00

13.677.980.880,00

16.067.405.365,00

100,27% #DIV/0! 117,47%

13.677.980.880,00

16.067.405.365,00

117,47%

-

-

#DIV/0!

-

-

#DIV/0!

10.500.000.000,00

10.263.256.560,00

97,75%

10.500.000.000,00 609.253.373.864,00 517.164.395.542,62 366.790.939.658,15 115.228.672.571,00 2.382.353.636,47 2.402.183.000,00 642.746.677,00 29.717.500.000,00

10.263.256.560,00 612.016.185.544,12 469.243.232.423,47 334.121.445.521,00 102.378.911.128,00 2.382.353.636,47 1.111.114.000,00 364.096.422,00 28.885.311.716,00

#DIV/0! #DIV/0! 97,75% 100,45% 90,73% 91,09% 88,85% 100,00% #DIV/0! 46,25% 56,65% 97,20%

101

dan Pemerintah Desa BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak Terduga TRANSFER BAGI HASIL KE DESA Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Bantuan Keuangan JUMLAH BELANJA Surplus/(Defisit) PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Penerimaan Kembali Dana Kemitraan dengan Pihak Ketiga Penerimaan Kembali Pinjaman Lainnya PENGELUARAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Pembayaran Pokok Utang Kepada Pihak Ketiga PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SELISIH KURANG)

122.546.980.709,00 5.117.666.750,00 19.713.907.076,00

101.519.774.960,00 1.307.520.190,00 18.508.872.485,00

82,84% 25,55% 93,89%

39.836.449.129,00

31.275.489.423,00

78,51%

53.729.436.304,00

46.936.181.412,00

87,36%

4.149.521.450,00 1.300.000.000,00

3.491.711.450,00 56.100.000,00

84,15% #DIV/0! 4,32%

1.300.000.000,00 217.812.500,00

56.100.000,00 217.812.500,00

4,32% 100,00%

-

-

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

217.812.500,00 641.229.188.751,62 (31.975.814.887,62) 46.975.814.887,62 46.700.814.887,62

217.812.500,00 571.036.919.883,47 40.979.265.660,65 47.075.156.073,62 46.875.079.073,62

100,00% 89,05% -128,16% 100,21% 100,37%

-

14.695.000,00

#DIV/0!

275.000.000,00

185.382.000,00

67,41%

15.000.000.000,00 -

2.000.000.000,00 -

13,33% #DIV/0!

15.000.000.000,00

2.000.000.000,00

13,33%

-

-

#DIV/0! #DIV/0!

-

-

#DIV/0!

(31.975.814.887,62) -

(45.075.156.073,62) 86.054.421.734,27

140,97% #DIV/0!

102

BAB IV PENUTUP Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

Kabupaten Barru disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah

sebagai

wujud

pertanggungjawaban

dalam

pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Barru telah berakuntabilitas sebagaimana diamanahkan Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang penyusunannya

berpedoman

pada

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah

Kabupaten

Barru

secara

umum

telah

berhasil

mencapai target kinerja sasaran dengan tingkat capaian kinerja sasaran secara keseluruhan adalah sebesar 111,66%

dengan predikat sangat

berhasil, yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran. Capaian kinerja ini merupakan hasil kerja keras seluruh aparat

103

Pemerintah Kabupaten Barru serta pihak terkait lainnya dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Barru yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan” Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan secara umum telah dapat dicapai dengan baik. Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 64 sasaran, disimpulkan bahwa 60 sasaran tercapai dengan predikat “Sangat Berhasil” dan terdapat empat sasaran yang mendapat predikat “Berhasil”. Untuk

meningkatkan

capaian

kinerja

di

masa

mendatang

Pemerintah Kabupaten Barru telah menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan penyempurnaan implementasi anggaran berbasis kinerja, meningkatkan

kualitas

perencanaan

kegiatan,

peningkatan

profesionalisme aparatur dan peningkatan pengawasan juga akan menjadi langkah yang efektif untuk mencapai target yang lebih baik.