BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Masalah Laju pertumbuhan perbankan syariah di tingkat global tak diragukan lagi. Aset lembaga keuangan syariah di dunia diperkirakan mencapai 250 miliar dollar AS, tumbuh rata-rata lebih dari 15 persen per tahun. Di Indonesia, volume usaha perbankan syariah selama lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 60 persen per tahun. Tahun 2005, perbankan syariah Indonesia membukukan laba Rp 238,6 miliar, hingga pencapaian pada tahun 2010 membukukan laba 423,2 miliar, meningkat 47 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini dipicu oleh UU No.10 tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan dual banking system yaitu bank konvensional dan bank syariah mulai melirik dan membuka unit usaha syariah. (wikipedia.Perbankan_syariah) Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata yang syariah dan produktif. Pelaksanaan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah tidak semua aktivitas usahanya sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, fatwa ulama diperlukan guna memastikan pemenuhan kualifikasi tersebut. Fatwa mengenai halal-haram transaksi keuangan syariah di Indonesia ditetapkan Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan bantuan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sistem keuangan Islam yang berpihak pada kepentingan kelompok mikro sangat penting. Berdirinya bank syariah membawa andil yang 1
sangat baik dalam sistem keuangan di Indonesia. Peranan ini sebagai upaya dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil. Oleh karena itu, keberadaannya perlu mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat Muslim. Lembaga keuangan bank memiliki sistem dan prosedur yang baku sehingga tidak mampu menjangkau masyarakat lapisan bawah dan kelompok mikro. Bank syariah dengan prosedurnya yang panjang dan rumit, menyebabkan pengusaha mikro tidak dapat meminjam sumber pendanaan dari bank, sehingga potensi besar yang dimiliki oleh sektor mikro menjadi tidak berkembang. Banyak sektor mikro yang berfikir sangat pragmatis dalam pemenuhan kebutuhan permodalan. Mereka mengambil jalan pintas dengan cara mengakses kredit dari rentenir dan lintah darat dengan suku bunga yang sangat tinggi, bahkan terkadang di atas keuntungan usaha yang dibiayai. Keadaan ini tidak dapat disalahkan, karena mereka tidak mampu menjangkau prosedur perbankan. PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil) yang keberadaanya telah menyebar di semua propinsi di Indonesia, merasa prihatin terhadap kondisi usaha mikro. PINBUK mengadakan berbagai pengkajian yang panjang dan mendalam, maka dirumuskanlah sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha mikro dan sesuai dengan syariah. Alternatif tersebut adalah PT BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) PNM BINAMA. BPRS dalam menjalankan usahanya menggunakan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya 2
perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah. BPRS saat ini sudah ada 6 produk layanan pembiayaan yaitu mudharabah, murabahah, musyarakah, rahn, ijarah dan qardhun hasan. Keenam produk layanan pembiayaan tersebut yang memiliki resiko paling tinggi adalah pembiayaan mudharabah. Resiko–resiko itu antara lain: 1. Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak; 2. Nasabah lalai dalam mengelola dananya dan melakukan kesalahan yang disengaja; 3. Nasabah tidak jujur sehingga melakukan penyembunyian keuntungan. Ketika nasabah ingin mengajukan pembiayaan mudharabah, biasanya pihak BPRS menyuruh nasabah untuk menghitung proyeksi atau rencana keuntungan bagi hasil pada usahanya. Hal tersebut yang kadang tidak sesuai dengan prosedur pembiayaan, karena yang seharusnya menghitung proyeksi keuntungan usahanya adalah pihak BPRS, dan di harapkan semua perhitungan pembiayaan dalam bank syariah sudah menggunakan perhitungan Bagi Hasil yang sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas,
maka penulis membahas tentang “Analisis Metode Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) di PT BPRS PNM BINAMA Semarang”. 3
1.2.
Rumusan Masalah Perumusan masalah ini bertujuan memberikan rumusan yang paling jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan analisis. Berdasarkan uraian yang telah ada, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apakah metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di PT. BPRS PNM BINAMA Semarang sudah sesuai dengan fatwa DSN No.15/DSNMUI/IX/2000? 2. Apakah metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah dengan revenue sharing sudah sesuai di PT. BPRS PNM BINAMA Semarang?
1.3.
Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1.3.1. Tujuan Penelitian Setiap penelitian pasti memiliki tujuan tertentu baik untuk kepentingan pribadi atau yang lain. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Menganalisis metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di PT. BPRS PNM BINAMA Semarang. 2. Menganalisis kesesuaian metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan
mudharabah
berdasarkan
Fatwa
DSN
No.15/DSNMUI/IX/2000 di PT. BPRS PNM BINAMA Semarang.
4
1.3.2. Kegunaan Penelitian 1. Bagi Akademisi Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan pengembangan teori bagi penelitian selanjutnya.
2. Bagi Praktisi Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pimpinan PT. BPRS PNM BINAMA Semarang dalam mengambil keputusan tentang metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah.
1.4.
Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan untuk mendukung penulis agar didapat gambaran yang jelas berkaitan dengan metode bagi hasil pada lembaga keuangan syariah terutama yang berkaitan dengan objek yang diteliti oleh penulis, yaitu metode perhitungan bagi hasil, konsep pendapatan dan biaya dalam bagi hasil, pembiayaan mudharabah, pengakuan laba atau rugi
5
mudharabah, filosofis PT. BPRS PNM BINAMA Semarang, penelitian terdahulu yang sejenis, dan kerangka berfikir. BAB III METODE PENELITIAN Bab ini berisi tentang variabel penelitian dan devinisi oprasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data,dan metode analisis. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi tentang profil obyek penelitian (PT. BPRS PNM BINAMA Semarang), deskripsi obyek penelitian, pembahasan hasil analisis, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebut dalam perumusan masalah, serta menilai metode bagi hasil pembiayaan mudharabah yang dipraktikkan pada PT. BPRS PNM BINAMA Semarang. BAB V PENUTUP Bab ini berisi tentang uraian kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan penelitian. Pada bab ini penulis juga akan menyampaikan keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian serta memberikan beberapa saran sebagai masukan bagi lembaga keuangan syariah, khususnya PT. BPRS PNM BINAMA Semarang.
6
