1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Islam sebagai agama yang universal tidak hanya berisi mengenai hubungan manusia dengan Allah SWT yang berupa ibadah, tetapi Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang salah satunya adalah aspek Muamalah. Muamalah merupakan aktivitas manusia yang berperan sebagai khalifah di dunia ini, yang bertugas untuk menghidupkan dan memakmurkan bumi dengan cara saling berinteraksi antar umat manusia, sebagai contoh adalah melalui aktivitas ekonomi, dan ekonomi yang dikenal dalam Islam adalah ekonomi syariah. Salah satu bentuk aktivitas dalam ekonomi syariah yaitu adanya transaksi keuangan melalui lembaga-lembaga keuangan syariah. 1 Maraknya pertumbuhan perbankan syari’ah maka berbagai macam lembaga perekonomian yang berlabelkan Islam pun berkembang dengan pesatnya, mulai dari skala makro misalnya: Asuransi Syari’ah, Pegadaian Syari’ah, Reksadana Syari’ah, dan lain-lain. Bahkan di level mikro muncul lembaga keuangan syari’ah misalnya BPR Syari’ah, Koperasi Syari’ah, dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Di samping bank syari’ah, untuk melayani masyarakat menengah dan bawah, Undang-Undang juga mengizinkan beroperasinya lembaga
1
Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, Jakrta: Kencana, 2006. h.
9
1
2
keuangan mikro yang dikenal dengan koperasi dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT)2. Di Kota Palangka Raya berdiri BMT KUBE Sejahtera unit 070, BMT KUBE berdiri pada tanggal 1 September 2005 oleh tokoh masyarakat pengajian di Jln Rajawali km 4,5. Pada tahun 2011 anggota BMT KUBE Sejahtera Unit 070 berjumlah 1923 orang.3 Seperti halnya bank syariah, kegiatan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah melakukan penghimpunan (prinsip wadiah4 dan mudharabah5) dan penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual beli dan ijarah6) kepada masyarakat. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli dilakukan dengan akad murabahah7,
2
Menurut Arief Budiharjo, dalam buku Neni Sri Imayanti, Aspek-Aspek Hukum Baitul Maal Wat Tamwil, Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2010. h. 72. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil-bawah dalam rangka pengentasan kemiskinan. Pengertian lain dikemukakan oleh Amin Azis bahwa Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah: balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep Baitul Maal Wat Tamwil. Dari segi Baitul Maal, BMT menerima titipan bazis dari dana zakat, infak dan sedekah memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir, miskin. Pada aspek baitul tamwil, BMT mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan usaha kecil dan anggota. 3 Hasil interview dengan salah satu karyawan BMT kube sejahtera yaitu kepala bagian pembiayaan yang berinisial I.K, pada hari senin, 26 November, 2011. Bertempat di gedung BMT Kube Sejahtera Jl. Rajawali K.m 4,5 4 Al-Wadi’ah secara etimologi berarti menempatkan sesuatu bukan pada pemiliknya untuk di pelihara, dan secara terminologi, menurut jumhur ulama Al-wadi’ah adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sofiniyah Ghufron, Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah, Jakarta: Renaisan, 2005. h. 75 5 Menurut istilah fiqh, kata mudharabah adalah akad perjanjian antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Ibid.,h.27 6 Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Ibid.,h.38 7 Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara lembaga syariah dan nasabah. Murabahah, dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjualan dalam murabahah secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa lump sum atau berdasarkan persentase. Ibid,.h.26
3
salam8, ataupun istishna9. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli yang paling dominan adalah murabahah. Berdasarkan data statistik BMT Kube Sejahtera pada awal tahun 2010, jual beli murabahah menunjukkan posisi lebih dari 70%.10 Adapun untuk melakukan suatu akad pembiayaan murabahah, pada BMT KUBE Sejahtera Unit 070 Kota Palangka Raya memiliki ketentuan sendiri, yaitu: Anggota atau nasabah memiliki jaminan untuk diserahkan kepada BMT selama masa perjanjian (jaminan boleh berupa rekening atau tabungan yang ada pada BMT tersebut), Anggota memberikan uang muka, dan dalam pembiayaan akad murabahah ini pihak BMT mewakilkan (memberikan kuasa) kepada nasabah untuk membeli barang yang diperlukan. Adapun
prosedur yang di
terapkan oleh BMT KUBE sendiri, sebelum direalisasikannya pembiayaan dengan akad murabahah tersebut pihak kreditur (nasabah) terlebih dahulu membuat akta perjanjian. Jadi, setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi isi daripada perjanjian tersebut. Mengikat perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, maka dibutuhkanlah suatu akta otentik11 yang dibuat oleh seorang notaris. Adapun maksud dan tujuan dibuat dalam suatu akta otentik adalah dalam rangka untuk
8
Bai-Salam, berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan dimuka. Ibid.,h.28 9 Bai al-istishna, menurut fuqaha Istishna merupakan suatu jenis khusus dari akad salam. biasanya jenis ini dipergunakan di bidang munafaktur. Dengan demikian, ketentuan istishna mengikuti ketentuan dan aturan akad salam.ibid.,h.34 10 Hasil interview dengan salah satu karyawan BMT kube sejahtera yaitu kepala bagian pembiayaan pak Imam Khusaini, pada hari senin, 26 November, 2011. Bertempat di gedung BMT Kube Sejahtera Jl. Rajawali K.m 4,5 11 Akta otentik adalah surat yang diberi tanda tangan, yang membuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta, maka surat harus ditanda tangani. Keharusan ditanda tangani surat untuk dapat disebut akta dinyatakan dalam Pasal 1868 KUHPerdata.
4
membuat suatu alat bukti. Akta sengaja dibuat untuk dapat dijadikan alat bukti tentang suatu peristiwa hukum dan ditandatangani. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1867 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisantulisan di bawah tangan”. 12 Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka akta berfungsi untuk memastikan suatu peristiwa hukum dengan tujuan menghindari sengketa di kemudian hari. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pembuatan akta harus sedemikian rupa sehingga apa yang diinginkan untuk dibuktikan itu dapat diketahui dengan mudah dari akta yang telah dibuat. 13 Didalam dunia perbankan, akta yang paling umum dibuat adalah akta pengakuan hutang, baik itu grosse14 akta yang dibuat secara otentik oleh notaris, maupun akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak bank dengan debiturnya. Jenis akta lainnya yang biasanya dibuat adalah legalisasi dan waarmerking15 surat di bawah tangan, maupun surat-surat atau akta-akta lainnya yang dibutuhkan oleh pihak bank ataupun debitur dalam perjanjiannya. Adapun mengenai hal jaminan Pada dasarnya, sesuai dengan prinsipnya pembiayaan tidaklah memerlukan suatu jaminan yang diserahkan oleh nasabah debitur kepada bank sebagai kreditur. Namun bank dan lembaga keuangan mikro lainnya seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT) pada prakteknya memerlukan jaminan untuk mendapat kepastian hukum bahwa pembiayaan yang diberikan 12
R. Subekti & R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT PRADNYA PARAMITA, 2005.h.475 13 Ibid., h.476 14 Grosse akta adalah salinan dari suatu akta otentik, (lihat pasal 1889 BW), dalam bukunya Simorangkir, Rudy T.Erwin, Kamus Hukum, Jakrta:Sinar Grafika, 2008. h.186 15 Waarmerking adalah pendaftaran akta-akta di bawah tangan pada notaris atau pejabatpejabat tertentu untuk mensahkan isi dan tanda tangan. (lihat pasal 1874 BW). Ibid., h. 186
5
pada nasabah akan dapat diterima kembali. Keberadaan jaminan tersebut merupakan jalan untuk memperkecil resiko bank dalam menyalurkan kredit (pembiayaan).16 Berdasarkan
hasil
penelusuran
pada
hasil
penelitian-penelitian
sebelumnya17, ternyata sejauh ini belum ditemukan ada yang meneliti sebagaimana yang diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang penerapan hukum jaminan dalam akad murabahah yang dilakasanakan oleh BMT Kube Sejatera 070 di Palangka Raya. Pada hasil observasi awal yang penulis lakukan, dalam hal akad dan jaminan dalam pembiayaan murabahah, seharusnya sebelum di realisasikannya pembiayaan murabahah ini kepada nasabah, nasabah terlebih dahulu harus mengisi surat perjanjian (akad pembiayaan) dalam bentuk tertulis yaitu akta perjanjian yang sudah disediakan oleh pihak BMT, tetapi kenyataannya di lapangan kebanyakan bagian marketing melalaikan hal tersebut, ada beberapa nasabah yang di realisasikan pembiayaannya tanpa mengisi surat perjanjian (akad pembiayaan) murabahah tersebut dan tanpa memberikan jaminan. 18 Atas dasar latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dengan judul: “IMPLEMENTASI
HUKUM
JAMINAN
PADA
AKAD
MURABAHAH (Studi di Baitul Maal Wat Tamwil Kube Sejahtera Palangka Raya)”. 16
Ibid, Aspek-Aspek Hukum Baitul Maal Wat Tamwil, h. 56 Penelitian-penelitian terdahulu yang di jelaskan pada BAB II Telaah Pustaka. 18 Hasil interview dengan salah satu karyawan BMT kube sejahtera yaitu kepala bagian pembiayaan pak Imam Khusaini, pada hari senin, 26 november 2011. Bertempat di gedung BMT Kube Sejahtera Jl. Rajawali K.m 4,5 17
6
B. Rumusan Masalah Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana sistem jaminan pada akad pembiayaan murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Kube Sejahtera Palangka Raya?
2. Bagaimana kedudukan hukum akad pembiayaan murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Kube Sejahtera Palangka Raya?
3. Apa akibat hukum dari implementasi pembiayaan murabahah dengan tanpa akta perjanjian dan barang jaminan?
C. Tujuan Penulisan Dari rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui sistem jaminan pada akad pembiayaan murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Kube Sejahtera Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum akad pembiayaan murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Kube Sejahtera Palangka Raya.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari implementasi pembiayaan murabahah dengan tanpa akta perjanjian dan barang jaminan.
D. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis dan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah khususnya, serta seluruh Mahasiswa Sekolah Tinggi
7
Agama Islam negeri (STAIN) Palangka Raya pada umumnya, dalam bidang ekonomi syariah. 2. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi pengetahuan intelektual di bidang ekonomi syariah dalam mensosialisasikan kepada masyarakat. 3. Sebagai tugas akhir untuk meyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya. 4. Sebagai bahan referensi bagi BMT Kube Sejahtera Unit 070 Palangka Raya dalam perkembangannya dimasa yang akan datang. 5. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam memperkaya khanazah literatur ekonomi syariah bagi kepustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya. 6. Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian mendalam terhadap permasalahn yang sama pada masa yang akan datang.
