BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Masalah Di era globalisasi saat ini, perbankan memiliki peran yang sangat penting
dalam rangka mencapai tujuan nasional meningkatkan taraf hidup masyarakat. Setiap negara mempunyai rencana ekonomi jangka panjang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Perbankan merupakan salah satu sektor ekonomi yang peranaannya sangat besar dalam mendukung aktivitas dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Pengertian Bank dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) adalah: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Peran bank dalam mendukung kegiatan perekonomian cukup besar karena Bank memberikan jasa dalam lalu lintas peredaran uang.1 Bank dengan aktivitasnya juga merupakan urat nadi perekonomian nasional. Salah satu jenis layanan jasa perbankan yang cukup klasik ialah memberi kredit kepada nasabahnya.2 Pada hakekatnya pemberian kredit didasarkan atas kepercayaan, yang berarti bahwa pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan 1. 2.
Hermansyah, 2011, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, h.7. Sentosa Sembiring, 2000, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung, h. 51.
1
2 oleh Bank sebagai pemberi kredit, dimana prestasi yang diberikan benar-benar sudah diyakini akan dapat dibayar kembali oleh penerima kredit sesuai dengan syarat yang telah disetujui bersama.3 Kepercayaan terhadap calon debitur adalah hal yang paling penting dalam pemberian kredit terhadap calon debitur. Dana yang akan diberikan pada calon debitur harus dipastikan akan digunakan sesuai dengan tujuan dan akan dikembalikan lagi kepada Bank sesuai jangka waktu dalam perjanjian yang telah disetujui. Dalam bahasa latin kredit disebut “Credere” yang artinya percaya. Maksudnya, si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian.4 Namun pemberian kredit ini beresiko dan berpengaruh cukup besar bagi tingkat kesehatan Bank. Dalam pemberian kredit, resiko yang paling sering dijumpai adalah keadaan dimana nasabah sudah tidak dapat menyanggupi pembayaran dari sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak Bank. Hal ini dikarenakan penggunaan kartu kredit untuk pengeluaran yang tidak diperlukan. Masyarakat tentunya harus tetap berhati-hati pada penggunaan kartu kredit agar akhirnya tidak menyulitkan pembayarannya. Kredit bermasalah atau kredit bermasalah dapat terjadi dikarenakan nasabah atau debitur melanggar unsur pemberian kredit yang diberikan oleh Bank atau kreditur, yaitu:5 1) “Kepercayaan, keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. 3.
Thomas Suyatno, et. Al., 1999, Dasar-Dasar Perkreditan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 44. 4. Kasmir, 2005, Dasar-Dasar Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.101. 5. Kasmir, Op.cit, h.103.
3 2) Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit yang dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masingmasing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. 3) Jangka waktu, masa pengembalian kredit yang telah disepakati bersama. Jangka waktu tersebut dapat berupa jangka waktu yang pendek, menengah, ataupun jangka panjang. 4) Resiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. 5) Balas jasa, keuntungan atas pemberian suatu kredit atau pembiayaan yang dikenal sebagai bunga Bank konvensional atau bagi hasil untuk Bank Syariah.” Apabila debitur tidak dapat mengembalikan uang kepada Bank seperti yang
telah diperjanjikan, pihak Bank memerlukan usaha yang besar untuk
menagih hutang. Salah satu jasa yang dipergunakan Bank untuk menagih hutang adalah melalui jasa Agency Penagih. Agency Penagih adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara debitur dan kreditur yang bertugas menagih hutang terhadap kredit bermasalah. Hal ini tercantum dalam Pasal 17B Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, yaitu: (1) “Dalam melakukan penagihan Kartu Kredit, Penerbit wajib mematuhi pokok-pokok etika penagihan utang Kartu Kredit. (2) Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin bahwa penagihan utang Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan, dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Dalam hal penagihan utang Kartu Kredit menggunakan jasa pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerbit wajib menjamin bahwa: a. kualitas pelaksanaan penagihannya sama dengan jika dilakukan sendiri oleh Penerbit; b. pelaksanaan penagihan utang Kartu Kredit hanya untuk utang Kartu Kredit dengan kualitas tertentu. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pokok-pokok etika penagihan utang Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kualitas utang Kartu Kredit yang penagihannya dapat dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.”
4 Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai jasa Agency Penagih diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/20/DPNP Perihal Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain. Jadi, Agency Penagih bukanlah merupakan karyawan dari Bank tersebut namun Agency Penagih merupakan pihak ketiga diluar Bank yang diberi kuasa oleh pihak Bank dalam menagih hutang debitur yang mengalami kredit bermasalah. Permasalahan yang banyak muncul dewasa ini adalah tindakan Agency Penagih dalam menagih hutang yang menjurus ke tindakan melawan hukum yang dilakukan kepada debitur. Tindakan-tindakan inilah yang membuat debitur was-was dan lebih berhati-hati dalam melakukan kredit. Seperti kasus yang dialami oleh Bank Negara Indonesia (BNI) pada Tahun 2014 silam. Seorang nasabah BNI menuntut ganti kerugian material dan imaterial kepada bank BUMN itu sebesar Rp 7.284.000.000 atas tindakan Agency Penagih nya dalam menagih hutang yang menggunakan kekerasan. Kejadian pemukulan bermula
saat
seseorang
bernama
Agustinus
mendatangi
BNI
untuk
mengonfirmasikan tagihan kartu kredit milik kakaknya. Agustinus mendatangi bank, lantaran mendapatkan tagihan kartu kredit via telepon pada awal Maret 2014 lalu. Saat itu Agustinus kaget dengan tagihan, sebab kakaknya sudah melunasi tagihan kartu kredit pada 28 Februari 2013. Saat menagih via telepon, pihak bank menyampaikan adanya tunggakan sebesar Rp 5 juta. Dan pihak bank lagi-lagi menjanjikan pelunasan jika pihak kakak Agus mau membayar Rp1,9 juta. Lantaran enggan membayar, Agustinus datang ke bank untuk konfirmasi dan
5 meminta surat pelunasan. Sesampainya di bank dan bertemu pihak bank, terjadi percekcokan karena Agus meminta surat pelunasan dari pihak bank. Pada saat korban hendak pulang, ia dihampiri oleh seseorang pemilik agensi Agency Penagih yang bekerja sama dengan bank tersebut. tiba-tiba ia dianiaya dan dipukul di bagian pipinya hingga ia terluka pada rahangnya. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/20/DPNP Perihal Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain, tindakan Agency Penagih Bank BNI dalam kasus diatas sudah melawan hukum dengan menggunakan jalur kekerasan. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam penagihan hutang, sehingga dikatakan layak bahwa pihak Bank bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa nasabahnya. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik mengangkat topik ini untuk diteliti dengan judul “PENGGUNAAN JASA PENAGIH HUTANG (AGENCY PENAGIH) DALAM PENAGIHAN HUTANG KARTU KREDIT DI BANK BNI CABANG DENPASAR”. 1.2.
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis
merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana penggunaan jasa Agency Penagih dalam penagihan hutang kartu kredit di Bank Negara Indonesia cabang Denpasar?
6 2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh nasabah BNI apabila tindakan Agency Penagih tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?
1.3.
Ruang Lingkup Masalah Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membatasi ruang lingkup
penulisannya agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah. Penulis akan menitik beratkan pada pelaksanaan Agency Penagih sebagai jasa penagih utang di Bank BNI cabang Denpasar dalam penagihan hutang kartu kredit. Apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau kah masih terjadi penyimpangan.
1.4.
Orisinilitas Penelitian Penulisan mengenai penggunaan jasa penagih hutang (Agency Penagih)
dalam penagihan hutang kartu kredit pernah ditulis oleh beberapa penulis. Namun, substansi pembahasannya tidaklah sama dengan pembahasan yang terdapat di dalam skripsi ini. Berikut tabel indikator pembeda untuk membedakan penulisan skripsi ini dengan penulis sebelumnya: Tabel I Nomor 1.
Peneliti Dea Batari
Judul 1006736500,
Fakultas
Rumusan Masalah Hukum 1. Bagaimanakah
Program Pascasarjana Universitas
pengaturan
Indonesia tahun 2012 dengan
penggunaan jasa Debt
mengenai
7 judul “Aspek Hukum Penggunaan
Collector dalam sistem
Jasa
perbankan?
Debt
Collector”
dalam
Penagihan Hutang Kartu Kredit dalam Sistem Perbankan (Studi Kasus: Citibank)”
2. Bagaimanakah penerapan
dan
penegakan
peraturan
mengenai penggunaan jasa
Debt
Collector
oleh Citibank? 2.
I Gede Tommy 1003005048, Guntara
Fakultas
Hukum 1. Pakah yang menjadi
Universitas Udayana tahun 2014
dasar pengaturan pihak
dengan judul “Kewenangan Debt
Bank
Collector
kewenangan
Dalam
Penagihan
Kredit Bermasalah Oleh Bank”.
memberikan kepada
Debt Collector untuk menagih
kredit
bermasalah? 2. Apakah
Bank
bertanggung
jawab
atas perlakuan tidak baik
oleh
Agency
Penagih
dalam
menangani
kredit
8 bermasalah
serta
bagaimana pertanggung
jawaban
pihak bank terhadap debitur
apabila
medapatkan
tindak
kekerasan perampasan
dan terhadap
Debt Collector? Tabel II
Nomor
1.
Peneliti
Judul
Ni Ayu Putu Mery 1203005137, Astuti
Rumusan Masalah
Fakultas 1. Bagaimana
Hukum Universitas Udayana
penggunaan
tahun 2015 dengan judul
Agency Penagih dalam
“Penggunaan Jasa Penagih
penagihan hutang kartu
Hutang
(Agency
kredit di Bank Negara
Dalam
Penagihan
Penagih) Hutang
Kartu Kredit Di Bank BNI Cabang Denpasar”.
Indonesia
jasa
cabang
Denpasar? 2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh nasabah BNI apabila tindakan
9 Agency Penagih tidak sesuai
dengan
ketentuan perundangundangan berlaku?
Dapat dilihat dalam tabel diatas, bahwa terdapat perbedaan pokok bahasan yang penulis buat mengenai penggunaan jasa penagih hutang (Agency Penagih) dalam penagihan hutang kartu kredit dengan yang dibuat oleh penulis sebelumnya. Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan Bank BNI cabang Denpasar sebagai lokasi penelitian penulis.
1.5.
Tujuan penelitian
1.5.1. Tujuan Umum Secara umum, penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikah pemahaman mengenai penggunaan jasa penagih hutang (Agency Penagih) dalam penagihan hutang kartu kredit khususnya yang terapkan dalam Bank BNI. 1.5.2. Tujuan Khusus Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai melalui pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah: 1. Memberikan pengertian mengenai kredit bermasalah serta pengaturan yang diterapkan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) mengenai penggunaan jasa penagih hutang (Agency Penagih) dalam hal penagihan hutang
yang
10 transaksi kartu kredit yang disesuaikan dengan ketentuan dalam perundang-undangan. 2. Memberikan pengetahuan mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah BNI apabila tindakan Agency Penagih tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
1.6.
Manfaat Penelitian Di dalam setiap penulisan suatu karya ilmiah, selalu ada manfaat yang
dapat diambil oleh pembacanya dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Manfaat dari penulisan terbagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis.6 Manfaat teoritis memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum. Sedangkan manfaat praktis memberikan kontribusi untuk keperluan praktek. 1.6.1. Manfaat Teoritis Penelitian
ini
diharapkan
dapat
memberikan
kontribusi
dalam
pengembangan ilmu hukum khususnya hukum Perbankan. Sehingga dapat menunjang
pelaksanaan
pembangunan
nasional
dalam
meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. 1.6.2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat mengenai penggunaan jasa Agency Penagih dalam menjalankan tugasnya. 6.
Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Udayana Press, Denpasar, h. 79.
11 Masyarakat sebagai nasabah bank patutnya mengetahui bahwa dalam suatu perjanjian kredit apabila terjadi masalah dalam pembayaran kredit tersebut maka pihak Bank akan menindak tegas dengan menggunakan jasa Agency Penagih sebagai penagih hutang. Sehingga apabila terjadi kesewenang-wenangan perilaku Agency Penagih terhadap nasabah, nasabah dapat megajukan keberatan terhadap tindakan Agency Penagih yang kurang berkenan.
1.7.
Landasan Teoritis Untuk membahas suatu permasalahan dalam hukum diperlukan teori-teori
dan asas sebagai landasan dalam penyelesaian suatu permasalahan. Begitu pula dalam penyelesaian masalah penelitian ini. Diperlukan beberapa teori dan asas yang dapat mendukung penyelesaian masalah yang meliputi: 1.7.1. Asas Mengikatnya Kontrak (Pacta Sun Servanda) Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.7 Di Indonesia, dalam penerapan hukum kontraknya menganut asas ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dalam perjanjian kredit, perjanjian yang telah dibuat antara pihak Bank dengan nasabah bersifat mengikat. Sehingga, apa yang sudah 7.
Jakarta, h. 4-5.
Ahmadi Miru, 2010, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, Rajawali Pers,
12 diperjanjikan haruslah dipenuhi dengan segala kewajibannya. Apabila nasabah wanprestasi tehadap perjanjian kredit tersebut, maka pihak Bank akan menindak tegas dalam penagihan hutang nasabahnya dengan menggunakan jasa penagih hutang (Agency Penagih). 1.7.2. Teori Kewenangan Teori kewenangan mengaitkan sumber kewenangan dari pemerintah dalam hal melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan hukum publik ataupun hukum privat. Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (bevoegdheid) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtsmatch). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.8 Kewenangan adalah sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.9 Indroharto mengemukakan 3 (tiga) macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, meliputi:10 a. Atribusi Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru. Lembaga yang berkompeten memberikan wewenang atribusi yaitu MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR yang bersama-sama pemerintah 8.
Philipus M. Hadjon, 1997, Tentang Wewenang, Yuridika, h. 1.
9.
Ganjong, 2007, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Bogor, h. 93.
10.
h. 104.
Ridwan HR., 2008, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
13 melahirkan suatu undang-undang. Di tingkat daerah yaitu DRPD dan pemerintah daerah yang melahirkan pemerintah daerah. b. Delegasi Delegasi adalah penyeraha wewenang oleh organ pemerintah kepada organ pemerintah yang lain. Di dalam delegasi mengenal suatu “penyerahan” dimana kewenangan A selanjutnya diserahkan untuk menjadi kewenangan B. Kewenangan tersebut selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. c. Mandat Dalam mandat tidak terjadi pemberian wewenang maupun pelimpahan wewenang. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya. Jasa penagih hutang (Agency Penagih) berwewenang menjalankan tugasnya berdasarkan delegasi yang diberikan oleh pihak Bank yang menggunakan jasanya. Sehingga, apabila terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Agency Penagih maka tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak Agency Penagih, hanya saja tanggung jawab terhadap nasabah tetap berada di pihak Bank. 1.7.3. Teori Penegakan Hukum Teori penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum)
14 menjadi kenyataan.11 Keberhasilan penegakkan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakkan hukum. Faktor-faktor tersebut antara lain:12 a. Hukum (Undang-Undang). b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk mupun menerapkan hukum. c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.. d. Masyarakat, yakni dimana hukum itu diterapkan. e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Banyak terjadi kasus-kasus melawan hukum yang dilakukan para Agency Penagih dalam penagihan hutang. Sehingga diperlukannya teori penegakkan hukum untuk membatasi tingkah laku Agency Penagih agar tidak berperilaku sewenang-wenang.
1.8.
Hipotesis Dengan memperhatikan uraian tersebut diatas, maka hipotesis dari
permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Bahwa setiap perjanjian kredit yang dilakukan oleh nasabah dengan suatu Bank memiliki batas akhir pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya. 11.
Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakkan Hukum, Sinar Baru, Bandung, h.
24. 12.
Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 5.
15 Pihak nasabah harus membayarnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Bank. 2. Bahwa Bank memiliki jasa penagih hutang yang sering disebut Agency Penagih. Agency Penagih bertugas untuk menagih hutang kepada nasabah Bank yang telah jatuh tempo. Namun dalam pelaksanaannya, banyak Agency Penagih yang menagih hutang dengan cara yang kurang berkenan seperti pada kasus Bank BNI sehingga pihak nasabah merasa dirugikan.
1.9.
Metode Penelitian Dalam setiap penelitian yang bersifat ilmiah harus menggunakan suatu
metode penelitian tertentu agar penelitian tersebut dapat memenuhi syarat dari suatu karya ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini melalui beberapa tahap, diantaranya: 1.9.1. Jenis Penelitian Sebagai suatu karya ilmiah dan mendapatkan hasil ilmiah, maka dalam penulisan ini dipergunakan metode pendekatan masalah secara empiris.13 Artinya pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai kenyataan yang hidup di dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamatii di dalam
13.
H. Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Cet. I, Mandar Maju, Bandung, h. 62.
16 kehidupan nyata.14 Penelitan hukum empiris pada hakikatnya meneliti hukum dalam penerapannya di kehidupan masyarakat. 1.9.2. Jenis Pendekatan Pada umumnya, penelitian hukum memiliki 7 jenis pendekatan yakni: Pendekatan Kasus (The Case Approach), Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan Fakta (Fact Approach), Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analitical And Conseptual Approach), Pendekatan Frasa (Words And Phrase Approach), Pendekatan Sejarah (Historical Approach), Dan Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach).15 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini memakai 4 (empat) cara pendekatan, yaitu Pendekatan Kasus (Case Approach), Pendekatan PerundangUndangan (Statue Approach), Pendekatan Fakta (Fact Approach), Dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analitical And Conseptual Approcah). 1.9.3. Sifat Penelitian Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian secara umum yang bertujuan menggambarkan sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Dimana dalam skripsi ini yang diteliti adalah pengaturan mengenai penggunaan jasa Agency Penagih yang diterapkan oleh Bank BNI dalam menjalankan tugasnya untuk mengatasi kredit bermasalah. 14.
Fakultas Hukum Universitas Udayana, Loc.cit.
15.
Fakultas Hukum Universitas Udayana, Op.cit, h.80.
17 1.9.4. Data dan Sumber Data Dalam penelitian hukum empiris ada 2 (dua) jenis penelitian, yaitu: 1. Data Primer Data primer adalah data asli yang diperoleh dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dari sumber pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain.16 Data primer dalam skripsi ini diperoleh dari Bank BNI. 2. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan mengkaji bahan-bahan bacaan yang ada kaitannya dengan permasalaha, yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah, artikel, serta dokumen-dokumen resmi dari pemerintah.17 Jenis data sekunder yaitu: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari sumber hukum yang mengikat berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini, meliputi: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
16. 17.
H. Hilman Hadikusuma, Loc.cit.
Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.30.
18 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor:14/02/PBI/2012 tentang Perubahan Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor:11/11/PBI/2009
tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu; 4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/20/DPNP Perihal Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain. b. Bahan hukum sekunder, diperoleh dari literatur (buku-buku), jurnal, karya tulis, dan artikel yang memberikn penjelasan mengenai bahan hukum primer. c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang bersifat non hukum yang digunakan untuk menjelaskan baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus (kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia) dan ensiklopedia. 1.9.5. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut: 1. Teknik Studi Dokumen Teknik studi dokumen merupakan teknik yang lazim dilakukan dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Teknik studi dokumen dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.
19 2. Teknik Wawancara (Interview) Teknik wawancara merupakan teknik yang biasa dilakukan dalam penelitian hukum empiris. Teknik wawancara dilakukan kepada informan atau responden dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini, diadakan wawancara langsung kepada pihak Bank BNI. 1.9.6. Teknik Penentuan Sampel Penelitian Teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Non Probability Sampling. Teknik ini berperan sangat penting bagi peneliti dalam penentuan pengambilan sampel. Ada 4 (empat) bentuk teknik Non Probability Sampling, yaitu: a) Quota Sampling b) Accidental Sampling c) Purposive Sampling d) Snowball Sampling Bentuk sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bentuk Purposive Sampling, dimana penarikan sample dilakukan berdasarkan tujuan tertentu. Sampel dipilih dan ditentukan oleh penulis, dimana pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria, sifat-sifat, atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dalam populasinya. 1.9.7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data Penulisan skripsi ini menggunakan pengolahan dan analisis data yang bersifat analisis kualitatif. Analisis kualitatif dalam hal ini data yang dikumpulkan
20 adalah data naturalistik yang terdiri atas kata-kata (narasi), data sulit diukur dengan angka, berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi, hubungan antar variabel tidak jeas, sampel bersifat probabilitas, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.
