BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Globalisasi menuntut segala sesuatunya untuk bekerja lebih keras, masyarakat harus siap untuk berinteraksi dan bersaing dalam memenuhi kebutuhan dan mewujudkan kesjahteraan mereka. Terlebih saat globalisasi mulai menampakkan dirinya dalam bentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 1, dengan menjadikan kawasan ASEAN menjadi tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Implikasi dari hal tersebut yaitu negara- negara ASEAN, termasuk Indonesia, akan menarik lebih banyak investasi asing langsung, serta meningkatkan perdagangan antar negara- negara ASEAN. Oleh karena itu, masyarakat harus mampu bersaing dan bertahan di tengah arus globalisasi. Kehadiran globalisasi memang membawa pengaruh bagi segala aspek kehidupan manusia, termasuk pada aspek politik pemerintahan. Sistem desentralisasi menjadi konsekuensi atas pengaruh globalisasi dalam aspek politik pemerintahan. Melalui sistem desentralisasi, peran individu untuk bersaing dan bekerja sama menjadi sangat tinggi. Implementasi desentralisasi ini dapat dilihat dari terbentuknya pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengelola pembangunan daerah, tanpa dihalangi oleh kendala struktural yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
1
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah suatu sistem ekonomi yang terintegrasi di dalam kawasan itu dengan tujuan agar lebih maju dan efisien dan dengan beberapa kebijakan seperti penerapan pasar tunggal dan basis produksi regional, kawasan berdaya saing ti nggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan terintegrasi dengan perekonomian dunia.
1
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2 Otonomi daerah berimplikasi luas terhadap tata pemerintahan daerah, termasuk dalam tata kelola keuangan daerah. Melalui otonomi daerah diharapkan setiap daerah dapat memanfaatkan segala potensinya untuk meningkatkan pembangunan demi pergerakan roda perekonomian daerah. Porsi kewenangan yang besar telah diberikan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan daerahnya, termasuk dalam hal menarik investasi. Sesuai dengan PP Nomor 38 Tahun 2007, bahwa penanaman modal menjadi salah satu urusan pemerintahan yang perlu diselenggarakan. 3 Pemerintah memiliki kesempatan untuk melakukan inovasi- inovasi yang dapat mendukung kegiatan investasi demi meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Dalam konteks otonomi daerah, penanaman modal atau investasi menjadi salah satu faktor penting bagi setiap organisasi pemerintah daerah. Perkembangan
investasi
menjadi
salah
satu
indikator
pertumbuhan
perekonomian suatu daerah. Sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, bahwa salah satu tujuan dari penyelenggaraan investasi yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. 4 Oleh karena itu, investasi yang dilakukan secara tepat akan mendukung kesejahteraan masyarakat sebagai penghuni daerah tersebut. Setiap daerah selalu membutuhkan investasi, karena investasi merupakan faktor penggerak pertumbuhan ekonomi bagi setiap daerah. Segala potensi sumber daya yang dimiliki suatu daerah dapat dijadikan senjata untuk menarik investor agar menanamkan modalnya. Kota Pekalongan misalnya dengan segala potensi yang dimilikinya, juga turut berupaya untuk menarik investor agar menanamkan modalnya. Melalui city branding “The World’s City of 2
UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah melalui http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32 _2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf diakses pada 21 Januari 2015, 9.57 WIB. 3 PP Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan melalui http://prokum.esdm.go.id/pp/2007/pp_38_2007.pdf diakses pada 3 Februari 2015, 17.20 WIB. 4 UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal melalui http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2007/25TAHUN2007UU.htm diakses pada 3 Desember 2014, 10.42 WIB.
2
Batik”, Kota Pekalongan berharap semakin banyak investor yang menanamkan modalnya. Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di jalur pantura yang menghubungkan bagian barat dan timur Pulau Jawa, serta daerah pantai utara dengan daerah pedalaman. Sektor industri seperti tekstil, batik, pertenunan, kerajinan serat alami, dan pengolahan ikan sudah tumbuh lama, namun persoalan wilayah Kota Pekalongan yang kecil menjadi penghambat untuk membangun industri- industri baru. Persoalan lahan inilah yang menjadi penghambat untuk investasi pada sektor industri yang membutuhkan lahan relatif luas. Hal ini seringkali membuat para investor lebih mengincar wilayah Kabupaten Pekalongan dan Batang yang tidak jauh dari Kota Pekalongan untuk menanamkan modalnya pada sektor industri. 5 Menyadari kekurangannya pada persoalan lahan yang kecil dan kurang mendukung untuk sektor industri, maka Kota Pekalongan tetap berupaya menarik peluang investasi dari kegiatan yang terjadi di daerah lain. Terlebih dengan adanya rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terbesar di Asia yang akan dibangun di Kabupaten Batang, hal ini turut membuka peluang investasi di Kota Pekalongan semakin meningkat. Adanya proyek pembangunan tersebut menyebabkan terjadinya multiplier effect 6 yang mampu memberi dampak positif terhadap peningkatan investasi di Kota Pekalongan. Dampak positif dari adanya multiplier effect tersebut dapat dilihat dari sektor jasa perhotelan di Kota Pekalongan yang tumbuh pesat seiring dengan rencana pemerintah membangun PLTU di Kabupaten Batang yang lokasinya berdekatan dengan Kota Pekalongan. Adanya rencana pembangunan tersebut membuat Kota Pekalongan mulai ramai dikunjungi oleh para pelaku bisnis. Pelaku bisnis perhotelan yang mengembangkan usahanya di Kota Pekalongan 5
http://www.radarpekalonganonline.com/17283/dari -kota-industri-ke-perdagangan-dan-jasa/ diakses pada 21 Januari 2015, 22.54 WIB. 6 Multiplier effect adalah suatu kegiatan yang dapat memicu timbulnya kegiatan lain. Multiplier effect dalam hal ini yaitu suatu kegiatan ekonomi yang mampu mempengaruhi kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.
3
antara lain Hotel Dafam, Aston, Horison, Namira, Santika, Sahid Mandarin, dan lain sebagainya. 7Kota Pekalongan memang lebih kecil dibandingkan daerah tetangga, namun dalam bidang jasa secara geografis Kota Pekalongan lebih strategis. Pertumbuhan bisnis perhotelan tersebut menandakan investasi pada sektor jasa di Kota Pekalongan tumbuh pesat. Letak Kota Pekalongan yang berada pada jalur pantura dengan arus transportasi
dan
mobilitas
yang
tinggi
memungkinkan
terjadinya
perkembangan daerah yang cukup prospektif.Kota Pekalongan memantapkan posisinya sebagai kota jasa dan perdagangan untuk menutupi kekurangannya dalam sisi wilayah yang kecil sehingga sulit untuk mengembangkan sektor industri. Sektor jasa perhotelan yang tengah tumbuh pesat menjadi bukti akan posisi Kota Pekalongan sebagai kota jasa, sementara dari segi perdagangan, Kota Pekalongan dikenal sebagai kota batik dan minapolitan. Komoditas berupa batik baik batik tulis, cap, dan printing amat mewarnai kegiatan ekonomi masyarakat Kota Pekalongan. Selain itu, sektor perikanan berupa perikanan paska tangkap dan perikanan budidaya juga menjadi andalan untuk tumbuh menjadi kota perdagangan. 8 Dalam rangka meningkatkan roda perekonomian, Kota Pekalongan berupaya menarik investor baik lokal, nasional, maupun internasional dengan memanfaatkan potensi dan peluang investasi yang ada. Kekurangan Kota Pekalongan dari segi wilayah yang kecil dan kurang mendukung untuk kegiatan industri membuat Kota Pekalongan berupaya menarik investor dengan menonjolkan diri sebagai kota jasa dan perdagangan. Sektor jasa dan perdagangan tersebut merupakan potensi paling besar bagi kegiatan investasi di Kota Pekalongan. Upaya tersebut dilakukan dengan harapan mampu meningkatkan perekonomian daerah. Terlebih adanya dukungan kebijakan pemerintah yang pro investasi, dengan pelayanan perizinan yang baik.
7
Khamdi, Muhammad. 2014. Dampak PLTU Batang: Bisnis Perhotelan di Pekalongan Tumbuh Pesat. Terarsip di http://semarang.bisnis.com/m/read/20141014/12/74270/bisnis -perhotelan-dipekalongan-tumbuh-pesat diakses pada 1 Maret 2015, 11.39 WIB. 8 http://idcall.co.id/general/kota-pekalongan/ diakses pada 8 Februari 2015, 10.21 WIB
4
Dalam
upaya
menarik
investasi,
tentunya
pemerintah
perlu
mempersiapkan segala sesuatunya kepada investor untuk menanamkan modal di daerahnya. Komunikasi menjadi unsur yang sangat penting dalam hal ini untuk mendukung proses penawaran atau pemasaran yang efektif. Proses komunikasi melibatkan pemerintah sebagai komunikator dan investor sebagai komunikan. Keberhasilan pemerintah dalam menjual potensi daerah ditentukan oleh pesan yang disampaikan kepada investor, serta bagaimana investor memahami pesan tersebut. Menyadari bahwa investasi merupakan faktor yang penting bagi perekonomian daerah, maka dalam hal ini peranan investor relations
menjadi
sangat
penting
untuk
mendukung
pertumbuhan
perekonomian di Kota Pekalongan. Investor relations dalam sebuah organisasi bertugas untuk menyediakan informasi kepada investor dan membangun hubungan saling menguntungkan. Fungsi investor relations dituntut untuk memahami dan responsif terhadap kebutuhan perusahaan dan investor. Pada dasarnya, tujuan dari investor relations sendiri yaitu untuk menarik, merawat, dan mempertahankan investor agar tetap menanamkan modalnya. Maka tidak menutup kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi investor relations. Dalam menjalankan fungsi investor relations, tentunya diperlukan strategi khusus untuk melakukan pendekatan kepada para investor. Upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam menarik investor dilakukan melalui tiga hal pokok, yakni pembentukan kesan positif, pemanfaatan peluang, dan pelayanan investasi. Melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T), segala fungsi kewenangan di bidang penanaman modal dan perizinan di Kota Pekalongan dikelola.BPMP2T Kota Pekalongan merupakan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang menangani urusan wajib penanaman modal. Sebagai bagian dari SKPD Kota Pekalongan, BPMP2T memiliki tiga tugas utama yang dijalankannya terkait urusan penanaman modal, yaitu promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, serta pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal.
5
Selain bertugas untuk mempromosikan potensi investasi di Kota Pekalongan, BPMP2T juga menangani investor yang sudah masuk ke Kota Pekalongan. Berdasarkan data realisasi investasi Kota Pekalongan, pada Maret 2015 jumlah perusahaan yang melakukan investasi tercatat sebanyak 37 unit usaha yang berasal dari sektor perdagangan sebanyak 25 perusahaan, sektor jasa sebanyak 10 perusahaan, dan 2 perusahaan berasal dari sektor industri lainnya. Seluruh investor yang berinvestasi dengan melakukan usaha di Kota Pekalongan tersebut ditangani langsung oleh BPMP2T Kota Pekalongan. 9 Maksud dari keberadaan BPMP2T Kota Pekalongan sendiri adalah untuk meningkatkan pelayanan prima dan mendukung berkembangnya investasi di Kota Pekalongan. Dalam konteks investor relations, BPMP2T bertanggung jawab untuk memberi pelayanan investasi dan menjalin relasi dengan para investor. Melihat upaya yang dilakukan pemerintah dalam menarik minat investor, maka penelitian ini menjadi menarik untuk melihat strategiinvestor relations yang dilakukan BPMP2T sebagai pemegang kewenangan dalam bidang investasi di Kota Pekalongan. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana strategiinvestor relations pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Pekalongan?
C. Tujuan Penelitian -
Untuk mengetahui strategiinvestor relations pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Pekalongan.
-
Untuk menganalisis strategiinvestor relations pada pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Pekalongan.
9
Terarsip dalam Laporan Realisasi Investasi Kota Pekalongan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Pekalongan bulan Maret 2015
6
D. Manfaat Penelitian -
Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai strategiinvestor relations pemerintah daerah.
-
Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian mengenai strategi investor relations di masa yang akan datang.
E. Kerangka Pe mikiran 1. Investor Relations Hubungan baik antara suatu perusahaan atau organisasi dengan publik sangatlah penting demi tercapainya tujuan dari perusahaan itu sendiri. Oleh karenanya, setiap perusahaan membutuhkan pihak-pihak yang berkompeten dalam hal komunikasi dan mengelola hubungan dengan para publiknya. Investor atau pemegang saham merupakan salah satu publik yang perlu diberi fokus perhatian lebih oleh perusahaan. Setiap perusahaan tentunya saling berkompetisi menarik investor untuk menanamkan modalnya. Dalam hal ini, hubungan investor (investor relations) memiliki peranan yang penting bagi setiap perusahaan. Investor relations merupakan bagian yang mewakili perusahaan terhadap publik yang dalam hal ini adalah para investor. Menurut Cutlip, Center, dan Broom, investor relations adalah bagian khusus dari public relations dalam perusahaan korporat yang membangun dan mengelola hubungan saling menguntungkan dengan pemegang saham dan pihak-pihak lain dalam lingkungan keuangan demi memaksimalkan nilai pasar. 10 Melalui definisi investor relations yang dikemukakan oleh Cutlip, dapat dipahami bahwa investor relations merupakan sebuah bagian dalam manajemen perusahaan yang bertugas mengelola komunikasi perusahaan dengan investor, dimana komunikasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan. Investor relations memiliki peran untuk membuat pemegang saham selalu mendapatkan informasi dan bersikap 10
Cutlip, Scott M, Allen H. Center, & Glen M. Broom. Effective Public Relations. (Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia, 2006) hal. 12
7
loyal kepada perusahaan. Demi memaksimalkan nilai pasar, investor relations harus mampu menciptakan dan meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap perusahaan. Definisi lain dari investor relations juga dikemukakan oleh National Investor Relations Institute (NIRI), yaitu: “A strategic management responsibility that integrates finance, communication, marketing and securities law compliance to enable the most effective two-way communication between a company, the financial community, and other constituencies, which ultimately contributes to a company’s securities achieving fair valuation”. 11 Investor relations diberi label sebagai aktivitas pemasaran dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang akurat dari perusahaan agar memberi efek yang positif terhadap nilai perusahaan. Konteks pemasaran dalam definisi investor relations yang dikemukakan NIRI yaitu lebih kepada proses identifikasi pihak-pihak yang menjadi target yang mungkin tertarik untuk melakukan investasi. Investor relations dalam hal ini berperan untuk memberi informasi atau pemahaman kepada mereka mengenai nilai saham dan potensi nilai perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar pihak-pihak tersebut dapat mengambil keputusan investasi berdasarkan informasi yang diperoleh. Melalui kedua definisi tersebut, dapat ditarik gambaran bahwa investor relations merupakan penggabungan disiplin keuangan, fungsi komunikasi, serta hukum untuk membangun dan memelihara hubungan antara perusahaan dan para investor. Dalam hal ini yang ditekankan bukan hanya komunikasi, tetapi komunikasi dua arah antara pihak-pihak terkait dengan praktik investor relations tersebut. Investor relations membuat perusahaan lebih terkoordinir dan mempermudah mencapai tujuan yang ingin dicapai. Selain definisi investor relations, perlu dipahami juga tujuan dari investor relations itu sendiri. Charles D. Ellis menjelaskan tujuan dari investor relations yaitu:
11
Inoue, Kunio. TheRole of Communication in Investo r Relations Practice. Studi Manajemen. Nomor 74. November 2009. Hal. 64
8
“Help[ing] a well managed company gain appropriate recognition and credibility within the business community for its capabilities and longer-term prospects [and to] help corporate executives to fulfil their fiduciary responsibility to ensure that investors who are selling [...] or buying know they are able to do so at proces that fairly and reasonably reflect true value.”12 Investor relations berujung pada pencapaian tujuan untuk memastikan nilai pasar yang baik terhadap perusahaan. Investor relations difungsikan untuk menanam kepercayaan terhadap investor. Marcus dan Wallace turut berpendapat: “The nature of the role of investor relations has evolved through three phases. Initially there was a role of simple communication of the company’s actions, then this developed into an increasing focus on the financial function and financial results and, finally, in more advanced companies, there is a trend towards active marketing, in order to encourage investors to buy or hold the company’s stock as well as to ensure that firms are fairly valued.”13 Dapat dikatakan jika investor relations merupakan suatu kegiatan yang cukup rumit, karena memerlukan tingkat komunikasi yang intensif dengan jangkauan yang luas. Proses komunikasi dalam hal ini terjadi antara analisis, broker, investor, bankir investasi, lembaga pemeringkat kredit, dan dewan direksi. Jangkauan komunikasi yang luas membuat diperlukannya keahlian dalam memproduksi berbagai dokumen tertulis, mengelola situs website, membuat press release, konferensi, road show, dan dalam mengadakan pertemuan-pertemuan. Globalisasi menuntut semuanya untuk serba cepat, termasuk perusahaan untuk tidak hanya tinggal diam menunggu investor datang kepada mereka. Perlu dilakukan proses pengkomunikasian informasi mengenai perusahaan, berusaha menarik perhatian, meyakinkan, dan mempertahankan minat investor terhadap perusahaan. Seperti yang dijelaskan oleh Laskin bahwa investor relations merupakan aktivitas strategis, dimanainvestor relations officer tidak 12
Hockerts, Kai & Lance Moir. Communicating Corpora te Responsibility to Investors: Th e Changing Role of The Investor Relations Function. Journal of Bussiness Etchics. Vol. 54. No. 1. Juni 2004. Hal. 87 13 Ibid
9
hanya menunggu shareholders menghubungi dan menanggapinya, namun investor relations harus memiliki rencana kegiatan. 14 Seluruh hal tersebut merupakan tanggung jawab dari investor relations. Investor relations perlu menyiapkan berbagai macam hal yang dapat menjadi alat ketika mendekatkan diri dan menjalin hubungan dengan investor. Investor relations merupakan representasi dari perusahaan di mata investor, oleh karenanya investor relations harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan sangat baik. Nilai dari investor relations adalah ketika dipikirkan, direncanakan, dan dilaksanakan sebagai fungsi strategis yang penting. Investor relations sebagai fungsi strategis, berarti menggunakannya untuk membantu mengembangkan program strategis, mendukung dalam proses pembuatan keputusan penting, dan memastikan bahwa konstituen kunci memahami dan menerima tindakan manajemen untuk pertumbuhan perusahaan. 15 Investor relations harus menjadi proses yang berkelanjutan, oleh karenanya waktu menjadi unsur yang penting dalam membangun kepercayaan. Investor
relations sendiri memiliki beberapa
fungsi inti dalam
pelaksanaannya, yaitu untuk mengembangkan strategi dan menerapkan inisiatif investor relations yang menargetkan dan menarik investor baru jangka panjang, membuat inisiatif untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan dampak positif harga saham, memperkuat identitas perusahaan yang menguntungkan di pasar keuangan dan media bisnis, menjaga kontak dengan analis keuangan melalui pertemuan pribadi/kelompok, konferensi, studi persepsi, pertanyaan, dan analisis umpan balik. 16 Fungsi inti dari investor relations lebih lanjut yaitu menulis dan mendistribusikan laporan keuangan triwulan serta rilis berita, melakukan pertemuan dengan investor, mengkoordinasikan sumber laporan keuangan 14
Laskin, Alexander V. Investor Relations dalam Heath, Robert L. Hanbook of Public Relations. (London: SAGE Publications, 2010) hal. 611 15 Nasdaq. The Strategy and Practice of Investo r Relations. (New York: The Nasdaq Stock Market, 2001) hal. 31 16 http://www.pex.ps/PSEWEBSite/publications/IRenglish-web.pdf diakses pada 13 Januari 2015, 11.23 WIB
10
internal agar bermakna interpretasi data, bermitra dengan kelompok keuangan internal pada keterbukaan isu. Selain itu, investor relations berfungsi untuk memastikan citra perusahaan yang konsisten untuk komunikasi internal dan eksternal, dan terakhir yaitu meningkatkan dan memperluas kehadiran investor pada website perusahaan. 17 2. Strategi Investor Relations Sama halnya dengan public relations, esensi paling penting pada investor relations adalah informasi. Pihak-pihak yang mengurusi masalah investor relations perlu memiliki kepekaan terhadap apa saja yang berhubungan dengan perusahaan, baik itu internal maupun eksternal. Kepekaan ini diperlukan untuk menghindari isu negatif maupun meminimalisir kesalahan yang dapat terjadi terhadap perusahaan. Dalam pelaksanaan investor relations, diperlukan strategi khusus untuk menjalin hubungan dengan para investor. Strategi didefinisikan oleh Cutlip, Center, dan Broom sebagai penentuan tujuan dan sasaran dasar jangka panjang suatu perusahaan, pengambilan rangkaian tindakan, dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai cita-cita perusahaan. 18 Strategi dalam hal ini biasanya mengacu kepada konsep, pendekatan atau rencana umum program yang didesain guna mencapai tujuan. Strategi ini diperlukan untuk menentukan saluran komunikasi yang akan digunakan untuk menjalin relasi dengan investor. Menentukan siapa investor dalam hal ini menjadi penting untuk mengetahui bagaimana menjalin relasi dengan mereka. Strategi investor relations dipetakan oleh Argenti ke dalam sebuah investor relations framework seperti berikut:
17 18
Ibid Cutlip, Scott M, Allen H. Center, & Glen M. Broom. Op. Cit. Hal. 292
11
Bagan 1.1 Investor Relations Framework 19 Melalui investor relations framework, Argenti membagi tipe investor ke dalam dua kategori, yaitu institutional investors dan individual investors. Institutional investors adalah suatu lembaga yang biasanya merupakan perusahaan, bank, atau lembaga penyimpanan dana. Sedangkan individual investorsmerupakan perorangan yang aktif melakukan investasi. Secara umum, perbedaan antara institutional investors dan individual investors digambarkan melalui tabel berikut 20 :
19
Argenti, Paul A. Corporate Communica tions. (New York: McGraw Hil, 2003) hal. 148 Manurung, Adler Haymans. Berinvestasi dan Perlindungan Investo r di Pasar Modal. Perbanas Quarterly Review. Vol. 2. No. 1. Maret 2009. Hal. 22 melalui http://perbanasinstitute.ac.id/attachments/article/623/berinvestasi-ahm.PDFdiakses pada 18 Februari 2015, 20.32 WIB 20
12
Karakteristik
Individu
Institusi
Resiko
Kerugian uang
Simpangan baku
Kategori
Psychographics
Karakter investasi
Tujuan asset
Life-cycle
Asset dan hutang
Keputusan
Keputusan sendiri
Keputusan tim
Pajak
Pajak final
Bebas pajak
Tabel 1.1Perbedaan Investor Individu dan Institusi Setelah mengidentifikasi siapa saja yang menjadi target investor, hal selanjutnya yang perlu dipertimbangkan yaitu mengenai upaya berkomunikasi dengan para investor. Setiap investor memerlukan pendekatan yang berbedabeda, sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Melalui investor relations framework, Argenti memberi pemahaman bahwa dalam melakukan pendekatan dengan investor, proses komunikasi dapat dilakukan secara langsung maupun melalui perantara. Berkomunikasi secara langsung dengan investor merupakan sebuah proses komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa bantuan perantara. Proses komunikasi ini dilakukan dengan harapan mampu menghasilkan feedback. Sebagaimana tugas inti dari investor relations yakni berpusat pada komunikasi antara perusahaan dengan invesor, maka diperlukan suatu upaya untuk menjalin
proses
komunikasi
tersebut.
Bragg
mengemukakan
upaya
berkomunikasi dengan investor yang dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu basic, intermediate, dan advanced. Kategori basic dalam hal ini meliputi21: a. Annual report Investor relations diaharapkan mampu mengelola laporan tahunan yang menunjukkan
hasil perusahaan selama setahun
terakhir,
serta
menjelaskan tujuan dan prospek di masa depan kepada para investor.
21
Bragg, Steven M. Running an Effective Inv esto r Relations Department: A Co mprehensive Guide . (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2010) hal. 4
13
b. Annual meeting Investor relations bertanggung jawab untuk mengatur pertemuan tahunan para pemegang saham, dimana dalam pertemuan tersebut akan dipilih seorang dewan direksi. c. Proxy Soliciation Investor relations bertanggung jawab untuk mengeluarkan permohonan proxy tahunan. Proxy merupakan dokumen yang berisi informasi penting mengenai masalah perusahaan yang akan dibahas dalam pertemuan tahunan. Dalam hal ini termasuk pemilihan dewan direksi, pengesahan akuntan independen, rencana perusahaan, dan proposal pemegang saham. Alat-alat dalam kategori basic tersebut hanya mampu mencapai level komunikasi paling sederhana. Dengan demikian, investor relations perlu menggunakan alat tambahan dalam kategori intermediate untuk menjangkau investor lebih luas 22 : a. Press release Press release merupakan ringkasan singkat informasi mengenai acara utama perusahaan, seperti akuisisi atau award kontrak utama. Press release ini didistribusikan melalui siaran pers. b. Website Investor relations perlu memberikan informasi yang berkualitas kepada investor melalui website. Website dapat menjadi sumber informasi utama bagi para investor apabila konten website dikelola dengan baik. c. Fact sheet Fact sheet berisikan daftar fakta penting tentang perusahaan, termasuk customer, manajer, siaran pers terbaru, dan misi dari perusahaan. Fact sheet ini biasanya menjadi salah satu konten pada situs website perusahaan dan juga sebagai sebuah dokumen berguna untuk dibawa saat pertemuan eksternal. 22
Ibid
14
d. Reports Reports dalam hal ini meliputi pemberitahuan produk baru, laporan hasil produk, laporan berkala manajemen, dan laporan hasil laba. e. Speech transcipts Staf investor relations bertanggung jawab untuk merekam lalu memposting transkip pidato utama dari petugas perusahaan. f. Advertising Iklan mampu memperkenalkan sebuah perusahaan kepada calon investor. Namun hal ini tidak menjadi alat yang efektif bagi perusahaan-perusahaan kecil dengan anggaran investor relations yang terbatas. Alat-alat dalam level intermediate dirancang untuk menghadirkan informasi- informasi baru bagi komunitas investasi. Namun, tingkat aktivitas tambahan diperlukan untuk membawa perusahaan berhadapan dengan investor dan analis. Advanced merupakan kategori lanjutan untuk menarik minat investor dengan cara yang lebih aktif, berikut adalah alat-alat yang tergolong dalam kategori advanced23: a. Road show Road show biasanya melibatkan pejabat-pejabat penting yang berkaitan dengan investasi untuk menghasilkan pertemuan terbaik dengan investor. b. Conference calls Selama conference calls berlangsung, biasanya pihak perusahaan membahas laporan triwulan, selanjutnya terdapat beberapa waktu untuk sesi tanya jawab. c. Investor day Investor day merupakan acara formal perusahaan yang mengundang para investor dan analis. Dalam acara tersebut, biasanya terdapat presentasi dari manajer perusahaan. 23
Ibid hal. 5
15
Para investor biasanya mempelajari dan menggali informasi lebih mengenai perusahaan melalui sumber-sumber lain sebelum mereka melakukan investasi.
Sumber
informasi
tersebut
merupakan
sebuah
perantara
(intermediaries) yang menghubungkan perusahaan dan investor, perantara tersebut biasanya terdiri dari analis, media, dan agen pemberi peringkat24 . Ketiga perantara tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu menghubungkan fungsi investor relations dengan investor. Dalam hal ini, peran investor relations menjadi penting untuk menanamkan kepercayaan terhadap investor melalui perantara. Berikut merupakan penjelasan mengenai perantara yang dikemukakan oleh Argenti dalam investor relations framework: a. Analis Analis merupakan sebuah perantara yang memiliki fungsi untuk menemukan fakta, memberikan pertimbangan terhadap manfaat jaminan, dan
mengupas
praktik-praktik
finansial dan
berbagai kebijakan
perusahaan. Para analis biasanya mencari informasi perusahaan mengenai penjualan, keuntungan, biaya, penghasilan, penelitian, perkembangan harga, rencana-rencana mendatang, dan
lain sebagainya. 25Investor
relations dalam hal ini bertanggung jawab untuk menyajikan informasi mengenai operasi dan prospek perusahaan kepada analis. Rekomendasi dari analis memiliki bobot yang penting, hal ini dikarenakan rekomendasi tersebut mampu mempengaruhi investor dalam membuat keputusan investasi. Menurut Argenti, fungsi invetsor relations biasanya berhubungan dengan analis “buy-side” dan analis “sell-side”. Analis “buy-side” biasanya bekerja untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam manajemen keuangan (reksa dana atau dana pensiun) dan perusahaan riset untuk portofolio investasi lembaga mereka sendiri. Analis “buy-side” berada pada kelompok konstituen institutional investors, bukan perantara. Mereka menampilkan analisis hak milik, meliputi kunjungan-kunjungan 24
Argenti, Op. Cit. Hal. 150 Moore, Frazier. Humas: Membangun Citra dengan Komunikasi. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005) hal. 363 25
16
perusahaan dan ulasan mengenai keadaan finansial perusahaan. Sedangkan analis “sell-side” menangani saham di dalam industri- industri tertentu dan menghasilkan laporan-laporan riset yang menawarkan rekomendasi “buy” atau “sell”. 26
b. Media Media
memiliki
kekuatan
dalam
investor
relations
untuk
mempengaruhi investor dalam membuat keputusan. Media yang dalam hal ini berupa cetak, siaran, atau online, mampu memainkan peranan penting dengan mendefinisikan reputasi perusahaan. 27 Media mampu menjadi saluran komunikasi yang memberikan informasi kepada investor. Publisitas mengenai potensi dan iklim investasi diperlukan oleh suatu perusahaan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Media memegang peranan yang kuat dalam investor relations, terlebih dalam hal pemberian informasi mengenai potensi investasi. Hubungan media yang kuat dan dikoordinir dengan baik akan menguntungkan bagi upaya investor relations sebuah perusahaan dengan memaksimalkan akses ke media, serta memastikan konsistensi pesan yang dikirimkan ke media. 28
c. Agen pemberi peringkat Agen pemberi peringkat menganalisis perusahaan dengan cara yang hampir sama dengan analis, namun dengan fokus yang lebih spesifik yakni pada
kelayakan
kredit
perusahaan.
Penilaian
yang
ditetapkan
mencerminkan pengukuran atas kemampuan perusahaan membayar obligasi-obligasi hutangnya. Agen pemberi peringkat tidak hanya memberikan penilaian untuk perusahaan, tetapi juga untuk negara. Penilaian tertinggi bagi perusahaan atau negara diberi peringkat
26
Argenti, Op. Cit. Hal. 151 http://www.pex.ps/PSEWEBSite/publications/IRenglish-web.pdf diakses pada 19 Februari 2015, 14.25 WIB 28 Argenti, Loc. Cit. 27
17
“investment grade”29 . Penilaian semacam itu membuat perusahaan terus berupaya mempertahankan ”investment grade” untuk menarik investor. Investor bergerak aktif dalam menggali informasi mengenai perusahaan, oleh karenanya, perusahaan perlu menjalin hubungaan baik dengan para perantara. Analis, media, dan agen pemberi peringkat merupakan perantara yang memiliki peranan dalam investor relations framework. Pihak-pihak tersebut mampu mempengaruhi para investor dalam membuat keputusan terkait investasi. Menurut Argenti, komunikasi dengan konstituen tersebut dapat memengaruhi stock price, cost of capital, ruputation, dan volatility. Adanya perantara tersebut merupakan bentuk bahwa proses pendekatan atau komunikasi antara perusahaan dan investor dapat dilakukan secara tidak langsung. 3. Badan dalam Peme rintah Daerah Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh lembaga- lembaga negara yang saling berhubungan satu sama lain sesuai dengan kedudukan, peran, kewenangan, dan tanggung jawabnya masing- masing. Lembaga- lembaga pemerintah ini pun telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Pemerintah tersebut dapat dipahami bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 30 Perangkat daerah sendiri merupakan organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Seluruh urusan pemerintah daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah 29
Investment g rade merupakan sebuah peringkat atau rating yang menunjukkan rendahnya hutang dan resiko pemerintah atau perusahaan, sehingga memiliki tingkat kepercayaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. 30 PP Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah melalui http://www.minerba.esdm.go.id/library/sijh/PP4107_OrgPerda.pdf diakses pada 22 Januari 2015, 10.08 WIB
18
(SKPD). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Secara umum, SKPD bertugas membantu dalam hal penyusunan kebijakan, koordinasi, serta pelaksanaan kebijakan yang menjadi urusan daerah. Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah. 31 Perangkat daerah yang termasuk ke dalam SKPD ini meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup tugasnya. Lembaga teknis daerah memiliki fungsi dalam perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dan fungsi dalam pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. 32 Lembaga teknis daerah dapat berupa badan atau kantor yang dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah. Badan dalam pemerintah daerah tersebut dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, sertafungsi lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Fungsi badan sebagai lembaga teknis daerah adalah melakukan koordinasi dan perumusan kebijakan, pelaksanaan, serta fungsi pelayanan masyarakat. 33 Contoh badan dalam pemerintah daerah tersebut seperti Badan Penelitan dan Pengembangan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan lain sebagainya. Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan. Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib 31
Bratakusumah, Deddy Supriady & Dadang Solihin. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004) hal. 18 32 Nurcholis, Hanif. Teori dan Praktik Pemerin tahan dan Otonomi Daerah. (Jakarta: Grasindo, 2007) hal. 231 33 Ibid
19
terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan, dan sebagainya. Sedangkan urusan yang bersifat pilihan merupakan urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan. Dalam hal ini yang terkait urusan pilihan yaitu upaya pengembangan potensi unggulan yang menjadi kekhasan daerah. 34 Urusan pemerintah yang bersifat wajib diselenggarakan oleh seluruh provinsi dan kota/kabupaten, sedangkan urusan yang bersifat pilihan hanya diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masingmasing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penentuan urusan pilihan tersebut ditetapkan oleh pemerintah daerah sendiri. Dalam melaksanakan urusan wajib dan pilihan, pemerintah daerah harus memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Disinilah peran SKPD dibutuhkan, yaitu untuk menyelenggarakan urusan wajib maupun urusan pilihan pemerintah daerah. Pemerintah dalam hal ini memiliki kekuasaan, fungsi, kewenangan, serta tugas yang harus dijalankan dalam rangka
melaksanaan
penyelenggaraan
pemerintahan.
Urusan-urusan
pemerintah daerah dijabarkan dalam uraian tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh SKPD sehari- hari. Tugas pokok dan fungsi SKPD sangat penting artinya dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Suatu badan sebagai salah satu bentuk dari SKPD tentunya juga memiliki tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan sehari- hari. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai bagian dari SKPD tentunya memiliki tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakannya, tugas pokok dan fungsi tersebut meliputi promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, serta pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal. 35 34
Hardaniati, Susi Diah. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dalam Prog ram dan Kegiatan Sekretaria t Daerah. Arena Hukum. Vol. 6. No. 3. Desember 2012. Hal. 219. 35 http://oss.pekalongankota.go.id/index.php/id/tentang/tugas -dan-fungsidiakses pada 28 Februari 2015, 15.53 WIB.
20
Urusan wajib dan
urusan pilihan memang
menjadi dasar bagi
pembentukan kelembagaan organisasi perangkat daerah, berikut tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh suatu SKPD. 36 Tugas pokok dan fungsi tersebut dimanfaatkan sebagai panduan bagi suatu badan, namun SKPD yang dalam hal ini berbentuk badan juga perlu melakukan inovasi-inovasi sehingga
mampu
mengikuti tuntutan
peningkatan
pelayanan
kepada
masyarakat. 4. Investasi pada Pe merintah Daerah Otonomi daerah telah memberikan porsi kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah, termasuk dalam pengelolaan penanaman modal. Dalam konteks ini, secara ideal otonomi daerah akan menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penerapan otonomi daerah yang memberikan prospek bagi aktivitas investasi di daerah ini kemudian akan berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan. Modal yang ditanamkan oleh investor akan mendorong keanekaragaman produksi dan bentuk kegiatan ekonomi daerah, kemudian akan terbuka banyak alternatif lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja, sehingga terjadi percepatan pembangunan ekonomi daerah yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menarik investasi ke daerah, langkah utama yang perlu diperhatikan adalah kesiapan semua sumber daya yang akan meningkatkan daya tarik daerah bagi para investor. Chalid menyebutkan faktor-faktor yang menjadi parameter daya tarik bagi para investor untuk menanamkan modal di daerah, meliputi37 : a. Tinggi rendahnya beban investasi terkait erat dengan masalah efektifitas dan efisiensi prosedur perjanjian b. Peraturan daerah terkait dengan pungutan daerah dalam pajak dan retribusi 36
Hardaniati, Loc. Cit. Chalid, Pheni. Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi: Tantangan dan Hamba tan. (Jakarta: Kemitraan, 2005) hal. 109 37
21
c. Rendahnya tingkat korupsi d. Infrastruktur e. Perizinan dan kepastian hukum atas hak guna tanah f. Kepastian atas peraturan ketenagakerjaan. Diperlukan suatu iklim investasi yang ramah bagi investor (business friendly), karena dengan begitu akan mampu menarik investor dari dalam maupun luar negeri untuk masuk ke suatu daerah. Hasil Survei KPPOD38 bekerja sama dengan Asia Foundation dan USAID memperlihatkan bahwa faktor- faktor institusional yang menentukan daya tarik investasi di daerah yaitu: a) kepastian hukum yang meliputi penegakan hukum, konsistensi peraturan, pungli di luar birokrasi, hubungan eksekutif- legislatif; b) keuangan daerah yang meliputi anggaran pembangunan dan rasio pajak-retribusi; c) aparatur, meliputi penggunaan wewenang dan pelayanan birokrasi; d) perda. 39 Dalam konteks investasi, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai koordinator, fasilitator, dan stimulator. Pemerintah daerah dituntut untuk membuat kebijakan-kebijakan yang menarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk lebih pro aktif dan kreatif dalam memberikan pelayanan investasi kepada para investor. Pemerintah perlu meningkatkan daya tarik dan produk unggulan daerahnya. Dinamika yang terjadi dalam arus investasi melibatkan proses komunikasi antara
pemerintah
daerah
dan
investor.
Pemerintah
daerah
harus
mempersiapkan kebutuhan akan informasi yang diinginkan investor. Informasi yang dibutuhkan investor pada umumnya berupa kebutuhan investasi di suatu daerah, kebijakan investasi, potensi yang dimiliki, peluang usaha, sumber dan proyek investasi, serta contoh proyek yang ada di suatu daerah.
38
KPPOD adalah Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang menaruh fokus pada segala hal terkait kebijakan dan pelayanan publik di bidang ekonomi dan kebijakan desentralisasi/otonomi daerah secara umum. 39 Chalid, Pheni. Op. Cit. hal. 128
22
Upaya
promosi
yang
dilakukan
pemerintah
daerah
antara
lain
mengidentifikasi potensi daerah dan menuangkannya ke dalam profil potensi daerah. Profil potensi daerah berisi tentang informasi peluang usaha yang layak bagi investor. Profil potensi daerah ini dimaksudkan agar investor dapat lebih cepat dalam menangkap peluang dan mengambil keputusan untuk berinvestasi. Pemilihan potensi daerah tersebut dibagi dalam tiga sektor, yaitu primer (perkebunan, pertanian, dan perikanan), sekunder (pengolahan dan industri), serta sektor tersier (perdagangan, jasa, hotel, dan sebagainya). 40 Kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri kemudian berdampak pada perubahan paradigma pemerintah daerah. Paradigma pemerintah yang birokratis bergeser menjadi paradigma pemerintahan wirausaha. Paradigma semacam ini disebut dengan reinventing government yang berarti mentransformasikan semangat wirausaha ke dalam sektor publik (mewirausahakan birokrasi). Osborne dan Gaebler menyebutkan sepuluh ciri dari reinventing government, yaitu41: a. Pemerintahan katalis: pemerintah lebih diharapkan berperan sebagai katalisator dan bukan sebagai pemain di pasar. Pemerintah lebih banyak mengarahkan, bukan melayani secara langsung. b. Pemerintahan milik masyarakat: pemerintah diharapkan memberikan sebagian wewenangnya kepada lembaga- lembaga sosial ekonomi untuk menjalankan kehidupan ekonomi dan sosial di daerahnya. c. Pemerintah yang kompetitif: pemerintah diharapkan menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan. Keuntungan yang nyata dari kompetisi adalah efisiensi dan menghasilkan pendapatan lebih banyak. d. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi: kegiatan pemerintahan tidak lagi digerakkan oleh peraturan namun pada misi yang hendak dicapai. e. Pemerintahan yang berorientasi hasil: pemerintah membiayai outcome dan bukan output. 40
___. Strategi Pengembangan Potensi Ekono mi Daerah. Terarsip di http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/171-mei-2012/1414-srategi-pengembanganpotensi-ekonomi-daerah.html diakses pada 10 Januari 2015, 15.37 WIB. 41 Nurcholis, Hanif. Op. Cit. hal. 301
23
f. Pemerintahan yang berorientasi pelanggan: pemerintah lebih memenuhi kebutuhan pelanggan dan bukan birokrasi. g. Pemerintahan wirausaha: menghasilkan ketimbang membelanjakan. Pemerintah memberi dorongan kepada setiap aparaturnya untuk menghasilkan dan tidak semata- mata menghabiskan anggaran. h. Pemerintah antisipatif: mencegah daripada mengobati. Pemerintah harus mampu mengantisipasi kondisi di masa depan dan bukan menunggu apa yang akan terjadi. i. Pemerintahan
desentralisasi:
pemerintah
mendesentralisasikan
organisasi publik ke dalam manajemen partisipatif. j. Pemerintahan berorientasi pasar: mendongkrak perubahan melalui pasar. Adanya paradigma
tersebut
menuntun pemerintah daerah
untuk
menawarkan potensi daerahnya secara lebih baik ke pasar. Pemerintah daerah dengan demikian harus lebih memahami karakteristik pasar. Lebih lanjut Osborne dan Gaebler mengemukakan bahwa ada enam unsur pasar, yaitu penawaran, permintaan, aksebilitas, informasi, peraturan, dan penjagaan. Investasi dalam bentuk penyertaan modal atau pemanfaatan aset dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Investasi meupakan kekuatan untuk meningkatkan pembangunan daerah, oleh karena itu memasarkan potensi daerah kepada investor harus dilakukan dengan strategi yang tepat. Pergeseran paradigma pemerintahan yang telah terjadi membuat pemerintah beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif, dimana pemerintah dituntut untuk menawarkan potensi daerahnya dengan lebih baik. Melihat kondisi tersebut, disinilah fungsiinvestor relations dapat dilakukan. Selayaknya perusahaan, pemerintah juga merupakan sebuah sistem yang melakukan kegiatan menarik investasi. Keadaan pasar yang semakin kompetitif membuat pemerintah tidak dapat hanya berpangku tangan menunggu kedatangan para investor, namun pemerintah harus melakukan
24
usaha- usaha pendekatan kepada investor agar menanamkan modalnya di daerah. Dalam hal ini pemerintah harus mampu menawarkan potensi daerahnya, dengan harapan akan diminati oleh para investor. Selanjutnya pemerintah juga harus jeli dalam mensegmentasi pasar, apakah investor yang disasarnya memiliki daya beli dan apakah memiliki keinginan untuk menggunakan daya beli tersebut. Hal penting lainnya yaitu aksesbilitas, dimana potensi yang dijual harus mudah dijangkau oleh investor, informasi mengenai produk yang ditawarkan, rencana investasi yang dilakukan mengenai keuntungan yang didapatkan, jaminan kepastian usaha, SDA, SDM, dan dukungan pemerintah setempat. Pemerintah daerah sebagai sebuah sistem yang turut melaksanakan kegiatan investasi juga dihadapkan pada tantangan untuk mepertahankan investasi yang sudah ada.Kegiatan mempertahankan investor atau penanam modal menjadi agenda penting bagi suatu pemerintah daerah, pemerintah daerah dalam hal ini perlu menjalin hubungan baik dengan para penanam modal tersebut. Pemerintah daerah perlu mengelola komunikasi dengan para penanam modal, dimana komunikasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan. Peran investor relations dalam hal ini sangatlah dibutuhkan untuk membantu pemerintah dalam mengkomunikasikan potensi dan peluang investasi pada suatu daerah kepada investor dan juga mengelola hubungan dengan investor. Dalam pelakasanaan programnya, investor relations pada pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan para investor tentang segala hal yang berkaitan dengan masalah investasi daerah. Informasi- informasi tersebut biasanya meliputi ekonomi, politik dan pemerintahan, sosial, pasar, persaingan, serta kondisi geografi.
25
F. Kerangka Konsep Selayaknya perusahaan, pemerintah daerah juga merupakan sebuah sistem yang melakukan kegiatan sebagai upaya untuk menarik investasi, oleh karenanya fungsi investor relations juga perlu dimiliki oleh pemerintah daerah. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka fungsi dari investor relations yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah fungsi yang menjalin hubungan dengan para investor pada level institusi pemerintah daerah. Institusi pemerintah daerah yang dimaksud yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Pekalongan. Penelitian ini akan melihat strategi investor relations yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Pekalongan dalam menarik minat dan mempertahankan investor. Strategi investor relations pada perusahaan diadopsi oleh pemerintah daerah untuk menggambarkan strategi investor relations pada BPMP2T Kota Pekalongan. Konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu mengacu pada konsep strategi invetor relations melalui investor relations framework yang dikemukakan oleh Argenti (2003). Melalui konsep yang dikemukakan oleh Argenti (2003) tersebut, strategi investor relations akan dilihat melalui pembagian tipe investor, yaitu institutional investors dan individual investors. Dalam rangka menjalin hubungan dengan para investor, tentunya diperlukan pendekatan yang berbedabeda. Perbedaan tipe investor tersebut akan berpengaruh pada jenis saluran komunikasi yang digunakan dalam menjalin hubungan dengan investor. Hal selanjutnya yang akan dilakukan yaitu melihat saluran komunikasi yang digunakan untuk melakukan pendekatan dengan investor. Konsep saluran komunikasi dalam hal ini menggunakan konsep dari Bragg (2010), dimana upaya berkomunikasi dengan investor dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu basic, intermediate, dan advanced. Selanjutnya saluran komunikasi juga dilihat melalui perantara seperti yang dikemukakan oleh Argenti (2003), yakni analis, media, dan agen pemberi peringkat. Namun peneliti hanya akan melihat perantara media saja, dikarenakan analis dan agen pemberi peringkat hanya
26
dibutuhkan oleh perusahaan untuk memberikan penilaian tentang saham. Sehingga, media menjadi perantara yang akan dilihat dalam dinamika investor relations pada pemerintah daerah. Selanjutnya peneliti akan melihat bagaimana konsep strategi investor relations digunakan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari BPMP2T Kota Pekalongan, yaitu pada saat promosi penanaman modal, dimana pada saat promosi penanaman modal peneliti akan melihat bagaimana strategi investor relations yang dilakukan oleh BPMP2T Kota Pekalongan dalam menarik atau mempromosikan penanaman modal di Kota Pekalongan. Selanjutnya pada saat pelayanan perizinan serta pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal, dimana dalam hal ini peneliti akan melihat bagaimana strategi investor relations dilakukan dalam menangani para investor. Dalam hal ini akan dilihat bagaimana strategi investor relations digunakan dalam setiap tahapan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPMP2T Kota Pekalongan. Penjelasan di atas digunakan untuk mempermudah peneliti dalam memahami permasalahan dan menganilisis masalah yang diteliti. Melalui konsep tersebut, peneliti akan mampu memaparkan strategi investor relations pada BPMP2T Kota Pekalongan. Selanjutnya peneliti mencoba menjabarkan kerangka konsep tersebut ke dalam sebuah skema berikut ini:
27
Bagan 1.2 Kerangka Konsep Penelitian G. Metodologi Penelitian 1. Metode Penelitian Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif sebagai metodenya. Metode penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak pula menguji hipotesis atau membuat prediksi. 42 Metode ini tidak berusaha menjelaskan penyebab hubungan suatu variabel dengan variabel lain. Dengan kata lain, deskriptif merupakan metode yang menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta- fakta yang ditemukan. Melalui metode ini, peneliti mampu terjun langsung ke lapangan tanpa dibebani atau diarahkan oleh teori, bebas mengamati objek, menjelajah,
dan
menemukan
wawasan-wawasan
baru
selama
proses
penelitian. 43 42
Rakhmat, Jalaluddin. Metode Penelitian Komunikasi . (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009) hal. 24 43 Ibid hal. 26
28
Lebih lanjut Bungin menjelaskan bahwa metode deskriptif mampu menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi dan situasi yang timbul pada objek penelitian, kemudian menarik ke permukaan sebagai gambaran tentang kondisi atau situasi tertentu. 44 Pemilihan metode ini didasarkan pada pemikiran bahwa metode deskriptif mampu memaparkan mengenai berbagai pandangan, sikap, dan proses pembentukan fenomena serta permasalahannya berdasarkan pada perilaku para pelakunya yang kemudian digambarkan secara faktual. Sejalan dengan tujuan dari jenis penelitian ini, yaitu untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta- fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu, maka metode ini dirasa tepat digunakan dalam penelitian ini. Hal ini tentu saja sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana strategiinvestor relations pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Pekalongan. 2. Objek Penelitian Objek dalam penelitian ini yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Pekalongan, sebuah instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam bidang investasi di Kota Pekalongan. Dalam hal ini, peneliti akan melihat bagaimana strategi investor relations yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Pekalongan. 3. Teknik Pengumpulan Data a. Wawancara Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang mampu memberikan tingkat validitas yang tinggi. Wawancara dalam penlitian ini akan dilakukan secara mendalam (depth interview) dengan menggunakan interview guide, namun tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan
pertanyaan
tambahan
44
terkait
penelitian.
Wawancara
Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kualita tif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Raga m Varian Kontemporer. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) hal. 124
29
mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapat data yang lengkap dan mendalam. 45 b. Dokumen Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu merupakan datadata yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, seperti dokumen mengenai
sejarah,
aktivitas/program,
struktur
media
organisasi,
komunikasi
yang
strategi digunakan,
komunikasi, dan
lain
sebagainya. c. Observasi Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek penelitian di tempat berlangsungnya peristiwa sehingga peneliti berada bersama objek yang diselidikinya. 46 Observasi dilakukan terhadap segala hal yang menyangkut dengan strategi investor relations di BPMP2T Kota Pekalongan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat non partisipan, peneliti hanya mengamati kegiatan investor relations tanpa terlibat langsung di dalamnya. 4. Teknik Analisis Data Analisis data merupakan suatu proses menata, menstrukturkan, dan memaknai data yang tidak beraturan. Pada penelitian akan dilakukan analisis data secara kualitatif, data yang di dapatkan melalui wawancara, dokumen, dan observasi akan dianalisa berdasarkan atas kerangka pemikiran yang ada dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran tersebut merupakan rumusan desain awal yang merefleksikan serangkaian pertanyaan penelitian. Data-data tersebut selanjutnya akan dianalisis menggunakan teknik analisis interactive model Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari tiga 45
Kriyantono, Rachmat. Teknik Praktis Riset Komunikasi . (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2006) hal. 98 46 Nawawi, Hadari. Metode Penelitian Bidang Sosial. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998) hal. 73
30
komponen,
yaitu
reduksi
data,
penyajian
data,
dan
penarikan
kesimpulan. 47 Berikut ini merupakan tahapan-tahapan analisis dalam penelitian ini: a. Pengumpulan data Pada tahap ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data yang didapat melalui wawancara, dokumen, dan observasi. Peneliti akan mengumpulkan berbagai data mengenai strategi investor relations pada BPMP2T Kota Pekalongan. b. Reduksi data Reduksi dalam hal ini diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan membuang hal-hal yang dirasa tidak diperlukan. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. c. Penyajian data Pada tahap ini, peneliti akan
menyajikan data mengenai strategi
investor relations yang telah direduksi sebelumnya. Data akan disajikan dalam bentuk yang sistematis sehingga mudah dipahami. d. Penarikan kesimpulan Pada tahap ini peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang telah dilakukan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.
47
Pawito. Penelitian Komunikasi Kualitatif. (Yogyakarta: LKiS, 2007) hal. 104
31
