BAB I PENDAHULUAN. ekonomi. Aktivitas ekonomi adalah semua aspek atau kajian yang berhubungan

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam kehidupan, manusia selalu berhubungan erat dengan berbagai aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi adalah semua aspek atau kajian yang berhubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan serta roda pergerakan secara material. Namun demikian dalam kajian yang lebih luas, aktivitas ekonomi ini lantas memberikan relevansi yang kuat terhadap pola interaksi individu yang ada didalamnya. Sehingga secara singkat dalam implikasinya ekonomi membawa pada suatu kajian yang berhubungan dengan aktivitas manusia dalam upaya memenuhi dan mengorganisir berbagai kebutuhan hidupnya. Salah satu aktivitas ekonomi yang erat dengan kehidupan manusia adalah keberadaan pasar. Sejarah terbentuknya pasar melalui evolusi yang panjang, hal ini bermula dari upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Pada awalnya kebutuhan manusia masih terbatas pada masalah pangan saja, sehingga masih dapat dipenuhi sendiri dimana pertukaran barang hanya terbatas pada lingkungan disekitarnya. Pada tahap berikutnya, kebutuhan mulai berkembang, manusia mulai mengadakan pertukaran barang yang lebih luas lingkungannya dengan mencari atau menemui pihak-pihak yang saling membutuhkan. Selanjutnya tahapan tersebut mulai berkembang sejalan dengan intensitas kebutuhan manusia yang semakin kompleks,

Universitas Sumatera Utara

hal ini ditandai dengan bertemunya manusia yang saling membutuhkan barang disuatu tempat. Tempat yang disepakati untuk bertemu tersebut kemudian disebut pasar. Seiring dengan perkembangan zaman, peranan pasar menjadi sangat penting karena melalui pasar kebutuhan seseoarang bisa terpenuhi dengan cepat. Perkembangan pasar akan selalu sejalan dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan

masyarakat

yang

didukung

oleh

perkembangan

teknologi

memunculkan adanya pasar modern dan pasar tradisional. Ditengah laju perkembangan- perkembangan pasar-pasar modern dalam bentuk mall-mall, supermarket, pasar tradisional sepertinya memiliki posisi strategis. Sekalipun disebagian tempat, pasar tradisional memang cenderung kalah bersaing dengan pasar modern seperti terjadi dibeberapa daerah, pasar tradisional relative sepi mengisyaratkan sebagai pasar yang terpinggirkan. Akan tetapi dibanyak daerah lainnya pasar tradisional menunjukan kesemarakan dan geliat ekonomi yang cukup mengembirakan. Pada beberapa pasar tradisional masyarakat dari berbagai lapisan tumpah ruah. Ini artinya pusat pusat ekonomi yang relative lebih banyak digulirkan oleh masyarakat menengah kebawah tersebut harus diperhitungkan. Disisi lain keberadaan pasar tidak dapat dipisahkan dari suatu tradisi yang sudah meluhur dimana pasar dijadikan sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat seperti yang terjadi di pasar sukaramai. Kebijakan pengembangan pasar sukaramai memiliki peranan penting dalam kerangka pembangunan nasional seperti


pengembangan wilayah yang multi dimensional yang menyangkut perubahanperubahan penting dalam suatu struktur, sistem social, ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional, akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan (Todaro, 1977). Pengertian tersebut menyiratkan bahwa pengembangan wilayah berarti proses menuju perubahan-perubahan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Sebelum adanya insiden kebakaran yang terjadi di pasar sukaramai yang merugikan para pedagang, pasar sukaramai merupakan tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi yang pesat. Kegiatan ekonomi tersebut seolah menurun akibat kejadian tersebut ditambah lagi dengan kebijakan pemko yang lambat dalam menanggapi masalah yang terjadi di pasar sukaramai seperti penyediaan kios baru bagi para PKL, perparkiran yang layak sehingga tidak sampai memakan setengah jalan yang menjadi alur lalu lintas kendaraan yang menyebabkan kemacetan terjadi di pasar sukaramai tersebut akibat dari pembangunan kios dan perparkiran yang memakan badan jalan. Pembangunan pasar sukaramai saat ini belum juga relevan seperti yang saya kutip dari “Medan Bisnis”- Medan. Proses pembangunan kembali pasar sukaramai yang terbakar oktober 2010 silam telah mencapai 13%. Rencananya, proses pembangunan pasar tersebut selesai dan beroperasi pada awal tahun depan. Dirut PD pasar kota Medan, Benny Sihotang mengatakan, pembangunan kembali pasar itu telah dimulai sejak awal Juni lalu. “tetapi, sebelumnya kami masih


membangun lebih dari 400 kios penampungan bagi pedagang yang berjualan di pasar itu,”katanya kepada Medan Bisnis, baru-baru ini. Pembangunan pasar ini sendiri menelan biaya sedikitnya Rp.30 miliar. Pihak PD pasar, menggandeng PT Kasama Ganda sebagai investor yang membiayai dan membangun kembali pasar itu. “Setelah mereka membangun pasar Sukaramai, selanjutnya sebanyak 732 kios yang sudah dibangun akan disewa ke pedagang dan pengelolaannya diserah terimakan kepadaPemko Medan,”jelasnya.

Pasar sukaramai merupakan pasar tradisional yang menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli yang melangsungkan terjadinya kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Pasar tradisional, jika dikaji rasional, jika dikaji secara jernih, memang memiliki beberapa fungsi penting yang tak dapat digantikan begitu saja oleh pasar modern. Setidaknya, ada empat fungsi ekonomi yang sejauh ini bisa diperankan oleh pasar tradisional: Pertama, pasar tradisional merupakan tempat dimana masyarakat berbagai lapisan memperoleh barang-barang kebutuhan harian dengan harga yang relative terjangkau,


karena memang seringkali harga di pasar tradisional lebih murah dibandingkan harga harga yang ditawarkan pasar modern. Dengan kata lain pasar tradisional merupakan pilar penyangga ekonomi masyarak kecil. Kedua, pasar tradisional tradisional merupakan tempat yang relative lebih bisa bisa dimasuki oleh pelaku ekonomi lemah yang menempati posisi mayoritas dari sisi sisi jumlah. Pasar tradisional jelas jauh lebih bisa diakses oleh sebagian besar pedagangpedagang terutama yang bermodal kecil ketimbang pasar modern. Ketiga, pasar merupakan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat retribusi yang ditarik dari para pedagang. Keempat, akumulasi aktivitas jual beli di pasar merupakan factor penting dalam perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi, baik pada skala local, regional maupun nasional. Permasalahan terkait terkait pengelolaan pasar tradisional antara lain: (1) permasalahan dan citra negatif pasar tradisional umumnya terjadi akibat kurang disiplinnya pedagang, pengelola pasar yang tidak profesional, dan tidak tegas dalam menerapkan kebijakan kebijakan atau aturan terkait pengelolaan operasional pasar; (2) pasar tradisional umumnya memiliki desain yang kurang baik, termasuk minimnya fasilitas penunjang, banyaknya pungutan liar dan berkeliarannya "preman-preman" pasar serta sistem operasional dan prosedur pengelolaannya kurang jelas; jelas; (3) masalah internal pasar seperti buruknya manajemen pasar, sarana dan prasarana pasar yang sangat minim, pasar tradisional sebagai sapi perah untuk


penerima retribusi, menjamurnya Pedagang Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mengurangi pelanggan pedagang pasar, dan minimnya bantuan pasar, dan minimnya bantuan permodalan yang tersedia bagi pedagang tradisional. Revitalisasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun maupun daerah, baru sebatas fisik bangungan pasar, revitalisasi terhadap pengelolaan pasar belum banyak dilakukan. Padahal perbaikan terhadap manajemen pasar menjadi bagian penting untuk mendorong profesionalisasi pengelolaan pasar dan meningkatkan pelayanan bagi pedagang maupuan pengunjung pasar. Pengelolaan pasar yang baik dan professional diharapkan dapat meningkatkan daya saing pasar tradisional terhadap pasar modern, meningkatkan keuntungan keuntungan serta dapat menjamin kelangsungan dari pasar itu sendiri. Menurut UU No. 32 tahun 2004 pasal 150, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu bentuk kesatuan system perencanaan nasional. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional pasal 33 yaitu ; 1. Kepala daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah disekitarnya. 2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, kepala daerah dibantu oleh kepala Bappeda. 3. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.


4. Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi, singkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antar kota/kabupaten. Menurut UU No. 25 tahun 2004, Bappeda mempunyai peranan yang penting didalam melaksanakan perencanaan daerah. Perencanaan daerah yang direncanakan oleh Bappeda dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota hingga

tingkat

provinsi

melalui

Musrembang

(Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan). Dalam perencanaan pembangunan daerah ini diperlukan adanya partisipasi masyarakat lokal dalam implementasi pembangunan didaerahnya. Untuk mendukung pelaksanaan amanat UU No. 25 tahun 2004 ini, maka pemerintah atas nama Menterin Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ kepala Bappenas sudah mengeluarkan surat edaran tentang system perencanaan pembanguna daerah. Dalam surat edaran ini pemerintah daerah wajib menyusun rencana pembangunan jangka menengah/ daerah (RPJP/D), rencana pembangunan jangka menengah/ daerah (RPJM/D), dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan. Setiap proses penyusunan harus mempunyai koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai musyawarah perencanaan pembangunan atau yang disebut dengan Musrenbang. Dalam rangka untuk mendorong profesionaliasi pengelolaan asset pasar khususnya pasar sukaramai, perlu disusun sebuah pedoman pengelolaan pasar serta


pensosialisasian pengembangan pasar sukaramai tersebut. Kita bisa melihat dan melakukan bagaimana program dari Gubernur DKI Jakarta yaitu Jokowi dalam mengelola dan membangun pasar tradisional yang ada di ibu kota. Dimana Jokowi melakukan suatu tindakan yang efektif dalam mengelola pasar seperti membangun pasar tradisional yang bersih sehingga para pengunjung senang datang ke pasar tradisional tersebut. Jokowi juga mampu dan berhasil mengajak para pedagang yang berjualan dikaki lima untuk berdagang ke bangunan yang telah disediakan oleh pemko DKI Jakarta. Tidak kebanyakan seperti para pemimpin lainnya yang melakukan tindakan paksa seperti menggerakan satpol pp untuk mengusir para Pedagang Kaki Lima (PKL), namun Jokowi justru melakukannya sendiri seperti mengadakan sosialisasi kepada para PKL dan lebih mengutamakan menggerakan para pns perempuan yang memakai kebaya dibandingkan satpol pp yang membantunya untuk mengajak para PKL supaya berjualan ditempat yang telah disediakan. Bahkan Jokowi juga memberi bantuan kepada para PKL dengan bunga sewa yang murah dan memberi hadiah seperti kupon undian kepada para pengunjung yang datang kepasar tersebut. Jokowi juga mampu menkondisionalkan pasar tradisional tersebut menjadi pasar yang aman tanpa adanya tindakan kriminal sehingga para pengunjung merasa aman. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi sebuah pijakan bagi pengelola pasar dan masyarakat mengetahui

kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam

pengembangan pasar Sukaramai tersebut dari sosialisasi yang dilakukan pengelola pasar kepada masyarakat, dalam mendorong pengelolaan aset pasar yang professional dan transparan. Secara keseluruhan kebijakan pengembangan pasar memiliki peranan


terhadap pengembangan wilayah. Pengembangan pasar begitu berpengaruh terhadap pengembangan wilayah khususnya wilayah di kota Medan. Dimana pengembangan pasar berperan dalam meningkatkan pengembangan wilayah seperti dari segi ekonomi, tata ruang lingkup kota, dan tata tertib lalu lintas. Kebijakan baru yang dilakukan Pemko Medan memiliki peran yang penting. Jika kebijakan dilakukan dengan baik maka proses implementasi kebijakan-kebijakan tersebut akan efektif sehingga tujuan dan fungsi dari kebijakan tersebut akan tercapai dan sebaliknya. Berdasarkan uraiaan tersebut maka penulis memilih judul “Peranan kebijakan Pengembangan Pasar Sukaramai Terhadap Pengembangan Wilayah Di Kota Medan”.

1.2 Rumusan Masalah Setiap penelitian lazimnya memiliki permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitiannya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang akan diteliti adalah “Bagaimanakah peranan kebijakan pengembangan pasar Sukaramai terhadap pengembangan wilayah Di Kota Medan?”.


1.3 Tujuan Penelitian Dari permasalahan yang diajukan oleh peneliti maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 1. Mendiskripsikan dan menganalisis peranan kebijakan pengembangan pasar Sukaramai terhadap pengembangan wilayah di kota Medan. 1.4 Manfaat Penelitian Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 1.4.1

Manfaat Teoritis Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara dapat

memperkaya bahan refrensi penelitian di bidang Ilmu social dan Ilmu politik, terkhusus bagi Program Studi Ilmu Administrasi Negara dapat menjadi acuan atau bahan pertimbangan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian. 1.4.2

Manfaat Praktis 1. Bagi penulis berguna sebagai suatu sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis, dan metodologis serta memiliki kemampuan dalam menganalisis gejala dan permasalahan yang ada di lapangan. 2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan informasi dalam mengelolah kinerja birokrasi pemerintah dan dapat diterapkan di dalam masyarakat.


1.5 Kerangka Teori Teori adalah hulu atau sumber suatu proposisi ilmiah, cara mengujinya adalah melalui prosedur penelitian dengan asumsi atau hipotesis-hipotesis kemudian diuji atau dibuktikan berdasarkan data-data yang dikumpulkan (Tamburaka, H.Rustam E; 1999). Menurut Jonathan H.Turner, teori adalah sebuah proses yang mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Berdasarkan rumusan diatas, maka dalam kerangka teori ini penulis akan mengemukakan teori, gagasan dan pendapat yang akan dijadikan titik tolak landasan berpikir dalam penelitian ini. Adapun kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.5.1 Kebijakan Pengembangan 1.5.1.1 Pengertian Kebijakan Secara harafiah ilmu kebijaksanaan adalah terjemahan langsung dari kata policy science (Dror, 1968:6-8). Beberapa penulis besar dalam ilmu ini, seperti William Dunn, Charles Jones, Lee Friedman, dan lain-lain, menggunakan istilah public policy dan public policy analysis dalam pengertian yang tidak berbeda. Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata policy memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang


atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggungjawab melayani kepentingan umum. Ini sejalan dengan pengertian public itu sendiri dalam bahasa Indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat atau umum. Dengan demikian perbedaan makna antara perkataan kebijaksanaan dan kebijakan tidak menjadi persoalan, selama kedua istilah itu diartikan sebagai keputusan pemerintah yang relative yang bersifat umum dan ditujukan kepada masyarakat umum. Kata policy secara etimologis berasal dari kata polis dalam bahasa Yunani (Greek), yang berarti Negara-kota. Dalam bahasa latin kita ini berubah menjadi politia, artinya Negara. Masuk kedalam bahasa Inggris lama (Middle English), kata tersebut menjadi policie, yang pengertiannya berkaitan dengan urusan pemerintah atau administrasi pemerintah (Dunn, 1981:7). Dalam pengertian umum kata ini seterusnya diartikan sebagai,”. . . a course of action intended to accomplish some end” (Jones, 1977:4)” atau sebagai “. . . whatever government choses to do or not to do” (Dye, 1975:1). Thomas dye menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sementara Lasswell dan Kaplan yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktek. H.Huglo menyebutkan kebijakann sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. (Dalam buku Said Zainal Abidin,phd., 2002 dan 2004 :17).


1.5.1.2 Manfaat Penelitian Kebijakan Studi Kebijakan publik memiliki tiga manfaat penting yakni: 1. Pengembangan ilmu pengetahuaan. Dalam konteks ini ilmuwan dapat menempatkan kebijakan public sebagai variabel terpengaruh (dependent variabel), sehingga berusaha menentukan variabel pengaruhnya (independent variabel ). 2. Membantu para praktisi dalam memecahkan masalah-masalah publik. Dengan mempelajari kebijakan public para praktisi akan memiliki dasar teoretis tentang bagaimana membuat kebijakan public yang baik dan memperkecil kegagalan dari suatu kebijakan public. Sehingga kedepan akan lahir kebijakan public yang berkualitas yang dapat menopang tujuan pembangunan. 3. Berguna untuk tujuan politik. Suatu kebijakan public yang dibuat melalui proses yang benar dengan dukungan teori yang kuat, memiliki posisi yang kuat kritik dari lawan-lawan politik. Dapat juga menyakinkan lawan politik yang tadinya kurang setuju. (Dalam buku DRS.AG.Subarsono,M.Si.,MA) Dalam penyusunan agenda kebijakan ada 3 kegiatan yang perlu dilakukan yakni : 1. Membangun persepsi dikalangan stakeholders bahwa sebuah

fenomena benar-

benar dianggap sebagai masalah.


2. Membuat batasan masalah. 3. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisir kelompokkelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media masa, dan lain-lain.

1.5.1.3 Tipe-tipe Model Kebijakan Model kebijakan (policy models) adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuantujuan tertentu. Model kebijakan bermanfaat dan bahkan harus ada. Model kebijakan merupakan penyederhanaan sistem masalah dengan membantu mengurangi kompleksitas dan menjadikannya dapat dikelola oleh para analisis kebijakan. Model-model kebijakan juga dapat memainkan peran kreatif dan kritis didalam analisis kebijakan dengan mendorong para analisis untuk membuat asumsi-asumsi eksplisit mereka sendiri dan untuk menantang ide-ide konvensional maupun metodemetode analisis. Dengan menyederhanakan situasi masalah, model tak terelakan menyumbang distorsi selektif atas realitas. Sementara itu, model dapat membantu kita untuk melakukan tugas-tugas analitis, kata kuncinya ada pada “kita”, untuk itu kita dan bukan model yang menyediakan asumsi-asumsi yang diperlukan untuk menginterpretasikan gambaran realitas yang diterapkan oleh suatu model.


Adapun tipe-tipe dari model kebijakan tersebut adalah : A. Model Deskriptif, model-model kebijakan dapat dibandingkan dan dikontraskan dari berbagai dimensi, yang paling penting diantaranya adalah membantu membedakan tujuan, bentuk ekspresi, dan fungsi metodelogis dari model. Tujuan model deskriptif adalah menjelaskan dan/atau memprediksikan sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari pilihanpilihan kebijakan. B. Model Normatif, sebaliknya, tujuan dari model normatif bukan hanya untuk menjelaskan

dan/atau

memprediksi

tetapi

juga

memberikan

dalil

danrekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaiaan beberapa utilitas (nilai). Salah satu model normatif yang paling sederhana dan paling biasa adalah melipatgandakan bunga. Seringkali dalam kehidupannya orang menggunakan beberapa variabel dari model ini untuk mencari manfaat dari variabel-variabel kebijakan. C. Model Verbal, diekspresikan dalam bahasa sehari-hari, bukannya bahasa logika simbolis dan matematika, dan mirip dengan yang kita terangkan sebelumnya sebagai masalah-masalah substantif. Dalam menggunakan model verbal, analisis bersandar pada penilaiaan nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi. Penilaiaan nalar menghasilakan argument kebijakan, bukannya dalam bentuk nilai angka-angka pasti. Keterbatasan model verbal adalah bahwa masalah-masalah yang dipakai


untuk memberikan prediksi dan rekomendasi bersifat implicit atau tersembunyi sehingga sulit untuk memahami dan memeriksa secara kritis argument tersebut sebagai keseluruhan. D. Model

Simbolis,

menggunakan

simbol-simbol

matematis

untuk

menerangkan hubungan diantara variabel-variabel kunci yang dipercaya mebcirii suatu masalah. Model-model simbolis sulit untuk dikomunikasikan diantara orang awam, termasuk para pembuat kebijakan, dan bahkan diantara para ahli pembuat model sering terjadi kesalahpahaman tentang elemen-elemen dasar dari model. E. Model Prosedural, menampilkan hubungan yang dinamis diantara variabelvariabel yang diyakini menjadi cirri suatu masalah kebijakan. Biaya model prosedural relatif tinggi jika dibanding dengan model-model verbal dan simbolis,

sebagian

besar

karena

waktu

yang

diperlukan

untuk

mengembangkan dan menjalankan program-program komputer. Bersamaan dengan itu, model prosedural dapat ditulis dalam bahasa nonteknis yang terpahami, sehingga memperlancar komunikasi di antara orang-orang awam. (Dalam buku William N.Dunn, Gadjah Mada University Press 2012). 1.5.1.4 Proses Kebijakan Publik Menurut James Anderson (1974:23-24) sebagai pakar kebijakan public menetapkan proses kebijakan public sebagai berikut: 1) Formulasi masalah(problem formulation).


Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? 2) Formulasi kebijakan (formulation). Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan suatu masalah. 3) Penentuan kebijakan (adoption). Bagaimana alternatif dilakukan? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? 4) Implementasi (implementation). Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? 5) Evaluasi (evaluation). Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Sedangkan Michael Howlet dan M.Ramesh (1995:11) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut: 1) Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar suatu masalah bias mendapat perhatian dari pemerintah. 2) Formulasi kebijakan (policy formulation), yakni proses perumusan pilihanpilihan kebijakan oleh pemerintah. 3) Pembuatan kebijakan (decision making), proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan.


4) Implementasi kebijakan (policy implementation), yakni proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil. 5) Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan. 1.5.1.5 Lingkungan Kebijakan Publik Teori sistem berpendapat bahwa pembuatan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan. Tuntutan terhadap kebijakan dapat dilahirkan karena pengaruh lingkungan, dan kemudian ditransformasi kedalam suatu system politik. Dalam waktu bersamaan ada keterbatasan dan konstrain dari lingkungan yang akan mempengarui policy maker. Faktor lingkungan tersebut antara lain: karateristik geografi, seperti: SDA, iklim, dan topografi; variabel demografi seperti: banyaknya penduduk, distribusi umur penduduk, lokasi spasial; kebudayaan politik; struktur social; dan system ekonomi. Dalam kasus tertentu lingkungan internasional dan kebijakan internasional menjadi penting untuk dipertimbangkan (Anderson, 1979).

1.5.1.6 Kategori Kebijakan Publik Secara tradisional pakar ilmu politik mengategorikan kebijakan publik kedalam kategori: 1. Kebijakan subtantif (misalnya, kebijakan perburuhan, kesejahteraan sosial, hakhak sipil masalah luar negeri, dan sebagainya).


2. Kelembagaan (misalnya, kebijakan legislatif, kebijakan judikatif, dan kebijakan department). 3. Kebijakan menurut kurun waktu tertentu (misalnya, kebijakan masa reformasi, kebijkan masa orde baru, dan kebijakan masa orde lama). Kategori lain tentang kebijakan dibuat oleh James Anderson (1979:126-132) sebagai berikut: 1. Kebijakan substantif vs kebijakan prosedural. Kebijakan substantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah seperti kebijakan subsidi BBM. Sedangkan Kebijakan procedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan, misalnya, kebijakan criteria orang yang disebut miskin dan bagaimana prosedur untuk memperoleh raskin. 2. Kebijakan distributif vs kebijakan regulatori vs kebijakan re-distributif. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau segmen masyarakat tertentu atau individu. Sebagai contoh: kebijakan subsidi BBM dan kebijakan obat generic. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau peralangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat, misalnya: kebijakan ijin mendirikan bangunan (IMB), kebijakan pemakaiaan helm bagi pengendara sepeda motor. Sedangkan kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pemilikan atau


hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Sebagai contoh: kebijakan pajak progresif, kebijakan asuransi kesehatan bagi orang miskin. 3. Kebijakan material vs kebijakan simbolis. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok sasaran, misalnya: kebijakan raskin. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran, misalnya: kebijakan libur hari natal dan libur hari idul fitri. 4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods) dan barang privat (privat goods). Kebijakan publik goods adalah kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau pelayanan publik, misalnya kebijakan membangun jalan raya. Sedangkan kebijakan yang berhubungan dengan privat goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untukn pasar bebas, misalnya pelayanan pos, parkir umum, dan perumahan.(Dalam buku Drs.AG Subarsono Msi, MA., 2005 dan 2009:4).

1.5.2 Pengembangan Wilayah 1.5.2.1 Pengertian Pengembangan Wilayah Dalam banyak kepustakaan tentang pembangunan, terdapat beberapa pendekatan dan teori. Menyebut beberapa diantaranya adalah growth theory, rural development theory, agro first theory, basic needs theory, dan lain sebagainya.


Teori-teori pembangunan itu memuat berbagai pendekatan ilmu sosial yang berusaha menangani masalah keterbelakangan. Teori pembangunan benar-benar lepasa landas hanya setelah diketahui bahwa persoalan pembangunan di Dunia Ketiga bersifat khusus dan secara kualitatif berbeda dari “transisi orisinil”. Sepanjang evolusinya, teori pembangunan menjadi semakin kompleks dan nondisipliner. Dengan demikian, tidak akan ada definisi baku dan final mengenai pembangunan, yang ada hanyalah usulan mengenai apa yang seharusnya diimplikasikan oleh pembangunan dalam konteks tertentu (Hettne, 2001). Salah satu teori pembangunan wilayah adalah pertumbuhan tak berimbang (unbalanced

growth)

yang

dikembangkan

oleh

Hirscham

dan

Myrdal.

Pengembangan wilayah merupakan proses perumusan dan pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan dalam skala supra urban. Pembangunan wilayah pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan sumber daya alam secara optimal melalui pengembangan ekonomi lokal, yaitu berdasarkan kepada kegiatan ekonomi dasar yang terjadi pada suatu wilayah. Wilayah dapat dilihat sebagai suatu ruang pada permukaan bumi. Pengertian permukaan bumi menunjuk pada suatu tempat atau lokasi yang dilihat secara horizontal dan vertikal. Wilayah sering dibedakan artinya dengan kata daerah atau kawasan. Wilayah dapat diartikan sebagai satu kesatuan ruang yang mempunyai tempat tertentu tanpa terlalu memperhatikan soal batas dan kondisinya. Atau juga wilayah dapat diartikan, suatu areal yang memiliki


karateristik areal bisa sangat kecil maupun sangat besar, suatu wilayah diklasifikasikanberdasarkan satu atau beberapa karateristik, misalnya berdasarkan iklim, relief di pebatuan, pola pertanian, tumbuhan alami, kegiatan ekonomi dan sebagainya. Purnomo Sidi (1981) mengatakan bahwa wilayah adalah sebutan untuk lingkungan permukaan bumi yang jelas batasannya. Menurut Chaprin, perencanaan wilayah (regional planning) adalah upaya intervensi terhadap kekuatan-kekuatan pasar yang dalam konteks pengembangan wilayah yang memiliki tiga tujuan pokok yakni meminimalkan konflik kepentingan antar sektor, meningkatkan kemajuan sektoral

dan

membawa

kemajuan

bagi

masyarakat

secara

keseluruhan.

Pengembangan wilayah adalah upaya untuk memacu perkembangan social ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. (Awanpwk09.blogspot.com/2011/04). Dalam melakukan pengembangan wilayah perlu dilakukan perencanaan untuk pencapaiaan tujuan yang efektif dalam melakukan pengembangan wilayah tersebut.

1.5.3 Perencanaan 1.5.3.1 Pengertian Perencanaan Perencanaan umumnya dan perencanaan wilayah dan kota khususnya merupakan suatu produk dari suatu tinjauan yang menyangkut suatu lingkup wawasan yang luas baik secara substantive maupun secara territorial. Pada


perencanaan kota misalnya, akan terkait berbagai faset permasalahan yang kompleks. Kompleks dalam arti menyangkut berbagai aspek yang satu sama lain berkaitan, saling bergantungan serta saling pengaruh mempengaruhi. Perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian yang sederhana ini dapat diuraikan komponen penting, yakni tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan (tindakantindakan untuk merealisasikan tujuan), dan waktu (kapan, dan bilamana kegiatan itu hendak dilakukan). Dengan demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan (Abe, 2005, dalam skripsi Nuning Rohaini, 2007). Menurut Abe (2005) proses membuat rencana akan bermakna sebagai proses menentukan kearah mana sumber daya yang ada hendak dialokasikan. Ketepatan dalam menentukan alokasi sangat ditentukan oleh : 1. Pembacaan atas kualitas dan kuantitas atas sumber daya yang ada. 2. Pembacaan atas situasi eksternal. Menurut Arsyad (1999) ada empat elemen dasar perencanaan yaitu : 1. Merencanakan berarti memilih. 2. Perencanaan merupakan alat untuk mengalokasikan sumber daya. 3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. 4. Perencanaan berorientasi kemasa depan.


Perencanaan adalah merupakan suatu kegiatan dalam pembangunan yang paling prioritas karena pembangunan tersebut menentukan arah prioritas, dan strategi pembangunan (Nugroho, 2003). 1.5.3.2 Pendekatan Perencanaan Pendekatan perencanaan telah mengalami perkembangan. Hal ini terjadi sehubungan dengan pengalaman mengenai tingkat keefektifan rencana tersebut. Berdasarkan tipologinya maka pendekatan perencanaan wilayah dan kota umumnya dapat dibedakan atas tiga macam yaitu : A. Pendekatan perencanaan rasional menyeluruh Perencanaan rasional menyeluruh secara konsepsual dan analitis mencakup pertimbangan perencanaan yang luas. Pertimbangan ini termasuk pula hal-hal yang berkaitan dengan seluruh rangkaiaan tindakan pelaksanaan serta berbagai pengaruhnya terhadap usaha pengembangan. Produk perencanaan rasional menyeluruh ini dikenal antara lain sebagai ‘Rencana Induk’ – Masterplan; ‘Rencana Umum’ – General Plan; atau ‘Rencana Pembangunan’ – Development Plan (Melville C. Branch, 1983). B. Pendekatan perencanaan terpilah Pada hakekatnya pendekatan ini mengutamakan unsur atau subsistem tertentu sebagai yang perlu diprioritaskan tanpa perlu melihatnya dalam wawasan yang;


1. Rencana terpilah tidak perlu ditunjang oleh penelaahan serta evaluasi alternatif rencana secara menyeluruh. 2. Hanya mempertimbangkan bagian-bagian dari kebijaksanaan umum (kalau sudah ada) yang berkaitan langsung dengan unsur atau subsistem yang diprioritaskan. 3. Dengan terbatasnya lengkap perencanaan yaitu pada unsur atau subsistem tertentu saja maka ada anggapan bahwa pelaksana dan pelaksanaannya lebih mudah dan realistik. C. Perencanaan terpilah berdasarkan pertimbangan menyeluruh Pada hakekatnya pendekatan ini mengkombinasikan pendekatan rasional menyeluruh dan pendekatan terpilah masing-masing dalam kadar lingkup tertentu yaitu menyederhanakan tinjauan menyeluruh dalam lingkup ‘wawasan sekilas’ (scanning) dan memperdalam tinjauan atas unsur atau subsistem yang strategis atau urgen dalam kedudukan system terhadap permasalahan menyeluruh. Cirri-ciri utama pendekatan wilayah ini adalah: 1. Perencanaan mengacu kepada garis kebijaksanaan umum yang ditentukan pada tingkat tinggi atau wawasan makro. 2. Perencanaan

dilatarbelakangi

oleh

suatu

wawasan

menyeluruh

serta

memfokuskan pendalaman penelaahan pada unsur-unsur atau subsistemsubsistem yang diutamakan.


3. Ramalan mendalam tentang unsur-unsur atau subsistem-subsistem yang diprioritaskan dilandasi oleh ramalan sekilas tentang lingkup menyeluruh serta didasarkan kepada wawasan sistem. 4. Perumusan rencana dengan pendekatan ini dinilai sebagai usaha penghematan waktu dan dana dalam lingkup penelaahan, analisis dan proses teknik penyusunan rencana karena adanya penyederhanaan dalam penelaahan dan analisis makronya. 5. Untuk menunjang hasil ramalan dan analisis sekilas maka proses pemantauaan, pengumpulan pendapat, komunikasi serta konsultasi dengan masyarakat yang berkepentingan serta dengan pengelola (pemerintah) telah dilakukan secara terus-menerus sejak penyusunan perumusan sasaran dan tujuan rencana pembangunan. (Dalam buku Djoko Sujarto, 2001:1). 1.5.3.3 Hakekat Perencanaan Dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun menuju masyarakat yang adil dan makmur, pencapaian tujuan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari perancangan, yaitu program tindakan yang menuju ke kesejahteraan masyarakat. Ukuran kesejahteraan masyarakat merupakan ukuran relatif dan sangat sukar didefenisikan. Kesejahteraan itu sendiri dibentuk oleh berbagai faktor yang kait mengait yang dapat diterjemahkan kedalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam membentuk satu sistem. Perencanaan berusaha mengubah salah satu atau


beberapa faktor dalam sistem itu, yang diharapkan atau diyakini dapat menimbulkan suatu rangkaian akibat yang merubah factor lainnya dalam system itu secara positif. Perencanaan merupakan projeksi untuk masa depan. Segala tindakan untuk tujuan masa depan jelas mempunyai hubungan erat dengan apa yang dimiliki sekarang. Perencanaan mendasari pembangunan, karena pembangunan berarti perencanaan dan pelaksanaan. Dengan demikian, perencanaan dan kemudian perancangan merupakan proses yang mendahului pelaksanaan. Pembangunan dapat pula diartikan sebagai usaha merubah nilai suatu keadaan ke keadaan lain yang mempunyai mutu yang lebih baik. (Suwardjoko Warpani, 1980: 9).

1.5.4 Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan

dapat

dikaitkan

dengan

pembangunan

dimana

dalam

pembangunan terdapat suatu perencanaan agar sasaran pembangunan tercapai sehingga dikenal perencanaan pembangunan. Menurut Kuncoro (2004), “Perencanaan pembangunan merupakan upaya yang bertujuan untuk memperbaiki sumber daya publik yang tersedia untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dan public dalam menciptakan nilai sumber daya swasta dan publik yang bertanggung jawab demi kepentingan pembangunan masyarakat yang menyeluruh”. Perencanaan

pembangunan

wilayah

semakin

relevan

dalam

mengimplementasikan kebijakan ekonomi dalam aspek kewilayahan. Hoover dan Giarratani (dalam Nugroho dan Dahuri, 2004), menyimpulkan tiga pilar penting


dalam proses pembangunan wilayah, yaitu: 1.

Keunggulan komparatif (imperfect mobility of factor). Pilar ini berhubungan dengan keadaan dtemukannya sumber-sumber daya tertentu yang secara fisik relatif sulit atau memiliki hambatan untuk digerakkan antar wilayah. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor lokal (bersifat khas atau endemik, misalnya iklim dan budaya) yang mengikat mekanisme produksi sumber daya tersebut sehingga wilayah memiliki komparatif. Sejauh ini karakteristik tersebut senantiasa berhubungan dengan produksi komoditas dari sumber daya alam, antara lain pertanian, perikanan, pertambangan, kehutanan, dan kelompok usaha sektor primer lainnya.

2.

Aglomerasi (imperfect divisibility). Pilar aglomerasi merupakan fenomena eksternal yang berpengaruh terhadap pelaku ekonomi berupa meningkatnya keuntungan ekonomi secara spasial. Hal ini terjadi karena berkurangnya biayabiaya produksi akibat penurunan jarak dalam pengangkutan bahan baku dan distribusi produk.

3.

Biaya transpor (imperfect mobility of good and service). Pilar ini adalah yang paling kasat mata mempengaruhi aktivitas perekonomian. Implikasinya adalah biaya yang terkait dengan jarak dan lokasi tidak dapat lagi diabaikan dalam proses produksi dan pembangunan wilayah.

Pendapat lain yang mendefenisikan perencanaan pembangunan dikemukakan oleh Soedjono Adipraja (2002), “Perencanaan pembangunan adalah suatu teknik atau


cara yang akan dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan dari sasaran pembangunan yang telah dirumuskan melalui Badan Perencanaan Pembangunan tingkat pusat dan daerah”. Setiap perencanaan pembangunan harus mengandung unsur-unsur pokok tertentu, dimana yang menjadi unsur pokok utamanya adalah sebagai berikut: I.

Kebijakan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan. Unsure ini merupakan dasar pokok dari seluruh rencana yang kemudian dituangkan kedalam unsur pokok perencanaan pembangunan lainnya.

II.

Adanya kerangka rencana makro. Dalam kerangka ini dianalisis dan dihubungkan berbagai variabel-variabel dari pembangunan serta dinyatakan implikasi hubungan tersebut.

III.

Perkiraan sumber daya pembangunan serta khususnya mengenai sumber pembiayaan pembangunan. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan merupakan keterbatasan yang strategis sehingga perlu diperkirakan dan diatur penggunaannya dengan seksama serta dengan penentuan skala prioritas.

IV.

Urutan tentang kerangka kebijakan yang konsisten misalnya kebijakan fiscal, pengukuran moneter harga serta kebijakan sektoral lainnya. Berbagai kebijakan itu perlu dirumuskan dan kemudian dilaksanakan secara tertib dan konsisten.


V.

Perencanaan

pembangunan

meliputi

program

investasi

yang

dilaksanakan secara sektoral. Penyusunan program investasi secara sektoral ini dilakukan secara bersama-sama dengan menyusun rencana-rencana menurut sasarannya. VI.

Perencanaan pembangunan mencakup pula administrasi pembangunan yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. (Dalam skripsi Charles Nadeak 2007:17-18)

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 2004 Perencanaan pembangunan terdiri atas 4 tahap, yaitu : a. Tahap penyusunan rencana. Tahap ini dilaksanakan untuk dapat menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang sudah siap untuk ditetapkan terdiri dari 4 langkah: 1. Penyiapan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik menyeluruh dan terukur. 2. Masing-masing instansi menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rencana pembangunan yang telah disiapkan. 3. Melibatkan masyarakat dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing pemerintah melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang). 4. Langkah

terakhir

adalah

penyusunan

rancangan

akhir

rencana

pembangunan.


b. Tahap penetapan rencana. Tahap ini dimana penetapan rencana tersebut menjadi produk hukum yang mengikat semua pihak yang melaksanakan. c. Tahap pengendalian pelaksana rencana. Tahap ini dimaksudkan untuk menjamin tercapai tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang pada rencana kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaiaan

selama

pelaksanaan

rencana

tersebut

oleh

pimpinan

kementerian/ lembaga/ satuan perangkat daerah. d. Evaluasi dan pelaksanaan. Evaluasi pelaksanaan adalah bagian dari perencanaan pembangunan secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaiaan tujuan sasaran dan kinerja pembangunan.

Proses perencanaan pembangunan nasional dalam hal perencanaan menurut jangka waktu dibagi 3, yaitu: -

Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat dengan RPJP dan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun.

-

Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJM dan dokumen perencanaan untuk lima tahun. RPJM ini disebut dengan rencana strategis kementerian (Renstra-KL) adalah dokumen perencanaan kementerian atau lembaga untuk periode lima tahun. Untuk perangkat satuan


daerah disebut dengan Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode lima tahun. -

Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode satu tahun. Rencana pembangunan daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun. Rencana pembangunan tahunan kementerian atau lembaga yang selanjutnya disebut rencana kerja kementerian/ lembaga (Renja-KL) adalah dokumen perencanaan kementerian atau lembaga untuk periode satu tahun. Rencana pembangunan satuan kerja perangkat daerah yang disebut dengan rencana kerja satuan perangkat daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode satu tahun (Dalam skripsi Charles Nadeak, 2007).

1.5.4.1 Urgensi Perencanaan Dalam Pembangunan Daerah Dalam perencanaan pembangunan pada umumnya harus memperhatikan sumber daya yang tersedia atau potensi wilayah yang menyangkut potensi sumber daya alam, potensi sumber daya aparatur yang mengelola, serta memperhatikan kemampuan anggaran untuk membiayai proses berlangsungnya perencanaan pembangunan daerah. Kemudian dengan memperhatikan fisik wilayah, potensi, dan


kemungkinan pengembangannya, pola dan gaya hidup masyarakat serta kegiatan dan arus lalu lintas ekonomi masyarakat yang berbeda di masing-masing wilayah. Mengingat bahwa UU No.32 tahun 2004 memberikan dimensi baru dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga jelas bahwa sebenarnya pembangunan daerah menjadi prasyarat utama untuk mampu mendorong pertumbuhan masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi. Dengan kata lain pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah harus terkait dengan masyarakat dan pengusaha/ swasta. Pembangunan sebagai proses yang memungkinkan anggota masyarakat meningkatkan kapasitas nasional dan institusional dalam memobilisasi dan mengelola sumber daya untuk menghasilkan perbaikan kualitas yang sesuai dengan aspirasi mereka sendiri, berkelanjutan, adil dan merata. Pembangunan daerah seharusnya merupakan proses yang terkait antara proses pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, dan demokrasi politik. Melalui UU No.32 tahun 2004, telah diberikan otonomi yang sangat luasn kepada daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka pengembalian harkat dan martabat di daerah, memberikan ruang berpendidikan politik dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan public di daerah dan pada akhirnya diharapkan mampu menciptakan good governance (Dalam skripsi Nuning Rohaini, 2007).


1.6 Defenisi Konsep Dalam rangka memberikan gambaran yang abstrak terhadap penelitian, maka diperlukan suatu konsep yang jelas mengenai batasan-batasan dari wilayah yang akan diteliti, sehingga konsep tersebut dapat mencerminkan suatu defenisi yang jelas terhadap objek dari sasaran yang akan diteliti. Menurut Singarimbun dan Effendi (1995:32-34) dalam Suharso (2009:31), Marlina Deliana (2013:31) menyatakan konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak mengenai kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Untuk dapat menentukan batasan yang lebih jelas dan juga untuk menyederhanakan pemikiran atas masalah yang sedang penulis teliti, maka peneliti mengemukakan konsep yang dipakai dalam penelitian ini antara lain : 1. Peranan Peranan adalah fungsi, wewenang, hak-hak, dan kewajiban yang dilakukan seseorang, kelompok, ataupun lembaga-lembaga sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan.

Dalam

penelitian

ini

adalah

peranan

kebijakan

pengembangan pasar yang dilakukan pemko medan. 2. Kebijakan Lasswell dan Kaplan yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktek. Kebijakan merupakan pilihan


para pembuat kebijakan (pemerintah) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 3. Pengembangan Wilayah Pengembangan wilayah adalah upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. 4. Perencanaan Perencanaan adalah suatu kegiatan dalam pembangunan yang paling prioritas karena pembangunan tersebut menentukan arah prioritas, dan strategi pembangunan. 5. Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah suatu teknik atau cara yang akan dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan dari sasaran pembangunan yang telah dirumuskan melalui Badan Perencanaan Pembangunan tingkat pusat dan daerah.


1.7 Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, defenisi konsep, dan sistematika penulisan.

BAB II

METODE PENELITIAN Bab ini berisi bentuk penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB III

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini berisi mengenai gambaran umum lokasi penelitian.

BAB IV

PENYAJIAN DATA Bab ini berisi penyajian data-data yang diperoleh dari lapangan.

BAB V

ANALISIS DATA Bab ini berisi analisis dan pembahasan dari data-data yang disajikan dan diperoleh setelah melakukan penelitian.

BAB VI

PENUTUP Pada bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan saran kepada pihak-pihak terkait.


BAB I PENDAHULUAN. ekonomi. Aktivitas ekonomi adalah semua aspek atau kajian yang berhubungan

Recommend Documents