BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Masalah pajak merupakan masalah yang tidak henti-hentinya dibicarakan
masyarakat Wajib Pajak terutama setelah dilakukan pembaharuan ketentuan perundang-undangan dengan perpajakan yang diikuti dengan dikeluarkannya beberapa Peratuan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Peraturan-peraturan pelaksanaan ini perlu diketahui dan dipahami seluruh masyarakat. Hal ini terjadi pada tarif PPh yang turun 5 persen (Kompas, Senin 9 Juni 2008) dimana perubahan itu terjadi pada penurunan tarif tertinggi PPh Orang Pribadi dari 35 persen menjadi 30 persen mulai tahun 2009 dan untuk Wajib Pajak Badan penerapan tarif pajak tunggal sebesar 28 persen pada tahun 2009 yang kemudian akan diturunkan lagi ke 25 persen mulai tahun 2010. Upaya ini dilakukan agar tarif PPh lebih kompetitif dibanding tarif pajak serupa di kawasan Asia. Sejak diadakannya reformasi perpajakan tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 tahun 1994 dan undang-undang Nomor 16 tahun 2000, serta perubahan yang ketiga yakni undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari official assessment system menjadi self assessment system. Official assessment system merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang
1
kepada Fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Self assessment system merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Peranan pembukuan/ akuntansi sangat penting karena informasi keuangan yang dihasilkan dari proses pembukuan, diperlukan untuk keperluan menghitung pajak terutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah pajak terutang. Reformasi peraturan harus dilakukan secara cermat dan jangan sampai ada peraturan
yang
saling
bertentangan.
Karena
kompleksitas
meningkatkan
ketidakpastian bagi pembayar pajak, yang selanjutnya mendorong ketidakpatuhan (Jackson et al. 1986; dalam Tarjo dan Kusumawati, 2006). Hasil penelitian Million (1988) dalam Tarjo dan Kusumawati (2006) menunjukkan bahwa Ambiguitas dalam peraturan perpajakan berkorelasi positif dengan ketidakpatuhan dalam penyusunan pelaporan pajak penghasilan. Seiring dengan upaya optimalisasi penerimaan pajak, diharapkan pelayanan publik yang dilakukan oleh Fiskus dapat lebih ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik, yang mengharuskan setiap penyelenggaraan pelayan publik memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan, termasuk pelayanan di bidang perpajakan. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada Wajib Pajak.
2
Keuntungan self assessment system ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (Fiskus) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Atas dasar fungsi penghitungan tersebut Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke Bank Persepsi atau kantor pos. Selanjutnya Wajib Pajak melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayan Pajak (KPP). Kelemahan self assessment system yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya (Sadhani, 2004; dalam Tarjo dan Kusumawati, 2006). Dalam self assessment system, SPT merupakan sarana yang paling mutlak bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dengan benar semua hal tentang Wajib Pajak mulai dari identitas, kegiatan usaha sampai jumlah harta yang semuanya berkaitan dengan perpajakan. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika perhatian secara penuh diberikan
3
pada penyempurnaan SPT baik dalam masalah bentuk, isi dan susunannya, sehingga SPT merupakan sarana yang handal bagi tercapainya tujuan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak) dan untuk tujuan pelayanan bagi Wajib Pajak SPT haruslah “user friendly”. Yaitu menarik, mudah pengisiannya dan dapat menampung semua aspek bisnis yang berkaitan dengan perpajakan. Berdasarkan uraian latar belakang ini, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System Di Yogyakarta”.
1.2
Perumusan Masalah Atas dasar latar belakang tersebut maka masalah yang hendak dijawab melalui
penelitian ini adalah apakah self assessment system sudah benar-benar diterapkan di wilayah Yogyakarta?
1.3
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Wajib Pajak dan Fiskus
sudah benar-benar menerapkan self assessment system.
1.4
Kontribusi Penelitian
1. Bagi penulis Sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh penulis di bangku perkuliahan, dalam realita kehidupan melalui penelitian dan untuk memenuhi
4
perolehan gelar strata 1 (satu) di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta 2. Bagi Wajib Pajak sebagai objek penelitian Membantu Wajib Pajak mengetahui dan mengerti sejauh mana pengetahuan mereka tentang fasilitas pelayanan self assessment system di dalam perpajakan 3. Bagi pembaca Sebagai bahan referensi atau masukan bagi para pembaca yang ingin mengetahui bukti tentang pelaksanaan self assessment system.
1.5
Batasan Penelitian Dalam penelitian ini, penulis hanya melakukan penelitian dengan batas-batas
penelitian yang akan ditentukan sebagai berikut: 1. Obyek penelitian dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki suatu usaha sendiri/ pengusaha, bukan kepada Wajib Pajak Badan dan Fiskus. 2. Tempat penelitian dan pengumpulan data dilakukan di Kota Yogyakarta, khususnya di Kecamatan Gondokusuman (Jalan Urip Sumoharjo), Kecamatan Danurejan (Jalan Dr Sutomo) dan Ramai Mall–Jalan Malioboro. 3. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pertanyaan yang berupa kuisioner. 4. Penelitian dan pengamatan dilakukan pada tanggal 9 Juni –10 Juli 2008.
5
