BAB I PENDAHULUAN. manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam kehidupan manusia tanah tidak akan terlepas dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan kelanjutan kehidupannya. Oleh sebab itu tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat. Sangat berartinya tanah bagi kehidupan manusia dan juga bagi suatu Negara dibuktikan dengan diaturnya secara konstitusional dalam Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat ( 3 ) bahwa : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Ketentuan pasal tersebut kemudian menjadi landasan filosofi terhadap pengaturan tanah di Indonesia yang secara yuridis diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan Undang - Undang Pokok Agraria ( UUPA). Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat karena merupakan satu – satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, malah kadang – kadang akan menjadi lebih menguntungkan, dipandang dari segi ekonomis misalnya sebidang tanah itu dibakar, dijatuhkan bom diatasnya tentu tanah – tanah itu tidak akan lenyap;

Universitas Sumatera Utara

setelah api padam ataupun setelah pemboman selesai tanah tersebut akan muncul kembali, tetap berwujud tanah seperti semula, kalau dilanda banjir, misalnya setelah airnya surut, tanah muncul kembali sebagai sebidang tanah yang lebih subur dari semula. Kecuali itu adalah suatu kenyataan bahwa tanah merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat, memberikan penghidupan, merupakan tempat dimana para warga yang menginggal dunia dikuburkan. Oleh karena itu antara persekutuan dengan tanah yang diduduki tersebut mempunyai hubungan yang erat sekali yang bersifat religio-magis. Hubungan yang erat dan religio-magis ini menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan, memungut hasil dari tumbuh – tumbuhan yang hidup diatas tanah tersebut, juga berburu terhadap binatang – binatang yang hidup disitu. Hak persekutuan atas tanah ini disebut dengan hak pertuanan atau hak ulayat, yang oleh Van Vollenhoven disebut “beschikkingsrecht” yaitu hubungan antara persekutuan dan tanah itu sendiri. 1 Hak ulayat dalam bentuk dasarnya adalah suatu hak daripada persekutuan atas tanah yang didiami, sedangkan dalam pelaksanaanya dilakukan oleh persekutuan itu sendiri oleh kepala persekutuan atas nama persekutuan. Wilayah kekuasaan persekutuan itu adalah merupakan milik persekutuan yang pada asanya bersifat tetap

1

Ahmad Fauzie Ridwan, Hukum Tanah Adat, Cetakan Pertama, (Jakarta;Dewarucci Press, 1982), halaman 24.


dimana perpindahan hak milik atas wilayah ini tidak diperbolehkan, yang dalam kenyataannya terdapat pengecualian – pengecualian. 2 Beschikkingsrecht ataupun hak ulayat ini berlaku keluar dan kedalam, dikatakan berlaku keluar karena bukan warga persekutuan pada prinsipnya tidak diperbolehkan turut menggarap tanah yang merupakan wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan, orang luar dapat menggunakan tanah wilayah persekutuan tersebut apabila telah mendapat izin dari pihak persekutuan yang berwenang dan memberikan ganti rugi, dikatakan berlaku kedalam karenapersekutuan sebagai suatu keseluruhan yang berarti semua warga persekutuan bersama – sama sebagai suatu kesatuan, melakukan hak ulayat tersebut dengan memetik hasil dari tanah tersebut beserta segala tumbuhan dan binatang yang hidup diatasnya. Hak persekutuan ini hakekatnya membatasai kebebasan usaha atau kebebasan gerak para warga persekutuan sebagai perseorangan yang dilakukan untuk kepentingan persekutuan tersebut. Hak ulayat ini dalam bentuk dasarnya adalah suatu hak dari persekutuan atas tanah yang didiami, sedangkan pelaksanaannya dilakukan baik oleh persekutuan itu sendiri, maupun oleh kepala persekutuan atas nama persekutuan. Terjadinya hak milik perorangan atas tanah persekutan atau hak ulayat dikarenakan perorangan dengan keluarganya membuka tanah hutan lingkungan hak ulayat marga atau kampung, untuk tanah perladangan, sampai menjadi tempat kediaman atau tempat usaha pertanian yang tetap dengan penanaman tanam 2

Hilman Hadikusuma, Hukum Perjanjian Adat, (Bandung; Alumni, 1979) halaman 105


tumbuhan. Perbuatan membuka tanah untuk tempat kediaman sehingga menjadi tempat kediaman sementara yang merupakan perbuatan sepihak yang menimbulkan hak atas tanah bagi yang membukanya, yang mana oleh Soerjono Soekanto diistilahkan dengan hak wenang pilih. 3 Di daerah – daerah orang membuka tanah dimulai dengan memberi tanda pada tanahnya tersebut, yaitu tanda akan membuka tanah, yang biasanya berupa tanda silang atau bambu yang dipasang dipohon yang apabila dilihat dari kejauhan tanda tersebut kelihatan, dengan adanya tanda tersebut maka timbullah hak untuk mengusahakan sebidang tanah ( hak membuka tanah). Jika tanah tersebut terus dibuka dan dijadikan tanah perladangan yang ditanami, maka akan terjadi hak pakai atau hak mengusahakan tanah. Untuk menjadikan tanah itu hak milik perorangan, maka tanah itu haruslah dikerjakan terus menerus akan tetapi jika tanah itu dibiarkan terbengkalai menjadi semak belukar atau kembali menjadi hutan, maka hak miliknya hilang dan yang tertinggal hanyalah hak untuk mengusahakannya kembali, yang mana hak ini juga akan hilang apabila bidang tanah tersebut telah berubah menjadi hutan dan tanah itu kembali menjadi milik hak ulayat. Hak milik perorangan atas tanah adat dapat ditingkatkan menjadi hak milik perorangan milik adat tetap apabila diatas tanah itu ditanami tumbuh – tumbuhan

3

Soerjono Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, ( PT Raja Grafindo Persada; Jakarta,2001) halaman 197.


berupa tanaman keras ( pohon buah – buahan, karet, kelapa, kopi dan sebagainya) sehingga menjadi sebuah tanah ladang ataupun tanah kebun. Selain dari pembukaan tanah hak milik perorangan atas tanah ulayat juga terjadi dikarenakan adanya warga persekutuan yang dengan izin kepala desa atau kepala persekutuannya membuka tanah wilayah persekutuan dengan menggarap tanah itu timbullah suatu hubungan antara individu dengan tanah dan juga hubungan religio - magis antara warga yang bersangkutan dengan tanah yang dikerjakannya tersebut. Hak milik perorangan tanah adat dari seorang warga persekutuan yang membuka dan mengerjakan tanah itu sepenuhnya dengan ketentuan wajib menghormati hak ulayat marga atau kampungnya, kepentingan orang lain yang memiliki tanah dan juga peraturan peraturan adat. Hak milik perorangan atas tanah ini berarti bahwa pemiliknya berkuasa penuh atas tanah yang bersangkutan seperti halnya menguasai rumah, ternak ataupun hal lain yang dimilikinya secara utuh. Dengan berubahnya status tanah adat menjadi hak milik adat, maka hubungan antara masyarakat dengan tanah tersebut lepas. Lepas disini dalam arti pemilik tanah telah bebas menentukan sendiri kegunaan tanah tersebut. Namun Soepomo berpendapat bahwa hak milik atas tanah meliputi kekuasaan untuk bertindak sebagai yang berhak sepenuhnya atas tanah, dengan mengingat beberapa kewajiban terhadap masyarakat yang harus diperhatikan oleh pemiliknya. 4

4

Soepomo, Hukum Perdata Jawa Barat, (Jakarta: Djambatan, 1967), halaman.123


Sehingga tergambar bahwa meskipun pemilik tanah berkuasa penuh terhadap sebidang tanah, namun masih terikat beberapa hak masyarakat. Adapun hak–hak masyarakat yang dimaksud adalah seperti memberikan hak pengembalaan ternak atau membolehkan sedikit tanahnya dibuat jalan yang semuanya merupakan untuk kepentingan umum. Hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dalam UUPA, di mana dalam UUPA setiap hak milik selalu terkandung hak masyarakat sehingga tidak ada kemutlakan hak sebagaimana terdapat dalam hak eigendom sebelum berlakunya UUPA. Dalam pasal 20 ayat (1) menyebutkan : “Hak milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6”. 5 Dalam pasal tersebut telah mengandung makna seseorang dalam memiliki dan mempergunakan tanah harus mengingat kepentingan umum. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Purnadi dan A Ridwan Hakim menyebutkan bahwa hak milik adat adalah suatu hak atas sebidang tanah tertentu yang dipegang oleh perorangan yang terletak dalam wilayah hak ulayat suatu masyarakat adat yang bersangkutan, tanah yang dikuasai dengan hak milik dalam hukum adat tersebut berupa sawah dan beralih turun temurun. 6 Peralihan tanah tersebut dapat dilakukan dengan pewarisan ataupun dengan pemberian hibah atau dengan melakukan transaksi – transaksi yang dilakukan dengan pengoperan ataupun penyerahan dengan disertai pembayaran kontan dari pihak lain

5 6

Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 Purnadi Purbacaraka dan A Ridwan Hakim, Sendi-Sendi Hukum Agraria,(Jakarta: Ghalia

Indonesia, 1993), halaman 27


saat itu juga. Pada umumnya yang menjadi sebab seseorang pemilik tanah melakukan transaksi itu adalah kebutuhan akan uang, apabila tidak dapat memperoleh pinjaman uang, maka dilakukan transaksi tanah. Dalam hukum tanah perbutan hukum ini disebut transaksi jual yang dapat dibedakan atas 3 (tiga) jenis : 1. Penyerahan tanah dengan pembayaran kontan tanpa syarat untuk selama – lamanya atau disebut jual lepas. 2. Penyerahan tanah dengan pembayaran kontan disertai ketentuan bahwa yang menyerahkan tanah dapat memiliki kembali tanah tersebut dengan pembayaran sejumlah uang disebut jual gadai. 3. Pembayaran tanah dengan pembayaran kontan disertai perjanjian, bahwa apabila kemudian tidak ada perbuatan hukum lain, sesudah satu – dua tahun atau bebrapa kali panen, tanah itu kembali lagi kepada pemilik tanah semula disebuat jual tahunan. 7 Transaksi tanah dimana terjadi pemilik tanah selaku penjual menyerahkan bidang tanahnya kepada pihak lain sebagai pembeli selama lamanya dengan pembayaran sejumlah uang secara tunai atau dengan cicilan maka perbuatan tersebut disebut Jual – Lepas. Kebanyakan di masa lampau jual – lepas tanah ini berlaku dengan tertulis dibawah tangan, dengan atau tanpa kesaksian perangkat desa. Pada masa sekarang jual – lepas dilakukan harus dengan kesaksian perangkat desa. Dalam kebiasaan masyarakat kalaupun terjadi jual lepas tanah harus terlebih dahulu menuruti ketentuan “ hak terdahulu” yakni orang yang mau menjual tanah tidak begitu saja dapat menjualnya kepada siapa saja. Akan tetapi harus mendahulukan penjualan itu kepada kerabatnya yang terdekat atau keluarga satu marganya. Bila tidak ada kawan satu kerabat yang hendak membelinya, maka dia 7

Hilman Hadikusuma, Hukum Perjanjian Adat, (Bandung; Alumni, 1979) halaman 113


harus menjualnya kepada orang sekampungnya dan apabila juga tidak ada yang membelinya, pemilik tanah harus mencari orang yang berdekatan dengan tanah di mana tanah tersebut berada, tetangganyalah yang didahulukan. Bila juga tetangga yang berdekatan itu tidak ada yang membelinya, barulah dia dapat menjual lepaskan kepada siapa saja yang mau membelinya. Hal ini supaya tidak diketahui bahwa telah terjadi jual lepas tanah. 8 Sifat jual lepas ini terang dan tunai, yang artinya terang diketahui oleh tetangga, kerabat dan juga kepala persekutuan atau kepala adat dan dilakukan pembayarannya pada saat itu juga, jika pembayaran belum lunas maka sisa pembayaran yang belum lunas itu merupakan hutang pembeli kepada penjual. Sehubungan hal tersebut di atas, Imam Soetiknyo memberi pengertian “terang” yang menjelaskan bahwa pengalihan hak atas tanah menurut adat, harus dengan dukungan (medewerking) Kepala Suku/Masyarakat hukum/Desa agar perbuatan

itu

terang

dan

sahnya

(rechtsgeldigheid)

ditanggung

Kepala

Suku/Masyarakat Hukum/Desa tersebut. Selain daripada itu Kepala Adat juga harus menjamin agar hak-hak ahli waris, para tetangga (buren recht) dan hak sesama suku tidak dilanggar apabila tanah hak milik adat tersebut akan di lepas atau dijual akad. 9 Penguasaan tanah di Kabupaten Pakpak Bharat pada umumnya merupakan tanah adat yang lahir dari penguasaan secara turun temurun atas bagian dari tanah ulayat,

8

Muhammad Yamin, Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria, Cetakan Pertama (Medan; Pustaka Bangsa Press,2003) halaman 127 9

Imam Soetiknyo, Politik Agraria Nasional, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987) , halaman. 61


tanah menurut hukum Adat Pakpak adalah milik marga – marga Pakpak yang ada salah satunya adalah marga Banurea, yang berada di bawah kekuasaan, pengawasan, kewenangan penyelenggaraan Kepala Kappung yaitu Pertaki (Sulang Silima). Kepemilikan atas tanah adat di Pakpak Bharat awalnya oleh karena pembukaan hutan yang dibuat sebagai perkampungan (lebbuh) oleh Kepala Adat,lalu tanah itu digunakan untuk kepentingan bersama masyarakat kampung (lebbuh) itu dan kepentingan pribadi. Adapun dalam perkembangan tanah kampung (lebbuh) itu terjadi peralihan dengan sistem pewarisan atau hibah. Transaksi karena gadai dan jual - beli tanah adat atau yang disebut dengan jual - lepas. Dalam pelaksanaan jual – lepas yang terjadi di Pakpak Bharat sering tidak dengan proses yang ditentukan masyarakat adat, hukum adat, juga dalam melakukan perbuatan pengalihan hak tanah adat tidak lagi melihat kepentingan dan martabat marganya oleh karena “hak terdahulu” tidak lagi diutamakan dalam pelaksanaan Jual – Lepas banyak daripada masyarakat hukum adat di Kabupaten Pakpak Bharat Selain itu juga jual – lepas yang dilakukan terkadang tanpa sepengetahuan ahli waris sebenarnya dari tanah tersebut, yang akhirnya peristiwa tersebut menimbulkan permasalahan tanah di Pakpak Bharat, yang mana terjadi tumpang tindih kepemilikan penguasaan tanah dan ketidakpastian pemilik tanah hak adat yang sebenarnya pada akhirnya menimbulkan kerugian pada masyarakat hukum adat sendiri,yang dapat menyebabkan terjadi pertikaian diantara para kerabat marga itu


sendiri selain itu banyak dari para marga asli yang seharusnya berada di tanah kampungya sendiri tidak memiliki tanah di kampungnya sendiri melainkan menyewa ataupun membeli tanah dari marga lainnya dan berada diluar tanah marganya sendiri. Apabila sesuatu hak terjadinya menurut hukum adat, maka prosesnya pada pembukaan tanah ulayat masyarakat adat setempat melalui proses yang lama. Untuk keperluan pendaftaraan hak diperlukan suatu surat keputusan pengakuan hak dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota sebagai penetepan Pemerintah. Pendaftaraan hak mempunyai arti dan fungsi di samping sebagai alat pembuktian yang kuat juga merupakan syarat lahirnya hak atas tanah tersebut. ”Di dalam ketentuan pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan setiap peralihan hak atas tanah melalui jual-beli, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, hanya dapat didaftarkan jika dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT). “Dalam UUPA juga menentukan bahwa setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan pasal 19 ayat (1) UUPA yang merupakan pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak konsumen dari masyarakat”. 10

Dari ketentuan di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa setiap dilakukan peralihan hak atas tanah harus dibuat akta oleh dan di hadapan PPAT. Hal ini

10

Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, isi dan Pelaksanaannya, ( Jakarta: Djambatan, 1982), halaman 117


dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaraan Tanah disebutkan tujuan pendaftaran tanah adalah memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah. Dalam peraturan tentang pendaftaraan tanah dan aturan pelaksanaannya diatur tentang proses peralihan hak atas tanah dan pendaftaraannya, yang berakhir dengan terbitnya sertifikat. Oleh karena itu kekuataan sertifikat akan tergantung dari keabsahan perbuatan hukumnya. Perbuatan hukum yang melandasi peralihan hak cacat maka akan berakibat cacat pula kekuataan hukum sertifikatnya, Jual beli tanah hak ulayat dengan pelepasan adat sering dilakukan dengan tidak sesuai hukum adat dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Masalah sengketa perkara tanah di Kota Salak disebabkan tidak memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan dalam jual – lepas tanah sehingga menjadi terhambat dalam proses pendaftaran tanah tersebut di BPN ( Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pak – Pak Bharat. Dari permasalahan tersebut diatas dapat diasumsikan bahwa dalam pelaksanaan Jual – Lepas tanah yang terjadi di Pakpak Bharat sekarang ini telah mengalami perubahan dalam prosesnya yang menyebabkan tanah marga yang ada mudah untuk dimiliki


oleh orang luar yang mana pada akhirnya akan menyebabkan menghilangnya tanah marga tersebut secara perlahan – lahan. B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah : 1. Bagaimanakah syarat – syarat proses terjadinya jual lepas tanah yang terjadi di Pakpak Bharat apakah masih menurut ketentuan Hukum Adat?. 2. Bagaimanakah proses peralihan hak milik adat menjadi hak perseorangan di Pak –Pak Bharat? 3. Apakah kendala yang terjadi dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah adat di Kabupaten Pak-Pak Bharat?. C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui apakah syarat-syarat proses terjadinya jual lepas yang terjadi di Pakpak Bharat masih menurut ketentuan Hukum Adat. 2. Untuk mengetahui bagaimana proses Hak Adat di Pak – Pak Bharat bisa menjadi hak milik adat. 3. Untuk mengetahui apakah kendala yang terjadi dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah adat di Kabupaten Pakpak Bharat. D. Manfaat Penelitian


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis , sebagai berikut : 1. Manfaat secara teoritis a. Diharpkan dapat berguna bagi masyarakat yang akan melakukan proses jual lepas tanh hak ulayat dengan proses pelepasan adat. b. Menjadi bahan informasi bagi para masyarakat terhadap proses jual lepas tanah ulayat c. Menjadi bahan informasi bagi masyarakat untuk informasi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. 2. Manfaat secara praktis a. Menjadi bahan masukan bagi masyarakat hukum adat terhadap hak dan kewajiban mengenai hak atas tanah ulayat E. Keaslian Penelitian Telah banyak penelitian yang dilakukan mengenai Tanah Ulayat, namun sejauh ini berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan khususnya dilingkungan Sekolah Pasca Sarjana Magister Kenotariatan dan Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan belum ada penelitian sebelumnya dengan judul : “ Analisis Yuridis Atas Jual Lepas Tanah Adat dan Kendala Pendaftaraannya Studi Pada Tanah Adat Suku Pakpak di Kabupaten Pakpak Bharat.”


Namun dalam penelusuran kepustakaan, penulis ada menemukan beberapa tesis karya mahasiswa, yang mengangkat masalah jual beli tanah namun permasalahan dan bidang kajiannya sangat berbeda, yaitu: 1. Tesis atas nama Cut Ida Khairani NIM : 027011009 dengan judul Analisis Pelaksanaan Jual Beli Tanah Milik Adat Pada Masyarakat Aceh. (Studi Di Kabupaten Aceh Barat). Permasalahan : Bagaimana pelaksanaan jual beli milik adat dalam masyarakat Aceh Barat, Apa faktor penyebab jual beli tanah milik adat dilakukan di hadapan PPAT dan tidak di daftarkan ke Kantor Pertanahan dan Apa peranan pihak terkait dalam upaya memberikan pemahaman tentang pentingnya kekuatan pembuktian jual beli tanah milik adat.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1. Kerangka Teori Teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan mengapa gejala spesifik terjadi atau proses tertentu terjadi, dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta – fakta yang dapat menunjuk kan ketidak benarannya. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir – butir pendapat, teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan ( problem ) yang menajadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, 11 Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir – butir pendapat, teori,tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan,

11

M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar maju, Bandung,1994,halaman 80


pegangan teoritis 12. Teori diperlukan untuk menerangkan atau menjelaskan gejala spesifik atau prose tertentu terjadi, kerenanya suatu teori haruslah diujui dengan mengahadapkan pada fakta – fakta untuk menunjukkan kebenarannya. Kerangka teori yang akan dibahas dalam penelitian ini dengan aliran teori hukum dari kubu neo posivisme yang menyatakan Hukum itu cermin Rasionalitas dan Otoritas. Salah satu penganut teori ini adalah Max Weber, dimana ia menggunakan ukuran tingkat rasionalitas dan model kekuasaan untuk mengkonstruksi teorinya tentang hukum. Dalam ranah rasionalitas teori Weber berbunyi : “ Tingkat rasionalitas sebuah masyarakat akan menentukan warna hukum dalam masyarakat itu”. Disini Weber membagi tiga tingkat rasionalitas yakni : (i) substansif rasionalitas, (ii) substansif dengan sedikit kandungan rasional, (iii) rasional penuh.yang digunakan dalam pennelitian ini adalah tingkat rasionalitas yang kedua yaitu substansif dengan sedikit kandungan rasional, dimana pada tipe kedua ini dimiliki oleh masyarakat tradisi yang bertopang pada adat dan kebiasaan tradisonal, dimana hukum mewajah dalam bentuk informal rasional ( berupa aturan hukum yang serba informan). 13 Selain adanya teori aliran hukum neo positivism juga menuju adanya kepastian hukum yang oleh Roscue Pound dikatakan bahwa adanya kepastian hukum memungkinkan adanya “Predictability”. 14 Dengan demikian kepastian hukum

12

Ibid.,halaman 27 Bernad L Tanya, dkk, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta 2010,hal 14 Pieter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Kencana Prenada Media group,Jakarta 2009,halaman 158 13


mengandung dua pengertian , yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dan kedua berupa pengamanan bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Sedangkan menurut ajaran dogmatis tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin kepastian hukum, yang diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang membuktikan suatu aturan hukum semata – mata untuk kepastian hukum. Fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan arah serta menjelaskan gejala yang diamati, karenanya penelitian ini diarahkan pada ilmu hukum neo positif yang berlaku yaitu tentang adanya hukum tanah adat dan transaksi tanah yang berlaku dalam masyarakat adat. Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, malah terkadang tidak menguntungkan dari segi ekonomis. Kecuali itu, adalah suatu kenyataan bahwa tanah merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat, memberikan penghidupan, merupakan tempat di mana para warga yang meninggal dunia dikuburkan; dan sesuai dengan kepercayaan merupakan pula tempat tinggal para dewa-dewa pelindung dan tempat roh para leluhur bersemayam. Di dalam hukum adat, antara masyarakat hukum merupakan kesatuan


dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang sangat erat sekali; hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religio-magis. Pasal 5 UUPA yang menyatakan sebagai berikut : “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatunya dengan mengindahkan unsurunsur yang bersandar kepada hukum agama”. 15

Dari ketentuan Pasal 5 dapat dikatakan bahwa hukum adat yang merupakan dasar hukum agraria itu haruslah hukum adat yang : a. Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa. b. Tidak bertentangan dengan sosialisme Indonesia c. Tidak bertentangan dengan UUPA dan peraturan perundang-undangan lainnya

d. Mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama

Hak ulayat disebut juga sebagai hak purba (Djojodigeon), hak pertuanan (Soepomo) yaitu hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum adat (sehingga sifatnya merupakan hak bersama) untuk menguasai seluruh tanah beserta segala isinya dalam

15

Undang – Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Pokok – Pokok Agraria


lingkungan wilayah persekutuan tersebut yang merupakan hak atas tanah yang tertinggi dalam hukum adat. 16 Hukum tanah di Indonesia didasarkan pada Hukum Adat. Hal ini terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang berbunyi : Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada Hukum Agama. 17

Hak perseorangan atas tanah dibatasai oleh hak ulayat, sebagai seorang warga persekutuan, maka tiap individu mempunyai hak untuk : 18 1. Mengumpulkan hasil – hasil hutan 2. Memburu binatang liar 3. Mengambil hasil dari pohon – pohon yang tumbuh liar 4. Membuka tanah dan kemudian mengrjakan tanah itu 5. Mengusahakan tanah untuk diurus

16

Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat suatu Pengantar, penerbit Bina Cipta Bandung . 1988, halaman.35 17

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Penerbit Djambatan, Jakarta, Edisi Revisi 2004, Halaman 7 18

Bushar Muhammad,Pokok – Pokok Hukum Adat, PT Pradnyna Paramita Jakarta,2006,hal

107


Jadi seorang warga persekutuan berhak untuk membuka tanah untuk mengerjakan tanah itu terus menerus dan menanam pohon itu di atas tanah itu, sehingga ia mempunyai hak milik atas tanah itu. Dalam kehidupan sehari – hari sering dijumpai transaksi atas tanah seperti adanya seseorang yang menjual tanahnya, menyewa tanahnya, mengadaikan tanahnya ataupun perbuatan – perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah guna mendapatkan kontraprestasi yang berupa uang. Di dalam hukuma adat transaksi tanah itu juga sering dilakukan. Untuk mengungkap problematika pada permasalahan, diajukan beberapa teori dan konsep untuk menjelaskan suatu persoalan yang kita hadapi dalam masyarakat Hukum Adat. Konsep dan teori yang berhubungan dengan pemindahan hak atas tanah adat (ulayat) melalui jual lepas yang sering dilakukan masyarakat adat, pemindahan hak tanah hak ulayat merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemilik tanah dengan pelepasan adat kepada orang lain. Menjual tanah adat berarti menyerahkan hak atas tanah adat dengan menerima ganti rugi ( pago – pago ) tertentu berbentuk uang tunai, dalam istilah hukum adat, jual beli dimaksudkan adalah jual lepas mutlak, jual lepas mutlak yaitu dengan dijualnya/diserahkannya atas suatu bidang tanah, maka melepaskan pula segala hak atas bidang tanah tersebut, sehingga perpindahan dari tangan penjual kepada pembeli untuk selama-lamanya.


Dalam penyerahan bidang tanah tersebut, pada saat itu diterima secara langsung pembayaran uangnya secara sekaligus tanpa dicicil. Soepomo menyatakan bahwa: kata "jual" sebagai istilah hukum adat tidak sama artinya dengan kata "Verkopen" sebagai istilah hukum barat. Verkopen adalah suatu perbuatan hukum yang besifat obligatoir artinya verkoper berjanji dan wajib mengoperkan barang yang diverkoop kepada pembeli dengan tidak dipersoalkan apakah harga itu dibayar kontan atau tidak. 19 Sehubungan perbuatan hukum jual beli tanah dengan pelepasan adat dikuatkan oleh para saksi dapat dinyatakan sah menurut adat yang utama tidak menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum lainnya, namun apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 26, perbuatan hukum tersebut harus ditindaklanjuti dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT, dengan demikian jual beli tersebut sah adanya. Namun belum resmi sebagaimana diamanatkan UUPA. Berkaitan dengan hal tersebut Boedi Harsono memberikan Pernyataan bahwa: "Dalam hukum adat, "Jual beli tanah" bukan perbuatan hukum yang merupakan apa yang disebut "perjanjian obligatoir". Jual beli tanah dalam Hukum Adat merupakan perbuatan hukum pemindahan hak dengan pembayaran tunai. Artinya, harga yang disetujui bersama dibayar penuh pada saat dilakukan jual beli yang bersangkutan. Dalam hukum adat tidak ada pengertian penyerahan yuridis sebagai pemenuhan kewajiban hukum penjual, karena apa yang disebut "jual beli tanah " itu

19

R. Soepomo Bab‐Bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994), hal. 24 Universitas Sumatera Utara

adalah penyerahan hak atas tanah yang dijual kepada pembeli yang pada saat yang sama membayar penuh kepada penjual harga yang telah disetujui bersama. 20

Dalam suatu perbuatan hukum pemindahan hak terhadap tanah ulayat seyogyanya harus mendasarkan diri pada peraturan yang lebih tinggi, agar adanya harmonisasi pelaksanaan hukum di dalam masyarakat adat maupun masyarakat umum sehingga tidak saling bertentangan. Vant Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap – tiap manusia supaya kepentingan – kepentingan itu tidak diganggu. Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. 21 Untuk menjamin bahwa suatu jual beli itu sah, maka harus dilakukan secara terang, suatu perbuatan hukum jual beli dilakukan secara terang, jika dilaksanakan dengan sepengetahuan pimpinan persekutuan atau kepala desa yang sekaligus bertindak sebagai saksi dan menjamin sahnya perbuatan hukum jual beli tersebut. Menurut Hilman Hadikusuma ”Bagi masyarakat adat dalam tata cara jual beli tanah, bukan unsur subjektif atau objektif tetapi terlaksana dan terjadinya perjanjian itu didasarkan pada kesepakatan (bulat mufakat) tunai dan tidak tercela, yang dimaksud tidak tercela yaitu masyarakat lingkungannnya tidak ada yang mempersoalkan, tidak ada yang merasakan terjadinya perjanjian itu tidak baik. Sebaliknya walaupun perjanjian itu dibuat dihadapan Kepala Kampung jika masyarakat mempersoalkan, menganggap hal itu tidak baik, maka perjanjian itu sebenarnya tidak sah. 22

Berdasarkan sistem dan tata cara jual beli menurut hukum adat dapat disimpulkan bahwa syarta-syarat sahnya suatu perbuatan hukum jual beli tanah menurut hukum adat yaitu adanya objek daripada jual beli berupa tanah dan uang/harga, adanya kata 20

Boedi Harsono, Op. Cit. halaman. 29 CST Kansil, Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,2002, halaman 44 – 45. 22 Hilman Hadikusumah, Hukum Perjanjian Adat, (Bandung: Alumni, 1982), halaman 129 21


sepakat para pihak (penjual dan pembeli) dan adanya saksi-saksi yang menyaksikan perbuatan hukum jual beli itu Mengenai pendaftaran terhadap tanah yang berasal dari tanah milik adat, Muhammad Yamin menyebutkan ”Khusus pendaftaran tanah yang berasal dari tanah hak milik adat maka pemohon mengajukan permohonan pengakuan hak/konversi dengan melampirkan tanda bukti haknya seperti yang dimaksud dalam UUPA, Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 tahun 1970 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26/DDA/1996 kemudian oleh Kepala Pertanahan Kabupaten/Kotamdaya permohonan tersebut diumumkan selama 2 (dua) bulan berturut-turut di Kantor Kepala Desa dan Kantor Camat untuk memberikan kemungkinan pihak lain mengajukan keberatankeberatan atas permohonan pendaftaran tersebut. Bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan telah lewat, maka permohonan pengukuran hak tersebut diteruskan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi untuk diterbitkan Surat Keputusan pengakuan haknya”. 23 Berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka semua tanah yang berada dalam Wilayah Rrpublik Indonesia harus terdaftar, dengan tujuan pokok sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria yaitu : 1. Meletakkan dasar – dasar bagi penyusunan hukum agrarian nasioanl yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur. 2. Meletakkan dasar – dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum pertanahan.

23

Muhammad Yamin, Beberapa Dimensi Filosofi Hukum Agraria, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003), halaman 39


3. Meletakkan dasar – dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak – hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Masyarakat yang akan melakukan peralihan hak atas tanah karena jual lepas sangat berpengaruh dalam proses pendaftaran Akta PPAT dan meminimalisir penyimpangan Jual Lepas tanah Hak Ulayat dengan cara pendaftaran tanah di Kota Salak. 2. Konsepsi Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan operational definition. 24 Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai. 25 Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu: 1. Tanah adalah Bagian permukaan bumi yangmerupakan suatu bidang yang terbatas. 26

24

Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1997), halaman 10 25

Tan Kamelo, Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia : Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumetera Utara, Disertasi, PPs-USU, Medan, 2002, halaman 35 26 Pasal 1 Angka 2 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah


2. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. 3. Tanah Ulayat merupakan tanah wilayah masyarakat hukum adat tertentu 4. Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam wilayahnya yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa (Lebensraum). 27 5. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus – menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi: pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang – bidang dan satuan – satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang – bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak – hak tertentu yang membebaninya. 28 6. Kepala Adat menurut Soepomo adalah bapak masyarakat, dia mengetuai persekutuan sebagai ketua sebagai keluarga besar, dia adalah pemimpin dalam pergaulan persekutuan. 29

27

Boedi Harsono,Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya Jakarta : Djambatan, 2003 halaman. 185 - 186 28 Pasal 1 angka 1 PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 29 Soepomo, bab – bab tentang hukum adat Jakarta : pradyna Paramita 1979, hal45


7. Jual Lepas merupakan suatu perbuatan pemindahan dan penyerahan suatu bidang tanah beserta hak – haknya untuk selama – lamanya kepada pembeli dengan cara yang konkrit. G. Metode Penelitian 1. Sifat Penelitian Sifat Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer. Pendekatan Penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penulisan yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala – gejala lainnya dan dilakukan analisi yang dimaksudkan untuk menggambarkan peraturan pertanahan yang berlaku. 30 2. Lokasi Penelitian Sesuai dengan perkembangan Pak – Pak Bharat yang terpusat di Desa Salak 1 dan Desa Salak 2, maka yang menjadi lokasi penelitian ini terletak di Kecamatan Salak Kabupaten Pak – Pak Bharat Propinsi Sumatera Utara. H. Sumber Data

30

Soekanto,Soerjono,Op.cit,hal 10


Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka dalam penelitian ini dilakukan dua cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Data tersebut dapat diperoleh melalui: 1. Data Primer Data primer ini diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara. yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada responden yang telah ditetapkan sebelumnya. Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok penting permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. Wawancara tidak terstruktur ini dimaksudkan agar memperoleh jawaban spontan dan gambaran yang lugas tentang masalah yang diteliti. Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka, artinya wawancara yang subjeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut. Narasumber tersebut dipilih dari berbagai instansi dengan pertimbangan bahwa data yang diperoleh akan bersifat objektif dan tidak memihak. Hasil wawancara, baik dari pihak Pemerintah, masyarakat hukum adat maupun praktisi diharapkan akan membedakan uraian fakta dan data mengenai Kebijakan Negara dalam pelaksanaan jual beli Tanah Hak Ulayat dengan pelepasan adat dan pendaftaran tanah.


Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Pak – Pak Bharat yang telah melakukan jual lepas tanah pada kurun waktu 2009 – 2011. Sampel diambil 10% dari populasi, diperkirakan ada 10 orang dari total 5 desa yang terdapat di Kecamatan Salak masing – masing 2 kepala keluarga dari setiap desa. Untuk melengkapi data penelitian yang telah diambil dari wawancara masyarakat, juga dilakukan wawancara dengan para narasumber yaitu: 1. Tokoh Adat

2 orang

2. Badan Pertanahan Nasional 1 orang 3. Kepala Desa

1 orang

4. Camat

1 orang

2. Data Sekunder 1. Bahan hukum sekunder, yaitu buku, makalah, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan penelitian; Bahan hukum sekunder diperoleh melalui bukubuku yang berkaitan dengan judul tulisan, artikel, makalah, dan artikel yang diperoleh melalui internet. 2.

Bahan hukum tertier, yaitu kamus hukum, eksiklopedia dan kamus bahasa.

I. Pengumpulan Data. Untuk mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan kumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu :


a. Studi Lapangan dilakukan dengan pedoman wawancara kepada para pihak yang dianggap sangat berkompeten dalam bidang pertanahan dan berwenang untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan materi yang menajadi objek penelitian anatara lain instansi – instansi terkait dengan masalah tanah adat seperti Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pak – Pak Bharat, Lembaga Adat serta masyarakat adat itu sendiri. b. Studi kepustakaan ( library research ) yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. J. Analisis Data Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurut data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. 31 Data yang dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu metode analisi yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori – teori yang diperoleh dari kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

31

Lexy, J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), halaman103


Kemudian berdasarkan analisa tersebut ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.


BAB I PENDAHULUAN. manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan

Recommend Documents