BAB I PENDAHULUAN
A . Latar Belakang Manusia di dalam kehidupannya mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam hidupnya. Kebutuhan itu berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan syarat agar manusia bisa bertahan hidup di dunia ini. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya, manusia harus saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat memenuhi kehidupannya sendiri. Hukum sangat terkait dengan kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks hubungan sosial masyarakat, dimensi hukum dapat dipahami sebagai kaidah atau norma yang merupakan petunjuk hidup dan pedoman perilaku yang pantas atau diharapkan. Dalam hal ini hukum bermaksud mengatur tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, ketika petunjuk hidup tersebut berisi perintah dan larangan ini dilanggar, maka dapat menimbulkan tindakan dalam bentuk pemberian sanksi dari pemerintah atau penguasa masyarakat. 1 Hubungan antara dua individu yang timbal balik dapat dikatakan sebagai bentuk kerjasama atau dalam hukum Indonesia dikenal dengan istilah perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua individu atau dua pihak, dimana pihak yang satu menuntut sesuatu hal atau prestasi dari pihak yang lain, dan pihak lain
1
Lukman Santoso, Hukum Perjanjian Kontrak, (Yogyakarta: Cakrawala, 2012), hal. 6. 9
berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. 2 Perikatan timbul dari adanya suatu perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika mereka saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian merupakan bagian dari hukum perdata yang berlaku di indonesia. Hal janji adalah suatu sendi yang sangat penting dalam hukum perdata oleh karena hukum perdata banyak mengandung peraturan-peraturan hukum yang berdasarkan janji seseorang. 3 Setiap orang yang melakukan perjanjian harus berdasarkan asas-asas dan syarat sahnya suatu perjanjian. Hukum perjanjian bersifat terbuka atau mempunyai suatu asas kebebasan berkontrak, artinya kebebasan yang diberikan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban
umum,
dan
kesusilaan.
Para
pembuat
perjanjian
boleh
membuat
ketentuan-ketentuan sendiri selama tidak menyimpang dari pasal-pasal dari hukum perjanjian. Sedangkan pasal-pasal tersebut dapat dikesampingkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu hal, berarti mengenai hal tersebut akan tunduk pada undang-undang yang berlaku. 4 Sistem terbuka ini di dapat kita lihat dari Pasal 1338 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Itu dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang. Kekuatan seperti itu diberikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah. Perjanjian yang dibuat secara sah, terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 2 3 4
R. Subekti(1), Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2002), hal. 1. Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, (Bandung: PT Bale Bandung, 1989), hal. 7. R.Subekti(1), Op.Cit., hal. 13. 10
yang menyebutkan satu persatu syarat-syarat untuk perjanjian yang sah itu. Syarat-syarat itu adalah sepakat, kecakapan, hal-hal tertentu, dan sebab suatu yang halal. Dengan hanya disebutkannya sepakat saja tanpa dituntutnya suatu bentuk cara formalitas apapun, seperti tulisan, pemberian tanda atau panjar dan lain sebagainya, dapat kita simpulkan bahwa bilamana sudah
tercapai kata sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian itu atau
mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Aspek kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada tiga asas dalam perjanjian: 5 1.
Mengenai terjadinya perjanjian Asas yang disebut konsensualisme artinya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian hanya terjadi apabila telah adanya persetujuan kehendak antara para pihak.
2.
Tentang akibat perjanjian Perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat antara para pihak-pihak itu
Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1338 (1) Kitab Undang-Undang yang menegaskan bahwa perjanjian dibuat secara sah diantara sebagai undang-undang bagi pihak yang melakukan 3.
Hukum
sendiri. Perdata
para pihak. Ini berlaku
perjanjian tersebut.
Tentang isi perjanjian Isi perjanjian sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersangkutan. Dengan
kata lain, selama perjanjian itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan, mengikat kepentingan dan ketertiban maka perjanjian itu diperbolehkan. Dengan asas kebebasan berkontrak dimana seseorang dapat membuat perjanjian dengan bebas sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, 5
Lukman Santoso, Op.Cit., hal. 10. 11
dan kesusilaan. Terlepas dari kontraversi yang ada dalam perjanjian, ada baiknya dalam membuat perjanjian kita mendapatkan rasa aman dan mengusahakan masing-masing pihak mendapat keuntungan yang adil. Perjanjian biasanya juga dibuat antara kedua belah pihak membuat akta perjanjian, batasan akta sendiri merupakan pernyataan tertulis yang ditandatangani, dibuat oleh seseorang atau oleh pihak-pihak dengan maksud dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Sehubungan dengan ini, undang-undang menyatakan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan baik dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan seperti yang terdapat dalam Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari banyaknya perjanjian yang timbul dalam masyarakat, perjanjian jual beli makin lama semakin penting untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia di dalam masyarakat. Jual beli merupakan bentuk transaksi umum yang sering dilakukan masyarakat. Perjanjian jual beli biasanya dibuat secara lisan maupun tertulis atas dasar kesepakatan para pihak antara penjual dan pembeli. Asas konsensualisme itu menonjol sekali dari perumusannya dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang barang tersebut dan harganya, meskipun barang itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”. 6 Perjanjian jual beli kios Pasar Tradisional Meranti Baru antara Tiurma Tampubolon sebagai penjual dan Bernika Sitorus sebagai pembeli telah mencapai kata sepakat dan dituangkan kedalam surat perjanjian yang dibuat dibawah tangan.
Pihak
penjual bermaksud menjual dan menyerahkan sebuah kios tersebut kepada pihak pembeli 6
R.Subekti(2), Aneka Perjanjian, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 3-8. 12
yang dengan ini menyetujui untuk membeli dan menerima penyerahan atas sebuah kios tersebut sesuai syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian. Jual beli dalam hal ini merupakan suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu yaitu si penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya yaitu si pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dalam perolehan hak milik tersebut. 7 Berdasarkan peristiwa jual beli yang terjadi, pihak pembeli mendapatkan hak milik atas benda yang menjadi objek perjanjian. Sebagai pemegang hak milik, pemilik mempunyai kewenangan untuk
menguasai
objek
yang bersangkutan
secara tentram dan
mempertahankannya terhadap siapa pun yang mengganggu ketentramannya dalam menguasai, memanfaatkan serta menggunakan objek tersebut. 8 Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur essensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut
merupakan
ketentuan-ketentuan
tentang
jual
beli
yang
ada
dalam
perundang-undangan atau biasa disebut unsur naturilia. 9 Jadi, sebelum ada persetujuan biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan (negotiation), pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain mengenai objek perjanjian dan syarat-syaratnya. Pihak yang lain menyatakan pula kehendaknya, sehingga
7
Djoko Prakoso & Bambang Riyadi Lany, Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal.1. 8
Kartini Muljadi & Widjaja, Kedudukan Berkuasa dan Hak milik, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 131-132. 9 http://muhamadsubrata.blogspot.com, diakses tanggal 18 februari 2015. 13
tercapai persetujuan yang mantap. 10 Ada kemungkinan bahwa persoalan wanprestasi terjadi dalam suatu perjanjian antara kreditur dan debitur. Pengertian wanprestasi adalah apabila si berhutang (debitur) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, misalnya ia lalai atau ingkar janji. Ataupun melanggar isi perjanjian, apabila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Akibat wanprestasi pada umumnya, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka seperti telah dikatakan ada akibat-akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur yang bisa menimpa dirinya. 11 Sebuah perjanjian yang baik seharusnya memberikan rasa aman dan menguntungkan masing-masing pihak. Agar sebuah perjanjian aman dan menguntungkan bagi kedua belah pihak, ada beberapa yang wajib diperhatikan sebelum menandatangani sebuah perjanjian yaitu: 1.
Memahami syarat-syarat pokok sahnya sebuah perjanjian.
2.
Substansi pasal-pasal yang diatur di dalamnya jelas dan konkrit.
3.
Mengikuti prosedur atau tahapan dalam menyusun kontrak. Selain itu hal penting juga adalah buatlah perjanjian dengan pihak yang punya
itikad baik serta dibuat dengan materai yang cukup atau kertas segel. Untuk lebih memperkuat pembuktian perjanjian, perlu disahkan oleh pejabat yang berwenang. 12 Didalam penjelasan-penjelasan diatas, telah dipaparkan bagaimana seharusnya perjanjian yang baik. Meskipun telah terdapat pengaturan-pengaturan mengenai 10 11 12
Abdulkadir Muhamad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 229. J.Satrio, Hukum Perikatan Pada Umumnya ,(Bandung: PT.Alumni, 1999), hal. 144. Lukman Santoso, Op.Cit., hal. 26. 14
perjanjian, masih banyak terdapat permasalahan dan penerapannya. Sebab suatu perjanjian yang telah sah secara formal belum tentu baik dan masih terdapat permasalahan di dalamnya. Berdasarkan hal diatas penulis, membuat skripsi ini dengan judul sebagai berikut “ASPEK HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI KIOS PASAR TRADISIONAL MERANTI BARU (STUDI ANTARA TIURMA TAMPUBOLON DAN BERNIKA SITORUS)”.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah: 1.
Apakah proses pelaksanaan dan bentuk perjanjian jual beli kios antara Tiurma Tampubolon dengan Bernika Sitorus di Pasar Tradisional Meranti Baru sudah sesuai dengan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum?
2.
Bagaimana kekuatan hukum pembuktian perjanjian jual beli kios antara Tiurma Tampubolon dan Bernika Sitorus yang dibuat di bawah tangan?
3.
Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli atas pembelian kios di Pasar Tradisional Meranti Baru ?
C. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1.
Untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan jual-beli kios antara Tiurma 15
Tampubolon dan Bernika Sitorus di Pasar Tradisional Meranti sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. 2.
Untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum pembuktian akta dibawah tangan dalam perjanjian jual beli kios antara Tiurma Tampubolon dan Bernika Sitorus.
3.
Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli kios di Pasar Tradisional Meranti Baru.
D. Manfaat Penelitian Adapun yang menjadi manfaat dalam penyusunan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: Secara Teoritis 1.
Memberikan wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian jual beli khususnya dalam ruangan kios di pusat perbelanjaan atau pun tempat lainnya yang memiliki kesamaan dalam perjanjian kontraknya.
2.
Memberikan masukan dan manfaat dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan yang mana dalam penulisan skripsi ini diberikan analisa-analisa yang bersifat objektif.
Secara Praktis 1.
Setelah membaca skripsi ini, masyarakat luas maupun kaum intelektual mendapatkan masukan dalam hal melakukan perjanjian jual beli serta ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan jual beli dimana dalam hal ini, para pihak mengetahui apa yang
16
menjadi hak dan kewajiban masing masing pihak serta memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam melaksanakan suatu perjanjian jual beli. 2.
Bahwa setelah membaca skripsi ini masyarakat luas maupun kaum intelektual mendapatkan perbandingan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam melakukan sebuah perjanjian jual beli, juga memperoleh pandangan lebih baik sebelum melakukan perjanjian sehingga lebih meminimalisirkan hal-hal yang tidak diinginkan bagi para pihak.
E. Keaslian Penulisan Skripsi ini berjudul “Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Kios Pasar Tradisional Meranti Baru (Studi Antara Tiurma Tampubolon dan Bernika Sitorus). Skripsi ini merupakan skripsi yang belum pernah dibahas oleh pihak mana pun dan belum pernah di publikasikan ke media mana pun. Penulisan skripsi ini dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan perjanjian yaitu perjanjian khusus yang berkaitan dengan jual beli dan perjanjian secara umum. Berdasarkan hasil penelusuran Perpustakaan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, belum pernah dilakukan pembahasan skripsi sesuai judul diatas dan ini adalah murni hasil penelitian dan pemikiran dalam rangka melengkapi tugas memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara.
F. Metode penelitian Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu research, yaitu yang berasal dari kata re yang artinya kembali dan to search yang artinya mencari. Pada
17
dasarnya yang dicari itu adalah “pengetahuan yang benar“. Untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktauhan tertentu dengan menggunakan logika berfikir yang ditempuh melalui penalaran deduktif dan sistemetis serta penguraiannya. 13 1.
Spesifikasi Penelitian a.
Jenis Penelitian Jenis metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif yaitu pengelolahan dan analisis data yang hanya mengenal
data sekunder saja, yang terdiri: bahan hukum primer, bahan
hukum
sekunder,
dan bahan hukum tersier . 14 b.
Sifat Penelitian Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu menguraikan dan menggambarkan
permasalahan-permasalahan
yang
ada
disertai
dengan
pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan tersebut. 2.
Pendekatan Penelitian Dalam penulisan skripsi ini dilakukan pendekatan secara yuridis yaitu
melakukan tinjauan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan perjanjian jual beli untuk membantu menganalisa dan menjawab permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini. 3.
Sumber Data Dalam mengerjakan skripsi ini, terdapat beberapa bahan untuk melengkapi
penulisan penelitian ini antara lain: a. Bahan Hukum Primer Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah
Kitab
13
Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Indonesia, 2005), hal. 5. Amirudin, H.Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hal. 163. 14
18
Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian kontrak jual beli kios
di
Pasar
Tradisional Meranti Baru Medan. B. Bahan Hukum Sekunder Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah penelitian pustaka seperti: buku-buku, majalah-majalah hukum, dan lain-lain. c.
Bahan Hukum Tersier Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah
kamus,
ensiklopedia, dan lain lain. 4. Analisis Data Selanjutnya data-data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu data yang disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis kualitatif untuk mencapai kejelasan karya ilmiah yang akan dibahas sehingga skripsi ini dimengerti dengan mudah oleh kalangan masyarakat luas baik untuk kalangan awam maupun kalangan terpelajar.
G. Sistematika Penulisan Sistematika atau gambaran isi tersebut dibagi dalam beberapa bab dan antara bab-bab tersebut berisi pula atas sub-sub. Adapun sistematika dari skripsi ini adalah sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Bab ini berisikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, keaslian penulisan, metode
penulisan, dan
sistematika penulisan.
19
BAB II
TINJAUAN UMUM TERHADAP HUKUM PERJANJIAN Bab ini berisikan tentang penguraian secara teoritis yang bersifat
umum
mengenai perjanjian, sehingga bab dua ini diuraikan:
pengertian
akibat hukum dari suatu perjanjian pada umumnya,
asas-asas
perjanjian, syarat-syarat sahnya dan pelaksanaan
dan hukum
perjanjian, lahirnya dan
berakhirnya suatu perjanjian. BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI KIOS PASAR TRADISIONAL MERANTI BARU Bab ini berisikan mengenai penguraian secara teoritis yang bersifat
khusus
mengenai perjanjian mana yang akan dibahas dalam skripsi ini, oleh karena yang dibahas adalah perjanjian jual beli maka bab sejarah Pasar Tradisional Meranti, pengertian
tiga ini menguraikan:
dan dasar hukum perjanjian
jual beli kios Pasar Tradisional Meranti
Baru,
subjek
perjanjian jual beli kios Pasar Tradisional
Meranti
kewajiban dalam perjanjian jual beli kios
Pasar Tradisional Meranti Baru,
Baru,
dan
objek
hak
dan
asas-asas hukum dalam perjanjian jual beli kios Pasar Tradisional Meranti Baru, risiko dalam perjanjian jual beli kios Pasar Tradisional Meranti Baru. BAB IV
ASPEK
HUKUM
PERJANJIAN
JUAL
BELI
KIOS
PASAR
TRADISIONAL MERANTI BARU (STUDI ANTARA TIURMA TAMPUBOLON DAN BERNIKA SITORUS) Bab ini berisikan mengenai jawaban dari permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini dan juga bab ini merupakan ini dari pembahasan-pembahasan yang akan dijelaskan dalam skripsi ini, sehingga
20
bab 4 ini berisikan: proses pelaksanaan perjanjian jual beli antara Tiurma Tampubolon dan Bernika Sitorus pada Pasar Tradisional Meranti Baru, kekuatan hukum pembuktian akta dibawah tangan pada perjanjian jual beli kios antara Tiurma Tampubolon dan Bernika Sitorus pada Pasar Tradisional Meranti Baru, serta perlindungan hukum terhadap pembeli kios pada Pasar Tradisional Meranti Baru. BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dalam pembahasan skripsi ini, sehingga dalam bab ini menguraikan mengenai: kesimpulan dan saran.
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERJANJIAN
21
