BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pemerintah daerah pada masa lalu masih memungkinkan untuk mendapatkan
bantuan khusus dari pemerintah pusat jika mengalami kesulitan keuangan atau kurang mampu membangun prasarana yang sangat dibutuhkan di wilayahnya. Perubahan paradigm pemerintahan pada masa sekarang ini ditandai dengan lahirnya UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, pemerintah pusat mencoba meletakkan kembali arti penting otonomi daerah pada posisi yang sebenarnya, yaitu bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Tujuannya antara lain adalah untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Kewenangan daerah tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil badan usaha milik daerah, dan lain-
Universitas Sumatera Utara
lain PAD yang sah yang diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan. Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian keuangan sendiri terbesar. Menggali pendapatan asli daerah tidak berarti menetapkan tarif yang tinggi dari objek yang ada ataupun memperbanyak jenis kutipan dari objek yang sama, karena apabila besarnya kutipan per jenis kegiatan di wilayah kita jauh melebihi kutipan di wilayah tetangga, hal ini bisa membuat investor memindahkan alokasi kegiatannya ke wilayah lain dan investor baru enggan masuk ke wilayah kita. Apabila hal ini terjadi, kerugian wilayah tersebut akan sangat besar karena pertumbuhan ekonomi akan sangat terhambat. Dengan dana yang tersedia, pemerintah daerah harus mampu memacu pertumbuhan ekonomi wilayah sehingga objek pajak menjadi bertambah. Kalau objek pajak bertambah, walaupun dengan menggunakan tarif yang wajar, pendapatan dari daerah akan terus meningkat. Ini berarti pemerintah daerah harus jeli dalam menetapkan visi, misi, srategi, dan prioritas dalam perencanaan pembangunan wilayah (Tarigan, 2004). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini ditunjukkan adanya kenaikan PDRB dari tahun ke tahun. PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat memberikan petunjuk sejauh mana perkembangan ekonomi dan struktur ekonomi suatu daerah. Rata-rata PDRB Kabupaten Toba Samosir dari tahun 2002 hingga tahun 2009 sebesar Rp. 532.365.881.250,-. Sampai dengan tahun 2009
Universitas Sumatera Utara
perekonomian Kabupaten Toba Samosir masih didominasi 3 (tiga) sektor yaitu sektor pertanian, sektor pariwisata, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dengan dana yang diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD) tersebut pemerintah daerah diharapkan mampu mengembangkan wilayahnya masing-masing. Di samping itu dengan pengembangan wilayah juga diharapkan adanya peningkatan penerimaan daerah untuk membiayai urusan-urusan otonomi. Pengembangan wilayah dan otonomi daerah yang merupakan satu proposisi yang simetrik. Ini berarti pengembangan wilayah merupakan pendekatan terhadap pembangunan daerah dengan konotasi pembangunan terpadu yang akan meningkatkan penerimaan daerah untuk mendukung otonomi daerah. Sebaliknya dari sudut otonomi daerah, pengembangan wilayah dituntut mengembangkan sumber-sumber yang spesifik daerah (Mubyarto dan Budyanto, 1997). Atas latar belakang iniah maka peneliti tertarik untuk melakukan analisa tentang pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pemngembangan wilayah Kabupaten Toba Samosir.
1.2
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas permasalah yang diangkat dalam penelitian
ini adalah : 1.
Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten Toba Samosir ?
2.
Apakah retribusi berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten Toba Samosir?
3.
Apakah lain-lain PAD yang sah berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten Toba Samosir ?
Universitas Sumatera Utara
1.3
Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin
dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.
Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Toba Samosir.
2.
Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap PDRB Kabupaten Toba Samosir.
3.
Untuk mengetahui pengaruh lain-lain PAD yang sah terhadap PDRB Kabupaten Toba Samosir.
1.4
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :
1.
Dengan meneliti pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap PDRB maka dapat diketahui kemampuan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah dalam mendukung pengembangan wilayah Kabupaten Toba Samosir pada masa otonomi daerah.
2.
Sebagai bahan masukan bagi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Toba Samosir dalam menetapkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
3.
Sebagai bahan studi bagi akademia untuk mengkaji pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Toba Samosir.
Universitas Sumatera Utara
4.
Sebagai tugas akhir peneliti untuk menyelesaikan studi di Sekolah Pasca Sarjana USU pada program Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Desa (PWD).
Universitas Sumatera Utara
