BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata baik materiil maupun spiritual. Dengan falsafah tersebut maka Pemerintah menganggap penting adanya sebuah perlindungan dan pemerataan kesejahteran terhadap tenaga kerja. Pemerintah menerapkan asuransi sosial sebagai suatu asuransi yang bentuknya wajib bagi setiap warga negaranya, dimana setiap anggota masyarakat yang terlibatdalam asuransi tersebut memikul kewajiban sosial dan memperoleh jaminan sosial juga. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk Badan Penyelenggara yang bentuk badan hukumnya berdasarkan
prinsip
kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Menurut (Man Suparman, 1997 : 51) di dalam kenyataannya ada beberapa usaha manusia untuk mengatasi suatu resiko yaitu :
1 http://digilib.mercubuana.ac.id/z
a. Menghindari (avoidance) b. Mencegah (prevention) c. Memperalihkan (transfer) d. Menerima (assumption or retention). Jaminan sosial tenaga kerja yang menanggulangi resiko-resiko kerja sekaligus akan menciptakan ketenangan kerja yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan produktivitas kerja. Program keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan manajemen perusahaan untuk menjamin ketenangan kerja karyawan, sehingga karyawan dapat bekerja lebih produktif. Akibatnya perusahaan dapat beroperasi secara efisien dan pada tingkat efektifitas yang tinggi (Suyadi 2002 : 108). Sekarang ini Badan Penyelenggara merupakan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tuntutan masyarakat mengenai perlu dilakukannya perbaikan kinerja pelayanan publik telah menjadi wacana pada saat ini. Maraknya isu demokratisasi telah menempatkan publik pada posisi yang kuat untuk menuntut hak-hak mereka ketika berhubungan dengan birokrasi pelayanan publikyang diberikan oleh penyedia layanan, baik dari instansi pemerintah maupun swasta (Subarsono, 2006: 135). Berlakunya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2004 Tentang Pelayanan Publik diharapkan dapat memberikan dampak nyata yang luas terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sehingga memungkinkan tersedianya data dan informasi yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan secara cepat, akurat dan aman.
2 http://digilib.mercubuana.ac.id/z
Hal ini juga membuka peluang bagi instansi penyedia layanan untuk melakukan inovasi dalam pemberian dan peningkatan kualitas pelayanan. Kepuasan pengguna layanan dengan demikian merupakan kunci yang sangat penting bagi penyedia layanan apabila produknya ingin dihargai dan terus dipergunakan oleh masyarakat. Hal ini pula yang memicu pentingnya Transparansi, Akuntabilitas dan Integritas. Transparansi pada umumnya menyangkut masalah keterbukaan informasi, sesuatu yang cenderung bersifat timpang di dalam masyarakat. Dalam hal ini informasi itu sendiri dapat dirumuskan sebagai “resources of knowledge and competence that can be used by individuals for enchancing their economic welfare, political power, or social status” (Kristiansen, 2006). Kurangnya transparansi akan mengakibatkan ketimpangan informasi. Logika ini juga didukung oleh teori modern yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi. Sebagai contoh, Joseph Stiglitz,seorang pakar pemenang hadiah Nobel ekonomi pernah mengungkapkan bukti-bukti empiris bahwa peningkatan kemakmuran masyarakat tidak hanya perlu ditunjang oleh sumberdaya yang berupa modal dan teknologi, tetapi juga informasi. Dilihat dari aspek politik dan administrasi, makna transparansi akan menunjang empat hal mendasar (Kristiansen, 2006), yaitu: 1) meningkatnya tanggung jawab para perumus kebijakan terhadap rakyat sehingga kontrol terhadap para politisi dan birokrat akan berjalan efektif, 2) memungkinkan berfungsinya sistem kawal dan imbang sehingga mencegah adanya monopoli kekuasaan, 3) mengurangi banyaknya kasus korupsi; dan 4) meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
3 http://digilib.mercubuana.ac.id/z
Untuk akuntabilitas itu sendiri adalah perwujudan kewajiban-kewajiban yang diamanahkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dan menjelaskan realisasi otoritas yang diperoleh sesuai dengan misi organisasi. Secara filosofi, dalam akuntansi bahwa akuntabilitas lebih ditekankan pada “value”yang tercetak pada laporan keuangan. Libby dan Luft (1993) menyatakan bahwa akuntabilitas erat kaitannya dengan seseorang, seseorang dengan akuntabilitas tinggi tentunya akan memiliki motivasi yang tinggi untuk melaksanakan
pekerjaannya.
pertanggungjawaban
serta
Kondisi transparansi
yang
memungkinkan
lemahnya
juga
terdapat
organisasi
pada
pemerintahan maupun swasta, sehingga dengan permasalahan tersebut membuat karyawan/pegawai tidak konsisten dengan pekerjaan dan aturan yang mengikat. Selain kedua hal diatas yang diperlukan dalam pelayanan publik khususnya Badan Penyelenggara adalah sikap integritas. Pembahasan mengenai konsep integritas sangat penting agar kita dapat memahami apa sebenarnya integritas itu dan gagasan darinya. Dengan memahami konsep integritas, dapat diketahui mengapa itu penting untuk dipahami oleh seluruh masyarakat, terutama pemangku kepentingan, dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hukum dilingkungannya. Integrasi berasal dari bahasa inggris “intregation”yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integritas juga telah didefinisikan dengan menekankan konsistensi moral, keutuhan pribadi, atau kejujuran (Jacobs, 2004). Di dalam penelitian dibidang seleksi karyawan, tes terhadap integritas dilakukan dengan mengukur beberapa variabel yang diantaranya adalah kejujuran dan penalaran moral (Berry, Sackett, Wiemann, 2007; Ones, Viswesvaran, Schmidt,
4 http://digilib.mercubuana.ac.id/z
1995). Kejujuran seakan menjadi bagian tak terpisahkan dari bahasan tentang integritas. Di dalam literatur tentang organisasi dan sumber daya manusia, integritas paling sering dikaitkan dengan kejujuran individu (Yulk & Van Fleetm, 1992). Hal yang sama juga dilakukan oleh Butler dan Cantrell (1984, di dalam Hosmer, 1995)yang mengartikan integritas sebagai reputasi dapat dipercaya dan jujur dari seseorang untuk menjelaskan istilah “kepercayaan” di dalam konteks organisasi. Integritas juga ditempatkan sebagai inti etika keutamaan yang digagas oleh Solomon (1992) dengan menyebut integritas tidak hanya tentang otonomi individu dan kebersamaan, tetapi juga loyalitas, keserasian, kerjasama, dan dapat dipercaya. Keadaan berperilaku dengan integritas diharapkan muncul bukan hanya karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan seseorang untuk berintegritas, tetapi karena individu tersebut memahami dengan baik bahwa memiliki integritas adalah bagian dari proses untuk membangun sesuatu yang lebih baik di dalam keluarga, organisasi atau negara. BPJS Ketenagakerjaan secara terus menerus berusaha meningkatkan kinerja pegawainya didalam pencapaian tujuan perusahaannya yakni Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kebanggaan bangsa yang amanah, bertata kelola baik serta unggul dalam operasional dan pelayanan. Di dalam usaha pencapaian tujuannya tersebut BPJS Ketenagakerjaan harus terus mengelola manajemennya secara terorganisir tanpa harus menghilangkan fungsinya sebagai Badan milik Negara, BPJS Ketenagakerjaan menyadari bahwa dukungan karyawannya merupakan hal terpenting untuk terus majuterdepan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.
5 http://digilib.mercubuana.ac.id/z
Tabel 1. Contoh Kabar Seputar BPJS Ketenagakerjaan No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kabar Seputar BPJS Ketenagakerjaan Bagaimana nasib uang simpanan peserta Jamsostek setelah berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan Tolak Aturan Baru BPJS Ketenagakerjaan, Netizen bikin petisi Janji manis BPJS Ketenagakerjaan ditengah kontroversi pencairan JHT Permudah Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Launching E-klaim dan Kios-K KPK Temukan Kelemahan Sistem pada BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua, warga keluhkan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan 69 Persen Peserta BPJS Ketenagakerjaan puas KSPI Desak Pemerintah Audit Dana BPJS Ketenagakerjaan Banyak regulasi BPJS Ketenagakerjaan Belum Kelar
Sumber www.republika.co.id www.kompas.com www.merdeka.com www.jurnaljakarta.com www.kpk.go.id www.solopos.com www.antaranews.com www.haluanrakyat.com www.kspi.com
Sejak tahun 2015 banyak sekali hal-hal yang diberitakan mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Banyak isu-isu atau berita yang muncul mengenai perubahan peraturan pemerintah yang mengatur sistem pelayanan yang membuat pro dan kontra dimana-mana. Mulai dari para buruh yang menuntut mengenai iuran mereka, kemudian para buruh dan pekerja yang menolak adanya peraturan baru, tuntutan masyarakat akan uang yang mereka akan ambil, tuntutan pekerja dan masayarakat akan pelayanan di dalam proses pencairan jaminan hari tua mereka dan banyaknya pertanyaan mengenai transparansi iuran mereka yang telah dipotong dan dibayarkan oleh perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya. Ditengah-tengah banyaknya demo, pro
6 http://digilib.mercubuana.ac.id/z
dan kontra serta kericuhan diantara masyarakat di Indonesia ini, tentunya dari Badan Penyelenggara Jaminan Soial (BPJS) Ketenagakerjaan berupaya selalu memberikan pelayanan publik yang baik kepada peserta yang dalam hal ini adalah para pekerja dan masyarakat. Dimana apa yang menjadi kebutuhan pekerja dan masyarakat dapat diterima dengan baik dan bermanfaat bagi mereka serta bisa memberikan kepuasaan bagi mereka. Suatu perusahaan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkannya haruslah digerakkan oleh sekelompok orang yang berperan secara aktif sebagai pelaku dalam mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan. Dengan kata lain kinerja individu dalam hal ini seorang karyawan sejalan dengan kinerja perusahaan/organisasi. Berdasarkan fenomena di atas maka menarik untuk diteliti mengenai “Tinjauan Kritis Prinsip Transparansi, Akuntabilitas dan Integritas terhadap Pelayanan Publik BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia”
B. Rumusan Masalah Penelitian Atas dasar latar belakang di atas maka yang hendak dijawab dalam penelitian ini antara lain : a.
Bagaimana Pengaruh prinsip Tansparansi terhadap Pelayanan Publik BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia ?
b.
Bagaimana Pengaruh prinsip Akuntabilitas terhadap Pelayanan Publik BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia ?
c.
Bagaimana Pengaruh prinsip Integritas terhadap Pelayanan Publik BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia ? 7 http://digilib.mercubuana.ac.id/z
C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian 1. Berdasarkan pemaparan di atas, tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : a. Untuk mengkaji prinsip Transparansi terhadap Pelayanan Publik BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia. b. Untuk mengkaji prinsip Akuntabilitas terhadap Pelayanan Publik BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia. c. Untuk mengkaji
prinsip Integritas terhadap Pelayanan Publik BPJS
Ketenagakerjaan di Indonesia.
2. Kontribusi Penelitian a.
Manajemen Sebagai sarana bagi manajemen untuk terus giat mencari inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan pelayanan bagi para peserta.
b.
Pemerintah Sebagai sarana untuk memberikan pertimbangan dalam menyusun peraturan yang tepat sehingga tercipta keharmonisan di dalamnya.
c.
Akademisi Sebagai sarana masukan dan pengetahuan kepada akademisi yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau pertimbangan utnuk penelitianpenelitian selanjutnya
8 http://digilib.mercubuana.ac.id/z
