BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara
maka membutuhkan pembangunan. Manusia ataupun masyarakat adalah kekayaan bangsa dan sekaligus sebagai modal dasar pembangunan. Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses untuk melakukan perubahan pada indikator sosial maupun
ekonomi
masyarakat
menuju
ke
arah
yang
lebih
baik
dan
berkesinambungan (Kuncoro, 2006 dan Todaro, 2009). Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati hidup sehat, umur panjang dan menjalankan kehidupan yang produktif. Untuk menciptakan ketiga unsur tersebut dilakukan upaya konkrit dan berkesinambungan. Misalnya untuk mencapai umur yang panjang ataupun angka harapan hidup yang tinggi, harus didukung oleh tingkat kesehatan yang baik, status gizi yang baik dan semua prasarana lingkungan yang baik.
Untuk
memiliki
pengetahuan
meningkatkan
kualitas
pendidikannya,
dan
keterampilan,
pembangunan
manusia
harus
pendidikan
harus
diutamakan di mana angka melek huruf ditingkatkan. Untuk itu rata-rata lama bersekolah harus di atas 12 tahun atau setingkat tamat SLTA. Di samping itu penduduk harus mempunyai kesempatan untuk merealisasi pengetahuan dan keterampilan dengan tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga dapat direfleksikannya dalam kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan bagi manusia. Dengan pendapatan tersebut,
manusia dapat memenuhi
Universitas Sumatera Utara
kebutuhannya dengan cara meningkatkan daya beli. Akhirnya dengan ketiga unsur di atas diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan mencapai standar hidup yang layak. Selain itu secara umum, pembangunan manusia dalam pengertian luas mengandung konsep teori pembangunan ekonomi yang konvensional termasuk model pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendekatan kesejahteraan dan pendekatan kebutuhankebutuhan dasar manusia. Model pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan produksi nasional (GNP). Pembangunan SDM menempatkan manusia terutama sebagai input dari proses produksi (sebagai suatu sarana bukan tujuan). Pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai pemanfaatan (beneficiares) bukan sebagai objek perubahan dasar memfokuskan pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan hidup. Manusia sebagai subjek dan objek pembangunan dalam kehidupannya harus mampu meningkatkan kualitas hidupnya sebagai insan pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Konsep pembangunan manusia memenuhi dimensi yang sangat luas dan banyak pilihan, hanya mungkin tercapai jika penduduk tersebut memiliki peluang angka harapan hidup yang tinggi atau umur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan keterampilan atau keahlian serta mempunyai peluang atau kesempatan untuk merealisasikan pengetahuan tersebut dalam kegiatan yang produktif sehingga penduduk memiliki daya beli. Dengan kata lain manusia itu harus berkualitas, serta berproduktivitas tinggi sehingga dapat mewujudkan kehidupannya yang mencapai standar hidup yang layak.
Universitas Sumatera Utara
Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja (performance) suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia, digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Hubungan pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi sangat erat sekali dan merupakan prasyarat tercapainya pembangunan manusia, karena peningkatan pembangunan ekonomi akan mendukung peningkatan produktivitas melalui pengisian kesempatan kerja dengan usaha-usaha produktif sehingga tercipta peningkatan pendapatan (UNDP, 1996). Pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia pada semua golongan masyarakat dan semua tahap pembangunan. Pembangunan manusia merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat dan meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan. Pembangunan manusia menurut UNDP (United Nations Development Programme) adalah proses memperluas pilihan-pilihan penduduk. Dari sekian banyak pilihan, ada tiga pilihan yang dianggap paling penting, yaitu: panjang umur dan sehat, berpendidikan dan akses ke sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup yang layak. Pilihan lain yang dianggap mendukung tiga pilihan di atas adalah kebebasan politik, hak asasi manusia dan penghormatan hak pribadi. Dengan demikian, pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses produksi komoditas serta akumulasi modal. (Ginting, 2008) Provinsi Riau memiliki 12 kabupaten/kota, masing-masing kabupaten/kota ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan namun di samping itu
Universitas Sumatera Utara
tergambar pula keterbatasan kemampuan untuk mengelola baik dari Pemerintahan Daerah maupun dari masyarakat. Sehingga untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, menjamin tercapainya sumber daya secara efisien dan berkeadilan serta menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergis diperlukan suatu dokumen perencanaan, yaitu melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ini disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan (2010-2014), yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, RPJM ini juga disusun dengan memperhatikan statistik regional dan lokal seperti (1) statistik berbagai fungsi pemerintahan di bidang ekonomi, seperti lapangan pekerjaan utama dan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat, keberadaan potensi sektor unggulan daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka memacu laju produksi lokal dan penciptaan lapangan kerja baru, keberadaan sektor informal dan kandungan potensi sumber daya daerah; (2) statistik fungsi-fungsi pemerintahan di bidang sosial budaya, seperti kondisi tingkat kesehatan rata-rata masyarakat, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pendidikan dasar dan menengah; (3) statistik bidang fisik prasarana, seperti pola-pola penataan ruang dan kawasan andalan, kantong-
Universitas Sumatera Utara
kantong kemiskinan dan kawasan tertinggal serta kondisi ekologi dan lingkungan hidup daerah dan (4) kapasitas fiskal dan keuangan daerah. RPJM pada periode 2010-2014 disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah (berupa RKPD) dan DPRD dalam menyusun Renstra SKPD, Renja SKPD sekaligus merupakan acuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah secara berjenjang, yaitu mulai dari desa, kecamatan sampai tingkat kabupaten. Oleh karena itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Alokasi sumber pembiayaan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten yang tertuang dalam RPJM tersebut diperkirakan belum menunjukkan kontribusi pengaruh yang bermanfaat dalam upaya menanggulangi tingkat kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengukur pemenuhan ketiga unsur IPM yaitu kesehatan, pendidikan dan kemampuan daya beli, badan dunia yang menangani programprogram pembangunan, yaitu United Nation Development Program (UNDP) telah menyusun indeks komposit berdasarkan 3 (tiga) indikator. Ketiga indikator tersebut adalah sebagai berikut: 1. Angka Harapan Hidup (life expectancy at age: e0). 2. Indikator Pendidikan, yang terdiri dari: a. Angka Melek Huruf (adult literacy rate: Lit). b. Rata-rata Lama Sekolah (means year schooling: MYS).
Universitas Sumatera Utara
3. Purchasing Power Parity (PPP) yang merupakan ukuran pendapatan yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Indikator pertama mengukur umur panjang dan kesehatan, kemudian dua indikator
berikutnya
mengukur
tingkat
pengetahuan
(knowledge)
dan
keterampilan (skill), sedang indikator ketiga mengukur kemampuan mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas. Ketiga indikator inilah yang digunakan sebagai komponen dasar dalam penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks pembangunan manusia bermanfaat untuk membandingkan kinerja pembangunan manusia baik antarnegara maupun antardaerah (Mudrajad, 2006). Pembangunan manusia menjadi penting karena apabila suatu daerah tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang potensial maka dapat menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk membangun dan memajukan daerahnya. Jadi, sumber daya manusia sangat berperan penting dalam pembangunan suatu daerah. Kebijakan otonomi daerah merupakan pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Beberapa manfaat melaksanakan desentralisasi adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah lokal, meningkatkan ketertanggapan permerintah terhadap kebutuhan– kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan dasar yang ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau disebut juga dengan Human Development Index (HDI) adalah indeks komposit untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk dapat hidup secara lebih berkualitas, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun aspek ekonomi.
Universitas Sumatera Utara
IPM juga digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (UNDP, 1996). IPM mulai digunakan oleh UNDP sejak tahun 1990 untuk mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu negara. IPM merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah (UNDP, 2004). Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (basic capabilities) penduduk. Sumber daya manusia menunjuk pada manusia sebagai salah satu faktor produksi, yaitu sebagai tenaga kerja yang produktivitasnya harus ditingkatkan. Dalam hal ini manusia hanya sebagai alat (input) untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan output barang dan jasa. Sedangkan manusia di dalam IPM lebih diartikan sebagai tujuan pembangunan yang berorientasi akhirnya pada peningkatan kesejahteraan manusia. Salah satu ukuran IPM adalah besarnya pendapatan nasional yang digunakan untuk belanja pendidikan. (Kuncoro, 2004) Laporan Pembangunan Manusia 2013 yang dikeluarkan badan PBB untuk program pembangunan, UNDP, baru-baru ini memperlihatkan bahwa Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang kuat dalam setiap indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam 40 tahun terakhir. Indeks pembangunan manusia (IPM) di berbagai daerah di Indonesia cenderung membaik seiring dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2010-2014. Demikian hasil evaluasi awal
Universitas Sumatera Utara
yang dilakukan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), Pemerintah Indonesia, dan Badan Kerja Sama Internasional Jerman (GIZ). Nilai IPM Indonesia pada tahun 2013 meningkat menjadi 0,684, meski mengalami kenaikan sebesar 0,003 poin belum mampu menaikkan peringkat dari tahun 2012 (0,681) yaitu di peringkat 108 dari 187 negara. Di ASEAN, IPM Indonesia berada di atas Myanmar, Laos, Kamboja, Timor-Leste, Vietnam dan Filipina, dan berada di bawah Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand. IPM Indonesia masih di bawah rata-rata dunia yaitu sebesar 0,694 (pemberlakuan perhitungan baru). Indonesia dikategorikan sebagai Negara Pembangunan Menengah.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi/Nasional Tahun 2004-2013 Provinsi/Nasional
Tahun 2008 2009 70,76 71,31 73,29 73,80 72,96 73,44 75,09 75,60 71,99 72,45 72,05 72,61 72,14 72,55 70,30 70,93 72,19 72,55 74,18 74,54 77,03 77,36 71,12 71,64 71,60 72,10 74,88 75,23 70,38 71,06 69,70 70,06 70,98 71,52 64,12 64,66 66,15 66,60 68,17 68,79 73,88 74,36 68,72 69,30 74,52 75,11 75,16 75,68 70,09 70,70 70,22 70,94 69,00 69,52 69,29 69,79 68,55 69,18 70,38 70,96 68,18 68,63 67,95 68,58 64,00 64,53 71,17 71,76
2004 2005 2006 2007 2010 Aceh 68,7 69,05 69,41 70,35 71,70 Sumatera Utara 71,4 72,03 72,46 72,78 74,19 Sumatera Barat 70,5 71,19 71,65 72,23 73,78 Riau 72,2 73,63 73,81 74,63 76,07 Jambi 70,1 70,95 71,29 71,46 72,74 Sumatera Selatan 69,6 70,23 71,09 71,40 72,95 Bengkulu 69,9 71,09 71,28 71,57 72,92 Lampung 68,4 68,85 69,38 69,78 71,42 Bangka Belitung 69,6 70,68 71,18 71,62 72,86 Kepulauan Riau 70,8 72,23 72,79 73,68 75,07 DKI Jakarta 75,8 76,07 76,33 76,59 77,60 Jawa Barat 69,1 69,93 70,32 70,71 72,29 Jawa Tengah 68,9 69,78 70,25 70,92 72,49 Yogyakarta 72,9 73,50 73,70 74,15 75,77 Jawa Timur 66,8 68,42 69,18 69,78 71,62 Banten 67,9 68,80 69,11 69,29 70,48 Bali 69,1 69,78 70,07 70,53 72,28 Nusa Tenggara Barat 60,6 62,42 63,04 63,71 65,20 Nusa Tenggara Timur 62,7 63,59 64,83 65,36 67,26 Kalimantan Barat 65,4 66,20 67,08 67,53 69,15 Kalimantan Tengah 71,7 73,22 73,40 73,49 74,64 Kalimatan Selatan 66,7 67,44 67,75 68,01 69,92 Kalimantan Timur 72,2 72,94 73,26 73,77 75,56 Kalimantan Utara Sulawesi Utara 73,4 74,21 74,37 74,68 76,09 Sulawesi Tengah 67,3 68,47 68,85 69,34 71,14 Sulawesi Selatan 67,8 68,06 68,81 69,62 71,62 Sulawesi Tenggara 66,7 67,52 67,80 68,32 70,00 Gorontalo 65,4 67,46 68,01 68,83 70,28 Sulawesi Barat 64,4 65,72 67,06 67,72 69,64 Maluku 69,0 69,24 69,69 69,96 71,42 Maluku Utara 66,4 66,95 67,51 67,82 69,03 Papua Barat 63,7 64,83 66,08 67,28 69,15 Papua 60,9 62,08 62,75 63,41 64,94 Indonesia 68,7 69,57 70,10 70,59 72,27 Sumber: www.bps.go.id, 2014 Catatan: Mulai tahun 2005, angka IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota dua digit atau dua desimal dibelakang koma.
2011 72,16 74,65 74,28 76,53 73,30 73,42 73,40 71,94 73,37 75,78 77,97 72,73 72,94 76,32 72,18 70,95 72,84 66,23 67,75 69,66 75,06 70,44 76,22 76,54 71,62 72,14 70,55 70,82 70,11 71,87 69,47 69,65 65,36 72,77
2012 72,51 75,13 74,70 76,90 73,78 73,99 73,93 72,45 73,78 76,20 78,33 73,11 73,36 76,75 72,83 71,49 73,49 66,89 68,28 70,31 75,46 71,08 76,71 76,95 72,14 72,70 71,05 71,31 70,73 72,42 69,98 70,22 65,86 73,29
2013 73,05 75,55 75,01 77,25 74,35 74,36 74,41 72,87 74,29 76,56 78,59 73,58 74,05 77,37 73,54 71,90 74,11 67,73 68,77 70,93 75,68 71,74 77,33 74,72 77,36 72,54 73,28 71,77 71,77 71,41 72,70 70,63 70,62 66,25 73,81
disajikan dalam
Pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seluruh Provinsi/Nasional di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini. Dengan jumlah IPM Indonesia pada tahun 2013 sebesar 73,81, Provinsi DKI Jakarta
Universitas Sumatera Utara
memiliki IPM tertinggi dari provinsi lainnya selama sepuluh tahun ini, yakni pada tahun 2013 sebesar 78,59. Ini disebabkan DKI Jakarta merupakan ibukota negara, segala pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain banyak terdapat disana. Kemudian diikuti juga oleh Provinsi Yogyakarta, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur dan Riau yang masing-masing memiliki IPM sebesar 77,37, 77,36, 77,33 dan 77,25 pada tahun 2013.
Jika dibandingkan IPM antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Papua yang memiliki IPM terendah yaitu pada tahun 2013 sebesar 66,25, jumlah selisihnya cukup jauh sebesar 12,34. Dapat dilihat bahwa ketimpangan kesejahteraan masyarakat antara pusat dan daerah cukup besar. Serta terdapat pemekaran provinsi baru pada tahun 2012 yakni Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki jumlah IPM sebesar 74,72. Provinsi Riau memiliki IPM tertinggi dari seluruh provinsi yang terdapat di Pulau Sumatera. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir IPM Provinsi Riau mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini dapat disebabkan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ada, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta ekonomi. Seiring dengan hal tersebut, Provinsi Riau masih harus lebih banyak lagi membenahi sistem perekonomiannya.
Universitas Sumatera Utara
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Sumber: Data Tabel 1.1
Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Riau Tahun 2004-2013 Berdasarkan pernyataan dan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam sebuah judul tesis yaitu: “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau”.
1.2
Rumusan Masalah Penelitian Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka didapat rumusan
masalah penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah kontribusi tenaga kerja terhadap PDRB di Provinsi Riau? 2. Bagaimanakah kontribusi PDRB, ekspor dan suku bunga terhadap inflasi di Provinsi Riau? 3. Bagaimanakah kontribusi PDRB dan suku bunga terhadap kurs di Provinsi Riau?
Universitas Sumatera Utara
4. Bagaimanakah kontribusi suku bunga, inflasi dan kurs terhadap investasi di Provinsi Riau? 5. Bagaimanakah
kontribusi
PDRB
dan
investasi
terhadap
Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau?
1.3
Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan
penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk menganalisis besarnya pengaruh tenaga kerja terhadap PDRB di Provinsi Riau. 2. Untuk menganalisis besarnya pengaruh PDRB, ekspor dan suku bunga terhadap inflasi di Provinsi Riau. 3. Untuk menganalisis besarnya pengaruh PDRB dan suku bunga terhadap kurs di Provinsi Riau. 4. Untuk menganalisis besarnya pengaruh suku bunga, inflasi dan kurs terhadap investasi di Provinsi Riau. 5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh PDRB dan investasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau.
Universitas Sumatera Utara
1.4
Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini yang dapat diberikan adalah
sebagai berikut: 1. Bagi pemerintah daerah Provinsi Riau, diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi untuk dijadikan acuan dalam membuat kebijakan ekonomi agar lebih dapat meningkatkan sumber daya manusia. 2. Bagi akademis, diharapkan dapat menjadi informasi serta referensi bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya terutama dibidang yang sama. 3. Bagi penulis, dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya tentang Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau.
Universitas Sumatera Utara
