BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Salah satu dampak reformasi yang terjadi di Indonesia adalah terjadinya
pergeseran paradigma dan sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik di pemerintah pusat ke arah sistem pemerintahan yang desentralistik di pemerintah daerah. Dengan adanya desentralisasi fungsi penugasan kepada pejabat di daerah, maka daerah akan lebih paham dan lebih sensitif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah, hal ini membuat daerah semakin mandiri dan kuat yang secara otomatis membuat negara juga kuat, karena daerah juga merupakan pilar negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006 yang telah disempurnakan dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007 menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Kebijakan tersebut dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efesien. Sejalan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dimana dengan adanya otonomi luas kepada daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan
Universitas Sumatera Utara
peran serta masyarakat. Prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas dan tanggung jawab yang nyata pada pemerintah daerah secara proporsional. Prinsip otonomi daerah seluas-luasnya merupakan salah satu prinsip dalam otonomi daerah yang menyatakan bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat.
Tabel 1.1 Persentase Belanja Pegawai terhadap total belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun
Belanja Pegawai 7.025.551
Total Belanja Daerah 11.313.856
Persentase Belanja Pegawai 62,09 %
2010 2011
10.109.638
17.582.598
57,50 %
2012
11.409.904
20.160.916
56,59 %
2013
12.953.951
23.192.276
55,85 %
Dari tabel diatas terlihat bahwa proporsi belanja pegawai mendominasi yaitu lebih dari 50% dari total belanja daerah, dan jumlah belanja pegawai semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Penelitian ini ingin mengetahui apakah belanja pegawai yang begitu dominan dipengaruhi oleh besarnya PAD, DAU, SILPA, dan Jumlah Pegawai. Sebagian besar anggaran yang terdapat di berbagai instansi pemerintah, banyak digunakan untuk belanja pegawai. Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat
2 Universitas Sumatera Utara
negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Informasi mengenai belanja pegawai selalu mendapatkan perhatian besar bagi masyarakat khususnya bagi penyedia barang dan jasa. Masyarakat secara umum melihat bahwa APBN banyak diguunakan untuk belanja pegawai terutama untuk membayar gaji PNS dan tunjangantunjangan. Otonomi daerah akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD, sehingga hal ini dapat memberikan pengaruh positif bagi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD terdapat unsur pendapatan dan belanja, dimana pendapatan yang dimaksud adalah sumber penerimaan untuk daerah dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan belanja adalah pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah berbeda-beda, daerah yang memiliki kemajuan di bidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD yang jauh lebih besar dibanding dengan lainnya. Hal ini yang menyebabkan ketimpangan PAD. Untuk mengurangi kesenjangan daerah maka, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) melalui undang-undang No. 33 tahun 2004 diterangkan untuk pelaksanaan
3 Universitas Sumatera Utara
kewenangan Pemerintah Daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan bagian daerah dari bagi hasil pajak dan bukan pajak. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peranan Dana Alokasi Umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (Undang-undang No. 33 Tahun 2004). SILPA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Jumlah SILPA yang ideal perlu ditentukan sebagai salah satu dasar evaluasi
terhadap
pelaksanaan
program/kegiatan
pemerintah
daerah
kota/kabupaten. Pelampauan target SILPA yang bersumber dari pelampauan target penerimaan daerah dan efesiensi sangat diharapkan, sedangkan yang bersumber dari ditiadakannya program/kegiatan pembangunan terlebih dalam jumlah yang tidak wajar sangat merugikan masyarakat. Berbagai penelitian tentang alokasi belanja pegawai telah dilakukan, salah satunya oleh Astutik (2011) yang meneliti tentang hubungan antara pertumbuhan
4 Universitas Sumatera Utara
ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap belanja pegawai baik didalam kategori belanja langsung maupun tidak langsung pada APBD Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Selain itu, Prasetyo (2014) yang meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Jumlah Pegawai terhadap Alokasi Belanja Pegawai pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012. Penelitian lain dilakukan oleh Nur Indah Rahmawati (2010) yang meneliti tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana Alokasi UMUM (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Dari penelitian-penelitian tersebut saya selaku penulis merasa tertarik
untuk
melakukan
penelitian
dengan
mengambil
sampel
pada
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan data 4 tahun terakhir pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yaitu tahun anggaran 2010-2013. Penelitian terdahulu oleh Andre Hardib Prasetyo (2014) hanya berfokus pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Jumlah Pegawai. Penelitian ini tidak hanya Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tetapi juga pengaruh belanja modal terhadap alokasi belanja pegawai.
5 Universitas Sumatera Utara
1.2
Perumusan Masalah Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian yang telah diuraikan,
maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Pegawai. b. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Pegawai. c. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap AlokasiBelanja Pegawai. d. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Pegawai. e. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran,dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap Alokasi Belanja Pegawai. 1.3
Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1
Tujuan Penelitian Dalam suatu penelitian, tujuan merupakan hal yang sangat penting
karena tanpa tujuan, suatu penelitian tidak akan memiliki arah dan fokus. Selaras dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Belanja Modal terhadap Alokasi Belanja Pegawai baik secara parsial maupun simultan pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
6 Universitas Sumatera Utara
1.3.2 Manfaat Penelitian 1.3.2.1 Bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai akutansi sektor publik yakni bagian pemerintahan mengenai pengaruh PAD, DAU, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Belanja Modal terhadap Alokasi Belanja Pegawai pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. 1.3.2.2 Bagi penggunaan praktis 1. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan tentang akutansi pemerintahan, khususnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Belanja Modal terhadap Alokasi Belanja Pegawai pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. 2. Bagi pembaca, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca tentang keuangan daerah, sehingga ke depannya para pembaca semakin sadar pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Belanja Modal terhadap Alokasi Belanja Pegawai pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
7 Universitas Sumatera Utara
3. Bagi akademisi, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat
menambah
literatur
atau
bahan
di
dalam
pembelajaran, terutama literatur mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Belanja Modal terhadap Alokasi Belanja Pegawai pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. 4. Bagi penelitian selanjutnya, sebagai bahan referensi dan data tambahan untuk dikembangkan oleh peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini. 5. Bagi Pemerintah Daerah dapat menjadi masukan dalam menganalisis
Alokasi
Belanja
Pegawai
dengan
memperhatikan PAD, DAU, Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran, dan Belanja, Modal
8 Universitas Sumatera Utara
