BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Lembaga perbankan, seperti juga lembaga perasuransian, dana pensiun, dan pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan yang menjembatani antara pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana, atau merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan masyarakat (financial intermediary).1 Kini negara kita telah memasuki era perdagangan bebas yang dapat merugikan siapa saja. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, maka perlu didukung dengan adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai perbankan. Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut dengan hukum perbankan (Banking Law). Yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dan bisnis perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.2 Lahirnya
Undang-undang
Pokok
Perbankan
perubahan baru dalam sistem perbankan di Indonesia.
memberikan
suatu
Yang terlihat Bank
Indonesia mempunyai tugas yang luas dan juga mengawasi dan membina bank 1
Muhammad Djumhana, Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 1. 2 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 14.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
bank baik Bank Pemerintah, Bank Swasta, Bank Koperasi, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Asing di samping fungsinya sebagai Bank Sentral dan Bank Sirkulasi.3 Mengingat peranan dari lembaga perbankan, maka dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional tidak berlebihan apabila lembaga perbankan kita ditempatkan begitu strategis dan mendapat perhatian pemerintah melalui pembinaan yang intensif. Semuanya itu didasari landasan pemikiran agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, dan mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.4 Perkembangan zaman yang kian pesat mendorong berkembangnya teknologi dan informasi yang sangat membantu lembaga perbankan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dahulu masyarakat yang ingin
menabung, mengirim uang, melakukan peminjaman atau transaksi perbankan lain harus datang langsung ke bank dan melakukan transaksi secara face to face. Namun kini dengan adanya perkembangan terknologi dan informasi, maka transaksi perbankan kini dapat dilakukan dengan lebih mudah tanpa harus datang langsung ke bank yaitu dengan metode non face to face dan paperless document atau digital document. Perkembangan teknologi akan mengubah system transaksi perbankan, yang pada akhirnya juga akan mengubah budaya perbankan. Transaksi-transaksi konvensional melalui paper, cepat atau lambat harus 3
Marhainis Abdul Hay, Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita, 1975, hal. 15. 4 Muhammad Djumhana, op.cit., hal. 13.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
ditinggalkan. Oleh karena itu, pada akhirnya suatu transaksi perbankan akan sangat bergantung pada perkembangan sistem teknologi tersebut. Metode ini tentu sangat diterima oleh masyarakat yang mendambakan kemudahan yang praktis serta menghemat waktu. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu, maka para penyedia jasa berusaha memberika pelayanan terbaik kepada para pengguna jasa mereka. Berbagai fasilitas dihadirkan oleh pihak bank dalam pemenuhan kebutuhan nasabahnya. Salah satu fasilitas yang kini sangat marak adalah electronic banking. Electronic banking (E-banking) merupakan layanan perbankan yang diberikan oleh penyedia jasa kepada nasabahnya melalui media elektronik. Secara umum, sistem layanan perbankan yang menggunakan electronic banking adalah sebagai berikut:5 1. ATM Banking 2. Kartu Debit 3. Kartu Kredit 4. Internet Banking 5. SMS Banking 6. Call Banking 7. Phone Banking, IP Phone Banking 8. Kartu penarikan fasilitas lain, termasuk sarana bayar lainnya. Dengan adanya fasilitas ini, sangat memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Berbagai kemudahan dapat dinikmati langsung 5
Try Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006, hal. 195.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
dalam penggunaanya. Selain mudah, praktis dan menghemat waktu, penggunaan electronic banking ini pun cukup aman karena dilengkapi dengan Personal Identification Number (PIN). Setiap nasabah pengguna fasilitas electronic banking akan diberikan PIN atau kode akses yang berbeda bagi setiap nasabah untuk menjaga kerahasiaan data dan keamanan para nasabahnya. PIN
inilah yang
nantinya akan digunakan oleh para nasabah untuk masuk dan melakukan aktifitas perbankan yang dibutuhkan melalui situs bank yang bersangkutan. Keamanan merupakah hal yang paling utama dalam penggunaan fasilitas electronic banking ini. Sama halnya dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang menggunakan internet, transaksi perbankan juga rawan terhadap penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk mencegah penyalahgunaan tersebut, maka sebuah situs bank haruslah memiliki standar keamanan yang baik dan ketat sehingga dapat menjamin bahwa layanan yang disediakan oleh pihak bank digunakan oleh pihak-pihak yang memang berhak menggunakan fasilitas tersebut. Salah satu teknik pengamanan yang sering digunakan dalam electronic banking adalah melalui SSL (Secure Socket Layer) maupun lewat protokol HTTPS (Secure HTTP). Meskipun pencegahan dan pengawasan dilakukan oleh bank secara ketat namun tidak menutup kemungkinan adanya kecurangan-kecurangan serta penyalahgunaan fasilitas electronic banking ini. Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula tindak kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Perlindungan hukum terhadap nasabah yang diberikan oleh bank sangatlah penting. Bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul nantinya akibat
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
penggunaan fasilitas electronic banking ini haruslah jelas dan diketahui serta dimengerti oleh nasabah.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakangan yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab yang diberikan oleh Bank BNI 46 kepada nasabah yang mengalami kerugian akibat penggunaan electronic banking? 2. Bagaimana alternatif penyelesaian masalah yang dilakukan oleh bank apabila timbul permasalahan dalam penggunaan electronic banking? 3. Bagaimana upaya yang dilakukan bank dalam meminimalisir risiko serta permasalahan yang terjadi dalam penggunaan electronic banking?
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan dalam skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang mengalami kerugian akibat penggunaan electronic banking. 2. Untuk mengetahui alternatif penyelesaian sengketa terkait penggunaan electronic banking.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan bank dalam meminimalisir risiko dalam penggunaan electronic banking. Adapun penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoretis maupun praktis. Kedua manfaat tersebut adalah: 1. Secara Teoretis Penulisan skripsi ini merupakan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya bagian hukum perbankan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah pengguna fasilitas electronic banking. 2. Secara Praktis Penulisan ini diharapkan sebagai masukan kepada para nasabah agar mengetahui hak dan perlindungan yang diterimanya dalam penggunaan fasilitas electronic banking. Penulisan ini juga diharapkan bermanfaat bagi para akademisi untuk menambah wawasan mengenai electronic banking.
D. Keaslian Penulisan Perlindungan Hukum bagi Nasabah yang Menggunakan Fasilitas Electronic Banking dalam Transaksi Perbankan yang diangkat penulis menjadi judul skripsi ini merupakan hasil buah pemikiran dari penulis sendiri. Penulis mengangkat judul ini karena melihat transaksi perbankan yang kini lebih dominan dilakukan oleh nasabah dengan menggunakan fasilitas electronic banking dimana penulis ingin membahas mengenai bentuk perlindungan nasabah yang menjadi haknya.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Penulisan ini disusun berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan electronic banking. Oleh karena itu penulisan ini adalah asli hasil karya penulis.
E. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar mencapai tujuan dan dapat lebih terarah serta dapat dipertanggungjawabkan, maka penulisan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan field research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti dan penelitian di lapangan dimana penelitian tersebut dilakukan di Bank BNI 46 Cabang USU Medan. 2. Alat Pengumpulan Data Materi dalam skripsi ini diambil dari data-data sekunder. Adapun data-data sekunder yang dimaksud adalah: a. Bahan hukum primer, yaitu: Dokumen-dokumen yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang seperti peraturan dasar perundang-undangan. Dalam tulisan ini antara lain Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
transaksi elektronik, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perbankan dan electronic banking. b. Bahan hukum sekunder, yaitu: Semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang electronic banking, seperti seminar-seminar, makalah-makalah, korankoran, karya tulis ilmiah, dan dari beberapa sumber internet yang berkaitan dengan soal tersebut. c. Bahan hukum tersier, yaitu: Bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer seperti kamus bahasa asing, kamus istilah dalam hukum dan juga mengenai metode penelitian hukum untuk memberikan penjelasan mengenai teknik penulisan skripsi. 3. Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data dari penulisan skripsi ini, penulis lakukan melalui studi pustaka (library research) dan juga melalui bantuan media elektronik yaitu layanan internet (internet services) serta melakukan wawancara dengan karyawan pada Bank BNI 46 Cabang USU Medan. Untuk memperoleh data dari sumber ini, penulis menafsirkan dan membandingkan berbagai buku dan artikel yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna fasilitas electronic banking. 4. Analisis Data Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah perpaduan antara yuridis normatif (studi pustaka) dan yuridis sosiologis (melalui penelitian
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
lapangan atau field research) yang berkaitan dengan permasalahan hukum mengenai electronic banking.
F. Sistematika Penulisan Secara sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab dan setiap bab terbagi dalam beberapa sub-bab, yang mana disusun secara teratur yang kesemuanya memiliki hubungan yang erat satu dengan yang lain. Secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: Bab I
Pendahuluan Pada bab ini penulis menguraikan pendahuluan yang mencakup tentang hal-hal yang bersifat umum, yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
Bab II
Tinjauan Umum tentang Bank Pada bab ini penulis akan membahas mengenai sejarah perbankan di Indonesia, sejarah mengenai Bank BNI 46 sebagai salah satu bank pemerintah, pengertian dan fungsi bank, jenis dan usaha bank, serta sumber-sumber hukum perbankan.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Bab III
Tinjauan Umum tentang Electronic Banking Pada bab ini penulis akan membahas mengenai sejarah, pengertian, jenis-jenis dan peraturan yang mengatur tentang electronic banking.
Bab IV
Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Bank kepada Nasabah dalam Penggunaan Fasilitas Electronic Banking Pada
bab
ini
penulis
akan
membahas
mengenai
bentuk
perlindungan hukum dan tanggung jawab yang diberikan oleh Bank BNI 46 kepada nasabah yang mengalami kerugian akibat penggunaan electronic banking, alternatif penyelesaian masalah yang dilakukan apabila timbul permasalahan serta upaya yang dilakukan oleh Bank BNI 46 dalam meminimalisir risiko serta permasalahan yang terjadi dalam penggunaan electronic banking.
Bab V
Kesimpulan dan Saran Bab ini berisi kesimpulan dari bab-bab terdahulu sehingga melalui kesimpulan dan saran ini pembaca memahami skripsi ini dan diakhiri dengan saran yang berguna bagi pembaca.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
