Bab I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting tersebut, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang akan menjamin kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Penyusunan SAKIP didasarkan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, Rencana Kinerja Tahun 2016, Perjanjian Kinerja Tahun 2016 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2016. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) utama yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di tingkat provinsi, memiliki peranan yang sangat
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
I -1
penting dan strategis dalam merancang strategi pembangunan di masa depan dalam rangka menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Barat. Seiring dengan amanat untuk menjamin kegiatan pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran melalui proses perencanaan pembangunan, Bappeda Provinsi Jawa Barat, sebagai entitas utama pelaksanaan perencanaan di Provinsi Jawa Barat harus mampu menghadirkan proses perencanaan yang inklusif, transparan dan akuntabel, yang terlebih dahulu ditunjukan melalui performa kinerjanya sebagai salah satu unit kerja pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Bappeda Provinsi Jawa Barat berupaya untuk memenuhi tuntutan publik dan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Hal besar yang ingin dicapai pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya, rumusan tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pertanggungjawaban dimaksud adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga. 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2016 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Jawa Barat adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (presiden, DPRD dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. I -2
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
LKIP merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKIP ini bertujuan untuk: 1 Mendorong instansi pemerintah untuk mencapai Good Governance, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan; 2 Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dengan instansi pemerintah; 3 Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah. 4 Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategik. 5 Tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang berisikan perencanaan strategik dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya, yang akhirnya bermuara kepada kualitas kinerja institusi pada Tahun Anggaran 2016, yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat, merupakan suatu bentuk perwujudan terhadap komitmen penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghadirkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat. 1.3. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
I -3
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Nomor 4817); 9.
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah nomor 45); 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi (lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran daerah Nomor 45); 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47); 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018. 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat; I -4
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
18. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Derah No. 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat; 19. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 17 Seri E);
1.4. Aspek Strategis Organisasi Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Bappeda sebagai OPD utama di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan proses perencanaan
pembangunan
tingkat
provinsi
dalam
rangka
menjamin
terciptanya
pembangunan yang efektif, efisien dan bersasaran yang pada akhirnya akan menggerakan pembangunan regional bagi penciptaan kesejahteraan masyarakat. Perannya dalam mengkaji berbagai pilihan strategi dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, untuk kemudian dirumuskan dalam suatu kebijakan pembangunan, telah menempatkan Bappeda sebagai OPD/SKPD yang strategis di seluruh tingkatan pemerintah daerah di Indonesia. Selanjutnya komitmen Bappeda Jawa Barat untuk menghadirkan kinerja institusi yang inklusif, transparan dan akuntabel, diharapkan dapat menularkan karakteristik serupa dalam pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat, seiring dengan peran sentralnya dalam proses perencanaan pembangunan. 1.5. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, serta Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, BAPPEDA memiliki tugas pokok: menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan Daerah Provinsi, menyelenggarakan koordinasi pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi aspek fisik, ekonomi, social dan budaya, pemerintahan, pendanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi, menyelenggarakan koordinasi dan perencanaan Daerah Kabupaten/Kota, serta
mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis data
pembangunan. Selain itu, Bappeda memiliki fungsi : LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
I -5
a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang perencanaan pembangunan Daerah; c. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah Provinsi bidang perencanaan pembangunan Daerah; d. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota; e. Penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah Daerah Provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan f. Penyelenggaraan identifikasi, pengolahan dan penganalisaan data pembangunan. Rumusan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut dari pengaturan kewenangan antar berbagai tingkatan pemerintahan di Indonesia, sebagaimana tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, yang menyatakan bahwa Bidang Perencanaan Pembangunan terdiri dari sub bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah dengan 3 (tiga) sub-sub bidangnya. Adapun ketiga sub-sub bidang urusan perencanaan pembangunan tersebut adalah (1) Perumusan kebijakan; (2) Bimbingan, konsultasi dan koordinasi serta (3) Monitoring dan evaluasi. Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tahun 2106 adalah sebagai berikut : 1. Kepala Badan 2. Sekretariat, membawahkan: a. Subbagian Perencanaan ; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Umum. 3. Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah, membawahkan : a. Subbidang Non Anggaran Pendapatan Belanja Daerah b. Subbidang Non APBD (Non Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) 4. Bidang Fisik, membawahkan : a. Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup I -6
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
b. Subbidang Infrastruktur Wilayah 5. Bidang Ekonomi, membawahkan : a. Subbidang Pertanian; b. Subbidang Dunia Usaha, Industri, Perdagangan dan Pariwisata 6. Bidang Sosial dan Budaya, membawahkan : a. Subbidang Kependudukan dan Kesehatan; b. Subbidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan. 7. Bidang Pemerintahan, membawahkan : a. Subbidang Aparatur, Politik dan Hukum b. Subbidang Kerjasama Pembangunan 8. Unit Pelaksana Teknis Badan Pusdakisbang, membawahkan : a. Subbagian Tata Usaha b. Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi c. Seksi Data dan Analisis
9. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, membawahkan : b. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Fisik, Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan c. Seksi Pengendalian dan Evaluasi Sosial, Budaya dan Pemerintahan 10. Kelompok Jabatan Fungsional Dengan adanya Keputusan Menpan No. 16/Kep/M.PAN/3/2001, tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya beserta peraturan pelaksana lainnya, maka Bappeda Provinsi Jawa Barat membentuk kelompok Jabatan Fungsional, diantaranya Jabatan Fungsional Perencana. Aturan ini merupakan bentuk pemberian kewenangan dan prosedur pemberian kewenangan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara kepada badan atau pejabat lain baik secara vertikal maupun horizontal untuk penyelenggaraan pemerintahan. Ruang lingkup keabsahan tindakan pemerintahan meliputi kewenangan, prosedur, dan substansi. Substansi merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dari tugas perencana untuk menentukan tujuan negara/pemerintah. Dengan ditetapkannya Jabatan Fungsional Perencana diharapkan dapat mendorong terbentuknya dan atau pemantapan organisasi profesi dari jabatan fungsional yang bersangkutan. Hal ini memungkinkan dapat dirumuskan etika profesi yang
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
I -7
merupakan norma terhadap disiplin ilmu dan organisasi yang harus dipatuhi oleh pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerrintahan khususnya dalam perencanaan pembangunan di Jawa Barat, BAPPEDA Provinsi Jawa Barat telah mengangkat dan menetapkan para pejabat fungsional sesuai dengan kebutuhan. Para Pejabat fungsional tersebuat diantaranya : 1. Pejabat Fungsional Perencana 2. Pejabat Fungsional Peneliti 3. Pejabat Fungsional Arsiparis 4. Pejabat Fungsional Pustakawan 5. Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian 6. Pejabat Fungsional Umum Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, didukung oleh SDM Aparatur Sipil Negara dengan komposisi sebagai berikut: Tabel 1.1 Komposisi PNS BAPPEDA Berdasarkan Golongan Tahun 2016
JUMLAH PEGAWAI IV/e :
0
III/d :
6
II/d :
6
I/d :
0
IV/d :
3
III/c :
21
II/c :
25
I/c :
4
IV/c :
5
III/b :
43
II/b :
7
I/b :
1
IV/b :
12
III/a :
19
II/a :
5
I/a :
0
IV/a :
26
Sumber data Kepegawaian BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
Tabel 1.2 Komposisi PNS Bappeda Berdasarkan Jabatan
145 ORANG TERDIRI DARI Es. I
:
-
Es.III
:
8
JFT
:
33
Es. II
:
1
Es.IV
:
15
JFU
:
86
1ugas Belajar : 2 orang
I -8
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
Gambar 1.1 Komposisi Pegawai BAPPEDA berdasarkan Jenjang Pendidikan
47 40
1
5
37
9 3
3
Sumber Data : Sekretariat / TU BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.
1.6. Isu Strategis Sebagaimana esensi dari Badan Perencanaan Pembangunan, adalah menuntut seluruh komponen stakeholder yang terkait untuk mampu menyikapi berbagai perubahan
yang
terjadi. Hal ini agar dapat merumuskan strategi berdasarkan pilihan-pilihan yang ada serta sumber daya yang tersedia, Bappeda Provinsi Jawa Barat dihadapkan dengan hal-hal serupa dalam pelaksanaan tugasnya, baik dari sisi eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, diantaranya Bappeda dihadapkan kepada tantangan pencapaian target-target Sustainable Development Goals (SDGs), pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN, perubahan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, pemberlakuan Undang-Undang 23 Tahun 2014 (UU Nomor 23 Tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah yang mengubah pembagian urusan/kewenangan antar berbagai tingkatan pemerintahan. Nilai strategis Provinsi Jawa Barat di tingkat nasional seperti : besaran jumlah penduduk, sebagai lumbung pangan nasional, pusat industri manufaktur, pusat pendidikan dan penelitian nasional, pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesenjangan pembangunan diantara kabupaten dan kota di Jawa Barat, dan pengentasan kemiskinan.
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
I -9
Sementara dari sisi internal sebagai OPD, Bappeda dihadapkan kepada tantangan pelaksanaan urusan perencanaan pasca diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014, restrukturisasi organisasi seiring dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, peran sebagai pendorong pencapaian indikator-indikator kinerja daerah, pembinaan jabatan fungsional perencana hingga tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Barat, sinkronisasi data-data pembangunan Jawa Barat, modernisasi dan digitalisasi mekanisme perencanaan pembangunan untuk memenuhi kualifikasi inklusif, transparan dan akuntabel, peningkatan kapasitas aparatur, dan penciptaan iklim kerja yang kondusif melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Guna menjawab tantangan-tantangan tersebut, dirumuskan perencanaan kinerja yang merujuk kepada Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Rumusan perencanaan kinerja akan diuraikan dalam bab selanjutnya, yang diantaranya memuat visi, misi, kebijakan, sasaran, indikator kinerja, dan program. Untuk memperoleh gambaran secara keseluruhan terhadap kinerja Bappeda Provinsi Jawa Barat, pada Bab 3 akan diuraikan capaian kinerja terhadap sasaran dan indikator kinerja yang telah dirumuskan dalam Bab 2.
I - 10
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2016