BAB I PENDAHULUAN. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam 2014

1

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dokumen rencana tahunan RKPD maupun dokumen rencana jangka menengah lima tahunan (RPJMD) dan jangka panjang dua puluh tahunan (RPJPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam periode Tahun 20112016, oleh karenanya tingkat keberhasilan dari rencana tahunan ini akan menentukan keberhasilan dari pemerintahan selama periode tahun 2011-2016. Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilakukan dengan bantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Berkenaan dengan hal tersebut, maka RKPD Kota Batam Tahun 2014 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2014, dalam rangka penyusunan RAPBD Kota Batam tahun 2014 yang penetapannya dilakukan secara bersama-sama dengan DPRD Kota Batam. Secara normatif penyusunan RKPD Kota Batam tahun 2014 mempunyai tiga fungsi utama yaitu : 1. Fungsi alokasi yaitu pembiayaan untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat / swasta karena bersifat pelayanan publik seperti penanganan prasarana dasar dan penyediaan infrastruktur; 2. Fungsi distribusi yaitu pembiayaan diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan, pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya. 3. Fungsi stabilisasi yaitu pembiayaan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban. RKPD Kota Batam Tahun 2014 disusun dengan skala prioritas pembangunan, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang dijabarkan dalam program dan


2

kegiatan. Sebagai dokumen perencanaan tahunan maka proses penyusunan RKPD Kota Batam tahun 2014 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 1.

Persiapan penyusunan RKPD meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, menyusun agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi pembangunan daerah;

2.

Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Batam Tahun 2014

3.

Melakukan Musrenbang Kelurahan, Penyusunan Rancangan Renja SKPD, Musrenbang Kecamatan, Pembahasan Rancangan Renja SKPD pada saat pelaksanaan Forum SKPD.

4.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kota Batam

5.

Perumusan Rancangan Akhir RKPD Kota Batam

6.

Penetapan Peraturan Walikota RKPD dan Penetapan Renja SKPD 1.1.

Dasar Hukum Penyusunan Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2014 adalah : 1.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

3.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

4.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);


3

6.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 3 tentang Perubahan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU (LNRI 2005/108, TLNRI 4548)

8.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);

10.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139)

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405 );

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

13.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);

16.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik


4

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 17.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 23.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014

24.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan

Daerah

dan

Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37). 25.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri A);

26.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 55);


5

27.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 58 )

28.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggunaan Tanah dan / atau Bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk Pemasangan Reklame (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 61);

29.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 64);

30.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor

12 Tahun 2009

tentang Retribusi Izin Usaha di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 66 ); 31.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67 );

32.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 71 );

33.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi IMB (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 74 );

34.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 75 );

35.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 20112016 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 76);


6

1.3.

Hubungan Antar Dokumen RKPD Kota Batam Tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan teknis tahunan dan

merupakan penjabaran tahun ke-tiga dari RPJMD 2011-2016. Penyusunan dokumen RKPD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, substansi penyusunan RKPD harus selaras dengan dokumen perencanaan lain. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 20112016 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program dari Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya antara lain berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batam Tahun 2005 – 2025, dan merupakan kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2006-2011. Secara diagram hubungan antara dokumen RKPD Kota Batam dengan dokumen Perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.


7

1.4.

Sistematika Dokumen RKPD Penyusunan RKPD Kota Batam Tahun 2014 ini secara hierarki berpedoman pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut : Bab

I.

PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1.

Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, Proses penyusunan RKPD, Kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, Keterkaitan antara dokumen RKPD dengan Dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD 1.2.

Dasar Hukun Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal. 1.3.

Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan seperti RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kota 1.4.

Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya 1.5.

Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan sasaran penyusunan dokumen RKPD BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.


8

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografis, demografis beserta indikator kinerja Pemerintah Daerah; 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis daerah, potensi pengembangan wilayah yang dilengkapi dengan table, grafik dan gambar; 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan; 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan; 2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah Pada bab ini menjelaskan isu-isu permasalahan Kota Batam yang berhubungan dengan prioritas pembangunan Kota Batam dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Batam. 2.2.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. 2.2.2 Identifikasi

permasalahan

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

daerah. 2.3 Isu Isu dan Prioritas Pembangunan Nasional Pada bab ini menjabarkan apa yang menjadi isu permasalahan pembangunan nasional dan yang akan menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2014. Materi pembahasan ini tercantum didalam dokumen perencanaan nasional yaitu RPJMN dan RKP 2014 2.3.1 Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) 2015 2.3.2 Isu Kesetaraan Gender 2.3.3 Program Pengentasan Kemiskinan BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.


9

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD Provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Batam. 3.1.1.

Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014.

Memuat penjelasan tentang kondisi dan analisis data statistik perekonomian daerah, yang antara lain mencakup: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Inflasi, Sumbangan Sektoral, Tingkat Investasi (termasuk PMA dan PMDN), Ekspor, dan Indikator Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi yang tersedia di Daerah. 3.1.2.

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014.

Mengidentifikasi tantangan dan prospek perekonomian daerah, khususnya pada tahun berjalan (2013) dan tahun rencana (2014), antara lain dengan terlebih dahulu mengadakan analisis atas kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan juga kondisi eksternal (peluang dan ancaman) terhadap pencapaian tujuantujuan pembangunan daerah, yang dikaitkan dengan hasil analisis subbab 2.1, subbab 2.2 dan subbab 3.1.1. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis pada bab III. 3.2.1.

Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah dituangkan kedalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah, 3.2.2.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis pada Bab III. 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Memuat penjelasan tentang analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya, yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.


10

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, minimal yang terkait langsung dengan pengelolaan Belanja (Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung) dalam APBD. 3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Berisikan uraian mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD 4.2. Prioritas dan Pembangunan Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana. BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.


11

BAB VI. PENUTUP Telah dijelaskan tahapan-tahapan sistematika penyajian rancangan awal pada babbab diatas, sehingga memberikan gambaran pemerintah dalam penyusunan RKPD beserta lampiran hasil (kertas kerja). 1.5.

Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun

2014 adalah untuk mewujudkan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah antar bidang pembangunan dan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran tahun ke-empat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 20112016. Tujuan penyusunan dokumen RKPD Kota Batam Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1.

Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Batam dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2014, RAPBD dan APBD Kota Batam tahun 2014.

2.

Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen RPJMD Kota Batam Tahun 2011-2016 dengan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

3.

Sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dijajaran Pemerintah Kota Batam dalam memanifestasikan kegiatan pembangunan di Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan (Renja) tahun 2014 dan dalam rangka menjabarkan visi dan misi Walikota Batam, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang (spasial), maupun lintas kegiatan (sektoral).

4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan Kepada Pemerintah Pusat.


12

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan indikatorindikator makro pembangunan daerah dan penyelenggaraan urusan wajib / pilihan pemerintahan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2012, RKPD 2013 dan Prediksi Tahun 2014

Tingkat Pencapaia n Terhadap Target RPJMD

Indikator*)

Target Tahun 2013

Target Tahun 2014

Kondisi Yang Dicapai Tahun 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (%)

7.65

7.80

7.20

96%

2. 3.

Laju inflasi Kota Batam PDRB ADH Berlaku (dalam trilyun Rp) PDRB ADH Konstan (dalam trilyun Rp) PDRB Per-Kapita ADH Berlaku (juta Rp) PDRB Per-Kapita ADH Konstan (juta Rp) Jumlah Penduduk (jiwa) Laju Pertumbuhan Penduduk (%) dari sensus tahun 2010 Angka Partisipasi Murni (APM) a. SD b. SMP c. SMU Angka Partisipasi Kasar (APK)

5.00

4.00

2,02

-

58.81

63.60

52.62

97%

35.01

37.86

30.13

93%

46.15

45.14

53.03

112%

27.47

26.87

30.36

108%

1.321.447

1.407.243

1.235.651

-

39.90

49.03

30.86

-

97.59 76.9 55.5

97.98 77.2 56.8

97.29 76.73 54.90

92.66 77.51 78.43

112.5 112.3 94.5 0.99

114.2 113.5 96.2 0.97

118.80 111.55 93.54 0.9901

93.95 104.25 116.93 99%

0.99

0.97

0.99

99%

10.78

10.79

10.78

120%

70.91

70.92

70.91

-

5.50

5.00

5.30

-

N o

4. 5. 6. 7. 8. 9.

10 .

11. 12 . 13 . 14 . 15 .

a. SD b. SMP c. SMU Angka melek huruf (%) Angka Buta huruf (%) Angka rata-rata lama sekolah Angka usia harapan hidup Tingkat Pengangguran Terbuka


13


14

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 1.

Kondisi Geografis Daerah Kota Batam secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu berada di

jalur pelayaran dunia internasional dengan garis lintang dan bujur terletak antara 0° 25’ 29 ”1° 15' 00” Lintang Utara dan 103° 34'35” - 104° 26' 04” Bujur Timur dengan luas wilayah Kota Batam 426.563,28 Ha, terdiri dari luas wilayah darat 108.265 Ha dan luas wilayah perairan/laut 318.298.28. Wilayah Kota Batam meliputi lebih dari 400 (empat ratus) pulau, 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) pulau diantaranya telah mempunyai nama, termasuk di dalamnya pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan Negara yang berbatasan dengan: Sebelah Utara

: Singapura dan Malaysia

Sebelah Selatan

: Kabupaten Lingga

Sebelah Barat

: Kabupaten Karimun dan Laut Internasional

Sebelah Timur

: Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang Gambar 1. Peta Wilayah Kota Batam

Sumber: Perda RTRW Kota Batam

Wilayah Kota Batam seperti daerah lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, juga merupakan bagian dari paparan kontinental. Pulau-pulau yang tersebar di daerah ini merupakan sisa-sisa erosi atau penyusutan daratan protersier yang membentang dari Semenanjung Malaysia/Singapura di bagian utara sampai dengan pulau Moro dan Kundur serta Karimun di bagian selatan. Singapura dan Malaysia yang berada di sebelah utara Kota Batam, secara ekonomi makro memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam perekonomian Batam. Letak strategis Batam telah menjadi daya tarik bagi Singapura untuk merelokasikan aktivitas industri mereka ke Batam karena ketersediaan lahan yang cukup dan kemudahan investasi yang diberikan.


15

Sebelah selatan Kota Batam berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lingga dan sebelah barat dengan Kabupaten Karimun serta laut internasional, Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan terletak di sebelah timur Kota Batam. Kedua daerah ini memiliki keterkaitan emosional dan kultural dengan Kota Batam. Kota Tanjung Pinang sekaligus merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Riau sehingga menjadi pusat pemerintahan Provinsi. Kota ini juga memiliki potensi wisata yang cukup besar baik wisata bahari dan terutama wisata sejarah. a.

Topografi dan Kemiringan Lereng Wilayah Kota Batam relatif datar dengan variasi berbukit-bukit di tengah pulau, ketinggian antara 7 hingga 160 mdpl. Wilayah yang memiliki elevasi 0 hingga 7 mdpl terdapat di pantai utara dan pantai selatan Pulau Batam dan sebelah timur Pulau Rempang serta sebelah utara, timur dan selatan Pulau Galang. Sedangkan pulau-pulau kecil lainnya sebagian besar merupakan kawasan hutan mangrove. Wilayah yang memiliki ketinggian sampai 100 mdpl dengan topografi berbukit-bukit yang sangat sesuai untuk kawasan resapan air untuk cadangan air baku, umumnya berada di bagian tengah Pulau Batam, Rempang dan Galang serta Galang Baru. Wilayah Kota Batam yang memiliki kemiringan lereng 0 – 3% tersebar di pesisir pantai di Teluk Senimba, Teluk Jodoh, Teluk Tering dan Teluk Duriangkang. Wilayah yang memiliki kemiringan lereng 3 – 10% tersebar hampir diseluruh Pulau Batam mulai dari Perbukitan Dangas Pancur di Sekupang dan Tanjung Uncang ke sebelah timur, dari Teluk Jodoh sampai Duriangkang dan terus ke pesisir timur, sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan perkotaan. Lereng antara 10 – 20% sebagian besar berada di daerah kaki bukit dengan relief relatif rendah tersebar dibagian tengah Pulau Batam dan pulau-pulau besar lainnya. Lereng 20 – 40% sebaran luasnya membentuk jalur sempit di punggung bukit sepanjang Bukit Dangas Pancur dan Bukit Senyum. Sementara itu wilayah dengan kelerengan di atas 40% berada di sepanjang Bukit Dangas Pancur. Beberapa puncak bukit di Pulau Batam antara lain Bukit Dangas Pancur 169m, Bukit Temiang 179 m, Bukit Senimba 140 m dan Bukit Tiban 110 m. Kota Batam memiliki 2 (dua) wilayah air tanah yaitu: (1)

Perbukitan lipatan yang terdapat hampir disebagian wilayah. Wilayah air tanah ini terdapat pada kawasan dengan batuan penyusun berupa batu pasir, batu lempung, fillit, dan kuarsit yang bersifat padu. Umumnya, air tanah tersimpan dalam aquafir berupa rekahan atau secah serta pada material rombakan hasil lapukan batuan padu tersebut dan terdapat pada kedudukan dangkal.


16

(2)

Air tanah yang terdapat di daerah batuan beku. Jenis air tanah ini terdapat dibagian timur Pulau Batam yang tersusun oleh granit dan hasil erupsi lainnya. Daerah batuan beku di wilayah Kota Batam terdapat di Pulau Buluh, Pulau Bulan Lintang, Pulau Lengkana, Pulau Sekanak, Pulau Melawa, Pulau Dendang, dan Pulau Air Asam. Batuan penyusun ini terdapat pada daerah batuan beku berupa batu pasir dan batu lempung keras dan bersifat kedap air.

b.

Iklim dan Curah Hujan Kota Batam beriklim tropis dengan suhu minimum pada tahun 2013 antara 21,1 23,4 °C dan suhu maksimum berkisar antara 32,0 - 35,1°C. Suhu rata-rata sepanjang tahun 2011 adalah 26,1 hingga 31,6°C. Tekanan udara rata-rata tahun 2012 berkisar antara 1008,8 – 1010,3 mbs dengan tekanan minimum antara 101,2 – 1005,9 mbs dan tekanan maksimum antara 1012,2 – 1016,3 mbs. Kelembaban udara minimum berkisar antara 43-45% dan kelembaban maksimum berkisar antara 97-100%, dengan rata-rata kelembaban berkisar antara 79-86%. Kecepatan angin maksimum 6 knot hingga 32 knot atau kecepatan angin rata-rata sebesar 5 knot. Banyaknya hari hujan selama setahun di Kota Batam pada tahun 2012 adalah 208 hari atau hari hujan di Kota Batam rata-rata perbulan 17 hari dengan curah hujan rata-rata setahun 244 mm. Banyak curah hujan di Kota Batam tergolong tinggi.

2.

Gambaran Umum Demografis

a.

Penduduk Penduduk Kota Batam bersifat heterogen terdiri dari multi suku yang ada di Indonesia, dengan penduduk aslinya adalah suku Melayu. Penduduk Kota Batam hingga bulan Desember 2012 tercatat sebanyak 1.235.651 jiwa terdiri dari 638.404 jiwa atau 51,67% laki-laki dan 597.247 jiwa atau 48,33% perempuan. Pada tahun 2012 telah terjadi peningkatan pertambahan penduduk sebesar 8,62% yang disebabkan oleh faktor migrasi penduduk ke Kota Batam. Sedangkan seecara rinci sebaran penduduk sampai dengan Maret 2013 menurut jenis kelamin dan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.


17

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan s/d Maret Tahun 2013

No

Kecamatan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Sekupang Batuaji Sungai Beduk Nongsa Batu Ampar Lubuk Baja Bengkong Sagulung Batam Kota Belakang Padang Galang Bulang

Jumlah Penduduk s/d Maret 2013 Laki-Laki Perempuan

Jumlah

78.426 69.748 60.732 35.863 54.178 58.611 66.352 101,754 91.611 12.898 9.267 6.247

72.142 64.901 66.645 31.097 47.534 56.460 62.535 89.391 86.695 12.438 8.319 5.806

645.687

603.963

Total 150.568 134.649 127.377 66.960 101.712 115.071 128.887 191.145 178.306 25.336 17.586 12.053

1.249.650

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam

Sebaran penduduk Kota Batam terpadat sampai pada Maret tahun 2013 masih berada di wilayah Mainland yaitu Kecamatan Sagulung dan Batam Kota sedangkan untuk sebaran jumlah penduduk yang terendah berada pada wilayah hinterland yaitu Kecamatan Bulang dan Galang. Jika dilihat dari komposisi penduduk, ratio jenis kelamin (sex ratio) penduduk Kota Batam adalah 106,89 yang berarti setiap 107 orang penduduk laki-laki terdapat 100 orang penduduk perempuan. Dengan perkataan lain saat ini jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibanding penduduk perempuan. c.

Potensi Pengembangan Wilayah Rencana penggunaan lahan di Kota Batam dilihat dari rencana pola ruang Kota Batam, dapat dilihat pada table berikut ini: Tabel 2.3. Penggunaan Lahan berdasarkan Pola Ruang Kota Batam

No.

JENIS PENGGUNAAN

1

LINDUNG

LUAS m²

Ha

a. Buffer Jalan

109,000

10.90

b. Genangan

117,100

11.71

c. Hutan Bakau

20,740,000

2,074

d. Hutan Buru

21,660,000

2,166

e. Hutan Kota

119,577,700

11,957.77

f. Hutan Lindung

144,800,000

14,480

9,016,000

901.60

31,070,000

3,107

4,863,000

4,863.30

351,952,800

35,195.28

g. Hutan Wisata h. Waduk i. Sempadan Pantai TOTAL KAWASAN LINDUNG


18

2

BUDIDAYA a. Fasilitas Pelabuhan

22,460,000

2,246

b. Fasilitas Umum

23,300,000

2,330

c. Jasa

56,240,000

5,624

d. Kawasan Bandara

12,260,000

1,226

e. KKOP

1,554,000

155,4

f. Wisata

100,600,000

10,060

g. Perikanan

2,381,000

238.13

h. Industrian

129,300,000

12,930

i. Permukiman

182,900,000

18,290

j. Pertanian/Peternakan

138,400,000

13,840

667,500

66.75

60,634,700

6,063.47

730,697,200

73069.72

1,082,650,000

108,265

k. Pusat Pemerintahan l. Infrastruktur Jalan TOTAL KAWASAN BUDIDAYA TOTAL KESELURUHAN



Struktur Ruang Wilayah

-

Sistem pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan di Kota Batam sebagai komponen pembentuk struktur ruang wilayah kota dikembangkan dengan Sistem Pusat Kota, Sub Pusat Kota dan Pusat Lingkungan, yang melayani tidak hanya internal Kota Batam dan kawasan perbatasan, namun juga lingkup regional, nasional, dan internasional, sesuai arahan RTRWN dan penetapan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

-

Sistem pusat-pusat pelayanan Kota di Kota Batam yang dilandaskan pada layanan langsung kebutuhan masyarakat dan layanan pendukung pengembangan kegiatankegiatan usaha produktif, berdasarkan hirarki dan skala pelayanannya dibedakan atas: -

Pusat Kota, yang merupakan pusat pelayanan hirarki ke 1 (satu) untuk pelayanan lokal seluruh kota, regional, nasional, dan internasional;

-

Sub Pusat Kota, yang merupakan pusat pelayanan hirarki ke 2 (dua) untuk pelayanan lokal setingkat wilayah kecamatan; dan

-

Pusat Lingkungan (Neighbourhood Services Center), yang merupakan pusat pelayanan hirarki ke 3 (tiga) untuk pelayanan lokal setingkat wilayah kelurahan atau setingkat satuan lingkungan permukiman (neighbourhood unit).

-

Dalam jangka waktu Tahun 2011 – 2031, Batam Center merupakan pusat kota dalam sistem pusat pelayanan kota, yang berperan sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa dan industri. Sub pusat kota tersebar di beberapa wilayah kota termasuk di P. Rempang dan P. Galang, P. Belakang Padang dan P. Buluh dengan peran


19

masing-masing baik sebagai sub pusat pelayanan industri, perdagangan, jasa dan pariwisata. -

Pada Pusat Kota dialokasikan kegiatan-kegiatan pelayanan perkotaan untuk mendukung pengembangan fungsi-fungsi utama wilayah Kota Batam (pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, alih muat angkutan laut, pariwisata, dan lain-lain) serta kegiatankegiatan pelayanan tertentu terkait dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang didukung dengan infrastruktur yang memadai.

-

Untuk memperkuat orientasi dan pergerakan eksternal Kota Batam di era persaingan global, struktur ruang wilayah kota dimantapkan melalui peningkatan kualitas layanan dan pengembangan simpul-simpul (outlet) transportasi berupa bandara, pelabuhan laut, dan pelabuhan penyeberangan untuk menciptakan akses regional, nasional, dan internasional yang lebih berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.

-

Arahan RTRWN untuk pengembangan Pelabuhan Internasional Batam sesuai kondisi realistik setempat diterjemahkan sebagai sebuah sistem pelabuhan bebas berskala pelayanan nasional dan internasional dengan dermaga outlet di Pelabuhan Batu Ampar dan Pelabuhan Kabil, yang telah ditetapkan untuk ditingkatkan hirarkinya menjadi “pelabuhan internasional hub” (hub international port).

-

Dalam jangka menengah arus pergerakan penumpang dan barang nasional serta internasional masih akan dilayani oleh pelabuhan nasional dan internasional yang ada di P. Batam, namun untuk selanjutnya akan dikembangkan pelabuhan baru pada lokasi yang strategis di P. Rempang dan/atau Galang.

-

Untuk menciptakan aksessibilitas yang tinggi antar Pusat Kota dan dengan Sub Pusat Kota, dan ke/dari simpul-simpul (outlet) utama transportasi (Kawasan Primer), serta ke/dari Kawasan-kawasan Sekunder (Kawasan Industri, Kawasan Pusat Pemerintahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, dan lain-lain) dikembangkan jalan tol, jalan lintas atas (flyover), simpang susun (interchange), jalan lintas bawah (underpass), dan jaringan transportasi massal (MRT/LRT) yang dapat berada di atas dan/atau di bawah permukaan tanah/air.

-

Untuk menunjang berbagai kegiatan penghidupan dan kehidupan kota, selain sistem jaringan transportasi juga ditingkatkan pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana yang lain yaitu: jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan penyehatan lingkungan permukiman.


20



Pola Ruang Wilayah -

Pola ruang wilayah Kota Batam dikembangkan secara serasi, selaras dan terpadu dengan struktur ruang wilayah kota, mencakup kawasan-kawasan lindung dan kawasan-kawasan budidaya untuk mendukung kegiatan sosial-ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup di wilayah darat dan laut;

-

Mengembangkan ragam Ruang Terbuka Hijau Kota (hutan lindung, hutan kota, jalur hijau, taman median jalan, tamankota, taman lingkungan, bumi perkemahan dll) dalam rangka mewujudkan tutupan hijau minimal 30 % dari luas wilayah darat kota, untuk meningkatkan fungsi lindung wilayah kota, peresapan air, pengaturan iklim mikro, dan estetika kota;

-

Mengembangkan kawasan-kawasan budidaya sesuai kondisi, potensi, serta karakteristik sumber daya alam dan lahan berdasarkan kriteria lokasi kegiatan dan standar teknik pemanfaatan ruang menurut ketentuan perundang-undangan;

-

Mengalokasikan pemanfaatan ruang untuk pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam di Pusat-pusat Pelayanan Primer sesuai prioritas sektoral PP Nomor 5 Tahun 2011, tahap pertama pada kawasan-kawasan pemanfaatan yang tersedia di P. Batam, selanjutnya ke pulau-pulau yang lain dari delapan pulau yang telah ditetapkan;

-

Menciptakan keseimbangan perkembangan dan pemerataan pembangunan antara delapan pulau yang ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan pulau-pulau sekitar melalui pengembangan Kawasan Strategis, Kawasan Khusus, dan Kawasan-kawasan Prioritas atau melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI);

-

Memanfaatkan secara optimal areal lahan yang diserahkan pengembang kepada Pemerintah Kota untuk peningkatan fasilitas pelayanan umum dan bangunan pemerintah, secara serasi dan selaras dengan pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan ruang terbuka hijau kota;

-

Mengintensifkan pemanfatan ruang pada kawasan-kawasan budidaya yang memiliki nilai ekonomi tinggi di P. Batam, P. Rempang dan pulau-pulau yang lain dengan mengarahkan pembangunan secara vertikal;

-

Mengendalikan kegiatan reklamasi di kawasan-kawasan pengembangan pantai untuk mengurangi tekanan dan tingkat kerusakan kawasan bukit dan perbukitan di P. Batam, dan melakukan subtitusi bahan timbun dengan pasir darat dan/atau pasir laut; dan


21

-

Mengembangkan pemanfaatan ruang di wilayah laut secara terpadu dengan wilayah darat dan pesisir untuk meningkatkan keserasian, keselarasan, dan untuk menghindarkan dampak negatif tak diinginkan terhadap lingkungan laut.


22

-


23

Gamba2.2. Konsep Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah


24

d. Wilayah Rawan Bencana Kota Batam beriklim tropis dengan suhu maksimum berkisar antara 33,2 - 35,1°C dan kecepatan angin maksimum 6 knot hingga 32 knot disamping itu curah hujan di Kota Batam tergolong cukup tinggi dengan karateristik wilayah yang berlembah dan berbukit serta memiliki besarnya luasan wilayah laut serta wilayah pantai, dimana hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kejadian rawan bencana di Kota Batam. Kondisi rawan bencana yang sering terjadi di Kota Batam adalah bencana kebakaran, banjir, tanah lonsor, angin puting beliung, bencana gelombang pasang, abrasi pantai dan rawan terhadap pencemaran tumpahan minyak kotor yang terbawa air laut sehingga membawa kerugian khususnya terhadap masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan. Namun kejadian rawan bencana di Kota Batam masih dikatagorikan ke dalam bencana lokal dan dapat cepat ditanggulangi dan jarang sampai menimbulkan korban jiwa. Penanggulangan pasca bencana biasanya dilakukan langsung melalui pendirian posko darurat penanggulangan bencana, penyelenggaraan dapur umum, pemberian bantuan pangan, tenda dan bahan bangunan untuk para korban di bawah koordinasi dinas sosial dengan melibatkan pihak terkait antara lain badan pengusahaan kawasan, pihak keamanan, kecamatan, kelurahan serta elemen masyarakat. Langkah-langkah penanggulangan bencana dalam RPJMD Kota Batam diakomodir melalui kegiatan penanggulangan dan penanganan bencana Pemerintah Kota Batam yang dituangkan dalam program pengendalian banjir dan pengamanan tebing/pantai serta program penanggulangan bencana serta jaminan sosial. Kawasan rawan bencana Kota Batam terdiri dari: 

Kawasan Rawan Banjir, yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana banjir yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada dataran di bagian hilir dan muara sungai, serta pada kawasankawasan cekungan di sepanjang bantaran sungai;



Kawasan Rawan Longsor, yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana tanah longsor yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada kawasan-kawasan bukit dan perbukitan dengan struktur geologi dan lapisan tanah yang rentan;



Kawasan Rawan Abrasi, yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana abrasi yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada kawasan-kawasan pesisir berombak besar dengan struktur geologi pantai cenderung curam dan rentan, terutama pada kawasan-kawasan pesisir yang menghadap secara langsung ke Selat Malaka dan Laut Cina Selatan; dan


25



Kawasan Rawan Gerakan Tanah yaitu kawasan pada jalur-jalur sesar geologi yang berpotensi mengalami bencana gerakan dan atau gempa bumi, yaitu di Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru, di Kecamatan Galang, yang bagi perlindungannya diberlakukan sempadan sesar selebar 100 meter (seratus meter) di kiri-kanan garis sesar.



Kawasan Rawan Gelombang Pasang yaitu kawasan yang berada pesisir pantai yang terutama yang menghadap langsung ke Selat Malaka dan Laut Cina Selatan pada musimmusim tertentu rawan gelombang pasang.

2.1.2 a.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat Pola Konsumsi Masyarakat Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pola pengeluaran konsumsi masyarakat. Pengeluaran konsumsi digolongkan menjadi dua jenis, yaitu konsumsi makanan dan bukan makanan. Awalnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan menjadi prioritas utama dalam kehidupan keluarga, dengan meningkatnya pendapatan secara perlahan pengeluaran non makanan akan menggeser pengeluaran untuk makanan. Perubahan ini dapat diartikan sebagai peningkatan kesejahteraan. Dari tabel. 4 dapat dilihat, walaupun sangat lambat, terjadi pergeseran porsi pola konsumsi masyarakat dari makanan ke non makanan. Tabel 2.4. Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Bulan di Kota Batam Tahun 2008-2012 Tahun

Makanan

Non Makanan

Jumlah

(1)

Rp (2)

% (3)

Rp (4)

% (5)

Rp (6)

2008 2009

1.570.284 1.951.441

41,83 39,90

2.183.585 2.939.234

58,17 60,10

3.753.869 4.890.674

2010 2011

2.125.598 2.303.282

37,81 38,51

3.494.883 3.677.029

62,18 61,49

5.620.481 5.980.311

2.547.615

37,90

4.174.844

62,10

6.722.459

2012* Sumber : Susenas, BPS Kota Batam * Angka Sementara

Pada tahun 2012, proporsi pengeluaran untuk makanan sebesar 37,90 persen dan non makanan sebesar 62,10 persen, dimana hal ini berarti proporsi pengeluaran untuk makanan di Kota Batam jauh lebih baik dari rata-rata nasional dan pada tahun 2013 dipekirakan juga mengalami hal yang sama yaitu adanya kenaikan konsumsi masyarakat untuk pengeluaran makanan dan pengeluaran non makanan.


26

Tabel 2.5.

Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi Kota Batam Tahun 2009 – Triwulan I Tahun 2013

KELOMPOK PENGELUARAN

2009

2010

2011

2012

2013

1,88

7,40

3,76

0,23

1,21

0,27

12,08

5,20

-0,88

2,35

1,21

11,75

3,08

0,64

2,01

tembakau

0,20

4,49

2,88

0,58

1,62

Perumahan, air, listrik, gas dan bahan

0,62

11,37

3,21

1,19

(1,49)

bakar

0,15

2,87

3,81

0,58

1,38

4.

Sandang

0,04

7,35

9,95

0,17

0,09

5.

Kesehatan

0,61

0,83

1,92

0,45

(0,22)

6.

Pendidikan, rekreasi dan olahraga

7.

Transportasi,

Umum 1.

Bahan makanan

2.

Makanan

3.

jadi,

minuman

komunikasi

rokok

dan

dan

jasa

keuangan Sumber : BPS Kota Batam

b.

Pendidikan Salah satu hal dasar dan menjadi faktor penting yang menunjang kemajuan di bidang pendidikan adalah tersedianya sarana ataupun fasilitas pendidikan, karena akses terhadap fasilitas tersebut memberikan pengaruh tersendiri terhadap tingkat partisipasi sekolah di suatu daerah. Sampai tahun 2012 jumlah bangunan sekolah di Kota Batam sebanyak 837 unit yang terdiri dari 310 unit gedung TK, 317 unit gedung SD/MI, 124 unit gedung SLTP/Mts dan 86 buah gedung SMA/MA/SMK, secara lebih rinci dapat di lihat pada tabel 6. Tabel 2.6. Banyaknya Fasilitas Pendidikan Menurut Jenis Sekolah di Kota Batam Tahun 2012

Jenis Sekolah

Jumlah

(1)

(2)

TK

310

SD

291

MI

26

SLTP

106

MTs

18

SMA

39

MA

12

SMK

35

Total Fasilitas

837


27


28

2.1.3

Aspek Pelayanan Umum

a. Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Batam Ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam penyediaan pelayanan publik merupakan hal yang baru dalam sejarah pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. SPM pada dasarnya merupakan implementasi dari urusan wajib sebagaimana diamanatkan pada pasal 11 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan “Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah”. Dalam undang-undang tersebut terdapat 33 bidang kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri dari 25 bidang urusan wajib dan 8 bidang urusan pilihan yang selanjutnya dijabarkan lagi dalam PP Nomor 65 Tahun 2005 dan Permendagri Nomot 6 Tahun 2007. Format Standar Pelayanan Minimal (SPM) memuat tiga materi pokok, yaitu rincian urusan, jenis pelayanan dan indikator pencapaian atau penyelesaian dari aktifitas pelayanan yang dilakukan. Indikator SPM menunjukan derajat pelayanan publik yang semestinya dicapai. Indikator untuk berbagai bidang pelayanan tidak dapat diseragamkan karena jenis pelayanan yang dilakukan tidak sama. Sampai dengan tahun 2011 Pemerintah Kota Batam telah menyusun Standar Pelayanan Minimal di 19 bidang urusan wajib dan 2 urusan pilihan, dan dalam rangka mendukung pencapaian grand design reformasi birokrasi 2010-2025 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Pemerintah Kota Batam terus berbenah dengan melakukan penataan organisasi, penataan tata laksana manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan budaya kerja serta terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik, dimana pada tahun 2011 Pemerintah Kota Batam telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) administratif serta analisis jabatan dan beban kerja yang dapat disampaikan sebagai berikut : - Standar Operasional Prosedur SOP merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan standar pelayanan dan pelaksanaan kegiatan oleh SKPD untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta transparansi kinerja. SOP selain sebagai pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD juga bisa dipakai sebagai alat penilaian kinerja SKPD berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada SKPD


29

bersangkutan sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi akuntabel. Melalui penyusunan SOP ini diperoleh beberapa manfaat, antara lain, yaitu: 

Membentuk system kerja dan aliran kerja yang teratur, sistematis dan

dapat dipertanggungjawabkan; 

Adanya gambaran bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai

dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku; 

Menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung; 

Sebagai saran tata urutan dari pelaksanaan dan pengadministrasian

pekerjaan harian sebagaimana metode yang ditetapkan; 

Menjamin konsisten dan proses kerja yang sistematik dan menetapkan

hubungan timbal balik antar satuan kerja. Pada tahun anggaran 2011 Pemerintah Kota Batam telah menyusun sebanyak 75 macam SOP administratif terkait dengan pelayanan yang dilakukan oleh 28 (dua puluh delapan) SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Batam. Terkait pencapaian grand design reformasi birokrasi 2010-2025 khususnya pada struktur organisasi Pemerintah Kota Batam, pada tahun 2011 juga telah dilakukan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja yang meliputi 225 analisis jabatan struktural dari 1.119 kompetensi jabatan struktural yang ada di struktur jabatan organisasi Pemerintah Kota Batam. Dalam analisis jabatan ini diuraikan tentang berbagai klasifikasi jabatan dan kebutuhan personil dengan memberikan analisis tentang persyaratan-persyaratan dalam menduduki suatu jabatan, yang meliputi : jenjang eselon, klasifikasi minimal golongan pangkat dan ruang, klasifikasi pendidikan yang dibutuhkan, serta persyaratan diklat teknis dan fungsional untuk menduduki suatu jabatan struktural. Penyusunan SOP maupun ANJAB yang telah dilakukan tersebut pada tahun anggaran 2012 masih terus disempurnakan. b.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dalam rangka akuntabilitas pelayanan publik, pemerintah pusat melalui Menteri Negara PAN sejak tahun 2003 telah mengeluarkan Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui Surat Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, pedoman umum ini kemudian diikuti oleh dua SK Men PAN pada tahun 2004 melalui SK Nomor 25 dan 26 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Transparansi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. IKM diperoleh berdasarkan pendapat masyarakat yang dikumpulkan melalui survei kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan publik. Dengan adanya Penyusunan IKM ini diharapkan akan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan publik di instansi pemerintah kepada masyarakat. Guna merespon tuntutan masyarakat terhadap


30

pelayanan publik tersebut. Pemerintah Kota Batam pada tahun 2010 telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 13 puskesmas se Kota Batam. Sedangkan pada tahun 2011 objek survei kepuasan masyarakat telah ditingkatkan menjadi 20 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 38 kelurahan. Hasil survei tingkat kepuasaan masyarakat tahun 2011 ditampilkan pada tabel berikut : Tabel 2.7. Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Batam Terhadap Pelayanan SKPD dan Beberapa Kelurahan yang Dilakukan Pada Tahun 2011 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Nama SKPD / Unit Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil RSUD Embung Fatimah Sungai Panas Baloi Permai Tanjung Sengkuang Bonatania Kabil Sungai Lekop Sekupang Batuaji Bulang Sambau Kecamatan Batu Ampar Kecamatan Nongsa Kecamatan Sekupang Kecamatan Batuaji Kecamatan Sagulung Kecamatan Sungai Beduk Kecamatan Belakang Padang Kecamatan Bulang Kelurahan Tanjung Sengkuang Kelurahan Lubuk Baja Kota Kelurahan Tanjung Uma Kelurahan Sukajadi Kelurahan Batu Besar Kelurahan Sambau Kelurahan Kabil Kelurahan Ngenang Kelurahan Sungai Harapan Kelurahan Tangjung pinggir Kelurahan Riau Kelurahan Patam Lestari Kelurahan Tiban Baru Kelurahan Tiban Indah Kelurahan Tiban Lama Kelurahan Bukit Tempayan Kelurahan Tembesi Kelurahan Sagulung Kota Kelurahan Sei Binti Kelurahan Sei Lekop Kelurahan Sei Langkai Kelurahan Sei Pelunggut Kelurahan Mukakuning Kelurahan Duriangkang Kelurahan Mangsang Kelurahan Tanjung Piayu Kelurahan Sekanak Raya Kelurahan Tanjung Sari


Nilai 75,38 79,35 73,75 80,36 80,47 76,73 66,85 80,48 77 74,03 78,23 79,98 79,17 79,24 84,25 76,95 82,66 81,15 78,01 83,98 68,54 74,83 81,58 79,73 75,62 84,76 78,10 77,71 71,30 73,93 80,21 74,14 80,67 83,85 85,08 76,22 76,44 81,41 82,39 82,46 85,16 80,36 80,92 74,50 74,50 77,82 81,15 77,44 75,84

31

50 51 52 53 54 55 56 57 58

Kelurahan Pemping Kelurahan Pecong Kelurahan Pulau Buluh Kelurahan Temoyong Kelurahan Batu Legong Kelurahan Pantai Gelam Kelurahan Setokok Kelurahan Bulang Lintang Kelurahan Air Raja

82,08 78,06 68,59 68,24 68,75 68,34 68,56 68,72 76,02

Sumber : Buku Laporan Hasil Survei IKM Kota Batam Tahun 2011

Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2011, objek survei yang dilakukan pada tahun sebelumnya telah menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pada 13 puskesmas di Kota Batam, dimana penilaian masyarakat terhadap pelayanan puskesmas memperoleh nilai skor yang lebih meningkat.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah Perekonomian suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan bila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB. Potensi Unggulan Daerah



Potensi unggulan daerah Kota Batam pada dasarnya dapat dilihat dari komposisi sektor ekonomi yang merupakan bagian nilai yang disumbangkan suatu sektor terhadap total PDRB, yaitu nilai suatu sektor (PDRB suatu sektor) dibandingkan dengan nilai keseluruhan sektor (total PDRB). Komposisi sektor merupakan gambaran awal untuk memahami sektor-sektor manakah yang berpotensi menjadi sektor unggulan dalam memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB suatu daerah. Empat sektor potensi unggulan dari sektor ekonomi yang dominan menyumbangkan andil ke dalam PDRB Kota Batam adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan serta sektor bangunan. Secara rinci potensi unggulan daerah Kota Batam menurut sektor ekonomi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.8. Distribusi Potensi unggulan pada PDRB Kota Batam Tahun 2010 – 2012 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (%)

No. 1 2 3 4 5

Lapangan Usaha Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan Pertambangan dan penggalian Industri pengolahan Listrik, gas dan air bersih Bangunan


2010* 1,13 0,12 58,80 0,77 2,72

2011** 2012*** 1,14 0,11 57,85 0,79 2,84

1,15 0,11 56,90 0,80 2,96

32

6 7 8 9

Perdagangan, hotel dan restoran Pengangkutan dan komunikasi Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan Jasa-jasa

26,54 2,71 5,74 1,47

27,54 2,70 5,58 1,45

28,54 2,71 5,58 1,45

Sumber : BPS Kota Batam * Angka Perbaikan ** Angka Sementara ***Angka Sangat Sementara

Dari tabel di atas terlihat bahwa distribusi potensi unggulan PDRB Kota Batam tahun 2012, sektor industri pengolahan masih menjadi sektor unggulan pertama Kota Batam dengan prediksi kontribusi sebesar 56,90%. Sektor unggulan kedua yaitu sektor perdagangan hotel dan restoran diprediksikan mengalami peningkatan dari 27,5% menjadi 28,54%. Sektor unggulan ketiga yang memberikan kontribusi besar dalam PDRB Kota Batam adalah sektor jasa keuangan persewaan dan jasa perusahaan yaitu sebesar 5,58% dan sektor ke empat adalah bangunan dengan kontribusi 2,96%. Pertumbuhan Ekonomi



Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam, Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2012 ( berdasarkan tahun dasar 2000 )

Sektor

2009

2010*

2011**

2012***

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 2. Pertambangan dan Pengalian 3. Industri 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan 7. Angkutan 8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa Kota Batam

2,93 1,21 3,73 1,71 22,46 7,05 2,63 2,85 5,63 4,86

3,26 1,31 7,40 4,81 11,55 9,01 6,00 5,30 5,08 7,77

7,01 1,03 5,55 10,24 10,37 11,19 7,74 6,17 3,77 7,20

6,68 1,01 5,31 13,47 12,83 12,48 7,62 5,87 2,87 7,50

Sumber : BPS Kota Batam Ket : * Angka Perbaikan ** Angka Sementara ***Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kota Batam sebesar 7,20% dan pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kota Batam mengalami peningkatan menjadi 7,50% meskipun perkembangan realisasi nilai ekspor Kota Batam pada tahun 2012 mengalami


33

penurunan dengan nilai ekspor Kota Batam pada periode tersebut sebesar US$ 10,72 juta dengan pertumbuhan ekspor sebesar -7,16 persen. Begitu juga dengan nilai impor Kota Batam hanya sebesar US$ 9,28 juta dengan pertumbuhan impor sebesar -3,31 persen. Namun neraca perdagangan masih mengalami surplus sebesar US$ 1,44 juta. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Batam juga tidak terlepas dari arus investasi yang terus masuk ke Kota Batam sehingga berbagai proyek baru maupun perluasan masih terus dilaksanakan di Kota Batam. Dari sisi inflasi dapat disampaikan bahwa perkembangan inflasi Kota Batam pada bulan Januari s/d April 2013 sebesar 1,39% mengalami peningkatan dibandingkan dengan inflasi yang terjadi pada periode Januari s/d April 2012 dengan besar inflasi 0,24%. Tingginya inflasi yang terjadi pada periode Januari s/d April 2013 disebabkan terjadinya penurunan yang signifikan dari kelompok pengeluaran bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau serta kelompok pengeluaran untuk sandang.


34

Gambar 2.10. Grafik Inflasi Kota Batam Tahun 2006-2012

c. Fasilitas Infrastruktur 

Panjang Jalan dan Kondisi Jalan

Pembangunan

Infrastruktur

jalan

sebagian

besar

sudah

mampu

membuka

keterisolasian wilayah dan meningkatkan arus lalu lintas orang dan barang sehingga berdampak pada pertumbuhan perekonomian kota. Perkembangan panjang dan kondisi jalan di Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11 Perkembangan Sarana Jalan di Kota Batam Tahun 2007 s/d 2012

Tahun Year

Aspal Asphalted

Kerikil Grave

Tanah Earth

Tidak Dirinci Unspecified

Jumlah Total

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2007 2008 2009 2010

883,92 883,92 910,00 922,93

73,00 73,00 74,00 73,00

130,86 130,86 103,78 92,75

-

1.087,78 1.087,78 1.087,78 1.088,68

2011 2012

931,23 947,13

73,00 73,00

84,85 68,95

-

1.089,08 1.183,13

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam



Fasilitas Air Bersih. Sejak bulan November 1995 pengadaan dan pengusahaan air bersih di Pulau Batam dikelola oleh pihak swasta. Kebijakan ini memudahkan pendanaan swasta dalam membiayai sejumlah pekerjaan perbaikan dan pengembangan sistem distribusi Sumber air bersih yang memasok kebutuhan air di Pulau Batam berasal dari air baku yang terdapat pada beberapa WTP yang tersebar di Kota Batam, antara lain yaitu WTP Sei Baloi, WTP Sei. Ladi, WTP Sei. Harapan, WTP Sei Nongsa, WTP. Muka Kuning, WTP Tanjung Piayu dan WTP Duriangkang, dengan kapasitas desain WTP sebesar


35

4.440 liter/detik dimana banyaknya air yang distribusikan pada tahun 2012 adalah : 

Rumah Tempat Tinggal dan Instansi Pemerintah

72,97%



Industri

8,82%



Badan sosial, Rumah Peribadatan dan Rumah Sakit

2,68%



Niaga (Hotel, Taurism)



15,02%

Pelabuhan / Bandara

0,54%

Lokasi Waduk di Kota Batam seperti terlihat pada gambar dibawah ini. Gambar. 3 Peta Lokasi Waduk di Pulau Batam

Nongsa Sei Baloi Sei Harapan

Sei Ladi

Muka Kuning

Duriangkang

Dengan kapasitas produksi sebesar 2.623,37 lt/det. Gambaran kapasitas waduk di Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Nama Waduk

(1)

1. Sei Harapan

Tabel 2.12. Kapasitas Air Bersih di Kota Batam Kapasitas Volume Kapasitas/Produksi Desain WTP ( m 3) (Lt/Dtk) (Lt/Dtk) (2) (3) (4) 3.600.000

210

214,59

2.

Sei Baloi

270.000

30

28,82

3.

Sei Nongsa

720.000

60

61,34

4.

Sei Ladi

9.490.000

270

285,60

5.

Muka Kuning

12.270.000

310

225,02

6.

Duriangkang

78.180.000

3000

1.808,00

7.

Rencana Waduk Tembesi

41.876.080

540

-

8.

Waduk Rempang

5.166.400

-

-

9.

Waduk Sei Gong

-

20

-

109.696.400

4.440

2. 623,37

Jumlah Sumber : BP Kawasan Batam

Perkembangan Kota Batam yang pesat mengakibatkan kebutuhan air yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kota Batam, perkembangan


36

usaha dan industri yang mengharuskan untuk mencari alternatif sumber air baku. Mengingat sumber air baku di Kota Batam berasal dari air permukaan / tadah hujan, maka perlu pengamanan lahan di lokasi Catchment Area.



Tenaga Kelistrikan Penyediaan ketenagalistrikan di Kota Batam dikelola oleh PT. PLN Batam untuk wilayah Pulau Batam. Sedangkan untuk wilayah pulau-pulau lainnya seperti di Belakang Padang, Pulau Terong, Pulau Pecung, Pulau Buluh, Pulau Kasu, Pulau Karas, Pulau Sembulang dan Pulau Abang penyediaan ketenagakelistrikan dikelola PT. PLN. Cabang Tanjung Pinang. Jumlah tenaga listrik yang dibangkitkan dan daya terpasang di Kota Batam melalui PT. PLN Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel. 2.13 Banyaknya Mesin, kekuatan dan tenaga yang dibangkitkan PT. PLN Batam Tahun 2012

78

Jumlah Mesin (unit) Daya Terpasang (kW)

441.132

Tenaga Yang Dibangkitkan (kW)

346.150 3.313.796

Pemakaian Sendiri (kWh) kWh Terjual

1.644.224.231

Susut (kWh)

102.988.431

Pemakaian BBM (liter)

22.337.180

Pemakaian Gas (MMBTU)

14.139.892

Pemakaian Bahan Pelumas (liter)

169.706

Sumber : PLN Batam

Jumlah pelanggan listrik PLN wilayah khusus Batam sampai dengan tahun 2012 sebanyak 237.354 pelanggan dengan daya tersambung 1.006.546 KVA dengan komposisi pelanggan untuk rumah tangga sebesar 81,88% pelanggan jenis usaha sebesar 11,74%, jenis pelanggan umum 6,25% dan pelanggan industri 0,13%. Suplay tenaga listrik di Kota Batam tahun 2012 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Surply Tenaga Listrik Kota Batam Tahun 2012 1. Pembangkit sendiri 69,8 MW 2. Pembangkit Sewa Genset 74,3 MW Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam 2014 3. Pembelian Listrik

37



Perhubungan Laut

Untuk menunjang lalu lintas orang dan barang serta bongkar muat barang tersedia beberapa penumpang dan pelabuhan kargo untuk sandar kapal dengan kapasitas sampai dengan 150.000 DWT yang terdapat di Pelabuhan Kabil, sedangkan untuk kapasitas kontainer saat ini sebesar 90.000 TEUs di Pelabuhan Batu Ampar yang rencananya akan terus dikembangkan secara bertahap sampai dengan 4.000.000 TEUs. Sedangkan untuk kapasitas sandar kapal saat ini sebesar 35.000 DWT. Berikut kondisi dan lokasi pelabuhan yang ada di Kota Batam dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar. 4 Peta Lokasi Pelabuhan Kota Batam


38

Untuk menunjang lalu lintas orang saat ini di Kota Batam memiliki beberapa pelabuhan penumpang baik domestik maupun pelabuhan internasional, antara lain Pelabuhan Ferry Sekupang, Pelabuhan Internasional Ferry Batam Center, Pelabuhan Ferry Internasional Nongsa Pura, Teluk Senimba dan Harbour Bay. 

Perhubungan Udara Sarana dan fasilitas perhubungan udara di Kota Batam selama ini dilakukan pada Bandara Hang Nadim Batam yang melayani kegiatan penerbangan dan bongkar muat. Kondisi kapasitas Bandara Hang Nadim Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel. 2.14 Kapasitas Bandara Hang Nadim

DESKRIPSI

UNIT

KONDISI SAAT INI

RENCANA PENGEMBANGAN AKHIR

LANDASAN PACU APRON TERMINAL JENIS PESAWAT KAPASITAS TERMINAL KAPASITAS KARGO KAPASITAS PENYIMPANAN BAHAN BAKAR

Meter M² M² Type Penumpang per Ton

4025 X 45 110,541

4025 X 45 170,000

Kilo liter

35,122 (2 Lantai 4 Gar Barata) 88,000 (12 Pasang Gar Barata) B 747 B 747 3,300,000 8,300,000 16,230 700,000 52,000

52,000

Sumber : BP Kawasan Batam



Telekomunikasi dan Informasi


39

Perkembangan dunia selular beberapa tahun belakangan ini berkembang sangat pesat hal ini ditandai dengan terus meningkatnya penggunaan telepon selular di hampir seluruh pelosok dunia. Pesatnya perkembangan dunia selular juga terjadi di Kota Batam. Meningkatnya penggunaan telepon seluler di Kota Batam bisa dilihat dari banyaknya operator seluler yang beroperasi di Kota Batam dan berjamurnya menara telekomunikasi yang terus bertambah jumlahnya. Provider yang beroperasi di Kota Batam pada tahun 2012 sebanyak 20 provider, dan terdapat 19 penyedia menara dengan jumlah menara telekomunikasi sebanyak 437 menara. Maraknya keberadaan menara-menara telekomonikasi tersebut disamping memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumennya disisi lain juga menimbulkan dampak terhadap nilai estetika dan keindahan Kota Batam. Guna meminimalisir keadaan tersebut maka berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007 Pemerintah Kota Batam bersama dengan pihak-pihak terkait lainnya telah mengupayakan adanya penataan terhadap keberadaan menara-menara telekomunikasi tersebut. Dengan melalui proses yang panjang maka pada tanggal 10 Juli 2009 Dewan Perwakilan Daerah Kota Batam telah mengesahkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2009 tentang Menara Telekomunikasi di Kota Batam. Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi di Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.15.Fasilitas dan Infrastuktur Telekomunikasi

NO

URAIAN

Satuan

A

PSTN dan ISDN Switch  Sentral Telepon Otomat  Kapasitas Total Sentral

18 Lokasi 111,768 SST

B

CDMA Switch  Kapasitas Sentral  Jumlah BTS

35.000 CDMA 19 BTS

C

Kapasitas Jaringan  Jaringan Kabel Tembaga  Lebar Pita Serat Optik Lokal Batam Ke kota lain melalui Pekanbaru Sambungan bawah laut TIS  Lebar Pita Radio Gelombang Mikro Dijital Lokal Batam - Ke kota lain melalui Pekanbaru - Ke Singapura  Lebar Pita Satelit Dijital


98.690 Satuan Sambungan 377,5 Gbps 15 Gbps 12,5 Gbps 350 Gbps 904 Mbps 34 Mbps 560 Mbps 310 Mbps 52 Mbps

40

TELKOMNET INSTAN D

Penyedia Layanan Internet

INDOSATNET IDOLANET CENTRIN


Sebaran Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi di Kota Batam dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Gambar 7 Infrastruktur Informasi di Kota Batam (Layanan

Telekomunikasi)




Perbankan Dalam menunjang aktifitas berbagai usaha, bisnis maupun perdagangan, di Kota Batam

saat ini telah beroperasi sebanyak 60 bank yang terdiri dari 31 buah bank umum dan 29 buah bank perkreditan rakyat dengan jumlah kantor sebanyak 188 buah yang terdiri dari 145 kantor bank umum dan 43 kantor BPR. Rincian jumlah bank umum dan BPR yang ada di Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel. 2.16 Jumlah Bank dan Kantor Bank di Kota Batam Tahun 2012


41

Jenis Bank

Bank

Kantor Bank

1

2

3

Bank Umum -

Bank Persero

4

65

-

Bank Devisa

22

67

-

Bank Non Bank

1

3

-

Bank Pembangunan Daerah

2

8

-

Bank Asing dan Campuran

2

2

Bank Perkreditan Rakyat -

Konvensianal

27

40

-

Syariah

2 60

3 188

Jumlah Sumber: Bank Indonesia Batam



Investasi Berdasarkan data dari BP Kawasan Batam realisasi investasi Asing (PMA) yang dihitung berdasarkan persetujuan Izin Usaha Tetap (IUT/IUI) yang diterbitkan selama periode Januari-September 2012 sebanyak 51 proyek, terdiri dari 43 proyek baru dan 8 proyek perluasan usaha dengan total nilai investasi sebesar US$ 93.61 juta. Adapun investasi proyek baru yang masuk ke Kota Batam pada tahun 2012 sebanyak 72 industri baru dan 16 industri perluasan dengan total nilai investasi US$ 551 juta. Sedangkan data rencana investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk periode Januari s/d September 2012 berjumlah 164 proyek dengan nilai investasi Rp 547 Milyar. Untuk perkembangan realisasi izin usaha PMDN di Kota Batam selama Januari-September 2012 dengan nilai investasi sebesar Rp 105 milyar. Beberapa peluang investasi yang masih terbuka dari berbagai sektor kegiatan dalam upaya mengembangkan ekonomi Kota Batam antara lain sektor industri yang meliputi : -

industri kerajinan, industri bahan bangunan, industri pengolahan

makanan dan industri pengolahan hasil perikanan dan pertanian. -

Aneka Industri meliputi : konveksi, kimia, logam, pengolahan

hasil pertanian, elektronika dan pengolahan kayu, -

Industri berat meliputi industri baja, industri permesinan dan alat

pengeboran minyak. Sektor Pertanian, meliputi : -

perikanan, peternakan (Fatening) dan hortikultura, seperti yang telah

dirintis di Pulau Nguan dimana Pulau Nguan akan dimanfaatkan sebagai lokasi


42

pertanian dan perikanan. Hal ini telah dirintis salah satunya dengan kerjasama dengan BPPT melalui pembibitan ikan kerapu yang telah berhasil menikmati panen pertama yang dihadiri oleh Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) serta Bapak Walikota Batam beberapa waktu yang lalu. -

Komoditas yang memerlukan teknologi tinggi dan padat modal dapat

dilaksanakan oleh pemodal yang berskala besar dan orientasi pasarnya untuk ekspor. -

Komoditas dengan teknologi tidak terlalu tinggi, padat karya dan modal

dapat dilaksanakan oleh investor yang berskala usaha menengah dengan orientasi utamanya memenuhi kebutuhan lokal. -

Komoditas dengan teknologi tepat guna, yang tidak memerlukan modal

yang terlalu tinggi. Usaha ini diutamakan untuk memenuhi pasar lokal. Sektor Perdagangan, meliputi : -

Berpeluang

pada

kegiatan

ekspor

dan

perdagangan

retail

menengah/besar. -

Potensi investasi di bidang prasarana dan sarana pasar & pergudangan

(Cold Storage). Sektor Pariwisata, antara lain : -

Perjalanan wisata terpadu dalam bentuk paket-paket wisata yang mampu

memberikan suguhan objek wisata, atraksi wisata dan akomodasi. -

Entertaiment bisnis yang mengelola pelaksanaan workshop, seminar dan

event-event kegiatan berskala internasional. -

Pengembangan kawasan wisata terpadu.

-

Pengembangan wisata budaya, sejarah dan bahari.

Sektor Transportasi dan Teknologi, meliputi : -

Pengadaan sarana transportasi darat

-

Potensi di bidang transportasi udara

(Batam Airline) -

Investasi di bidang perhubungan laut (RO-

RO) -

Potensi untuk pengembangan teknologi di

bidang informasi Information Technology (IT) Sektor lainnya antara lain sebagai berikut :


43

-

Pengelolaan

kebersihan

termasuk

pengelolaan sampah -

Pegelolaan limbah industri

-

Pengelolaan air bersih

-

Pembangunan pusat perkemahan terpadu

dan ketenagalistrikan. 2.2

Permasalahan Pembangunan Daerah Dalam pelaksanaan Pembangunan daerah di Kota Batam mengacu kepada isu strategis

dan permasalahan mendesak yang perlu ditangani dan diatasi dalam mewujudkan sasaran dan target yang direncanakan. Adapun yang menjadi permasalahan ataupun isu strategis yang dihadapi di Kota Batam dan keterkaitannya dengan isu strategis dan permasalahan tingkat propinsi dan nasional. 2.2.1

Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

a.

Pendidikan

Capaian pembangunan di bidang pendidikan menunjukan hasil yang cukup baik akan tetapi jika dilihat dari data capaian indikator di bidang pendidikan, diperoleh permasalahan Masih rendahnya Kualitas dan Akses Jangkauan Pendidikan serta terdapatnya kesenjangan antara Kabupaten/Kota. Kondisi pendidikan di Kota Batam masih relatif rendah, dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah (APS) di tingkat pendidikan SLTA hanya sekitar 54.90 persen. Hal ini dapat dilihat dari angka rata-rata lama bersekolah yang berarti penduduk Kota Batam rata-rata hanya tamat SMP. Disamping hal tersebut, rendahnya APS di tingkat pendidikan SLTA juga disebabkan angka kelulusan SMP yang masih rendah. Walaupun angka indikator di tingkat pendidikan sudah cukup baik, tetapi capaian di tiap Kabupaten/Kota belum merata (masih terdapat kesenjangan). Hal tersebut antara lain disebabkan masih kurangnya untuk beberapa jenis guru, khususnya guru eksakta dan penyebaran tenaga guru juga belum merata. Secara keseluruhan tenaga guru jumlahnya sudah cukup memadai dengan rasio yang tergolong baik. Demikian juga dengan prasarana dan sarana belajar baik kuantitas dan kualitasnya masih perlu ditingkatkan, terutama untuk daerah pesisir dan Hinterland

b.

Kesehatan


44

Dalam bidang kesehatan, permasalahan dirasakan adalah Masih rendahnya Akses terhadap Pelayanan Kesehatan antar Wilayah yang diindikasikan dengan kurangnya tenaga medis dan prasarana/sarana kesehatan terutama di Desa dan Kecamatan. Jumlah tenaga medis seperti Dokter, Perawat dan Bidan masih terbatas, demikian juga dengan peralatan dan obat-obatan. Untuk itu maka jangkauan pelayanan kesehatan harus diperluas dan kualitas pelayanannya ditingkatkan. Disamping itu angka kematian bayi dan ibu melahirkan terutama di daerah yang terisolir dan kawasan kumuh (slum) di perkotaan masih cukup tinggi walaupun secara keseluruhan Kota Batam berada dibawah rata-rata nasional. Selain itu, jaminan pembiayaan kesehatan dan kurangnya pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan masih kurang. Penyakit infeksi menular seperti demam berdarah dengue (DBD), HIV/AIDS, tuberculosis dan malaria masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menonjol. Saat ini Pemerintah Daerah Kota Batam telah memiliki Rumah Sakit Umum Daerah yang telah ditingkatkan menjadi kategori rumah sakit rujukan tipe B, dimana kedepannya tetap akan terus ditingkatkan dengan tambahan sarana dan prasarana operasional RSUD serta tambahan SDM untuk pengelolaannya. c.

Bidang Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam sampai dengan tahun 2012 menunjukkan hasil yang bagus. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian perekonomian Kota Batam yang selalu diatas Pertumbuhan Perekonomian Nasional. Melihat dari potensi perekonomian yang ada di Kota Batam, dapat dikatakan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: 1.

Belum Dikelolanya Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Secara

Maksimal Wilayah Kota Batam 74,62 persen merupakan perairan / lautan, dan memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang tidak ternilai harganya. Potensi ekonomi keluatan meliputi perikanan tangkap, budidaya, pengolahan perikanan, budidaya rumput laut. Potensi energi kelautan seperti gelombang, pasang surut, angin dan energi panas laut (ocean thermal), namun sayangnya belum dikelola secara maksimal. Belum maksimalnya pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ini dapat dilihat dari kecilnya kontribusi dari sub sektor perikanan di dalam PDRB Kota Batam yang hanya menyumbangkan sebesar Rp 241 milyar atau 0,446 persen rata-rata selama lima tahun terakhir ini. Rendahnya kontribusi sub sektor perikanan mungkin dikarenakan di Kota


45

Batam terdapat suatu musim dimana nelayan sulit menangkap ikan karena ombak yang kuat atau oleh masyarakat setempat sering disebut musim utara. Kondisi ini tentu saja menjadi tantangan dalam meningkatkan hasil penangkapan ikan. Dengan luasnya wilayah perairan Kota Batam diharapkan ke depan sub sektor perikanan bisa menjadi salah satu sektor unggulan di Kota Batam. Adanya upaya untuk meningkatkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan belum sepenuhnya memperhatikan pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkesinambungan, dimana bukan hanya sektor hulu (penangkapan dan permanenan) saja yang perlu ditingkatkan tetapi juga harus memperhatikan dan memikirkan sektor hilirnya (pengolahan dan pemasaran) sehingga menjadi suatu kesatuan yang efektif dalam memaksimalkan potensi di bidang kelautan dan perikanan. 2.

Belum Optimalnya Pelaksanaan Industri Pengolahan yang Berbasis

Pengembangan Ekonomi Lokal Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor yang memberikan kontribusi PDRB paling besar di Kota Batam khususnya dari sub sektor industri besar dan industri sedang. Masih menariknya Kota Batam sebagai daerah tujuan investasi tidak terlepas dari letak Kota Batam yang strategis, dan kebijakan pemerintah pusat dengan menetapkan Kota Batam sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB). Namun penetapan tersebut perlu cepat harus ditunjang dengan regulasi perangkat hukum yang mengaturnya sehingga tidak ada keraguan-keraguan investor dalam berinvestasi di Kota Batam. Disamping itu pengembangan Industri di Kota Batam belum memaksimalkan

sektor

industri

pengolahan

yang

berorientasi

kepada

pengembangan ekonomi lokal. Dengan telah ditetapkan Batam, Bintan dan Karimun sebagai Kawasan Ekonomi Khusus maka Kabupaten/Kota yang berada disekitarnya

diharapkan

mampu

menangkap

peluang

pengembangan

perekonomian dengan lebih mengoptimalkan industri pengolahan yang memberdayakan masysarakat. Selain itu, promosi merupakan hal yang perlu dalam pengembangan perekonomian lokal di Kota Batam 3.

Masih Kurang Maksimalnya Pemberdayaan Masyarakat sebagai

Pelaku dan Penggerak Ekonomi dan Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah


46

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat merupakan pelaku ekonomi. Pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku ekonomi secara tidak langsung juga memajukan ekonomi di suatu daerah. Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat di Kota Batam belum sepenuhnya berhasil hal ini disebabkan pelaksanaan pemberdayaan yang berorientasi ke arah individu atau keluarga dirasakan kurang efektif. Peran usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan peningkatan pemberdayaan “kelompok masyarakat’ di berbagai sektor ekonomi masih perlu ditingkatkan dengan pelatihan dan bimbingan agar terjadinya kemandirian dan peningkatan perekonomian masyarakat. 4.

Masih Tingginya Angka Pengangguran dan Angka Kemiskinan Jumlah

pengangguran

di

Kota

Batam

cenderung

mengalami

peningkatan, pada tahun 2012 persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Batam sebesar 5,30 persen. Besarnya tingkat penggangguran di Kota Batam lebih disebabkan oleh faktor migrasi dari luar daerah Kota Batam yang belum memiliki skill yang dibutuhkan pasar Batam, dimana saat ini di sektor industry Kota Batam lebih banyak didominasi oleh steel work industry dan shipyard yang tentunya lebih membutuhkan SDM yang menguasai skill dibidang mechanic baja, pipa dan perkapalan dan lain sebagainya. Dengan terjadinya modernisasi dan perkembangan teknologi, di Kota Batam untuk kedepan diperlukan tenaga kerja yang mempunyai skill dan pendidikan yang memadai pada suatu bidang tertentu. Kendala ketenagakerjaan di Kota Batam antara lain masih tingginya angka pengangguran terbuka akibat rendahnya serapan lapangan kerja bagi lulusan sekolah dan kurikulum pendidikan yang belum terintegrasi dan selaras dengan kebutuhan lapangan kerja serta belum optimalnya Balai Latihan Kerja bagi penyiapan calon tenaga kerja siap pakai. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk kedepannya, dengan peningkatan sumberdaya manusia (SDM) tenaga kerja diharapkan agar penyerapan kebutuhan akan tenaga kerja di Kota Batam dapat diperoleh dari penduduk usia bekerja yang ada di Kota Batam sendiri. Jumlah penduduk miskin di Kota Batam berdasarkan survey PPLS 2011 adalah sebanyak 40.493 Rumah Tangga Sasaran atau 169.540 jiwa atau sama dengan 17,08 persen dari total jumlah penduduk Kota Batam hasil sensus sosial ekonomi nasional (susenas) BPS Kota Batam. Persentase penduduk miskin Kota Batam cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional yaitu 12,49 persen. Besarnya jumlah penduduk miskin di Kota Batam perlu menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Kota Batam dengan tetap


47

meneruskan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan daerah, disamping terus mengantisipasi arus urbanisasi pendatang yang masuk ke Kota Batam yang tidak memiliki keahlian dan berpendidikan karena akan berpotensi untuk menambah angka kemiskinan terutama di kawasan perkotaan apabila tidak bisa masuk ke bursa kerja yang tersedia serta menekan angka kelahiran dan meningkatkan kembali program keluarga berencana. d.

Infrastruktur Masalah

infrastruktur

yang

dihadapi

adalah

masih

kurangnya

iInfrastruktur dasar yang ada di Kota Batam dan masih belum selesainya pusat pemerintahan Kota Batam. Permasalahan infrastruktur ini perlu ditanggulangi untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota dalam hal ketersediaan infrastruktur darat berupa jalan dan jembatan, infrastruktur laut berupa pelabuhan, dermaga dan kapal angkutan serta infrastruktur udara berupa penambahan dan peningkatan sarana bandara. Penyediaan infrastruktur tersebut secara bertahap diharapkan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya alam yang ada di masing-masing pulau dan tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Batam. Sedangkan masalah mendesak terkait dengan penyediaan infrastruktur yang dihadapi adalah belum selesainya perumahan rakyat, penyediaan air bersih dan listrik serta pembukaan akses terhadap daerah terisolir. e.

Lingkungan Hidup Pembangunan

ekonomi

yang

dilakukan

sejak

beberapa

tahun

belakangan ini secara tidak disadari telah menyebabkan permasalahan kurang terjaganya kualitas lingkungan hidup. Tingginya kebutuhan akan perumahan yang diikuti dengan kebutuhan lahan menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem kawasan hutan dibeberapa titik lokasi hutan, lahan mangrove, pesisir pantai dan laut serta meluasnya lahan kritis dan perubahan iklim yang sebagian besar diakibatkan oleh kesalahan perilaku manusia dalam mengelola sumber daya alam terutama pada tahapan proses yang menggunakan pola cut and fill . Tingginya laju degradasi hutan dan meluasnya lahan kritis telah berdampak terhadap lingkungan, hal ini dapat dilihat dari menurunnya kuantitas dan kualitas air, bencana kekeringan yang cukup lama melanda Kota Batam akhirakhir ini.


48

f.

Pulau – pulau Terdepan Kota Batam mempunyai 4 pulau terdepan yang berbatasan langsung

dengan Negara Tetangga yaitu pulau Batu Berhenti, pulau Putri, pulau Pelampung dan pulau Nipah serta dengan adanya rencana penambahan 2 (dua) pulau terluar lagi yaitu pulau Karang Helen Mars dan Karang Banteng. Kurangnya pemanfaatan pulau-pulau terdepan menjadi isu strategis pada tahun 2013 sehingga wacana pembentukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang khusus mengurusi masalah perbatasan sangat mendesak untuk didirikan. Pemanfaatan pulau-pulau terdepan di Kota Batam hendaknya menjadi perhatian mengingat banyak dari pulau terdepan yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Disamping itu, hampir semua pulau terdepan hingga saat ini kebanyakan hanya menjadi pulau untuk pengawasan dalam hal perbatasan dan praktek ilegal fishing, dengan demikian masih banyak potensi Kelautan dan Perikanan Kepulauan yang belum dimanfaatkan. g.

Kinerja Pemerintahan Pemerintah Kota Batam mempunyai komitmen untuk mewujudkan tata

kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Isu strategis yang muncul terkait hal ini adalah perlunya

Meningkatkan kinerja

Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa sehingga kelemahan penyediaan data perlu diatasi agar lebih optimal dalam proses perencanaan dan evaluasi dalam pelaksanaan pemerintahan. Percepatan perwujudan Good Governance dan Clean Government masih dilakukan melalui peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas aparatur di jajaran Pemerintah Kota Batam melalui pendidikan dan pelatihan secara berkala. Pembinaan-pembinaan yang dilakukan tersebut diharapkan akan mampu menciptakan aparatur yang akuntabel dan profesional. Selain itu, msih terbatasnya sarana dan prasarana bangunan pemerintah termasuk gedung kantor yang representatif bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik juga perlu mendapat perhatian serius di tahun 2012. 2.3 Isu Isu dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Isu-isu strategis dan prioritas nasional memiliki pengaruh yang cukup fundamental dalam menentukan arah pembangunan di daerah selain isu isu strategis yang bersifat lokal. Hal ini disebabkan arahan dan indikasi target capaian nasional merupakan juga target yang akan dicapai oleh seluruh pemerintah daerah. Selain itu, arah kebijakan dan prioritas nasional juga


49

akan menentukan besar dan jumlah program pemerintah pusat yang akan dilaksanakan baik secara langsung maupun melalui pemerintah daerah. Dalam Rancangan Tata Ruang (RTR) Pulau Sumatera, pusat-pusat pertumbuhan yang diklasifikasikan kedalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dimana Kota Batam diarahkan untuk mengembangkan kegiatan industry pengolahan untuk mendorong perkembangan komoditaskomoditas unggulan seperti perikanan dan pariwisata. Sementara peranan PKN Batam sebagai pusat industry pengolahan untuk tujuan ekspor tetap dipertahankan. 2.3.1

Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) 2015 Hitung mundur tenggat waktu pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs)

tahun 2015 kian mendekat, namun dari 8 (delapan) sasaran / target yang ingin dicapai masih terdapat beberapa hal yang masih belum tercapai namun masih memungkinkan untuk dicapai serta beberapa sasaran masih ada yang dalam kriteria mengkhawatirkan atau sulit untuk dipenuhi. Esensi utama dari tujuan pembangunan millennium sebagaimana yang dicanangkan dalam deklarasi MDGs di United Nation Summit pada bulan September tahun 2000 di New York pada dasarnya berfokus pada penanganan aspek kemanusiaan dalam rangka memerangi kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Delapan target yang dikenal sebagai MDGs (millennium development goals) dapat dijabarkan sebagai penghapusan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, kesetaraan jender, penurunan angka kematian bayi, kesehatan ibu, penanggulangan HIV/AIDS, malaria dan penyakit-penyakit lain, lingkungan berkelanjutan, serta kerja sama pembangunan global. Indonesia saat ini menghadapi 4 (empat) masalah pokok kependudukan yang terkait erat dengan tujuan MDGs yaitu: tingkat kelahiran yang tinggi, distribusi penduduk yang tidak merata, pengangguran dan kemiskinan, serta urbanisasi desa-kota. Meskipun pernah mengalami era keberhasilan dalam program kependudukan lewat Keluarga Berencana (KB) dan slogan ‘dua anak cukup’ guna mencapai ‘zero growth population’ namun saat ini tingkat demografi Indonesia sangat memprihatinkan. Badan Pusat Statistik memberikan data prediksi tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 254,5 juta-255,8 juta jiwa.


50

Struktur kependudukan didominasi oleh usia muda yang berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan terhadap fasilitas pendukung pertumbuhan dari sisi kebutuhan pangan hingga sarana kesehatan dan pendidikan. Angka ketergantungan penduduk menjadi tinggi yang menjadi beban oleh kelompok usia produktif sebagai pencari nafkah. Ini akan mengakibatkan keluarga dengan penghasilan yang pas-pasan akan sangat mudah jatuh ke dalam kelompok keluarga miskin begitu ada faktor pengganggu keuangan seperti pendidikan dan kesehatan. Sebaliknya, kemiskinan akan membuat penduduk usia muda tidak sehat dan tidak mendapat pendidikan tinggi sehingga akhirnya tidak dapat bersaing mendapatkan pekerjaan. Untuk itulah pentingnya tujuan MDGs ini dituangkan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahunan, dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga demikian juga diharapkan kepada seluruh pemerintah daerah baik provinsi maupun kota/kabupaten untuk juga menuangkan tujuan MDGs ke dalam indikator dokumen dokumen perencanaan pembangunan daerah sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Hingga tahun 2011 tujuan MDGs yang telah berhasil dicapai Indonesia adalah tujuan MDG I, yaitu Indonesia berhasil membuat proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 per kapita per hari. Tujuan MDG III yaitu rasio APM perempuan terhadap laki-laki SMA/MA/Paket C dan rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki umur 15-24 tahun juga telah berhasil dilampaui berdasarkan data dari Bappenas tahun 2012. 2.3.2

Isu Kesetaraan Gender Pada tahun 2007, tingkat pencapaian kesetaraan dan keadilan gender (IKKG) di

Indonesia dalam lima aspek pembangunan yang diukur adalah sebesar 79,3%. Nilai ini memberikan indikasi adanya 20,7% kerugian/kegagalan pencapaian pembangunan manusia akibat dari adanya ketidaksetaraan gender terkait dengan kualitas hidup dan perlindungan terhadap kekerasan di Indonesia (Publikasi Bappenas, 2012). Sementara itu data IKKG Indonesia tahun 2010, sebesar 79,6% memperlihatkan tidak adanya peningkatan yang signifikan dalam kesetaraan dan keadilan gender. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014, selain itu juga tiga isu/kebijakan nasional terkait penegarusutamaan gender yaitu peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan dan peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan.


51

IKKG ini meliputi 5 (lima) aspek, yaitu aspek kesehatan reproduksi, aspek pencapaian pendidikan, aspek partisipasi ekonomi, aspek keterwakilan di jabatan publik dan kelima aspek perlindungan dari tindak kekerasan. Lalu lima aspek tersebut dijabarkan lebih lanjut menjadi 12 (dua belas) indicator IKKG meliputi indicator proporsi pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih dan angka kelahiran remaja (AKR) usia 15-19 tahun untuk aspek pertama. Lalu aspek kedua, ada indicator proporsi penduduk usia 25 tahun dengan pendidikan minimal tamat SLTP dan rata rata lama bersekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Sedangkan aspek ketiga, indikatornya tingkat partisipasi angkatan kerja, proporsi status kerja sebagai pekerja dibayar dan tingkat upah atau gaji bersih. Aspek keempat meliputi, presentase keterwakilan di dalam lembaga legislative, persentase keterwakilan di dalam lembaga eksekutif, serta keterwakilan di dalam lembaga yudikatif. Indikator rasio antara jumlah kasus kekerasan yang dialami perempuan atau lakulaki di luar rumah atau di tempat kerja dan rasio jumlah kekerasan yang dialami perempuan atau laki-laki di dalam rumah tangga atau domestic merupakan turunan aspek yang terakhi atau kelima. Namun yang lebih penting dari itu adalah bagaimana mengupayakan kesadaran bahwa kesetaraan jender adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan (kesehatan, pendidikan, dan eknomi), keadilan, dan kemajuan dalam demokrasi. 2.3.3

Program Pengentasan Kemiskinan ”Setiap

kemiskinan

memiliki

penyebab

masing-masing

sehingga

penyelesaiannya harus satu persatu, tidak ada resep umum” (Jeffrey D SachsThe End of Poverty). Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi sehingga dalam penyelesaiaannya memerlukan penanganan lintas bidang dengan dukungan dari berbagai pihak mulai dari kementerian/lembaga di pusat maupun dinas teknis di tingkat daerah, sampai pada perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, swasta dan masyarakatnya sendiri. Penurunan kemiskinan yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin dapat dicapai jika terjadi peningkatan dan perluasan terhadap akses pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan keberdayaan masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam proses pembangunan serta peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha mereka. Tahun 2010, tingkat kemiskinan nasional telah dapat diturunkan menjadi 13,33 persen dari 14,15 persen pada tahun 2009. Lalu semakin rendah pada tahun 2011 dengan 12,49 persen dan sampai dengan September 2012 angka kemiskinan sebesar 11,66 persen (sumber: Review RPJMN 2010-2015) mendekati target yang dicanangkan dalam RPJMN 2010-2015 yaitu 10, 511,5 persen pada tahun 2012. Diperlukan sinergitas antara pusat dan daerah dalam menyusun


52

kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta didukung dengan strategi dan kebijakan ekonomi makro yang kondusif, sehingga dapat menciptakan kestabilan ekonomi yang dibutuhkan dalam menurunkan angka kemiskinan. Sedangkan angka kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2010 menurut data BPS adalah sebesar 8,05 persen, jauh lebih baik dari angka kemiskinan nasional. Namun hal ini tetap mendapat perhatian khusus bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau beserta pemerintah kabupaten/kota dan menjadi salah satu prioritas daerah yang ingin dicapai dan dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Pengentasan Kemiskinan menjadi program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau yang dijabarkan dalam Visi dan Misi di dalam RPJMD Provinsi Kepri Tahun 2010-2015. Dengan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Kepulauan Riau melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dengan dipimpin oleh Wakil Gubernur dengan pola sharing dana 2 : 1. Program Pengentasan Kemiskinan ini mencakup beberapa kriteria pembiayaan yang terangkum dalam 3 (tiga) program/kegiatan kemiskinan yaitu: Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin, Program Rumah Layak Huni, dan Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa Tertinggal.


53

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1.

Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012 Kondisi perekonomian secara nasional pada tahun 2013 diperkirakan akan meningkat

seiring dengan prediksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2013 yang diperkirakan meningkat diatas 6%. Hal ini berimbas pada alokasi transfer dana ke daerah yang juga diprediksi akan meningkat dibandingkan pada tahun 2012 yang sebesar 40,1 triliun rupiah. Kondisi ekonomi daerah Kota Batam dilihat berdasarkan perkembangan indikator ekonomi antara lain seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB per Kapita, Pendapatan Regional per Kapita, konstribusi sektoral, laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Batam

N o (1 ) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Realisasi Indikator Makro Ekonomi

(2) PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Trilyun Rp) Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Harga Konstan tahun tertentu Tingkat inflasi Jumlah Penduduk Miskin (KK) Tingkat Pengangguran (%) Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan : - Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Proyeksi

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

(3)

(4)

(5)

30.13

35.01

37.86

7.20

7,65

7.80

2.02 40.493 5.30

5.00 40.493 5,5

4.00 40.493 5.00

78,3

78,5

78,8

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa PDRB Kota Batam berdasarkan harga konstan tahun 2012 dan 2013 mengalami peningkatan, namun pertumbuhannya ditahun 2012 diperkirakan akan mengalami perlambatan yang lalu meningkat pada tahun 2013 dengan laju pertumbuhan sebesar 7,65 persen. Demikian juga dengan inflasi Kota Batam, dimana pada tahun 2012 besar inflasi Kota Batam sebesar 2,02 persen dan diperkirakan pada tahun 2013 inflasi Kota Batam sebesar 5,00 persen. Selanjutnya jumlah penduduk miskin Kota Batam pada tahun 2012 sebesar 40,493 rumah tangga sasaran (RTS). Meningkatnya jumlah penduduk


54

miskin Kota Batam pada tahun 2012 disebabkan adanya penambahan variabel kemiskinan semula hanya 3 kategori, yaitu : penduduk hampir miskin, miskin dan sangat miskin namun pada PPLS 2011 variabelnya menjadi 4 kategori, yaitu: menengah beresiko miskin, hampir miskin, Miskin dan sangat miskin sehingga terjadi penambahan jumlah penduduk miskin di Kota Batam. 3.2.

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014. Tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi Kota Batam pada tahun 2013 dan tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1.

Konsistensi pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Pelaksanaan peraturan ini akan sangat berpengaruh terhadap percepatan kinerja perekonomian di Kota Batam. Apabila pelaksanaannya benar-benar konsisten dan memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi di Kota Batam, maka kondisi ini akan memberikan prospek perekonomian yang positif untuk pembangunan di Kota Batam. Namun sebaliknya apabila ini tidak dilakukan sebagaimana yang diharapkan akan mempengaruhi prospek perekonomian di Kota Batam karena tidak direspon oleh kalangan dunia usaha sehingga hal ini menyebabkan Kota Batam tidak mempunyai daya saing dalam investasi yang dimiliki kawasan sejenis seperti Johor, Vietnam, dan Filipina.

2.

Masih belum dapat direalisasikan pengelolaan kawasan Rempang, Galang dan Galang Baru meskipun diprediksi memberikan prospek perekonomian yang sangat menguntungkan dalam kegiatan ekonomi di Kota Batam karena pada kawasan ini berdasarkan RTRW Kota Batam merupakan kawasan Pariwisata, Industri, Jasa dan Perumahan dimana dalam pelaksanaannya akan dikembangkan dengan konsep kawasan modern dan berskala internasional.

3.

Ketersediaan infrastruktur jalan, pelabuhan dan energi merupakan fasilitas sarana vital dalam menciptakan daya saing kawasan Batam sebagai kawasan investasi. Tantangan yang dihadapi saat ini oleh Kota Batam adalah masih terbatasnya sarana pelabuhan kargo dan ketersediaan sumber energi gas, kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian di Kota Batam.

4.

Potensi tenaga kerja yang cukup tersedia juga merupakan tantangan dan prospek perekonomian

di

Kota

Batam.

Namun

potensi

ini

jika

tidak

dijaga

keharmonisannya akan menjadi bumerang dalam kegiatan investasi. 5.

Tantangan dan prospek lain yang mempengaruhi kinerja ekonomi Kota Batam adalah ketersediaan dana pembangunan. Hal ini sangat diperlukan sebagai stimulus


55

pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kesejahteraan sosial melalui antara lain penyiapan fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur dan penciptaan suasana kondusif di Kota Batam. Selain daripada itu ketersediaan dana ini juga sangat penting untuk mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam meningkatkan pelayanan publik untuk kegiatan perekonomian Kota Batam. 6.

Hal lain yang dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian di Kota Batam adalah pengaruh globalisasi dibidang moneter, pangan dan energi sebagai contoh yang pernah kita alami dalam bidang moneter pada tahun 1997 dan dibidang pangan dan energi pada tahun 2007 dan terjadinya krisis ekonomi global tahun 2008. Tabel 3.2. Analisis Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal Kota Batam Kondisi Internal Daerah

Kekuatan

Kondisi Eksternal Daerah

Kelemahan

Peluang



Letak geografis wilayah Batam yang sangat strategi



Sulitnya aksesibilitas dalam penyelenggaraan pembangunan



Lahan yang masih cukup luas di P. Rempang, Galang.



Tidak meratanya sebaran penduduk



Adanya dukungan infrastruktur dan utilitas perkotaan



Tingginya miskin



Adanya Potensi-potensi ekonomi dalam peningkatan kegiatan investasi dan PAD



Sumberdaya alam yang tidak memadai



Adanya peraturan daerah dalam pelaksanaan pembangunan Kota Batam



Tingkat penguasaan teknologi masih rendah



Kualitas tenaga masih rendah

3.3.

penduduk

kerja

Ancaman

Adanya PP Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasBatam  Minat sektor swasta yang tinggi untuk menamkan investasi cukup tinggi.  Adanya kerjasama ekonomi subregional di kawasan Asean



Globalisasi dibidang moneter, pangan dan energi



Terbatasnya bahan material di Kota Batam



Adanya kesenjangan pembangunan antara Mainland dan Hinterland

Adanya permintaan pasar internasional yang terus meningkat , khususnya untuk sektor industri



Infiltrasi budaya asing melalui berbagai media



Pergantian perubahan iklim yang dapat menimbulkan bencana alam seperti curah hujan yang tinggi



Kebijakan pemerintah memberikan bantuan BLSM kepada masyarakat

Adanya keputusan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM yang mengakibatkan naiknya harga jual BBM

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah. Arah kebijakan ekonomi daerah untuk menjaga stabilitas prospek perekonomian di

Kota Batam pada tahun 2014 masih tetap sesuai dengan tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut: 1. Penyediaan dan pemantapan infrastruktur yang layak untuk mendukung aktivitas usaha para pelaku bisnis/eksportir terutama pelabuhan, jalan, listrik dan telekomunikasi.


56

2. Meningkatkan aksesibilitas publik terhadap sarana sosial ekonomi dengan meningkatkan pelayanan pada masyarakat. 3. Penyederhanaan mekanisme birokrasi terutama dalam hal perizinan bagi dunia usaha dengan dibentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibawah koordinasi Badan Penanaman Modal Kota Batam. 4. Realisasi implementasi kebijakan MoU antara Pemko dan BP Batam di bidang air, pertanahan dan telekomunikasi. 5. Konsisten pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. 6. Melestarikan sumberdaya alam, lingkungan dan sumber daya kelautan yang berkelanjutan meliputi pengendalian dan rehabilitasi kerusakan, mengedepankan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dalam antisipasi penanggulangan bencana, penanggulangan pencemaran, pemulihan dan pendayagunaan ekosistem; 7. Meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan daerah khususnya dalam bidang infrastruktur dan sarana prasarana daerah. 8. Membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin secara keseluruhan 9. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), dan Koperasi 10. Melakukan pembinaan dan perlindungan konsumen, pengembangan perdagangan, pemantapan sistem distribusi dan pertambangan serta energi 11. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kerja 12. Pengembangan ekonomi masyarakat daerah hinterland melalui intensifikasi dan diversifikasi usaha pertanian dan perikanan 13. Meningkatkan pelestarian nilai-nilai seni budaya melayu dan budaya daerah lainnya dan pengembangan obyek kepariwisataan


57

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Batam tahun 2011-2016, Pemerintah Kota Batam mempunyai Visi “Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern serta Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional”. Guna mewujudkan Visi Kota Batam di atas yang telah dicanangkan sejak tahun 2011, kemudian ditetapkan Misi beserta tujuan dan sasaran pembangunan untuk 5 (lima) tahunan. Tujuan dan sasaran pembangunan pada setiap Misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintah Daerah. Penjabaran pelaksanaan pada masing-masing Misi beserta tujuan dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut: Tabel 4.1. Penjabaran Visi/Misi beserta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Batam tahun 2011 – 2016

Visi/Misi

Tujuan

Sasaran

“Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern serta Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional”. 1.

Mensukseskan

misi

1. Menjalin kerjasama program

untuk

dengan Pengelola Kawasan dan

bersama

yang

saling

mengembangkan Kota Batam

pemangku

memberikan

manfaat

untuk

sebagai

pembangunan lainnya dalam

pemerintah Bandar

berskala

Modern

internasional

dilengkapi

dengan fasilitas

pusat perdagangan, kawasan industri

besar,

1. Tercapai kesepakatan program

kepentintan

merealisasi

tahun 2012-2016

upaya

2. Memfasilitasi standar perijinan

pengembangan bandar modern

pada kawasan-kawasan binaan

berskala internasional

Pengelola Kawasan

menengah

kecil, koperasi, usaha rumah tangga, industri pariwisata, pusat

perbelanjaan

kuliner,

dan

pengelolaan

sumberdaya kelautan melalui kerjasama dengan Pengelola Kawasan kepentingan

dan

pemangku pembangunan

lainnya. 2. Memfasilitasi pengembangan kawasan industri


1.

Meningkat dan berkembangnya kawasan

58

Visi/Misi

Tujuan

Sasaran industri baru berskala internasional dengan kelengkapan sarana dan

3. Memfasilitasi tumbuhkembang

prasarana industry 1. Mempersiapkan lahan kawasan

pusat perdagangan modern dan

untuk pembangunan pusat

internasional

perniagaan dan transaksi 2. Meningkat dan berkembangnya jasa dan perdagangan secara optimal dengan putaran transaksi rata-rata bulanan tertentu 3. Meningkatkan keterkaitan aktivitas antara distribusi dan

4. Meningkatkan fasilitasi

logistik 1. Menambah dan atau

pengelolaan sumberdaya

mengembangkan Tempat

Kelautan

Pelelangan Ikan (TPI) dan mendorong jumlah pasar ikan non pemerintah berstandar baik. 2. Menumbuhkan koperasi nelayan dan budidaya kelautan dengan keikutsertaan anggota 3. Fasilitasi pembangunan pasar dan pusat transaksi perikanan laut internasional dengan pola

5. Mengembangkan zona

swasta 1. Mendorong berdirinya pusat

pariwisata alam, pusat belanja

kuliner rakyat nasional maupun

dan kuliner

kuliner mancanegara dengan pola zoning ekslusif 2. Mendorong berdirinya pusat retail kerajinan, fashion modern dan tradisional, elektronik skala internasional 3. Memfalitasi berdirinya 1 pusat batik ASEAN yang telah dicanangkan pemerintah dalam

6. Menumbuhkembangkan UKM dan koperasi yang profesional

ASEAN summit 2011 1. Mendorong berdirinya fasilitas dan akses untuk usaha kecil non pemerintah untuk pedagang 2. Mendorong berkembangnya jumlah koperasi berbagi jenis


59

Visi/Misi

Tujuan

Sasaran usaha 3. Meminimalisir / meniadakan pedagang kaki lima dengan menyediakan kawasan usaha dagang kecil di kawasan yang mendukung 4. Memfasilitasi dan mempermudah upaya masyarakat untuk mengakses KUR pada industri dan pedagang mikro, kecil dan

2.

Mengembangkan

1. Mewujudkan penataan ruang

menengah. 1. Terwujud perencanaan,

yang dinamis antisipatif

sistem pendukung strategis

pemanfaatan dan pengendalian

penataan ruang terpadu

penataan ruang secara terpadu,

meliputi komponen fasilitas

baik di wilayah darat maupun

sarana dan prasarana sistem

wilayah laut

transportasi darat laut dan udara yang memadai, sistem telekomunikasi dan teknologi informasi (ICT) modern dan prima, ekosistem hutan kota, penataan lingkungan kota yang bersih, sehat, aman, nyaman dan lestari. 2. Mengembangkan sistem

1. Terwujudnya tatakelola

manajemen pertanahan di Kota

pertanahan dan land banking

Batam yang terpadu

yang optimal

3. Meningkatkan fasilitas sarana

1. Meningkatnya kualitas dan

dan prasarana transportasi darat

kuantitas infrastruktur dasar,

laut dan udara

serta utilitas di wilayah perkotaan dan hinterland 2. Meningkatnya sistem transportasi dan perhubungan

2.

3.

Meningkatkan sistem

secara optimal 1. Meningkatnya Teknologi

teknologi komunikasi dan

Informasi yang adaptif,

informasi (ICT) yang terpadu

aplikatif dan terpadu dalam

Mengembangkan

ekosistem

1.

pembangunan Meningkatnya

pengelolaan

hutan kota yang lestari dan

sumberdaya kehutanan yang

meningkatkan

ramah

kenyamanan

bermukim dan berbisnis


lingkungan

dan

berkelanjutan

60

Visi/Misi

Tujuan 4.

Sasaran

Menyelenggarakan

1.

(membangun,

lingkungan

mengoperasionalkan merawat)

sistem

Terwujudnya

dan

bersih,

sarana

prasarana utilitas kota yang

penataan

perkotaan

hijau,

yang

indah

dan

nyaman 2.Penyelenggaraan

prima

sistem

pengelolaan dan pengolahan persampahan 3. Terbangun dan terkelola sistem pengolahan

sampah

dan

reduksi sampah sesuai beban kota 4.

Penyelenggaraan pengelolaan

sistem

limbah

cair

permukiman dan industri 5.

Penyelenggaraan

sistem

drainase yang baik 6. Pusat kota terbebaskan dari genangan 7. Penyelenggaraan ruang terbuka hijau dan hutan tertata seluas 30% 8.

Penyelenggaraan penyediaan memenuhi

sistem

air

minum

80%

cakupan

layanan 9, Fasilitasi pihak pengelolaan sumber 3. Meningkatkan pelayanan prima dalam

hal

kesehatan,

pendidikan,

perumahan

yang

1. Meningkatkan hunian yang

energi

listrik

dan

alternatif lain 1. Meningkatnya hunian yang

layak dan terjangkau terutama

layak dan terjangkau, terutama

bagi masyarakat berpenghasilan

bagi MBR

layak dan terjangkau, sosial

rendah (MBR) yang disertai

budaya, fasilitasi keimanan dan

dengan peningkatan kualitas

memfasilitasi pekerja dengan

ketaqwaan, kepemudaan dan

lingkungan hunian

perumahan untuk buruh

olahraga agar kualitas hidup manusia

dan

kecerdasan

seluruh

lapisan

masyarakat

meningkat

2. Mendorong industri

industri. 3. Menurunkan luasan daerah kumuh

serta

4. Mendorong penyediaan rumah

meminimalisasi kemiskinan

bagi PNS dan pemberi layanan 2. Meningkatkan jumlah sarana pelayanan kesehatan dan kualitas pelayanan medis


di daerah terpencil 1. Menambah kapasitas dan layanan puskesmas 2. Meningkatkan layanan rumah

61

Visi/Misi

Tujuan pemerintah maupun swasta

Sasaran sakit pemerintah 3. Mendorong berdirinya rumah sakit non pemerintah 4. Menambah jumlah dokter 5. Peningkatan sediaan obat 6. Meningkatnya kualitas hidup melalui pengendalian jumlah

3. Menambah jumlah sarana dan

penduduk 1. Menambah jumlah SD

guru pendidikan formal dasar

2. Menambah Jumlah SMP

dan menengah pemerintah

3. Menambah jumlah SMA

maupun swasta

4. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah 5. Mendorong tumbuhnya pedidikan ketrampilan non formal 6. Menambah tenaga pengajar tingkat dasar dan menengah 7. Mendorong tumbuh kembangnya perpustakaan

4. Mendorong berdirinya

keliling dan taman baca 1. Beroperasinya pendidikan tinggi

pendidikan tinggi non

yang memiliki keterkaitan kuat

pemerintah berakreditasi baik

dengan

dunia

meningktan

usaha

dan

profesionalitas

5. Menambah pelayanan sarana

SDM 1. Membangun atau mendorong

olahraga dan kepemudaan

berdirinya pusat olahraga

pemerintah maupun swasta 1. Meningkatkan nilai seni dan

bertaraf nasional 1. Berkembangnya nilai-nilai seni

harmonis dan berbudi pekerti

budaya melayu dan daerah

budaya melayu dan daerah

atas dasar nilai multi etnis,

lainnya yang multi kultur dan

lainnya

multi kultur dan melestarikan

etnis di Kota Batam

4. Menumbuhsuburkan kehidupan

2. Batam menjadi kota

nilai-nilai seni budaya melayu,

internasional yang multi kultur

kearifan lokal, dan memelihara

dan multi etnik

kelestarian lingkungan hidup

3. Memfasilitasi acara tahunan budaya multi kultur dan multi etnik di Kota Batam yang dapat menarik minat wisatawan 4. Memberikan ruang publik bagi kegiatan masyarakat untuk 2. Mewujudkan kerukunan dan


mengaktualisasikan dirinya 1. Meningkatnya keharmonisan

62

Visi/Misi

Tujuan

Sasaran

ketertiban hidup antar

kerukunan hidup antar

kelompok dan antar etnis dalam

kelompok dan agama dalam

masyarakat

masyarakat 2. Meningkatnya ketertiban hidup

3. Meningkatkan kualitas kehidupan dan perlindungan 5. Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih

perempuan dan anak 1. Penerapan keterbukaan informasi publik

dan berwibawa

masyarakat 1. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak 1. Membangun kerjasama dengan stasiun radio dan TV untuk pengelolaan kota 2. Bekerjasama dengan media cetak lokal untuk keluhan pelayanan publik (rubrik walikota menjawab) 3. Mengoptimalisasi penggunaan

2. Penerapan program reformasi birokrasi

WEB Pemerintah Kota Batam 1. Sosialisasi pada seluruh lapisan aparat tentang reformasi birokrasi 2. Membangun sistem reformasi birokrasi 3. Mendorong implementasi

3. Menstandarkan prosedur

pelayanan prima’ Kota Batam 1. Meningkatkan kinerja

perijinan dan peningkatan

Pelayanan Perijinan Terpadu

pelayanan

Satu Pintu 2. Meniadakan beberapa biaya perijinan pelayanan publik (perijinan usaha, surat tanda

4. Meningkatkan kualitas dan

kenal lahir dan lain sebagainya) 1. Meningkatnya partisipasi

efektifitas perencanaan,

masyarakat dalam

pengawasan dan pengendalian

penyelenggaraan pembangunan

pelaksanaan pembangunan

2. Meningkatnya efektifitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

5. Meningkatkan penataan

pembangunan 1. Mengikutsertakan aparatur

kelembagaan dan peningkatan

untuk mengikuti pendidikan

kinerja aparatur

dan pelatihan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhannya 2. Menyusun tata kerja dan tata laksana peningkatan kinerja


63

Visi/Misi

Tujuan 6. Mewujudkan pengelolaan

Sasaran aparatur 1. Meningkatnya efektifitas dan

keuangan dan kekayaan daerah

efisiensi pengelolaan keuangan

yang akuntabel.

daerah 2. Memiliki sistem pemerkiraan pendapatan daerah yang handal 3. Meningkatnya pengelolaan

7. Menciptakan Iklim investasi

kekayaan daerah 1. Memberikan informasi yang

yang kondusif

handal dan terbarukan bagi investasi di Kota Batam 2. Memberikan kepastian dukungan berinvestasi

Berdasarkan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2013 serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2014 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD, maka ditetapkan isu strategis : 1.

Penyediaan pelayanan infrastruktur kota yang prima

2.

Peningkatan kualitas dan pencegahan degradasi lingkungan hidup kota

3.

Pengendalian perusakan dan pencemaran lingkungan hidup

4.

Peningkatan kemitraan atau kerjasama dengan Pengelola Kawasan Batam

5.

Peningkatan aksesibilitas antar wilayah di Kota Batam

6.

Peningkatan kegiatan ekonomi rakyat dan meningkatkan keterkaitannya dengan aktivitas industri yang berkembang.

7.

Optimalisasi manajemen pemerintahan kota

8.

Pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

9.

Meminimalisir ekses negatif dari pelaksanaan pembangunan. Isu strategis tersebut secara fungsional saling berhubungan satu dengan yang lainnya,

sehingga upaya penanganan satu isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi upaya penanganan isu strategis lainnya 4.2. Prioritas dan Pembangunan Prioritas pembangunan Kota Batam untuk tahun 2014 merupakan tindak lanjut tahun sebelumnya serta dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2016. Prioritas dan sasaran pembangunan Kota Batam Tahun 2014 dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam adalah sebagai berikut :


64

1. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur jalan, drainase, utilitas perkotaan, kebersihan kota dan pengendalian banjir. 2. Peningkatan Kualitas SDM melalui peningkatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta peningkatan kualitas kepemudaan, peranan wanita, keluarga berencana dan ketenagakerjaan. 3. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi dan fasilitas sarana perhubungan lainnya. 4. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur Kawasan Hinterland dan pengembangan kawasan perbatasan. 5. Peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui optimalisasi bantuan modal, pemanfaatan pasar pemerintah, dan meningkatkan kemudahan akses masyarakat ke lembaga keuangan. 6. Peningkatan pengembangan kepariwisataan, fasilitas investasi dan promosi dalam rangka meningkatkan perekonomian dan daya saing Kota Batam. 7. Pembinaan, pengendalian dan penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial serta perlindungan sosial. 8. Peningkatan Kapasitas Daerah dan optimalisasi Teknologi Informasi dalam rangka rangka meningkatkan

pelayanan

kepada

masyarakat

dan

mewujudkan

penyelenggaraan

pemerintahan yang baik. 9. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan supremasi hukum


65

4.3. Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan Daerah Untuk mewujudkan visi, misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2011 – 2016 disusun prioritas program dan kegiatan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2014. Secara rinci prioritas program dan kegiatan pokok yang akan dilakukan pada tahun 2013 melalui sumber dana APBD Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2014 NO 1

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dan utilitas perkotaan

SASARAN PEMBANGU NAN Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur dan utilitas perkotaan Pengurangan genangan air di pusat kota

NAMA PROGRAM Program Peningkatan dan

SKPD PENANGGUNG JAWAB Dinas Tata Kota & Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Pengelolaan Utilitas Perkotaan Dinas Pekerjaan Umum

Program Pengendalian Banjir

dan

Perbaikan Jaringan Pengairan Dinas Tata Kota

Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana

dan

Prasarana Perumahan

dan

Permukiman Dinas Pekerjaan Umum

Program Peningkatan Sarana

dan

Prasarana Kebinamargaan Penyelenggara an sistem penyediaan air minum memenuhi 80% cakupan layanan

Dinas Pekerjaan Umum

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Air

Minum

Air

dan

Limbah


66

Terwujud perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang secara terpadu, baik di wilayah darat maupun wilayah laut Meningkatnya kualitas udara dan pengelolaan limbah dan material bahan berbahaya dan beracun

2

Peningkatan Kualitas SDM melalui peningkatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta peningkatam kualitas mutu pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kualitas kepemudaan, peranan wanita, keluarga berencana dan ketenagakerjaan

Terwujudnya tatakelola pertanahan dan land banking yang optimal Meningkatnya SDM yang bermuatan imtaq, pemerataan pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia dan kualitas kepemudaan serta keterampilan tenaga kerja Meningkatkan daya tampung SD, SMP dan SMA

Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah

Dinas Tata Kota dan Bappeda

Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang

Bapedalda dan Kantor Pemadam Kebakaran

Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Program Peningkatan Penataan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Penataan Tata Guna Tanah

Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Bapedalda, Dinas KP2K dan Kantor Pemadam Kebakaran

Badan Pertanahan Daerah

Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Anak Usia

Dini,

Formal

Non dan

Pembinaan Kesiswaan

Program Peningkatan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah

Dinas Pendidikan dan Dinas Tata Kota

Dinas Pendidikan

Program Peningkatan Mutu

dan

Manajemen Pelayanan

Pelayanan kesehatan gratis yang selektif dengan


Pendidikan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta

Dinas Kesehatan

67

pembatasan khusus

Standarisasi Pelayanan Kesehatan Upaya Kesehatan dan

Perbaikan

Gizi

Masyarakat

Dinas Kesehatan

serta Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Pembangunan,

Dinas Kesehatan

Peningkatan Puskesmas

dan

Jaringannya (Pustu, Polindes dan Posyandu) Pemerataan penempatan SDM Kesehatan

Dinas Kesehatan dan RSUD Embung Fatimah

Program Pengadaaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana

dan

Prasarana Kesehatan RSUD

dan

Embung

Fatimah Peningkatan sediaan obat dan alat kesehatan

Program Pengadaan Obat,

Dinas Kesehatan dan RSUD Embung Fatimah

Pengawasan Obat Makanan

dan serta

Perbekalan Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan bahaya narkoba Terciptanya hubungan industrial dan fasilitasi pekerja yang baik

Kesehatan Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Pengarasutamaa n Gender Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Narkoba, PMS serta HIV/AIDS Program

Badan Pemberdayaan Perempuan dan PPA

Dinas Kesehatan dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan PPA

Dinas Tenaga Kerja

Peningkatan, Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan


68

Tersedianya lapangan kerja baru

Dinas Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja

Meningkatnya pelayanan bidang kepemudaan dan keolahragaan

3

Peningkatan sarana dan prasarana transportasi dan fasilitas sarana perhubungan lainnya

Meningkatnya sistem transportasi dan perhubungan secara optimal

Kantor Pemuda dan Olahraga

Program Peningkatan, Pembinaan

dan

Pelayanan Kepemudaan dan Olahraga Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana Prasarana Transportasi Program

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Peningkatan Pelayanan Angkutan 4

5

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah Hinterland dan pengembangan kawasan perbatasan

Peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui optimalisasi bantuan modal, pemanfaatan pasar pemerintah dan meningkatkan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar, serta utilitas di wilayah perkotaan dan hinterland Meningkatnya kualitas dan akses sarana prasarana & tingkat layanan transportasi/per hubungan bagi masyarakat secara optimal termasuk dengan hinterland Meningkatnya kuantitas dan kualitas UKM


Masyarakat Program Pembangunan Jalan dan Jembatan/Pelant ar

Dinas Pekerjaan Umum

Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan/reh abilitasi Sarana dan Prasarana Transportasi

Dinas Perhubungan

Peningkatan,

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam

pembinaan dan pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi

69

kemudahan akses masyarakat ke lembaga keuangan

6

7

Peningkatan pengembangan kepariwisataan, fasilitas investasi dan promosi dalam rangka meningkatkan perekonomian dan daya saing Kota Batam

Pembinaan, pengendalian dan penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial serta perlindungan sosial

Mendorong berdirinya pusat kuliner rakyat nasional maupun kuliner mancanegara dengan pola zoning ekslusif dengan tersedianya bahan-bahan pertanian lokal Pengembanga n zona pariwisata alam Percepatan penanggulanga n kemiskinan daerah


Peningkatan, Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Industri

Dinas Perindag & ESDM

Program Perlindungan Konsumen dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Ekspor Program Peningkatan Ketahanan Pangan Peningkatan, Pengawasan dan Pembinaan Bidang Pertanian

Dinas Perindag & ESDM dan Dinas PMPK-UKM

Pengembangan, Pengendalian dan Pemberdayaan Bidang Kelautan dan Perikanan Pengembangan Dunia Pariwisata

Dinas KP2K

Pengembangan, Peningkatan dan Pembinaan Kebudayaan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan Masalah – masalah Sosial

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Pengarasutamaa n Gender

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Narkoba, PMS

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan

Dinas Perindag & ESDM dan Dinas PMPK-UKM

Dinas KP2K

Dinas KP2K

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dinas Sosial dan Permakaman dan Sekretariat Daerah

70

serta HIV/AIDS

8

Peningkatan Kapasitas Daerah dan optimalisasi Teknologi Informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Sosialisasi pada seluruh lapisan aparat tentang reformasi birokrasi

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Mendorong implementasi ‘pelayanan prima’ Kota Batam

Membangun sistem reformasi birokrasi


Peningkatan, Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan Program Peningkata gn Kualitas, Produktivitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik

Dinas Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Seluruh SKPD Pemerintah Kota Batam

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembangunan Peningkatan Fasilitas/ Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Peningkatan Layanan Informasi serta Pengelolaan Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran Pengendalian dan Pengawasan Penduduk serta Penataan Administrasi Kependudukan


Dinas Tenaga Kerja

Badan Kesbangpol-Linmas dan Sekretariat Daerah


Badan Kominfo dan Sekretariat Daerah Badan Kominfo dan Di

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

71

9

Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan supremasi hukum

Meningkatnya ketertiban hidup masyarakat

Meningkatkan penciptaan ketertiban umum kehidupan masyarakat secara berkesinambun gan dengan dukungan dan keikutsertaan masyarakat luas


Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Kualitas Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat

Dinas Tata Kota dan Bappeda

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Badan Kesbangpol-Linmas dan Sekretariat Daerah

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat serta penanggulangan bencana alam

Badan Kesbangpol, Dinas Sosial dan Satpol PP


Sekretariat Daerah

Badan Kepegawaian dan Diklat

Dispenda dan Sekretariat Daerah

Inspektorat

Sekretariat Dewan

Badan Kesbangpol dan Satpol PP

72

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Dalam RKPD yang disampaikan ini akan memuat beberapa informasi seperti Prioritas Pembangunan Daerah, indikator hasil program penanggung jawab program dan kegiatan. Serta rincian pembiayaan baik dari anggaran APBD Kota, APBD Provinsi, maupun APBN. Program dan kegiatan dapat dilihat dalam matrik usulan program kegiatan sebagai berikut:


73

BAB I PENDAHULUAN. Latar Belakang

Recommend Documents