BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
Memperhatikan keadaan sumber daya alam dewasa ini baik ditinjau dari segi kuantitas dan kualitas terlihat adanya kemerosotan lingkungan hidup menuju suatu keadaan kritis yang ekstrim dengan ditandai semakin seringnya terjadi kejadian luar biasa seperti bencana banjir, tanah longsor, kekeringan dan wabah penyakit. Hal ini disebabkan peran pemerintah daerah terhadap pengawasan dan pengendalian kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup yang merupakan bagian integral dari pengelolaan lingkungan hidup masih kurang berfungsi dengan baik. Belum terpadunya antara berbagai aspek yang ada dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat dari berbagai kasus gugatan terhadap pihak yang telah melakukan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan tanpa tindakan atau sanksi yang sesuai atas perbuatannya. Perencanaan strategis memiliki 3 (tiga) dimensi : Pertama
:
bahwa Pembangunan Lembaga dimulai dengan visi sehingga arah pembangunan lembaga yang dikehendaki bersama (Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat) sangat jelas untuk dicapai;
Kedua
:
dokumen rencana strategis yang berisikan visi dan misi lembaga, bidangbidang strategis yang harus diintervensi dalam rangka mengemban misi dan mewujudkan visi tersebut, serta kiat-kiat yang terpilih dalam rangka mensukseskan bidang yang dianggap strategis. Jadi tidak harus mencakup semua bidang strategis agar tidak memberi hasil yang berarti bahkan justru banyak menimbulkan pemborosan;
Ketiga
:
dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah secara hakiki Rencana Strategis memiliki urgensi khususnya dalam hal penentuan arah dan kontrol bagi masyarakat terhadap dinamika pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat demi terwujudnya visi dan misi yang telah disepakati.
Namun demikian rencana strategis baru yang dapat dilaksanakan apabila telah dijabarkan ke dalam suatu program dan kegiatan strategis yang merupakan operasionalisasi dari rencana
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
8
tersebut. Oleh karena itu dukungan dan juga kerjasama yang baik dari semua pihak akan dapat membantu dan mendorong terlaksananya rencana strategis ini dengan baik. Upaya pemulihan perlu dilakukan sesegera mungkin agar kerusakan dan atau pencemaran yang terjadi tidak meningkatkan beban daerah dan beban sosial. Kondisi Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 3 (tiga) Sungai besar yang merupakan sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Arut, Sekonyer di Kecamatan Kumai dan DAS Lamandau maka pengelolaan sumber daya alam sangat cocok melalui pendekatan system DAS karena aktifitas masyarakat masih banyak terkait dengan budaya sungai. Karenanya, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan tidak hanya menyangkut kegiatan besar (major activity), akan tetapi juga mencakup kegiatan skala kecil (small scale activity). Dengan demikian pengelolaan sumber daya alam yang harus ditempuh adalah melalui cara terintegrasi antara sektor terkait seperti pertanian arti luas, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, perindustrian, pekerjaan umum dan pertambangan sehingga diharapkan masyarakat pengguna dapat merubah persepsi dan anggapan bahwa sumber daya alam yang terbatas maupun tidak terbatas menyebabkan penggunaan sumberdaya alam menjadi hemat. Terkait hubungan Renstra BLH dengan dokumen perencanaan lainnya, Renstra BLH disusun atas dasar pada keterkaitannya dengan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barat Tahun 2010- 2014 dengan mempelajari visi, misi dan program Bupati Kotawaringin Barat masa bakti 2006-2010 terhadap tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat. Kemudian melakukan kajian strategis untuk menentukan hubungan rumusan kelompok tujuan dan kebijakan dalam pencapaian visi dan misi Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kajian tersebut menggunakan metode analisis yang mempertimbangkan lingkungan eksternal (Program Bupati Kotawaringin Barat, kondisi lingkungan, objek urusan BLH dan lainnya); dan lingkungan internal (Aparat BLH, peralatan, keuangan, sistem administrasi, kebijakan dan lainnya); serta mengacu pada hasil evaluasi Renstra BLH periode 2006-2010. Hubungan Renstra BLH dengan perencanaan lainnya disajikan pada Gambar berikut ini :
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
9
RPJPD
Keterangan : RPJPD RPJMD
RPJMD
RKPD
RAPBD
APBD
RENSTRA
RENJA
RKA
DPA
BLH
BLH
BLH
BLH
= Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Kotawaringin Barat. = Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten
Kotawaringin Barat. RKPD
= Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
RAPBD
= Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Dearah Kab. Kotawaringin Barat.
RENJA
= Rencana Kerja BLH Kabupaten Kotawaringin Barat.
RKA
= Rencana Kerja Anggaran BLH Kab. Kotawaringin Barat.
DPA
= Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLH Kab. Kotawaringin Barat. = Garis Pedoman. = Garis Acuan.
1.2.
Landasan Hukum
Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : 1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
10
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4598);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4815); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4833); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
11
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5107); 16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 5). 24. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 24). 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat.
1.3.
Maksud dan Tujuan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat disusun dengan maksud untuk memberikan arahan dan pedoman dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tahunan, sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah :
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
12
1.
Terwujudnya keterpaduan, keserasian, keseimbangan dan kesamaan persepsi dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan tugas fungsi perangkat daerah terkait.
2.
Teralokasinya prioritas perencanaan dan fungsi pengelolaan lingkungan hidup selama lima tahun (tahun 2012 s/d 2016) untuk memperoleh nilai manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan (accountable).
3.
Meningkatnya kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan pada masyarakat.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2012 - 2016 adalah :
BAB I
BAB II
BAB III
PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
1.2.
Landasan Hukum
1.3.
Maksud dan Tujuan
1.4.
Sistematika Penulisan
GAMBARAN PELAYANAN BLH 2.1.
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BLH
2.2.
Sumber Daya BLH
2.3.
Kinerja Pelayanan BLH
2.4.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BLH
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BLH
3.2.
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
3.3.
Telaahan Renstra KLH
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
13
3.4.
Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5.
BAB IV
BAB V
Penentuan Isu-isu Strategis
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.
Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup
4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BLH
4.3.
Strategi dan Kebijakan
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1.
Deskripsi / Penjelasan
5.2.
Matriks
BAB VI
INDIKATOR KINERJA BLH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII
PENUTUP 7.1.
Program Transisi
7.2.
Kaidah Pelaksanaan
LAMPIRAN 1.
Matriks Program dan Indikasi Kegiatan SKPD (Hasil Pengolahan Matriks pada Bab V
2.
Inventarisasi Data dan Informasi
3.
Analisa SWOT
4.
Dokumentasi Proses Penyusunan Renstra SKPD
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
14
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP
2.1.
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
a. Tugas Pokok Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas “Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup”.
b. Fungsi Badan Lingkungan Hidup : 1.
Merumuskan kebijakan bidang lingkungan hidup meliputi perencanaan, pengendalian
dan
pengembangan
pengawasan
model
dampak
konservasi,
lingkungan
strategis
hidup
penegakan
termasuk
hukum
dan
pengembangan instrument ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup. 2.
Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
3.
Memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan meliputi penyiapan dan penyerapan dokumen lingkungan hidup serta instrument pengendalian lainnya.
4.
Melakukan penegakan hukum dan advokasi permasalahan lingkungan hidup.
5.
Melaksanakan pelayanan bidang lingkungan hidup dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup.
6.
Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan.
7.
Melakukan koordinasi pengawasan dalam rangka konservasi sumberdaya alam.
8.
Melakukan analisa dalam rangka pengendalian pemanfaatan tata ruang dalam keserasian terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan.
9.
Menyelenggarakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) bidang lingkungan hidup.
10. Melakukan pembinaan jabatan fungsional dan struktural bidang lingkungan hidup. Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
15
11. Melakukan pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, swasta dan swadaya masyarakat (LSM) dalam pengelolaan lingkungan hidup. 12. Melakukan kegiatan mendukung program dari pusat dan provinsi serta program strategis bidang lingkungan hidup dan program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER). 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati Kotawaringin Barat.
c. Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Pembentukan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat didasarkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 07 Tahun 1999 tanggal 20 Februari 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat. Kemudian diubah untuk pertama kali atas pemekaran struktur organisasi dengan Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2000 dan dirubah kedua kalinya melalui Perda Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagai berikut :
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
16
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
17
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KEPALA BLH
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN
BIDANG ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN
SUB BIDANG PENGKAJIAN DAN PENERAPAN ANALISIS LINGKUNGAN
SUB BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN
BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
SUB BIDANG PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR, TANAH DAN UDARA
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
SUB BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR, TANAH DAN UDARA
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG PELESTARIAN DAN PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN
SUB BIDANG PEMANTAUAN DAN PELESTARIAN KUALITAS LINGKUNGAN
SUB BIDANG PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN
18
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM
BIDANG PEMBINAAN LINGKUNGAN HIDUP
SUB BIDANG KELEMBAGAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
SUB BIDANG ADVOKASI LINGKUNGAN HIDUP
UPTD
2.2.
Sumber Daya Badan Lingkungan Hidup Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.
a. Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan
Jumlah Pegawai Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat menurut jenjang pendidikan sebagaimana tabel berikut ini : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Uraian
-
Posisi Awal 2 22 5 9 -
-
38
Formasi
S2 S1 Sarjana Muda SLTA SLTP SD Jumlah
Tambahan
Kurang
Posisi Terakhir
2 1 -
5 2 -
2 19 5 8 -
3
7
34
b. Jumlah Pegawai menurut Pangkat dan Golongan Jumlah Pegawai Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat menurut pangkat dan golongan sebagaimana tabel berikut ini :
No. 1.
2.
Formasi
Posisi Awal
Tambahan
Kurang
Posisi Terakhir
Juru Muda, I/a Juru Muda Tk. I, I/b Juru, I/c Juru Tingkat I, I/d
-
-
-
-
-
Jumlah Gol. I
-
-
-
-
-
Pengatur Muda, II/a Pengatur Muda Tk. I, II/b Pengatur, II/c Pengatur Tk. I, II/d
-
1 5 2
-
1
1 5 1
Uraian
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
19
3.
4.
Jumlah Gol. II
-
8
-
1
7
Penata Muda, III/a Penata Muda Tk.I, III/b Penata, III/c Penata Tk. I, III/d
-
9 3 6 6
1 1
4 -
10 3 2 7
Jumlah Gol. III
-
24
2
4
22
Pembina, IV/a Pembina Tk. I, IV/b Pembina Utama Muda, IV/c Pembina Utama Madya,IV/d Pembina Utama, IV/e
-
3 2 1 -
1 2 -
2 2 -
2 2 1 -
Jumlah Gol. IV
-
6
3
4
5
-
38
5
9
34
Jumlah
c. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat menurut jabatan struktural dan fungsional sebagaimana tabel berikut ini : No. 1.
2.
Formasi
Posisi Awal
Tambahan
Kurang
Posisi Terakhir
Menurut Jabatan Struktural Eselon I Eselon II.b Eselon III.a Eselon III.b Eselon IV.a Fungsional Staf
-
1 1 4 11 21
1 1 2 -
1 2 3 2
1 1 3 10 19
Jumlah Jabatan Struktural
-
38
4
8
34
Menurut Jabatan Fungsional Eselon I Eselon II Eselon III Eselon IV
-
-
-
-
-
Jumlah Jabatan Fungsional
-
-
-
-
-
38
4
8
34
Uraian
Jumlah
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
-
20
d. Jumlah Pegawai Tidak Tetap Jumlah Pegawai Tidak Tetap pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tabel berikut ini : No. 1. 2.
Uraian
Jumlah
Petugas Jaga Malam Petugas Kebersihan Kantor
2 Orang 2 Orang
Jumlah
4 Orang
2.2.1. Perlengkapan : a.
Tanah seluas 4.400 m²
b.
Peralatan dan mesin (alat-alat besar) - Mesin pencacah sampah organik 1 unit - Compresor pemilah 1 unit - Compresor input (feeder) 1 unit - Pengayak Kompos mekanik 1 unit - Mesin pencacah sampah botol plastik 1 unit - Mesin pencacah sampah dan pencuci kantong plastik 1 unit - Mesin mixer kompos 1 unit - Mesin genset 1 unit.
c.
Gedung Kantor - Ruang kerja seluas 332 m² (1 unit) - Ruangan Rapat 187 m² (1 unit) - Gedung Laboratorium 200 m² (1 unit) - Rumah Jaga 1 unit - Bangunan Atap Pengolah Sampah 1 unit
d.
Alat perlengkapan laboratorium LH sebanyak 65 set
e.
Alat Kantor : - Meja dan Kursi Kerja 43 unit - Meja rapat sebanyak 2 unit - Kursi lipat 58 unit
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
21
- Komputer PC 11 unit - Note book 7 unit (baik 4 unit rusak 3 unit) - Printer 6 unit f.
Kendaraan : - Kendaraan operasional Pimpinan Roda 4 sebanyak 1 unit - Kendaraan operasional Laboratorium Roda 4 sebanyak 1 unit - Kendaraan operasional Roda 2 sebanyak 6 unit - Motor Pengangkut sampah 8 unit - Gerobak sampah 96 unit
g.
Alat Studio - Pesawat telepon 1 unit dan faximile 3 unit - Handy camp sony 2 unit - Wireless 1 buah - LCD 2 buah - Multimedia soud system 1 buah - Camera digital 1 unit
2.2.2. Unit usaha yang masih operasional Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat, kondisi tahun 2011 memiliki:
2.3.
a.
Unit Mesin Pencacah Sampah
b.
Laboratorium Pengujian
Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup 2.3.1. Kondisi Lingkungan Hidup di Kabupaten Kotawaringin Barat : A.
Gambaran Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Kabupaten Kotawaringin Barat adalah satu dari 14 (empat belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten ini mempunyai Ibukota Pangkalan Bun, berada pada jarak tempuh 460 km ke arah barat kota Palangka Raya (Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah). Secara geografis kabupaten ini terletak diantara 1º19’ sampai dengan 3º36’ Lintang Selatan dan 110º 25’ sampai dengan 112º 50’ Barat Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut : - Sebelah Utara dengan Kabupaten Lamandau. - Sebelah Selatan dengan Laut Jawa.
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
22
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Seruyan. - Sebelah Barat dengan Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau. Letak Geografis Kabupaten Kotawaringin Barat seperti pada gambar berikut ini : Letak Geografis Kabupaten Kotawaringin Barat
Sumber : Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat
B.
Luas Wilayah Luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat 10.759 Km² dan secara administrasi terbagi menjadi 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kumai, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Pangkalan Lada. Kecamatan Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada adalah pemekaran dari Kecamatan Kumai. Untuk luas Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan kecamatan sebagaimana tabel berikut :
Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Kecamatan No.
Kecamatan
Luas (km2)
1.
Kotawaringin Lama
1.257
2.
Arut Selatan
2.400
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
23
3.
Kumai
2.921
4.
Pangkalan Banteng
1.306
5.
Pangkalan Lada
6.
Arut Utara
229 2.685
Kotawaringin Barat
10.759
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, 2011
Penetapan batas wilayah yang rendah (rawa) berdasarkan garis maya, sedangkan di daerah gunung (perbukitan) berdasarkan puncak gunung (bukit), sehingga didasarkan pada arah aliran air yang dituju. Artinya, jika aliran air menuju ke kabupaten lain yang berbatasan, maka awal aliran air itulah sebagai batas antara kedua wilayah kabupaten yang dimaksud.
C. Iklim
Jenis Iklim Berdasarkan data pengamatan hujan selama 10 tahunan (1995-2004) dari BMKG Stasiun Meteorologi Iskandar Pangkalan Bun, jenis iklim kawasan Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson, memiliki tipe iklim A. Curah hujan tahunan dari tahun berkisar 1.904-3.762 mm dengan ratarata tahunan sebesar 2.637,7 mm. Suhu udara rata-rata pada rentang tahun yang sama rata-rata harian antara 25,9C-26,2C dan kelembaban berkisar antara 8587% .
D. Tanah / Lahan Jenis Tanah Secara garis besar, jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dikelompokan kedalam 6 (enam) jenis tanah yaitu Podsolik Merah Kuning, Kompleks Podsolik (Podsolik Merah Kuning-Podsol), Kompleks Regosol (Podsol), Alluvial, Organosol dan Oksisol (Lateritik). Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
Jenis tanah yang terluas adalah
24
podsolik merah kuning. Jenis-jenis tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tabel berikut ini :
Jenis Tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat No.
Jenis Tanah
1.
Oksisol / Lateritik
2.
Luas (Ha)
Prosentase
21.518,00
2,00
Podsolik Merah Kuning
352.895,20
32,80
3.
Kompleks Podsolik
150.626,00
14,20
4.
Alluvial
206572,80
19,20
5.
Kompleks Regosol
154.929,60
14,40
6.
Organosol
189.358,40
17,60
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, 2011
Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup besar. Sumber daya alam yang terdapat di Kabupaten ini sebagian besar berupa hutan dan hasil ikutannya, perkebunan, perikanan, peternakan. Di samping itu juga mempunyai potensi sumber daya mineral.
Ketinggian Ketinggian tempat dari permukaan air laut berpengaruh terhadap suhu udara, yaitu setiap naik 100 m suhu akan turun rata-rata 0,6 0C, sehingga makin tinggi suatu tempat akan menyebabkan daerah tersebut mempunyai suhu lebih rendah. Luas wilayah berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan laut dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Ketinggian Wilayah Menurut Kecamatan No.
Kecamatan
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
Luas (Ha)
25
0-7 m 1.
Ktw. Lama
2.
7-25 m
25-100 m
100-500 m
> 500m
Jumlah
-
62.477,0
59.353,0
-
-
1.257
Arut Selatan
14.200,0
86.040,0
135.408,0
4.272,0
-
2400
3.
Kumai
71.890,3
69.892,5
151.348,1
9.565,2
-
2.921
4.
P. Banteng
26.076,5
25.351,8
54.897,9
3.469,6
-
1.306
5.
P. Lada
7.863,2
7.644,7
16.554,0
1.046,2
-
229
6.
Arut Utara
-
-
181.345,0
86.940
215
2.685
598.906,0
105.293,0
Kotawaringin Barat
120.030
251.406
215
1.075.900
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, 2011.
Peta Ketinggian Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat
Sumber : Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
26
Kelerengan dan Fisiografi Kondisi kelerengan Kabupaten Kotawaringin Barat secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :
Klasifikasi Lereng Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan Luas (Ha) No.
Kecamatan 0-2 %
2-15 %
15-40 %
> 40 %
Jumlah
1.
Kotawaringin Lama
64.140,0
-
57.773,0
-
1.257
2.
Arut Selatan
89.568,0
139.992,0
10.440,0
-
2.400
3.
Kumai
137.181,9
163.576,8
1.937,4
-
2.921
4.
Pangkalan Banteng
49.759,5
59.333,6
702,7
-
1.306
5.
Pangkalan Lada
15.004,6
17.891,6
211,9
-
229
6.
Arut Utara
-
27.870,0
211.927,0
28.703
2.685
355.654,0
408.664,0
282.992,0
28.703
1.075.900
Kotawaringin Barat
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, 2011.
Peta Kelerengan Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
27
Sumber : Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat
E. Hutan
Secara umum areal hutan masih merupakan jenis penggunaan lahan yang dominan di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu sekitar 66% gambaran perbandingan luas kawasan hutan dan kawasan lainnya disajikan dalam Gambar berikut ini : Penggunaan Lahan
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
28
Series1; Series1; Series1; PENGGUNAAN LAHAN Lainnya; Non Lahan Non Pertanian KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 12,7401924 Pertanian; Kering; Lahan2,51571521 Kering ; 13% 2,84411190 6; 3%5; 2% Series1; Perkebunan Perkebunan Hutan Series1; ; Hutan; 16,2336639 Lainnya 65,6663165 1; 16% 7; 66%
Wilayah taman nasional dan suaka margasatwa merupakan bagian dari wilayah Taman Nasional Tanjung Putting yang terletak di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan, serta Suaka Margasatwa Sungai Lamandau yang terletak di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara.
F. Laut, Pesisir dan Pantai Laut Kabupaten
Kotawaringin
Barat
dengan
luas
wilayah
10.759
Km2 dan
memiliki panjang pantai ± 156 Km dengan luas laut 1.250 Km², serta perairan umum seluas 10.800 Ha yang meliputi 3 DAS besar yakni DAS Kumai, DAS Lamandau, DAS Arut yang terdiri dari 200 anak sungai dan 9 buah danau dan rawa serta 20 sungai kecil yang langsung bermuara dilaut, secara fisik Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan kantong ikan Kalimantan Tengah khususnya ikan dari hasil tangkapan diperairan laut .
Pesisir dan Pantai Ekosistem pesisir secara umum terdapat di daerah estuaria, perairan pantai dan laut dangkal serta hutan rawa, dimana ekosistem perairannya terdiri atas ekosistem mangrove dan padang lamun.
G. Air Air Permukaan Air permukaan adalah semua air yang ditemukan di permukaan tanah, seperti air sungai, air rawa, tambak, danau dan lain-lain. Untuk sungai-sungai utama di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana pada tabel berikut ini : Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
29
Sungai-Sungai Utama di Kabupaten Kotawaringin Barat
No.
Nama Sungai
Panjang (km)
Lebar (m)
Kedalaman (m)
Permukaan
Dasar
Debit (m³/dtk) Maks.
Min
1.
Sungai Kumai
175
± 700 - 300
± 600
18 - 5
0,7
0,4
2.
Sungai Arut
250
± 150 - 100
± 70 - 50
14 - 3
0,7
0,5
3.
Sungai Lamandau
300
± 150 - 100
± 70 - 40
12 - 3
0,7
0,5
Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Ktw. Barat, 2011.
Sungai-sungai utama ini memiliki banyak anak sungai. Daerah aliran sungai di Kotawaringin Barat berasal dari pertemuan dua sungai yang cukup besar yaitu Sungai Arut dan Sungai Lamandau, yang mempunyai anak-anak sungai lebih dari 130 buah. Debit air sewaktu-waktu dapat melebihi daya tampung dan sering menimbulkan banjir. Sungai Kumai mempunyai anak sungai sekitar 30 buah.
Sungai merupakan sumberdaya alam yang dipergunakan untuk berbagai keperluan antara lain sebagai bahan baku air minum, pertanian, perikanan dan usaha perkotaan. Sebagian besar kegiatan ekonomi masyarakat terletak disepanjang aliran sungai, misalnya usaha pertanian, perikanan, pemukiman dan pusat-pusat perkotaan.
Sungai Arut
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
30
Sumber : BLH Kabupaten Kotawaringin Barat
Masalah krisis air juga diakibatkan oleh maraknya aktifitas pertambangan, baik skala kecil maupun skala besar, yang telah mengakibatkan pembukaan hutan, perubahan morpologi sungai dan penurunan kualitas lingkungan hidup dan sungai akibat pencemaran oleh bahan-bahan kimia. Maraknya pertambangan skala kecil seperti penambangan emas tanpa izin oleh masyarakat merupakan salah satu penyebab utama pencemaran sungai.
Air Sungai Arut dan Sungai Kumai
Pada tahun 2010 sudah dilakukan pemantauan kualitas air sungai di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, terutama pada 2 (dua) sungai utama yaitu Sungai Arut dan Sungai Kumai. Sungai Arut dengan lokasi A1=Kelurahan Pangkut, A2=Jembatan Runtu, A3=Jembatan Kotawaringin Lama, A4=Hilir Korindo, dan A5=Sungai Lamandau Hilir. Sedangkan Sungai Kumai dengan lokasi K1=sekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (Muara Sungai Nyirih), K2=sekitar
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
31
pelabuhan pertamina Desa Sei. Kapitan, K3=Bagian Hilir Sei. Sekonyer, K4=sekitar Tanjung Api-Api (PLTU).
Danau Danau-danau di Kabupaten Kotawaringin Barat pada umumnya dimanfaatkan untuk perikanan. Hingga saat ini masih belum dilakukan pemantauan rutin terhadap kualitas air danau-danau tersebut. Berikut inventarisasi danau di Kabupaten Kotawaringin Barat.
Inventarisasi Danau di Kabupaten Kotawaringin Barat No.
Nama Danau
Luas (Ha)
Pemanfaatan
1.
Danau Gatal
50
Perikanan
2.
Danau Masyurain
50
Reserfat Perikanan
3.
Danau Sulung
30
Perikanan
4.
Danau Terusan
50
Perikanan
5.
Danau Seluluk
35
Perikanan
Sumber : BLH Kabupaten Kotawaringin Barat, 2011
Air Bawah Tanah (Air Tanah)
Air tanah (groundwater) adalah bagian dari air yang ada di bawah permukaan tanah (sub-surface water), yakni hanya berada di zona jenuh (zone of saturation). Penyebaran vertikal air bawah permukaan dapat dibagi menjadi zona tak jenuh (zone of aeration) dan jenuh. Zona tak jenuh terdiri dari ruang antara yang sebagian terisi oleh air dan sebagian terisi oleh udara, sementara ruang antara pada zona jenuh seluruhnya terisi oleh air.
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
32
H. U d a r a Tahun 2010 dan 2011 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan pemantauan kualitas udara ambient setiap 6 bulan sekali atau per semester dalam setiap tahunnya, sebagaimana tabel berikut : Data Analisis Udara DATA ANALISIS UDARA Baku Mutu
No.
Parameter
Satuan
Simpang Tiga Pasar Indra Sari
Simpang Tiga Terminal
Bundaran Pancasila
Ambient PP 41 Tahun 1999
2010
2011
2010
2011
2010
2011
1.
Nitrogen Dioksida (NO2)
μg/m³
17,50
19,54
9,90
13,13
11,40
7,80
400
2.
Sulfur Dioksida (SO2)
μg/m³
36,59
31,34
25,72
20,01
16,76
10,26
900
3.
Karbon Monoksida (CO)
μg/m³
1.536,9
1.631,7
1.020,6
1.253,0
817,5
790,5
30.000
4.
Debu (TSP)
μg/m³
237,0
311,10
125,0
160,6
129,0
60,4
230
5.
Kebisingan
dB(A)
65,30
71,7
60,20
65,2
54,80
58,7
Kep 48 MENLH/ 11/96 - Kw. Industri = 70 – Kw. Pemukiman 55
6.
Suhu
7.
Kelembaban
8.
Kecepatan Angin
9.
Arah Angin Domminan
10.
Koordinat
˚C
34-35
32-34
32-33
30-32
34-36
33-35
-
%RH
64-66
52-65
71-73
65-72
61-64
52-59
-
m/det
0,6-1,5
0,5-1,8
0,4-2,1
06-0,8
0,5-1,5
0,5-0,9
-
-
U-S
U-S
T-B
B-T
-
E
111˚38'15,6"
111˚38'15,6" 111˚37'45,77" 111˚37'45,77" 111˚38'52,0"
111˚38'52,0"
-
S
02˚40'15,0"
02˚40'15,0"
02˚42'29,7"
-
TL-BD
02˚40'34,7"
T-B
02˚40'34,7"
02˚42'29,7"
Sumber : BLH Kabupaten Kotawaringin Barat, 2011
Gangguan terhadap kualitas udara di tahun 2011 juga terjadi seiring dengan peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan gangguan berupa kabut asap. Dari bulan Pebruari sampai dengan bulan mei sudah terdapat titik api dibeberapa tempat di Kabupaten Kotawarangin Barat tetapi masih dalam skala kecil dan tidak menimbulkan kabut asap. Pada bulan Juni 2011 memasuki waktu rawan kebakaran hutan dan lahan seiring berkurangnya curah hujan. Kabut asap juga masih terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat hingga minggu pertama bulan Oktober 2011, belasan hektar lahan Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
33
gambut di jalan Pangkalan Bun dan Kumai terbakar. Api diduga berasal dari aksi bakar lahan gambut oleh warga sebagai lahan perkebunan.
Hasil pantauan satelit NOAA menunjukkan bahwa dari bulan Pebruari 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011 di Kabupaten Kotawaringin Barat dideteksi sebanyak 319 titik api, sedangkan untuk Kalimantan Tengah khususnya sebaran hotspot wilayah kerja SKW II BKSDA Kalimantan Tengah terdapat 1.970 titik api.
I.
Bencana Alam Karakter lingkungan alam non hayati wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang perlu diwaspadai adalah adanya potensi bahaya alam. Adapun bencana alam yang merupakan bahaya geologi terdiri atas banjir genangan dan banjir bandang, gerakan tanah (terutama longsoran tanah), dan lempung yang mengembang (exvansive clay).
Keadaan erosi ditandai dengan terkikisnya lapisan tanah oleh air, erat kaitannya dengan keadaan lereng dan tutupan vegetasi di permukaan tanahnya. Tingkat erosi di Kabupaten Kotawaringin Barat belum nyata, karena sebagian besar wilayah masih tertutup vegetasi. Pengikisan yang terjadi terlihat di sekitar tebing sungai dan pada lokasi pengelolaan hutan dan kegiatan masyarakat lainnya.
Kawasan rawan bencana di kabupaten ini adalah kawasan yang sering terkena banjir, kebakaran hutan dan erosi. Kawasan yang terkena banjir adalah kawasan tepian sungai baik di tepian Sungai Lamandau, Sungai Arut maupun Sungai Kumai dengan permukaan tanah rendah. Kawasan banjir ini melanda desa-desa dan perkebunan rakyat pada saat hujan terutama
di bulan Januari dan
Pebruari. Di tahun 2008 tercatat lima peristiwa banjir di kabupaten ini yang melanda Kecamatan Kotawaringin Lama, Arut Selatan dan Arut Utara.
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
34
Bencana alam berupa tanah longsor kecil kemungkinan terjadi karena daerah ini pada umumnya mempunyai kemiringan lereng dan kemiringan perlapisan batuan yang kecil. Tanah longsor dalam skala kecil terjadi
di tempat
penambangan bahan galian golongan C, yang lebih disebabkan oleh karena dalam melakukan penambangan tidak memperhatikan kestabilan lereng yang terbentuk. Jenis bencana lainnya adalah erosi lateral abrasi yang disebabkan oleh kondisi pasang surut dan banjir di sepanjang sungai. Kawasan rawan kebakaran hutan hampir meliputi seluruh kawasan hutan bergambut dan tidak dapat diprediksi dimana tempat yang akan terbakar. Penyebab kebakaran ini dapat ditimbulkan oleh pembukaan lahan untuk bercocok tanam yang merambat ke dalam hutan atau karena terbakar sendiri akibat kondisi hutan yang sangat kering dimusim kemarau.
2.3.2. Pelaksanaan Tugas BLH
A. AMDAL Setiap kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum memulai kegiatannya. Sedangkan kegiatan yang tidak wajib AMDAL, tetap diwajibkan menyusun dokumen pengelolaan lingkungan, antara lain dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
Kedua
dokumen ini diharapkan mampu menjadi pedoman untuk menanggulangi atau mengantisipasi permasalahan lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan yang akan dilaksanakan.
Untuk mengetahui apakah dokumen pengelolaan lingkungan (AMDAL/ UKL-UPL) dapat dijadikan sebagai perangkat atau rambu-rambu dalam pengelolaan lingkungan, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah mempunyai Komisi Penilai AMDAL Daerah. Hingga akhir tahun ini Komisi AMDAL Daerah telah mengeluarkan beberapa rekomendasi terhadap beberapa kegiatan yang terangkum dalam tabel berikut ini.
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
35
Rekomendasi AMDAL/UKL-UPL yang Ditetapkan oleh Komisi AMDAL Daerah
No.
Jenis Dokumen
Kegiatan
1.
AMDAL
Perkebunan Kelapa Sawit dengan Unit Pengolahan
PT. Wana Sawit Subur Lestari
2.
AMDAL
Perkebunan Kelapa Sawit dengan Unit Pengolahan
PT. Indotruba Tengah
3.
AMDAL
Perkebunan Kelapa Sawit dengan Unit Pengolahan (1999)
PT. Meta Epsi Agro
4.
AMDAL
Perkebunan Kelapa Sawit (2003)
PT. Satya Kisma Usaha
5.
AMDAL
Perkebunan Kelapa Sawit dengan Unit Pengolahan (2004)
PT. Bangun Jaya Alam Permai
6.
AMDAL
Pertambangan Pasir Zircon (2005)
PT. Putra Sandindo Raya
7.
AMDAL
Perkebunan Kelapa Sawit dengan Unit Pengolahan (2006)
PT. Gunung Sejahtera Dua Indah
8.
AMDAL
Perkebunan Kelapa Sawit dengan Unit Pengolahan (2006)
PT. Sawit Sumbermas Sarana
9.
AMDAL
Perkebunan Kelapa Sawit dengan Unit Pengolahan (2007)
PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi
10.
AMDAL
Perkebunan Kelapa Sawit dengan Unit Pengolahan (2007)
PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona
11.
AMDAL
Perkebunan Kelapa Sawit dengan Unit Pengolahan (2007)
PT. Bumitama Gunajaya Abadi
12.
AMDAL
Perkebunan Kelapa Sawit dengan Unit Pengolahan (2007)
PT. Surya Sawit Sejati I
13.
AMDAL
Perkebunan Kelapa Sawit dengan Unit Pengolahan (2007)
PT. Surya Sawit Sejati II
14.
AMDAL
Pertambangan Pasir Zircon (2007)
PT. Zirkonia
15.
AMDAL
Perkebunan Kelapa Sawit dengan Unit Pengolahan (2008)
PT. Mitra Mendawai Sejati
16.
AMDAL Pusat
HPH
PT. Intraco Jaya Intiga
17.
AMDAL Pusat
HTI
PT. Korintiga Hutani
18.
AMDAL Pusat
IPK
PT. Hutanindo Lestariraya Timber
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
Pemrakarsa
36
19.
AMDAL Pusat
Kayu Lapis (1995)
PT. Korindo Group
20.
AMDAL
Perkebunan Kelapa Sawit dengan Unit Pengolahan (2011)
PT. Sawit Seberang Seberang
21.
AMDAL
Perkebunan Kelapa Sawit (2011)
PT. Sawit Seberang Seberang
1.
UKL-UPL
Perkebunan Kelapa Sawit dengan Unit Pengolahan
PT. Bumi Langgeng Perdana Trada
2.
UKL-UPL
Pelabuhan TCC – CPO
PT. Pelindo III Bumiharjo Kumai
3.
UKL-UPL
Perkebunan Kelapa Sawit (2006)
PT. Kalimantan Sawit Abadi
4.
UKL-UPL
Pertambangan Pasir Zircon (2006)
PT. Fidra Borneo Indotama
5.
UKL-UPL
Pelayanan Kesehatan Masyarakat (2006)
Klinik Bersalin Kesuma
6.
UKL-UPL
Pertambangan Pasir Zircon
PT. Irvan Prima Pratama
7.
UKL-UPL
Pelayanan Kesehatan Masyarakat (2008)
RSUD Sultan Imanuddin
8.
UKL-UPL
DUKS (2009)
PT. Ferrum Pejawan Tingang
9.
UKL-UPL
Pengolahan Hasil Hutan selain Kayu (Rotan)(2009)
PT. Tatanan Indah Fajar Nusa
10.
UKL-UPL
Pengolahan Pemurnian Pasir Zircon kapasitas 750 ton/bulan (2009)
PT. Irvan Prima Pratama
11.
UKL-UPL
Pelayanan Kesehatan Masyarakat (2009)
RB. Bidan Endang
12.
UKL-UPL
Jasa Perhotelan (2010)
Hotel Blue Kecubung
13.
UKL-UPL
Workshop (2010)
PT. Marga Dinamika Perkasa
14.
UKL-UPL
Pengolahan Minyak Goreng (2010)
PT. Sinar Alam Permai
15.
UKL-UPL
Terminal Aspal Curah (2010)
PT. Bumi Sarana Utama
16.
UKL-UPL
Budidaya Sarang Burung Walet (2010)
Andreas Atek
17.
UKL-UPL
Budidaya Sarang Burung Walet (2010)
Abdul Rozaq
18.
UKL-UPL
Budidaya Sarang Burung Walet (2010)
H. Sasmo
19.
UKL-UPL
Budidaya Sarang Burung Walet (2010)
Sugiyanto
20.
UKL-UPL
Budidaya Sarang Burung Walet (2010)
Pimping Gunawan
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
37
21.
UKL-UPL
Budidaya Sarang Burung Walet (2010)
Sugiyanto
22.
UKL-UPL
Budidaya Sarang Burung Walet (2010)
Abdul Rozaq
23.
UKL-UPL
Budidaya Sarang Burung Walet (2010)
Lailatul Urifah
24.
UKL-UPL
Industri Film Faced Plywood (2011)
Heo Kwang Bok
25.
UKL-UPL
Pelayanan Kesehatan Masyarakat (2011)
Rumah Bersalin Bunda
26.
UKL-UPL
Jembatan Timbang (2011)
Dishubkominfo Provinsi Kalteng
27.
UKL-UPL
Dermaga CPO (2011)
PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi
28.
UKL-UPL
Research Center (2011)
PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi
29.
UKL-UPL
TUKS (2011)
CV. Citra Borneo Center
30.
UKL-UPL
Pabrik Kelapa Sawit (2011)
PT. Kalimantan Sawit Abadi
UKL-UPL
Pabrik Kelapa Sawit (2011)
PT. Sawit Sumbermas Sarana
P 31.
a
d a tabel tersebut terlihat bahwa kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting di kabupaten ini didominasi oleh kegiatan perkebunan kelapa sawit dan unit pengolahannya. Selain itu, komisi memberikan rekomendasi terhadap kegiatan pabrik minyak goreng dan pembangunan TCC-CPO.
B. PENEGAKAN HUKUM Pada tahun 2010 dan 2011 tercatat 13 pengaduan masalah lingkungan yang disampaikan ke BLH Kabupaten Kotawaringin Barat, seperti pada tabel berikut ini :
Jumlah Pengaduan Masalah Lingkungan menurut Jenis Masalah No.
Masalah Yang Diadukan
Jumlah Pengaduan
1.
Pencemaran Unit Silo Baja Pengolahan Lumpur Limbah Tambang Emas di Sei. Melawen
1
2.
Penambangan Galian C (tanah Urug) merusak Sekitar Komplek SMPN 6
1
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
38
Arut Selatan 3.
Pencemaran Limbah Tahu dan Pencemaran air parit di RT. 17, 20 dan 21 Kelurahan Sidorejo
1
4.
Pencemaran Limbah Sawit di WSSL
1
5.
Pencemaran Limbah Sarang Burung Walet di Kelurahan Raja RT. 09 Kecamatan Arut Selatan
1
6.
Pembangunan Rumah Budidaya Burung Walet di Kelurahan Candi RT. 02, Kelurahan Kumai Hulu RT. 07, 09 dan 11
1
7.
Pencemaran Udara Akibat Adanya Boiler Pemanas CPO Indotruba
8.
Adanya Dugaan Pencemaran Udara/Lingkungan Usaha Penjemuran dan Pembakaran Kulit Sapi dan Kambing di RT. 13 Gg. LKMD II Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan
1
9.
Pencemaran Limbah Cair di Sungai Macan dan Jampau dari Pabrik Kelapa Sawit PT. BJAP di Desa Pangkut, Kecamatan Arut Utara
1
10.
Pencemaran Tanah dan Air Limbah B3 (aki bekas dan filter olie bekas) di BTS Jaringan PT. Telkomsel di Jalan Maid Badir RT. 10 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan
1
11.
Adanya Dugaan Pencemaran Limbah PT. Sinar Alam Permai (SAP) Sungai Kalaf Kecamatan Kumai
1
12.
Adanya Dugaan Polusi Udara (bau yang dihasilkan dari perusahaan kelapa sawit) PT. Surya Sawit Sejati di SP 4 Sei. Rangit Kecamatan Pangkalan Lada
1
13.
Adanya Dugaan Pencemaran Sungai oleh PT. ENSBURY
1
PT.
di
1
Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan : Pemberhentian kegiatan pengolahan lumpur limbah tambang emas di Sei. Melawen. Melakukan pembinaan terhadap para pelaku kegiatan penambangan galian C dan para pengusaha tahu atau industri skala kecil lainnya. Terkait dengan limbah/usaha sarang burung walet, dilakukan upaya dengan membuat surat himbauan kepedulian terhadap lingkungan kepada pengusaha burung walet, dan pembongkaran bangunan rumah budidaya burung walet.
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
39
Penyelesaian terkait pencemaran udara akibat Boiler pemanas sudah disarankan kepada PT. Indotruba untuk melakukan perbaikan cerobong asap. Pencemaran udara akibat aktivitas penjemuran dan pembakaran kulit sapi dan kambing, disarankan agar usaha penjemuran kulit tersebut harus jauh jaraknya dari pemukiman warga, dan segera mengurus perizinan sesuai dengan bidang usahanya. Pencemaran tanah dan air limbah B3, disarankan agar memperbaiki selang atau tangki agar tidak terjadi kebocoran. Dugaan pencemaran limbah PT. SAP di Sungai Kalaf, sudah dilakukan pengambilan sampel dan pengiriman sampel untuk uji Lab di BBPTI Semarang dan dari hasil Lab tidak ditemukan pencemaran. Dugaan Polusi udara (bau yang dihasilkan dari perusahaan kelapa sawit) PT. Surya Sawit Sejati di SP 4, tidak dilakukan pengujian karena proses produksi baru dilakukan. Proses produksi sesuai dengan Dokumen Amdal kapasitas 60 ton TBS / Jam. Dugaan pencemaran sungai oleh PT ENSBURY, dilakukan pengujian sampel, dan sambil menunggu hasil uji sampel air, dari BLH memberikan himbauan secara lisan untuk melakukan pengelolaan lingkungan sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tetap melakukan pengawasan dan pembinaan-pembinaan.
Dalam upaya mendukung kegiatan pengelolaan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengeluarkan beberapa Peraturan dan melakukan pengawasan rutin pada kegiatan/usaha yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Berikut ini produk hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan :
Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan
No.
Jenis Produk Hukum
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
Nomor
Tahun
Tentang
40
1.
PERDA Kabupaten Kotawaringin Barat
2
2006
Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair dan Pemanfaatan Limbah Cair pada Tanah
2.
PERDA Kabupaten Kotawaringin Barat
8
2008
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan *Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan*
3.
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat
5
2007
Pembinaan dan Pengelolaan Hutan Kota di Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 5)
4.
Keputusan Bupati Kotawaringin Barat
188.45/1/HUK
2007
Penetapan Kawasan Klinik Rehabilitasi Orang Utan Seluas 12 Ha di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan sebagai Hutan Kota
5.
Keputusan Bupati Kotawaringin Barat
188.45/2/HUK
2007
Penetapan Wisata Alam Seluas 5 Ha di Kelurahan Siderojo, Kecamatan Arut Selatan sebagai Hutan Kota
Kegiatan Pengawasan terhadap Limbah B3 dan Limbah Kelapa Sawit
D. PERAN SERTA MASYARAKAT Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki kekayaan alam yang tinggi, oleh karena itu diperlukan upaya keras untuk dapat mengelola dan menjaga kelestarian alam kabupaten ini. Upaya ini tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, tetapi juga dilakukan oleh masyarakat.
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
41
Penguatan dan pelibatan masyarakat dalam upaya pelestarian alam telah dilakukan dibeberapa tempat. Salah satu bentuk pelibatan masyarakat adalah pembentukan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) untuk menjaga terumbu karang di kawasan Senggora. Pokmaswas merupakan kelompok masyarakat yang diminta untuk mengawasi secara sukarela tanpa ada imbalan, tetapi hanya mendapat bantuan alat tangkap. Kapal-kapal asing sebelum ke TNTP akan berlabuh di Senggora, dan terkadang melakukan penyelaman.
LSM lokal juga terlibat aktif dalam membantu gerakan-gerakan untuk pelestarian, seperti penyebaran informasi melalui kampanye, aksi penanaman, survey dan monitoring.
Pada tahun 2010, Bapak Kulai salah satu warga Desa Pasir Panjang berhasil masuk urutan ke-6 (enam) untuk kategori perintis lingkungan nominasi Nasional dan menerima Piagam Penghargaan Kalpataru dari Menteri Negara Lingkungan Hidup, seperti terlihat pada gambar berikut ini :
Bapak Kulai, Penerima Penghargaan Kalpataru
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
42
Selain itu, masyarakat juga ikut berperan serta dalam pengelolaan kebersihan dan penghijauan lingkungan perkotaan, sebagai contoh kegiatan gotong royong kebersihan dan penghijauan sepanjang jalan utama lingkungan perumahan yang dilakukan secara rutin dua kali sebulan di Komplek Perumahan BTN Pinang Merah Desa Pasir Panjang, Komplek Perumahan Beringin Rindang RT. 02 Desa Pasir Panjang serta Komplek Perumahan Pasir Panjang Permai Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan. Kebersihan kota Pangkalan Bun terlihat pada gambar berikut ini :
Kota Pangkalan Bun yang Hijau dan Bersih
Pentingnya menjaga lingkungan juga ditanamkan kepada masyarakat sejak usia belia melalui sekolah.
Anak-anak sebagai generasi penerus, giat
melakukan kegiatan gotong royong dalam memelihara kebersihan lingkungan sekolah mereka, seperti terlihat pada gambar berikut ini :
Kegiatan Gotong Royong Menjaga Kebersihan Sekolah
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
43
Dalam upaya mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kotawaringin Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan serangkaian kegiatan Penyuluhan, Pelatihan, Sosialisasi, Workshop dan Seminar Lingkungan
di tahun 2011. Kegiatan
tersebut meliputi antara lain : Bimtek Pengomposan Skala Rumah Tangga, Pengomposan di Titik Pantau Adipura, Pelatihan Kader Lingkungan, Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di 6 Kecamatan, Sosialisasi Adiwiyata, dan dalam upaya pencegahan abrasi pantai serta kerusakan lingkungan, Badan Lingkungan Hidup pada tahun 2011 melakukan kegiatan kampanye lingkungan melalui sosialisasi secara langsung dengan masyarakat sepadan pantai dan pembuatan papan informasi perlindungan sumberdaya air untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan agar tidak membuang sampah disembarang tempat, utamanya ke badan sungai atau pantai/wilayah pesisir dan pembuatan papan informasi larangan penambangan tanpa izin untuk penyelamatan lingkungan. Berikut ini salah satu kegiatan sosialisasi dan pengomposan yang ada
di
Badan Lingkungan Hidup :
Sosialisasi Adiwiyata
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
44
Kegiatan Pengomposan di TPA Pasir Panjang
Salah satu upaya untuk mendukung pengelolaan kebersihan lingkungan, BLH Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2011 selain melakukan pengomposan,
gotong
royong
kebersihan,
penghijauan
lingkungan
perkotaan, BLH juga ada pengadaan bak sampah yang di distribusikan kepada seluruh titik pantau dan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, salah satunya seperti yang terlihat pada gambar berikut ini : Bantuan Bak Sampah, Lokasi Pasar Indrasari dan SDN 1 Baru Pangkalan Bun
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
45
Adapun salah satu indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam pengelolaan kebersihan dan keteduhan kota adalah Anugerah Adipura. Pada Tahun 2010/2011, untuk Ke 5 (lima) kalinya Pangkalan Bun mendapatkan Anugerah Adipura untuk kategori kota kecil bersama 75 kota kecil se-Indonesia. Penerimaan penghargaan Adipura ini juga dapat menjadi indikator tentang baiknya hubungan koordinasi antar sektor dalam pengelolaan lingkungan serta baiknya peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keteduhan kotanya. Anugerah Adipura Ke 5 (Lima)
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
46
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat
No.
(1) 1.
2.
3.
4.
5.
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
(2)
Target SPM
Target IKK
(3)
(4)
-
64,90%
46%
-
Peningkatan Pengawasan untuk melindungi SDA dan KSDA
-
-
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup
-
-
83%
-
Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penurunan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Peningkatan Pengendalian Polusi
Target Indikator Lainnya
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
(5)
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
47
6.
7.
Peningkatan pengendalian Kebakaran Hutan
-
Peningkatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
-
-
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Uraian ***)
(1) Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Rata-rata Pertumbuhan
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
Anggaran
Realisasi
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
-
-
-
-
-
-
-
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
-
-
-
-
-
-
48
-
-
Penurunan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.924.000.000
1.373.000.000
2.235.000.000
3.467.500.000
4.387.000.000
142.566.000
1.802.100.170
1.581.450.000
1.331.343.300
0,10
0,81
0,46
0,30
2.677.300.000
1.214.364.868
Peningkatan Pengawasan untuk melindungi SDA dan KSDA
640.000.000
1.575.000.000
2.175.000.000
2.675.000.000
3.200.000.000
18.515.000
233.000.000
136.325.000
168.020.000
0,01
0,11
0,05
0,05
2.053.000.000
138.965.000
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup
-
-
-
-
-
27.142.000
42.375.000
50.000.000
50.000.000
-
-
-
-
-
42.379.250
2.250.000.000
3.420.000.000
5.260.000.000
5.720.000.000
11.606.400
70.080.000
28.330.000
28.360.000
0,00
-
0,01
0,00
4.162.500.000
34.594.100
27.500.000
57.500.000
11.904.000
-
-
-
-
-
32.301.333
Peningkatan Pengendalian Polusi Peningkatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
49
2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat telah menetapkan suatu kondisi yang ingin dicapai secara bertahap hingga tahun 2016 terhadap kondisi Lingkungan Hidup yang senantiasa dipengaruhi oleh segala macam kegiatan masyarakat. Lingkungan Hidup yang terjaga keseimbangan dan kelestariannya merupakan dasar kebutuhan dari masyarakat terutama untuk mendukung kesehatan masyarakat. Kendali dan pengawasan yang dilaksanakan Badan Lingkungan Hidup yang akan datang berupa : a). Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. b). Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. c). Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup. d). Program Peningkatan Pengendalian Polusi. e). Program Pengendalian Kebakaran Hutan. f). Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup pada dasarnya meliputi upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan LH yang meliputi air, udara, tanah serta pesisir dan laut. Secara lebih rinci sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008, PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 7 tahun 2006 dan Nomor 11 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah.
Berdasarkan aturan yang telah ditetapkan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat, untuk kedepan mengharapkan pengembangan dan peningkatan kondisi : Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
67
1.
Sumberdaya Manusia Pengembangan sumber daya manusia Badan Lingkungan Hidup diarahkan untuk mendukung berlangsungnya proses perubahan guna terwujudnya sistem dan pelayanan yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pegawai Badan Lingkungan hidup dan tingkat koordinasi. Berkenaan dengan hal tersebut, kebijakan pengembangan SDM Badan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut : a). SDM Aparatur Badan Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas, moral dan etos kerja aparat. Peningkatan
dan
mengembangkan
kemampuan
teknis
lingkungan,
laboratorium dan sikap prakarsa aparat yang pro-aktif dalam mewujudkan penyelesaian tanggung jawab terhadap lingkungan.
2.
Prasarana dan sarana Secara bertahap dan diharapkan dapat direalisasikan untuk mendukung penyelesaian tanggung jawab terhadap lingkungan.
3.
Pengembangan Kinerja Persampahan Untuk mengembangkan kinerja persampahan Badan Lingkungan Hidup melakukan koordinasi dengan instansi yang menangani distribusi persampahan dimulai dari TPS (tempat pembuangan sementara) sampai ke TPA (tempat pembuangan akhir) dengan maksud agar TPS terjaga kebersihannya dan adanya tindak lanjut atas perlakuan sampah ramah lingkungan di TPA. Sosialisasi menyangkut pengelolan dan perlakuan terhadap sampah dimasyarakat bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengertian terhadap lingkungan .
4.
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Usaha-usaha untuk melakukan pengendalian terhadap pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup berupa sosialisasi pada masyarakat maupun dunia usaha, pengawasan yang didukung oleh laboratorium pengujian.
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
68
5.
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Berupa upaya-upaya dari Badan Lingkungan Hidup untuk melindungi dari pencemaran, kebakaran dan kerusakan.
6.
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup. - Merupakan pemberian apresiasi pada masyarakat yang telah dilatih dan menginformasikan kembali ke masyarakat. - Penyediaan data / informasi tentang Lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
7.
Pengendalian Polusi Diharapkan dengan terdatanya unsur-unsur zat bawaan dari polusi udara dan limbah padat/cair, Badan Lingkungan Hidup dapat mengetahui tingkat pencemarannya dan adanya upaya pengendalian dengan melakukan koordinasi dengan SKPD lain, Asosiasi maupun pihak usaha yang mengeluarkan pencemaran.
8.
Pengendalian Kebakaran Hutan Melalui koordinasi, sosialisasi dan didukung dengan sarana parasana yang memadai, diharapkan bisa menurunkan jumlah kawasan atau luasan hutan yang terbakar/titik hotspot, serta menurunnya penyakit akibat gangguan asap dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
9.
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Melakukan penanaman pohon pelindung/peneduh di perkotaan/kawasan yang rawan terhadap longsoran dan gerusan erosi air permukaan. Diharapkan adanya kawasan yang lindung/teduh diperkotaan.
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
69
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Lingkungan Hidup
Beberapa permasalahan - permasalahan pelayanan di BLH antara lain :
1.
Pelayanan pencegahan pencemaran air belum dapat secara maksimal diberikan karena keterbatasan anggaran dan regulasi pengelolaan limbah cair belum ada. Keberadaan industri kecil yang lokasinya menyebar serta rata-rata masih membuang limbah cairnya tanpa pengolahan terlebih dahulu langsung ke lingkungan. Padahal industri kecil merupakan tanggungjawab pemerintah dalam pembinaannya. Masalah krisis air juga diakibatkan oleh maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI), baik skala kecil maupun skala besar yang telah mengakibatkan pembukaan hutan, perubahan morfologi sungai sehingga menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup. Terjadinya pencemaran air sungai juga disebabkan oleh banyaknya air limbah yang masuk kedalam sungai dan berasal dari berbagai pencemaran antara lain dari limbah industri, domestik, peternakan, pertanian dan sebagainya.
2.
Terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat belum secara maksimal tertangani, karena melibatkan banyak pihak sehingga koordinasi dengan instansi terkait, pelaku usaha serta masyarakat perlu ditingkatkan. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat/pelaku usaha dalam pembukaan lahan agar tidak dibakar dan kurang mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ada (Peraturan Gubernur Kalteng No. 52 Tahun 2008 JO. No. 15 Tahun 2010). Dalam hal ini BLH sudah melakukan berbagai upaya salah satunya dengan sosialisasi mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan di 6 kecamatan dengan mengundang pihak dari desa-desa anggota KMPK yang sudah terbentuk pada masingmasing desa, himbauan melalui spanduk dan baleho-baleho, koordinasi dengan instansi terkait, selain itu pemerintah juga aktif melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha baik melalui interpretasi data hasil pantauan satelit maupun pengawasan langsung ke lapangan, meski demikian karena luas daerah yang harus diawasi belum ditunjang oleh jumlah personil yang ada maka kegiatan pemantauan dan pengawasan dirasa
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
70
masih belum optimal dilakukan. Upaya lain yang dilakukan yaitu pengadaan beberapa alat pemadam kebakaran tetapi masih dalam skala kecil karena terbatasnya anggaran yang tersedia. 3.
Kondisi lahan kritis cenderung semakin meluas diakibatkan kejadian kebakaran hutan dan lahan, penambangan liar tanpa diimbangi dengan reklamasi, dan juga eksploitasi hutan. Berikut ini Luas Lahan Kritis Di Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Kecamatan : Tingkat Kekritisan Lahan (Ha) Kecamatan
Jumlah Agak Kritis
Kritis
Sangat Kritis
Arut Selatan
10.795
37.183
15.174
63.152
Arut Utara
36.104
35.163
11.772
83.038
4.265
27.890
9.197
41.351
33.917
63.860
27.718
125.494
Pangkalan Banteng
2.937
16.575
799
20.310
Pangkalan Lada
5.225
8.384
401
14.010
Jumlah
93.242
189.054
65.060
347.355
Kotawaringin Lama Kumai
Sumber : Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Barat, 2011
4.
Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa saat ini belum dapat ditetapkan karena belum ada data yang tersedia.
5. Dampak perubahan iklim. Dimana kondisi tersebut akan memberikan dampak terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, bencana alam seperti banjir, kekeringan dan longsoran tanah tentunya akan menghadang. Hal-hal ini perlu diantisipasi salah satunya dengan program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, dengan kegiatan pengendalian dampak perubahan iklim. 6.
Kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup adalah komitmen bersama dan sinergisitas dalam pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan lingkungan dari pemangku kepentingan. Kondisinya saat ini sinergisitas dan komitmen bersama masih perlu untuk ditingkatkan untuk dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
71
7.
Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi lingkungan dalam setiap usaha/kegiatan ekonomi atau pembangunan.
8.
Guna peningkatan SDM masih perlunya keikutsertaan dalam Bimtek, Pelatihan-Pelatihan untuk kelancaran pelaksanaan tugas lingkungan hidup.
9.
Laboratorium Lingkungan Hidup dan fasilitasnya baik peralatan dan bahan-bahan laboratorium sudah tersedia tetapi jumlahnya terbatas, selain itu Unit teknis pengelola belum dibuatkan Perda nya, saat ini BLH tetap memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk mendukung kegiatan lingkungan hidup, diantaranya pengambilan sample seperti uji kualitas air, udara, kebisingan, debu.
10. Pelayanan terkait pemberdayaan masyarakat seperti di bidang pengelolaan sampah terpadu dengan meningkatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat serta sektor informal dalam upaya pemisahan sampah dan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle). 11. Pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) belum tertangani dengan baik, terutama pada bengkel, rumah sakit bersalin. 12. Terkait dengan Pengawasan, kurang taatnya pemrakarsa kegiatan untuk menerapkan kewajibannya sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen lingkungan mereka (perusahaan), terutama ketaatan dalam penyampaian Laporan RKL / RPL. 13. Terkait Amdal, belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur besar kecilnya unit usaha yang wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan (Amdal UKL, UPL dan SPPL). 14. Perlunya sosialisasi oleh BLH kepada masyarakat terkait dengan komitmen pola kemitraan / community development yang tertuang dalam dokumen Amdal.
Dari permasalahan-permasalahan yang ada maka isu-isu strategis Badan Lingkungan Hidup adalah : 1.
Penurunan Kualitas Air Sungai.
2.
Kebakaran Hutan dan Lahan.
3.
Lahan Kritis.
4.
Dampak Perubahan Iklim.
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
72
5.
3.2
Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup.
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah “Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Barat yang Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya”.
Visi tersebut mengandung makna bahwa dalam 5 (lima) tahun mendatang diharapkan :
1.
Kesejahteraan Rakyat, Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2.
Keadilan, Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.
3.
Jaya, Terwujudnya kemajuan daerah dalam segala bidang pembangunan yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.
Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 3 (tiga) poin sebagai berikut :
a.
Melanjutkan Pembangunan Kotawaringin Barat Sebagai Daerah Pengembangan Pembangunan.
b.
Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang.
c.
Menuju Kejayaan Kotawaringin Barat.
Selanjutnya agar selaras dengan Visi dan Misi diatas, Badan Lingkungan Hidup diberikan urusan wajib yang harus dijalankan berupa Program Prioritas yaitu : Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
73
3.3
a)
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
b)
Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam.
c)
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam.
d)
Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
e)
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
f)
Program Pengembangan Jasa Lingkungan di Kawasan- kawasan Konservasi Hutan
Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup sesuai dengan RPJMN Tahun 2004-2009 mengarah kepada 4 (empat) program prioritas yaitu : 1.
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan.
2.
Perlindungan dan KSDA.
3.
Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup.
4.
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup.
Visi Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014 adalah “Terwujudnya Kementerian Lingkungan Hidup yang handal dan pro aktif, serta berperan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau”.
Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi Kementerian Lingkungan Hidup sebagai berikut : 1. Mewujudkan Kebijaksanaan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup terintegrasi, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau; 2. Melakukan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan;
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
74
3. Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran SDA dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup; 4.
Melaksanakan tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup secara terintegrasi.
Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2010-2014 adalah “Terwujudnya pembangunan Indonesia berdasarkan pembangunan berkelanjutan dengan penekanan pada ekonomi hijau (green economy) untuk menahan laju kemerosotan daya tampung, daya dukung, dan kelangkaan sumber daya alam, serta mengatasi bencana lingkungan.
Sasaran pembangunan secara umum yang ingin dicapai adalah mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup dan mengelola SDA yang mengarah pada pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan. A.
Arah Kebijaksanaan dan Strategi Prioritas Nasional RPJM 2010-2014 terkait pembangunan bidang lingkungan hidup dititik beratkan pada prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.
B.
Arah Kebijaksanaan dan Strategi Kementerian Lingkungan Hidup a. Arah kebijakan Dicapai dengan Strategi sebagai berikut : 1.
Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air, lahan, udara dan keanekaragaman hayati;
2.
Peningkatan penataan lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3.
Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten;
4.
Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat;
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
75
5.
Peningkatan kapasitas SDM dan penguatan institusi pengelola lingkungan hidup;
6.
Peningkatan kualitas data dan akses informasi lingkungan;
7.
Pengembangan sumber-sumber pendanaan lingkungan alternatif.
b. Program dan Kegiatan 1. Program dan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup
Kegiatan Substansi Inti Prioritas Nasional RPJMN : a.
Pengelolaan Kualitas Air dan Kawasan Gambut.
b.
Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan.
c.
Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang.
d.
Pengendalian Pencemaran Air.
e.
Pengendalian Pencemara Udara.
f.
Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi dan Kebisingan Kendaraan Bermotor.
g.
Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kegiatan Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas.
h.
Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Manufaktur, Agroindustri dan Jasa.
i.
Administrasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3.
j.
Penanganan Kasus Lingkungan Hidup.
k.
Peningkatan Instrumen Ekonomi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup : a. Peningkatan Pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan. b. Pengendalian Perencanaan Ruang dan Lingkungan. c. Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup. d. Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik. e. Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Skala Kecil. f. Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut. g. Perlindungan Atmosfir dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim. h. Peningkatan Konservasi Keanekaragaman Hayati. Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
76
i. Pemulihan dan Penanganan Media Lahan dan Perairan Tercemar Limbah B3. j. Pengembangan Perundang-Undangan dan Perjanjian Internasional Bidang Lingkungan Hidup. k. Pengembangan Sistem Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan. l. Penegakan Kapasitas Penegakan Hukum Lingkungan. m. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Lingkungan. n. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup. o. Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. p. Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. q. Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. r. Pengelolaan Sarana Teknis Pengendalian Dampak Lingkungan. s. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. t. Peningkatan Data, Informasi dan Infrastruktur Sistem Informasi Lingkungan Hidup. u. Peningkatan Kebijaksanaan Standarisasi, Teknologi dan Produksi Bersih Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup : a. Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum, Rumah Tangga, Keuangan dan Kepegawaian Kementerian Lingkungan Hidup. b. Pengendalian Internal Kementerian Negara Lingkungan Hidup. c. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional. d. Pengembangan Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Lingkungan Hidup. e. Pengembangan Telaahan Kebijaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup. f. Peningkatan Kinerja Dewan Nasional Perubahan Iklim.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Lingkungan Hidup :
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
77
a. Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
3.4.
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup dimaksudkan untuk mengurangi adanya pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan. Pemanfaatan kawasan yang sesuai dengan peruntukan Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat menghindari adanya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan lingkungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan harus senantiasa menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat. Oleh karenanya dalam perencanaan Tata Ruang Wilayah hendaknya berdasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
KLHS memuat kajian antara lain : a.
kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
b.
perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
c.
kinerja layanan / jasa ekosistem;
d.
efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e.
tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
f.
tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
Kebijaksanaan, program dan kegiatan harus mempedomani prinsip pembangunan berkelanjutan yang dijadikan salah satu dasar dan terintegrasinya dalam pembangunan suatu wilayah. Pembangunan suatu Wilayah harus berpedoman pada peruntukkan seperti yang tertuang dalam pengaturan dan fungsi kawasan sebagai berikut : Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
Pasal 31 Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
78
Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi :
a. kawasan bergambut berada diantara Sungai Arut dan Sungai Lamandau Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kotawaringin Lama sesuai dengan peta RTRWP kurang lebih seluas 132.927 hektar; b. kawasan resapan air meliputi Kecamatan Arut Selatan seluas kurang lebih 491 Ha, Kecamatan Kumai seluas kurang lebih 5000 Ha, Kecamatan Pangkalan Lada seluas kurang lebih 6000 Ha, Kecamatan Pangkalan Banteng seluas kurang lebih 4500 Ha, Kecamatan Arut Utara seluas kurang lebih 8000 Ha dan Kecamatan Kotawaringin Lama seluas kurang lebih 5000 Ha; c. kawasan hutan lindung persebarannya terletak di sebagian Kecamatan Arut Utara dengan luas kurang lebih 10.088,82 Ha dan pulau Samudera di Desa Tanjung Putri Kecamatan Arut Selatan. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, terdiri atas : a.
kawasan perkebunan yaitu : 1. perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kumai, Arut Utara, Arut Selatan, Kotawaringin Lama, Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada; 2. perkebunan karet di Kecamatan Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada; 3. perkebunan lada di Kecamatan Pangkalan Lada; 4. perkebunan jagung di Kecamatan Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng.
b.
kawasan terpadu industri, pelabuhan, petikemas dan pergudangan, serta simpul transportasi darat, laut dan udara berupa Kawasan Sentra Produksi Pangkalan BunKumai, Kawasan Sentra Produksi Pandu Sanjaya-Karang Mulya (Pakam), Kawasan Sentra Produksi Pangkut, Kawasan pelabuhan yaitu : Pelabuhan Tanjung Kalap/CPO Bumi Harjo dan Pelabuhan Ro-Ro terletak di Kecamatan Kumai, Bandar udara Iskandar Pangkalan Bun dan Rencana pembangunan bandara baru;
c.
kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan meliputi :
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
79
- Kecamatan Pangkalan Lada dengan komoditi unggulan adalah karet dan jagung, komoditi penunjang adalah lada dan ternak sapi. - Kecamatan Pangkalan Banteng dengan komoditi unggulan adalah karet dan jagung, komoditi penunjang adalah ternak sapi. d.
kawasan strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan ( pusat pengembangan dan pengolahan ikan laut) di Kecamatan Kumai dengan komoditi unggulan adalah udang.
e.
Kota Terpadu Mandiri di Despot Desa Riam Durian Kecamatan Kotawaringin Lama.
Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, yaitu Kawasan Strategis Sekitar Bangunan Kerajaan / Kesultanan di Pangkalan Bun dan di Kecamatan Kotawaringin Lama;
Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, yaitu di Kawasan Andalan Laut sejauh 4 mil laut yang berada di perairan laut sepanjang garis pantai; dan Kawasan Strategis Perlindungan Keanekaragaman Hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d, terdiri atas Suaka Margasatwa Sungai Lamandau, Taman Nasional Tanjung Putting, Catchment area DAS Arut, Catchment area DAS Kumai, Taman Wisata Alam Tanjung Keluang.
Pasal 56 Pengelolaan
kawasan
yang
memberikan
perlindungan
terhadap
kawasan
bawahannya sebagaimana pada pasal 31 meliputi :
a. pengelolaan kawasan resapan air, meliputi : 1. pelarangan semua kegiatan budidaya di sekitar kawasan resapan air yang dapat mengganggu dan merusak; 2. pengamanan bantaran sungai dari erosi dan longsor; 3. pembuatan turap di tempat tertentu untuk menjaga bahaya longsor; 4. penanaman vegetasi pelindung dan mampu menyerap dan menahan aliran air; 5. pembangunan jalan inspeksi di kiri-kanan sungai untuk sungai yang melalui permukiman; 6. percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan;
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
80
7. pengolahan tanah secara teknis (misalnya membuat embung, cekungan tanah, bendung) sehingga kawasan ini memberikan kemampuan peresapan air yang lebih tinggi.
b. pengelolaan kawasan hutan lindung diarahkan pada : 1.
peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air;
2.
perluasan hutan lindung terutama pada area yang mengalami alih fungsi;
3.
pengembalian berbagai rona awal sehingga kehidupan satwa dan fauna dilindungi dapat lestari;
4.
percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan.
Pengelolaan Kawasan Lindung Geologi sebagaimana pada pasal 34, berupa pengelolaan kawasan sekitar mata air meliputi kegiatan : 1.
perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
2.
Pembuatan sistem saluran bila sumber dimanfaatkan untuk air minum atau irigasi;
3.
selain sebagai sumber air minum dan irigasi, sumber air juga digunakan untuk pariwisata peruntukkannya diijinkan selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada. Penggunaan sumber air untuk rekreasi dan renang, perlu dibuat kolam tersendiri;
4.
pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah atau ground cover untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air; serta
5.
membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air.
3.5.
Penentuan Isu-isu Strategis 3.5.1. Potensi dan Permasalahannya Berbagai upaya untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup telah dilakukan selama kurun waktu berlakunya Renstra BLH tahun 2006-2010. Namun demikian, pengelolaan lingkungan hidup masih dihadapkan pada banyak permasalahan. Upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tidak sebanding dengan pemanfaatan SDA yang melampaui batas. Keadaan ini semakin diperparah
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
81
dengan terjadinya fenomena perubahan iklim. Permasalahan lingkungan hidup pada tahun 2012-2016, masih akan dihadapkan pada pencemaran air, udara, sampah dan limbah B3. Adapun kerusakan lingkungan, terutama berkaitan dengan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai yang saat ini umumnya sudah tercemar. Selain itu, kerusakan lingkungan akibat terbakarnya hutan dan lahan. Persoalan lain adalah peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim jika tidak dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Target Pemerintah Indonesia untuk secara sukarela menurunkan emisi GRK sebesar 26% sampai tahun 2020. Merupakan komitmen yang harus ditindak lanjuti dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya melalui peningkatan ekosistem gambut, rehabilitasi lahan kritis, serta menahan laju deforestasi. Urusan penanganan dan pengendalian kerusakan lingkungan bukannya urusan pemerintah saja tetapi masyarakat dan dunia usaha juga punya andil. Rendahnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga lingkungan merupakan salah satu tugas dari BLH Kabupaten Kotawaringin Barat, untuk berperan aktif agar dapat menggerakan dan mengarahkan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup terutama menghindari perusakan dan pencemaran lingkungan. 3.5.2. Isu-Isu Strategis
Isu-isu lingkungan hidup utama Kabupaten Kotawaringin Barat yang terjadi pada tahun 2012 adalah penurunan kualitas air sungai, kebakaran hutan dan Lahan, lahan kritis dan dampak perubahan iklim serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Isu ini merupakan isu utama lingkungan hidup di kabupaten ini karena telah menimbulkan dampak besar pada lingkungan berupa kerusakan, perubahan status kesehatan dan keselamatan manusia serta ekonomi; berindikasi menimbulkan masalah besar kedepan serta mendapat reaksi besar dari kalangan masyarakat baik dari dalam dan luar negeri.
A. Penurunan Kualitas Air Sungai Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
82
Seperti wilayah lainnya di Kalimantan Tengah, sumberdaya air permukaan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sungai dan rawa. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki tiga buah sungai utama yaitu Sungai Kumai, Sungai Arut dan Sungai Lamandau. Sungai-sungai utama ini memiliki banyak anak sungai. Debit air pada musim penghujan sangat besar hingga dapat menimbulkan banjir, sedangkan pada musim kemarau berkurang terutama pada sungai-sungai kecil. Secara umum kondisi fisik air sungai berwarna coklat. Terdapat juga sungai yang airnya berwarna coklat bercampur hitam, kaya akan zat hara dan endapan akibat campuran anak sungai dengan gambut.
Daerah aliran sungai di Kotawaringin Barat berasal dari pertemuan dua sungai yang cukup besar yaitu Sungai Arut dan Sungai Lamandau, yang mempunyai anak-anak sungai lebih dari 130 buah. Debit air sewaktu-waktu dapat melebihi daya tampung dan sering menimbulkan banjir. Sungai Kumai mempunyai anak sungai sekitar 30 buah.
Secara umum masalah yang dialami oleh sungai-sungai di Provinsi Kalimantan Tengah adalah terjadinya pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan erosi. Disamping itu pencemaran sungai oleh limbah merkuri juga merupakan masalah yang sangat memprihatinkan. Terjadinya pencemaran air sungai juga disebabkan oleh banyaknya air limbah yang masuk ke dalam sungai dan berasal dari berbagai sumber pencemaran antara lain dari limbah industri, domestik, peternakan, pertanian dan sebagainya.
Adanya kegiatan pembabatan hutan serta perubahan pemanfaatan hutan di hulu dan di hilir menyebabkan merosotnya kualitas air di sungai. Pendangkalan sungai terjadi sebagai akibat dari semakin minimnya debit air pada saat kemarau serta adanya erosi dan sedimentasi. Penghancuran hutan alam serta perubahan tata guna lahan hutan seperti pengalihan fungsi hutan menjadi daerah perkebunan atau daerah aktivitas illegal logging atau penebangan liar adalah faktor dominan yang menyebabkan terjadinya krisis air hingga bencana banjir atau tanah longsor. Erosi dan sedimentasi
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
83
terjadi karena berkurangnya hutan
di hulu badan sungai karena pembukaan
hutan.
Masalah krisis air juga diakibatkan oleh maraknya aktivitas pertambangan, baik skala kecil maupun skala besar yang telah mengakibatkan pembukaan hutan, perubahan morfologi sungai dan penurunan kualitas lingkungan hidup dan sungai akibat pencemaran oleh bahan-bahan kimia, limbah industri, limbah peternakan, limbah pertanian. Maraknya pertambangan skala kecil seperti penambangan emas tanpa izin oleh masyarakat merupakan salah satu penyebab utama pencemaran sungai .
Dalam upaya mengelola sumberdaya air khususnya sungai, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam hal ini BLH Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan kegiatan pemantauan rutin kualitas air sungai. Pemerintah Kabupaten juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat juga melakukan pemberhentian kegiatan pengolahan lumpur limbah tambang emas di Sei. Melawen pada saat terjadi indikasi kasus pencemaran. Selain itu, dilakukan pembinaan-pembinaan terhadap para pelaku kegiatan penambangan galian C dan para pengusaha tahu atau industri-industri lainnya.
Kualitas Air Sungai Arut dan Sungai Kumai
Pada tahun 2010 dilakukan pemantauan di Sungai Arut dan Sungai kumai, dimana untuk Sungai Arut ada 5 (lima) titik pengambilan sampel dan di Sungai Kumai ada 4 (empat) titik pengambilan sampel, lokasi meliputi : 1. Sungai Arut : a) Titik I di kelurahan Pangkut (A1) Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
84
b) Titik II di Jembatan Runtu (A2) c) Titik III di Jembatan Kotawaringin Lama (A3) d) Titik IV di Hilir Korindo (A4) e) Titik V di Sungai Lamandau Hilir (A5) 2. Sungai Kumai : a) Titik I disekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (muara sungai Nyirih) (K1) b) Titik II disekitar pelabuhan Pertamina Desa Sei. Kapitan (K2) c) Titik III dibagian hillir Sei. Sekonyer (K3) d) Titik IV disekitar Tanjung Api-Api (K4)
Hasil analisa uji kualitas air tersebut dibandingkan dengan Kriteria PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, sebagai berikut :
Hasil pengukuran Residu Terlarut (TDS) Sungai Arut dilokasi Kelurahan Pangkut (A1.1) sebesar 716 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A2.1) sebesar 204 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A3.1) sebesar 86 mg/l, lokasi Hilir Korindo (A3.2) sebesar 48 mg/l dan lokasi Sungai Lamandau Hilir (A.3.3) sebesar 56 mg/l memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan untuk kelas I dalam PP 82 Tahun 2001. Hasil pengukuran Residu Terlarut (TDS) Sungai Kumai dilokasi sekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (Muara Sungai Nyirih) K1 sebesar 12,442 mg/l, lokasi sekitar pelabuhan pertamina Desa Sei. Kapitan (K2) sebesar 10,282 mg/l, lokasi Bagian Hilir Sei. Sekonyer (K3) sebesar 14,336 mg/l dan lokasi sekitar Tanjung Api-Api (PLTU) K4 sebesar 1,172 mg/l masih memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan untuk kelas IV dalam PP 82 Tahun 2001. Hasil pengukuran total padatan Tersuspensi (TSS) Sungai Arut dilokasi Kelurahan Pangkut (A1) sebesar 63 mg/l dan Lokasi Jembatan Runtu (A2) sebesar 58 mg/l melampaui ambang batas, dengan tingginya kadar padatan tersuspensi di Kelurahan Pangkut disebabkan oleh tingginya pemanfaatan lahan, baik untuk pertambangan dan pembukaan lahan perkebunan. Nilai TSS apabila diperbandingkan dengan baku masuk mutu air Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
85
kelas III, maka perairan Kelurahan Pangkut secara umum tidak layak lagi untuk dimanfaatkan sebagai sumber baku air minum, namun masih layak dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan. Sedangkan dilokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A3) sebesar 25 mg/l, lokasi Hilir Korindo (A4) sebesar 20 mg/l dan lokasi Sungai Lamandau Hilir (A5) sebesar 37 mg/l tersebut memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan untuk kelas I dalam PP 82 Tahun 2001. Hasil pengukuran total padatan Tersuspensi (TSS) Sungai Kumai dilokasi sekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (Muara Sungai Nyirih) K1 sebesar 121 mg/l dan lokasi sekitar pelabuhan pertamina Desa Sei. Kapitan (K2) sebesar 94 mg/l masuk baku mutu air kelas III, dengan tingginya kadar padatan tersuspensi di Kumai disebabkan oleh tingginya pemanfaatan lahan, baik untuk pertambangan dan pembukaan lahan perkebunan, sedangkan lokasi Bagian Hilir Sei. Sekonyer (K3) sebesar 24 mg/l dan lokasi sekitar Tanjung Api-Api (PLTU) K4 sebesar 24 mg/l masih dibawah baku mutu yang dipersyaratkan untuk kelas III dalam PP 82 Tahun 2001. Hasil pengukuran BOD Sungai Arut di Kelurahan Pangkut (A1) sebesar 23,04 mg/l, Jembatan Runtu (A2) sebesar 19,20 mg/l dan Jembatan Kotawaringin Kelurahan Baru (A3) sebesar 14,21 mg/l sudah melebihi baku mutu air yang dipersyaratkan untuk kelas IV dalam PP 82 Tahun 2001 (12 mg/l), sedangkan lokasi Kelurahan Mendawai (A4) sebesar 11,14 mg/l dan lokasi Hilir Sungai Lamandau (A5) 11,14 mg/l melebihi baku mutu air yang dipersyaratkan untuk kelas III (6 mg/l). Hal ini disebabkan karena adanya aktifitas rumah tangga, industri, pertambangan maupun aktifitas umum lainnya merupakan sumber buangan limbah. Parameter BOD Sungai Kumai dilokasi sekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (Muara Sungai Nyirih) K1 sebesar 14,98 mg/l dan lokasi sekitar Tanjung Api-Api (PLTU) K4 sebesar 22,27 mg/l melebihi baku mutu yang dipersyaratkan untuk kelas IV dalam PP 82 Tahun 2001 (12 mg/l), hal ini disebabkan karena adanya aktifitas rumah tangga, industri, pertambangan maupun aktifitas umum lainnya merupakan sumber buangan limbah. Sedangkan lokasi sekitar pelabuhan pertamina Desa Sei. Kapitan
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
86
(K2) sebesar 9,912 mg/l dan lokasi Bagian Hilir Sei. Sekonyer (K3) sebesar 9,984 mg/l sudah masuk baku mutu air yang dipersyaratkan untuk kelas IV. Hasil pengukuran COD di Sungai Arut dengan lokasi Kelurahan Pangkut (A1) sebesar 83,03 mg/l, Jembatan Runtu (A2) sebesar 30,40 mg/l, Jembatan Kotawaringin Kelurahan Baru (A3) sebesar 34,96 mg/l dan Kelurahan Mendawai (A4) sebesar 41,8 mg/l masuk baku mutu kelas IV (100 mg/l), sedangkan pada lokasi hilir Sungai Lamandau (A5) sebesar 24,32 mg/l masuk baku mutu kelas II (25 mg/l). Hal ini disebabkan karena adanya sumber pencemaran air berasal dari industri, rumah tangga (pemukiman) dan pertanian. Tanah dan air tanah mengandung sisa dari aktivitas pertanian misalnya pupuk dan pestisida, Kontaminan komponen pencemaran air yang berasal dari industri, rumah tangga (pemukiman) dan pertanian dapat dikelompokkan sebagai bahan buangan berupa padat, cairan, berminyak, organik, dan zat kimia. Hasil pengukuran COD di Sungai Kumai dengan lokasi sekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (Muara Sungai Nyirih) K1 sebesar 91,2 mg/l, lokasi Bagian Hilir Sei. Sekonyer (K3) sebesar 34,20 mg/l dan lokasi sekitar Tanjung Api-Api (PLTU) K4 sebesar 42,56 mg/l masuk baku mutu kelas IV dalam PP 82 Tahun 2001 (100 mg/l), begitu juga untuk lokasi sekitar pelabuhan pertamina Desa Sei. Kapitan (K2) sebesar 24,32 mg/l masuk baku mutu kelas II dan melebihi baku mutu kelas III. Hal ini disebabkan karena adanya sumber pencemaran air berasal dari industri, rumah tangga (pemukiman) dan pertanian. Tanah dan air tanah mengandung sisa dari aktivitas pertanian misalnya pupuk dan pestisida, kontaminan komponen pencemaran air yang berasal dari industri, rumah tangga (pemukiman)dan pertanian dapat dikelompokkan sebagai bahan buangan berupa padat, cairan, berminyak, organik, dan zat kimia. Parameter DO di Sungai Arut lokasi Kelurahan Pangkut (A1) sebesar 7.25 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Kelurahan Baru (A3) sebesar 7,26 mg/l dan lokasi Hilir Sungai Lamandau (A5) sebesar 6,07 mg/l masuk baku mutu air kelas I dalam PP 82 Tahun 2001 (6 mg/l), sementara untuk lokasi Jembatan Runtu (A2) sebesar 5,91 mg/l dan lokasi Kelurahan Mendawai (A4) sebesar 5,49 mg/l masuk baku mutu air kelas II. Hal ini menunjukkan bahwa di perairan arut, konsumsi oksigennya lebih tinggi sebagai akibat dari Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
87
terjadinya peningkatan jumlah limbah organik yang berasal dari kegiatan industri sawit dan limbah rumah. Kandungan oksigen terlarut ini memberikan gambaran bahwa secara umum perairan arut sudah tercemar oleh bahan organik yang mudah terurai. Hal ini menunjukkan bahwa perairan digunakan sebagai sumber air baku air minum, namun untuk kegiatan budidaya perikanan perairan Arut masih layak untuk dimanfaatkan. Hasil pengukuran kandungan oksigen terlarut (DO) di Sungai Kumai lokasi sekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (Muara Sungai Nyirih) K1 sebesar 6,18 mg/l, lokasi sekitar pelabuhan pertamina Desa Sei. Kapitan (K2) sebesar 6,18 mg/l, lokasi Bagian Hilir Sei. Sekonyer (K3) sebesar 6,57 mg/l dan lokasi sekitar Tanjung Api-Api (PLTU) K4 sebesar 6,11 mg/l masuk baku mutu kelas I dalam PP 82 Tahun 2001. Hasil pengukuran derajat keasaman (pH) air Sungai Arut dilokasi Kelurahan Pangkut (A1) sebesar 8,60, lokasi Jembatan Runtu (A2) sebesar 7,60, lokasi Jembatan Kotawaringin Kelurahan Baru (A3) sebesar 7,20, lokasi Kelurahan Mendawai (A4) sebesar 7,80 dan lokasi Hilir Sungai Lamandau (A5) sebesar 7,80. Derajat keasaman (pH) masih menunjukkan nilai memenuhi baku mutu untuk kelas I sesuai PP 82 Tahun 2001 yaitu berkisar 6-9. Hasil pengukuran derajat keasaman (pH) air Sungai Kumai dilokasi sekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (Muara Sungai Nyirih) K1 sebesar 7,50, lokasi sekitar pelabuhan pertamina Desa Sei. Kapitan (K2) sebesar 7,50, lokasi Bagian Hilir Sei. Sekonyer (K3) sebesar 7,50 dan lokasi sekitar Tanjung Api-Api (PLTU) K4 sebesar 7,40. Derajat keasaman (pH) masih menunjukkan nilai memenuhi baku mutu untuk kelas I sesuai PP 82 Tahun 2001 dengan kisaran 6-9. Parameter Total Phospat di Sungai Arut lokasi Kelurahan Pangkut (A1) sebesar 0,020 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A2) sebesar <0,001 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Kelurahan Baru (A3) sebesar <0,001 mg/l, lokasi Kelurahan Mendawai (A4) sebesar <0,001 mg/l dan lokasi Hilir Sungai Lamandau (A5) sebesar 0,017 mg/l melebihi baku mutu kelas IV dalam PP 82 Tahun 2001. Hal ini disebabkan karena adanya air buangan penduduk dan industri, penggunaan bahan detergen, adanya pupuk yang
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
88
masuk ke dalam sungai melalui drainase dan aliran air hujan, pestisida serta insektisida dari lahan pertanian. Hasil pengukuran Total Phospat di Sungai Kumai lokasi sekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (Muara Sungai Nyirih) K1 sebesar 0,183 mg/l, lokasi sekitar pelabuhan pertamina Desa Sei. Kapitan (K2) sebesar 0,020 mg/l, lokasi Bagian Hilir Sei. Sekonyer (K3) sebesar 0,009 mg/l dan lokasi sekitar Tanjung Api-Api (PLTU) K4 sebesar 0,027 mg/l masuk baku mutu kelas I dalam PP 82 Tahun 2001. Hasil pengukuran NO3 (Nitrat) Sungai Arut dilokasi Kelurahan Pangkut (A1) sebesar 0,151 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A2) sebesar 0,157 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Kelurahan Baru (A3) sebesar 0,118 mg/l, lokasi Kelurahan Mendawai (A4) sebesar 0,126 mg/l dan lokasi Hilir Sungai Lamandau (A5) sebesar 0,148 mg/l melebihi baku mutu kelas IV dalam PP 82 Tahun 2001. Hal ini disebabkan karena adanya buangan pertanian, pupuk, kotoran hewan dan manusia dan sebagainya. Sedangkan nitrat pada konsentrasi tinggi dapat menstimulasi pertumbuhan ganggang yang tak terbatas, sehingga air kekurangan oksigen terlarut yang bisa menyebabkan kematian ikan. Hasil pengukuran NO3 (Nitrat) Sungai Kumai dilokasi sekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (Muara Sungai Nyirih) K1 sebesar 1,128 mg/l, lokasi sekitar pelabuhan pertamina Desa Sei. Kapitan (K2) sebesar 0,147 mg/l, lokasi Bagian Hilir Sei. Sekonyer (K3) sebesar 0,137 mg/l dan lokasi sekitar Tanjung Api-Api (PLTU) K4 sebesar 0,111 mg/l masuk baku mutu kelas I dalam PP 82 Tahun 2001. Hasil pengukuran NH3N (Amoniak) Sungai Arut dilokasi Kelurahan Pangkut (A1) sebesar 0,380 mg/l masuk baku mutu untuk kelas I dalam PP 82 Tahun 2001. Sedangkan dilokasi Jembatan Runtu (A2) sebesar 0,336 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Kelurahan Baru (A3) sebesar 0,380 mg/l, lokasi Kelurahan Mendawai (A4) sebesar 0,370 mg/l dan lokasi Hilir Sungai Lamandau (A5) sebesar 0,343 mg/l melebihi baku mutu kelas II, kelas III dan kelas IV. Nitrogen Ammoniakal (NH3N) yang tinggi ini disebabkan adanya pembuangan sampah. Selain itu karena aktivitas pengerukan hutan serta pelepasan sisa oleh industri juga menjadi penyumbang utama masalah pencemaran ini. Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
89
Hasil pengukuran NH3N (Amoniak) Sungai Kumai dilokasi sekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (Muara Sungai Nyirih) K1 sebesar 0,169 mg/l, lokasi sekitar pelabuhan pertamina Desa Sei. Kapitan (K2) sebesar 0,325 mg/l, lokasi Bagian Hilir Sei. Sekonyer (K3) sebesar 0,273 mg/l dan lokasi sekitar Tanjung Api-Api (PLTU) K4 sebesar 0,345 mg/l masuk baku mutu kelas I dalam PP 82 Tahun 2001. Nitrogen Ammoniakal (NH3N) yang tinggi ini disebabkan adanya pembuangan sampah, selain itu, aktivitis pengerukan hutan serta pelepasan sisa oleh industri juga menjadi penyumbang utama masalah pencemaran ini. Hasil pengukuran Nitrit sebagai N di Sungai Arut lokasi Kelurahan Pangkut (A1) sebesar 0,006 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A2) sebesar 0,008 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Kelurahan Baru (A3) sebesar 0,009 mg/l, lokasi Kelurahan Mendawai (A4) sebesar 0,006 mg/l dan lokasi Hilir Sungai Lamandau (A5) sebesar 0,003 mg/l melebihi baku mutu kelas IV dalam PP 82 Tahun 2001. Tingginya konsentrasi Nitrit biasanya disebabkan oleh terganggunya proses reduksi nitrat atau denitrifikasi pada kondisi anoksik (tidak ada oksigen). Proses ini juga melibatkan jamur dan bakteri. Dinitrogen oksida adalah produk utama dari denitrifikasi pada perairan dengan kadar oksigen sangat rendah, sedangkan molekul nitrogen adalah produk utama dari proses denitrifikasi pada perairan dengan kondisi anaerob. Hasil pengukuran Nitrit sebagai N di Sungai Kumai lokasi sekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (Muara Sungai Nyirih) K1 sebesar 0,006 mg/l, lokasi sekitar pelabuhan pertamina Desa Sei. Kapitan (K2) sebesar 0,007 mg/l, lokasi Bagian Hilir Sei. Sekonyer (K3) sebesar 0,008 mg/l dan lokasi sekitar Tanjung Api-Api (PLTU) K4 sebesar 0,05 mg/l masuk baku mutu untuk kelas I dalam PP 82 Tahun 2001. Hasil pengukuran H2S (Belerang) di Sungai Arut lokasi Kelurahan Pangkut (A1) sebesar <0,002 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A2) sebesar <0,002 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Kelurahan Baru (A3) sebesar <0,002 mg/l, lokasi Kelurahan Mendawai (A4) sebesar <0,002 mg/l dan lokasi Hilir Sungai Lamandau (A5) sebesar <0,002 mg/l melebihi baku mutu kelas IV dalam PP 82 Tahun 2001. Hal ini disebabkan proses penguraian sampah yang memerlukan oksigen yaitu sampah yang mengandung senyawa organik, misalnya sampah-sampah rumah tangga (sisa-sisa makanan), Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
90
kotoran manusia dan kotoran hewan, tumbuh-tumbuhan dan hewan yang mati maka perairan (sumber air) tersebut akan kekurangan oksigen, yang menyebabkan ikan-ikan dan organisme di air mati. Hasil pengukuran H2S (Belerang) di Sungai Kumai lokasi sekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (Muara Sungai Nyirih) K1 sebesar 0,074 mg/l, lokasi sekitar pelabuhan pertamina Desa Sei. Kapitan (K2) sebesar 0,017 mg/l, lokasi Bagian Hilir Sei. Sekonyer (K3) sebesar 0,028 mg/l dan lokasi sekitar Tanjung Api-Api (PLTU) K4 sebesar 0,106 mg/l melebihi baku mutu kelas III dalam PP 82 Tahun 2001. Hal ini disebabkan proses penguraian sampah yang memerlukan oksigen yaitu sampah yang mengandung senyawa organik, misalnya sampah, sampah rumah tangga (sisa-sisa makanan), kotoran manusia dan kotoran hewan, tumbuh-tumbuhan dan hewan yang mati maka perairan (sumber air) tersebut akan kekurangan oksigen, yang menyebabkan ikan-ikan dan organisme di air mati. Hasil pengukuran Khlorida di Sungai Arut lokasi Kelurahan Pangkut (A1) sebesar 1,200 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A2) sebesar 1,999 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Kelurahan Baru (A3) sebesar 3,799 mg/l, lokasi Kelurahan Mendawai (A4) sebesar 2,599 mg/l dan lokasi Hilir Sungai Lamandau (A5) sebesar 2,799 mg/l melebihi baku mutu kelas II dalam PP 82 Tahun 2001. Hal
ini disebabkan air sungai mengandung padatan yang
terbentuk sebagai akibat erosi, air juga mengandung mikroorganisme yang berasal dari sumber seperti tanah, sampah, kotoran manusia dan hewan, dan juga mengandung logam berat berbahaya. Hasil pengukuran Khlorida di Sungai Kumai lokasi sekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (Muara Sungai Nyirih) K1 sebesar 582,0 mg/l, lokasi sekitar pelabuhan pertamina Desa Sei. Kapitan (K2) sebesar 483,1 mg/l dan lokasi sekitar Tanjung Api-Api (PLTU) K4 sebesar 541,8 mg/l masuk baku mutu kelas II dalam PP 82 Tahun 2001, sedangkan lokasi Bagian Hilir Sei. Sekonyer (K3) sebesar 623,0 mg/l melebihi baku mutu kelas II. Hal ini disebabkan air sungai mengandung padatan yang terbentuk sebagai akibat erosi, air juga mengandung mikroorganisme yang berasal dari sumber seperti tanah, sampah, kotoran manusia dan hewan, dan juga mengandung logam berat berbahaya.
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
91
Keberadaan logam berat di perairan sangat penting untuk diperhatikan, sebab peningkatan konsentrasi logam berat dalam air laut akan diikuti oleh peningkatan logam berat dalam tubuh ikan dan organisme lainnya, dan apabila
organisme
tersebut
dikonsumsi
oleh
manusia
maka
akan
membahayakan kesehatan. Secara lebih detail hal ini dilihat dari nilai kisaran dari kandungan beberapa logam berat di perairan Sungai Arut dan Sungai Kumai. Berdasarkan hasil uji laboratorium tersebut menunjukkan bahwa rata-rata semua parameter telah memenuhi nilai baku mutu yang ditetapkan dalam PP 82 tahun 2001, kecuali untuk parameter besi (Fe) di Sungai Arut dan Sungai Kumai. Hasil pengukuran Fe (besi) di Sungai Arut lokasi Kelurahan Pangkut (A1) sebesar 0.314 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A2) sebesar 0.379 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Kelurahan Baru (A3) sebesar 0,489 mg/l, lokasi Kelurahan Mendawai (A4) sebesar 0,582 mg/l melebihi baku mutu air kelas I, kelas II, kelas III, kelas IV, lokasi Hilir Sungai Lamandau (A5) sebesar 0,172 mg/l melebihi baku mutu kelas II, Kelas III dan kelas IV dalam PP 82 tahun 2001. Dari hasil tersebut disebabkan karena adanya limbah industri, pembuangan sampah yang akan menghasilkan air lindi yang airnya akan merembes ke sungai, pertambangan. Hasil pengukuran Fe (besi) di Sungai Kumai sekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (Muara Sungai Nyirih) K1 sebesar 0,014 mg/l, lokasi sekitar pelabuhan pertamina Desa Sei. Kapitan (K2) sebesar 0,113 mg/l, lokasi Bagian Hilir Sei. Sekonyer (K3) sebesar 0,146 mg/l masuk baku mutu kelas I, sedangkan pada lokasi sekitar Tanjung Api-Api (PLTU) K4 sebesar 0,599 mg/l melebihi baku mutu air kelas I dalam PP 82 tahun 2001. Hal ini disebabkan karena adanya limbah industri, pembuangan sampah yang akan menghasilkan air lindi yang airnya akan merembes ke sungai, pertambangan. Selain tiga sungai utama tersebut, Kabupaten Kotawaringin Barat juga dilintasi oleh sungai-sungai kecil yang mempunyai arti penting baik dalam mendukung kehidupan organisme disekitarnya maupun dimanfaatkan sebagai jalur transportasi, salah satu diantaranya adalah Sungai Sekonyer. Sungai Sekonyer menjadi jalur transportasi ke areal Taman Nasional Tanjung Putting yang Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
92
didalamnya terdapat lokasi rehabilitasi satwa langka orangutan. Sungai Sekonyer seperti yang terlihat pada gambar berikut ini :
Sungai Sekonyer
Aliran Sungai Sekonyer di Kawasan Tanjung Putting berwarna coklat kemerahan karena struktur tanah di dasar dan sekelilingnya adalah gambut. Kelebihan Sungai Sekonyer dibandingkan sungai lain adalah pemandangan alam lingkungan yang indah dan terdapat spesies binatang yang unik dan menarik.
B. Kebakaran Hutan dan Lahan
Gangguan terhadap kualitas udara di tahun 2011 juga terjadi seiring dengan peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan gangguan berupa kabut asap. Dari bulan Pebruari sampai dengan bulan mei sudah terdapat titik api dibeberapa tempat di Kabupaten Kotawarangin Barat tetapi masih dalam skala kecil dan tidak menimbulkan kabut asap. Pada bulan Juni 2011 memasuki waktu rawan kebakaran hutan dan lahan seiring berkurangnya curah hujan. Kabut asap juga masih terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat hingga minggu pertama bulan Oktober 2011, belasan hektar lahan gambut di jalan Pangkalan Bun dan Kumai terbakar. Api diduga berasal dari aksi bakar lahan gambut oleh warga sebagai lahan perkebunan. Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
93
Hasil pantauan satelit NOAA menunjukkan bahwa dari bulan Pebruari 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011 di Kabupaten Kotawaringin Barat dideteksi sebanyak 319 titik api, sedangkan untuk Kalimantan Tengah khususnya sebaran hotspot wilayah kerja SKW II BKSDA Kalimantan Tengah terdapat 1.970 titik api.
Satelit NOAA mampu mendeteksi titik panas pada lahan dengan luasan konstan 1,2 km2 dan suhu 3160 Kelvin atau 400 Celcius. Kebakaran lahan banyak terjadi di lahan-lahan masyarakat dengan aktivitas tradisional skala kecil. Kondisi pemantauan serasah bahan bakaran kering di lahan-lahan masyarakat juga rawan terbakar dengan suhu panas di wilayah itu mencapai maksimum 340 Celcius, meski kelembaban udara masih tinggi sebesar 94 persen. Pada bulan September 2011 masih merupakan saatsaat yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan.
Di Kabupaten Kotawaringin Barat, kabut asap yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan, sumber asapnya tidak hanya berasal dari Kabupaten Kotawaringin Barat saja tetapi juga berasal dari wilayah lain. Hasil pemantauan hotspot dilapangan yang dilakukan oleh BKSDA Seksi Konservasi Wilayah II Kalimantan Tengah, terdapat titik hotspot sebagaimana tabel berikut.
Rekapitulasi Hotspot Kabupaten Kotawaringin Barat (Bulan Juni 2011 s.d Oktober 2011)
Bulan Jumlah No.
Kecamatan
Juni (NOAA)
Juli
Agust
Sept
Okt
Nop
Des
1.
Kumai
4
14
45
0
0
63
2.
Arut Selatan
2
13
26
17
7
65
3.
Arut Utara
3
0
0
0
0
3
4.
Pangkalan Banteng
1
0
0
0
0
1
5.
Kotawaringin Lama
1
0
6
0
3
10
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
94
6.
Pangkalan Lada Jumlah
0
0
0
0
0
0
11
27
77
17
10
142
Sumber : BKSDA SKW II Kalimantan Tengah, 2011
Persentase Jumlah Hotspot Per Kecamatan (Bulan Juni 2011 s.d Oktober 2011)
Series1; Series1; Persentase KecamatanSeries1; Kumai Jumlah Hotspot ArutPer Selatan Series1; Kotawaringi Pangkalan Pangkalan Arut Pangkalan BantengBanteng; n Lama; 10;Arut Utara Lada; 0; 1; 0% Utara; 3; 7% Kotawaringin Lama Pangkalan 1% Series1; Lada 2% Kumai; 63; Series1; Arut 44% Selatan; 65; 46%
Di Kalimantan Tengah khususnya sebaran hotspot wilayah kerja SKW II BKSDA Kalimantan Tengah sampai dengan bulan Oktober terdapat 1.970 titik api. Berikut ini sebaran hotspot November 2011, wilayah kerja BKSDA-SKW II Kalimantan Tengah.
Peta Pantauan Sebaran HOTSPOT November 2011, Wilayah Kerja BKSDA-SKW II Kalteng
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
95
Sumber : BKSDA-SKW II Kalimantan Tengah, 2011
Dalam upaya mengurangi dampak kebakaran lahan, pemerintah daerah
di
wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, telah mengeluarkan larangan untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Pemerintah juga aktif melakukan pantauan dan pengawasan terhadap para pelaku usaha baik melalui interpretasi data hasil pantauan satelit, maupun pengawasan langsung ke lapangan. Meski demikian karena luas dearah yang harus diawasi belum ditunjang oleh jumlah personil yang ada, maka kegiatan pemantauan dan pengawasan dirasa masih belum optimal dilakukan.
C. Lahan Kritis
Kondisi lahan kritis cenderung semakin meluas diakibatkan kejadian kebakaran hutan dan lahan, penambangan liar tanpa diimbangi dengan reklamasi dan juga kegiatan eksploitasi hutan. Luas lahan kritis di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tabel berikut ini :
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
96
Luas Lahan Kritis Di Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Kecamatan Kecamatan
Tingkat Kekritisan Lahan (Ha) Agak Kritis
Kritis
Jumlah
Sangat Kritis
Arut Selatan
10.795
37.183
15.174
63.152
Arut Utara
36.104
35.163
11.772
83.038
4.265
27.890
9.197
41.351
33.917
63.860
27.718
125.494
Pangkalan Banteng
2.937
16.575
799
20.310
Pangkalan Lada
5.225
8.384
401
14.010
Jumlah
93.242
189.054
65.060
347.355
Kotawaringin Lama Kumai
Sumber : Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Barat, 2011
Untuk penanggulangan lahan kritis tersebut diupayakan melalui penyadaran masyarakat agar tidak membiarkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, eksploitasi hutan yang berlebihan serta kegiatan penambangan yang diimbangi dengan upaya reklamasi, penghijauan dan reboisasi.
D.
Dampak Perubahan Iklim.
Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
Perubahan komposisi secara global sebagai akibat dari pelepasan karbondioksida dan gas mektan dari permukaan bumi sehingga menyebabkan panasnya sinar matahari Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
97
sebagian masih mempengaruhi permukaan bumi, hal seperti ini dapat berdampak negatif pada daerah yang dingin / bersalju. Dengan adanya kondisi perubahan temperatur menyebabkan mencairnya kawasan salju sehingga menyebabkan kenaikan permukaan air laut.
Kondisi seperti diatas memberikan dampak terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, bencana alam seperti banjir, kekeringan dan longsoran tanah tentunya akan menghadang.
E. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dengan adanya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang berlebihan sebagai akibat dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
98
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1.
Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup 4.1.1
Visi
Selaras dan sejalan dengan visi dan misi Bupati Kotawaringin Barat maka Visi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : “Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang seimbang, lestari dan ramah lingkungan berbasiskan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mendukung pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat ”
4.1.2
Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka Misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut : 1.
Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan memberdayakan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2.
Melaksanakan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan penekanan pada aspek air, tanah, udara, pesisir dan laut.
3.
Menguatkan kapasitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana lembaga pengelola lingkungan hidup.
4.
Menyediakan data dan system informasi lingkungan hidup.
5.
Meningkatkan koordinasi integrasi dan sinergi antar lembaga dalam upaya pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan.
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
99
4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 1.
Tujuan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup (RENSTRA BLH) Kabupaten Kotawaringin Barat disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tahunan, sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah : a.
Terwujudnya pengertian, pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya kelestarian Lingkungan.
b.
Tersedianya sarana pencegahan dan pengendali pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai baku mutu lingkungan dan baku kerusakan lingkungan.
c.
Tersedianya sumber daya manusia yang mampu dan terampil dalam mengelola sumber daya alam.
d.
Tersedianya data dan informasi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
e.
2.
Terpadunya dan saling menunjang kegiatan antar sektor.
Sasaran Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : a.
Meningkatkan pemahaman, pengertian, dan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian Lingkungan.
b.
Berkurangnya kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan.
c.
Meningkatnya sumber daya manusia terutama aparatur pemerintah melalui kursus / pendidikan.
d.
Tersusunnya data dan informasi status lingkungan hidup daerah yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
e.
Terciptanya efisiensi dan efektivitas serta terhindarnya tumpang tindih kegiatan lintas sektoral.
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
100
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
101
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
TARGET KINERJA PROGRAM PADA TAHUN KE Tujuan
Sasaran
(1)
(2)
Terwujudnya pengertian, pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya kelestarian Lingkungan.
Meningkatkan pemahaman, pengertian, dan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian Lingkungan.
Indikator Sasaran
(3)
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
target
target
target
target
target
(8)
(10)
(12)
(14)
(16)
Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Persampahan sebanyak 26 kali
-
5
5
7
9
Diperolehnya Apresiasi Adipura 5 kali
1
1
1
1
1
110
110
115
115
120
Terlaksananya sosialisasi pengelolaan lingkungan pertambangan sebanyak 17 kali
-
3
4
5
5
Partisipasi aktif masyarakat pada peringatan hari lingkungan
1
1
1
1
1
3.000
3.000
3.000
3.000
3.100
Tersedianya 150 lembar (5 paket) spanduk dan 18 baleho (5 paket) tentang pencegahan Kerusakan lahan dan hutan
2
2
2
2
2
Terlaksananya pengawasan konservasi SDA sebanyak 40 kali
-
7
9
10
14
Tersosialisasikan Pengelolaan dan Limbah B3 kepada 570 orang
Penanaman sebanyak 15.300 mangrove
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
69
Tersedianya 90 buah papan informasi dan 26 sumur resapan
2
2
2
2
2
Tersedianya 276 buah kepyok dan 1000 kotak masker
2
2
2
2
2
Terlaksananya penyuluhan perlindungan konservasi SDA pada 450 orang
-
75
100
125
150
Terpilihnya 10 orang duta lingkungan
2
2
2
2
2
Terlaksananya penyuluhan Adiwiyata kepada 250 orang guru
50
50
50
50
50
Terlatihnya 250 orang kader lingkungan
50
50
50
50
50
1
1
1
1
1
Terlaksananya sosialisasi pada 1.800 orang pencegahan kebakaran hutan
360
360
360
360
360
Tertanamnya 3.000 pohon pelindung
600
600
600
600
600
Terpupuknya tanaman 8 kali
-
1
1
1
1
Terdapatnya 6 kawasan taman yang dikembangkan
-
2
2
2
2
Terlaksananya 4 kali pengawasan dan pengendalian RTH
-
1
1
1
1
Terbentuknya 8 kelompok masyarakat mengelola RTH
-
2
2
2
2
110
-
35
-
-
Terlaksananya koordinasi langit biru sebanyak 14 kali
-
3
3
4
4
Tersedianya 18 data hasil pemantauan
-
3
4
5
6
Terlaksananya 24 kali pengawasan kebijakan
3
4
5
6
6
Terlaksananya pengadaan 10 paket pendukung laboratorium
2
2
2
2
2
Terlaksananya koordinasi 17 kali untuk penanganan sungai
-
3
4
5
5
Terseleksinya jenis dan pengelola vegetasi 5 kali
Tersedianya sarana pencegahan dan pengendali pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai baku mutu lingkungan.
Berkurangnya kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Terlaksananya pengadaan 145 kotak sampah
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
70
Tersedianya sumber daya manusia yang mampu dan terampil dalam mengelola sumber daya alam.
Terlaksananya koordinasi 12 kali produksi ramah lingkungan
-
3
3
3
3
Terlaksananya 15 kali penyusunan Amdal
3
3
3
3
3
Terlaksananya 12 kali pengujian sumber air
-
3
3
3
3
Terlaksananya 8 kali koordinasi
-
2
2
2
2
Terlaksananya pengujian emisi sebanyak 14 kali
-
3
3
4
4
Terlaksananya pengujian emisi sebanyak 16 kali
2
3
3
4
4
Terlaksananya pengujian kadar limbah sebanyak 10 kali
2
2
2
2
2
Terlaksananya pengadaan 6 unit alat pemadam kebakaran
-
3
-
3
-
Terlaksananya koordinasi pengendalian kebakaran sebanyak 27 kali
2
5
6
7
7
6
6
6
6
6
Meningkatnya sumber daya manusia terutama aparatur pemerintah melalui kursus/ pendidikan. Terdidik sebanyak 30 PNS
Tersedianya data dan informasi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
Tersusunnya data dan informasi status lingkungan hidup daerah yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
71
Tersedianya 8 Laporan dari pengelolaan persampahan
2
2
2
2
Tersusunnya 4 kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
1
1
1
1
Tersedia 8 laporan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
2
2
2
2
Tersedianya data dan informasi lingkungan sebanyak 5 laporan
1
1
1
1
1
Terdatanya informasi lingkungan 4 kali
-
1
1
1
1
Tersedianya 8 laporan peningkatan kualitas
2
2
2
2
Tersedia 8 laporan pengendalian polusi
2
2
2
2
1
1
1
1
Tersedia 8 laporan pengendalian kebakaran
2
2
2
2
Tersedianya 3 program RTH
3
-
-
-
Tersedia 8 laporan RTH
2
2
2
2
6
6
6
6
10
15
20
20
3
4
5
Terlaksananya 4 kali pemetaan
Terpadunya dan saling menunjang kegiatan antar sektor.
-
Terciptanya efesiensi dan efektivitas serta terhindarnya tumpang tindih kegiatan lintas sektoral. Terlaksananya pengujian sebanyak 30 kali
6
Terlaksananya pengawasan proper sebanyak 65 perusahaan Terlaksananya koordinasi 18 kali
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
72
6
4.3.
Strategi dan Kebijakan SKPD
4.3.1
Strategi Fungsi penyediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat sangat erat hubungannya dengan pemenuhan hak dasar masyarakat sebagai makhluk hidup karena berkaitan dengan tingkat kesehatan masyarakat akan kebutuhan terhadap air bersih, udara bersih dan pencegahan bencana karena pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana.
Di satu sisi, perkembangan industri sangat diperlukan untuk menopang kebutuhan ekonomi, namun disisi lain dampak lingkungan yang dihasilkan juga dapat merusak lingkungan baik air, udara maupun tanah dan merugikan masyarakat, sehingga diperlukan suatu strategi yang bijaksana untuk tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi tanpa harus merugikan lingkungan dan masyarakat.
Sumber pencemar, selain dari pihak industri juga berasal dari aktivitas manusia sebagai masyarakat, diantaranya adalah adanya limbah rumah tangga berupa sampah, limbah cair domestik, emisi kendaraan bermotor dan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam secara liar seperti pembabatan hutan, penambangan pasir, dan lain lain.
Secara umum, permasalahan dan tantangan pengelolaan lingkungan hidup meliputi hal-hal sebagai berikut :
1.
Semakin meluasnya degradasi lahan menjadi lahan perkebunan dan pertanian serta akibat penebangan liar, yang berdampak menurunnya ketersediaan sumber-sumber air.
2.
Penurunan kualitas air, udara dan tanah akibat pembuangan limbah media lingkungan.
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
79
ke
3.
Peningkatan intensitas banjir akibat kurangnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
4.
Kurangnya kesadaran masyarakat umum akan pentingnya fungsi lingkungan dalam setiap usaha/kegiatan ekonomi atau pembangunan.
5.
Lemahnya sanksi penegakan hukum bidang lingkungan hidup.
Dalam melakukan analisis untuk menentukan strategi, sasaran dan program, Renstra ini menggunakan telaahan SWOT dengan menganalisis faktor internal, mencakup Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness) serta faktor Eksternal yang mencakup Peluang (Opportunity) dan Kendala (Threat) dengan hasil sebagai berikut : a. Pencermatan Lingkungan Internal (PLI). PLI menggambarkan kondisi internal di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat yang dapat dikendalikan meliputi aspek : Kekuatan (Strengts) Beberapa hal yang perlu diinventarisasi dan dianalisis tentang kekuatan meliputi :
1.
Adanya peraturan perundangan-undangan dan standar baku mutu lingkungan;
2.
Adanya Organisasi BLH dengan stuktur dan instrumen yang cukup untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan;
3.
Adanya komitmen “Green Government Policy” tertuang dalam RPJP, RPJM dan RKPD;
4.
Adanya keterpaduan lintas sektoral untuk menjaga lingkungan;
5.
Adanya Tim Koordinasi Daerah;
6.
Adanya kerjasama dengan lembaga pemerhati lingkungan;
7.
Memiliki program-program pemacu kegiatan bidang lingkungan seperti : PROPER, Adipura, Adiwiyata, dan Kalpataru, menuju Indonesia Hijau;
8.
Perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk standarisasi meliputi pengujian (Laboratorium Lingkungan Hidup), kompetensi personil, sistem manajemen lingkungan;
9.
Konsep Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
80
Kelemahan (Weaknesses) Beberapa hal yang perlu diinventarisasi dan dianalisis tentang
kelemahan
meliputi :
1.
Minimnya dukungan dana dibanding dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup;
2.
Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan kapabilitas yang memadai dibanding SPM urusan pemerintah dibidang Lingkungan Hidup yang harus ditangani;
3.
Terbatasnya sarana dan prasarana kerja penunjang yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi;
4.
Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan;
5.
Persoalan Lingkungan Hidup bersifat lintas sektor, ada kompleksitas koordinasi;
6.
Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
b. Pencermatan Lingkungan Eksternal (PLE). Pencermatan Lingkungan Eksternal (PLE) adalah menggambarkan kondisi lingkungan eksternal yang mempengaruhi terhadap pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kotawaringin Barat. Setelah diinventarisasi aspek-aspek lingkungan eksternal yang dapat menjadi peluang dan dapat menjadi ancaman pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi aspek : Peluang (Opurtunitas)
1.
Adanya perhatian tentang isu-isu lingkungan menjadi isu global;
2.
Adanya kurikulum tentang lingkungan hidup yang diterapkan dalam dunia pendidikan;
3.
Adanya pasar perdagangan karbon;
4.
Adanya kesempatan untuk pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
81
5.
Telah berkembangnya kapasitas kelembagaan organisasi masyarakat dan organisasi non pemerintah;
6.
Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang lebih baik;
7.
Penerapan otonomi daerah.
Ancaman / Tantangan (Threats).
1.
Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang kurang memperhatikan keseimbangan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup;
2.
Kurangnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap perilaku budaya yang ramah lingkungan;
3.
Adanya mutasi dan penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kompetensinya;
4.
Sistem penegakan hukum termasuk kelembagaannya yang masih perlu ditingkatkan;
5.
Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lingkungan hidup didaerah masih harus ditingkatkan;
6.
Kebijakan sektor yang parsial, dan kerjasama antar sektor yang masih perlu ditingkatkan;
7.
Disharmoni peraturan, perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan LH di berbagai tingkatan.
Strategi S-O 1.
Dengan adanya ”Green Government Policy”, peraturan perundangan dan standar baku mutu lingkungan, keberadaan laboratorium dan pegawai yang kompeten
menanganinya
serta
adanya
tuntutan
masyarakat
yang
menghendaki lingkungan yang baik maka diolah strategi untuk menyikapi kondisi diatas adalah :
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
82
“Melaksanakan Pengawasan dan Pemantauan kegiatan yang berpotensi mencemari atau merusak lingkungan hidup serta penanganan kasus lingkungan”; dan “Melakukan pengumpulan data dan informasi kualitas lingkungan”. 2.
Meningkatkan Pembinaan dan Pemantauan pada sekolah-sekolah untuk mendukung kurikulum tentang Lingkungan Hidup;
3.
Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau untuk mengurangi emisi karbon di perkotaan;
4.
Meningkatkan kajian dan analisa tarhadap pengajuan dokumen UKL/UPL dan AMDAL berdasarkan tuntutan masyarakat yang menghendaki lingkungan hidup yang layak dan ramah;
5.
Penyiapan data lahan kritis untuk diteliti dan dimaksimalkan sebagai cadangan CO2.
Strategi W-O 1.
Dengan adanya keterbatasan SDM yang memiliki kompentensi dan kapabilitas serta acuan SPM yang mengikat kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan strategi pengembangan kemampuan teknis aparatur dengan cara “Mengikuti Pendidikan dan Latihan Lingkungan Hidup”;
2.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, serta peran Satuan Kerja Badan Lingkungan Hidup untuk mewujudkan visi Kabupaten Kotawaringin Barat;
3.
Meningkatkan / bersama dengan organisasi, lembaga lingkungan untuk melakukan sosialisasi yang menyangkut lingkungan hidup pada masyarakat agar munculnya kesadaran untuk mengelola lingkungan yang baik;
4.
Meningkatkan kerja sama lintas sektoral untuk mengatasi isu-isu lingkungan;
5.
Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lembaga-lembaga lingkungan untuk penyediaan data sumber daya alam dan lingkungan;
6.
Permasalahan Lingkungan Hidup bersifat lintas sektor, sementara didaerah dengan kewenangan
otonomi daerah
yang
penanganan lingkungan tidak bisa lepas dari
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
83
menyangkut
kebijakan
instansi lintas sektor
sementara
daerah sendiri melibatkan banyak unit satuan kerja untuk
menyelesaikan suatu kegiatan yang mempunyai dampak lingkungan. Dikoordinir oleh Tim Daerah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat bersama-sama dengan instansi lain yang membidanginya membahas bersama pada semua kegiatan yang mempunyai dampak lingkungan. Oleh karena itu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan strategi “Melibatkan pihak terkait dalam setiap pembahasan kegiatan berdampak lingkungan”; 7.
Meningkatkan monitoring SDA dan Lingkungan untuk melengkapi data dan informasi;
8.
Mendorong penyiapan penganggaran untuk melengkapi infrastruktur dan membiayai kegiatan untuk mendukung tugas BLH berdasarkan adanya isu-isu dampak perubahan iklim dan tuntutan masyarakat yang menghendaki lingkungan hidup yang layak.
Strategi S- T 1. Komitmen “Green Government Policy” sebagai dasar untuk meningkatkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan; 2.
Dengan adanya struktur organisasi lingkungan hidup yang didukung oleh pegawai yang menangani pembinaan lingkungan hidup bersama-sama dengan intansi lain / lembaga pemerhati lingkungan melaksanakan suatu kegiatan yang diharapkanya dapat memacu partisipasi / peranserta masyarakat atau sebagai kader dalam pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan perihal tersebut diatas, BLH Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan strategi peranserta masyarakat berupa ketetapan untuk “Melakukan sosialisasi, pelatihan dan lomba lingkungan”;
3.
Meningkatkan pengawasan lingkungan dan kompetensi laboratorium untuk mendukung penegakan hukum;
4. Mengintensifkan keterpaduan lintas sektor untuk mendukung pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
84
Strategi W-T 1.
Melaksanakan koordinasi dengan tim
Baperjakat
untuk mengatasi
kesenjangan pegawai sebagai akibat adanya mutasi kepegawaian; 2.
Mengoptimalkan penyelesaian tugas berdasarkan SDM yang terbatas untuk pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup;
3.
Meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk mendukung penegakan hukum lingkungan hidup;
4.
Meningkatkan
kerjasama
lintas
sektor
untuk
mendukung
adanya
ketidakharmonisan antara perencanaan dan pelaksanaan serta pengelolaan lingkungan hidup; Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pencapaian kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat, dapat dicapai dengan cara / asumsi-asumsi sebagai berikut : a.
Melakukan sosialisasi, pelatihan dan lomba lingkungan hidup.
b.
Melaksanakan pengawasan dan pemantauan kegiatan yang berpotensi mencemari dan atau merusak lingkungan hidup serta penanganan kasus lingkungan.
c.
Mengikuti pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup.
d.
Melakukan pengumpulan data dan informasi kualitas lingkungan.
e.
Melibatkan para pihak terkait dalam setiap pembahasan kegiatan berdampak lingkungan.
4.2.2 Kebijakan Badan Lingkungan Hidup.
Untuk
mencapai
sasaran,
mewujudkan
visi,
misi
dan
mengimplementasikan kebijakan Lingkungan Hidup selama periode 2016, dilaksanakan melalui kebijakan sebagai berikut :
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
85
tujuan,
serta 2012 -
a. Penguatan kelembagaan dan mekanisme pemberdayaan peran serta masyarakat dengan dukungan kelompok organisasi mitra lingkungan. b. Penerapan fungsi lingkungan hidup dalam pengelolaan tata ruang untuk pelaksanaan pembangunan dalam upaya pelestarian dan pengendalian kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup melalui penerapan baku mutu lingkungan. c. Peningkatan kapasitas aparatur dalam penerapan peraturan dan pengelolaan lingkungan hidup. d. Peningkatan pengolahan data dan pemanfaatan sarana informasi lingkungan. e. Pembentukan dan pemberdayaan tim terpadu.
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1.
Program dan Kegiatan
Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah / lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah (UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (16), PP No. 8 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (13)). Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
86
Kegiatan adalah Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi daripada atau kesemua jenis sumber daya tersebut (Permenpan
No. PER/09/M.PAN/5/2007
Pasal 1 Ayat (8)). Oleh karena itu setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD. Dalam RPJMD telah ditetapkan program Prioritas dan Program Penunjang serta arahan kegiatan pokok pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai berikut :
Program Prioritas : a)
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah pencemaran yang diakibatkan oleh produksi sampah terhadap lingkungan hidup, baik di darat, perairan tawar, dan laut.
b)
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, baik di darat, perairan tawar, dan laut, maupun udara, sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dititik beratkan, antara lain pada : a.
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup.
b.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup.
c.
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura.
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
87
d.
Pemantauan kualitas lingkungan.
e.
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup.
f.
Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI).
g.
Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan B3 dan limbah B3.
h.
Pengkajian dampak lingkungan.
i.
Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan.
j.
Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER).
k.
Koordinasi pengelolaan PROKASIH/ SUPERKASIH.
l.
Pengembangan produksi ramah lingkungan.
m. Koordinasi penyusunan AMDAL.
c)
n.
Koordinasi penilaian langit biru.
o.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam. Program ini bertujuan melindungi sumber daya alam dari kerusakan, dan mengelola kawasan yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dititik beratkan, antara lain pada : a.
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air.
b.
Pantai dan Laut Lestari.
c.
Pengendalian dampak perubahan iklim.
d.
Pengendalian kerusakan hutan dan lahan.
e.
Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Sumber Daya Alam.
f.
Koordinasi pengelolaan konservasi Sumber Daya Alam.
g.
Koordinasi pengendalian kebakaran hutan.
h.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA.
i.
Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi.
Program Penunjang :
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
88
1. Program Peningkatan Kualitas dan akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dititik beratkan, antara lain pada : a)
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan sbb: Seleksi dan pengiriman Duta Lingkungan Sosialisasi Adiwiyata Pelatihan Kader Lingkungan Kalpataru
b)
Pengembangan data dan informasi lingkungan
c)
Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
d)
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2. Program Peningkatan Pengendalian Polusi. Program ini bertujuan untuk dapat memantau dan mengendalikan polusi yang terjadi dalam suatu kawasan lingkungan hidup.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dititik beratkan, antara lain pada : a)
Pengujian emisi kendaraan bermotor.
b)
Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri.
c)
Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair.
d)
Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
3. Program Pengendalian Kebakaran Hutan
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
89
Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat untuk mencegah ataupun mengendalikan kebakaran hutan dengan maksud memberikan perlindungan fungsi lingkungan hidup.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dititik beratkan, antara lain pada : a)
Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan.
b)
Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan.
c)
Koordinasi pengendalian kebakaran hutan.
d)
Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan.
e)
Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
4. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Program ini bertujuan untuk menyiapkan suatu kawasan yang berfungsi sebagai sumber daya oksigen dan juga dapat mereduksi polusi udara akibat kendaraan bermotor diperkotaan.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dititik beratkan, antara lain pada : a)
Penyusunan program pengembangan RTH.
b)
Penataan RTH.
c)
Pemeliharaan RTH.
d)
Pengembangan taman rekreasi.
e)
Pengawasan dan pengendalian RTH.
f)
Peningkatan peran serta masyarakat dan pengelolaan RTH.
g)
Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Program yang akan dilaksanakan merupakan lokalitas kewenangan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2012 sampai dengan 2016 dari turunan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Program dan kegiatan periode lima tahun dan tahunan menurut lokalitas Badan Lingkungan Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
90
Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Urusan wajib yang menjadi kewenangan Badan Lingkungan Hidup menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Rincian program dan kegiatan lima tahun dan tahunan disajikan pada Tabel 5.1
5.2.
Indikator Kinerja 5.2.1. Indikator masukan (input) Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), sumber daya manusia, peralatan, material dan masukan lainnya, yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya, suatu lembaga dapat menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stategis yang ditetapkan. Tolok ukur ini dapat pula digunakan untuk perbandingan (benchmarking) dengan lembaga-lembaga yang relevan.
5.2.2. Indikator Proses Dalam indikator proses, organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi. Efisiensi berarti besarnya hasil yang diperoleh dengan pemanfaatan sejumlah input. Sedangkan yang dimaksud dengan ekonomis adalah bahwa suatu kegiatan dilaksanakan lebih murah dibandingkan dengan standar biaya atau kurun waktu yang telah ditentukan untuk itu.
5.2.3. Indikator Keluaran (Output) Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
91
Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indiktor keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu, indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan SKPD.
5.2.4. Indikator Hasil (Outcome) Indikator hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome kegiatan tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.
5.2.5. Indikator Manfaat (Benefids) Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan dapat selesai dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan tepat waktu).
5.2.6. Indikator Dampak (Infact)
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
92
Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik yang bersifat positif maupun negatif. Proses penyusunan dan pengukuran kinerja (Performance indicator) instansi pemerintah berfokus pada beberapa indikator tersebut diatas, dalam rangka memilih indikator kinerja, perlu diupayakan pengukuran yang dapat dilakukan secara mudah. Untuk itu, pengukuran kinerja tersebut sedapat mungkin merupakan kegiatan yang melekat pada proses penyelenggaraan pembangunan sehingga tidak menimbulkan biaya berlebihan.
5.3. Kelompok Sasaran Menjaga Kelestarian dan keseimbangan Lingkungan Hidup pada dasarnya dilaksanakan oleh kita semua baik itu masyarakat maupun dunia usaha, sedangkan fungsi pemerintah lebih bersifat sebagai motorik, pembinaan, pengawasan dan pemulihan serta pengendalian. Terwujudnya peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam upaya menjaga dan melestarikan Lingkungan Hidup yang sinergi
disemua tingkatan perlu
didorong secara maksimal. Untuk itu ditempuh upaya terencana melalui konsultasi, koordinasi dan pengembangan jejaring-kerja yang baik dalam suatu sistem yang terintegrasi agar sasaran yang ingin dicapai baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan.
Adapun kelompok sasaran tersebut diantaranya adalah : a.
Meningkatnya kualitas dan kuantita sumber daya aparatur Badan Lingkungan Hidup.
b.
Prasarana dan sarana yang memadai untuk operasional pengawasan dan kajian dampak lingkungan.
c.
Meningkatnya
pengetahuan masyarakat tentang pentingnya untuk menjaga
lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran. d.
Berkembangnya kapasitas masyarakat terhadap lingkungan melalui sosialisasi tentang lingkungan hidup. Pengembangannya dapat dilihat dengan adanya partisipasi baik itu perorangan maupun kelompok ataupun kelembagaan .
5.4.
Pendanaan Indikatif
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
93
Pendanaan Indikatif Berdasarkan Tahun Anggaran (Rp.)
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
4.239.956.000
5.464.448.900
5.418.937.290
5.695.626.019
6.081.607.832
Untuk dapat mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, investasi yang dibutuhkan sebesar Rp. 26.900.576.041,- selama periode bersumber dari pemerintah melalui APBD ( Tabel 5.1 ).
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
94
2012 - 2016, yang
Tabel 5.1 Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Badan Lingkungan Hidup Tahun 2012 - 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat
Data
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Capaian
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Kode
Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
(1)
(2)
Terwujudnya pengertian, pengetahuan
Meningkatkan pemahaman, pengertian, dan kesadaran masyarakat dan kesadaran terhadap masyarakat kelestarian terhadap arti Lingkungan. pentingnya kelestarian Lingkungan.
(3)
Tumbuhnya kesadaran dimasyarakat terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup.
(4)
(5)
1
0 8
x x
1 5
1
0 8
x x
1 5
1
0 8
x x
1 6
1
0 8
x x
1 6
1 0
0 1
(6)
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Peningkatan Koordinasi Pengelolaan Persampahan
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
Terlaksana nya sosialisasi Pengelolaan Persampahan sebanyak 26 kali
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Penurunan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
Diperolehnya Apresiasi Adipura 5
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun-6 (2017)
pada Tahun Awal target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
-
-
5
5.000.000
5
5.500.000
7
7.500.000
9
10.000.000
26
28.000.000
9
12.500.000
1
286.680.800
1
315.000.000
1
340.000.000
1
375.000.000
1
395.000.000
5
1.711.680.800
1
400.000.000
Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
Lokasi
(22)
(23)
Perencan aan
(7)
5
95
kali
1
1
1
0 8
0 8
0 8
x x
x x
x x
1 6
1 6
1 6
0 6
0 8
1 4
Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan B3 dan limbah B3
Tersosialisasi kan Pengelolaan dan Limbah B3 kepada 570 orang
110
18.100.000
110
20.000.000
115
25.000.000
115
25.000.000
120
30.000.000
570
118.100.000
120
30.000.000
Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan
Terlaksana nya sosialisasi pengelolaan lingkungan Pertambanga n sebanyak 17 kali
-
-
3
15.000.000
4
20.000.000
5
25.000.000
5
30.000.000
17
90.000.000
5
30.000.000
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
Partisipasi aktif masyarakat pada peringatan hari lingkungan
1
38.024.000
1
45.000.000
1
50.000.000
1
55.000.000
1
62.500.000
5
250.524.000
1
65.000.000
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Meningkatnya Perlindungan Konservasi SDA
40.000.000
3.100
45.000.000
3.200
50.000.000
15.300
213.850.000
3.200
50.000.000
1
0 8
x x
1 7
1
0 8
x x
1 7
0 2
Pantai dan Laut Lestari
Penanaman sebanyak 15.300 mangrove
3.000
38.850.000
3.000
40.000.000
3.000
0 8
x x
1 7
0 6
Pengendalian kerusakan hutan dan lahan
Tersedianya spanduk dan baleho tentang pencegaha n kerusakan hutan dan lahan
2
114.600.000
2
75.000.000
2
100.000.000
2
125.000.000
2
135.000.000
10
549.600.000
2
135.000.000
Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Sumber Daya Alam
Terlaksana
-
-
7
15.000.000
9
20.000.000
10
25.000.000
14
30.000.000
40
90.000.000
14
30.000.000
1
1
0 8
x x
1 7
0 8
nya pengawasan pemanfaata n SDA sebanyak 40 kali
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
96
1
0 8
x x
1 7
0 9
Koordinasi pengelolaan konservasi Sumber Daya Alam
Tersedianya 90 buah papan
2
160.615.000
2
50.000.000
2
65.000.000
2
70.000.000
2
75.000.000
10
420.615.000
2
75.000.000
6
79.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
6
79.000.000
-
-
-
-
75
15.000.000
100
20.000.000
125
25.000.000
150
30.000.000
450
90.000.000
150
informasi dan 26 sumur resapan 1
1
0 8
0 8
x x
x x
1 7
1 7
1 3
1 4
Koordinasi pengendalian kebakaran hutan
Terlaksana nya koordinasi pencegaha n kebakaran hutan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA.
Terlaksana nya penyuluhan perlindungan konservasi
32.500.000
SDA pada 450 orang 1
0 8
x x
1 9
1
0 8
x x
1 9
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup 0 1
Meningkat nya pelopor lingkungan Hidup
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan sbb: Seleksi dan pengiriman Duta Lingkungan
Terpilihnya 10 orang duta lingkungan
6
2
3.125.000
2
7.500.000
2
10.000.000
2
10.000.000
2
12.500.000
10
43.125.000
Sosialisasi Adiwiyata
Terlaksana nya sosialisasi Adiwiyata kepada 250 orang guru
176
50
10.398.500
50
12.000.000
50
15.000.000
50
18.000.000
50
20.000.000
250
75.398.500
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
97
12.500.000
50
21.000.000
1
0 8
x x
2 2
1
0 8
x x
2 2
0 5
Pelatihan Kader Lingkungan
Terlatihnya 250 orang kader lingkungan
Kalpataru
Terseleksi nya jenis dan pengelola vegetasi 5 kali
Program Pengendalian Kebakaran Hutan
Penurunan kawasan hutan yang terbakar
Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan
Terlaksana nya sosialisasi pada 1.800 orang pencegaha n kebakaran hutan
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Peningkatan kualitas udara
1
0 8
x x
2 4
1
0 8
x x
2 4
0 6
Penataan RTH
0 8
x x
2 4
0 7
0 8
x x
2 4
0 8
x x
2 4
1
1
1
1
0 8
x x
2 4
173
50
18.798.500
50
20.000.000
50
22.000.000
50
24.000.000
50
25.000.000
250
109.798.500
50
25.000.000
1
5.000.000
1
7.500.000
1
7.500.000
1
10.000.000
1
12.000.000
5
42.000.000
1
12.500.000
-
-
360
28.500.000
360
32.000.000
360
33.000.000
360
35.000.000
1.440
128.500.000
360
35.000.000
15.000.000
600
15.000.000
600
15.000.000
600
15.000.000
600
15.000.000
3.000
75.000.000
600
15.000.000
Tertanamnya 3.000 pohon pelindung
600
Pemeliharaan RTH
Terpelihara nya tanaman 8 kali
-
-
2
7.500.000
2
7.500.000
2
7.500.000
2
7.500.000
8
30.000.000
2
7.500.000
0 8
Pengembangan taman rekreasi
Terdapatnya 6 kawasan taman yang dikembangkan
-
-
2
50.000.000
2
60.000.000
2
70.000.000
-
-
6
180.000.000
2
75.000.000
0 9
Pengawasan dan pengendalian RTH
Terlaksananya 4 kali pengawasan dan pengendalian RTH
-
-
1
3.000.000
1
3.000.000
1
3.000.000
1
3.000.000
4
12.000.000
1
3.000.000
Peningkatan peran serta masyarakat dan pengelolaan RTH
Terbentuknya -
-
2
5.000.000
2
5.000.000
2
5.000.000
2
5.000.000
8
20.000.000
2
5.500.000
1 0
8 kelompok masyarakat
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
98
mengelola RTH
Tersedianya sarana pencegahan dan pengendali pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai baku mutu lingkungan.
Berkurangnya kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan
Berkurangnya pengaduan kasus pencemaran.
1
0 8
x x
1 5
1
0 8
x x
1 5
1
0 8
x x
1 6
1
0 8
x x
1 6
1
1
1
0 8
0 8
0 8
x x
x x
x x
1 6
1 6
1 6
0 2
0 2
0 3
0 4
0 7
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Peningkatan Koordinasi Pengelolaan Persampahan
Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
Terlaksananya pengadaan 315 kotak sampah
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Penurunan Pencemara n dan Perusakan Lingkungan Hidup
Koordinasi penilaian langit biru
Terlaksana nya koordinasi sebanyak 14 kali
Pemantauan kualitas lingkungan
Tersedianya 21 data hasil pemantaua n
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
Terlaksana nya 24 kali pengawasa n kebijakan
Pengkajian dampak lingkungan
Terlaksana nya pengadaan 10 paket pendukung laboratoriu
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
110
159.500.000
48
70.000.000
50
72.500.000
52
77.500.000
55
80.000.000
315
459.500.000
55
85.000.000
-
-
3
5.000.000
3
5.000.000
4
7.500.000
4
7.500.000
14
25.000.000
4
8.000.000
-
-
3
15.000.000
4
20.000.000
5
25.000.000
9
45.000.000
21
105.000.000
8
45.000.000
3
14.810.000
4
20.000.000
5
25.000.000
6
30.000.000
6
30.000.000
24
119.810.000
6
30.000.000
2
195.875.306
2
200.000.000
2
220.000.000
2
240.000.000
2
270.000.000
10
1.125.875.306
2
270.000.000
99
m
1
1
1
1
1
1
0 8
0 8
x x
x x
1 6
1 6
0 8
x x
1 6
0 8
x x
1 7
0 8
0 8
x x
x x
1 7
1 7
1
0 8
x x
2 0
1
0 8
x x
2 0
1 0
1 1
1 3
0 1
1 5
0 1
Koordinasi pengelolaan PROKASIH/ SUPERKASIH
Terlaksana nya koordinasi 17 kali untuk penangana n sungai
-
-
3
10.000.000
4
12.000.000
5
13.000.000
5
15.000.000
17
50.000.000
5
15.000.000
Pengembangan produksi ramah lingkungan
Terlaksana nya koordinasi 12 kali produksi ramah lingkungan
-
-
3
10.000.000
3
12.000.000
3
13.000.000
3
15.000.000
12
50.000.000
3
15.000.000
Koordinasi penyusunan AMDAL
Terlaksana nya 15 kali penyusuna n Amdal
3
58.620.000
3
75.000.000
3
75.000.000
3
80.000.000
3
85.000.000
15
373.620.000
3
85.000.000
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Meningkatnya Perlindungan konservasi
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumbersumber Air
Terlaksana nya 12 kali pengujian sumber air
-
-
3
15.000.000
3
20.000.000
3
25.000.000
3
30.000.000
12
90.000.000
3
30.000.000
Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi
Terlaksana nya 8 kali koordinasi
-
-
2
5.000.000
2
5.000.000
2
5.000.000
2
5.000.000
8
20.000.000
2
5.500.000
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Peningkatan pengujian polusi
Pengujian emisi kendaraan bermotor
Terlaksana nya pengujian emisi kendaraan bermotor sebanyak
-
-
3
15.000.000
3
20.000.000
4
25.000.000
4
27.500.000
14
87.500.000
4
30.000.000
SDA
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
100
14 kali
1
1
0 8
0 8
x x
x x
2 0
2 0
1
0 8
x x
2 0
1
0 8
x x
2 2
1
0 8
x x
2 2
0 2
0 3
Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
Terlaksananya pengujian
Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
Terlaksananya pengujian kadar limbah sebanyak 10 kali
Program Pengendalian Kebakaran Hutan
Penurunan kawasan hutan yang terbakar
Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan
Terlaksananya 8 paket pengadaan
emisi industri sebanyak 16 kali
2
10.200.000
3
15.000.000
3
20.000.000
4
25.000.000
4
27.500.000
16
97.700.000
4
30.000.000
2
46.360.000
2
50.000.000
2
55.000.000
2
55.000.000
2
60.000.000
10
266.360.000
2
60.000.000
-
-
-
-
2
40.000.000
2
42.500.000
2
45.000.000
2
47.500.000
2
47.500.000
2
1.800.000
-
-
5
30.000.000
6
32.000.000
7
34.500.000
7
37.000.000
7
37.000.000
6
75.000.000
6
80.000.000
6
85.000.000
6
90.000.000
7
95.000.000
31
425.000.000
6
95.000.000
0 6
0 1
alat pemadam kebakaran 1
Tersedianya sumber daya manusia yang mampu dan terampil dalam mengelola sumber daya alam
Meningkatnya sumber daya manusia terutama aparatur pemerintah melalui kursus/ pendidikan
Meningkatny a pegawai BLH yang terampil
0 8
x x
2 2
1
0 8
x x
0 5
1
0 8
x x
0 5
0 3
Koordinasi pengendalian kebakaran hutan
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANG-AN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0 1
Bimbingan teknis dan pelatihan
Terlaksananya koordinasi sebanyak 27 kali
Bertambahnya keahlian dan kemampuan Pegawai BLH
Terdidik sebanyak 30 PNS
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
101
Tersedianya data dan informasi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai
Tersusunnya data dan informasi status lingkungan hidup daerah yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai
Tersediany a sejumlah data dan laporan SLHD
1
0 8
x x
1 5
1
0 8
x x
1 5
1
0 8
x x
1 6
1
0 8
x x
1 6
1
0 8
x x
1 6
1
0 8
x x
1 7
1
0 8
x x
1 7
1
0 8
x x
1 9
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1 2
1 2
1 6
0 6
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tersedianya 8 Laporan dari pengelolaan persampahan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Penurunan Pencemara n dan Perusakan Lingkungan Hidup
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkunan Hidup Monitoring, evaluasi dan pelaporan
-
-
2
2.000.000
2
2.500.000
2
3.000.000
2
3.000.000
8
10.500.000
2
3.000.000
Tersusunnya 4 kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
-
-
1
5.000.000
1
7.500.000
1
7.500.000
1
10.000.000
4
30.000.000
1
10.000.000
Tersedia 8 laporan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
-
-
2
2.000.000
2
2.500.000
2
3.000.000
2
3.000.000
8
10.500.000
2
3.000.000
-
-
1
200.000.000
-
-
-
-
-
-
1
200.000.000
1
135.000.000
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Meningkatnya Perlindungan Konservasi SDA
Pengendalian kerusakan hutan dan lahan
Tersedianya kajian kerusakan tanah untuk produksi Biomassa
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan
Meningkat nya pelopor lingkungan Hidup
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
102
Hidup
1
1
0 8
0 8
x x
x x
1 9
1 9
0 2
0 4
Pengembangan data dan informasi lingkungan
Penguatan jejaring
Tersedianya data dan informasi lingkungan sebanyak 5 laporan
5
1
35.879.600
1
37.500.000
1
40.000.000
1
40.000.000
1
43.000.000
5
196.379.600
1
45.000.000
-
-
1
2.000.000
1
2.500.000
1
3.000.000
1
3.000.000
4
10.500.000
1
3.200.000
-
-
2
2.000.000
2
2.500.000
2
3.000.000
2
3.000.000
8
10.500.000
2
3.200.000
-
-
2
2.000.000
2
2.500.000
2
3.000.000
2
3.000.000
8
10.500.000
2
3.100.000
-
-
1
3.000.000
1
3.000.000
1
3.000.000
1
3.000.000
4
12.000.000
1
3.000.000
Terdatanya informasi lingkungan 4 kali
informasi lingkungan pusat dan daerah 1
0 8
x x
1 9
1
0 8
x x
2 0
1
0 8
x x
2 0
1
0 8
x x
2 2
1
0 8
x x
2 2
0 5
0 6
0 2
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tersedianya 8 laporan peningkata n kualitas
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Peningkatan pengujian polusi
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tersedia 8 laporan pengendalian polusi
Program Pengendalian Kebakaran Hutan
Penurunan kawasan hutan yang terbakar
Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan
Terlaksana nya 4 kali pemetaan
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
103
1
0 8
x x
2 2
0 6
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tersedia 8 laporan pengendalian kebakaran
1
0 8
x x
2 4
0 1
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Peningkatan kualitas udara
1
0 8
x x
2 4
0 5
Penyusunan program pengembangan RTH
Tersedianya 3 program RTH
0 8
x x
2 4
1 1
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tersedia 8 laporan RTH
1
0 8
x x
1 6
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Penurunan Pencemara n dan Perusakan Lingkungan Hidup
1
0 8
x x
1 6
Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI)
Terlaksananya pengujian sebanyak 30 kali
Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER)
Terlaksananya pengawasan proper sebanyak 65 perusahaan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Meningkatnya Perlindungan KSDA
Pengendalian dampak perubahan iklim
Terlaksana nya koordinasi 18 kali
1
Terpadu nya dan saling menunjang kegiatan antar sektor
Terciptanya efesiensi dan efektivitas serta terhindarnya tumpang tindih kegiatan lintas sektoral
Tertatanya beberapa kegiatan dalam satu kawasan.
1
0 8
x x
1 6
1
0 8
x x
1 7
1
0 8
x x
1 7
0 5
0 9
0 5
Jumlah
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
-
-
2
2.000.000
2
2.500.000
2
3.000.000
2
3.000.000
8
10.500.000
2
3.000.000
-
-
3
15.000.000
-
-
-
-
-
-
3
15.000.000
-
-
-
-
2
2.000.000
2
2.500.000
2
3.000.000
2
3.000.000
8
10.500.000
2
3.500.000
6
26.974.000
6
30.000.000
6
30.000.000
6
30.000.000
6
35.000.000
30
151.974.000
6
35.000.000
-
-
10
15.000.000
15
25.000.000
20
35.000.000
30
45.000.000
75
120.000.000
25
45.000.000
-
-
3
15.000.000
4
20.000.000
5
25.000.000
6
30.000.000
18
90.000.000
-
1.413.210.706
1.670.500.000
1.722.000.000
1.920.000.000
104
2.041.500.000
8.625.910.706
-
TABEL PEDOMAN DASAR
PAGU INDIKATIF SESUAI URUTAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
105
PAGU PERALIHAN
PAGU INDIKATIF (TAHUN) 2012 - 2016 PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
INDIKATOR KINERJA I
1
1
2
II
III
3
08
xx
01
1
08
xx
01
01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terkirimnya sejumlah Surat dan Paket sampai akhir tahun
1
08
xx
01
02
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya dan listrik
Terlaksananya pembayaran kebutuhan listrik dan telepon kantor sampai akhir tahun
IV
V
4
2017
5
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
-
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.750.000
46.784.766
60.000.000
75.000.000
85.500.000
92.820.000
95.000.000
106
1
1
1
1
08
08
08
08
xx
xx
xx
xx
01
01
01
01
06
07
08
09
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terjaganya operasional dan ketertiban Administrasi Kendaraan sampai akhir tahun
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
18.813.500
19.000.000
22.500.000
30.000.000
30.000.000
35.000.000
Terselesaikan administrasi Keuangan diakhir tahun
40.740.000
42.000.000
43.000.000
45.000.000
45.000.000
47.500.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya kebersihan kantor sampai akhir tahun
42.650.000
45.000.000
47.500.000
50.000.000
52.500.000
55.000.000
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja
9.000.000
9.000.000
10.000.000
10.000.000
11.000.000
12.500.000
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
107
1
1
1
1
1
08
08
08
08
08
xx
xx
xx
xx
xx
01
01
01
01
01
10
11
12
13
14
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Maksimalnya pelayanan dibidang Administrasi
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
Tersedianya blangko administrasi keuangan dan administrasi lainnya.
Penyediaan Komponen Instalasi listrik dan penerangan
27.540.400
30.000.000
33.000.000
35.000.000
36.500.000
37.500.000
13.255.200
14.500.000
16.000.000
17.500.000
20.000.000
21.500.000
Perbaikan kerusakan komponen instalasi listrik
2.350.000
2.500.000
2.750.000
3.025.000
3.327.500
3.400.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
37.553.000
40.000.000
45.000.000
50.000.000
40.000.000
50.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Terpenuhinya peralatan rumah tangga
2.295.400
3.000.000
4.000.000
5.000.000
5.000.000
5.500.000
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
108
1
08
xx
01
1
08
xx
02
1
08
xx
02
1
1
08
08
xx
xx
02
02
18
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi masalah LH
210.242.628
236.965.000
262.500.000
302.500.000
335.000.000
340.000.000
50.000.000
360.000.000
150.000.000
-
-
-
35.400.000
45.000.000
52.500.000
72.500.000
-
70.000.000
1.500.000
2.500.000
5.000.000
7.500.000
-
6.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARA APARATUR
03
07
09
Pembangunan Gedung Kantor
Penambahan ruangan kantor
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Penambahan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Penambahan peralatan kantor
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
109
1
1
08
08
xx
xx
02
02
22
24
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional R2, 10 buah
Tersedianya Kendaraan Operasional R2
-
-
150.000.000
-
-
-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional R4, 1 buah
Tersedianya Kendaraan Operasional R4
-
300.000.000
-
-
-
-
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Lab dan Bangunan Pengolah Sampah
Terawatnya kondisi bangunan kantor BLH dan Bangunan lainnya
19.246.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
47.500.000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terawatnya kendaraan Dinas
41.400.000
42.500.000
55.000.000
65.000.000
75.000.000
75.000.000
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
110
1
08
xx
02
1
08
xx
03
1
08
xx
03
1
08
xx
04
1
08
xx
04
28
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terawatnya kondisi peralatan kantor BLH
8.075.400
8.500.000
9.000.000
10.000.000
10.000.000
12.500.000
26.850.000
16.800.000
16.800.000
18.900.000
18.900.000
20.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
02
Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tercapainya keseragaman Pakaian
PROGRAM FASILITAS PINDAH/ PURNA TUGAS PNS
01
Pemulangan Pegawai yang Pensiun
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
111
1
08
xx
05
1
08
xx
05
1
08
xx
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
01
Bimbingan teknis dan pelatihan
Terdidik dan Terlatihnya pegawai BLH
75.000.000
80.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
112
85.000.000
90.000.000
95.000.000
95.000.000
1
08
xx
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terselesaikannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
1
08
xx
06
02
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Terselesaikannya Laporan Administrasi Keuangan akhir semester
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Terselesaikannya laporan keuangan akhir tahun
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Peningkatan Koordinasi Pengelolaan Persampahan
1
1
08
08
xx
xx
06
15
01
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
1.000.000
1.150.000
1.250.000
1.350.000
1.474.211
1.500.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.200.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.200.000
113
1
08
xx
15
01
Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
1
08
xx
15
02
Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
1
08
xx
15
03
Tersedianya sejumlah kotak sanpah
159.500.000
70.000.000
Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
114
72.500.000
77.500.000
80.000.000
85.000.000
1
08
xx
15
04
Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan
1
08
xx
15
05
Pengembangan teknologi persampahan
1
08
xx
15
06
Bimbingan teknis persampahan
1
08
xx
15
07
Peningkatan kemampuan aparat pengelola persampahan
1
08
xx
15
08
Kerjasama pengelola sampah
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
115
1
08
xx
15
09
Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah
1
08
xx
15
10
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
1
08
xx
15
11
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
1
08
xx
15
12
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Persampahan
Tersedianya data kegiatan dari pengelolaan persampahan
-
5.000.000
5.500.000
7.500.000
10.000.000
12.500.000
-
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
116
1
08
xx
16
1
08
xx
16
1
1
08
08
xx
xx
16
16
01
02
03
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Penurunan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
Diperolehnya Apresiasi Adipura
Koordinasi penilaian langit biru
Pemantauan kualitas lingkungan
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
286.680.800
315.000.000
340.000.000
375.000.000
395.000.000
400.000.000
Terlaksananya koordinasi penilaian langit biru
-
5.000.000
5.000.000
7.500.000
7.500.000
8.000.000
Tersedianya laporan data hasil pemantauan
-
15.000.000
20.000.000
25.000.000
45.000.000
45.000.000
117
1
1
1
1
08
08
08
08
xx
xx
xx
xx
16
16
16
16
04
05
06
07
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
Terlaksananya beberapa kali pengawasan kebijakan
Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI)
Terlaksananya pengujian pencemaran PETI
Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan B3 dan limbah B3
Tersosialisasikan Pengelolaan dan Limbah B3
Pengkajian dampak lingkungan
Terlaksananya pengadaan beberapa paket pendukung laboratorium
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
14.810.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
26.974.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
35.000.000
35.000.000
18.100.000
20.000.000
25.000.000
25.000.000
30.000.000
30.000.000
195.875.306
200.000.000
220.000.000
240.000.000
270.000.000
270.000.000
118
1
1
1
1
08
08
08
08
xx
xx
xx
xx
16
16
16
16
08
09
10
11
Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan
Terlaksananya sosialisasi pengelolaan lingkungan pertambangan
Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER)
-
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
30.000.000
Terlaksananya pengawasan proper
-
15.000.000
25.000.000
35.000.000
45.000.000
45.000.000
Koordinasi pengelolaan PROKASIH/ SUPERKASIH
Terlaksananya koordinasi untuk penanganan sungai
-
10.000.000
12.000.000
13.000.000
15.000.000
15.000.000
Pengembangan produksi ramah lingkungan
Terlaksananya pembinaan produksi ramah lingkungan
10.000.000
12.000.000
13.000.000
15.000.000
15.000.000
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
119
1
1
1
1
08
08
08
08
xx
xx
xx
xx
16
16
16
16
12
13
14
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkunan Hidup
Tersusunnya kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Koordinasi penyusunan AMDAL
Terlaksananya koordinasi dalam penyusunan Amdal
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
Terlaksananya setiap tahun partisipasi aktif masyarakat dalam memperingati hari lingkungan
-
5.000.000
7.500.000
7.500.000
10.000.000
10.000.000
58.620.000
75.000.000
75.000.000
80.000.000
85.000.000
85.000.000
38.024.000
45.000.000
50.000.000
55.000.000
62.500.000
65.000.000
15
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
120
1
1
1
1
08
xx
16
08
xx
17
08
xx
17
08
xx
17
16
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tersedia laporan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
-
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
-
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
30.000.000
38.850.000
40.000.000
40.000.000
45.000.000
50.000.000
50.000.000
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
01
02
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumbersumber Air
Terlaksananya pengujian sumber air
Pantai dan Laut Lestari
Penanaman bibit mangrove
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
121
1
08
xx
17
03
Pengembangan dan pemantapan Kawasan Konservasi Laut, Suaka Perikanan dan Keanekaragaman Hayati Laut
-
1
08
xx
17
04
Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan
-
1
08
xx
17
05
Pengendalian dampak perubahan iklim
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
Terlaksananya Sosialisasi pada masyarakat
-
15.000.000
122
20.000.000
25.000.000
30.000.000
30.000.000
1
08
xx
17
06
Pengendalian kerusakan hutan dan lahan
Tersedianya Kajian kerusakan tanah, spanduk dan baleho tentang pencegahan kerusakan hutan dan lahan
1
08
xx
17
07
Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
-
1
08
xx
17
08
Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Sumber Daya Alam
Terlaksananya pengawasan pemanfaatan SDA
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
114.600.000
275.000.000
100.000.000
125.000.000
135.000.000
135.000.000
-
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
30.000.000
123
1
08
xx
17
09
Koordinasi pengelolaan konservasi Sumber Daya Alam
Tersedianya papan informasi dan sumur resapan
1
08
xx
17
10
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
-
1
08
xx
17
11
Pengembangan dan pengelolaan kawasan World Heritage laut
-
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
160.615.000
50.000.000
124
65.000.000
70.000.000
75.000.000
75.000.000
1
08
xx
17
12
Pengembangan kerjasama pengelolaan kawasan konservasi laut regional
-
1
08
xx
17
13
Koordinasi Pengendalian kebakaran hutan
Terlaksananya koordinasi pencegahan kebakaran hutan
79.000.000
-
-
-
-
-
1
08
xx
17
14
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA.
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
Terlaksananya penyuluhan perlindungan konservasi SDA pada masyarakat
-
15.000.000
125
20.000.000
25.000.000
30.000.000
32.500.000
1
08
xx
17
1
08
xx
18
1
8
xx
18
15
Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi
Terlaksananya koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi
-
5.000.000
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
1
Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuari dan teluk
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
126
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.500.000
1
8
xx
18
2
Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian SDA dan lingkungan hidup
1
8
xx
18
3
Rehabilitasi hutan dan lahan
1
8
xx
18
4
Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
127
1
8
xx
18
5
Penyusunan pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang, mangrove dan padang lamun.
1
8
xx
18
6
Sosialisasi pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang, mangrove dan padang lamun
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
128
1
8
xx
18
7
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan Sumber Daya Alam
1
8
xx
18
8
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1
08
xx
19
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
Meningkatnya pelopor lingkungan Hidup
129
1
08
xx
19
01
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan sbb:
Mengikuti Pameran dalam rangka Hari Lingkungan Hidup
Seleksi dan pengiriman Duta Lingkungan
Terpilihnya beberapa orang sebagai duta lingkungan
Sosialisasi Adiwiyata
Meningkatnya pemahaman para guru tentang sekolah peduli lingkungan.
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
3.125.000
7.500.000
10.000.000
10.000.000
12.500.000
12.500.000
10.398.500
12.000.000
15.000.000
18.000.000
20.000.000
21.000.000
130
1
1
08
08
xx
xx
19
19
02
03
Pelatihan Kader Lingkungan
Terlatihnya sejumlah orang sebagai kader lingkungan
Kalpataru
Terseleksinya jenis dan pengelola vegetasi
Pengembangan data dan informasi lingkungan
Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) Nasional dan Daerah
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
Tersedianya data dan informasi lingkungan
18.798.500
20.000.000
22.000.000
24.000.000
25.000.000
25.000.000
5.000.000
7.500.000
7.500.000
10.000.000
12.000.000
12.500.000
35.879.600
37.500.000
40.000.000
40.000.000
43.000.000
45.000.000
-
131
1
08
xx
19
04
Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
Kemitraan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1
08
xx
19
1
08
xx
20
1
08
xx
20
05
01
Terdatanya informasi lingkungan Pusat dan daerah
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.000.000
3.200.000
-
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.000.000
3.200.000
-
15.000.000
20.000.000
25.000.000
27.500.000
30.000.000
-
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tersedianya laporan data peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Peningkatan pengujian polusi
Pengujian emisi kendaraan bermotor
Terlaksananya pengujian emisi kendaraan bermotor
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
-
132
1
1
08
08
xx
xx
20
20
02
03
Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
Terlaksananya pengujian emisi industri
10.200.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
27.500.000
30.000.000
Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
Terlaksananya pengujian kadar limbah
46.360.000
50.000.000
55.000.000
55.000.000
60.000.000
60.000.000
1
08
xx
20
04
Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi
1
08
xx
20
05
Penyuluhan dan pengendalian dan pencemaran
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
133
1
08
xx
20
1
08
xx
21
1
08
xx
21
06
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tersedia laporan data pengendalian polusi
-
2.000.000
Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Di KawasanKawasan Konservasi Laut dan Hutan
01
Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
134
2.500.000
3.000.000
3.000.000
3.100.000
1
08
xx
21
02
Pengembangan konservasi laut dan hutan wisata
1
08
xx
21
03
Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Inventarisasi)
1
08
xx
22
1
08
xx
22
1
08
xx
22
01
02
Program Pengendalian Kebakaran Hutan
Penurunan kawasan hutan yang terbakar
Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan
Terlaksananya pengadaan alat pemadam kebakaran
-
40.000.000
42.500.000
45.000.000
47.500.000
47.500.000
Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan
Tersedianya peta kawasan kebakaran hutan
-
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
135
1
08
xx
22
03
Koordinasi pengendalian kebakaran hutan
Terlaksananya koord pengendalian kebakaran hutan
-
30.000.000
32.000.000
34.500.000
37.000.000
37.000.000
-
28.500.000
32.000.000
33.000.000
35.000.000
35.000.000
-
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
1
08
xx
22
04
Penyusunan norma, standar dan prosedur dan manual pengendalian kebakaran hutan
1
08
xx
22
05
Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan
Terlaksananya sosialisasi pencegahan kebakaran hutan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tersedia laporan pengendalian kebakaran
1
08
xx
22
06
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
136
1
08
xx
23
01
Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
1
08
xx
23
02
Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
1
08
xx
23
03
Koordinasi Pembinaan dan Penyuluhan masyarakat pesisir pantai dan laut
1
08
xx
24
01
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
Peningkatan rehabilitasi pemulihan cadangan SDA
Peningkatan kualitas udara
137
1
08
xx
24
02
Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH
1
08
xx
24
03
Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH
1
08
xx
24
04
Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH
1
08
xx
24
05
Penyusunan program pengembangan RTH
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
Tersedianya program RTH -
15.000.000
138
-
-
-
1
1
1
1
1
1
08
08
08
08
08
08
xx
xx
xx
xx
xx
xx
24
24
24
24
24
24
06
07
08
09
10
11
Penataan RTH
Pemeliharaan RTH
Tertanamnya pohon pelindung
Terpupuknya tanamantanaman pelindung
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
-
7.500.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
Pengembangan taman rekreasi
Terdapatnya beberapa taman yang dikembangkan
-
50.000.000
60.000.000
70.000.000
-
75.000.000
Pengawasan dan pengendalian RTH
Terlaksananya pengawasan dan pengendalian RTH
-
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
Peningkatan peran serta masyarakat dan pengelolaan RTH
Terbentuknya kelompok masyarakat mengelola RTH
-
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.500.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tersedianya laporan pengelolaan RTH
-
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.000.000
3.500.000
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
139
Belanja Langsung
2.048.107.000
3.053.415.000
2.766.800.000
2.778.275.000 2.872.521.711 3.090.550.000
Belanja Tidak Langsung
2.191.849.000
2.411.033.900
2.652.137.290
2.917.351.019 3.209.086.121 3.529.994.733
Pagu Indikatif / Tahun
4.239.956.000
5.464.448.900
5.418.937.290
5.695.626.019 6.081.607.832 6.620.544.733
Pagu Indikatif 2012 - 2016
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
26.900.576.041
140
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 - 2016 telah menetapkan Prioritas Pembangunan yang ingin dicapai pada tahun 2012 - 2016 sebagai penjabaran visi, misi, strategi, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016. Adapun pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui Indikator seperti yang tertera dalam Tabel 6.1.
a. Tujuan 1 :
Terwujudnya pengertian, pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya Kelestarian Lingkungan .
Sasaran
:
Meningkatkan pemahaman, pengertian dan kesadaran masyarakat terhadap Kelestarian Lingkungan.
Indikator Kinerjanya : a)
Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Persampahan sebanyak 26 kali
b)
Diperolehnya Apresiasi Adipura 5 kali
c)
Tersosialisasikan Pengelolaan dan Limbah B3 kepada 570 orang
d)
Terlaksananya sosialisasi pengelolaan lingkungan pertambangan sebanyak 17 kali
e)
Partisipasi aktif masyarakat pada peringatan hari lingkungan
f)
Penanaman sebanyak 15.300 mangrove
g)
Tersedianya 150 lembar (5 paket) spanduk dan 18 baleho (5 paket) tentang pencegahan kerusakan lahan dan hutan
h)
Terlaksananya pengawasan konservasi SDA sebanyak 40 kali
i)
Tersedianya 90 buah papan informasi dan 26 buah sumur resapan
j)
Tersedianya 276 buah kepyok dan 1000 kotak masker
k)
Terlaksananya penyuluhan perlindungan konservasi SDA pada 450 orang
l)
Terpilihnya 10 orang duta lingkungan
m) Terlaksananya penyuluhan Adiwiyata kepada 250 orang guru n)
Terlatihnya 250 orang kader lingkungan
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
106
o)
Terseleksinya jenis dan pengelola vegetasi 5 kali
p)
Terlaksananya sosialisasi pada 1.800 orang pencegahan kebakaran hutan
q)
Tertanamnya 3.000 pohon pelindung
r)
Terpeliharanya tanaman 8 kali
s)
Terdapatnya 6 kawasan taman yang dikembangkan
t)
Terlaksananya 4 kali pengawasan dan pengendalian RTH
u)
Terbentuknya 8 kelompok masyarakat mengelola RTH
b. Tujuan II
:
Tersedianya sarana pencegahan dan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai baku mutu lingkungan.
Sasaran
:
Berkurangnya kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Indikator Kinerjanya : a)
Terlaksananya pengadaan 315 kotak sampah
b)
Terlaksananya koordinasi langit biru sebanyak 14 kali
c)
Tersedianya 21 data hasil pemantauan
d)
Terlaksananya 24 kali pengawasan kebijakan
e)
Terlaksananya pengadaan 10 paket pendukung laboratorium
f)
Terlaksananya koordinasi 17 kali untuk penanganan sungai
g)
Terlaksananya koordinasi 12 kali produksi ramah lingkungan
h)
Terlaksananya 15 kali penyusunan Amdal
i)
Terlaksananya 12 kali pengujian sumber air
j)
Terlaksananya 8 kali koordinasi
k)
Terlaksananya pengujian emisi sebanyak 14 kali
l)
Terlaksananya pengujian emisi sebanyak 16 kali
m) Terlaksananya pengujian kadar limbah sebanyak10 kali n)
Terlaksananya 8 paket pengadaan alat pemadam kebakaran
o)
Terlaksananya koordinasi pengendalian kebakaran sebanyak 27 kali
c. Tujuan III
:
Tersedianya sumber daya manusia yang mampu dan terampil dalam mengelola sumber daya alam.
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
107
Sasaran
:
Meningkatnya sumber daya manusia terutama aparatur pemerintah melalui kursus / pendidikan.
Indikator Kinerjanya : a)
Terdidik sebanyak 30 PNS.
d. Tujuan IV
:
Tersedianya data dan informasi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
Sasaran
:
Tersusunnya data dan informasi status lingkungan hidup daerah yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
Indikator Kinerjanya : a)
Tersedianya 8 Laporan dari pengelolaan persampahan
b)
Tersusunnya 4 kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
c)
Tersedia 8 laporan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
d)
Tersedianya kajian kerusakan tanah untuk produksi Biomassa
e)
Tersedianya data dan informasi lingkungan sebanyak 5 laporan
f)
Terdatanya informasi lingkungan 4 kali
g)
Tersedianya 8 laporan peningkatan kualitas
h)
Tersedia 8 laporan pengendalian polusi
i)
Terlaksananya 4 kali pemetaan
j)
Tersedia 8 laporan pengendalian kebakaran
k)
Tersedianya 3 Program RTH
l)
Tersedia 8 laporan RTH
e. Tujuan V Sasaran
:
Terpadunya dan saling menunjang kegiatan antar sektor.
:
Terciptanya efesiensi dan efektivitas serta terhindarnya tumpang tindih kegiatan lintas sektoral.
Indikator Kinerjanya : a)
Terlaksananya pengujian sebanyak 30 kali
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
108
b)
Terlaksananya pengawasan Proper sebanyak 65 perusahaan
c)
Terlaksananya koordinasi 18 kali perlindungan konservasi SDA
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
109
Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Indikator Kondisi NO.
Target Capaian Setiap Tahun
Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Tahun 0
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1.
Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Persampahan sebanyak 26 kali
-
-
5
5
7
9
26
2.
Diperolehnya Apresiasi Adipura 5 kali
5
1
1
1
1
1
10
3.
Tersosialisasikan Pengelolaan dan Limbah B3 kepada 570 orang
90
110
110
115
115
120
660
4.
Terlaksananya sosialisasi pengelolaan lingkungan pertambangan sebanyak 17 kali
-
-
3
4
5
5
17
5.
Partisipasi aktif masyarakat pada peringatan hari lingkungan
3
1
1
1
1
1
8
6.
Penanaman sebanyak 15.300 mangrove
-
3.000
3.000
3.000
3.100
3.200
15.300
7.
Tersedianya 150 lembar(5 paket) spanduk dan 18 baleho(5 paket) tentang pencegahan Kerusakan lahan dan hutan
10
2
2
2
2
2
20
8.
Terlaksananya pengawasan konservasi SDA sebanyak 40 kali
-
-
7
9
10
14
40
9.
Tersedianya 90 buah papan informasi dan 26 sumur resapan
6
2
2
2
2
2
16
2
2
2
2
2
10
10.
Tersedianya 276 buah kepyok dan 1000 kotak masker
11.
Terlaksananya penyuluhan perlindungan konservasi SDA pada 450 orang
-
-
75
100
125
150
450
12.
Terpilihnya 10 orang duta lingkungan
6
2
2
2
2
2
16
13.
Terlaksananya penyuluhan Adiwiyata kepada 250 orang guru
176
50
50
50
50
50
426
14.
Terlatihnya 250 orang kader lingkungan
173
50
50
50
50
50
423
15.
Terseleksinya jenis dan pengelola vegetasi 5 kali
3
1
1
1
1
1
8
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
110
16.
Terlaksananya sosialisasi pada 1.800 orang pencegahan kebakaran hutan
900
360
360
360
360
360
2.700
17.
Tertanamnya 3.000 pohon pelindung
2.100
600
600
600
600
600
5.100
18.
Terpeliharanya tanaman 8 kali
-
-
2
2
2
2
8
19.
Terdapatnya 6 kawasan taman yang dikembangkan
-
-
2
2
2
-
6
20.
Terlaksananya 4 kali pengawasan dan pengedalian RTH
-
-
1
1
1
1
4
21.
Terbentuknya 8 kelompok masyarakat mengelola RTH
-
-
2
2
2
2
8
22.
Terlaksananya pengadaan 315 kotak sampah
-
110
48
50
52
55
315
23.
Terlaksananya koordinasi langit biru sebanyak 14 kali
-
-
3
3
4
4
14
24.
Tersedianya 21 data hasil pemantauan
-
-
3
4
5
9
21
25.
Terlaksananya 24 kali pengawasan kebijakan
21
3
4
5
6
6
45
26.
Terlaksananya pengadaan 10 paket pendukung laboratorium
-
2
2
2
2
2
10
27.
Terlaksananya koordinasi 17 kali untuk penanganan sungai
-
-
3
4
5
5
17
28.
Terlaksananya koordinasi 12 kali produksi ramah lingkungan
-
-
3
3
3
3
12
29.
Terlaksananya 15 kali penyusunan Amdal
9
3
3
3
3
3
24
30.
Terlaksananya 12 kali pengujian sumber air
-
-
3
3
3
3
12
31.
Terlaksananya 8 kali koordinasi
-
-
2
2
2
2
8
32.
Terlaksananya pengujian emisi sebanyak 14 kali
-
-
3
3
4
4
14
33.
Terlaksananya pengujian emisi sebanyak 16 kali
-
2
3
3
4
4
16
34.
Terlaksananya pengujian kadar limbah sebanyak10 kali
-
2
2
2
2
2
10
35.
Terlaksananya 8 paket pengadaan alat pemadam kebakaran
-
-
2
2
2
2
8
36.
Terlaksananya koordinasi pengendalian
-
2
5
6
7
7
27
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
111
kebakaran sebanyak 27 kali 37.
Terdidik sebanyak 30 PNS
-
6
6
6
6
6
30
38.
Tersedianya 8 Laporan dari pengelolaan persampahan
-
-
2
2
2
2
8
39.
Tersusunnya 4 kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
-
-
1
1
1
1
4
40.
Tersedia 8 laporan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
-
-
2
2
2
2
8
41.
Tersedianya kajian kerusakan tanah untuk produksi Biomassa
-
-
1
-
-
-
1
42.
Tersedianya data dan informasi lingkungan sebanyak 5 laporan
2
1
1
1
1
1
7
43.
Terdatanya informasi lingkungan 4 kali
-
-
1
1
1
1
4
44.
Tersedianya 8 laporan peningkatan kualitas
-
-
2
2
2
2
8
45.
Tersedia 8 laporan pengendalian polusi
6
-
2
2
2
2
14
46.
Terlaksananya 4 kali pemetaan
-
-
1
1
1
1
4
47.
Tersedia 8 laporan pengendalian kebakaran
-
-
2
2
2
2
8
48.
Tersedianya 3 program RTH
-
-
3
-
-
-
3
49.
Tersedia 8 laporan RTH
-
-
2
2
2
2
8
50.
Terlaksananya pengujian sebanyak 30 kali
11
6
6
6
6
6
41
51.
Terlaksananya pengawasan Proper sebanyak 65 perusahaan
3
-
10
15
20
20
68
52.
Terlaksananya koordinasi 18 kali
-
-
3
4
5
6
18
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
112
BAB VII PENUTUP Bahwa Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan 2012 - 2016 disusun dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam bentuk visi dan misi lembaga. Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 - 2016 telah menetapkan indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai, yang meliputi Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan. Indikator-indikator tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya pembangunan bidang lingkungan hidup. Dengan demikian perencanaan strategis ini nantinya tidak lagi hanya sekedar menjadi dokumen administratif atau bahkan dokumen politis semata-mata, tetapi secara substansial merupakan pencerminan tuntutan reformasi di bidang pembangunan khususnya lingkungan hidup yang memang dibutuhkan masyarakat dengan mendasari diri pada visi dan misi yang ingin dicapai. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 - 2016 dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat serta keberhasilan dalam mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat Kotawaringin Barat.
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
113
KESIMPULAN Bahwa Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 - 2016 disusun untuk memberi arah dan target pencapaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ada dengan dukungan Sumber Daya Pembiayaan, Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang memadai. Dari uraian Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kewenangan, tugas pokok dan fungsi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik melalui pemberdayaan struktur organisasi dan tata kerja serta sumber daya yang ada. 2. Optimalisasi fungsi koordinasi Badan Lingkungan Hidup terhadap kegiatan/usaha pembangunan antar sektor maupun wilayah sebaiknya melalui forum pertemuan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup daerah. 3. Perlu dukungan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penguatan kelembagaan lingkungan hidup agar tugas dan fungsi dapat berjalan efektif dan efisien antara lain melalui peningkatan sarana, prasarana lembaga Lingkungan Hidup dan anggaran yang memadai. 4. Perlu peningkatan kesadaran dan kemampuan partisipasi masyarakat dalam rangka upaya mewujudkan dan mempertahankan kondisi lingkungan yang baik dan lestari guna memberi kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan terhadap perkembangan pembangunan dan kegiatan masyarakat. 5. Setiap kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap pengrusakan dan pencemaran lingkungan perlu difasilitasi dan didorong supaya memiliki ijin lingkungan. 6. Perlu upaya pentaatan hukum lingkungan terhadap ancaman pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup. 7. Perlu pengembangan hubungan kemitraan dengan para pihak atau kelompok peduli lingkungan menjadi bagian dari keterpaduan pembangunan dan pengelolaan lingkungan daerah.
Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat
MOLTA DENA, SE., MA. Pembina Utama Muda NIP. 19610727 198903 1 011 Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
114
Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016
115