BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa kepala daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan oleh kepala daerah sesuai dengan dokumen perencanaan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk bahan penyusunaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bandung Tahun Anggaran 2012, diperlukan Laporan Tahunan SKPD yang merupakan visualisasi dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan tahun anggaran 2012 dan merupakan suatu kewajiban masing-masing SKPD untuk menyusun laporan tersebut dan Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) merupakan salah satu lembaga teknis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Dengan telah berakhirnya anggaran tahun 2012, BPBD mencoba menyusun Laporan Tahunan untuk tahun periode 2012. Dimana laporan ini akan digunakan untuk menyusun LKPJ Bandung Tahun Anggaran 2013.

1.2. Dasar Hukum 1.

2.

3. 4.

5.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

LAPORAN TAHUNAN BPBD 2012

1

6.

7.

8.

9.

10. 11.

12.

13. 14.

15. 16. 17. 18.

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005 – 2025; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 – 2013; Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 4 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 19 tahun 2011 tentang Perubahan APBD Kabupaten Bandung Tahun 2011;

21

Peraturan Bupati No 28 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD 2011

22.

Peraturan Bupati No 65 Tahun 2011 tentang Perubahan Penjabaran APBD 2011

23.

Peraturan Bupati No 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Peraturan Bupati No 26 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2011

24.

1.3.Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung. Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Terletak di komplek Pemda Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM.17 Soreang Kabupaten Bandung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Unsur Pengarah yang mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala BPBD dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggapan darurat dan pasca bencana. Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi : 3

a. Perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah. b. Pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Unsur Pelaksana, yaitu : a. Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana. b. Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. c. Dalam melaksanakan fungsi :

tugas pokok,

Kepala Pelaksana menyelenggarakan

1. Penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana. 2. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana. 3. Penetapan rumusan kebijakan pengomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana. 4. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 5. Penetapan rumusan kebijakan penanggulangan bencana.

evaluasi

dan

pelaksanaan

tugas

6. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 7. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang penanggulangan bencana.

A. Sekretariat Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Unsur Pelaksana, yaitu : 1. Sekretariat Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris

dibantu oleh

2. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris menyelenggarakan fungsi : a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan. b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu. c. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan. d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.

kelembagaan

dan

e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan Badan. f.

Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan.

g. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan. h. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan. i.

Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

j.

Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

k. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. l.

Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

a) Sekretaris, membawahkan : i.

Sub Bagian Program 1.

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

5

2.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan progran Badan.

3.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan. b. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan. c. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Badan. d. Pelaksanaan Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas. e. Pelaksanaan penyusunan penanggulangan bencana.

dan

pengembangan

pola

kerjasama

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. g. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

ii.

Sub Bagian Umum

1. Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. 2. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi : a.

Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan.

b.

Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.

c.

Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.

d.

Pelaksanaan Pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepala sub unit kerja di lingkungan Badan.

e.

Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas.

f.

Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas.

g. Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat. h. Pelaksanaan kepengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor. i.

Pelaksanaan pngelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan.

j.

Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data dokumentasi kepegawaian Badan.

k. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai di lingkungan Badan. l.

Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai di lingkungan Badan.

m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. n. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. o. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

iii.

Sub Bagian Keuangan

1. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. 2. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan. b. Pelaksanaan pengumpul, belanja dan pembiayaan Badan. c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas. d. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja. e. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawnegeri sipil. f. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan

7

g. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan. h. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan. i.

Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para kepala Bidang di lingkungan Badan.

j.

Pelaksanaan keuangan.

penyusunan

rencana

penyediaan

tugas

pengelolaan

k. Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan. l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. m. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. n. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. B. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 1. Bidang Pencegahan dan Bidang.

Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala

2. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi : 1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penaggulangan bencana. 2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. 3) perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

4) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. 5) Penetapan rumusan kebijakan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

panduan

pengetahuan

dan

6) Penetapan rumusan kebijakan sistem peringatan bencana dan rencana untuk kead aan darurat bencana. 7) Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumber daya dan pelatihan personil. 8) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

tugas

9) Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 10) Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

i Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan : a. Seksi Pencegahan Bencana 1) Seksi Pencegahan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. 2) Kepala Seksi Pencegahan Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan pencegahan bencana. 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Seksi Pencegahan Bencana menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana. b. Pelaksanaan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap resiko bencana. c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan dan panduan penanganan pencegahan bencana. d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan rencana dan program untuk keadaan darurat bencana. e. Pelaksanaan dan penyusunan bimbingan dan pembinaan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana.

9

f. Penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana. g. Penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana. h. Penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan dan mitigasi pada prabencana. i. Pelaksanaan pengawasanevaluasi terhadap penyelenggaraan sistem pengendali bencana

perencanaan

j. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bencana. k. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas. l. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. m. Pelaksanaan koordinasi penanganan pencegahan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

b. Seksi Kesiapsiagaan Bencana (1). Seksi Kesiapsiagaan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (2). Kepala Seksi Kesiapsiagaan Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan Kesiapsiagaan Bencana (3). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Seksi Kesiapsiagaan Bencana menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan kesiapsiagaan pada prabencana. b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan mekanisme sistem pencegahan dini kebencanaan. c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil. d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan kem memobilisasi sumber daya. e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap kesiapsiagaan pada prabencana. f. Penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan gladi/simulasi sistem dan mekanisme kesiapsiagaan pada prabencana .

g. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas. h. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. i. Pelaksanaan koordinasi penanganan pencegahan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. C. Bidang Kedaruratan dan Logistik (1). Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. (2). Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi penanganan kedaruratan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi : a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang. b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan kedaruratan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang. c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan kedaruratan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang. d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan kedaruratan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang. e. Penetapan rumusan kebijakan tanggap darurat dan panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. f.

Penetapan rumusan kebijakan sistem peringatan belogistik yang meliputi penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan untuk pengungsian, darat dan air pencarian, penyelamatan dan pengungsian korban serta harta benda, penyiapan air bersih, percepatan akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando serta penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi.

g. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

11

h. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang logistik penanggulangn bencana. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan : a. Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana (1).Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. (2). Kepala Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan tanggap darurat penanganan penanggulangan bencana. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana operasional dan program tanggap darurat dan penanganan pengungsian penanggulangn bencana. b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan dapur umum. c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian penampungan sementara atau tenda-tenda keluarga.

tenda-tenda

d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan evakuasi para korban ke tempat yang aman. e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian posko komando di lokasi bencana. f. Penyusunan dan bahan rumusan kebijakan penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi. g. Pelaksanaan penanganan bencana alam tingkat lokal. h. Penyusunan bahan rumusan kebijakan prosedur tetap penanganan bencana. i. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas. j. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. k. Pelaksanaan koordinasi tanggap darurat penanggulangn bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

b. Seksi Logistik Penanggulangan Bencana 1)

Seksi Logistik Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

2)

Kepala Seksi Logistik Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan dukungan logistik penanggulangn bencana.

3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Seksi Logistik Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan dukungan logistik penanggulangn bencana. b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang. c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyiapan logistik. d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelaksanaan dapur umum dan pendirian tenda-tenda. e. Penyusunan bantuan rehabilitasi sosial kepada korban bencana. f. Pelaksanaan bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga sosial yang memerlukan penanganan sosial penanggulangan bencana. g. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas. h. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. i. Pelaksanaan koordinasi pelayanan logistik penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

D. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. 2) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini 4) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi : a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

13

b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. e. Penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik. f. Penetapan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. g. Penetapan rumusan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. h. Penetapan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban. i. Penetapan rumusan kebijakan peningkatan peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. j. Penetapan bencana.

rumusan

kebijakan

penguatan

komunitas

yang

terkena

k. Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah. l. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. m. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana.

Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, membawahkan : a.

Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana (1). Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. (2). Kepala Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan tanggap darurat penanganan rehabilitasi pasca bencana. (3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana operasional dan penanganan rehabilitasi pasca bencana.

program

kerja

kegiatan

b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik. c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan percepatan akselerasi bantua darurat berupa sandang, lauk-pauk, famili kit, kid ware serta beras dan obat-obatan serta makanan tambahan. e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana. f. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas. g. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. h. Pelaksanaan koordinasi tanggap darurat penanggulangn bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

b. Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana (1). Seksi Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (2). Kepala Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana. (3). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rekonstruksi pasca bencana. b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya. c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penegakan aspek hukum dan ketertiban pasca bencana. d. Penyusunan bantuan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana. e. Penyusunan bantuan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah.

15

f. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas. g. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. h. Pelaksanaan koordinasi rekonstruksi penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Satuan Tugas (1). Satuan Tugas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan kaji cepat bencana dan dampak bencana. (2). Satuan Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan kaji cepat bencana dan dampak bencana terhadap penilaian kebutuhan dan penilaian kebutuhan dan penilaian kerusakan/ kerugian. b. Pelaksanaan pemberian dukungan dan pendampingan terhadap Kepala Pelaksana BPBD dalam penanganan tanggap darurat bencana. c. Pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap jumlah korban dan kerusakan sarana dan prasarana. d. Pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap gangguan terhadap fungsi pelayanan umum, pe terhadap meintahan dan kemampuan sumber daya. e. Pelaksanaan pemberian saran terhadap upaya penanganan bencana. f.

Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.

g. Pelaksanaan tugas kedinasan fungsinya.

lain

sesuai dengan bidang tugas dan

h. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dengan sektor dan instansi terkait dalam penanganan darurat bencana. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung terdiri dari : a. Kepala Badan b. Sekretariat, membawahkan a.Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian b.Sub. Bagian Keuangan c.Sub. Bagian Penyusunan Program c. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan a.Seksi Logistik Penanggulangan Bencana b.Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan a.Seksi Pencegahan Bencana B.Seksi Kesiapsiagaan Bencana e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan a.Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana b.Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana

17

1.4.1. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan Adapun sumber daya manusia yang ada pada BPBD Kabupaten Bandung dalam melaksanakan roda organisasi sebagai berikut :

No 1 2 3 4

No 1 2 3 4 5 6 7

Tabel 1.1 Keberadaan Personil berdasarkan Golongan Tingkat Golongan Jumlah Golongan IV 4 Orang Golongan III 13 Orang Golongan II 13 Orang Golongan I Jumlah 30 Orang Tabel 1.2 Keberadaan Personil berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat Golongan Jumlah S2 4 Orang S1 16 Orang D4 D3 1 Orang SLTA 9 Orang SLTP - Orang SD - Orang Jumlah 30 Orang

Tabel 1.3 Keberadaan Personil berdasarkan Pendidikan Struktural No Tingkat Golongan Jumlah 1 Adum/DiklatpimIV/Spada 6 Orang 2 Adumla/Spala - Orang 3 Spama/Diklatpim III/Spadya 2 Orang 4 Diklatpim II/Spamen 1 Orang Jumlah 9 Orang Tabel 1.4 Keberadaan Personil Non PNS No

Tingkat Pendidikan

1

TKK ( SLTA)

2

Pekerja Harian Lepas (PHL)

Jumlah -

- S1

3 Orang

- D3

1 Orang

- SLTA/STM

5 Orang

- SLTP

2 Orang

- SD

Jumlah

11 Orang

19

Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung per Desember 2012, Pegawai organik berjumlah 30 orang. Pegawai organik mayoritas sarjana. Sumber Daya Manusia, Penanggulangan Bencana yang meliputi kegiatan penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggapan darurat dan pasca bencana, evaluasi dan pelaporan memerlukan sumber daya manusia yang tinggi. (data komposisi pegawai BPBD tahun 2012 terlampir). Tabel 1.5 Asset (Sarana dan Prasarana) NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

KODE No. BARANG

JENIS/ NAMA BARANG

02.03.01.01.02 02.03.01.01.02 02.03.01.01.02 02.03.01.01.02 02.06.01.01.02 02.06.04.07.06 02.06.04.07.06 02.06.01.04.14 02.06.01.04.04 02.06.02.06.03 02.06.02.04.01 02.06.02.03.01 02.06.02.03.03 02.06.03.02.01 02.06.03.02.02 02.06.03.05.03 02.06.03.05.04 02.06.02.06.18 02.07.01.01.03 02.06.03.02.05 02.06.02.06.08 02.06.04.01.06 02.06.02.01.27 02.06.02.01.27 02.06.02.01.07 02.06.01.04.03 02.06.02.01.02 02.06.02.01.37 02.06.02.01.13 02.06.04.02.11 02.06.02.06.23 02.06.02.06.23

Kendaraan Roda Empat Kendaraan Roda Empat Kendaraan Roda Empat Kendaraan Roda Empat Mesin Tik Manual Standar Lemari Arsip P.Kaca Lemari Arsip P.Ayun Lemari Arsip Pintu Setengah Filling Kabinet/Metal Televisi Kulkas Vacuum Cleaner Mesin Babat Rumput Komputer PC Laptop Printer Scanner UPS/Stabilizer Infocus/Proyektor+Attachment Layar Infocus Sound System Meja Kerja Setengah Biro Kursi Kerja Kursi Rapat / chitoes Zice Rak Buku Rak TV Meja Komputer Meja Telpon Meja Tamu Camera Digital Camera Digital

KEADAAN BARANG ASET BAIK

KURANG BAIK

RUSAK

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

JM L 1 1 1 1 1 4 5 1 9 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 8 10 30 5 7 2 4 1 1 1 1

33 34 35 36 37 38 39 40 41

02.06.02.06.50 02.04.03.01.71 02.06.02.06.39 02.06.02.06.50 02.04.01.06.01 02.04.01.06.01 02.03.01.01.02 02.03.01.01.02 02.03.01.05.01

42

03.11.01.01.04

Recorder (Alat Perekam) Global Positioning System Dispenser Magic com Gergaji Mesin Besar Gergaji Mesin Sedang Kendaraan Roda Empat Kendaraan Roda Empat Kendaraan Roda Dua Pemeliharaan Peleburan Gedung,Halaman Parkir

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 2 3 1 1 1 1 1 3

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern, diantaranya adalah sebagai berikut : a. Sumber dana yang diukur dalam laporan tahunan 2012 ini dari APBD Kabupaten Bandung didukung dengan kebijakan-kebijakan atau kegiatan penanggulangan bencana yang tidak terlepas dari adanya dukungan biaya untuk proses mewujudkan ketangguhan masyarakat Kabupaten Bandung dalam menghadapi Bencana secara terpadu dan berkelanjutan dengan berbasis pada penguatan kelembagaan, budaya dan kearifan lokal yang dilaksanakan oleh stakeholder, masyarakat dan aparat pemerintah. b. Sarana dan Prasarana yang tersedia cukup dapat menunjang tercapainya Program pelayanan administrasi perkantoran melalui kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, jasa kebersihan kantor, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, makanan dan minuman, Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah. 1.5.MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan Tujuan disusunnya Laporan Tahunan ini dibuat sebagai : 1. Laporan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran. 2. Bahan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bandung. 3. Bahan Evaluasi Kinerja BPBD dalan perencanaan kegiatan tahun yang akan datang. 1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN BAB I

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Menjelaskan uraian tentang dasar laporan tahunan dibuat

21

1.2

Dasar Hukum

1.3

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tahunan, baik yang berskala nasional, regional maupun lokal (peraturan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan Laporan Tahunan). Gambaran Umum Menjelaskan uraian ringkas tentang tugas pokok dan fungsi BPBD

1.4

Maksud dan Tujuan Menjelaskan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Laporan Tahunan bagi BPBD

1.5

Sistematika Penyusunan Mengemukakan struktur penyusunan dokumen Laporan Tahunan terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

PROGRAM KERJA 2.1

Visi dan Misi

2.2

Tujuan dan sasaran

2.3

Program dan kegiatan

ANGGARAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA 3.1

Pendapatan

3.2

Belanja

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA 4.1

Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung

4.2

Sumber Dana di Luar APBD Kabupaten Bandung

KESIMPULAN DAN SARAN 5.1

Kesimpulan

5.2

Saran

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II PROGRAM KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANDUNG 2.1 VISI DAN MISI Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Sebagai unsur yang bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menetapkan visinya harus mengacu kepada visi Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung dengan tetap memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya.

Dalam melaksanakan kegiatannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengacu pada Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 2010 – 2015 dan disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi : kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Memperhatikan Visi Kabupaten tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan perencana pada masa yang akan datang, maka Visi BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 adalah :

”Terwujudnya Kabupaten Bandung Siaga dan Sabilulungan dalam menghadapi bencana”. Dalam mewujudkan visi tersebut, serta mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan Misi BPBD Kabupaten Bandung yang di dalamnya mengandung tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapai. Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi tersebut juga mengambarkan tugas pokok dan fungsi BPBD BPBD sebagai salah satu lembaga teknis daerah dari Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam menetapkan visinya, harus mengacu kepada Visi Kabupaten Bandung dengan serta memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya

Saing, melalui Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, berlandaskan Religius, Kultural dan berwawasan Lingkungan”.

Memperhatikan Visi Kabupaten tersebut, maka Visi BPBD Kabupaten Bandung yang tertuang dalam Renstra BPBD Tahun 2010 - 2015 adalah

”Terwujudnya Kabupaten Bandung Siaga dan Sabilulungan dalam menghadapi

23

bencana”. Penjabaran makna dari Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut : 1.

Terwujudnya adalah Rencana kegiatan yang menjadi kenyataan.

2.

Siaga dan Sabilulungan dalam Menghadapi Bencana adalah mekanisme untuk mendekatkan pelayanan dasar kesiapan menghadapi bencana dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat khususnya di Kabupaten Bandung.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensinya penanggulangan bencana yang profesional maka rumusan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut : 1.

Mempercepat jangkauan pelaksanaan penanggulangan bencana.

2.

Mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

3.

Meningkatkan profesionalitas penanggulangan bencana.

4.

Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana.

5.

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan saat tidak terjadi bencana maupun saat bencana, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD serta berpedoman kepada RPJM Daerah.

aparatur

dan

masyarakat

terlatih

dalam

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi dan Misi BPBD Kabupaten Bandung dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 Visi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 “Mewujudkan Kabupaten Bandung yang maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan Berlandaskan Religius Kultural dan Berwawasan Lingkungan” Misi 1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi. 2. Meningkatkan Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan), memantapkan Kesalehan Sosial berlandaskan Iman dan Taqwa. 3. Memantapkan pemulihan Keseimbangan Lingkungan Pembangunan Berkelanjutan. 4. Menggali, menumbuhkembangkan dan melestarikan budaya sunda serta kearifan lokal lainnya. 5. Memantapkan Pembangunan Perdesaan. 6. Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas Infrastruktur serta Keterpaduan pemanfaatan Tata Ruang Wilayah. 7. Meningkatkan partisipasi sektor swasta, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah.

Visi BPBD Kabupaten Bandung tahun 2010 – 2015

”Terwujudnya Kabupaten Bandung Siaga dan Sabilulungan dalam menghadapi bencana”

Misi 1.

Mempercepat pelaksanaan bencana.

jangkauan penanggulangan

2.

Mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

3.

Meningkatkan profesionalitas aparatur dan masyarakat terlatih dalam penanggulangan bencana.

4.

Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana.

5.

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan saat tidak terjadi bencana maupun saat bencana, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD serta berpedoman kepada RPJM Daerah.

2.2. Tujuan dan Sasaran Tujuan Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat Tujuan Misi yang harus dicapai, yaitu :

a. Merumuskan dan melaksanakan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. b. Merumuskan koordinasi/kerjasama dan kemitraan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. 25

Sasaran Adapun sasaran dari tujuan misi yang akan dilaksanakan, yaitu : a. Tersedianya peta, data dan informasi rawan bencana di 267 desa, 9 kelurahan dalam rangka peningkatan pengurangan bencana di Kabupaten Bandung. b. Meningkatkan pembinaan tehnik terhadap masyarakat dalam rangka peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengantisipasi bencana di setiap wilayah masing-masing. c.

Terwujudnya koordinasi di bidang tanggap darurat, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat penanggulangan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana dengan unit kerja/ instansi/lembaga lain. Tujuan BPBD Kabupaten Bandung merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi dari BPBD kabupaten Bandung. Untuk mewujudkan misi BPBD Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih.

2.3. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada tahun 2012 meliputi 4 (Empat) Program Belanja Langsung SKPD dan 4 (Empat) Program untuk Belanja langsung kegiatan. Program tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD A. Program Kesekretariatan yang terdiri dari : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran antara lain : 1) Kegiatan Belanja Jasa Kantor 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3) Kegiatan Penyediaan jasa Kebersihan Kantor 4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor. 7) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9) Kegiatan penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 11) Kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12) Kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas 2) Pengadaan Mebeulair 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor. 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. 3.

Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur  Kegiatan Pengadaan Pakaian Olah Raga 4. Kegiatan Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan  Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun. B. Program dan Kegiatan bidang yang terdiri dari 1. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 1) Kegiatan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 2) Kegiatan Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara 2. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

- Kegiatan koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam sosial. 3. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana alam - Kegiatan Pemetaan kawasan rawan bencana 4. Program penataan peraturan perundang-undangan - Kegiatan Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah.

27

BAB III ANGGARAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA 3.1. PENDAPATAN

Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung bukan merupakan SKPD penghasil pendapatan. 3.2. BELANJA Anggaran BPBD pada tahun 2012 sebelum perubahan anggaran adalah, sebesar Rp.4.317.187.900,- (Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan setelah perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 5.038.711.150,- (Lima Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah), terealisasi sebesar Rp.4.975.283.860,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah). Pencapaian 98.74%, dengan belanja tidak langsung sebesar Rp.1.705.492.349,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp.3.269.791.511.- (Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah) yang dijabarkan melalui 8 Program dan 23 Kegiatan yaitu sebagai berikut : Tabel 3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Badang Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Tahun 2012

No. 1

Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Alokasi Biaya (Rp) Anggaran

I

2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,616,028,000 SEBELUM PERUBAHAN

Realisasi

%

4

5 -

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,737,551,250 1,705,492,349 SETELAH PERUBAHAN A

BELANJA PEGAWAI 1 Gaji dan Tunjangan 2 Tambahan Penghasilan PNS

II

1,737,551,250 1,273,455,000

98,5

1 98,15 ,705,492,349 1 ,255,229,849 98,57

464,096,250

450,262,500

BELANJA LANGSUNG SEBELUM PERUBAHAN 2,701,159,000

-

99,52

BELANJA LANGSUNG SETELAH 3,301,159,900 3,269,791,511 99,05 PERUBAHAN A

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

631,041,761 99.94 637,771,900 1,800,000

1,800,000

100

1 Pelayanan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 Penyediaan alat tulis kantor

15,665,000

11,096,111

70,83

31,514,600 50,000,000

31,339,600 49,368,150

99.44 98,74

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

31,321,000

31,182,600

99,56

5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

9,992,300

9,992,300

100

136,330,000

99.01

6,250,000

6,250,000

100

13,680,000

13,680,000

100

74,675,000

74,675,000

100

206,685,000 58,500,000

206,653,000 58,500,000

7 Penyediaan peralatan rumah tangga 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9 Penyediaan makanan dan minuman 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar derah 11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah B Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 Pengadaan kendaraan Operasional 2 Pengadaan meubelair

Dinas/

3 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 4 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas HariHari Tertentu

137,689,000

99,98 100

830,853,000

814,090,000 97.98

449,000,000

437,260,000 97,39

98,388,000

97,145,000

98,74

93,800,000

93,800,000

100

189,665,000

185,885,000

98,01

14,875,000

14,822,500 99,65

14,875,000

14,822,500 99,65

29

D

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun

BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM A Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 1 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam 2 Pengadaan Logistik dan Obatobatan bagi Penduduk di Tempat Pengungsian B Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 1 Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana

100 17,660,000

17,660,000

17,660,000

17,660,000

100

III

825,000,000

823,471,000 99,81

524,549,800

99,91

525,000,000 300,000,000

298,921,200

99,64

475,000,000

475,000,000

100

475,000,000

475,000,000

100

Program Perencanaan 135,000,000 135,000,000 Pembagunan Daerah Rawan Bencana 2 Pemetaan Kawasan Rawan 135,000,000 135,000,000 Bencana D Program Penataan Peraturan 365,000,000 358,706,250 Perundang-Undangan 1 Kajian Peraturan Perundang365,000,000 358,706,250 Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dari Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah. Jumlah Total Sebelum 4,317,187,900 Perubahan 5,038,711,150 4,975,283,860 Jumlah Total Setelah Perubahan

100

C

100 98,28 98,28

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

Pada tahun anggaran 2012 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BDBD) Kabupaten Bandung, mendapat alokasi anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.4.317.187.900,- dan setelah perubahan anggaran adalah sebesar Rp.5.038.711.150,- , terealisasi sebesar Rp.4.975.283.860,- yang terdiri dari : 1. Belanja Tidak Langsung, sebelum perubahan anggaran sebesar Rp. 1,616,028,000,- dan setelah perubahan anggaran sebesar Rp.1.737.551.250,terealisasi Rp.1,705,492,349 atau 98,15%. 2. Belanja Langsung, anggaran sebesar :  Sumber Dana dari APBD Kabupaten Bandung DPA BPBD sebelum perubahan sebesar Rp.2,701,159,000,- dan setelah perubahan anggaran sebesar Rp.3,301,159,900,- dan terealisasi sebesar Rp. 3,269,791,511,- atau 99,05%.  Sumber Dana on call tanggap darurat bencana (Belanja Tidak Terduga) dari APBD Kabupaten Bandung : - BTT untuk tanggap darurat bencana kebakaran sebesar Rp. 61,413,000,- BTT untuk tanggap darurat bencana kekeringan sebesar Rp. 117,974,400,- BTT untuk tanggap darurat bencana banjir & longsor sebesar Rp.381,168,500,- Jumlah Total sumber dana on call tanggap darurat bencana dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 560,555,900,4.1. SUMBER DANA APBD KABUPATEN BANDUNG Anggaran BPBD tahun 2012, yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bandungsesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk Belanja Langsung kegiatan SKPD sebesar Rp. 3,301,159,900,- Digunakan untuk 4 (empat) program kesekretariatan dan 4 (empat) program prioritas, yang digunakan untuk kegiatan antara lain : 4.1. Program dan Kegiatan 4.1.1. Kesekretariatan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1,800,000 dan terealisasi sebesar Rp.1,800,000,- atau 100%, dengan langkah-langkah kegiatan diantaranya : a) Pelaksanaan administrasi surat-menyurat (pembuatan, penerimaan dan pendistribusian). b) Pengiriman surat-menyurat.

31

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel 4.7 Indikator

Tolak Ukur

Masukan

Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Terpeliharanya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dengan tersedianya jasa surat menyurat Meningkatnya produktivitas kerja melalui penyediaan jasa surat menyurat

Keluaran

Hasil

Kinerja Target Rp.1,800,000

Realisasi Rp.1,800,000

750 nomor surat

764 buah surat

12 Bulan

12 Bulan

b. Pelayanan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15,665,000,- dan terealisasi sebesar Rp.11,096,111,- atau 70,83%, kegiatan yang dilaksanakan yaitu : a) Kegiatan penyediaan air minum bagi karyawan-karyawati BPBD b) Penyediaan komunikasi melalui telepon c) Penyediaan komunikasi melalui internet Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapet dilihat pada table berikut : Tabel 4.8 Indikator Masukan Keluaran

Hasil

c.

Tolak Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan  Tersedianya air minum  Terpeliharanya jaringan listrik.  Lancarnya komunikasi lewat internet Meningkatnya produktivitas kerja melalui penyediaan jaringan listrik, air minum dan telekomunikasi.

Kinerja Target Realisasi Rp. 15,665,000 Rp. 11,096,111  900 galon  12 bulan  12 bulan 12 bulan

 740 galon  12 bulan  12 bulan 12 bulan

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 31,514,600,- dan terealisasi sebesar Rp. 31,514,600,- atau 100 %, kegiatan ini melaksanakan penyediaan petugas kebersihan kantor, halaman kantor juga menyediakan peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk satu tahun anggaran.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.9 Indikator Masukan Keluaran Hasil

Tolak Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan  Tersedianya petugas kebersihan  Terpeliharanya kenyamanan  Tersedianya alat dan bahan pembersih Terciptanya kebersihan kantor dan lingkungan

Kinerja Target Realisasi Rp. 31,514,600 Rp. 31,514,600   

2 orang 12 bulan 12 bulan 12 bulan

 2 orang  12 bulan  12 bulan 12 bulan

d. Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.50,000,000,- dan terealisasi sebesar Rp.49,368,150,- atau 98.74 %, .Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada table berikut : Tabel 4.10 Indikator Masukan Keluaran Hasil

Tolak Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersedianya alat tulis kantor Terselenggaranya administrasi perkantoran

Kinerja Target Realisasi Rp. 50,000,000 Rp. 49,368,150 1654 satuan 1634 satuan 100 %

98,74 %

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 31,321,000,- dan terealisasi sebesar Rp.31,182,600,- atau 99.56 %, kegiatan ini ditujukan untuk pengadaan barang cetakan kantor baik berupa amplop dinas, buku administrasi serta blanko yang terkait dengan administrasi perkantoran Secara rinci uraian tersebut, dapat dilihat pada table berikut : Tabel 4.11 Indikator Masukan Keluaran Hasil

Tolak Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan  Tersedianya Bahan cetakan  Penggandaan Terselenggaranya administrasi perkantoran

Kinerja Target Realisasi Rp. 31,321,000 Rp.31,182,600  27 jenis  27 jenis  1 paket  1 paket 100 % 99.56 %

f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 9,992,300,- dan terealisasi sebesar Rp.9,992,300,- atau 100 %, kegiatan ini ditujukan untuk belanja alat listrik dan peralatan penerangan bangunan kantor.

33

Secara rinci uraian tersebut, dapat dilihat pada table berikut : Tabel 4.12 Indikator Masukan Keluaran Hasil

Tolak Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersedianya komponen Peralatan Listrik Terciptanya kenyamanan kantor

Kinerja Target Realisasi Rp. 9,992,300 Rp. 9,992,300 14 jenis 14 jenis 100 %

100 %

g.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 137,689,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 136,330,000,- atau 99,01%, yang digunakan untuk belanja modal pengadaan dengan langkah-langkah sebagai berikut : - Rapat-rapat persiapan - Pembentukan pejabat pengadaan barang - Pembentukan pejabat pemeriksa barang - Penerimaan dokumen pengadaan barang - Proses pelaksanaan pengadaan barang - Proses pemeriksaan dokumen dan penerimaan barang Dari langkah-langkah tersebur di atas, maka hasil yang di capai adalah pelaksanaan pengadaan barang yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui mekanisme pengadaan barang sesuai prosedur, maka diperoleh barang yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Secara rinci uraian tersebut, dapat dilihat pada table berikut : Tabel 4.13 Indikator Masukan

Keluaran

Hasil

Tolak Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor : - Lemari Arsip Pintu Kaca - Lemari Arsip Pintu Ayun - Lemari Arsip Pintu Setengah - Filing Kabinet - Televisi - Kulkas - Vacuum Cleaner - Mesin Babat Rumput - Komputer/ PC - Komputer Note Book - Printer - Scaner - UPS/Stabilizer - Infocus - Layar Infocus - Mesin Tik - Sound System Meningkatnya Efektivitas Kerja

Kinerja Target Realisasi Rp. 137,689,000 Rp.136,330,000 17 jenis 4 buah 5 buah 1 buah 9 buah 1 buah 2 buah 1 buah 1 buah 4 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 buah 1 unit 100 %

4 buah 5 buah 1 buah 9 buah 1 buah 2 buah 1 buah 1 buah 4 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 buah 1 unit 99,01%,

- Permasalahan : Anggaran kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebelum perubahan atau Januari s/d September 2012 adalah sebesar Rp.122,689,000,- dan terealisasi sebesar 114,180,000,-. Anggaran setelah perubahan atau pada bulan Oktober 2012, bertambah sebesar Rp.15,000,000 untuk pengadaan 1 unit sound system, yang diambil dari kelebihan anggaran pada kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional. Jadi anggaran setelah perubahan menjadi Rp.137,689,000,dan terealisasi sebesar Rp.136,330,000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.1,359,000,-. - Penyelesaian masalah Anggaran yang dicairkan dikembalikan dengan sisa anggaran berada pada kas daerah. h.

Penyediaan peralatan rumah tangga Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.6,250,000,- dan terealisasi sebesar Rp.6,250,000,- atau 100 %, kegiatan ini ditujukan untuk belanja modal pengadaan peralatan dapur Secara rinci uraian tersebut, dapat dilihat pada table berikut : Tabel 4.14 Indikator Masukan

Keluaran

Hasil

i.

Tolak Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersedianya Perlengkapan peralatan Rumah tangga : - Tabung Gas - Kompor Gas - Lemari Makan - Dispenser - Rak Piring - Magicom Meningkatkan pelayanan rumah tangga perkantoran

Kinerja Target Rp. 6,250,000

Realisasi Rp. 6,250,000

7 jenis

7 jenis

2 buah 2 buah 1 buah 2 buah 1 buah 1 buah 100%

2 buah 2 buah 1 buah 3 buah 1 buah 1 buah 100%

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 13,680,000,- dan terealisasi sebesar Rp.13,680,000,- atau 100 %, kegiatan ini ditujukan untuk membiayai langganan surat kabar dan majalah, serta membeli buku-buku perundangan-undangan dan buku ilmu pengetahuan lainnya.

35

Secara rinci uraian tersebut, dapat dilihat pada table berikut : Tabel 4.15 Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Tolak Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersedianya Surat Kabar/ majalah dan buku ilmu pengetahuan : Meningkatkan pengetahuan karyawan dan karyawati BPBD

Kinerja Target Rp.13,680,000 5 jenis surat kabar harian selama satu tahun dan buku pengetahuan 100 %

Realisasi Rp.13,680,000

5 jenis surat kabar harian selama satu tahun dan buku pengetahuan 100 %

j. Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 74,675,000,- dan terealisasi sebesar Rp.74,675,000,- atau 100 %, kegiatan ini ditujukan untuk membiayai makan dan minum harian pegawai, rapat, tamu serta makan dan minum kegiatan. Secara rinci uraian tersebut, dapat dilihat pada table berikut : Tabel 4.16 Indikator Masukan

Keluaran

Hasil

Tolak Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersedianya : - Makan dan minum harian piket bencana - Makan dan minum harian pegawai non PNS - Makan dan minum harian rapat - Makan dan minum tamu Meningkatkan kinerja karyawan/ti BPBD dan pelayanan tamu

Kinerja Target Realisasi Rp. 74,675,000 Rp. 74,675,000 1080 HOK

1080 HOK

864 HOK

864 HOK

2040 HOK 897 HOK 100 %

2040 HOK 897 HOK 100 %

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar derah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 206,685,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 206,653,000,- atau 99,98 %, kegiatan ini diperuntukan untuk membiayai perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka rapat koordinasi ke luar daerah, dengan sisa anggaran sebesar Rp.32,000,- dan telah disetor ke kas daerah. Secara rinci uraian tersebut, dapat dilihat pada table berikut : Tabel 4.17 Indikator Masukan Keluaran

Tolak Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Terlaksananya rapat koordinasi : 1. Tingkat regional

Kinerja Target Realisasi Rp. 206,685,000 Rp.206,653,000

Hasil

- Sekretaris Daerah - Eselon II/ Anggota DPRD - Eselon III - Golongan IV - Golongan III - Golongan II Terlaksananya rapat koordinasi/ konsultasi di tingkat Propinsi, regional dan nasional

5 HOK 6 HOK 20 HOK 31 HOK 16 HOK 1 HOK

5 HOK 6 HOK 20 HOK 31 HOK 16 HOK 1 HOK

100 %

99,98 %

l. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.58,500,000,- dan terealisasi sebesar Rp.58,500,000,- atau 100 %, kegiatan ini ditujukan untuk membiayai makan dan minum harian pegawai, rapat, tamu serta makan dan minum kegiatan. Secara rinci uraian tersebut, dapat dilihat pada table berikut : Tabel 4.18 Indikator Masukan

Keluaran

Hasil

Tolak Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersedianya biaya perjalanan dinas ke dalam daerah : - Golongan IV - Golongan III - Golongan II Terlaksananya rapat koordinasi/ konsultasi di dalam daerah

Kinerja Target Rp. 58,500,000

58 HOK 150 HOK 80 HOK 100 %

Realisasi Rp. 58,500,000

58 HOK 150 HOK 80 HOK 100 %

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur a. Pengadaan kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan ini sebelum perubahan dianggarakan sebesar Rp. 464,000,000,-. Setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 449,000,000,- dengan realisasi sebesar Rp.437,260,000,- atau 97,36%, dengan sisa anggaran Rp.11,740,000. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja modal pengadaan kendaraan dinas/ operasional dengan langkah-langkah sebagai berikut : - Rapat-rapat persiapan - Pembentukan pejabat pengadaan barang - Pembentukan pejabat pemeriksa barang - Penerimaan dokumen pengadaan barang - Proses pelaksanaan pengadaan barang - Proses pemeriksaan dokumen dan penerimaan barang

37

Secara rinci uraian tersebut, dapat dilihat pada table berikut : Tabel 4.19 Indikator Masukan

Keluaran

Hasil

Tolak Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur - alat-alat angkutan darat bermotor pick up - alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor Terciptanya Kelancaran dan kenyamanan kerja Aparatur melalui penyediaan kendaraan dinas

Kinerja Target Rp. 449,000,000

Realisasi Rp. 437,860,000

1 unit

1 unit

3 unit

3 unit

100 %

97,36 %

b. Pengadaan meubelair Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 98,388,000,- dan terealisasi sebesar Rp.97,145,000,- atau 98.74 %, kegiatan ini ditujukan untuk belanja modal pengadaan barang dan jasa dengan langkah-langkah sebagai berikut : - Rapat-rapat persiapan - Pembentukan pejabat pengadaan barang - Pembentukan pejabat pemeriksa barang - Penerimaan dokumen pengadaan barang - Proses pelaksanaan pengadaan barang - Proses pemeriksaan dokumen dan penerimaan barang Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut : Tabel 4.20 Indikator Masukan

Keluaran

Hasil

Tolak Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur : - Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Setengah Biro - Belanja Modal Pengadaan kursi kerja - Belanja Modal Pengadaan kursi rapat - Belanja Modal Pengadaan sofa - Belanja Modal Pengadaan Rak Buku - Belanja Modal Rak TV - Belanja Meja Komputer - Belanja Meja Telepon - Belanja Modal Meja Tamu Tersedianya sarana prsarana kantor

c. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Kinerja Target Realisasi Rp.98,388,00 Rp. 97,145,000 0 8

8

10 30 5

10 30 5

7 2 4 1 1 100 %

6 2 4 1 1 98,74 %

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 93,800,000,- dan terealisasi sebesar Rp.93,800,000,- atau 100 %, kegiatan ini untuk membiayai pemeliharaan halaman dan taman kantor, juga untuk perbaikan atap gedung dan genting yang rusak. Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut : Tabel 4.21 Indikator Masukan Keluaran Hasil

Tolak Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Terpeliharanya secara rutin dan berkala gedung dan lingkungan kantor Terciptanya lingkungan kantor yang rapi dan nyaman dalam bekerja

Kinerja Target Realisasi Rp. 93,800,000 Rp. 93,800,000 12 Bulan 100 %

12 Bulan 100 %

d. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 189,665,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 185,885,000,- atau 98,01%. Pelaksanaan kegiatan ini untuk adalah biayai pemeliharaan kendaraan dinas opersional sebanyak 4 (empat) unit kendaraan roda empat, belanja service, serta belanja eksploitasi kendaraan opersional. Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut : Tabel 4.22 Indikator Masukan Keluaran Hasil

Tolak Ukur

Kinerja Realisasi Rp. Rp. 189,665,000 185,885,000 Target

Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Terlaksananya pemeliharaan kendaraan roda 4 (empat) Terpeliharanya kendaraan operasional kantor

4 unit 100 %

4 unit 98,01 %

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 14,875,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14,822,500,- atau 87%. Pelaksanaan kegiatan ini berupa pengadaan pakaian olah raga bagi karyawan/ ti Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung. Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut : Tabel 4.23 Indikator Masukan Keluaran Hasil

Tolak Ukur

Kinerja Realisasi Rp. Rp. 14,875,000 14,822,500

Target Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersedianya pakaian beserta sepatu olah raga Terciptanya kenyamanan kerja Aparatur

35 stel 100 %

35 stel 99,05 %

39

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 17,660,000,- dan terealisasi sebesar Rp.17,660,000,- atau 100%, dengan produk yang dihasilkan berupa : (a) laporan keuangan akhir tahun yang terdiri dari : 1) Laporan keuangan bulanan 2) Laporan keuangan triwulan 3) Laporan keuangan semesteran 4) Laporan keuangan tahunan 5) Laporan realisasi anggaran (LRA) (b) buku laporan : 1) Buku laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) tahun 2012 2) Buku laporan Tahunan BPBD (LAPTAH) tahun 2012 3) Buku Rencana kinerja (RENJA) BPBD tahun 2013, Kegiatan ini dilakukan dengan langkah-langkah aktivitas sebagai berikut : 1) Pembuatan surat ke tiap bidang 2) Rapat –rapat persiapan & penentuan jadwal 3) Pembentukan Tim 4) Pembuatan surat tugas 5) Penyusunan draft laporan dan buku laporan oleh masing-masing tim 6) Pembagian draft ke tiap bidang untuk dikoreksi 7) Penyusunan draft hasil koreksi 8) Finalisasi draft 9) Penandatanganan 10) Pencetakan produk laporan 11) Penyampaian produk 12) Rekonsiliasi 13) Evaluasi Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut : Tabel 4.24 Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Tolak Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersusunnya laporan : 1) Keuangan akhir tahun 2) LAKIP 3) LAPTAH 4) RENJA Terinformasikannya laporan capaian kinerja keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja

Kinerja Target Rp. 17,660,000 1 1 1 1

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 100 %

Realisasi Rp. 17,660,000 1 1 1 1

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 100 %

4.2.2. Program dan Kegiatan Prioritas Tiap Bidang 1. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dianggarkan sebesar Rp. 825,000,000 yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu : a) Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam dengan anggaaran sebesar Rp.525,000,000,- . b) Pengadaan Logistik dan Obat-obatan bagi Penduduk di Tempat Pengungsian dengan anggaran sebesar Rp. 300,000,000,a. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.525,000,000,- dan terealisasi sebesar Rp.524,549,800,- atau 99,91 %, dengan sisa anggaran Rp.450.200,kegiatan ini ditujukan untuk membiayai beberapa kegiatan dengan langkahlangkah sebagai berikut : Rapat-rapat persiapan Pembentukan tim & panitia Penyusunan agenda Belanja modal pengadaan alat-alat kelengkapan pelatihan :  Rapat-rapat persiapan  Pembentukan pejabat pengadaan barang  Pembentukan pejabat pemeriksa barang  Penerimaan dokumen pengadaan barang  Proses pelaksanaan pengadaan barang  Proses pemeriksaan dokumen dan penerimaan barang - Pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan pendidikan TRC dan UCS Seksi Kesiapsiagaan  Mengadakan pembentukan dan pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) sebanyak I (satu) angkatan dan Unit Cegah Siaga (UCS) sebanyak 4 (empat) angkatan.  Tim TRC berasal dari unsur pemerintahan  Tim UCS beranggotakan : Angkatan I : Masyarakat umum Angkatan II : Masyarakat dan Mahasiswa Angkatan III : Masyarakat dan LSM Angkatan IV : Siswa/ i Pramuka tingkat SMU Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut : Tabel 4.25 -

Indikator Masukan Keluaran

Tolak Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Terlaksananya Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Unit Cegah Siaga (UCS)

Kinerja Target Realisasi Rp. 525,000,000 Rp. 524,549,800 Terbentuknya TRC pada setiap 1 Angkatan Kecamatan. Terbentuknya UCS pada setiap 4 Angkatan

41

Hasil

Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung. Terlaksanya  Terbentukanya Tim Reaksi cepat (TRC) dan Unit Cegah Siaga (UCS) penanggulangan bencana tingkat Kabupaten Bandung.  Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan di Kabupaten Bandung

Kecamatan 100 %

100 %

- Permasalahan Anggaran kegiatan ini sebelum perubahan adalah sebesar Rp.175,000,000,- dan habis pada bulan Oktober 2012. Kemudian setelah perubahan anggaran menjadi sebesar Rp.525,000,000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 524,549,800,- dan sisa sebesar Rp.450,200,-. Karena untuk menghadapi bencana yang terjadi maka pada anggaran perubahan dengan tambahan sebesar Rp.350,000,000,-, kegiatan yang dilaksanakan adalah : 1) Pembentukan dan pelatihan Unit Cegah Siaga (UCS) yang mandiri dalam penanggulangan bencana sebanyak 2 (dua) angkatan. 2) Apel siaga dan Simulasi Penanggulangan Bencana Serta Gladi Posko Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Bandung. - Penyelesaian masalah Anggaran yang dicairkan dikembalikan dengan sisa anggaran berada pada kas daerah yaitu sebesar Rp.450,200,-. b. Pengadaan Logistik dan Obat-obatan bagi Penduduk di Tempat Pengungsian Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 300,000,000,- dan terealisasi sebesar Rp.298,921,200,- atau 99,4 %, kegiatan ini ditujukan untuk membiayai pembelian logistik dan obat-obatan diantaranya : 1) Belanja barang pakai habis 2) Belanja bahan material 3) Belanja pakaian kerja 4) Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel 5) Belanja modal pengadaan gergaji mesin Dari kegiatan ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut : - Belanja barang pakai habis, bahan material dan pakaian kerja. - Untuk belanja pengadaan :  Rapat-rapat persiapan  Pembentukan pejabat pengadaan barang  Pembentukan pejabat pemeriksa barang  Penerimaan dokumen pengadaan barang  Proses pelaksanaan pengadaan barang

 Proses pemeriksaan dokumen dan penerimaan barang Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut : Tabel 4.26 Indikator Masukan

Keluaran

Hasil

Tolak Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Mempercepat penangulangan bencana dengan tersedianya logistik dan obatobatan bagi korban bencana di pengungsian : 1) Belanja barang pakai habis 2) Belanja bahan material 3) Belanja pakaian kerja 4) Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel 5) Belanja modal pengadaan gergaji mesin Menurunnya jumlah korban bencana dan terpenuhinya kebutuhan logistik untuk korban bencana

Kinerja Target Realisasi Rp. 300,000,000 Rp. 298,921,200

300 Paket 3286 satuan 398 buah 1 unit

300 Paket 3200 satuan 398 buah 1 unit

1 unit

1 unit

100 %

89,8 %

2. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar  Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 475,000,000,- dan terealisasi sebesar Rp.475,000,000,- atau 100 %, kegiatan ini ditujukan untuk membiayai pelaksanaan 2 (dua) bidang, yaitu : a) Bidang rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dianggarkan sebesar Rp.250,006,000,- untuk rapat koordinasi dan perjalanan dinas rehabilitasi rekonstruksi bencana antar SKPD dengan wilayah, Provinsi dan tingkat pusat, sehingga tersusun bahan/dokumen/data rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. b) Bidang Kedaruratan dan Logistik dengan anggaran sebesar Rp.224,994,000,- untuk membiayai rapat koordinasi dan perjalanan dinas tanggap darurat bencana serta terlaksananya penanganan bencana secara cepat dan tepat. Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut : Tabel 4.27 Indikator Masukan

Keluaran

Tolak Ukur Tersedianya Dana, SDM, Bahan dan waktu Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan dan pelaksanaan Kegiatan Tanggap Darurat Bencana dan Rehab Rekon Pasca Bencana, Baik Tingkat Kabupaten (antar SKPD dan Wilayah),tingkat Provinsi, maupun Tingkat Pusat.

Kinerja Target Rp. 475,000,000

Realisasi Rp. 475,000,000

43

Hasil

 Terbentuknya kelompok penilai kerusakan dan kerugian akibat bencana  Tersedianya bahan/dokumen/data untuk pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Bandung  Terselenggaranya penanganan Tanggap Darurat Bencana secara cepat dan tepat untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa

1 kelompok

1 kelompok

1 dokumen per kejadian bencana

1 dokumen per kejadian bencana

100 %

100 %

3. Program Perencanaan Pembagunan Daerah Rawan Bencana a. Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 135,000,000,- dan terealisasi sebesar Rp.135,000,000,- atau 100 %, kegiatan ini ditujukan untuk membiayai beberapa agenda, diantaranya yaitu :  Pengeplotan peta lokasi rawan bencana  Koordinasi mitigasi dengan SKPD terkait  Mitigasi bencana di daerah tingkat Kecamatan dan Desa di Kabupaten Bandung.  Membuat sketsa peta dan menyusun peta lokasi rawan bencana.  Melakukan identifikasi, kajian dan pemantauan daerah yang berisiko bencana.  Penyebarluasan informasi peta daerah rawan bencana.  Sosialisasi penyebab dan pencegahan bencana dan memberikan himbauan kewaspadaan dalam menghadapi bencana. Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut : Tabel 4.28 Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Tolak Ukur Tersedianya Dana, SDM, Bahan dan waktu Terlaksananya penyusunan mitigasi bencana di Kabupaten Bandung Tersusunnya Mitigasi penanggulangan bencana sebagai upaya dalam pengurangan resiko bencana, dalam bentuk dokumen mitigasi dan peta.

Kinerja Target Realisasi Rp. 135,000,000 Rp. 135,000,000 267 desa dan 9 kelurahan di Kabupaten Bandung 100 %

267 desa dan 9 kelurahan di Kabupaten Bandung 100%

4. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan a. Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan PerundangUndangan yang Baru, Lebih Tinggi dari Keserasian Antar Peraturan PerundangUndangan Daerah. Kegiatan ini sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp.215,000,000,- terealisasi sebesar Rp.204,838,000,- pada bulan Oktober 2013 dengan sisa anggaran Rp.10,162,000,- . Kemudian pada APBD perubahan anggaran bertambah Rp.150,000,000,- . Jadi anggaran yang tersedia sebesar Rp.160,162,000,-. Jadi setelah APBD perubahan anggaran menjadi Rp. 365,000,000,- dan terealisasi sebesar Rp.358,706,250,- dengan sisa anggaran Rp.6,293,750 atau 98,28 %, kegiatan ini ditujukan untuk membiayai beberapa agenda, diantaranya yaitu :  Rapat-rapat persiapan dan penyusunan agenda  Rapat pembentukan panitia  Workshop lokakarya penyusunan draft raperda penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung  Proses penyusunan draft dan pencetakan  Rapat pembahasan draft dengan komisi DPRD  Revisi dan penyusunan dengan Bagian Hukum Setda  Rapat lanjutan dengan komisi DPRD  Pengesahan Perda Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Bandung  Belanja barang dan jasa untuk agenda Sosialisasi Perda Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Bandung : - Pembentukan pejabat pengadaan barang - Pembentukan pejabat pemeriksa barang - Penerimaan dokumen pengadaan barang - Proses pelaksanaan pengadaan barang - Proses pemeriksaan dokumen dan penerimaan barang  Sosialisasi Perda Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Bandung Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut : Tabel 4.29 Indikator Masukan

Keluaran

Hasil

Tolak Ukur Tersedianya Dana, SDM, Bahan dan waktu - Tersusunnya dokumen kajian akademis sebagai landasan/pedoman dalam penyusunan draft RAPERDA Penanggulan Bencana di Kabupaten Bandung - Terlaksananya sosialisasi perda penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung  Tersedianya dokumen kajian akademis penyusunan draft Raperda

Kinerja Target Realisasi Rp. 365,000,000 Rp. 358,706,250 1 dokumen

1 dokumen

100%

100%

100 %

98,28 %

45

Penanggulangan Bencana di kabupaten Bandung, Tersosialisasinya Perda Penanggulangan Bencana

- Permasalahan Anggaran yang tersedia sebelum perubahan adalah sebesar Rp.215,000,000,- yang terealisasi sebesar Rp. 204,838,000,- dengan sisa anggaran Rp.10,162,000 pada bulan April 2012 untuk kegiatan Workshop RAPERDA Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung. Setelah perubahan anggaran bertambah Rp.150,000,000,- menjadi sebesar Rp.365,000,000,- pada bulan Nopember 2012 dengan realisasi Sub.kegiatan sosialisasi perda penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung sebesar Rp.153,868 ,250,- karena dipandang perlu di sosialisasikan, mengenai Peraturan Daerah penangulangan Bencana yang telah disusun dan disahkan. Dari total anggaran setelah perubahan, sisa anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp.6,293,750,- Penyelesaian masalah Dari anggaran Rp.365,000,000,terealisasikan sebesar Rp.358,706,250 dengan sisa anggaran Rp.6,293,750,- yang dikembalikan pada kas daerah Kabupaten Bandung. 2.

SUMBER DANA ON CALL TANGGAP DARURAT BENCANA TIDAK TERDUGA) DARI APBD KABUPATEN BANDUNG :

(BELANJA

A. Biaya tidak terduga untuk tanggap darurat bencana kebakaran di Maruyung Kejadian bencana kebakaran ini mendapat anggaran sebesar Rp.61,413,000,- yang digunakan untuk belanja bahan baku dumlap (dapur umum lapangan) bagi korban di pengungsian, membuka posko lapangan, menyalurkan logistik . Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut : Tabel 4.30 Indikator Masukan Keluaran Hasil

Tolak Ukur Tersedianya Dana, SDM, Bahan dan waktu Terlaksananya upaya tanggap darurat melalui penyediaan dumlap. Terpenuhinya kebutuhan makanan dan bantuan logistik bagi korban.

Kinerja Target Rp. 61,413,000

Realisasi Rp. 61,413,000

100%

100%

100%

100%

B. Biaya tidak terduga untuk tanggap darurat bencana kekeringan Kejadian bencana kekeringan mendapat anggaran on call sebesar Rp.117,974,400,-, yang digunakan untuk membiayai mobilisasi air bersih ke wilayah kekeringan, demobilisasi, belanja langsung untuk honorarium personil tanggap darurat kekeringan, visibilitas dan belanja ATK pendukung selama masa tanggap darurat yaitu 7 (tujuh) hari. Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut : Tabel 4.31 Tolak Ukur Kinerja Indikator kuantitas kebutuhan Realisasi Tersedianya Dana, SDM, Rp.117,974,400 Masukan Bahan dan waktu  Tersedianya mobilisasi bahan bakar minyak : Truk Quick responder Strada Triton3 unit 23 liter 724,500 1 unit 20 liter 630,000 Toyota Hilux Toyota Kijang 1 unit 20 liter 1,372,000 Minyak Pelumas untuk 1 unit 20 liter 1,372,000 kendaraan 3 unit 7 liter 3,441,900 19 buah 5000 Liter 86,735,000 Pembelian Tandon Air 1 buah 2.5" x 20 2,250,000 Selang Hydrant Selang Hydrant 1 buah M 3,375,000 Keluaran Kran Air 19 buah 2.5" x 30 1,425,000 M 2.5 "  Personil  Visibilitas  Demobilisasi

Hasil

27 orang 27 orang 4 buah spanduk Pemeliharaa n 3 unit  Alat Tulis Kantor truk dan upah supir Terpenuhinya kebutuhan dasar untuk tanggap darurat kekeringan di wilayah kekeringan

9,450,000 1,600,000 3,150,000

1,000,000 100%

C. Biaya tidak terduga untuk tanggap darurat bencana banjir & longsor Kejadian banjir dan longsor yang terjadi pada November 2012 mendapat anggaran sebesar Rp.381,168,500,- yang digunakan untuk membiayai mobilisasi belanja bahan bakar minyak, operasional dapur umum lapangan, sewa alat berat dan uang lelah personil tanggap darurat banjir dan longsor yang terjadi selama 7 (tujuh) hari yaitu tanggal 19-25 November 2012. 47

Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut : Tabel 4.32 Tolak Ukur Kinerja Indikator kuantitas kebutuhan Tersedianya Dana, SDM, Masukan Bahan dan waktu  Tersedianya mobilisasi bahan bakar minyak : Solar Truk DUMLAP 2 unit 25 liter Solar kendaraan roda 4 10 unit 25 liter Pertamax kendaraan roda 4 5 unit 25 liter Mobilisasi air bersih 2unit 25 liter Solar kendaraan exsavator 45 liter 3 unit Bbm premium genset 7 Liter Keluaran

Hasil

2 unit

 Personil  Sewa alat berat  Opersional Dumlap, belanja bahan baku kegiatan : 1.Makanan pokok pengungsi dan relawan 2. Air mineral 3. Gas elpiji 12 Kg Terpenuhinya kebutuhan dasar korban untuk tanggap darurat banjir dan longsor.

Realisasi Rp 381,168,500

1,575,000 7,875,000 8,575,000 1,575,000 4,252,500 441,000

253 orang 3 unit

253 orang 20 jam

89,600,000 10,200,000

2x1

3500 orang

245,000,000

75 dus 8 tabung

7,875,000 4,200,000 100%

Jumlah Total sumber dana on call tanggap darurat bencana dari APBD Kabupaten Bandung pada tahun 2012 adalah :  BTT untuk tanggap darurat bencana kebakaran sebesar Rp. 61,413,000, BTT untuk tanggap darurat bencana kekeringan sebesar Rp. 117,974,400, BTT untuk tanggap darurat bencana banjir & longsor sebesar Rp.381,168,500,Jumlah Rp. 560,555,900,-

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Laporan Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung di susun berdasarkan hasil Analisa program kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012. 5.1. Kesimpulan Berdasarkan RENSTRA BPBD Kabupaten Bandung tahun 2010-2015, maka pada tahun 2012 BPBD telah melaksanakan program dan kegiatan sebanyak 4 Program untuk 18 Kegiatan pada Belanja Langsung Urusan SKPD dan 4 Progran untuk 5 Kegiatan pada Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan dengan total anggaran sebesar Rp. 5,038,711,150, adapun sebagai perinciannya sebagai berikut : 1. Belanja Tidak Langsung, berupa belanja pegawai sebelum perubahan anggaran sebesar Rp. 1,616,028,000,- dan setelah perubahan anggaran sebesar Rp.1.737.551.250,- karena penambahan karyawan pada kantor BPBD Kabupaten Bandung dengan realisasi Rp. 1,705,492,349 atau 98,15%. 2. Belanja Langsung urusan program yang terdiri dari 8 Program 23 Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3,301,159,900,- dan terealisasi sebesar Rp.3,269,791,511,- atau 99,05 %. Melihat pada realisasi anggaran pada tahun 2012, BPBD Kabupaten Bandung memiliki akuntabilitas keuangan yang sangat baik yang akan berdampak pada hasil kegiatan yang dilaksanakan. Dari hasil analisa tersebut dapat dilihat capaian kinerja program/kegiatan serta permasalahan dan alternatif solusi. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2012 menjadi masukan bagi Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) untuk tahun selanjutnya. 5.2. Saran 1. Lebih meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka sinergitas perencanaan program dan kegiatan guna mengurangi kerentanan terjadi bencana di wilayah Kabupaten Bandung. 2. koordinasi di bidang tanggap darurat, pencegahan, mitigasi, , kesiapsiagaan, tanggap darurat penanggulangan bencana,. rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana dengan unit kerja/ instansi/lembaga lain. 3. Menerapkan system pengesahan anggaran secara tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

49

4. Perlu meningkatkan kapasitas SDM aparatur BPBD dalam melaksanakan tugas– tugas kebencanaan, secara cepat, tepat, tegas dan ikhlas. Upaya yang digunakan dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan dan upaya lain yang menunjang peningkatan kinerja aparatur BPBD. 5. Menerapkan system reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja yang dilaksanakan. Demikian penyusunan Laporan Tahunan kami buat dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan serta dapat mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerjanya sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.