2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang A. Dasar Pembentukan Organisasi Pembentukan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang peternakan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah. Dasar pembentukan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2003 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan kemudian ditetapkan kembali melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Keberadaan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur pelaksana teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah, diharapkan dapat membantu Gubernur membawa Kaltim melakukan pembangunan di subsektor peternakan dalam rangka mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan. B. Aspek Strategis Organisasi Sebagai bagian dari pembangunan sektor pertanian dan pembangunan wilayah, maka pembangunan peternakan dalam meningkatkan produksinya akan dipengaruhi oleh lingkungan strategis yang meliputi lingkungan strategis wilayah dan nasional; lingkungan global dan regional; dan lingkungan strategis politik dan ekonomi sebagai berikut : 1. Lingkungan Strategis Global dan Regional tidak akan terlepas dari aturan-aturan perdagangan bebas, terkait dengan diberlakukannya Technical Barrier On Trade, Sanitary Phytosanitary dan liberalisasi dalam perdagangan dan jasa. 2. Lingkungan Strategis Wilayah dan Nasional, meliputi : a. Seiringnya jumlah penduduk yang terus meningkat tidak terlepas dari kebutuhan bahan pangan yang berkualitas. b. Terjadinya proses transformasi struktural perekonomian yang berdampak pada menurunnya pangsa pasar dari sektor pertanian, sementara tenaga kerja masih bertumpu di sektor pertanian. 1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
c. Selain itu terjadinya konversi lahan pertanian sehingga petani peternak gurem meningkat dan produktivitas pertanian menurun. Sementara pemanfaatan lahan di Wilayah Kalimantan Timur masih belum optimal. 3. Lingkungan Strategis Politik dan Ekonomi, yang akan berhadapan dengan pergeseran fungsi dan peran pemerintah termasuk berlakunya Undang-undang dan peraturan tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. C. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008, Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun wewenang Pemerintah Provinsi Bidang Peternakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom adalah sebagai berikut: (1).
Penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang peternakan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota (2). Penetapan standar pembibitan/perbenihan peternakan (3). Penetapan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan, Rumah Sakit Hewan dan Satuan Pelayanan Peternakan Terpadu (4). Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparat peternakan teknis fungsional, keterampilan dan diklat kejuruan tingkat menengah (5). Promosi ekspor komoditas peternakan unggulan daerah propinsi (6). Penyediaan dukungan kerjasama antara kabupaten/kota dalam bidang peternakan (7). Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di bidang peternakan lintas kabupaten/kota (8). Pengaturan penggunaan bibit unggul peternakan (9). Penetapan kawasan peternakan terpadu berdasarkan kesepakatan dengan kabupaten/kota (10). Pelaksanaan penyidikan penyakit di bidang peternakan lintas kabupaten/kota 2
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
(11). Penyediaan dukungan pengendalian eradikasi penyakit di bidang peternakan (12). Pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan eksplosi penyakit di bidang peternakan
Fungsi : Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 tahun 2008 tersebut, mempunyai fungsi : (1). Perumusan kebijaksanaan teknis bidang peternakan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah; (2). Perencanaan, pembinaan dan pengendalian di bidang peternakan; (3). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan; (4). Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perbibitan dan budidaya peternakan; (5). Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan kawasan dan usaha peternakan; (6). Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan kesehatan hewan; (7). Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pasca panen dan kesehatan masyarakat veteriner; (8). Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; (9). Pelaksanaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; (10). Pembinaan kelompok jabatan fungsional; (11). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. D. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dibantu oleh : 1. Sekretariat Dinas 2. Bidang Perbibitan dan Budidaya 3. Bidang Kesehatan Hewan 4. Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan 5. Bidang Pascapanen dan Kesmavet 3
2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Secara rinci struktur organisasi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada lampiran 1. E. Sumber Daya Manusia Dalam menjalankan kegiatan organisasi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur per Desember 2014 memiliki sumber daya manusia aparatur secara keseluruhan termasuk pada UPTD sebanyak 198 orang yang terdiri dari 28 orang pejabat struktural, 110 orang pejabat non struktural dan 88 orang tenaga honorer. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan maupun wilayah kerja dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 1.1
Rekapitulasi Pegawai Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Esselon dan Jenis Kelamin Tahun 2015 No.
Uraian
1 2 3 4 5
Eselon II Eselon III Eselon IV Non Esselon CPNS JUMLAH Non PNS TOTAL
6
Laki-laki 1 4 9 43 57 74 131
Jenis Kelamin Perempuan 3 12 36
Jumlah 1 7 21 79
51 23 74
108 97 205
Tabel 1.2. Rekapitulasi Pegawai Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Pendidikan Tahun 2015 No. 1. 2. 3. 4.
5. 5. 6. 7.
Uraian Strata 3 Strata 2 Strata 1 Sarjana Muda/Diploma III SLTA SLTP SD Tidak ada ijazah TOTAL
PNS 1 17 42 1
40 6 1 108
Pegawai CPNS HONOR 32 3
0
48 5 7 2 97
Jumlah 1 17 74 4
88 11 8 2 205 4
2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tabel 1.3. Rekapitulasi Pegawai Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Golongan Tahun 2015 No. A 1. 2. 3. 4. 5.
Golongan Dinas Peternakan Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Non PNS
A
Ruang B c
d
7 6 1 -
5 24 11 -
11 1 2 -
1 3 1 -
Jumlah B 1. 2. 3. 4. 5.
1. 2. 3. 4. 5.
13 44 14 2 40 113
UPTD Laboratorium Keswan Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Non PNS
-
2 2 2 -
2 -
2 1 -
Jumlah C.
Jumlah
2 6 3 13 24
UPTD Balai Pembibitan dan Inseminasi Buatan Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Non PNS
1 -
1 2 12 -
1 2 -
1 1 3 -
2 4 13 5 44
15
61
10
22
68 205
Jumlah TOTAL
5
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
F. Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sarana dan prasarana, antara lain : 1. Gedung kantor induk terdiri dari kantor dan klinik hewan dengan beberapa prasarana seperti : website, papan pengumuman, leaflet, wireless/hotspot serta mobil dinas. 2. Laboratorim di UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet terdiri dari kantor dan laboratorium dengan beberapa prasarana seperti peralatan dan perlengkapan kantor dan laboratorium serta kendaraan untuk operasional. 3. Perkandangan di UPTD Balai Pembibitan dan Inseminasi Buatan, terdiri dari kantor dan Laboratorium IB dengan beberapa prasarana seperti peralatan dan perlengkapan kantor; peralatan laboratorium; serta sarana mobilitas/kendaraan untuk operasional. 1.2.
Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 2. INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
1.3.
Maksud Dan Tujuan Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah mewujudkan terselenggaranya good government yang merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut: 6
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1.4.
2015
Mewujudkan Akuntabilitas Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur kepada Gubernur sebagai pihak yang memberikan mandat/amanah. Mewujudkan kredibiltas Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat Mengetahui dan menilai keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Meningkatkan perencanaan baik perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya manusia dan organisasi. Merupakan umpan balik bagi peningkatan kinerja pemerintah. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat berjalan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
Sistematika Penyajian Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang (pembentukan organisasi, aspek organisasi,tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana kantor), landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyajian; Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program, kegiatan dan anggaran Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur meliputi Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015. Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015, menjelaskan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2015. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.
7
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS A. Rencana Strategis Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategi instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategisnya yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Rencana strategis Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program dan indikator keberhasilan pencapaian kinerja. 1. Visi Dalam mewujudkan pembangunan subsektor peternakan, visi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur adalah :
”Terwujudnya Agribisnis Peternakan yang Berdaya Saing Menuju Dua Juta Ekor Sapi”. 2. Misi Dalam rangka mewujudkan visi, misi yang harus dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur yaitu : Meningkatkan produksi daging untuk memenuhi konsumsi masyarakat. 8
2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Meningkatkan penerapan teknologi peternakan tepat guna yang ramah lingkungan. Meningkatkan usaha pengelolaan hasil peternakan dalam rangka penyediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan halal (ASUH).
3. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam pelaksanaan misi. Dalam 2013-2018 yang akan datang diarahkan pada pencapaian tujuan sebagai berikut: 1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap produk pangan asal ternak (daging dan telur). 2. Meningkatkan efesiensi budidaya peternakan dan kelestarian lingkungan. 3. Meningkatnya jaminan keamanan pangan produk peternakan.
4. Sasaran Sasaran Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur diarahkan dalam rangka meningkatkan produksi dan ekspor hasil peternakan, pemberdayaan petani dan peternak, peningkatan ketahanan pangan asal ternak dan pengembangan peternakan berwawasan agribisnis serta pencapaian kecukupan daging tahun 2014. Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur No 1
Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Tujuan 1 : Meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap produk pangan asal ternak (daging dan telur).
Sasaran strategis 1 :
2
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap produk pangan asal ternak (daging dan telur) Tujuan 2 : Meningkatkan efesiensi budidaya peternakan
Persentase Ketersediaan Lokal: - Daging (%) - Telur (%) dan kelestarian lingkungan.
9
2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
No
Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan peran teknologi peternakan tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam terbarukan 3
1. Jumlah Masyarakat yang memanfaatkan biogas (KK) 2. Jumlah Kebuntingan Hasil IB 3. Jumlah Peternak yang memanfaatkan teknologi pakan
Tujuan 3 : Meningkatkan Jaminan Keamanan Pangan Produk Peternakan
Sasaran Strategis 3 : Menurunnya tingkat keresahan masyarakat terhadap pemalsuan daging
Kasus Pemalsuan Daging
5. Indikator Kinerja Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 -2018 adalah sebagai berikut : Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 No A.
Sasaran Meningkatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap produk pangan asal ternak (daging dan telur)
Indikator -
Persentase ketersediaan local daging dan telur
Alasan -
-
-
Populasi ternak di Kalimantan Timur masih rendah Produksi daging dan telur masih rendah Tingginya kasus kejadian penyakit jembrana Tingginya gangguan reproduksi ternak
Sumber Data Renstra, Statistik Peternakan
10
2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
No
Sasaran
Indikator -
-
B
c.
Meningkatnya Penerapan teknologi peternakan tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya terbarukan Menurunnya tingkat keresahan masyarakat terhadap pemalsuan daging
- Jumlah masyarakat yang memanfaatkan biogas - Meningkatkan jumlah kebuntingan hasil IB - Jumlah peternak yang memanfaatkan teknologi pakan
-
- Jumlah usaha yang memperoleh sertifikat Nomor Kontrol Veteriner/ NKV
-
-
Alasan sapi/kerbau Tingginya penyakit parasite (cacingan) Tingginya Kasus Al Pemanfaatan lahan eks tambang belum optimal Jumlah keluarga miskin yang belum memelihara ternak
Sumber Data
Penggunaan energi alternatif meningkat Perbaikan mutu genetik ternak sapi Perbaikan pakan berkualitas
Laporan tahunan dan LAKIP
Masih terbatasnya usaha pengelolaan hasil peternakan karena keterbatasan bahan baku dan keterampilan pelaku usaha. Masih banyak kasus pemalsuan daging yang terjadi di Kalimantan Timur
Laporan tahunan dan LAKIP
Indikator Kinerja Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: Misi I : Meningkatkan produksi daging untuk memenuhi konsumsi masyarakat Tujuan 1 :
Meningkatkan populasi dan produktivitas ternak
Sasaran 1 : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap produk pangan asal ternak (daging dan telur) 11
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran tersebut, yaitu: Tabel 2.3. Persentase Ketersediaan Lokal Daging dan Telur (dalam %)
Misi II :
Meningkatkan penerapan teknologi peternakan tepat guna yang ramah lingkungan Tujuan 2: Meningkatkan efisiensi budidaya peternakan dan kelestarian lingkungan Sasaran 2: Meningkatnya penerapan teknologi peternakan tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam terbarukan Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran tersebut, yaitu: Tabel 2.4. Jumlah Masyarakat yang Memanfaatkan Biogas (KK), Jumlah Kebutuhan Hasil IB (ekor) dan Jumlah Peternak yang Memanfaatkan Teknologi Pakan (KK)
12
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
Misi III: Meningkatkan Usaha pengelolaan hasil peternakan dalam rangka penyediaan pangan asal hewaan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) Tujuan 3 : Meningkatkan jaminan keamanan pangan produk peternakan Sasaran 3 : Menurunnya tingkat keresahan masyarakat terhadap pemalsuan daging Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran tersebut, yaitu Tabel 2.5. Jumlah usaha yang memperoleh sertifikat Nomor Kontrol Veteriner/NKV (dalam unit usaha)
6. Strategi Strategi adalah cara dan teknik mencapai tujuan yang akan digunakan acuan dalam penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Untuk meraih visi dan melaksanakan misi tersebut sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Timur, maka arah strategi Dinas Peternakan Kalimantan Timur dalam membangunan peternakan adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan produktivitas ternak 2. Pengembangan peternakan dengan pendekatan kawasan dan komoditas unggulan, melalui pemanfaatan lahan secara optimal dengan pola simbiosis mutualisme antara ternak dengan tanaman pangan, tanaman perkebunan, tanaman kehutanan dan eks tambang 3. Peningkatan pengamatan, penyidikan, pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis 4. Peningkatan peran swasta dalam usaha pembibitan ternak khususnya sapi dan kambing 5. Penerapan teknologi peternakan tepat guna yang ramah lingkungan 13
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
6. Peningkatan Sumber Daya Manusia peternak dan pelaku usaha untuk menghasilkan produk peternakan yang berdaya saing
7. Kebijakan Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Untuk meraih visi dan melaksanakan misi tersebut sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Timur, maka arah kebijakan Dinas Peternakan Kalimantan Timur dalam membangunan peternakan adalah sebagai berikut: Arah kebijakan Dinas Peternakan Peternakan Kalimantan Timur dalam membangun peternakan adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Penurunan Resiko inbreeding melalui Intensifikasi Kawin Alam (INKA) Peningkatan angka kelahiran, memperpendek jarak kelahiran (calving interval) dan peningkatan bobot lahir. Pengembangan komponen agribisnis Peternakan Pengembangan pola integrasi sapi dengan tanaman Pengembangan kawasan peternakan Penguatan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan hewan (Puskeswan dan Check Point) Peningkatan pelayanan kesehatan hewan melalui pengobatan, depopulasi, biosecurity dan vaksinasi Akreditasi laboratium terhadap pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan Peningkatan investasi, industrialisasi peternakan dan peran swasta melalui pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR), kredit ternak sejahtera (KTS) dan sumber pembiayaan lainnya. Pemanfaatan kotoran ternak sebagai bahan baku biogas melalui pengembangan desa mandiri energi Pemanfaatan pupuk organik yang ramah lingkungan Pengembangan teknologi pakan ternak dan pengawasan mutu pakan ternak Perbaikan mutu genetik sumber daya genetik ternak asli Kalimantan Timur (Rusa Sambar, Kerbau Kalimantan Timur dan Ayam Nunukan) Peningkatan kualitas bibit ternak melalui teknologi Inseminasi Buatan (IB) Penguatan prasarana dan sarana Inseminasi Buatan (IB) Peningkatan penerapan teknik budidaya ternak yang baik (Good Farming
Practicel)
17. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia peternak dan pelaku usaha peternakan 18. Perbaikan standarisasi produk peternakan peternakan dan sistem pendukung peternakan 14
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
19. Peningkatan prasarana dan sarana peternakan, baik sarana produksi, pengolahan dan pemasaran sehingga memenuhi kebutuhan lokal 20. Akreditasi laboratorium terhadap pelayanan pemeriksaan kesehatan masyarakat veteriner 21. Peningkatan penerapan Public Awareness Kesejahteraan hewan) melalui sosialisasi kepada konsumen, peternak dan pelaku usaha.
8. Program dan kegiatan A. Program Program merupakan instrument kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Program disusun dalam kerangka strategis nasional dan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana pembangunan nasional. Program harus dapat menggambarkan kontribusi dari pelaksanaan pemerintahan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional. Program pembangunan peternakan adalah program strategis yang diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur khususnya pembangunan peternakan selama 5 tahun ke depan yang disesuaikan dengan urusan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur diimplementasikan ke dalam 2 (dua) kelompok program, yaitu program yang menunjang pembangunan peternakan dan program utama yang mendukung penyelenggaraan pembangunan peternakan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Program dan kegiatan tersebut sebagaimana dalam uraian berikut ini. 1.
Program Pelayanan Administratif a. Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
15
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2.
2015
Program Pembangunan Peternakan a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak b. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan d. Pragram Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan e. Program Pengembangan Kawasan Peternakan f. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan
B. Kegiatan Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program. Berdasarkan pada misi, tujuam dan sasaran serta program yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Kegiatan dapat dikelompokan dalam 2 (dua) kelompok kegiatan yaitu: I. KEGIATAN PRIORITAS Kegiatan ini meliputi: 1. Program Peningktan Produksi Hasil Peternakan, meliputi kegiatan: 1.1 Pengembangan Pembibitan dan Budidaya 2. Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan, meliputi kegiatan: 2.1 Pengembangan kawasan dan sapi potong dan komoditas unggulan 3. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan, meliputi kegiatan: 3.1 Pelatihan Keterampilan Pengembangan Budidaya Ternak 4. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 4.1 Pengembangan pemasaran hasil produksi 5. Program Peningkatan Pemasaran Teknologi Peternakan, meliputi kegiatan: 5.1 Pengembangan teknologi peternakan tepat guna II
KEGIATAN PENDUKUNG Kegiatan ini meliputi 1. Kegiatan yang terkait dengan pelayanan administrasi a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan: (1). Penyediaan jasa surat menyurat (2). Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (3). Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (4). Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (5). Penyediaan jasa kebersihan kantor 16
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(6). (7). (8). (9). (10). (11). (12). (13). (14).
2015
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah Penyediaan jasa tenaga tertentu
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi Kegiatan: (1). Pengadaan kendaraan dinas/operasional (2). Pengadaan perlengkapan gedung kantor (3). Pengadaan peralatan gedung kantor (4). Pengadaan mebeleur (5). Pengadaan perlatan dan perlengkapan Rumah Tangga (6). Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (7). Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (8). Rehabilitas sedang/berat gedung kantor c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi Kegiatan: (1). Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya (2). Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi Kegiatan: (1). Pendidikan dan Pelatihan formal e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi Kegiatan: (1). Penyususnan informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (2). Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah f.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi Kegiatan: (1). Penyusunan Kebijakan Program dan Monitoring Evaluasi 17
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
2. Kegiatan yang terkait dengan Pembangunan: a. Program penunjang 1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak meliputi Kegiatan: (1.1) Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak (1.2) Pelayanan laboratorium keswan dan kesmavet 2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, meliputi kegiatan: (2.1) Pembibitan dan perawatan ternak (2.2) Pengembangan Agribisnis Peternakan Selain itu, Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur juga mendapatkan dana yang bersumber dari APBN adalah sebagai berikut : a. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat meliputi kegiatan sebagai berikut : 1. Peningkatan Produksi Ternak 2. Peningkatan Produksi Pakan Ternak 3. Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis 4. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit 5. Penjaminan Produk Hewan Yang ASUH dan Berdaya Saing 6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Keswan b. Program Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian Program Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian meliputi masing – masing kegiatan sebagai berikut : 1. Pengembangan Mutu dan Standardisasi Pertanian, 2. Pengembangan Pasar Domestik 3. Pengembangan Usaha dan Inventasi, 4. Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian, 5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian c. Program penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian meliputi : 1. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian 2. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian 18
2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. 4. 5. 6.
B.
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian Layanan Perkantoran Fasilitasi Pupuk dan Pestisida Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)
Penetapan Kinerja Tahun 2015 Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja instansi, Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.6. Penetapan Kinerja Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
1. Meningkatnya pemenuhan
Persentase Ketersediaan lokal :
kebutuhan masyarakat terhadap
- Daging (%)
produk pangan asal ternak (daging
- Telur
(%)
73 67,50
dan telur) 2. Meningkatnya Penerapan Teknologi - Jumlah masyarakat yang Peternakan Tepat Guna dengan
105
memanfaatkan biogas (KK)
memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam terbarukan
- Jumlah kebuntingan hasil IB
2.573
(ekor) - Jumlah masyarakat yang
65
memanfaatkan teknologi pakan (KK) 3. Menurunnya tingkat keresahan
Jumlah usaha yang memperoleh
masyarakat terhadap pemalsuan
sertifikat Nomor Kontrol Veteriner/
daging
NKV (Unit usaha)
5,0
19
2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Capaian Kinerja Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.1. Capaian Kinerja Tujuan Dinas Peternakan Provinsi Kaltim Tahun 2015 No 1 1
Indikator 2 Populasi Ternak (Ekor) : - Sapi Potong - Sapi Perah - Kerbau - Kambing - Domba - Babi - Ayam buras - Ayam petelur - Ayam broiler - Itik
2
Jumlah kawasan mandiri energi yang berbahan dasar kotoran ternak
3
Jumlah kelahiran hasil IB
4 5
Satuan
Target
Realisasi
% Capaian
3
4
5
6
Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Kawasan mandiri energi
590.762 141.855 50 82 5.736 6.132 52.095 56.620 234 241 63.962 66.738 5.843.593 4.502.028 1.244.051 720.591 45.572.373 48.880.973 156.184 203.163 2
24,01 164,00 106,90 108,69 102,99 104,34 77,04 57,92 107,26 130,08
1
50,00
Ekor
2.450
1.462
59,67
Daya tampung ternak
ST
11.848
10.852
91,59
Persentase penurunan kasus pemalsuan daging
%
3,55
121,11
4,5
Keterangan : realisasi populasi tahun 2015 masih angka sementara
20
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Berdasarkan IKU Dinas Peternakan Prov.Kaltim Tahun 2015
Tabel 3.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator RPJMD Prov.Kaltim Tahun 2015
21
2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
B. Analisis Capaian Kinerja Analisis capaian kinerja terkait dengan pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis. Pencapaian sasaran strategis pada tahun 2015 merupakan hasil pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2015 adalah sebagai berikut : B.1. Capaian Kinerja Tujuan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015
Tujuan 1 : Meningkatkan Populasi dan Produktivitas Ternak Analisis atas capaian indikator kinerja pada tujuan I (satu) adalah sebagai berikut : 1) Populasi Ternak Sapi Potong Dalam rangka mencapai visi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur yaitu terwujudnya agribisnis peternakan yang berdaya saing menuju dua juta ekor sapi di Kalimantan Timur, maka upaya yang harus dilakukan adalah dengan peningkatan populasi sapi potong. Upaya ini telah ditargetkan melalui trend pertumbuhan populasi sapi potong selama 5 tahun sejak tahun 2014 s.d 2018 dapat dilihat pada grafik berikut. Grafik 1. Trend Pertumbuhan Populasi Sapi Potong dari Tahun 2014 - 2018
1.827.482 2.000.000 1.415.227
1.800.000 1.600.000 1.002.996
1.400.000
2014 2015
1.200.000 1.000.000
2016
590.762
2017
800.000 600.000 400.000
2018 178.580
200.000 0 2014
2015
2016
2017
2018
22
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
Tabel 3.4.a. Pengukuran Capaian Tujuan 1 (satu) pada populasi sapi potong
Tabel 3.4.b. Realisasi Kinerja Tahun 2014 dan 2015 pada populasi sapi potong
Pengukuran kinerja terhadap indikator tujuan ini menunjukkan capaian kinerja yang kurang baik, karena realisasi baru mencapai 141.855 ekor atau dengan capaian 24,01% dibanding target tahun 2015. Hal ini terlihat bahwa target pada tahun 2015 sangat tinggi karena di akhir periode Renstra 2018 populasi sapi potong ditargetkan mencapai 1,8 juta ekor sapi. Pada tahun 2014 populasi sapi potong mencapai 101.743 ekor, sehingga terjadi peningkatan populasi sapi potong dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 39,42% atau terjadi kenaikan populasi sapi potong sebanyak 40.112 ekor. Pertambahan populasi sapi potong ini sangat signifikan terhadap ketersediaan lokal daging di Kalimantan Timur. Apabila populasi sapi potong meningkat, maka ketersediaan lokal daging pun juga ikut meningkat. Ketersediaan lokal daging tahun 2015 mencapai 68,09% yang artinya ketersediaan lokal diperoleh dari pemotongan sapi lokal dan dipenuhi dari produksi daging ayam potong karena populasi sapi lokal masih rendah. Tabel 3.4.c. Realisasi Kinerja dari tahun 2013 s.d 2015 pada populasi sapi potong
23
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
Dari data di atas, pencapaian kinerja populasi sapi potong dari tahun 2013 s.d 2015 semakin meningkat. Apabila dibandingkan dengan target Renstra 2014 dan 2016 realisasinya belum mencapai target. Tidak tercapainya target disebabkan pengadaan sapi tahun 2015 belum bisa mencapai target. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian populasi sapi potong antara lain : 1) Keterbatasan anggaran yang tersedia baik dari sumber dana APBD I, APBD II maupun APBN; 2) Pengadaan sapi yang telah ditetapkan sebanyak + 14 ribu ekor terutama untuk pengadaan sapi indukan BC tidak bisa terealisir 100% hanya 2.078 ekor dan 95 ekor Jantan dari 11 rb ekor baik sumber dana APBN maupun APBD karena terhambat dengan Perpu Peternakan dan Keswan mengenai pengertian indukan (revisi), Izin rekomendasi pemasukan ternak sapi Indukan BC dari Menteri Perdagangan yang terlambat serta yang sangat berpengaruh karena ternak Indukan sapi BC yang dipersyaratkan dalam Spesifikasi Teknis adalah ternak yang telah bunting sehingga setelah dilakukan Selektor dan menunggu ternak diangkut dengan menggunakan kapal ternak sehingga adanya jeda waktu yang menyebabkan ternak yang bunting muda menjadi tua sehingga dari Pemerintah Australia tidak mengizinkan untuk mengangkut ternak sapi yang bunting tua karena takut mengalami keguguran/kematian dalam proses perjalanan ternak ; 3) Pada saat ternak sapi indukan BC tiba, pergantian cuaca dari Tropis ke non tropis dan pada saat itu sekitar bulan September 2015 di Kaltim musim hujan sehingga kematian ternak sapi indukan BC banyak yang mati sekitar + 100 ekor ; 4) Pengadaan sapi lokal (Bali) yang bersumber dana APBD II tidak terlaksana, seperti Kutai Kartanegara (564 ekor), Kutai Timur (224 ekor) dan Mahakam Hulu (55 ekor) dikarenakan spesifikasi yang diminta menggunakan SNI sehingga daerah sumber bibit tidak mengeluarkan standar/grade yang diminta. Disamping kendala tersebut diatas, belum bisa tercapai target populasi karena kematian ternak sapi 1,16% (1.176 ekor), pengeluaran sapi 0,10% atau 105 ekor serta pemotongan sapi di Kaltim sebesar 47,54% atau sebanyak 48.370 ekor yang banyak diambil dari sapi yang ada pada peternak di Kaltim, sedangkan tingkat kelahiran yang masih rendah hanya sekitar 10,05% (10.229 ekor) karena SDM peternak masih rendah sehingga tidak sebanding dengan pemotongan ternak yang cukup tinggi dan pemasukan sapi belum sebanding dengan tingkat pemotongan yang ada. Namun keberhasilan kinerja dari tahun 2013 s.d 2015 adalah populasi sapi potong meningkat setiap tahunnya. Hal ini didukung oleh angka kelahiran ternak 10,05% atau sebanyak 10.229 ekor kelahiran dan pemasukan sapi potong ke Kaltim sebesar 12.906 ekor atau sekitar 12,68%. Data populasi ternak sapi potong dari kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut. 24
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
Tabel 3.4.d. Populasi Sapi Potong di Provinsi Kaltim (Ekor)
Dari data tersebut, terlihat populasi sapi meningkat setiap tahunnya. Keberhasilan peningkatan populasi sapi potong dilakukan beberapa upaya yaitu penambahan populasi sapi melalui pengadaan sapi indukan dan sapi bibit yang bersumber dana APBD maupun APBN, melakukan kegiatan gertak birahi dan Inseminasi Buatan (IB), pengendalian pemotongan betina produktif (sekitar 3.155 ekor) karena harga sapi betina lebih rendah dari harga sapi jantan, penanganan gangguan reproduksi dan Helminthiasis (penyakit cacingan), peningkatan peran swasta untuk pengembangan usaha peternakan sapi serta keterlibatan pihak perbankan seperti Bank Kaltim dan BRI dalam pemanfaatan sumber pembiayaan/permodalan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Namun bila dilihat target akhir periode Renstra Tahun 2018 sebesar 1.827.482 ekor belum mencapai target karena realisasi di tahun 2015 masih kurang 1.685.627 ekor untuk mencapai target akhir periode Renstra. 2) Populasi Ternak Sapi Perah Sapi perah merupakan salah satu komoditas utama subsektor peternakan. Dengan adanya komoditi di subsektor peternakan dapat membantu memenuhi pemeuhan kebutuhan protein hewani masyarakat setiap harinya. Populasi sapi perah merupakan salah satu indikator kinerja tujuan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur yang akan dicapai. Trend pertumbuhan populasi sapi perah dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
25
2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Grafik 2. Trend Pertumbuhan Populasi Sapi Perah dari tahun 2014-2018 54
53
53
52
52 51 50
2014
51
2015
50
2016
49
2017
49
2018
48 47 2014
2015
2016
2017
2018
Tabel 3.5.a. Pengukuran Capaian Tujuan 1 (satu) pada populasi sapi perah
Tabel 3.5.b. Realisasi Kinerja 2014 dan 2015
Pengukuran terhadap capaian kinerja ini menunjukan bahwa capaian kinerja sangat baik, karena populasi sapi perah mencapai 82 ekor dibanding target tahun 2015 atau dengan capaian sebesar 164%. Pada tahun 2014 populasi sapi perah mencapai 77 ekor, sehingga terjadi peningkatan populasi dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 106,49% atau terdapat kenaikan populasi sapi perah sebanyak 5 ekor.
26
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
Tabel 3.5.c. Realisasi Kinerja dari Tahun 2013 s.d 2015
Dari data di atas terlihat peningkatan populasi sapi perah dari tahun 2013, 2014 dan 2015. Apabila dibandingkan dengan target Renstra 2014 dan 2016, populasi sapi perah tahun 2015 sudah melebihi target. Hal ini menunjukkan bahwa target populasi sapi perah pada akhir periode Renstra tahun 2018 sudah tercapai. Data populasi sapi perah dari kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.5.d. Populasi Sapi Perah di Provinsi Kaltim (ekor)
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa populasi sapi perah meningkat setiap tahunnya. Keberhasilan peningkatan populasi sapi perah dapat dicapai karena adanya pertambahan populasi dengan angka kelahiran ternak sapi perah sebesar 5,19% atau sebanyak 4 ekor kelahiran. Selain itu tidak ada pemotongan sapi perah sebagai daging konsumsi dan tingkat kematiannya rendah pada tahun 2015.
27
2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3) Populasi Ternak Kerbau Pemenuhan kebutuhan akan daging di Kalimantan Timur selain daging sapi dapat dipenuhi melalui penyediaan daging kerbau. Salah satu upaya untuk mencapai kamandirian pangan adalah tersedianya bahan pangan daging di wilayah Kalimantan Timur. Untuk itu, trend pertumbuhan populasi kerbau ditargetkan selama 5 tahun dari tahun 2014 ke tahun 2018 dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Grafik 3. Trend pertumbuhan populasi ternak kerbau dari tahun 2014-2018 6.200 6.087
6.100 5.967
6.000
5.800 5.700
2014
5.850
5.900
2015
5.736
2016
5.623
2017
5.600
2018
5.500 5.400 5.300 2014
2015
2016
2017
2018
Tabel 3.6.a. Pengukuran Capaian Tujuan 1 (satu) pada populasi kerbau
Tabel 3.6.b. Realisasi Kinerja 2014 dan 2015
28
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
Pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sangat baik karena populasi kerbau mencapai 6.132 ekor dari target atau dengan capaian 106,90%. Pada tahun 2014, populasi kerbau mencapai 5.908 ekor, sehingga terjadi peningkatan populasi kerbau sebesar 103,79 ekor dengan capaian 103,79% atau terdapat kenaikan populasi sebanyak 224 ekor. Tabel 3.6.c. Realisasi Kinerja dari Tahun 2013 s.d 2015
Dari data di atas terlihat adanya peningkatan populasi kerbau setiap tahunnya. Namun bila dibandingkan target 2014 dan 2016, populasi kerbau sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa target populasi kerbau akhir periode Renstra tahun 2018 telah tercapai. Data populasi ternak kerbau dari kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.6.d. Populasi Kerbau di Provinsi Kaltim (ekor)
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa populasi kerbau meningkat setiap tahunnya. Keberhasilan populasi kerbau adalah adanya pertambahan populasi disebabkan karena angka kelahiran ternak 9,34% atau sebanyak 552 ekor kelahiran dan pemasukan kerbau ke Kaltim sebesar 1,59% atau sejumlah 94 ekor. Selain itu, adanya upaya penyelamatan populasi dan pengembangan ternak kerbau melalui penyebaran 29
2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
pejantan kerbau (InKA) di Paser dan Kutai Barat sebanyak 90 ekor dari dukungan anggaran APBN Tugas Pembantuan Ditjen (06) Tahun 2015. 4) Populasi Ternak Kambing Kambing merupakan ternak ruminansia kecil yang kegunaan dan manfaatnya di samping dapat memenuhi kebutuhan protein hewani untuk masyarakat, produk lainnya juga dapat dimanfaatkan berupa ternak hidup dari hasil reproduksi, susu maupun limbah kotoran ternak yang banyak digunakan untuk usaha budidaya pertanian tanaman pangan. Di Kalimantan Timur, kambing merupakan komoditas utama dalam penyediaan kebutuhan daging selain daging sapi. Untuk itu, trend pertumbuhan populasi kambing ditargetkan selama 5 tahun dari tahun 2014 ke tahun 2018 dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Grafik 4. Trend Pertumbuhan populasi ternak kambing dari tahun 2014-2018 56.000
55.284
55.000
54.200
54.000
53.137
53.000 52.000
2014 2015
52.095
2016
51.073
2017
51.000
2018
50.000 49.000 48.000 2014
2015
2016
2017
2018
Tabel 3.7.a. Pengukuran Capaian Tujuan 1 (satu) pada populasi kambing
Tabel 3.7.b. Realisasi Kinerja 2014 dan 2015
30
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
Pengukuran kinerja pada capaian kinerja ini menunjukan bahwa capaian kinerja sangat baik, karena populasi kambing melebihi target tahun 2015 yaitu mencapai 56.620 ekor atau dengan capaian 108,69%. Pada tahun 2014, populasi kambing mencapai 55.259 ekor dibanding tahun 2015 atau terjadi kenaikan populasi sebesar 102,46% atau sebanyak 1.361 ekor. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan daging kambing cukup tinggi untuk dikonsumsi, keperluan adat, tabungan serta pendapatan keluarga. Pertumbuhan populasi kambing relatif kecil sedangkan permintaan terus meningkat seiring jumlah penduduk dan perbaikan pendapatan kesejahteraan masyarakat. Bukan mustahil suatu saat akan terjadi kelangkaan produksi daging kambing. Namun sayangnya pemeliharaan ternak kambing sebagian besar masih dalam skala kecil dan tradisional. Tabel 3.7.c. Realisasi Kinerja dari Tahun 2013 s.d 2015
Dari data di atas, terlihat peningkatan populasi kambing setiap tahunnya. Namun bila dibandingkan target 2014 dan 2016, populasi kambing sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa target populasi kambing akhir periode Renstra 2018 telah tercapai. Data populasi ternak kambing dari kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.7.d. Populasi Kambing di Provinsi Kaltim (ekor)
31
2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa populasi kambing meningkat setiap tahunnya. Keberhasilan dalam pencapaian target populasi kambing adalah adanya pertambahan populasi disebabkan karena angka kelahiran ternak 11,55% atau sebanyak 6.385 ekor kelahiran dan pemasukan kambing ke Kaltim sebesar 6,92% atau sejumlah 3.823 ekor. Selain itu, pertambahan populasi kambing di Kalimantan Timur didukung dengan anggaran APBN Tugas Pembantuan Ditjen (06) Tahun 2015 melalui kegiatan pembibitan kambing di Penajam Paser Utara sebanyak 60 ekor. 5) Populasi Ternak Domba Domba merupakan salah satu jenis ternak yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Domba memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan sebagai sumber daging. Beberapa kelebihan daging domba antara lain rendah kolesterol, tinggi protein dan harganya relatif terjangkau. Untuk itu, trend pertumbuhan populasi domba ditargetkan selama 5 tahun dari tahun 2014 ke tahun 2018 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
Grafik 5. Trend pertumbuhan populasi domba dari tahun 2014-2018 242 240 238 236 234 232 230 228 226
241 238
2014
236
2015
234
2016
231
2017 2018 2014
2015
2016
2017
2018
Tabel 3.8.a. Pengukuran Capaian Tujuan 1 (satu) pada populasi domba
Tabel 3.8.b. Realisasi Kinerja 2014 dan 2015
32
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
Pengukuran kinerja pada capaian kinerja ini menunjukan bahwa capaian kinerja sangat baik, karena populasi domba melebihi target tahun 2015 yaitu mencapai 241 ekor atau dengan capaian 102,99%. Pada tahun 2014, populasi domba mencapai 239 ekor, sehingga terjadi peningkatan populasi domba sebesar 100,84% atau terdapat kenaikan populasi domba sebanyak 2 ekor. Hal ini menunjukkan bahwa populasi domba setiap tahunnya terus mengalami pertambahan, meskipun terbilang lambat karena usaha peternakan domba biasanya dipelihara hanya sebagai usaha sampingan dengan teknik pemeliharaan yang bersifat tradisional. Tabel 3.8.c. Realisasi Kinerja dari Tahun 2013 s.d 2015
Dari tabel di atas terlihat juga peningkatan populasi domba dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Akan tetapi peningkatan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan konsumsi masyarakat karena daging domba belum banyak diminati. Apabila upaya peningkatan populasi diikuti upaya peningkatan konsumsi, maka pasar domba akan terbuka lebar. Namun sayangnya pertumbuhan domba dari tahun 2013 ke tahun 2015 kurang dari 5% sedangkan pertumbuhan penduduk semakin meningkat setiap tahunnya Tabel 3.8.d. Populasi Domba di Provinsi Kaltim (ekor)
33
2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa populasi domba meningkat setiap tahunnya. Sehingga capaian populasi domba tahun 2015 telah mencapai target akhir periode Renstra 2018. Keberhasilan yang dicapai melalui pemasukan adanya pertambahan populasi domba karena angka kelahiran ternak 24,36% atau sebanyak 12.199 ekor kelahiran dan pemasukan domba ke Kaltim sebesar 74,52% atau sejumlah 37.313 ekor. Namun kendala pengembangan domba di lokasi sapi bali adalah adanya penyakit MCF (Malignant Catharralis Fever). Sapi Bali sangat peka terhadap terhadap infeksi virus MCF. Penyakit ini tidak menular dari sapi ke sapi, tetapi virus penyebabnya ditularkan dari domba (biri-biri) yang bertindak sebagai pembawa virus, tanpa menderita sakit. Gejala sebelum kematian tidak tampak sama sekali. Yang dapat dilakukan cukup sederhana yaitu sapi Bali jangan digabungkan dengan domba dalam satu kawasan. Domba dan kambing yang bersifat pembawa harus dipisahkan dari sapi terutama selama periode melahirkan. Sampai saat ini belum tersedia vaksin yang dapat mencegah penyakit ini namun secara eksperimental sapi dapat menunjukan proteksinya dari inokulasi yang diberikan. 6) Populasi Ternak Babi Ternak babi merupakan salah satu ternak pengasil daging yang efisien dan memiliki berbagai keunggulan dibandingkan ternak lain, sehingga ternak babi memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi sebagai ternak potong. Untuk itu, trend pertumbuhan populasi babi ditargetkan selama 5 tahun dari tahun 2014 ke tahun 2018 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
Grafik 6. Trend pertumbuhan populasi babi dari tahun 2014-2018 69.000
67.877
68.000 66.546
67.000 66.000 65.000 64.000 63.000
2014
65.241
2015
63.962
2016
62.708
2017 2018
62.000 61.000 60.000 2014
2015
2016
2017
2018
34
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
Tabel 3.9.a. Pengukuran Capaian Tujuan 1 (satu) pada populasi babi
Tabel 3.9.b. Realisasi Kinerja 2014 dan 2015
Pengukuran kinerja pada capaian kinerja ini menunjukan bahwa capaian kinerja sangat baik, karena populasi babi melebihi target tahun 2015 yaitu mencapai 66.738 ekor atau dengan capaian 104,34%. Pada tahun 2014, populasi babi mencapai 64.214 ekor, sehingga terjadi peningkatan populasi babi sebesar 3,93% atau terdapat kenaikan populasi babi sebanyak 2.524 ekor. Hal ini menunjukkan bahwa ternak babi memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi sebagai ternak potong. Selain pertumbuhan badannya yang cepat, ternak babi juga mampu memanfaatkan segala jenis limbah pertanian, tidak membutuhkan lahan pemeliharaan yang luas, dapat meningkatkan kesuburan tanah serta memiliki litter size yang tinggi. Namun hingga saat ini potensi tersebut masih belum dapat dimanfaatkan dengan baik karena adanya keterbatasan konsumen dan sistem pemeliharaan yang belum memadai. Tabel 3.9.c. Realisasi Kinerja dari Tahun 2013 s.d 2015
Dari tabel di atas terlihat juga peningkatan populasi domba dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Hal ini menunjukkan adanya pemasukan babi ke Kaltim sebesar 0,19% atau sejumlah 125 ekor ke Kota Bontang dan angka kelahiran ternak babi 7,20% atau sebanyak 4.625 ekor kelahiran. Perhitungan data populasi ternak kerbau selama ini berdasarkan laporan dari petugas lapangan dan diverifikasi dengan penggunaan 35
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
parameter kelahiran, kematian dan pemotongan ternak untuk masing-masing jenis ternak. Data populasi ternak babi dari kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.9.d. Data Populasi Babi di Provinsi Kaltim (ekor)
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa populasi babi meningkat setiap tahunnya. Namun bila dilihat dari target Renstra Tahun 2016, capaian populasi babi pada tahun 2015 telah mencapai target, sehingga target periode akhir Renstra Tahun 2018 telah tercapai. Keberhasilan ini dilakukan melalui beberapa upaya antara lain penyebaran ternak babi ke kabupaten/kota dengan dukungan dana APBD I sebanyak 125 ekor, APBD II sebanyak 448 ekor dan APBN. Selain itu, ketersediaan bibit yang memadai baik kualitas maupun kuantitas untuk meningkatkan produksi dan produktivitas bibit babi, meningkatkan kemampuan para peternak dalam manajemen peternakan babi dan mempertahankan serta menambah sentra/kawasan sumber bibit babi juga dapat dilakukan. 7) Populasi Ayam Buras Ayam buras merupakan ternak unggas lokal yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dalam bisnis yang profesional, karena relatif tidak tergantung kepada bibit dan bahan pakan impor serta mudah dalam penanganannya. Namun dalam pengembangannya ke arah bisnis yang menguntungkan sangat membutuhkan inovasi teknologi. Trend pertumbuhan populasi ayam buras selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada grafik berikut.
36
2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Grafik 7. Trend pertumbuhan populasi ayam buras dari tahun 2014-2018 6.300.000
6.201.267
6.200.000
6.079.674
6.100.000
2015
5.843.593
5.900.000 5.800.000
2014
5.960.465
6.000.000
2016
5.729.013
5.700.000
2017
5.600.000
2018
5.500.000 5.400.000 2014
2015
2016
2017
2018
Tabel 3.10.a. Pengukuran Capaian Tujuan 1 (satu) pada populasi ayam buras
Tabel 3.10.b. Realisasi Kinerja 2014 dan 2015
Pengukuran kinerja pada capaian kinerja ini menunjukan bahwa capaian kinerja kurang baik, karena populasi ayam buras tidak mencapai target tahun 2015 yaitu mencapai 4.502.028 ekor atau dengan capaian 77,04%. Pada tahun 2014, populasi ayam buras mencapai 4.287.075 ekor, sehingga terjadi peningkatan populasi ayam buras sebesar 5,01% atau terdapat kenaikan populasi ayam buras sebanyak 214.953 ekor. Hal ini menunjukkan adanya penurunan populasi ayam buras disebabkan karena antara lain 1) pemotongan ayam buras cukup tinggi yaitu sebesar 65,50% atau sejumlah 2.807.820 ekor; 2) angka kematian sebesar 39,98 % atau sebanyak 1.713.966 ekor disebabkan kasus Newcastle Disease (ND); serta 3) pengeluaran sebesar 1,89% atau 81.096 ekor
37
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
Tabel 3.10.c. Realisasi Kinerja dari Tahun 2013 s.d 2015
Dari tabel di atas terlihat peningkatan populasi ayam buras bersifat fluktuatif. Bila dilihat dari realisasi tahun 2014 ke tahun 2015 terdapat peningkatan populasi ayam buras, namun terjadi penurunan populasi dari tahun 2014 ke 2013. Perhitungan data populasi ternak ayam buras selama ini berdasarkan laporan dari petugas lapangan dan diverifikasi dengan penggunaan parameter kelahiran, kematian dan pemotongan ternak untuk masing-masing jenis ternak. Data populasi ternak ayam buras dari kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.10.d. Data Populasi Ayam Buras di Provinsi Kaltim (ekor)
Target populasi ayam buras pada akhir periode Renstra tahun 2018 sebesar 6.201.267 ekor, namun realisasi tahun 2015 terhadap target akhir Renstra tahun 2018 baru mencapai 69,13% sehingga masih diperlukan populasi ayam buras sebanyak 1.914.192 ekor untuk mencapai target di akhir periode Renstra tahun 2018. Untuk itu diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan populasi ayam buras antara lain meningkatan kualitas para peternak dengan cara memberikan pelatihan dalam hal manajemen peternakan DOC ayam buras ke provinsi Kaltim, peningkatan kualitas peternakan sehingga kematian ternak dapat ditekan.
38
2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
8) Populasi Ayam Petelur Ayam petelur merupakan salah satu jenis ternak unggas yang cukup berkembang. Seiring meningkatnya permintaan dan kebutuhan akan telur, maka diperlukan peningkatan produksi dan pengembangan usaha oleh perusahaan-perusahaan peternakan khususnya ayam petelur. Trend pertumbuhan populasi ayam petelur sejak tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut. Grafik 8. Trend pertumbuhan populasi ayam petelur dari tahun 2014-2018 1.340.000
1.320.197
1.320.000 1.294.311
1.300.000
1.260.000 1.240.000
2014
1.268.932
1.280.000
2015
1.244.051
2016 1.219.658
2017
1.220.000
2018
1.200.000 1.180.000 1.160.000 2014
2015
2016
2017
2018
Tabel 3.11.a. Pengukuran Capaian Tujuan 1 (satu) pada populasi ayam petelur
Tabel 3.11.b. Realisasi Kinerja 2014 dan 2015
Pengukuran kinerja pada capaian kinerja ini menunjukan bahwa capaian kinerja kurang baik, karena populasi ayam ayam petelur tidak mencapai target tahun 2015 yaitu mencapai 720.591 ekor atau dengan capaian 57,92%. Pada tahun 2014, populasi ayam buras mencapai 686.278 ekor, sehingga terjadi peningkatan populasi ayam 39
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
petelur sebesar 5% atau terdapat kenaikan populasi ayam petelur sebanyak 34.313 ekor. Tabel 3.11.c. Realisasi Kinerja dari Tahun 2013 s.d 2015
Dari tabel di atas terlihat adanya peningkatan populasi dari tahun 2014 ke tahun 2015. Namun apabila dilihat dari tahun 2013 terjadi penurunan populasi ayam petelur. Capaian 2015 belum mencapai target tahun 2016. Untuk itu, upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai target 2016 adalah dengan meningkatkan minat investor di bidang usaha peternakan ayam petelur di Kalimantan Timur, salah satunya dengan cara meningkatkan minat dari konsumen untuk mengkonsumsi telur sehingga permintaan untuk telur semakin tinggi. Perhitungan data populasi ternak ayam petelur selama ini berdasarkan laporan dari petugas lapangan dan diverifikasi dengan penggunaan parameter kematian dan revolving ternak untuk masing-masing jenis ternak. Data populasi ternak ayam petelur dari kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.11.d. Data Populasi Ayam Buras di Provinsi Kaltim (ekor)
40
2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dari data di atas terlihat adanya penurunan populasi ayam petelur di tahun 2013. Sehingga capaian 2015 belum dapat mencapai target populasi ayam petelur pada akhir periode Renstra tahun 2018 sebesar 1.320.197 ekor. Untuk mencapai target masih diperlukan populasi ayam petelur sebanyak 599.607 ekor untuk mencapai target di akhir periode Renstra tahun 2018. Untuk itu diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan populasi ayam petelur dengan mempermudah perizinan bagi investor untuk berinvestasi di usaha peternakan ayam petelur di Kalimantan Timur. 9) Populasi Ayam Broiler Ayam merupakan jenis unggas yang paling populer dan paling banyak dikenal orang. Hasil ayam berupa daging banyak dikonsumsi oleh masyarakat sebagai substitusi daging kerbau ataupun sapi. Selain harga yang murah juga tidak ada agama yang melarang untuk mengkonsumsi daging ini. Seiring dengan pertambahan penduduk maka permintaan akan konsumsi daging ayam juga semakin bertambah. Dengan permintaan yang semakin meningkat, maka perlu peningkatan produksi untuk memenuhi permintaan tersebut. Trend pertumbuhan populasi ayam broiler selama 5 (tahun) dari tahun 2014 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut. Grafik 9. Trend pertumbuhan populasi ayam broiler dari tahun 2014-2018 49.000.000
48.361.767
48.000.000
47.413.497
47.000.000
46.483.820 45.572.373
46.000.000 45.000.000
2014 2015 2016
44.678.797
2017
44.000.000
2018
43.000.000 42.000.000 2014
2015
2016
2017
2018
41
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
Tabel 3.12.a. Pengukuran Capaian Tujuan 1 (satu) pada populasi ayam broiler
Tabel 3.12.b. Realisasi Kinerja 2014 dan 2015
Pengukuran kinerja pada capaian kinerja ini menunjukan bahwa capaian kinerja sangat baik, karena populasi ayam ayam broiler mencapai target tahun 2015 yaitu mencapai 48.880.973 ekor atau dengan capaian 107,26%. Pada tahun 2014, populasi ayam broiler mencapai 46.553.307 ekor, sehingga terjadi peningkatan populasi ayam broiler sebesar 5% atau terdapat kenaikan populasi ayam buras sebanyak 2.327.666 ekor. Tabel 3.12.c. Realisasi Kinerja dari Tahun 2013 s.d 2015
Dari tabel di atas terlihat adanya peningkatan populasi ayam broiler setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena peningkatan produksi DOC di Breeding Farm. Pemenuhan DOC ini berasal dari produksi DOC lokal Breeding Farm 9.900.863 ekor (93,07%) dan luar Katim 736.714 ekor (6,93%). Perhitungan data populasi ternak ayam broiler selama ini berdasarkan laporan dari petugas lapangan dan diverifikasi dengan penggunaan parameter jumlah broiler yang dipelihara dalam kurun waktu 1 tahun. Data populasi ternak ayam broiler dari kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.
42
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
Tabel 3.12.d. Data populasi ayam broiler di Provinsi Kaltim (ekor)
Dari tabel di atas terlihat populasi ayam broiler meningkat setiap tahunnya. Target populasi ayam broiler pada akhir periode Renstra tahun 2018 sebesar 48.361.767 ekor, sehingga capaian kinerja tahun 2015 telah tercapai dan memenuhi target akhir periode Renstra 2018. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target adalah dengan menekan angka kematian, penambahan produksi Breeding Farm yang sejauh ini telah produksi di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, memperkuat regulasi usaha peternakan broiler dan meningkatkan pengawasan serta pembinaan terhadap usaha kemitraan yang ada. 10) Populasi Itik Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan protein hewani, ternak itik mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk dikembangkan karena populasinya cukup banyak dan tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Produk itik pada umumnya berupa telur, daging dan DOD (Day Old Duck). Potensi pengembangan budidaya itik sangat terbuka lebar, sehingga dapat memberi peluang penambahan populasi itik. Trend pertumbuhan populasi itik selama 5 tahun dari tahun 2014 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut.
43
2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Grafik 10. Trend pertumbuhan populasi itik dari tahun 2014-2018 162.000
160.917
161.000 160.000
159.324
159.000 157.746
158.000 157.000
2014 2015
156.184
2016
156.000 155.000
2017
154.638
2018
154.000 153.000 152.000 151.000 2014
2015
2016
2017
2018
Tabel 3.13.a. Pengukuran Capaian Tujuan 1 (satu) pada populasi itik
Tabel 3.13.b. Realisasi Kinerja 2014 dan 2015
Pengukuran kinerja pada capaian kinerja ini menunjukan bahwa capaian kinerja sangat baik, karena populasi itik mencapai target tahun 2015 yaitu mencapai 203.163 ekor atau dengan capaian 130,08%. Pada tahun 2014, populasi itik mencapai 156.184 ekor, sehingga terjadi peningkatan populasi itik sebesar 2,42% atau terdapat kenaikan populasi itik sebanyak 4.792 ekor.
44
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
Tabel 3.13.c. Realisasi Kinerja dari Tahun 2013 s.d 2015
Dari tabel di atas terlihat adanya peningkatan populasi itik setiap tahunnya. Peningkatan populasi disebabkan karena adanya peningkatan permintaan akan daging itik yang pada akhirnya berdampak pada pemasukan itik yang cukup besar sebesar 17,80% (35.312 ekor) dan angka kelahiran sebesar 22,04% (43.728 ekor). Apabila dilihat dari target 2016, maka Capaian kinerja telah tercapai. upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tahun 2015 melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan dan peningkatan skala usaha peternakan itik. Perhitungan data populasi ternak itik selama ini berdasarkan laporan dari petugas lapangan dan diverifikasi dengan penggunaan parameter kelahiran, kematian dan pemotongan ternak untuk masing-masing jenis ternak. Data populasi ternak itik dari kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.13.d. Data populasi itik di Provinsi Kaltim (ekor)
Dari data di atas terlihat populasi itik meningkat setiap tahun. Target populasi itik pada target akhir Renstra tahun 2018 adalah 160.917 ekor, sehingga capaian kinerja tahun 2015 telah tercapai dan memenuhi target akhir Renstra tahun 2018. Hal ini didukung adanya pemasukkan ternak itik dan kelahiran yang cukup tinggi.
45
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
Capaian Tujuan 2 : Meningkatkan Efisiensi Budidaya Peternakan dan Kelestarian Lingkungan 1. Jumlah kawasan mandiri energi yang berbahan dasar kotoran ternak Sasaran utama kawasan mandiri energi yang berbasis biogas adalah sebagai berikut : 1) Desa Miskin, Desa Daerah Tertinggal, Desa Transmigrasi, Desa Pesisir, Desa Pulau Kecil dan Desa Daerah Perbatasan. 2) Ketergantungan masyarakat desa tertinggal terhadap bahan bakar minyak yang harganya cenderung terus meningkat. 3) Wilayah-wilayah padat ternak (populasi ternaknya cukup banyak). 4) Wilayah yang masih belum/kurang dijangkau listrik milik Negara. Pengembangan ternak terdapat di pedesaan karena lahan masih luas untuk mengembangkan ternak-ternaknya maka perlu adanya penerapan teknologi tepat guna yang berbasis pada sektor peternakan. Tabel 4.1. Pengukuran Capaian Tujuan 2 (dua) pada kawasan mandiri energi
Pengukuran kinerja terhadap indikator tujuan ini menunjukkan capaian kinerja yang cukup baik, karena kawasan energi mandiri berbahan dasar kotoran ternak mencapai 1 (satu) kawasan atau dengan capaian sebesar 50% yaitu di kawasan mandiri energi sepaku. Namun capaian 2015 belum mencapai target. Tabel 4.2. Realisasi Kinerja Tahun 2014 dan 2015 pada kawasan mandiri energi
Pada tahun 2014 kawasan mandiri energi terealisasi 2 kawasan yaitu 1) Kawasan Mandiri Energi Paser Belengkong dan 2) Kawasan Mandiri Energi Long Mesangat. Penetapan suatu kawasan disebut sebagai kawasan mandiri energi adalah apabila 46
2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
kawasan tersebut memiliki minimal 30 unit biogas. Kawasan mandiri energi yang terealisasi pada tahun 2015 terdapat di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dengan memiliki jumlah biogas sebanyak 30 unit di Desa Argo Mulyo dan Desa Semoi II (dua). Kawasan ini disebut kawasan mandiri energi karena populasi ternak sapi cukup tinggi di Sepaku dengan sistem pemeliharaan intensif – semi intensif. Berdasarkan alokasi biogas dari tahun 2012-2015, kecamatan sepaku memiliki biogas 30 unit dengan jumlah populasi sapi kecamatan sepaku sebanyak 3.984 ekor dan kecamatan babulu memiliki 10 unit biogas dengan jumlah populasi sapi sebanyak 2.419 ekor. Sehingga sesuai kriteria kawasan mandiri energi memiliki 30 unit maka kecamatan sepaku merupakan kawasan mandiri energi. Selain itu, rata-rata keluarga miskin banyak di Sepaku, akses jalan kurang memadai, PLN belum sepenuhnya Sepaku, BBM masih sulit didapat serta harganya yang lumayan mahal Grafik 11. Jumlah Biogas di Penajam Paser Utara (unit) 10
30
Babulu
Sepaku
Dari grafik 1 terlihat jumlah biogas di PPU yang paling banyak ada di Kecamatan Sepaku sebanyak 30 unit tersebar di Desa Argo Mulyo 20 unit dan Desa Semoi II sebanyak 10 unit. Artinya masyarakat terutama peternak mulai mengerti manfaat penggunaan biogas untuk keperluan sehari-hari dan sangat menguntungkan dari segi finansial, sehingga akan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak yang harganya cenderung terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan biogas sebagai sumber energi alternatif sangat dimanfaatkan oleh peternak. Tabel 4.3. Realisasi Kinerja dari tahun 2013 s.d 2015 pada kawasan mandiri energi
47
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
Dari tabel di atas, terlihat bahwa kawasan mandiri energi terbentuk pada tahun 2014 menjadi 2 kawasan, namun pada tahun 2015 hanya ada 1 kawasan. Bila dibandingkan tahun 2013, terdapat peningkatan jumlah kawasan mandiri energi dari tidak adanya kawasan mandiri energi menjadi 2 kawasan sehingga hanya ada penambahan 1 (satu) kawasan dari tahun 2014 ke tahun 2015 atau kenaikan capaian sebesar 50%. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kawasan mandiri energi yang hanya terealisasi 1 (satu) kawasan disebabkan karena mayoritas peternak yang ada di perdesaan masih menggunakan pola pemeliharaan ekstensif karena tersedianya rumput alam yang berlimpah sebagai bahan pakan utama bagi ternak sapi dan tidak perlu mencarikan pakan. Hal inilah yang membuat beban para petani/peternak dapat terbantukan, dan sebagian peternak yang ada di Kalimantan Timur merupakan usaha sambilan dan belum menjadi usaha pokok mereka. Usaha pokok mereka adalah bertani, oleh sebab itu pola yang digunakan dalam pemeliharaan sapi masih ekstensif. Jika petani/peternak lebih disosialisasikan betapa pentingnya pola pemeliharaan intensif-semi intensif, maka petani/peternak akan berpindah pola pemeliharaannya dan membuat kandang dibelakang rumah dan mulai menanam HPT (hijauan pakan ternak) disekitar kandang, sehingga pada saat musim kering/kemarau, pakan ternak masih tersedia untuk kebutuhan sapinya. Jika petani/peternak sudah memiliki kandang, maka target terbentuknya kawasan energi mandiri dapat tercapai, karena salah satu syarat dalam menerima manfaat dari pembangunan instalasi biogas adalah petani/peternak yang telah memiliki kandang dengan kepemilikan ternak 3-4 ekor sapi. Sesuai target akhir Renstra 2018 terbentuknya kawasan mandiri energi 10 kawasan di Kalimantan Timur, maka realisasi tahun 2015 belum tercapai. Sampai dengan tahun 2015, baru ada 3 kawasan mandiri energi. Sehingga masih diperlukan 7 kawasan untuk mencapai target akhir periode Renstra tahun 2018. Untuk itu, solusi/upaya-upaya dalam mencapai target akhir periode Renstra tahun 2018 antara lain : 1) Penyediaan instalasi biogas yang diperlukan untuk pemanfaatan kotoran hewan sebagai sumber energi alternatif sebanyak 480 unit, 2) Pendistribusian komponennya (biogas) harus dalam satu tempat (kawasan) dan 3) Difokuskan pada daerah padat ternak (sapi/kerbau) yang dipelihara secara Intensif-Semi Intensif dengan kepemilikan ternak minimal 3-4 ekor untuk ternak sapi.
48
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
2. Jumlah kelahiran hasil IB Indikator ini menjelaskan jumlah anak yang lahir dari jumlah induk yang diinseminasi (apakah pada inseminasi pertama atau kedua dan seterusnya). Tabel 4.4. Pengukuran Capaian Tujuan 2 (dua) pada jumlah kelahiran hasil IB
Tabel 4.5. Realisasi Kinerja Tahun 2014 dan 2015 pada jumlah kelahiran hasil IB
Pengukuran kinerja terhadap indikator ini kurang baik, karena jumlah kelahiran hasil IB mencapai 1.462 ekor atau dengan capaian 59,67%. Sedangkan jumlah kebuntingan hasil IB tahun 2015 sebanyak 2.050 ekor. Berarti ada 1.462 ekor sapi betina bunting yang sudah melahirkan di tahun 2015 dan sisa induk bunting yang belum melahirkan diharapkan dapat lahir semua atau minimal sebesar 80% dapat lahir di tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi kelahiran hasil IB dengan kebuntingan hasil IB berbanding lurus. Apabila jumlah kebuntingan hasil IB kecil, maka kelahiran hasil IB pun semakin kecil. Semakin banyak realisasi akseptor yang dapat di IB dan bunting, maka jumlah kelahiran hasil IB akan semakin meningkat. Pada tahun 2014, realisasi kelahiran hasil IB mencapai 731 ekor. Namun bila dibandingkan tahun 2015, terlihat adanya peningkatan jumlah kelahiran hasil IB sebanyak 731 ekor atau kenaikan kelahiran hasil IB 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target tahun 2015 belum tercapai mengingat usia kebuntingan sapi rata-rata selama 9 bulan 10 hari dan pelaporannya baru dapat dilihat/dibaca pada tahun 2016. Umumnya ternak yang ada di Provinsi Kalimantan Timur pada kondisi reproduksi yang baik, karena program-program kesehatan hewan yang dilakukan Dinas telah optimal, terutama penanggulangan penyakit reproduksi Brucellosis dan peningkatan SDM berupa keahlian ATR (Asisten Teknis Reproduksi) terhadap petugas di lapangan.
49
2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Grafik 12. Akseptor, Semen Beku, Kebuntingan dan Kelahiran Hasil IB 30.000 20.000 10.000 0 Kelahiran
2010 2011
2012 2013 2014
2.797 3.385 1.750 2.643
731
2015 1.462
Kebuntingan 4.494 4.161 3.019 2.358 1649 2.050 Semen Beku 9.200 8.225 7.790 8.542 3.450 6.819 Akseptor
5.355 4.988 5.636 4.343 3.165 3.035
Dari grafik di atas menunjukkan Jumlah kelahiran hasil IB berkaitan dengan kebuntingan hasil IB, semen beku yang digunakan untuk IB serta jumlah akseptor yang di IB. Jika akseptor IB berkurang, maka hasil kebuntingan dan kelahiran ternak hasil IB juga akan berkurang. Tabel 4.5. Realisasi Kinerja dari Tahun 2013 s.d 2015 pada jumlah kelahiran hasil IB
Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah kelahiran hasil IB setiap tahunnya bersifat fluktuatif. Untuk mencapai target 2016 tidak mudah karena dari kebuntingan hasil IB hanya 47,62% yang lahir dan sisanya lahir di tahun depan. Untuk itu, perlu sosialisasi tentang Inseminasi Buatan terhadap petani/peternak dan kelompok. Target jumlah kelahiran hasil IB di akhir periode Renstra tahun 2018 ada 15.196 ekor, namun jumlah kelahiran hasil IB terhadap akhir periode Renstra baru mencapai 4.439 ekor, sehingga masih diperlukan 10.757 ekor untuk mencapai target akhir Renstra tahun 2018. Untuk itu,upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai target akhir periode Renstra adalah dengan meningkatkan jumlah akseptor dari Kawin Alam ke IB, terutama pada kelompok-kelompok tani/ternak yang mendapatkan bantuan ternak pada tahun-tahun sebelumnya dengan sasaran kelompok-kelompok ternak yang menggunakan kandang koloni (pola pemeliharaan
intensif - semi intensif). 50
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
3. Daya Tampung Ternak Tabel 4.6. Pengukuran Capaian Tujuan 2 (dua) Daya Tampung Ternak
Daya tampung ternak merupakan analisis kemampuan areal kebun rumput untuk dapat menampung sejumlah ternak, sehingga kebutuhan hijauan rumput dalam 1 tahun bagi makanan ternak tersedia dengan cukup. Pengukuran kinerja terhadap tujuan ini cukup baik, karena mencapai 7.234,70 ST dari target 11.848 ST atau dengan capaian 73,97%. Daya tampung ternak sangat signifikan terhadap produksi pakan hijauan, apabila produksinya turun maka daya tampung ternak pun ikut turun. Penghitungan daya tampung ternak dapat dilihat dari produksi pakan hijauan ternak. Misal ternak dewasa (BB 300 kg) memerlukan pakan hijauan sebanyak 9 kg BK/hari atau 3,285 ton BK/tahun (9 kg x 365 hari). Produksi pakan hijauan tahun 2015 mencapai 23.766 ton/tahun maka daya tampung ternak dewasa tahun 2015 adalah 7.235 ST. Tabel 4.7. Realisasi Kinerja Tahun 2014 dan 2015
Pada tahun 2015, capaian daya tampung ternak sebesar 7.234,70 ST. Sehingga terjadi penurunan daya tampung ternak bila dibanding tahun 2015 sebesar 47,04% atau turun sebesar 6.426 ST. Hal ini menunjukkan bahwa target daya tampung ternak tahun 2015 tidak tercapai. Tidak tercapainya realisasi tahun 2015 disebabkan karena musim kemarau yang panjang menyebabkan rumput hijauan pakan ternak mengalami kekeringan sehingga mempengaruhi produksi hijauan pakan ternak. Tabel 4.8. Realisasi Kinerja dari Tahun 2013 s.d 2015 daya tampung ternak
51
2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja daya tampung ternak mengalami naik turun yang bersifat fluktuatif. Dibanding target 2016, maka daya tampung ternak tahun 2015 belum tercapai. Sedangkan target di akhir periode Renstra tahun 2018 sebesar 13.674 ST, sehingga daya tampung ternak masih kekurangan sebesar 6.439 ST untuk mencapai target di akhir periode Renstra. Belum tercapainya realisasi tahun 2015, diperlukan upaya-upaya untuk mencapai target tahun 2018 antara lain : 1) memfasilitasi penanaman padang penggembalaan berupa bibit HMT dan pupuk baik dukungan dana APBD maupun APBN; 2) meningkatkan pengetahuan peternak melalui sosialisasi dan pembinaan agar peternak mengerti pakan ternak sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pemeliharaan ternak dan memfasilitasi penyediaan pakan ternak dengan pemberian bibit rumput, pupuk; 3) peralatan yang menunjang ketersediaan pakan ternak.
Capaian Tujuan 3 : Meningkatkan jaminan keamanan pangan produk peternakan Persentase Penurunan Kasus Pemalsuan Daging Kasus pemalsuan daging sapi dengan daging babi merupakan tindakan yang merugikan konsumen baik dari dari sisi kesehatan maupun dari sisi kehalalannya. Daging babi banyak mengandung agen penyakit seperti cacing. Selain itu kandungan lemak babi sangat tinggi sehingga dapat menyebabkan kolesterol tinggi. Yang lebih utama dari segi hukum syariat agama, babi tergolong makanan haram untuk dikonsumsi umat muslim. Tabel 5.1. Pengukuran Capaian Tujuan 3 (tiga) Kasus Pemalsuan Daging TARGET 2015
NO
INDIKATOR
SATUAN
1
2
3
TARGET 4
%
4,5
Persentase penurunan kasus 1 pemalsuan daging
REALISASI % CAPAIAN 5 6 3,55
121,11
Tabel 5.2. Realisasi Kinerja Tahun 2014 dan 2015 Kasus Pemalsuan Daging
52
2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Pengukuran kinerja terhadap tujuan ini kurang baik, karena capaian kasus pemalsuan daging sebesar 3,55% atau dengan capaian sebesar 121,11%. Ini menunjukkan bahwa dari 506 sampel yang diperiksa, maka dinyatakan positif pemalsuan daging ada 18 kasus. Pada tahun 2014 terjadi kasus pemalsuan daging sebanyak 3 kasus atau sebesar 4,5% kasus pemalsuan daging. Sehingga terdapat penurunan kasus pemalsuan daging sebesar 26,76%. Tabel 5.3. Realisasi Kinerja dari Tahun 2013 s.d 2015 Kasus Pemalsuan Daging
Dari tabel tersebut, persentase kasus pemalsuan daging mengalami penurunan setiap tahunnya. Capaian tahun 2015 terhadap target tahun 2016 tercapai, karena realisasi di bawah target, artinya semakin kecil realisasi capaian kinerja semakin baik kinerjanya. Sehingga diharapkan pencapaian target persentase kasus pemalsuan daging pada akhir periode Renstra tahun 2018 di bawah 3%. Grafik 13. Kasus Pemalsuan Daging (Kasus)
18
2013 2014 2015 31 3
Dari grafik di atas bahwa pemalsuan daging sapi dengan daging babi masih banyak terjadi di masyarakat setiap tahunnya, meskipun pada tahun 2014 telah mengalami penurunan kasus. Kejadian pemalsuan daging di tahun 2013 sebanyak 31 kasus atau sebesar 5%, artinya dari 620 sampel yang diperiksa hasilnya positif ada 31 sampel. Sedangkan pada tahun 2015 terdapat 18 kasus atau sebesar 3,55% artinya dari 509 sampel yang diperiksa ada 18 sampel yang postif pemalsuan daging. Kejadian pemalsuan daging terjadi di Kubar 4 kasus, Samarinda 2 kasus, Bontang 7 kasus, Paser 2 kasus, Balikpapan 2 kasus dan Kutim 1 kasus. 53
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
Permasalahan terjadinya kasus pemalsuan daging di Kalimantan Timur disebabkan mahalnya daging sapi dijadikan alasan oleh para pedagang yang curang untuk memalsukan daging sapi dengan daging babi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pedagang untuk menyediakan produk yang ASUH (terutama halal) untuk dikonsumsi masih rendah. Untuk itu, solusi yang telah dilakukan untuk mencegah terjadinya pemalsuan daging antara lain : 1) sosialisasi kepada pelaku usaha dan konsumen membedakan daging sapi dan daging babi, 2) pembinaan dan penataan kios daging agar penggilingan daging sapi dan babi tidak boleh dicampur, 3) pengawasan terhadap unit usaha yang telah dibina dan melalui sidak langsung ke pasar-pasar tradisional dengan pengambilan sampel pangan asal ternak serta 4) melakukan surveilans terhadap pangan asal ternak yang merupakan salah satu perlindungan konsumen untuk tetap terjamin daging yang aman, sehat, utuh, dan halal untuk dikonsumsi. Namun untuk mencegah terjadinya kasus pemalsuan daging di kalimantan Timur, langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan adalah : 1) melakukan surveilans pangan asal hewan secara rutin; 2) meningkatkan kewaspadaan melalui pengecekan langsung bila ada kecurigaan pemalsuan daging; 3) peningkatan pengawasan melalui evaluasi terhadap pelaku usaha yang sudah dibina; 4) pembinaan kepada pelaku usaha dan memberikan sanksi tegas apabila terbukti melakukan pemalsuan daging dengan cara menutup usaha yang bersangkutan; 5) peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha dan konsumen agar memperoleh daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) serta 6) fasilitasi peralatan pengolahan daging agar penggilingan daging sapi dan babi tidak dicampur pemakaiannya. Selain itu perlu program/kegiatan melalui dukungan APBD dan APBN melalui kegiatan –kegiatan sebagai berikut : 1. Bimtek peningkatan kapasitas SDM pengawas kesmavet 2. Penguatan jejaring pengawas kesmavet 3. Pemutakhiran data pemotongan 4. Pengawasan zoonosis hewan qurban 5. Pembinaan unit usaha dalam proses sertifikat halal 6. Monitoring dan surveilans residu dan cemaran mikroba 7. Sosialisasi public awareness peduli ASUH dan Zoonosis 8. Penyebaran informasi public awareness pangan asal ternak melalui media massa
54
2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
B.2. Capaian Kinerja Sasaran berdasarkan IKU Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Capaian Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap produk pangan asal ternak (daging dan telur) Persentase Ketersediaan Lokal Daging dan Telur Tabel 6.1. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 (satu) ketersediaan lokal daging dan telur
Permintaan daging sapi diperkirakan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk, perbaikan ekonomi masyarakat, dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi protein hewani. Pengukuran kinerja terhadap sasaran ini terutama ketersediaan lokal daging baik, karena mencapai 68,09% dengan capaian 93,27%. Namun untuk ketersediaan lokal telur cukup baik karena baru mencapai 51,72% dengan capaian 76,62%. Tabel 6.2. Realisasi Kinerja 2014 dan 2015 ketersediaan lokal daging dan telur NO
INDIKATOR
SATUAN
2014
2015
KINERJA NAIK/TURUN
1
2
3
4
5
6
1
Ketersediaan Lokal : - Daging
Persen
75,09
68,09
-9,32
- Telur
Persen
40,90
51,72
26,45
Pada tahun 2014, ketersediaan lokal daging mencapai 75,09% dan ketersediaan lokal telur mencapai 40,90%. Hal ini menunjukkan bahwa ada penurunan ketersediaan lokal daging sebesar 9,32%. Namun ketersediaan lokal terhadap telur mengalami peningkatan disebabkan karena peningkatan populasi ayam petelur 42,61% dan ayam buras 23,67%. 55
2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tabel 6.3. Realisasi Kinerja dari tahun 2013 s.d 2015 ketersediaan lokal daging dan telur NO
INDIKATOR
SATUAN
REALISASI 2013
REALISASI 2014
1
2
3
4
5
1 Ketersediaan Lokal : - Daging - Telur
REALISASI TARGET RPJMD 2015 2014 2016 6
7
8
Persen
70,91
75,09
68,09
71
80
Persen
65,95
40,90
51,72
66,5
70
Pencapaian kinerja ketersediaan lokal daging dan telur dari tahun 2013 s.d 2015 terlihat fluktuatif. Namun capaian tahun 2015 ketersediaan lokal daging dan telur belum mencapai target kinerja pada akhir RPJMD pada tahun 2018 yaitu ketersediaan lokal daging sebesar 80% dan ketersediaan telur sebesar 70%. Sedangkan realisasi tahun 2014 ketersediaan lokal daging 70,91% dan ketersediaan lokal telur 65,95%. Grafik 14. Produksi dan Konsumsi Daging (dalam Ton) 80.000,00 60.000,00 Produksi Daging
40.000,00
Konsumsi Daging
20.000,00 0,00 Produksi Daging
2011
2012
2013
2014
2015
47.593,80 51.158,50 58.656,40 59.707,50 61.493,50
Konsumsi Daging 49.848,60 52.883,10 61.491,20 66.767,80 64.089,40
Pada grafik 14 terlihat adanya peningkatan produksi daging diiringi dengan peningkatan konsumsi daging. Hal ini menunjukkan bahwa adanya permintaan daging yang semakin meningkat setiap tahunnya sebagai akibat dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada peningkatan gizi disamping itu juga tumbuh dan berkembangnya perusahaan asing (perusahaan pertambangan) di Kalimantan Timur. Produksi daging secara keseluruhan pada tahun 2015 mencapai 61.493,5 ton sedangkan Konsumsi daging mencapai 64.089,4 ton, hal ini terdapat selisih dengan produksi daging sebesar 2.595,9 ton, kekurangan ini dipenuhi dengan pemasukan daging beku. Untuk konsumsi daging secara keseluruhan, kita mampu memasok dari lokal sebesar 68,09 % dan dari luar Kaltim sebesar 31,91 %. Namun, 56
2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
jika dilihat dari kemampuan pasokan sapi potong lokal, kita baru mampu memasok sapi potong sebanyak 141.855 ekor atau 39,43 % dari populasi ternak sapi kita tahun 2014 yaitu sebanyak 101.743 ekor
Grafik 15. Produksi dan Konsumsi Telur (dalam Ton) 25.000,00 20.000,00 15.000,00
Produksi Telur Konsumsi Telur
10.000,00 5.000,00 0,00 2011
2012
2013
2014
2015
Produksi Telur 13.284,50 14.112,60 16.072,20 9.286,20 9.722,80 Konsumsi Telur 21.335,00 18.822,10 20.925,80 21.765,50 16.174,90
Pada grafik 15 terlihat adanya peningkatan konsumsi telur dibandingkan produksi telur. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan telur meningkat setiap tahunnya sedangkan produksi telur menurun disebabkan karena total afkir ayam petelur pada tahun 2014 sejumlah 896.334 ekor dengan jumlah yang keluar kaltim 530.000 ekor dan jumlah yang dipotong 266.334 ekor serta kematian 4,38% atau sebanyak 52.339 ekor. Pada tahun 2015 produksi telur mencapai 9.722,80 ton atau 60,11% dari kebutuhan konsumsi. Kebutuhan konsumsi telur tahun 2015 sebesar 16.174,90 ton sehingga masih diperlukan pemasukan telur dari luar Kaltim sebesar 6.452,1 ton atau 39,89%. Pemasukan telur berasal dari Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Pulau Jawa. Untuk konsumsi telur secara keseluruhan, kita mampu memasok dari lokal sebesar 51,72% dan dari luar Kaltim sebesar 48,28 %. Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai ketersediaan lokal daging dan telur adalah : 1) Ketersediaan lokal diperoleh melalui pemotongan sapi lokal, sedangkan populasi sapi lokal masih rendah. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan daging Prov.kaltim didatangkan dari luar. Selama ini untuk mencukupi kebutuhan daging lokal terbesar dipenuhi dari produksi daging ayam potong. 2) Para peternak banyak beralih usaha ke bidang ayam potong sehingga populasi ayam buras dan ayam petelur menurun signifikan. 57
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
Target persentase ketersediaan lokal daging dan telur di akhir periode Renstra tahun 2018 yaitu ketersediaan lokal daging sebesar 80% dan telur 70%, namun realisasi tahun 2015 terhadap target akhir Renstra tahun 2018 ketersediaan lokal daging baru mencapai 68,09% dan ketersediaan lokal telur baru mencapai 51,72%, sehingga untuk mencapai target di akhir periode Renstra tahun 2018 diperlukan upaya-upaya untuk memenuhi ketersediaan lokal daging dan telur antara lain : 1) meningkatkan kemampuan para peternak sapi potong dalam rangka meningkatkan produksi daging, serta 2) dilakukan pemasukan sapi potong siap potong untuk meningkatkan pemotongan sekaligus produksi daging sapi, serta 3) meningkatkan produksi daging ayam maupun telur dengan memberikan pelayanan serta pelatihan terhadap peternak agar dapat memelihara ternak mereka lebih baik. Tabel 6.4. Alternative Solusi pada sasaran 1 (satu)
Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat efisiensi sasaran ini sangat baik. Hal ini menunjukkan sasaran sebesar 84,95% dapat tercapai dengan serapan anggaran sebesar 58,32. Artinya untuk mencapai target sasarandiperlukan serapan anggaran yang tinggi. Namun hasilnya akan lebih optimal apabila pengadaan indukan sapi potong impor dapat terealisasi, sehingga dengan penambahan indukan sapi potong dapat meningkatnya ketersediaan lokal daging di Kaltim dan impactnya adalah adanya penambahan populasi sapi potong di Kaltim. Program yang sudah dilakukan oleh Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan ketersediaan lokal daging dan telur pada tahun 2015 adalah : 1. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Program ini merupakan program prioritas indikator RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Capaian program (outcome) ini adalah jumlah produksi daging dan telur. Keterkaitan capaian outcome dengan sasaran adalah Keterkaitan jumlah produksi daging dengan ketersediaan lokal daging adalah produksi daging sebesar 61.493,50 ton untuk memenuhi konsumsi daging 58
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
sebesar 64.089,40 ton maka kita mampu memasok dari lokal sebesar 68,09% artinya semakin tinggi tingkat konsumsi daging maka ketersediaan daging dari lokal pun semakin terpenuhi. Sehingga keterkaitan dengan capaian tujuan adalah semakin tinggi ketersediaan daging dari lokal maka populasi ternak di Kaltim juga semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan daging. Keterkaitan jumlah produksi telur dengan ketersediaan lokal telur adalah produksi daging sebesar 9.722,80 ton untuk memenuhi konsumsi sebesar 16.174,90 ton maka kita mampu memasok dari lokal sebesar 51,72% artinya pemenuhan konsumsi telur hanya 50% saja dari lokal sehingga keterkaitan dengan capaian tujuan adalah populasi ayam buras dan petelur tidak mencapai target. 2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Capaian program ini adalah peningkatan status wilayah kesehatan hewan terkait AI dan Jembrana. Capaian tahun 2015 adalah peningkatan status wilayah Jembrana sebesar 60% atau dengan capaian sebesar 75% dari target 80% karena kejadian kasus jembrana masih terjadi sebanyak 1 (satu) kasus di Berau. Pada tahun 2013, kejadian Jembrana 30 kasus terjadi di 2 kabupaten yaitu Balikpapan (8 kasus) dan Kukar (22 kasus). Sedangkan pada tahun 2014 terjadi pada Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebanyak 9 kasus, sehingga dari 10 kabupaten/kota hanya 6 kabupaten/kota yang terbebas dari kasus Jembrana antara lain Kabupaten Kutim, Kubar, Paser, Samarinda, Mahakam Hulu dan Bontang. Capaian peningkatan status wilayah AI sebesar 20% atau dengan capaian 33,33% dari target 60% karena masih terjadi kasus AI sebanyak 1 (satu) kasus di PPU. Pada tahun 2013, kejadian AI 216 kasus terjadi di 6 kabupaten yaitu Kutim (1 kasus), Bontang (94 kasus), Berau (11 kasus), Kubar (22 kasus), Samarinda (24 kasus) dan Kukar (54 kasus). Sedangkan pada tahun 2014 kejadian kasus AI 6 kasus terjadi di 3 kabupaten yaitu Samarinda (4 kasus), Bontang (1 kasus) dan Balikpapan (1 kasus), sehingga dari 10 kabupaten/kota di Kaltim hanya 2 kabupaten yang terbebas dari AI yaitu Paser dan Mahakam Hulu. Keterkaitan peningkatan status wilayah keswan terkait jembrana adalah dengan kasus kejadian Jembrana dapat mempengaruhi ketersediaan lokal daging karena kasus kematian sapi akibat penyakit jembrana dapat mengurangi produksi daging lokal sehingga bila dikaitkan dengan capaian tujuan, kejadian jembrana juga akan menurunkan populasi sapi potong di Kaltim. Selain itu, keterkaitan peningkatan status wilayah AI adalah kejadian AI dapat menurunkan produksi dan produktivitas unggas sehingga dapat menurunkan 59
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
ketersediaan telur dari lokal dan bila dikaitkan dengan capaian tujuan, maka kejadian AI dapat menurunkan populasi unggas di Kaltim. 3. Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan
Program ini merupakan program prioritas indikator RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Capaian program ini adalah jumlah kawasan peternakan yang terealisasi sebanyak 6 kawasan di Paser Kabupaten Paser yaitu 1).Longkali (1.382 ekor); 2).Long ikis (9.154 ekor); 3).Kuaro (3.242 ekor); 4).Pasir Belengkong (2.854 ekor); 5).Batu Engau (1.113 ekor); 6) Muara Komam (754 ekor). Sedangkan realisasi tahun 2014 juga terbentuk 6 kawasan peternakan di Kabupaten Kutai Timur yaitu yaitu 1) Kecamatan Rantau Pulung (1.873 ekor); 2) Kecamatan Kaliorang (2.118 ekor); 3) Kecamatan Long Mesangat (1.452 ekor); 4) Bengalon (783 ekor) 5) Muara Wahau (1.039 ekor) 6) Kongbeng (1.194 ekor). Dengan demikian jumlah ternak di 6 kecamatan tersebut sebanyak 8.459 ekor, sehingga berdasarkan kriteria kawasan peternakan telah memenuhi lebih 3.000 ekor sapi, maka Kutai Timur dijadikan sebagai kawasan peternakan. Target jumlah kawasan peternakan di akhir periode Renstra Tahun 2018 sebanyak 25 kawasan peternakan sedangkan dari tahun 2013 sampai dengan 2015 sudah terbentuk kawasan peternakan sebanyak 12 kawasan. Sehingga masih diperlukan 13 kawasan untuk mencapai akhir periode Renstra. Untuk itu Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur perlu melakukan upayaupaya untuk mencapai target akhir periode Renstra tahun 2018 adalah dengan penyebaran ternak melalui dana bantuan Pemerintah Daerah maupun Pusat, pendataan dan pengawasan perkembangan ternak bantuan pemerintah secara intensif baik oleh Provinsi maupun Kabupaten/kota. Keterkaitan jumlah kawasan peternakaan ketersediaan lokal daging adalah dengan terbentuknya kawasan peternakan 12 kawasan di Kaltim, maka untuk memenuhi konsumsi daging dari lokal dapat terpenuhi dan keterkaitan dengan capaian tujuan adalah bahwa dengan terbentuknya 12 kawasan peternakan maka jumlah populasi sapi potong di Kaltim semakin meningkat. Artinya populasi sapi potong berkembang di kawasan peternakan. 4. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan. Program ini merupakan program prioritas indikator RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Capaian outcome program ini adalah jumlah masyarakat miskin yang beternak kambing (KK). Sesuai reviu Renstra bahwa target indikator jumlah masyarakat miskin yang beternak kambing tidak ada karena 60
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
Kepala Keluarga (KK) miskin baru dilatih di tahun 2015 sebanyak 75 KK, sehingga KK tersebut akan menerima ternak kambing di tahun 2016. Pelatihan budidaya ternak kambing sebanyak 75 KK di Kutai Timur terdiri dari 55 KK di Kecamatan Rantau Pulung (desa tanjung labu 20 KK, desa tepian makmur 15 KK dan desa margo mulyo 20 KK) dan 20 KK di Kecamatan Bengalon desa tepian langsat. Keterkaitan jumlah masyarakat miskin yang beternak kambing dengan ketersediaan lokal daging adalah bahwa masyarakat miskin yang telah diberi pelatihan budidaya dan beternak kambing akan meningkatkan ketersediaan daging dari lokal. Sehingga dampaknya bagi capaian tujuan adalah apabila ketersediaan daging dari lokal terpenuhi, maka tentunya populasi ternak kambing di Kaltim juga semakin meningkat. Selain itu, program/kegiatan yang mendukung tercapainya ketersediaan lokal daging dan telur melalui dukungan APBN yaitu Program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat melalui kegiatan peningkatan produksi ternak. Salah satu kegiatannya adalah pengembangan indukan sapi potong melalui integrasi sapi sawit sebanyak 1.926 ekor indukan sapi Brahman Cross (BC) impor dan pengadaan sapi lokal sebanyak 674 ekor. Diharapkan dapat menambah dan meningkatkan populasi sapi potong di Kalimantan Timur.
Capaian Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya penerapan teknologi peternakan tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam terbarukan Indikator pada capaian sasaran 2 (dua) ini adalah : 1) Jumlah masyarakat yang memanfaatkan biogas (KK) 2) Jumlah kebuntingan hasil IB (ekor) 3) Jumlah peternak yang memanfaatkan teknologi pakan (KK) Penjelasan analisis sasaran 2 (dua) antara lain : 1. Jumlah masyarakat yang memanfaatkan biogas (KK) Biogas merupakan solusi terbaik dalam mengatasi krisis energi yang menjadi masalah yang sangat krusial pada saat ini, apalagi jika diterapkan di masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pemanfaatan biogas sebagai energi alternatif terbarukan mulai banyak dikembangkan oleh peternak.
61
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
Tabel 7.1. Pengukuran capaian sasaran strategis 1 (satu) pada sasaran 2.1
Tabel 7.2. Realisasi Kinerja 2014 dan 2015 pada sasaran 2.1
Pengukuran kinerja terhadap sasaran ini sangat baik, karena mencapai 105 KK dengan capaian 100% dari target 105 KK. Sesuai kriteria ketentuan bantuan instalasi biogas kepada peternak bahwa 1 (satu) KK mendapatkan 1 (satu) unit biogas. Artinya dari instalasi biogas yang dibangun sebanyak 105 unit, maka masyarakat (KK) yang memanfaatkan biogas sebagai sumber energi alternatif ada 105 KK. Pada tahun 2014, capaiannya 115 KK sesuai jumlah alokasi unit biogas yang terbangun sebanyak 105 unit dari dukungan APBD dan 10 unit dari dukungan APBN. Tabel 7.3.Realisasi Kinerja dari tahun 2013 s.d 2015 pada sasaran 2.1
Dari tabel di atas, terlihat bahwa adanya penurunan jumlah masyarakat yang memanfaatkan biogas setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena terkait dengan alokasi anggaran yang tersedia untuk bantuan instalasi biogas kepada masyarakat. Namun bila dilihat dari target 2015, maka realisasinya tercapai 100% atau 105 KK, sehingga penetapan target instalasi biogas tergantung pada alokasi anggaran yang tersedia. Sebenarnya banyak peternak yang mengajukan permohonan bantuan instalasi biogas, namum untuk mendapatkan biogas ada ketentuan yang harus 62
2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
dipenuhi di antaranya peternak harus mempunyai kandang dengan kepemilikan ternak minimal 3-4 ekor dengan sasaran petani peternak yang belum sejahtera kehidupannya. Sedangkan petani/peternak yang memiliki kesejahteraan yang rendah terkadang belum bisa menyediakan kandang yang layak bagi ternak yang dimiliki. Sehingga kriteria yang harus dipenuhi bagi para pemohon bantuan tersebut belum memenuhi pesyaratan. Grafik 16. Jumlah biogas (unit) dan Masyarakat yang memanfaatkan biogas (KK) 150 100 Unit Biogas
50
KK 0
2011
2012
2013
2014
2015
Unit Biogas
29
72
117
115
105
KK
29
72
117
115
105
Dari grafik di atas terlihat adanya peningkatan jumlah biogas seiring dengan peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan biogas. Hal ini menunjukkan permintaan dan minat masyarakat dalam memanfaatkan teknologi biogas cukup tinggi karena dampak dari penggunaan biogas sangat dirasakan sekali oleh peternak terutama dalam penyediaan bahan bakar untuk memasak sehari-hari dan hasil samping dari pengolahan pupuk organik yang merupakan limbah dari pengolahan biogas dengan nilai harga yang cukup menjanjikan mengingat Kalimantan Timur merupakan daerah pertanian yang memiliki potensi dalam penggunaan pupuk kandang/organik yang cukup banyak, terlebih pada daerah-daerah lahan bekas tambang yang memerlukan pupuk kandang untuk reklamasi lahan. Peran Dinas Peternakan adalah memfasilitasi para peternak tersebut mendapatkan akses dalam menjalin kerjasama dengan pihak luar sehingga pupuk dari hasil pengolahan biogas mendapat nilai ekonomi yang baik. Beberapa keuntungan biogas bagi peternak adalah sebagai berikut : 1) Keluarga-keluarga yang menggunakan Biogas sudah tidak membutuhkan pembelian bahan bakar karena sudah bisa terpenuhi kebutuhannya dari kotoran ternak yang dipeliharanya; 2) Bagi peternak yang biasanya mencari/memotong kayu bakar di hutan kini waktunya bisa dipergunakan untuk kegiatan yang memberikan nilai tambah ekonomis, dengan pekerjaan sambilan yang lain; 63
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
3) Kotoran ternak menjadi sangat berharga, oleh karena itu para peternak rajin merawat ternaknya sehingga kondisi kandang menjadi bersih dan kesehatan ternak menjadi lebih baik, pada akhirnya membawa keuntungan dengan penjualan ternak yang lebih cepat dan berharga lebih tinggi; 4) Keluarga peternak yang biasanya menggunakan pupuk kimia untuk menanam, kini bisa menghemat biaya produksi karena sudah tersedia pupuk organik dalam jumlah yang memadai dan kualitas pupuk yang lebih baik. Dalam pencapaian sasaran ini tidak mengalami kendala karena tercapainya realisasi masyarakat yang memanfaatkan biogas didukung program/kegiatan yang bersumber dana APBD yaitu : Program Peningkatan Teknologi Peternakan melalui Kegiatan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna. Capaian outcome dari program ini adalah produksi gas yang dihasilkan sebesar 189 m3 karena jumlah instalasi biogas yang terbangun sebanyak 105 unit. Keterkaitan capaian outcome dengan capaian sasaran adalah dengan adanya produksi biogas yang dihasilkan maka biogas tersebut telah digunakan dan dimanfatkan oleh peternak dengan kriteria 1 unit biogas dapat dimanfaatkan untuk 1 KK, sehingga instalasi biogas yang dibangun sebanyak 105 unit maka dapat dimanfaatkan oleh 105 KK. Bila dikaitkan lagi dengan capaian tujuan, dari jumlah masyarakat yang memanfaatkan biogas 105 KK maka akan terbentuk kawasan mandiri energi yang berbasis biogas. Jika kabupaten/kota penerima bantuan biogas dapat mengalokasikan dana pendampingan dari dana APBD II (Kab/Kota), maka hasilnya akan lebih optimal, karena adanya monitoring yang dapat dilakukan oleh dinas Kab/Kota. Target jumlah masyarakat yang memanfaatkan biogas di akhir periode Renstra tahun 2018 ada 770 KK, namun realisasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 337 KK, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 433 KK untuk mencapai target akhir periode Renstra 2018. Untuk itu, realisasi renstra 2018 perlu didukung dari alokasi anggaran yang disediakan untuk Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur untukmencukupi jumlah KK yang telah ditargetkan. Selain itu, Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur perlu melakukan upaya-upaya untuk mencapai target akhir periode Renstra melalui dukungan dana APBN maupun APBD II (Kab/Kota), sehingga kegiatan ini tidak bertumpu pada satu alokasi anggaran di APBD Provinsi. Jika ingin menjadikan kawasan mandiri energi di kalimantan timur, maka perlu adanya komitmen dari masing-masing kepala daerah dalam membangun kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan karena 64
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
masyarakat di perdesaan terutama petani/peternak sangat memerlukan bantuan tersebut. 2. Jumlah kebuntingan hasil IB (Ekor) Tabel 8.1. Pencapaian Sasaran Strategis 1 (satu) pada sasaran 2.2
Tabel 8.2. Realisasi Kinerja 2014 dan 2015 pada sasaran 2.2
Indikator ini menjelaskan bahwa banyaknya Inseminasi Buatan (IB) yang dilakukan pada sapi betina sampai ternak tersebut berhasil bunting. Pengukuran kinerja terhadap sasaran ini cukup baik, karena jumlah kebuntingan hasil IB mencapai 2.050 ekor dengan capaian 79,67% dari target 2.573 ekor. Kebuntingan hasil IB tergantung jumlah akseptor yang di IB. Namun keberhasilan kebuntingan hasil IB sangat dipengaruhi jumlah partus induk sapi yang diukur dengan seberapa besar S/C dan CR pada sapi. S/C atau (Service per conception) adalah banyaknya perkawinan atau inseminasi buatan yang dilakukan hingga ternak menjadi bunting, sedangan CR atau (Conception Rate) adalah angka persentase sapi betina yang bunting pada perkawinan pertama. Pada tahun 2014, jumlah kebuntingan hasil IB mencapai 1.750 ekor. Bila dilihat dari capaian 2015 menunjukkan adanya peningkatan jumlah kebuntingan hasil IB sebanyak 300 ekor atau kenaikan sebesar 17,14%. Tabel 8.3.Realisasi Kinerja dari tahun 2013 s.d 2015 pada sasaran 2.2
65
2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dari tabel di atas, terlihat jumlah kebuntingan hasil IB fluktuatif setiap tahunnya. Bila dibanding capaian tahun 2013 dan 2014 terlihat adanya penurunan kebuntingan hasil IB sebanyak 608 ekor. Sedangkan pada tahun 2015, terlihat adanya peningkatan jumlah kebuntingan hasil IB sebanyak 300 ekor karena dari akseptor IB 3.035 ekor yang berhasil bunting 67,55% atau sebanyak 2.050 ekor dan sapi yang di IB pada bulan oktober sampai dengan desember 2015 maka baru dapat diketahui kebuntingannya 3 – 4 bulan setelah pelaksanaan IB, sehingga kebuntingan hasil IB dapat diketahui pada tahun berikutnya. Angka kebuntingan hasil IB merupakan hasil dari pelaksanaan IB dari Bulan Januari sampai dengan Oktober tahun 2014. Kolektif laporan dari kabupaten/kota kurang maksimal karena petugas di lapangan tidak memiliki pencatatan yang baik. Dari data kebuntingan hasil IB pada tahun 2011 (4.161 ekor), 2012 (3.019 ekor) dan 2013 (2.358 ekor) tahun 2014 (1.750 ekor) serta tahun 2015 (2.050 ekor) menunjukkan bahwa kebuntingan hasil IB mengalami penurunan setiap tahunnya karena jumlah akseptor IB yang juga menurun. Banyak faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah akseptor IB, yakni masih kurangnya pemahaman petani terhadap ternak yang birahi sehingga terlambat melaporkan ke petugas IB, sedangkan jangkauan wilayah inseminator cukup luas dengan medan yang berat sehingga petugas tdak mendapatkan waktu yang baik untuk melaksanakan IB. Hal tersebut membuat pelaksanaan IB terhambat, dan akseptor IB banyak yang beralih menjadi akseptor kawin alam. 60 40 20 0
2011
2012
2013
2014
2015
CR (%)
20
29
39
48,08
47,62
S/C
2,8
3,62
2,56
2,48
2,1
Grafik 17. Nilai S/C (dalam rasio) dan CR (dalam persen) Pada grafik diatas, nilai S/C tiap tahunnya belum baik yakni masih menunjukkan angka diatas 2, padahal nilai S/C yang paling baik berkisaran antara 1,6 - 2. Apabila S/C rendah, maka nilai kesuburan sapi betina semakin tinggi dan apabila nilai S/C 66
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
tinggi, maka semakin rendah tingkat kesuburan sapi betina tersebut. Berarti perlu menggunakan 2-3 straw/semen beku untuk dapat membuntingkan satu ekor sapi betina produktif, sehingga produktivitas ternak dianggap rendah, padahal banyak faktor yang mempengaruhi tingginya angka S/C, yaitu : 1) Kurangnya ketersediaan N2 Cair di lapangan sehingga straw yang digunakan untuk melaksanakan IB sampai ke lapangan sudah terjadi penurunan kualitas straw/semen beku, kebanyakan petugas di lapangan melakukan thawing (proses pengenceran semen beku) di pos IB/Depo Straw dan bukan di lokasi IB. Sehingga straw/semen beku yang digunakan dalam kondisi kualitas yang kurang baik (sperma di dalam semen banyak yang mati). 2) Peternak terlambat mendeteksi saat berahi atau terlambat melaporkan berahi sapinya kepada inseminator, 3) Adanya kelainan pada alat reproduksi induk sapi, 4) Inseminator kurang terampil, 5) Fasilitas pelayanan inseminasi yang terbatas, 6) Kurang lancarnya transportasi. Keberhasilan IB dapat juga dilihat dari nilai CR (Conception Rate). Angka CR dari tahun 2011 – 2015 di bawah 60%-80% yaitu 47,62%. Ini menunjukkan bahwa angka konsepsinya rendah dikarenakan tingginya jumlah sapi yang di IB sampai dengan bunting lebih dari satu kali, sehingga mempengaruhi angka konsepsinya. Hal tersebut banyak dipengaruhi beberapa faktor seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Besarnya angka konsepsi juga dapat dipengaruhi oleh tingkat kesuburan ternak/sapi betina. Peningkatan keterampilan petugas inseminator, keterampilan peternak dalam mendeteksi berahi ternaknya, penanganan semen beku (handling straw) di pos IB/Depo IB dan kemudahan sarana komunikasi maupun prasarana jalan dan peralatan IB yang lengkap adalah solusi yang dapat dilakukan untuk perbaikan manajemen IB di Lapangan. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan IB yaitu : 1) Jangkauan wilayah yang masih relatif luas dengan jumlah tenaga teknis yang masih sedikit; 2) Ketersediaan sarana operasional (kendaraan roda 2) masih terbatas; 3) Masih adanya rangkap jabatan petugas dan alih fungsi petugas dilapangan; 4) Masih adanya perbedaan-perbedaan persepsi antara kabupaten/kota dengan provinsi. 5) Sumber N2 cair yang jauh dan hanya didominasi oleh satu perusahaan yang berada di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga jarak yang ditempuh untuk penyediaan N2 Cair pada 5 Kab/Kota (Kutim, PPU, 67
2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Paser, Kubar, Bontang) cukup sulit, membuat harga N2 cair masih relatif mahal dan perlu ada bantuan untuk biaya tambahan transportasi. 6) Tenaga Inseminator swadaya masih terbatas. 7) Kurangnya pelaporan/petugas recording di Kab/Kota dan Kurang berjalannya sistem pelaporan yang baik dari tingkat petugas inseminator, kabupaten hingga ke provinsi; 8) Pola pemeliharaan sapi yang di adopsi masyarakat peternak di kalimantan timur secara ekstensif dan semi intensif yakni di gembalakan di kebun kelapa sawit dan perkebunan lainnya, sehingga pengontrolan ternak berahi jarang dilakukan dan biasanya kawin secara alami. Padahal potensi betina produktifnya sangat besar mengingat sapi yang digembalakan di perkebunan memiliki kondisi tubuh yang baik; 9) Peternakan di Provinsi Kalimantan Timur merupakan peternak konvensional, dimana mutu bibit, penggunaan teknologi dan keterampilan peternak relatif masih rendah terlebih dalam mendeteksi sapi yang berahi. Sehingga sapi banyak terjadi kawin alam, sedangkan pejantan yang digunakan memiliki mutu genetik yang kurang baik dan berdarah campuran dengan sapi lokal dan silsilahnya hampir tidak di ketahui. Maka keturunan yang akan dihasilkan akan semakin kurang baik; 10) Calving interval akseptor IB di masyarakat semakin panjang akibat pelaksanaan IB dengan cara di silangkan antara sapi lokal dengan sapi ras eropa yang memiliki bobot badan lebih besar. Sehingga menurunkan target akseptor setiap tahunnya. Peternak lebih memilih sapi eksotik karena bobot badan yang cukup baik. 11) Belum berjalannya kawin suntik secara swadaya, dan masih terus di subsidi, sehingga belum membuka kesadaran para petani untuk mengeluarkan biaya kawin suntik, sehingga petugas dilapangan kekurangan dana operasional mengingat medan dan jarak antara peternak yang satu dengan yang lain cukup jauh; Beberapa langkah yang dipersiapkan dan sedang dilakukan dalam peningkatan pelaksanaan dan pengembangan Inseminasi Buatan di Provinsi Kalimantan Timur adalah : 1) Mengusahakan penambahan Inseminator melalui pelatihan baik itu di BIB Lembang maupun di BPPT Batu; 2)
Mengintensifkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota pertemuan koordinasi petugas inseminator di Kab/Kota;
dan
melakukan
68
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
3)
Mengusulkan penambahan kendaraan operasional melalui APBN, APBD I maupun APBD II;
4)
Membuka ULIB-ULIB baru khususnya pada daerah-daerah yang padat ternak dan potensial untuk dilakukan IB dengan penyediaan sarana dan prasarana IB berupa Container Depo, Distribusi dan container lapangan;
5)
Mengupayakan penambahan tenaga Inseminator swadaya (KADER);
6)
Memberikan pelatihan recording untuk petugas di Kab/Kota;
7)
Merangsang peternak agar membuat kandang di belakang rumah, dengan cara membangun biogas melalui dana APBD I maupun II, agar para peternak dapat menerapkan pola pemeliharaan secara intensif;
8)
Sosialisasi penggunaan bibit/straw pejantan yang sejenis dengan sapi yang akan dikawinkan sebagai langkah pemurnian sapi-sapi yang berada di masyarakat dan membuat buku petunjuk teknis/poster/leaflet guna meningkatkan para peternak dalam mengidentifikasi ternak yang berahi;
9)
Alokasi operasional bagi petugas inseminator di lapangan dengan membuktian hasil pekerjaan berupa laporan kegiatan inseminasi buatan;
Target jumlah kebuntingan hasil IB di akhir periode Renstra tahun 2018 ada 15.957 ekor, namun realisasi tahun 2013 s.d 2015 baru mencapai 6.158 ekor, sehingga masih diperlukan kebuntingan hasil IB 9.799 ekor sapi untuk mencapai target akhir Renstra tahun 2018. Untuk itu Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur perlu melakukan upaya-upaya untuk mencapai target akhir periode Renstra adalah sebagai berikut : 1) 2) 3)
4)
Meningkatkan Kinerja dan Sinergi Kelembagaan Inseminasi Buatan antara Kabupaten/Kota dan Provinsi atau antara SPIB II dengan SPIB I; Membuat sistem pelaporan online yang lebih efektif dengan memaksimalkan fungsi jaringan internet; Meningkatkan motivasi dan Brainstroming para inseminator atau petugas lapangan/SDM yang telah terlatih untuk melakukan Inseminasi Buatan pada Ternak yang ada di Kabupaten/Kota; Membuat perencanaan kerja yang jelas dan terorganisir bagi masing-masing SPIB, baik SPIB I maupun SPIB II yang ada di Kabupaten/Kota.
Program yang sudah dilakukan oleh Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan jumlah kebuntingan hasil IB adalah
69
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
1. Program Peningkatan Teknologi Peternakan melalui Kegiatan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna. Program ini merupakan dukungan dari APBD. Indikator outcome dari program ini adalah service per conception (S/C) dan CR (conception Rate). Capaian outcome tahun 2015 adalah S/C 2,10 dan CR 47,62%. Keterkaitan capaian outcome dengan capaian sasaran adalah nilai S/C dan CR rendah mempengaruhi keberhasilan kebuntingan sehingga dari 3.035 akseptor hanya 2.050 ekor sapi yang berhasil bunting. Bila dilihat dari capaian tujuan, dari 2.050 ekor sapi yang bunting hasil IB terdapat kelahiran hasil IB 1.462 ekor atau sebesar 71,32% dari kebuntingan hasil IB, sehingga sapi yang bunting pada bulan mei ke atas kelahirannya di tahun depan. 2. Program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat melalui kegiatan peningkatan produksi ternak. Program ini merupakan dukungan APBN. Capaian dari program ini adalah tersedianya distribusi semen beku dan operasional IB, tersedianya N2 cair, penguatan manajemen IB serta penyediaan sarana dan peralatan IB. Capaian ini merupakan dukungan terhadap capaian sasaran sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah kebuntingan hasil IB. 3. Jumlah peternak yang memanfaatkan teknologi pakan (KK) Ketersediaan hijauan sangat dipengaruhi oleh musim. Saat musim hujan, tanaman pakan ternak dapat tumbuh baik, sehingga kebutuhan pakan hijauan dapat tercukupi. Sebaliknya pada musim kemarau, tanaman hijauan yang dihasilkan sangat berkurang dalam jumlah dan kualitasnya. Oleh sebab itu, berbagai teknologi pakan ternak diperlukan untuk mempertahankan ketersediaan pakan terutama pada masa musim kering yang panjang, meningkatkan kualitas pakan atau mengoptimumkan kerja rumen, sehingga produksi ternak dapat ditingkatkan. Tabel 9.1. Pengukuran capaian sasaran strategis 2 (dua) pada sasaran 2.3
70
2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tabel 9.2. Realisasi Kinerja 2014 dan 2015 pada sasaran 2.3 NO
INDIKATOR
SATUAN
2014
2015
1
2
3
4
5
3 Jumlah peternak yang
KK
30
KINERJA NAIK/ TURUN 6 74
146,67
memanfaatkan teknologi pakan
Pengukuran kinerja terhadap sasaran ini sangat baik, karena jumlah peternak yang memanfaatkan teknologi pakan mencapai 74 KK dengan capaian 113,85% dari target 65 KK. Peternak yang memanfaatkan teknologi pakan tergantung alokasi bantuan alat pengolahan pakan dan pelatihan teknologi pakan yang diberikan kepada peternak. Sesuai kriteria penerima bantuan alat pengolah pakan bahwa 1 unit termanfaatkan oleh 10-15 KK. Pada tahun 2015. Teknologi pakan yang diterapkan adalah teknologi silase sebanyak 74 KK antara lain Balikpapan 9 KK, Kukar 5 KK, Berau 6 KK, Paser 12 KK, Kutim 5 KK, PPU 3 KK dan Kubar 1 KK serta teknologi amoniase 33 KK di Kutai Kartanegara. Pada tahun 2014, jumlah peternak yang memanfaatkan teknologi pakan ditargetkan pada tahun 2014 mencapai 30 KK sehingga terdapat kenaikan peternakan yang memanfaatkan teknologi pakan 44 KK atau dengan capaian 146,77%. Hal ini menunjukkan semakin banyaknya minat peternak dalam menggunakan teknologi pakan untuk mempermudah pemberian pakan ternak serta dapat menghemat tenaga dan waktu. Tabel 9.3.Realisasi Kinerja dari tahun 2013 s.d 2015 pada sasaran 2.3
Dari tabel di atas, terlihat perkembangan peternak yang memanfaatkan teknologi pakan terlihat fluktuatif. Bila dilihat dari capaian 2013, terdapat penurunan pemanfaatan teknologi pakan dari tahun 2013 ke 2014 karena penggunaan teknologi pakan ternak dilakukan bila ketersediaan pakan tidak mencukupi sehingga peternak belum memanfaatkan teknologi pakan ternak secara optimal dan adanya 71
2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
penghematan dana APBD. Namun capaian 2014 terhadap 2015 terlihat adanya peningkatan jumlah peternak yang memanfaatkan teknologi pakan. Grafik 18. Jumlah peternak yang memanfaatkan teknologi pakan (KK) 20 25
74
2011 2012 2013 2014 2015
45 30
Pada grafik di atas, terlihat adanya peningkatan masyarakat yang memanfaatkan teknologi pakan. Ini berarti menunjukkan bahwa ketertarikan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi pakan cukup baik, sehingga diharapkan penggunaan teknologi pakan tidak hanya karena ketersediaan pakan masih cukup namun bisa dimanfaatkan untuk menekan biaya pakan yang cukup tinggi. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemanfaatan teknologi pakan adalah minat dan ketertarikan peternak untuk memanfaatkan teknologi pakan serta pengetahuan peternak yang belum memahami tentang penggunaan teknologi pakan. Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui sosialisasi pakan ternak kepada peternak mengenai teknologi merubah bentuk yang tidak bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang bisa dimanfaatkan dan memfasilitasi penyediaan pakan ternak melalui prasarana dan sarana pengembangan pakan ternak. Target jumlah masyarakat yang memanfaatkan teknologi pakan di akhir periode Renstra tahun 2018 ada 340 KK, namun realisasi dari tahun 2013 ke 2015 mencapai 149 KK, sehingga masih diperlukan 191 KK untuk mencapai target akhir periode Renstra tahun 2018. Untuk itu Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur perlu melakukan upaya-upaya untuk mencapai target akhir periode Renstra yaitu : 1) Peningkatan pengetahuan peternak mengenai wawasan teknologi pakan ternak melalui sosialisasi dan pembinaan agar peternak dapat memanfaatkan teknologi pakan ternak untuk meningkatkan produksi ternak dan dapat menekan biaya pakan. 72
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
2) Diperlukan fasilitasi penyediaan pakan ternak yang dapat menjamin penyediaan pakan secara kontinyu melalui pembangunan lumbung-lumbung pakan dari tingkat yang paling bawah, yaitu di tingkat peternak atau kelompok, sampai tingkat Provinsi atau wilayah tertentu. Program yang sudah dilakukan oleh Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan jumlah peternakan yang memanfaatkan teknologi pakan adalah : 1. Program Peningkatan Teknologi Peternakan melalui Kegiatan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna. Program ini merupakan dukungan dari APBD. Indikator outcome dari program ini adalah produksi pakan hijauan. Capaian outcome tahun 2015 sebesar 23.766 ton atau sebesar 61,06% dari target 38.920 ton. Realisasi tidak mencapai target karena musim kemarau yang panjang menyebabkan rumput hijauan pakan ternak mengalami kekeringan sehingga mempengaruhi produksi hijauan pakan ternak. Keterkaitan capaian outcome dengan capaian sasaran adalah produksi pakan hijauan menurun menyebabkan banyak peternak yang memanfaatkan teknologi pakan agar dapat memenuhi kebutuhan pakan ternaknya. Artinya dengan menurunnya produksi pakan hijauan maka penggunaan teknologi pakan dapat termanfaatkan karena tidak adanya ketersediaan pakan, sehingga mau tidak mau peternak harus menggunakan teknologi pakan karena selama ini penggunaan teknologi pakan ternak dilakukan bila ketersediaan pakan tidak mencukupi. 2. Program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat melalui kegiatan peningkatan produksi pakan ternak. Program ini merupakan salah satu dukungan dari dana APBN. Capaian dari program ini adalah tersedianya alat pengolahan pakan dalam pengembangan indukan sapi potong melalui integrasi sapi-sawit berupa APPO. Penggunaan APPO sebagai salah satu penerapan teknologi pakan ternak. Pada tahun 2015, APPO yang sudah dimanfaatkan oleh peternak ada 43 KK yaitu kelompok ternak yang sudah mendapat sapi indukan Brahman Cros di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU). Tabel 9.4. Alternative Solusi pada Sasaran 2 (dua).
73
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
Dari tabel tersebut terlihat tingkat efisiensi capaian sasaran ini sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa capaian sasaran tinggi apabila serapan anggarannya tinggi. Untuk itu, solusi terhadap pemecahan masalah dapat teratasi dengan Program Peningkatan Teknologi Peternakan melalui Kegiatan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna dan Program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat.
Capaian Sasaran Strategis 3 : Menurunnya tingkat keresahan masyarakat terhadap pemalsuan daging Jumlah Usaha yang memperoleh Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Nomor Konrtol Veteriner atau disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan (Permentan Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005). Setiap pelaku usaha wajib mencantumkan nomor NKV, untuk daging diberikan stempel pada daging dan atau label pada kemasannya, untuk telur diberikan stempel pada kerabang dan atau label pada kemesannya; untuk susu diberikan label pada kemasannya. Penulisan NKV terdiri dari rangkaian angka yang menunjukkan jenis, lokasi, dan nomor urut registrasi unit usaha. Tabel 10.1. Pencapaian Sasaran Strategis 3 (tiga)
Tabel 10.2. Realisasi Kinerja 2014 dan 2015 pada sasaran 3
74
2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Pengukuran kinerja terhadap sasaran ini sangat baik, karena jumlah usaha yang memperoleh sertifikat Nomor Kontrol Veteriner/NKV mencapai 8 usaha atau dengan capaian sebesar 160% dari target 5 usaha. Usaha peternakan telah memenuhi persyaratan higienis dan sanitasi akan memperoleh NKV. Pada tahun 2014 usaha yang memperoleh sertifikat NKV ada 2 usaha sedangkan pada tahun 2013 ada 11 usaha. Dengan tersertifikasinya NKV pada unit usaha pangan asal hewan, maka unit usaha tersebut telah dapat dipercaya oleh pemerintah untuk memasarkan usahanya. Legitimasi yang diberikan pemerintah tersebut sebagai bentuk kepercayaan Pemerintah pada unit usaha untuk melakukan aktivitasnya dalam pengelolaan hewan atau bahan dan hasil bahan asal hewan. Sertifikat tersebut tidak diberikan secara langsung, namun harus melalui sistim audit baik audit syarat administrasi maupun audit unit usaha yang dimiliki. Tabel 10.3.Realisasi Kinerja dari tahun 2013 s.d 2015 pada sasaran 3
Dari tabel di atas, jumlah usaha yang memperoleh sertifikat NKV terlihat fluktuatif setiap tahunnya. Bila dilihat pada capaian 2014 ke 2015 terdapat kenaikan usaha yang ber-NKV sebanyak 6 usaha. Namum bila dilihat dari capaian 2013, terdapat penurunan usaha sebanyak 9 usaha karena untuk memperoleh NKV harus memenuhi persyaratan higienis sanitasi sebagai usaha yang produknya layak untuk dikonsumsi masyarakat. Pelaku usaha yang memperoleh sertifikat NKV di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 10.4 Pelaku usaha yang memperoleh NKV tahun 2015 di Kaltim NO 1
2
NAMA PELAKU USAHA Distributor/Ritail/kios daging dan hasil olahan Distributor/Ritail/kios daging dan hasil olahan
ALAMAT
LOKASI
NKV
RPH Giri Mukti
PPU
RPH 640930004-020
PT. Agro Bogor Utama
Balikpapan
ID 6471020001-019
75
2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
NO 3
4
5
6
7
8
NAMA PELAKU USAHA Distributor/Ritail/kios daging dan hasil olahan Distributor/Ritail/kios daging dan hasil olahan Distributor/Ritail/kios daging dan hasil olahan Distributor/Ritail/kios daging dan hasil olahan Distributor/Ritail/kios daging dan hasil olahan Distributor/Ritail/kios daging dan hasil olahan
ALAMAT
LOKASI
NKV
PT. Rizki Berkah Abadi
Samarinda
KD 6472060004-020
PT. Pangan Sari Utama
Balikpapan
KD 6471010005-021
PT. Hero Supermarket, Tbk. Group Giant Ekstra
Balikpapan Utara
KD 6471010006-022
PT. Sukanda Jaya (Jl. Mulawarman)
Balikpapan
ID 6471010007-017
Anisa DN (Usaha pengolahan daging)
Samarinda
TPD 6472060003-023
UD. Q-ta Bengalon)
Sangatta
TPD 6404041011-024
(Jl.
Perdan
Permasalahan yang dihadapi dalam memperoleh sertifikat NKV yaitu pelaku usaha belum sepenuhnya memahami tentang higienis dan sanitasi terhadap produk yang dihasilkan. Pada kelompok usaha pangan asal ternak, distributor dan retail sebagian belum menerapkan pangan asal ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Selain itu, usaha pengolahan yang ada masih sebagai usaha sampingan sehingga pelaku usaha tidak konsisten dalam menjalankan usahanya tergantung ketersediaan bahan baku. Solusi/langkah-langkah yang dilakukan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dalam memecahkan permasalahan yaitu 1) sosialisasi NKV kepada pelaku usaha dan masyarakat melalui pemberian brosurbrosur mengenai NKV; 2) pembinaan melalui higienis sanitasi usaha pengolahan hasil peternakan, public awareness, Good Manufacturing Produk (GMP)/Pengolahan Produk yang Baik; 3) Fasilitasi peralatan yang memadai serta 4) mendorong pelaku usaha untuk memiliki izin usaha. Program yang sudah dilakukan oleh Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan usaha yang memperoleh sertifikat NKV adalah Program 76
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan melalui kegiatan Pengembangan pemasaran hasil peternakan. Capaian outcome dari program ini yaitu jumlah usaha pengolahan hasil peternakan. Pada tahun 2015 mencapai 4 unit usaha pengolahan hasil peternakan yaitu usaha telur asin Bu Endang di Kutai Kartanegara, ayam kampung Q-TA di Kutai Timur, Abon Ayam Bintang Milono di Balikpapan dan Kelompok bakso Arema di Samarinda. Tabel 10.5. Alternative Solusi pada Sasaran 3 (tiga).
Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat efisiensi sasaran ini sangat baik. Sasaran tercapai sebesar 160% karena serapan anggaran tinggi mencapai 99,44%. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan melalui kegiatan Pengembangan pemasaran hasil peternakan. Sehingga capaian sasaran akan tercapai apabila realisasi program/kegiatannya tinggi. Target usaha yang memperoleh sertifikat NKV pada target akhir Renstra tahun 2018 adalah 44 unit usaha, namun realisasi dari tahun 2013 ke 2015 mencapai 21 unit usaha, sehingga masih diperlukan 23 unit usaha baru yang bersertifikat NKV dan perpanjangan sertifikat NKV jika usaha tersebut telah habis masa berlakunya NKV. Untuk itu Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur perlu melakukan upaya-upaya untuk mencapai target akhir periode Renstra antara lain 1) adanya komitmen dan kerja sama secara baik dari semua pihak baik Pemerintah (Pembuat Kebijakan dan Instansi terkait) komitmen membuat aturan/regulasi guna menciptakan unit usaha pangan asal hewan dengan perijinan yang tertib, 2) operasional unit usaha sesuai aspek kesehatan yang berwawasan ramah lingkungan, 3) pembinaan dan pengawasan berkelanjutan; 4) Pelaku Usaha komitmen memenuhi rambu–rambu yang ditetapkan pemerintah guna menyediakan pangan asal hewan yang berkualitas; 5) Surveilans pra NKV dan NKV; serta 6) Pembinaan penerapan kesrawan pada unit usaha ternak. 77
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
Selain itu, diperlukan kepedulian masyarakat terhadap pembelian produk yang telah tersertifikasi NKV, apabila belum ada maka konsumen sebaiknya menanyakan kepada pelaku usaha apakah tersedia produk yang tersertifikasi NKV, bila perlu menanyakan apakah ritel atau cold storage atau tempat pengolahannya telah berNKV. Kepedulian konsumen sangat memotivasi para pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab dengan membuat unit usahanya tersertifikasi NKV, hal ini memberikan pengaruh yang sangat baik dalam penyediaan produk yang berkualitas dan ASUH dari unit usaha tersebut. C. Realisasi Anggaran 1. Realisasi Keuangan
Pagu anggaran Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2015 alokasi dana APBD Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp.76.659.778.040,-. Namun Dinas Peternakan mendapatkan alokasi APBD-P sebesar Rp.4.250.000.000,-, sehingga Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan alokasi dana APBD Tahun 2015 sebesar Rp.80.919.778.040,-. Berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dana yang mendukung pembangunan peternakan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 bersumber dari : 1) Dana APBD sebesar Rp.80.919.778.040,- terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung Belanja Tidak Langsung : Rp. 13.927.778.040, Belanja Langsung : Rp. 66.992.000.000,2) Dana APBN sebesar Rp.307.682.215.000,- terdiri dari (1) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp.304.728.490.000, Dekonsentrasi : Rp. 5.847.840.000, Tugas Pembantuan : Rp. 298.880.650.000 (2) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sebesar Rp.2.653.725.000, Dekonsentrasi : Rp.628.725.000, Tugas Pembantuan : Rp.2.025.000.000,(3) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp.300.000.000,-
78
2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Penyerapan anggaran Penyerapan anggaran APBD dan APBN per 31 Desember 2015 yaitu dana APBD yang terealisasi sebesar Rp.58.679.032.575,- atau 72,52% dari total anggaran sebesar Rp.80.919.778.040,-. Sedangkan dana APBN terealisasi sebesar Rp.142.404.975.705,atau 46,28% dari total anggaran sebesar Rp.307.682.215.000,-. Serapan Anggaran APBD ANGGARAN (Rp.) 5.445.560.00 0,-
REALISASI (Rp.) 4.393.338.41 2,-
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
551.775.000,-
518.534.000,-
93,98%
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
300.000.000,-
292.270.850,-
97,92%
6.297.335.0 00,-
5.204.143.8 12,-
82,64%
NO
PROGRAM
1.
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat
2.
3.
JUMLAH
(%) 80,68%
Total anggaran APBD dan APBN terealisasi sebesar Rp.201.084.008.280,- atau 51,75% dari total anggaran sebesar Rp.388.601.993.040,-. Rincian realisasi penyerapan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.
79
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tabel 11.
2015
Anggaran dan Realisasi Program Kegiatan APBD terhadap sasaran strategis Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015
80
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
81
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
82
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
2. Alokasi Anggaran Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pembangunan peternakan tahun 2015 tidak terlepas dari anggaran yang tersedia untuk membiayai pelaksanaan kegiatan. Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 mempunyai alokasi anggaran baik bersumber dari APBD (belanja langsung dan belanja tidak langsung) maupun APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) sejumlah Rp.388.601.993.040,-. (Tiga Ratus Milyar Enam Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh TigaRibu Empat Puluh Rupiah). Pencapaian sasaran strategis 1 (satu) terealisasi melalui beberapa program antara lain : 1) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; 2) Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan serta; 3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. Untuk sasaran strategi 2 (dua) tercapai karena adanya alokasi anggaran untuk program peningkatan teknologi peternakan. Di samping itu, keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 (tiga) juga tercapai karena dukungan dari program pengembangan pemasaran hasil peternakan. Program-program ini secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target kinerja sasaran Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur. Sisa anggaran APBD pada tahun 2015 sebesar Rp.22.240.745.465,- dikarenakan : 1. Adanya efisiensi/penghematan anggaran belanja terhadap lelang barang dan jasa karena penawaran pihak ketiga di bawah plafon anggaran yang tersedia. 2. Adanya Pegawai Negeri Sipil yang pensiun dan mutasi sehingga adanya dana kelebihan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja. 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur hanya terealisasi 65,46% karena merupakan sisa kontribusi yang sudah dialokasikan tetapi dalam pelaksanaannya sudah ditanggung oleh pelaksana. 4. Kegiatan pengadaan sapi indukan Brahman Cross (BC) impor sebanyak 855 ekor tidak terealisasi karena : Menunggu revisi Permentan tentang impor indukan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali sehingga memakan waktu hingga bulan September 2015 baru selesai revisi. IKHS (Instalasi Karantina Hewan Sementara) yang dibuat oleh rekanan masih dianggap belum layak, sehingga Pihak Australia menunda ijin ekspor sambil menunggu kelayakan IKHS. Oleh karena itu, perlu perbaikan IKHS. Pengiriman indukan pada shipment kedua terkendala karena banyak indukan yang sudah bunting di atas 6 bulan sehingga berdasarkan aturan di Pemerintah Australia tidak memenuhi syarat untuk diimpor. Sedangkan sisa anggaran APBN pada tahun 2015 sebesar Rp. 165.277.239.295,- dikarenakan : 1. Adanya efisiensi/penghematan anggaran belanja terhadap kontrak dan perjalanan. 83
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
2. Kegiatan pengadaan indukan sapi Brahman Cross (BC) impor sebanyak 8.074 ekor tidak bisa terealisasi karena disebabkan beberapa hal : Adanya Permentan Nomor 48/Permentan/PK.40/8/2015 tentang Pemasukan Sapi Bakalan dan Sapi Indukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, hanya mengatur pemasukan sapi bakalan dan sapi indukan, tidak memfasilitasi pemasukan pejantan, padahal untuk sapi pejantan sudah dialokasikan di dalam DIPA, sehingga harus merevisi DIPA. IKHS (Instalasi Karantina Hewan Sementara) yang dibuat oleh rekanan masih dianggap belum layak, sehingga Pihak Australia menunda ijin ekspor sambil menunggu kelayakan IKHS karena karantina yang layak di Prov. Kalimantan Timur hanya dapat menampung 1.500 ekor; Surat Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani kepada Rekanan tanggal 11 Desember 2015, perihal kelayakan IKHS. Dengan terbitnya surat tersebut di bulan Desember, maka sisa waktu pelaksanaan pekerjaan tidak mencukupi untuk melakukan pengapalan berikutnya dibatasi tahun anggaran; Pola alami kelahiran anak sapi di Australia Utara tergantung pada musim. Siklus berahi dan kawin induk sapi sejalan dengan pertumbuhan rumput baru musim hujan. Curah hujan di Australia biasanya jatuh diantara bulan November dan Maret. Umumnya sapi akan kawin pada bulan Januari dan Febuari, beberapa pada bulan Maret. Dengan demikian bulan oktober sampai desember menjadi musim kelahiran anak sapi; Menurut hukum Australia, sapi yang bunting lebih dari enam bulan tidak boleh diekspor. Berarti kebanyakan sapi bunting sudah harus dikirim pada akhir Agustus, perkawinan di bulan maret harus dikirim akhir september; Pertengahan musim hujan dan kondisi tanah yang terlalu basah, sebagian besar ladang tidak dapat melaksanakan pengumpulan sapi (muster). Biasanya musim bekerja mulai bulan april. Karena itu sapi bunting di bawah enam bulan bulan baru tersedia pada April sampai Agustus. Bulan-bulan terbaik untuk mendapatkan sapi bunting ekspor adalah pada bulan Mei, Juni dan Juli; Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 mendapat alokasi dana sebesar Rp.80.919.778.040,- atau 0,87% dari total anggaran belanja APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 sebesar Rp.9.338.780.250.000,-
84
2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur adalah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2015. Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini juga menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Tahun anggaran 2011. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur berlandaskan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kontrak Kinerja Dinas Peternakan dengan Gubernur maupun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan peternakan sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama antar bidang kegiatan serta ketekunan dalam pengumpulan data informasi sangat diperlukan, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan stakeholders, sehingga nantinya tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. B.
Saran Dari analisis capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Tahun anggaran 2015, diperlukan saran-saran yang membangun antara lain : 1) Untuk menghasilkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang baik diperlukan sinergitas antara Rencana Strategis (Renstra) dengan dokumen perencanaan lainnya, sehingga kinerja Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur yang dibiayai oleh APBD maupun APBN benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
85
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2015
2) Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari stakeholder dalam melaksanakan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja. Selain itu, segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan menghasilkan output maupun outcomes kegiatan yang terukur, bermanfaat dan akuntabel.
86