BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional, memerlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak (stakeholder) yang lebih solid di berbagai lini pengambilan keputusan. Hal ini penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang

diselenggarakan secara

berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yakni : (1)

penyusunan rencana;

(2)

penetapan rencana;

(3)

pengendalian pelaksanaan rencana; dan

(4)

evaluasi pelaksanaan rencana. Perubahan Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra

SKPD dan mengacu kepada Perubahan RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Perubahan RenjaSKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal Perubahan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah juga bertanggungjawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sedang berjalan.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DISHUBKOMINFO TAHUN 2015

31


1.2. Landasan Hukum Dokumen Perubahan Renja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2014 disusun dengan merujuk pada sejumlah peraturan antara lain : a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); f.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


31

dan

Evaluasi


h. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7); i.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung

2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2); j.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Badung 2010–2015 ; k. Peraturan Bupati Badung Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas

Lembaga

Teknis

Daerah

Kabupaten

Badung

(Lembaran Daerah

Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 28); l.

Peraturan Bupati Badung Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD )

Kabupaten Badung

Tahun 2015;

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud Perubahan Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kabupaten Badung adalah untuk menentukan rencana prioritas program dan kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung berdasarkan

hasil

evaluasi

pelaksanaan

program

kegiatan

periode

sebelumnya, mengenai masalah yang dihadapi dalam tahun berjalan dan dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya yang ada. Rencana Program dan Kegiatan prioritas adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki. Tujuan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Badung adalah untuk menentukan rencana


31


prioritas program dan kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun berjalan serta mengenai masalah yang dihadapi dalam tahun berjalan dan dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya yang ada.

1.4. Sistematika Penulisan Perubahan Renja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2015 disusun dengan sistematika

sebagai

berikut: Bab I

:

Pendahuluan

Bab II

:

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II

Bab III

:

Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2015

Bab IV

:

Penutup


31


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Dalam rencana kerja tahun 2015 triwulan II pelaksanaan kegiatan mencakup 8 program dengan delapan puluh empat kegiatan sesuai tabel : 2.1 Evaluasi Hasil Renja SKPD Tahun n-1 (Tahun 2014) sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 Kabupaten Badung.


31



31


BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA TAHUN 2015 3.1

Prioritas Program Urusan SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Badung seluruhnya merupakan Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah meliputi Bidang dan Program Pembangunan dalam Urusan Perhubungan serta Urusan Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung maka prioritas program yang akan dilaksanakan pada Perubahan Renja tahun 2014 adalah 8 program dengan 89 kegiatan yang terdiri dari 7 Program 79 kegiatan urusan Perhubungan dan 1 Program 10 kegiatan urusan Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

A. Urusan Perhubungan : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik b. Penyediaan

Jasa

pemeliharaan

dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional c. Penyediaan jasa keuangan d. Penyediaan Alat tulis kantor e. Penyediaan jasa tenaga kerja non Pegawai f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan i.

Penyediaan peralatan rumah tangga

j.

Penyediaan bahan makanan dan minuman

k. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah l.

Penyediaan dekorasi

m. Penyediaan bahan bakar kendaraan n. Penyediaan Upacara Keagaman o. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap p. Lomba olah raga / Kesenian pada hari- hari Bersejarah q. Pelaksanaan Upakara Pengayaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat r. Pengadaan

pakaian

Dinas

Pegawai

Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DISHUBKOMINFO TAHUN 2015

31

Perhubungan

,


s. Penataan Arsip pada Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor c. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor d. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional e. Pemeliharaan perlengkapan kantor f. Pemeliharaan Peralatan Kantor g. Patroli dan pengamanan Lalu Lintas di Kabupaten Badung h. Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor i.

Pengadaan alat-alat Komunikasi

j.

Monitoring dan pengendalian kegiatan pada Dishubkominfo

k. Pengadaan alat gembok roda empat l.

Pengawasan dan pengendalian Arus Lalu Lintas dan Angkutan di Kawasan Badung Selatan

m. Pemeliharan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

3. Program Peningkatan pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah c. Survey Kepuasan Masyarakat

4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan a. Pengadaan dan Pemasangan lampu penerangan jalan pada tempattempat strategis di kab. Badung b. Rehabilitasi/pemeliharaan lampu penerangan jalan di Kab. Badung c. Pengecatan Canstin di Kabupaten Badung d. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A Mengwi e. Pengadaan Sarana uji Kendaraan Bermotor f. Pemeliharaan Marka Jalan di Kabupaten Badung g. Pemeliharaan Traffik Light dan Warning Light di Kabupaten Badung h. Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Badung i.

Monitoring kondisi lampu penerangan jalan di Kab. Badung

j.

Pengadaan dan pemasangan rambu - rambu Lalu Lintas di Kabupaten Badung

k. Pengadaan cermin tikungan di Kabupaten Badung PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DISHUBKOMINFO TAHUN 2015

31


l.

Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Dishubkominfo

m. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan di Kabupaten Badung n. Monitoring dan Pengendalian Ketertiban Perparkiran di Kab. Badung o. Pengadaan dan pemasangan Traffic Light dan Warning light di Kabupaten Badung p. Pengelolaan UPT Lalu Lintas dan Angkutan Badung Selatan q. Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guard Rail) di Kabupaten Badung r. Pengadaan dan pemasangan Rambu dan Marka Zona Selamat Sekolah di Kabupaten Badung s. Pemutahiran Data Base Lampu Penerangan Jalan di Kabupaten Badung t. Pengadaan dan pemasangan Paku Marka di Kabupaten Badung u. Pembangunan ATCS ( Area Traffic Control System ) di Kabupaten Badung Tahap II v. Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pantai Kuta Kecamatan Kuta w. Penyusunan DED Peremajaan Jaringan Lampu Penerangan Jalan di Kabupaten Badung x. Pengadaan dan pemasangan Delinator di Kabupaten Badung y. Penyusunan Data Base Fasilitas Lalu Lintas di Kabupaten Badung z. Pengelolaan

ATCS (Area Traffik Control System ) di Kabupaten

Badung aa. Pengadaan Traffic Cone

5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan a. Uji kelayakan sarana trasfortasi b. Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota c. Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Khusus d. Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Angkutan Laut e. Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Orang f. Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Barang g. Pembinaan dan Pemilihan awak kendaraan umum teladan (Akut) h. Pengadaan Jasa Layanan Trayek Pengumpan Trans SARBAGITA i.

Pengawasan dan penertiban lalu lintas

j.

Pembinaan dan Pelatihan Keselamatan Berlayar bagi Nelayan Kab. Badung


31


k. Koordinasi Penanganan Angkutan Lebaran l.

Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kab. Badung

m. Penyusunan kajian Kinerja jaringan jalan di Kecamatan Mengwi di Kabupaten Badung n. Pelaksanaan dan Evaluasi Tim Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kab. Badung o. Sosialisasi penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

6. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia a. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Operasioonal UPT LLA Badung Selatan

7. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD a. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

B. Urusan Komunikasi dan Informatika : 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa a. Pemeliharaan

perangkat

komunikasi

Dinas

Perhubungan

,

Komuniukasi dan Informatika b. Pameran Pembangunan c. Pengendalian dan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi d. Pemeliharaan Tower jaringan Intranet /internet di Kab. Badung e. Pemeliharaan infrastruktur jaringan intranet / internet di Kabupaten Badung f. Pemeliharaan CCTV di Kantor Pusat Pemerintahan Kab. Badung g. Pemeliharaan Web Kab. Badung h. Pengawasan dan Pengendalian Usaha Telekomunikasi/Informatika di Kab. Badung i.

Pengawasan dan pengendalian lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran komunikasi di wilayah Pemerintah Kabupaten Badung

j.

Kegiatan pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi di Kabupaten Badung

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2015, sesuai Tabel : 3.1


31


BAB IV PENUTUP Perubahan Rencana Kerja (RENJA) SKPD menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan

masyarakat

yang

mengedepankan

perencanaan

berkelanjutan

(sustainable development). Perubahan RENJA SKPD merupakan sarana untuk mengakomodir isu-isu strategis/permasalahan pembangunan yang difokuskan penanganannya serta menjadi kebutuhan masyarakat dan daerah. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) selain menjadi dokumen rencana pelaksanaan

kegiatan

Dinas

Perhubungan,

Kabupaten Badung pada Tahun 2015, juga

Komunikasi

dan

Informatika

berfungsi sebagai sarana

peningkatan kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Perubahan RENJA juga memuat tingkat capaian, serta kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun sebelumnya, yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan serta penyusunan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. Perubahan RENJA sebagai dokumen action plan memuat prioritas program/kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung serta mendukung arahan prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015. Beberapa

kaedah-kaedah

dalam

Perubahan

Renja

SKPD

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Badung, sebagai berikut : 1. Seluruh dokumen perencanaan yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, mulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan penganggaran. 2. Perubahan Renja SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung disusun dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2015


31


3. Perubahan Renja SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung disusun dengan berpedoman dan merupakan penjabaran dari Renstra SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. 4. Perubahan Renja SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung merupakan pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan - SKPD 5. Dokumen Perubahan Rencana Kerja yang wajib disusun setiap tahun oleh masing-masing SKPD. 6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Perubahan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal Perubahan RKPD.


31



31

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents