BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam dokumen RKPD dimuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan. Disamping menjabarkan atau berpedoman pada RPJMD, dalam penyusunan RKPD kabupaten juga harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dan RKPD Provinsi dengan maksud untuk mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Tahun 2016 merupakan tahun ketiga pada periode RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014-2018. Pada tahun ini, semua target kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah untuk dievaluasi dengan focus percepatan capaian target yang belum tercapai. Berkaitan dengan hal itu, RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara harus mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang belum mampu terjawab pada tahun sebelumnya. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai upaya dan strategi untuk mewujudkan rencana kerja pembangunan yang baik, komprehensif dan aplikatif dalam mewujudkan target pembangunan tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 20142018. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mekanisme penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada tahun 2015. Proses Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang dimulai pada tingkat desa, kecamatan dan pada tingkat kabupaten termasuk didalamnya penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum-SKPD). Selanjutnya, untuk mengawal usulan ke tingkat pemerintah yang lebih tinggi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga berperan serta aktif dalam Forum-SKPD Provinsi Sulawesi Utara, Musrenbang Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Musrenbang Nasional. RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen ini selanjutnya akan menjadi landasan serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Realisasi dari perencanaan dituangkan dalam RKPD Tahun 2016 akan tercermin pada program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

1

Sesuai ketentuan, proses penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholder). Secara rinci RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 disusun dengan proses sebagai berikut : 1. Bappeda menyiapkan Rancangan Awal RKPD; 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan Rencana Kerja (Renja) sesuai tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan Awal RKPD; 3. Bappeda mengkoordinasikan penyusunan Rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD; 4. Rancangan RKPD menjadi bahan bagi pelaksanaan Musrenbang RKPD; 5. Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan beserta para pemangku kepentingan (stakeholder); 6. Bappeda menyelenggarakan Musrenbang RKPD; 7. Bappeda menyusun Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang RKPD; 8. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Bupati). 1.2.

Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 5587); 3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 81).


2

1.3.

Hubungan Antar Dokumen Dalam rangka memenuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan tentang perencanaan pembangunan, terdapat hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, yaitu : 1. Hubungan RKPD dengan RPJMD Dokumen RPJMD dijabarkan kedalam RKPD sebagai dokumen operasional tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas, sasaran pembangunan dan rencana program kegiatan prioritas pembangunan daerah. 2. Hubungan RKPD dengan Renja-SKPD Dokumen RKPD sebagai pedoman penyusunan dan penetapan RenjaSKPD. Selanjutnya Renja-SKPD digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

1.4.

Sistematika Dokumen RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan antar Dokumen 1.4. Sistematika Dokumen 1.5. Maksud dan Tujuan BAB II EVALUASI HASIL PELASKANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Kondisi Umum Daerah 2.2. Capaian Kinerja Pembangunan Daerah 2.3. Telaah Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2016 4.2. Prioritas dan Program Pembangunan Tahun 2016 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB VI PENUTUP

1.5.

Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan pembangunan daerah Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 adalah sebagai berikut:


3

1. Untuk mengintegrasikan, mewujudkan keterpaduan, keserasian dan mensinergikan program pembangunan daerah; 2. Sebagai pedoman dan acuan bagi SKPD dalam menyusun Renja dan RKA SKPD; 3. Sebagai pedoman dan acuan bagi TAPD dan Banggar DPRD dalam menyusun Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016.


4

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1.

Kondisi Umum Daerah Kondisi umum daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dilihat dari 3 (tiga) Aspek pencapaian sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaran pemerintah daerah. Ketiga aspek tersebut yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Analisis pada aspek geografi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. A. Aspek Geografis Gambaran umum pada aspek geografis akan menjelaskan tentang luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki luas wilayah 185.686 ha (1.856,86 km2) ± 12.3% dari luas Sulawesi Utara dengan batas wilayah sebelah utara dengan Laut Sulawesi, sebelah timur dengan Kabupaten Bolaang Mongondow, sebelah selatan dengan Provinsi Gorontalo dan sebelah barat dengan Provinsi Gorontalo. Secara administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terbagi atas 6 (enam) Kecamatan, secara rinci luas masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Jumlah Kecamatan Luas (Km²) Desa/Keluarahan Kecamatan Sangkub 16 567,85 Kecamatan Bintauna 15/1 348,94 Kecamatan Bolangitang Timur 20 445,64 Kecamatan Bolangitang Barat 18 293,75 Kecamatan Kaidipang 15 85,09 Kecamatan Pinogaluman 22 115,59 Jumlah 106/1 1.856,86 Sumber : Litbang Bappeda, 2015 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

5

2. Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah salah satu bagian dari Provinsi Sulawesi Utara terletak antara 0˚-30’ 1˚-0’ Lintang Utara dan 123˚-124˚ Bujur Timur. Luas wilayah 185.686 ha (1.856,86 km2) ± 12.3% dari luas Sulawesi Utara. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dilalui oleh jalan Trans Sulawesi di pesisir pantai Utara kabupaten Bolaang Mongondow dimana jalan ini berfungsi sebagai jalur lalu lintas barang dan orang dari dan ke daerah Minahasa, Manado dan Bitung disebelah timur dan Provinsi Gorontalo disebelah Barat. 3. Topografi Adapun kondisi topografi tanah di Bolaang Mongondow Utara datar sampai berombak (25%), berombak sampai berbukit (40%) dengan keadaan tanah yang tergolong subur. Secara umum kondisi topografi tanah di kecamatan Sangkub rata dan yang berbukit di desa Sidodadi hingga 170 m dpl dan desa Pangkusa hingga 50 m dpl. Di kecamatan Bintauna pada umumnya rata dan yang berbukit hanya di desa Mome dan Huntuk s/d 8 m dpl. Di kecamatan Bolangitang Timur juga sebagian besar dataran kecuali desa Mokodidek berbukit ± 60 m dpl dan desa Biontong ± 18 m dpl. Wilayah berbukit juga terdapat di desa Solo dan Komus Dua kecamatan Kaidipang ± 15 m dpl, dan desa-desa Komus satu dan Batu Tajam Kecamatan Pinogaluman ±25 m dpl diatas permukaan laut. Proses pembentukan tanah dipengaruhi oleh lima faktor yaitu: iklim, bahan induk, topografi, organisme, dan waktu. Diantara lima faktor tersebut, bahan induk dan topografi tampaknya berpengaruh lebih dominan, sehingga dijumpai sifat-sifat tanah yang bervariasi. Faktor iklim yang cukup kering, pengaruhnya relatif seragam untuk seluruh daerah penelitian. Tanah-tanah di daerah penelitian terbentuk dari bahan induk aluvium/endapan, marin, alluvium & koluvium, breksi dan batu pasir, lavilli, abu dan batuapung, breksi dan lava, tufa, dan breksi andesit, pada kondisi iklim basah dengan bentuk wilayah datar hingga bergunung. Ketiga faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan dan sifat-sifat tanahnya. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan ditunjang oleh data analisis laboratorium, tanah-tanah di daerah penelitian dapat diklasifikasikan ke dalam empat ordo , yaitu: Entisols, Inceptisols, Andisols, Mollisols, Alfisols, Ultisols, dan Oxisols. 4. Geologi dan Geomorphologi Berdasarkan peta geologi bersistem Indonesia skala 1: 250.000 lembar Kotamobagu dan Siau 2316 dan 2317 (Puslitbang Geologi, 1997) daerah penelitian terdiri dari enam formasi batuan, yaitu: aluvium dan endapan pantai (Qal) berupa pasir, lempung, lumpur, kerikil, dan kerakal. formasi tinombo fasies sedimen (Tets) berupa serpih dan batupasir dengan sisipan batugamping dan rijang. batuan gunungapi bilungala (Tmbv) berupa breksi, tuf dan lava bersususnan andesit, dasit, dan riolit. diorit bone (Tmb) berupa diorit kuarsa, diorit, granodiorit dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

6

granit. formasi tinombo fasies gunungapi (Tetv) berupa lava basalt, lava andesit, selingan batupasir hijau, batulanau hijau, sedikit konglomerat, batugamping merah dan kelabu. anggota batugamping formasi tapadaka (Tmtl) berupa batugamping kelabu terang pejal, mengandung pecahan batuan gunungapi hijau. Dan formasi tapadak (Tmts) berupa batupasir, grewake, batpasir terkersikan, dan serpih. Bahan induk tanah dapat dibedakan ke dalam 4 macam, yaitu bahan aluvium, aluvio-koluvium, batuan sedimen, dan bahan volkan. Bahan aluvium terdiri dari liat, pasir, dan kerikil/batu. Batuan sedimen terutama batupasir, batulanau, batugamping, dan serpih, sedangkan bahan volkan yaitu tuf, breksi, lava andesit-basalt, abu, lapili, bom dan batuan ultramafik. Hasil identifikasi bentuk morfologi DAS Sangkup Langi tergolong kategori DAS memanjang dengan nilai Rc 0,25. Bentuk lahan atau geomorfologi merupakan salah satu parameter dalam karakteristik morfologi DAS yang sangat mempengaruhi perilaku hidrologi DAS seperti debit puncak, besar run off yang pada akhirnya menentukan besar simpanan air tanah. 5. Hidrologi Secara hidrologis, wilayah kabupaten Bolaang Mongondow Utara termasuk dalam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Sangkup Langi. Luas SWP DAS Sangkub Langi adalah 287.019 Ha, yang terbagi dalam 8 SWP Sub DAS, yaitu: a. SWP Sub DAS Ayong, memiliki luas 32.902 Ha yaitu sekitar 11.46 % dari luas total DAS Sangkub Langi. SWP Sub DAS Ayong memiliki 8 sungai yang secara individual mengalir ke Laut Sulawesi. Di antaranya adalah sungai-sungai Ayong, Modapaan, Pangi, Sauk, Bayabuta dan Baturapa. Sungai Ayong dipilih menjadi sungai utama karena memiliki panjang sungai yang terpanjang diantara yang lainnya. b. SWP Sub DAS Biontong, memiliki luas 21.333 Ha yaitu sekitar 7.43 % dari luas total DAS Sangkub Langi. SWP Sub DAS Biontong memiliki 6 sungai yang secara individual mengalir ke Laut Sulawesi. Diantaranya adalah sungai-sungai Bohabak, Biontong, Mome, dan Nono. Sungai Biontong dipilih menjadi sungai utama karena memiliki panjang sungai yang terpanjang diantara yang lainnya. c. SWP Sub DAS Biyou, memiliki luas 42.906 Ha yaitu sebesar 14.95% dari total luas DAS Sangkub Langi. SWP Sub DAS Biyou memiliki outlet pada sungai Sangkub. Sungai Biyou merupakan cabang sungai dari sungai Sangkub. d. SWP Sub DAS Bolangitang, memiliki luas 53.691 Ha yaitu sebesar 18.71% dari total luas DAS Sangkub Langi. SWP Sub DAS Bolangitang memiliki 16 sungai yang secara individual mengalir ke Laut Sulawesi. Diantaranya adalah sungai Keakar, sungai Nunuka, sungai Saleo, dan Sungai Bolangitang. Sungai Bolangitang dipilih menjadi sungai utama karena memiliki panjang sungai yang terpanjang diantara yang lainnya. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

7

e. SWP Sub DAS Gambuta, memiliki luas 35.061 Ha yaitu sebesar 12.22% dari total luas DAS Sangkub Langi. SWP Sub DAS Gambuta memiliki outlet pada sungai Sangkub. Sungai Gambuta merupakan cabang sungai dari sungai Sangkub. f. SWP Sub DAS Lolak, memiliki luas 20.582 Ha yaitu sebesar 7.17% dari total luas DAS Sangkub Langi. Terdapat 3 sungai pada SWP Sub DAS Lolak yang mengalir menuju Laut Sulawesi yaitu sungai Dulangon, sungai Motobang, dan sungai Lolak. Sungai Lolak dipilih menjadi sungai utama karena memiliki panjang sungai yang terpanjang diantara yang lainnya. g. SWP Sub DAS Maelang, memiliki luas 15.715 Ha yaitu sebesar 5.48% dari total luas DAS Sangkub Langi. Terdapat 22 sungai pada SWP Sub DAS Maelang yang mengalir menuju Laut Sulawesi diantaranya sungai Pangi, sungai Domisil, sungai Moilobai, sungai Posyanga, sungai Bolangat, dan sungai Maelang. Sungai Maelang dipilih menjadi sungai utama karena memiliki panjang sungai yang terpanjang diantara yang lainnya. h. SWP Sub DAS Sangkub, memiliki luas 64.830 Ha yaitu sebesar 22.59% dari total luas DAS Sangkub Langi. Hanya terdapat satu sungai pada SWP Sub DAS Sangkub yang mengalir menuju Laut Sulawesi yaitu sungai Sangkub. 6. Klimatologi Berdasarkan hasil analisis data curah hujan yang tersebar di wilayah wilayah Bolaang Mongondow Utara, tipe iklim wilayah bervariasi mulai dari bertipe A hingga D (klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson) yakni daerah basah dengan vegetasi masih hutan hujan tropika hingga agak kering. Klasifikasi ini berdasarkan nilai Q yang berkisar antara 12,5% s/d 100%. Nilai Q merupakan persentase antara rata-rata bulan kering dibandingkan dengan rata-rata bulan basah sebagai berikut : Lokasi stasiun

Curah hujan rata-rata (mm/th)

Huntuk Bintauna Pangkusa Buko Paku Bumbung Solog

1052,15 1813,70 1204,78 1595,95 1218,05 2107,83 1092,63

Jumlah Bulan Basah 4 9 5 8 6 8 6

Jumlah Bulan Kering 4 2 2 1 4 2 4

Q (%)

Iklim

100 22,2 40 12,5 66,7 25 66,7

D B C A D B D

Rata-rata curah hujan bulanan di wilayah DAS berdasarkan data dari stasiun curah hujan yang mewakili wilayah yaitu stasiun Pangkusa mewakili daerah hulu dan stasiun Buko mewakili wilayah hilir. Data curah hujan selang tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 disajikan pada Tabel 3-2 dan Tabel 3-3. Berdasarkan data tersebut di atas curah hujan maksimum bulanan di wilayah hulu berkisar antara 39 mm – 126 mm. Sedangkan di wilayah hilir 67 mm–160 mm. Curah hujan tahunan berkisar 1185– Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

8

1470 mm/tahun di wilayah hulu sedangkan di wilayah hilir berkisar antara 1185–2337 mm/tahun. Dari data tersebut terlihat kecenderungan bahwa curah hujan di wilayah hilir lebih tinggi di bandingkan dengan daerah hulu. 7. Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dibedakan ke dalam penggunaan pertanian dan non-pertanian. Penggunaan pertanian terdiri dari (a) sawah (irigasi dan tadah hujan), (b) tegalan/belukar, (c) kelapa, (d) kelapa belukar, (e) belukar hutan, dan (f) kebun campuran. Penggunaan non-pertanian terdiri atas: (a) bakau, (b) hutan, belukar, (c) hutan, (d) pemukiman, dan (e) badan air. Penggunaan lahan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, rencana pola pemanfaatan ruang meliputi: Kawasan lindung yakni kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan; dan Kawasan Budidaya yakni kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. B. Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwasata, permukiman dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. 1. Rencana Kawasan Hutan Produksi Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. Kawasan hutan produksi tetap terdapat di kecamatan Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur dan Pinogaluman dengan luasan kurang lebih 3.846 Ha. Kawasan hutan produksi terbatas terdapat di kecamatan Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur, Bolangitang Barat, Kaidipang dan Pinogaluman dengan luasan 58.091,38 Ha. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat di kecamatan Sangkub dan Bintauna dengan luasan kurang lebih 15.988 Ha. 2. Rencana Kawasan Hutan Rakyat Kawasan peruntukan hutan rakyat direncanakan pada lahanlahan yang tidak dimanfaatkan dan menanaminya dengan tanamantanaman yang dapat berfungsi ganda, seperti sebagai penghasil buah, penghasil kayu dan lain-lain yang sekaligus juga berfungsi ekologis. Kawasan ini terdapat di Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur dan Pinogaluman, Bolangitang Barat dan Kaidipang kurang lebih 36.844 Ha. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

9

3. Rencana Kawasan Pertanian Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan pertanian hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Kawasan pertanian tanaman pangan terdapat di kecamatan Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur, Bolangitang Barat, Kaidipang dan Pinogaluman, dengan komoditi, yakni: a. Padi seluas kurang lebih 8.240 Ha; b. Sagu seluas kurang lebih 45 Ha; c. Jagung seluas kurang lebih 3.229 Ha; d. Ubi kayu seluas kurang lebih 289 Ha; dan e. Ubi jalar seluas kurang lebih 224 Ha. Kawasan pertanian tanaman pangan di kecamatan Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur, Bolangitang Barat, Kaidipang dan Pinogaluman ditetapkan sebagai kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), dengan luasan kurang lebih 13.724 Ha. Kawasan pertanian hortikultura terdapat di kecamatan Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur, Bolangitang Barat, Kaidipang dan Pinogaluman, memanfaatkan sebagian lahan sawah yang ada dengan komoditi, yakni: a. kacang panjang seluas kurang lebih 86 Ha; b. cabe seluas kurang lebih 329 Ha; c. tomat seluas kurang lebih 49 Ha; d. terong seluas kurang lebih 69 Ha; e. kedele seluas kurang lebih 184 Ha; f. kacang tanah seluas kurang lebih 592 Ha; g. kacang hijau seluas kurang lebih 516 Ha; h. buncis seluas kurang lebih 11 Ha; i. ketimun seluas kurang lebih 85 Ha; dan j. mangga, duku/langsat, durian, pisang dan matoa. Kawasan pertanian perkebunan terdapat di kecamatan Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur, Bolangitang Barat, Kaidipang dan Pinogaluman, dengan komoditi yakni: a. kelapa seluas kurang lebih 17.065 Ha; b. cengkeh seluas kurang lebih 278 Ha; c. pala seluas kurang lebih 131 Ha; d. kopi seluas kurang lebih 123 Ha; e. kakao seluas kurang lebih 4735 Ha; f. aren seluas kurang lebih 172 Ha; dan g. kelapa sawit seluas kurang lebih 17.500 Ha, Kawasan peternakan terdapat di hampir semua kecamatan yang terdiri atas: a. ternak besar, meliputi sapi dan kuda; b. ternak kecil, meliputi Babi dan Kambing; dan c. ternak unggas meliputi ayam pedaging, ayam petelur, ayam buras dan itik. Untuk Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian, berupa Kawasan Agropolitan di Kecamatan Sangkub dan Pinogaluman. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

10

4. Rencana Kawasan Perikanan Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budidaya, kawasan pengolahan ikan, Kawasan pangkalan pendaratan ikan dan Kawasan cadangan dan konservasi perairan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap tersebar di enam Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Kawasan peruntukan budidaya perikanan terdiri dari: a. budidaya perikanan air laut maupun air payau terdapat di kecamatan Pinogaluman, Kaidipang, Bolangitang Timur dan Bolangitang Barat dengan budidaya diantaranya keramba jaring apung, rumput laut dan teripang; dan b. budidaya perikanan air tawar terdapat di enam kecamatan. Kawasan peruntukan pengolahan ikan terdapat di Desa Kuhanga kecamatan Bintauna dengan bentuk pengolahan utama yaitu ikan asap dan di Desa Tanjung Sidupa, Tombulang dan Buko Kecamatan Pinogaluman, dengan bentuk pengolahan utama yakni ikan asin. Kawasan pangkalan pendaratan ikan (PPI) terdapat di Boroko kecamatan Kaidipang, Kecamatan Pinagoluman dan Kecamatan Sangkub sebagai prasarana kawasan peruntukan perikanan. Kawasan cadangan dan konservasi perairan diarahkan di sebagian kawasan perairan di Kecamatan Pinagoluman dan Kecamatan Sangkub. Kawasan peruntukan perikanan tangkap dan perikanan budidaya di kecamatan Sangkub dan Pinogaluman ditetapkan sebagai kawasan minapolitan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 5. Rencana Kawasan Pertambangan Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, non logam dan batuan dan kawasan peruntukan pertambangan panas bumi. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam terdiri atas: a. kawasan pertambangan emas tersebar di wilayah pertambangan emas dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di kecamatan Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur, Bolangitang Barat, Kaidipang dan Pinogaluman; b. tembaga dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di Desa Tuntung Kecamatan Pinogaluman; c. mangan dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di Tanjung Buaya Desa wakat Kecamatan Bolangitang barat; d. biji besi dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di Desa Wakat, Tote, Mokoditek dan Iyok kecamatan Bolangitang Timur dan kecamatan Bolangitang Barat; dan e. pasir besi dengan kriteria eksplorasi terukur terdapat di Desa Bintauna kecamatan Bintauna dan di Desa Busisingo kecamatan Sangkub. Kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam dan batuan terdiri atas: Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

11

A. lanau (tanah liat) dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di enam kecamatan; B. graywacke (pemadatan pasir yang halus) dengan kriteria eksplorasi terindikasi dan terukur terdapat di enam Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; C. pasir kwarsa dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di Desa Inomunga Kecamatan Kaidipang; D. andesit (batu pasang) dengan kriteria eksplorasi terkira terdapat di Desa Inomunga Utara kecamatan Kaidipang, Desa Wakat Kecamatan Bolangitang Barat, Desa Komus I Kecamatan Pinogaluman, dan Desa Pontak kecamatan Kaidipang; E. sirtu dengan kriteria eksplorasi terkira terdapat di Desa Inomunga, Desa Pontak Kecamatan Kaidipang, Desa Paku kecamatan Bolangitang Barat, Desa Nunuka Kecamatan Bolangitang Timur, Desa Busato kecamatan pinogaluman dan Desa Huntuk kecamatan Bintauna, Desa Pangkusa Kecamatan Sangkub; dan F. batu granit dengan kriteria eksplorasi terukur terdapat di Desa Inomunga kecamatan Kaidipang dan di Desa Ollot kecamatan Bolangitang Barat. G. Kawasan pertambangan yang sudah diciutkan dan/atau kawasan bebas tambang oleh kontrak karya/kuasa pertambangan dapat dijadikan lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di Desa Tote Kecamatan Bolangitang Barat. 6. Rencana Kawasan Industri Kawasan peruntukan industri terdiri atas kawasan peruntukan industri besar, kawasan peruntukan industri sedang dan kawasan peruntukan industri rumah tangga. Untuk Kawasan peruntukan industri besar yaitu rencana: a. industri pengolahan kopra dan minyak kelapa di Kecamatan Bolangitang Timur; dan b. industri pengolahan ikan di Kecamatan Pinogaluman. Untuk Kawasan peruntukan industri sedang yaitu rencana industri pembuatan balok es dan cool storage di kecamatan Pinogaluman, Kaidipang, Bolangitang Barat, Bolangitang Timur, Sangkub dan Bintauna. Kawasan peruntukan industri rumah tangga diantaranya meliputi: a. industri kecil Nata de Coco di Kecamatan Pinogaluman, Kaidipang dan Bolangitang Timur; b. industri pengolahan biji kopi di Kecamatan Bolangitang Barat; c. industri pembuatan kerupuk dan bakso ikan di Kecamatan Pinogaluman; d. industri pembuatan ikan teri di Kecamatan Pinogaluman; e. industri anyaman rotan di Kecamatan Bintauna; f. industri pembuatan kursi bambu dan kerajinan di Kecamatan Pinogaluman; Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

12

g. industri pembuatan batu bata dan batako di Kecamatan Bintauna, Pinogaluman, Kaidipang dan Bolangitang Barat, Bolangitang Timur; h. industri pembuatan gula merah/gula aren di Kecamatan Bintauna dan Pinogaluman, Kecamatan Kaidipang; i. industri pengolahan rumput laut dan teripang di Kecamatan Pinogaluman, Kecamatan Bolangitang Barat dan Kecamatan Bolangitang Timur; dan j. Industri Pengolahan Kelapa di Kecamatan Bolangitang Timur, Kecamatan Bolangitang Barat dan Kecamatan Pinogaluman. 7. Rencana Kawasan Pariwisata Kawasan Wisata, merupakan kawasan yang dominasi pemanfaatan ruangnya untuk kegiatan wisata dan rekreasi. Sesuai dengan potensi yang dimiliki, kawasan pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara direncanakan terdiri atas kawasan peruntukan pariwisata budaya, kawasan peruntukan pariwisata alam, kawasan peruntukan pariwisata buatan dengan sebaran objek wisata. Kawasan peruntukan pariwisata budaya meliputi: a. situs budaya Rumah Raja Komalig yang berada di Kaidipang; b. makam raja-raja Bintauna (Jere) yang berada di Desa Pangkusa, Kecamatan Sangkub; c. makam Raja-Raja Kaidipang (Jere) yang berada di Desa Kuala Utara, Kecamatan Kaidipang; dan d. makam Raja Bolangitang yang terdapat di Kecamatan Bolangitang Barat. Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi: a. Taman Nasional Dumoga Nani Warta Bone, di sebagian Kecamatan Sangkub dan Bintauna; b. Pantai Batu Pinagut yang berada di Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang; c. Pulau Bongkil yang berada di Kecamatan Pinogaluman; d. Pantai Air Belanda yang berada di Kecamatan Kaidipang; e. Pantai Bintauna yang berada di Desa Talaga, Kecamatan Bintauna; f. Pantai Kuhanga yang berada di Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna; g. Pantai Busisingo yang berada di Desa Busisingo, Kecamatan Sangkub; h. Pantai Tanjung Dulang yang berada di Desa Inomunga Utara, Kecamatan Kaidipang; i. Pulau Damar di Boroko kecamatan kaidipang; j. Pulau Keramat di Kecamatan Pinogaluman; k. Pantai Tanjung Haji dan Batu Buaya yang berada di Kecamatan Bolangitang Barat; l. Pantai Batu Meja yang berada di Desa Sampiro, Kecamatan Sangkub; m. Air Terjun Pinosaula yang berada di Desa Huntuk, Kecamatan Bintauna; dan n. Air Terjun Pontak Kecamatan Kaidipang. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

13

Kawasan peruntukan pariwisata buatan meliputi: a. Bendung Sangkub yang berada di Desa Pangkusa Kecamatan Sangkub; b. Bendung Pontak yang berada di Desa Pontak, Kecamatan Kaidipang; c. Bendung Busato yang berada di Desa Busato, Kecamatan Pinogaluman; dan d. Bendung Paku yang berada di Desa Paku, Kecamatan Bolangitang Barat. 8. Rencana Kawasan Permukiman Kawasan permukiman, adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan permukiman, serta berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Kawasan ini terdiri dari kawasan perumahan yang dibangun oleh penduduk sendiridi bangun oleh perusahaan pembangunan perumahan dan dibangun oleh pemerintah. Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas kawasan peruntukan permukiman perkotaan, kawasan peruntukan permukiman perdesaan dan kawasan peruntukan untuk permukiman baru. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan meliputi: a. klaster Lolak - Bolangitang – Boroko - Pinogaluman; b. kawasan ibukota kecamatan; dan c. rencana pengembangan diarahkan di kecamatan Pinogaluman, Bolangitang Barat, Bolangitang Timur, Sangkub dan Bintauna dengan luasan pengembangan kurang lebih 2.710 Ha. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan meliputi: a. kawasan Transmigrasi UPT Ollot 1 dan Ollot 2; b. kawasan minapolitan dan Agropolitan Kecamatan Sangkub dan Pinogaluman; dan c. pemukiman yang terbentuk dari kawasan perdesaan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Kawasan permukiman baru terdapat di: a. kawasan Transmigrasi UPT Ollot 1 dan Ollot 2; b. kawasan minapolitan dan Agropolitan Kecamatan Sangkub dan Pinogaluman; dan c. pemukiman yang terbentuk dari kawasan perdesaan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. 9. Rencana Kawasan Peruntukan Lainnya Pemanfaatan kawasan peruntukan lainnya dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Perda RTRW, dan setelah ada kajian komprehensif dan mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Kawasan peruntukan lainnya terdiri atas: (a) kawasan peruntukan pendidikan; (b) kawasan peruntukan ibadah; (c) kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; (d) kawasan peruntukan kesehatan; (e) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

14

kawasan peruntukan pemerintahan; (f) kawasan peruntukan Taman Pemakaman Umum (TPU); (g) Kawasan peruntukan Taman Makam Pahlawan (TMP); (h) kawasan peruntukan olahraga dan rekreasi; (i) Kawasan Pemerintahan; (j) Kawasan rencana jalan lingkar dalam dan lingkar luar; (k) Kawasan resting area; dan (l) kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan. Kawasan peruntukan pendidikan yang dimaksud yaitu rencana pembangunan fasilitas pendidikan tinggi yang terletak di Kecamatan Kaidipang dan fasilitas pendidikan tinggi lainnya tersebar di wilayah lain sesuai kebutuhan. Kawasan peruntukan ibadah pembangunannya tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa terdiri atas: a. kawasan perdagangan skala besar diarahkan di sepanjang koridor jalan Kaidipang; b. kawasan perdagangan skala kecil hingga menengah di sepanjang Koridor Jambusarang, Bolangitang, Kuala dan Boroko; c. pasar tradisional (manajemen modern) diarahkan dengan mempertahankan pasar di Bolangitang dengan sistem operasional yang bersifat temporer (2 hari dalam 1 minggu); d. rencana pengembangan pasar baru terkait dengan rencana terminal tipe A di Desa Kuala Kecamatan Kaidipang; dan e. pasar tradisonal lainnya tersebar di setiap ibu kota kecamatan. Kawasan peruntukan kesehatan terdiri atas peruntukan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah di Kecamatan Bolangitang Barat di Desa Talaga Tomoagu. Kawasan peruntukan pemerintahan terdiri atas: kawasan Pusat Pemerintahan, pemerintahan pendukung dan pemerintahan Desa/kelurahan dan kecamatan. a. kawasan peruntukan pusat Pemerintahan diarahkan pada Kecamatan Kaidipang, Desa Boroko; dan b. kawasan peruntukan Pemerintahan Desa/kelurahan dan kecamatan diarahkan pada masing- masing Desa/kelurahan dan kecamatan. Kawasan peruntukan TPU terdiri atas TPU skala besar yang diupayakan terpusat pada satu atau dua lokasi dengan perkiraan kebutuhan luasan lahan sesuai standar dan perhitungan per penduduk yaitu 11,447 m2/unit lahan pemakaman dan TPU skala kecil yang dapat tersebar di seluruh wilayah Kecamatan dengan ketentuan satu (1) TPU untuk satu (1) atau dua (2) Desa/kelurahan. Kawasan Taman Makam Pahlawan (TMP) dibutuhkan lahan 4 Ha diarahkan di Desa Inomunga Kecamatan Kaidipang. Kawasan peruntukan olahraga dan rekreasi ditujukan untuk memberikan kesegaran pada kota, dan netralisasi polusi udara sebagai paru- paru kota dan sarana hiburan serta rekreasi olahraga masyarakat, terdiri dari: a. kawasan peruntukan olahraga dan rekreasi skala kabupaten diarahkan di lapangan kembar Boroko Kecamatan Kaidipang tepatnya di Boroko; b. kawasan peruntukan Olahraga dan Rekreasi lainnya skala Kecamatan diarahkan pada masing-masing kecamatan (Desa dan kelurahan) yang memiliki potensi lapangan dan ruang terbuka; Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

15

c. rencana Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) di Boroko Timur Kecamatan Kaidipang; dan d. rencana hutan kota diarahkan di Kecamatan Kaidipang dan bolangitang. Kawasan Pemerintahan meliputi pusat pemerintahan di Boroko, Kecamatan Kaidipang. Kawasan rencana jalan lingkar dalam dan lingkar luar di Kecamatan Kaidipang dan Bolangitang Barat. Kawasan resting area desa Kuala Utara. Kecamatan Kaidipang dan Desa Sampiro Kecamatan Sangkub. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi: a. Rencana pembangunan kawasan pangkalan (LANAL) TNI AL di Nunuka Kecamatan Bolangitang Timur; b. Rencana Pembangunan Posal (Pos TNI AL) di desa Tuntung Kecamatan Pinogaluman dan Pulau Bongkil; c. Rencana lokasi kawasan latihan Militer Angkatan Darat diarahkan di Kecamatan Sangkub; d. Rencana lokasi markas Kodim di Boroko Kecamatan Kaidipang; e. Rencana lokasi Polres di Boroko Kecamatan Kaidipang; f. Markas Koramil (Komando Rayon Militer) berada di kecamatankecamatan di wilayah kabupaten; dan g. Polsek (Kepolisian Sektor) di setiap kecamatan di wilayah kabupaten. C. Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan karakteristik wilayah tersebut berpotensi terhadap terjadinya bencana alam dengan didominasi bencana banjir dan tanah longsor. Kawasan rawan bencana alam terdiri atas kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan abrasi pantai dan gelombang pasang, kawasan rawan abrasi tebing sungai, kawasan rawan banjir. Kawasan rawan tanah longsor tersebar pada: a. Desa Sampiro di Kecamatan Sangkub; b. Desa Bohabak IV di kecamatan Bolangitang Timur; c. Desa Inomunga, Inomunga Utara Kecamatan Kaidipang dan Desa Komus I di kecamatan Pinogaluman; dan d. Desa Iyok, Tote, Desa Paku, desa Goyo Kecamatan Bolangitang Barat. Kawasan rawan abrasi pantai dan gelombang pasang terdapat: a. Desa Sangtombolang, Desa Busisingo dan Desa Sampiro di Kecamatan Sangkub; b. Desa Minanga, Desa Voa’a, Desa Talaga, Desa Bintauna Pantai dan Desa Kuhanga di kecamatan Bintauna; c. Desa Biontong I, Desa Binjeita II, Desa Bohabak II di Kecamatan Bolangitang Timur; d. Desa Wakat, Desa Tote, Desa Iyok, Desa Bolangitang, Desa Bolangitang I, dan Desa Bolangitang II di Kecamatan Bolangitang Barat; e. Desa Kuala Utara, Desa Solo dan Desa Inomunga Utara di kecamatan Kaidipang; dan f. Desa Buko, Desa Dengi, Dalapuli timur, dalapuli barat, dalapuli, Desa Tuntung dan Desa Tanjung Sidupa di Kecamatan Pinogaluman. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

16

Kawasan rawan abrasi tebing sungai terdapat di: a. Desa Nunuka, Desa Biontong, Desa Bohabak II dan Desa Saleo di kecamatan Bolangitang Timur; b. Desa Sonuo, Paku, Paku Selatan, Desa Ollot, Ollot satu, ollot dua dan Desa Jambusarang, Wakat dan desa bolangitang dua di Kecamatan Bolangitang Barat; c. Desa Inomunga, Pontak, Kuala Utara dan Bigo di kecamatan Kaidipang. d. Desa Bintauna Pantai dan Desa Kuhang Kec. Bintauna; e. Desa Busisingo, Desa Sang dan Desa Sampiro Kec. Sangkub; dan f. Desa Tuntulow, batubantayo, kayuogu dan busato kecamatan pinogaluman. Kawasan rawan banjir terdapat: a. Desa Pangkusa di Kecamatan Sangkub; b. Desa Bunia, Desa Kuhanga dan Desa Kopi di kecamatan Bintauna; c. Desa Binuanga, Desa Binjeita, Binjeita dua, Nunuka, Desa Bohabak IV dan Desa Biontong di kecamatan Bolangitang Timur; d. Desa Sonuo, Desa Ollot, Desa Ollot Satu, Desa Ollot Dua, Desa Paku, Desa Jambusarang, Desa Bolangitang, Desa Bolangitang I dan Desa Wakat di Kecamatan Bolangitang Barat; e. Desa Pontak dan Desa Bigo Selatan di kecamatan Kaidipang; dan f. Desa Dalapuli, Batubantayo, Kayuogu dan Busato Kecamatan Pinogaluman. D. Demografi Jumlah penduduk berdasarkan data BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2014 sebesar 75.290 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 4,76% dibanding tahun 2013 yang tercatat sebesar 71.570 jiwa. Persebaran penduduk jika dilihat dari jumlah penduduk pada masing-masing wilayah kecamatan mengalami kepadatan penduduk yang tidak merata.

Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Per Kecamatan Tahun 2014 Jumlah Kecamatan Luas (Km²) Kepadatan Penduduk (Jiwa) Sangkub 9.777 567,85 16,14 Bintauna 12.943 348,94 34,54 Bolangitang Timur 13.935 293,75 44,37 Bolangitang Barat 14.559 445,64 32,27 Kaidipang 13.533 85,09 154,26 Pinogaluman 10.543 115,59 84,90 Jumlah 75.290 1.856,86 38,54

Sumber : Litbang Bappeda, 2015

Sedangkan jika dilihat dari komposisi jumlah penduduk berdasarkan gender di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2 (dua) tahun


17

terakhir ini masih didominasi oleh penduduk laki-laki meskipun mengalami sedikit penurunan proporsi, terlihat dari tabel dibawah ini Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Seusia Jenis Kelamin Tahun 2013-2014 Tahun 2013 Tahun 2014 Jenis Kelamin (Jiwa) (Persen) (Jiwa) (Persen) Laki-Laki 36.658 51,22 38.226 50,77 Perempuan 34.912 48,78 37.064 49,23 Jumlah 71.570 100,00 75.290 100,00 Sumber : Litbang Bappeda, 2015

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan fokus pada Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut: A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indicator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita dan rasio penduduk miskin. Kinerja indikator-indikator tersebut sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Pertumbuhan PDRB Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh factor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu. Tabel 2.4 PDRB ADHB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013-2014 Tahun 2013* Tahun 2014** Lapangan Usaha (Milyar) (%) (Milyar) (%) Pertanian 338,968 31.44 376,550 30.57 Pertambangan-Penggalian 74,253 6.89 82,512 6.70 Industri Pengolahan 28,668 2.66 30,618 2.49 Listrik, Gas & Air Bersih 1,956 0.18 2,091 0.17 Bangunan 144,054 13.36 166,460 13.52 Perdag. Hotel & Restoran 80,416 7.46 88,310 7.17 Pengangkutan-Komunikasi 17,379 1.61 18,862 1.53 Keu. Persewaan, & Jasa 25,803 2.39 28,130 2.28 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

18

Lapangan Usaha Jasa-jasa Jumlah

Tahun 2013* Tahun 2014** (Milyar) (%) (Milyar) (%) 366,618 34.01 438,056 35.57 1,078,115 100.00 1,231,589 100.00

Sumber : *) Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka Tahun 2014 **) Data belum rilis/asumsi Bappeda/Angka sangat sementara

Tabel 2.5 PDRB ADHK Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013-2014 Tahun 2013* Tahun 2014** Lapangan Usaha (Milyar) (%) (Milyar) (%) Pertanian 152,569 31.28 158,421 30.04 Pertambangan-Penggalian 40,269 8.26 43,141 8.18 Industri Pengolahan 13,031 2.67 13,425 2.55 Listrik, Gas & Air Bersih 1,204 0.25 1,252 0.24 Bangunan 61,839 12.68 67,882 12.87 Perdag. Hotel & Restoran 36,812 7.55 38,319 7.27 Pengangkutan-Komunikasi 11,931 2.45 12,465 2.36 Keu. Persewaan, & Jasa 13,552 2.78 14,229 2.70 Jasa-jasa 156,580 32.10 178,229 33.80 Jumlah 487,788 100.00 527,362 100.00 Sumber : *) Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka Tahun 2014 **) Data belum rilis/asumsi Bappeda/Angka sangat sementara

Sektor jasa menjadi sektor yang paling dominan disusul dengan sektor pertanian serta sektor Bangunan. Kondisi ini menggambarkan bahwa perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih bergantung pada investasi pemerintah (government expenditure). Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan Tiap Sektor Pembentuk PDRB Tahun 2013-2014 PDRB ADHB (%) PDRB ADHK (%) Lapangan Usaha 2013* 2014** 2013* 2014** Pertanian 9.11 11.09 3.95 3.84 Pertambangan dan Penggalian 15.05 11.12 7.17 7.13 Industri Pengolahan 13.36 6.80 5.93 3.02 Listrik, Gas dan Air Bersih 14.60 6.91 9.44 3.94 Bangunan 16.57 15.55 11.65 9.77 Perdag. Hotel dan Restoran 12.66 9.82 6.31 4.09 Pengangkutan dan Komunikasi 13.20 8.53 6.19 4.47 Keu. Persewaan dan Jasa 14.24 9.02 7.11 4.99 Jasa-jasa 22.59 19.49 13.23 13.83 Jumlah 131.38 98.33 70.98 55.08 Sumber : *) Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka Tahun 2014 **) Data belum rilis/asumsi Bappeda/Angka sangat sementara


19

Seiring dengan kondisi makro ekonomi secara nasional, kondisi perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di tahun 2014 mengalami tekanan. Meskipun mengalami perlambatan dibanding tahun 2013, di tahun 2014 perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (berdasarkan PDRB ADHK) masih dapat tumbuh sebesar 8,11%. Di tengah situasi perekonomian yang mengalami tekanan karena gejolak harga BBM dan pengetatan moneter nasional. Seluruh sektor pembentuk PDRB mengalami penurunan pertumbuhan, termasuk sektor jasa-jasa dan Pertanian, sektor utama pembentuk PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 2. PDRB per Kapita Ditinjau dari jumlah PDRB Perkapita (atas dasar harga berlaku) pada tahun 2012-2014, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengalami peningkatan pada tahun 2014. Jika di tahun 2013, nilainya sebesar Rp.15.063.777,70, di tahun 2014 nilainya meningkat menjadi Rp.16.357.937,87. Peningkatan nilai PDRB per kapita ini secara umum menandakan adanya tingkat pendapatan masyarakat yang lebih baik, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 3. Rasio Penduduk Miskin Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012-2014 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Uraian (jiwa) (%) (jiwa) (%) (jiwa) (%) Versi Bappeda* 6.193 8,66 7.200 9,61 6.543 8,69 Versi BPS** 5.900 8,01 7.200 9,61 Sumber : *) SPKD Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014-2018 **) TNP2K (data update per bulan Maret dan September)

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memperhitungkan rasio kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara didasarkan pada identifikasi dan verifikasi warga miskin yang dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali. Untuk tahun 2014 sesuai dengan dokumen SPKD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 20142018 jumlah warga miskin mencapai 6.543 jiwa atau mencapai 8,69%. Meski angka ini turun cukup signifikan dari tahun sebelumnya namun masih diperlukan usaha yang cukup keras bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk mencapai target indikator yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2014-2018. Sebagai bahan pertimbangan, berdasarkan data versi BPS Kabupaten Bolaang Mongondow, September 2013 rasio penduduk miskin Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyentuh angka 9,61%. Hal ini diakibatkan oleh gejolak ekonomi nasional sehingga


20

mengakibatkan penduduk yang berada pada level “rentan miskin” menjadi “miskin”. B. Fokus Kesejahteraan Sosial Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Kondisi pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial sampai dengan tahun 2014 pada masing-masing indicator adalah sebagai berikut: 1. Indeks Pembangunan Manusia IPM merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, serta hidup layak. Indikator ini merupakan kemudahan dalam aspek sosial, budaya dan aspek ekonomi. Tabel 2.8 IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012-2014 Tahun Uraian 2012 2013 Indeks Pembangunan Manusia (poin) 73,48 73,94 Angka Harapan Hidup (%) 69,96 70,06 Angka Melek Huruf (%) 98,43 98,48 Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) 7,44 7,44 Daya Beli Masyarakat (juta) 13,06 15,06

2014* 74,02 70,33 98,48 7,57 16,35

Sumber : BPS Bolaang Mongondow Tahun 2014 *) Data belum rilis/asumsi Bappeda/Angka sangat sementara

Pencapaian IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam 3 tahun terakhir relatif cukup baik, hal menunjukkan bahwa bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Namun Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara harus tetap memperhatikan hal-hal penting untuk mendukung hal tersebut. Pola hidup bersih dan sehat yang merupakan salah satu penentu perbaikan derajat kesehatan masyarakat, dan hal ini cukup sulit diintervensi. Peran Pemerintah harus terus ditingkatkan dalam hal sosialisasi Pola Hidup Sehat. Penuntasan buta huruf dan penurunan angka putus sekolah harus tetap ditingkatkan. Penyediaan infrastruktur pendidikan harus terus dikawal oleh Pemerintah Kota. Dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, upaya pengembangan skala mikro dan usaha kecil menengah merupakan alternatif untuk menaikkan pendapatan masyarakat yang masih rendah dan bermuara pada peningkatan daya beli. 2. Pendidikan


21

Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui 3 (tiga) sendi pokok yaitu Pemerataan kesempatan, Kualitas pendidikan dan Efisiensi pengelolaan. Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah baru dan penambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan efisiensi pengelolaan pendidikan dimaksudkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara berdayaguna dan berhasil guna. Tabel 2.9 APM-APK Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012-2014 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014* Uraian APM APK APM APK APM APK SD Sederajat 91,41 101,69 91,54 102,68 91,54 102,68 SMP Sederajat 62,88 101,69 71,43 104,28 71,43 104,28 SMA Sederajat 51,77 64,35 65,40 73,64 65,40 73,64 Sumber : BPS Bolaang Mongondow Tahun 2014 *) Data belum rilis/asumsi Bappeda/Angka sangat sementara

Indikator partisipasi sekolah terdiri dari Angka Partisipasi Kasar (APK)dan Angka Partisipasi Murni (APM) menjadi salah satu faktor yang dapat menjadi tolok ukur dalam tingkat partisipasi bidang pendidikan dalam kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. APK adalah indikator untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan APM adalah indikator yang menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. 3. Kesehatan Tujuan dari pembangunan manusia dibidang kesehatan adalah untuk mencapai umur panjang yang sehat. peningkatan derajat kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor penentu, antara lain: Faktor lingkungan, Perilaku kesehatan, Pelayanan kesehatan dan Kependudukan/keturunan. Dari empat faktor tersebut yang dapat diintervensi dengan cepat yaitu Faktor kesehatan lingkungan dan factor pelayanan kesehatan. Sisi lain yang menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan diperlihatkan oleh rata-rata hari sakit yang dialami penduduk dari tahun ketahun semakin menurun. Hal ini sejalan dengan perkembangan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan kemudahan akses masyarakat ke tempat berobat yang semakin mudah. Dengan berbagai kemudahan yang ada tersebut memberikan efek positif terhadap kesehatan penduduk yakni, penyakit yang diderita penduduk Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

22

akan lebih cepat tertangani dan terdeteksi lebih awal dan pada akhirnya akan memperpendek rentang waktu hari sakit. Sedangkan jika dilihat berdasarkan indikator Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengalami pertumbuhan, meski tidak terlalu signifikan yaitu dari 70,06 ditahun 2013 menjadi 70,33 di tahun 2014 (angka sementara). Angka harapan hidup adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini sering kali digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan rakyat dibidang kesehatan. 4. Kesempatan Kerja Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketenagakerjaan dari sisi permintaan (menciptakan lapangan kerja) dan sisi penawaran (meningkatkan kualitas tenaga kerja). Tabel 2.10 Nilai TPAK-TPT Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012-2014 Tahun Uraian 2012 2013 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 55,00 56,99 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,97 5,97

2014* 57,09 5,52

Sumber : BPS Bolaang Mongondow Tahun 2014 *) Data belum rilis/asumsi Bappeda/Angka sangat sementara

TPAK merupakan indikator yang menggambarkan seberapa banyak dari penduduk usia kerja yang aktif bekerja dan aktif mencari pekerjaan. Pendapatan rumah tangga perlu diberi perhatian lebih, mengingat dampaknya yang luas terhadap taraf kesejahteraan. Angka sementara Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2014 sebesar 5,52%. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan kondisi tahun 2013 yang mencapai 5,97%. Mengingat masih tingginya angka pengangguran, maka harus terus diupayakan penyediaan lapangan pekerjaan. Upaya peningkatan kesempatan kerja dan perbaikan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing mutlak dilakukan, hal tersebut sangat perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha melalui pendidikan formal maupun informal. 5. Angka Kriminalitas Dinamika perkembangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang pesat dengan kemajemukan masyarakat akan berdampak pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

23

perubahan sosial di masyarakat. Disisi lain peningkatan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas akan berdampak negatif seperti semakin bertambahnya tingkat pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, akan memicu meningkatnya angka kriminalitas. Permasalahan hukum di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang menyangkut pelanggaran hukum perkara biasa dan singkat mencapai 295 perkara dan sudah diselesaikan sebanyak 90 perkara. Sedangkan masalah perkara perdata gugatan mencapai 89 perkara dan perkara yang sudah diselesaikan/diputus sebanyak 19 perkara (Polisi Sektor Urban Kaidipang, 2014). C. Fokus Seni, Budaya dan Olahraga Kondisi lain dalam fokus kesejahteraan sosial adalah usaha meningkatkan ekspresi masyarakat dalam melestarikan seni budaya dan olahraga. Sedangkan dari bidang keolahragaan meski tidak terlalu signifikan tetapi tetap menunjukkan pertumbuhan terlihat dari jumlah organisasi olahraga yang bertambah menjadi 27 dibanding tahun lalu yang hanya 13 organisasi. Animo masyarakat untuk berolahraga juga meningkat terlihat dari event-event olahraga bersama yang sering digelar pemerintah. 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam rangka memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan memberdayakan masyarakat secara eksplisit terlihat pada kinerja pelaksanaan pembangunan pada masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang terdiri dari focus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan. A. Fokus Pelayanan Urusan Wajib 1. Urusan Pendidikan Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Kinerja urusan pendidikan selama tahun 2014 dapat terlihat dari jumlah kualitas gedung/ruang kelas, rasio guru dan ruang kelas terhadap murid serta jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Berdasarkan dokumen Profil Daerah untuk ketersediaan sarana prasarana pendidikan sampai pada tahun 2014 terdata sbb: sekolah TK negeri sejumlah 1 unit, TK swasta 86 unit; jumlah Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 0 unit, jumlah SLB swasta 0 unit; Sekolah Dasar Negeri sebanyak 84 unit, SD Swasta 2 unit; jumlah sekolah Lanjut Tingkat Pertama Negeri (SMPN) 19 unit, SMP Swasta 0 unit; Sekolah Lanjut Tingkat Atas Negeri (SMAN) sebanyak 4 unit, SMA Swasta 0 unit, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Unit, Sekolah Menengah Kejuruan Swasta 2 Unit, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 0 buah, PT Swasta 0 unit.


24

Untuk kualitas tenaga pengajar jika dilihat melalui kualifikasi lulusan, rasio Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2014 ini masih 50,03% dari keseluruhan jumlah guru yang ada yaitu 1078 guru. Rasio ini lebih tinggi 0,96% dibanding tahun lalu yang mencapai 48,34%. 2. Urusan Kesehatan Kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjadi urusan yang sangat penting untuk ditingkatkan mengingat prioritas pembangunan adalah mewujudkan Bolaang Mongondow Utara Sehat. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara baik melalui perbaikan dan penyediaan sarana prasarana kesehatan maupun melalui upaya peningkatan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sampaidengan tahun 2014 ini sudah tercukupi dengan baik. Berdasarkan dokumen Profil Daerah tahun 2014 semester kedua sarana kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tercatat sbb: jumlah Posyandu 112 unit tersebar di tingkat RW; jumlah Puskesmas Induk mencapai 11 unit; jumlah Pustu sebanyak 15 unit: Rumah Sakit Umum Daerah tipe C sebanyak 1 unit. Untuk pelayanan kesehatan telah dilakukan secara optimal, hal ini terlihat dari Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin yang terdata sampai dengan akhir tahun 2014 mencapai 18.575 kunjungan. Sedangkan untuk penderita TBC BTA mencapai 6 penderita, penderita DBD 4 kasus, penderita AFP tidak ada kasus di tahun 2014 serta penderita penyakit lainnya dan telah tertangani mencapai 206 orang. 3. Urusan Pekerjaan Umum Titik berat pembangunan pada urusan pekerjaan umum adalah pada peningkatan infrastruktur, serta penanganan rob dan banjir. Berdasarkan data profil daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara panjang jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terbagi atas 5 kelas yaitu: jalan nasional dengan panjang 92.462,06 km; jalan Provinsi panjang 0 km; jalan Kabupaten 25.293,582 km; serta jalan desa/lokal 339.547.318 km. Dari total panjang jalan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terjadi peningkatan kondisi jalan dari tahun sebelumnya yang dapat dilihat pada profil sebagai berikut: Tabel 2.11 Kondisi Jalan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013-2014 Uraian Kondisi Jalan Baik (kilometer) Kondisi Jalan Sedang (kilometer) Kondisi Jalan Buruk (kilometer)

2013 276.752,53 180.469,93

2014* 276.864,85 180.438,11


25

Sumber : Dinas PU Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2015 *) Data belum rilis/asumsi Bappeda/Angka sangat sementara

Jika dilihat secara kewilayahan, kondisi jalan rusak banyak terjadi di wilayah-wilayah pedesaan dengan kondisi tanah yang cenderung labil. untuk itu hal tersebut akan menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam perencanaan berikutnya. Tabel 2.12 Kondisi PJU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012-2014 Tahun Uraian 2012 2013 Lampu PJU baru yang dipasang (titik) Total PJU yang telah terpasang (titik) PJU yang terpasang didaerah pinggiran

2014*

Sumber : Distamben Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2015 *) Data belum rilis/asumsi Bappeda/Angka sangat sementara

Kondisi infrastruktur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dilihat dari Penerangan Jalan Umum menunjukkan peningkatan yang cukup baik seperti terlihat pada tabel diatas. Yang masih perlu diperhatikan yaitu optimalisasi penerangan wilayah perkotaan karena hal ini juga sedikit banyak akan mengurangi potensi kerawanan kejahatan di wilayah perkotaan. 4. Urusan Perumahan Urusan Perumahan menjadi urusan yang penting, karena perumahan merupakan kebutuhan yang pokok dan wajib dipenuhi demi kesejahteraan masyarakat. Masih banyak masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang belum memiliki rumah layak huni dan yang tinggal di kawasan kumuh.

Tabel 2.13 Kondisi Perumahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012-2014 Tahun Uraian 2012 2013 2014* Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (rumah) 2.617 Jumlah Perbaikan Mayani (rumah) 14 20 19 Jumlah Sanitasi Komunal (unit) 14 14,6 19 Sumber : Perumahan Bappeda, 2015 *) Data belum rilis/asumsi Bappeda/Angka sangat sementara

Dengan masih terdapatnya perumahan tidak layak huni, maka Pemerintah dituntut untuk membantu melakukan perbaikan. Sesuai Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

26

target dalam dokumen RPJMD tahun 2014 ini telah dilakukan perbaikan/rehabilitasi rumah bagi masyarakat miskin sebanyak 53 unit rumah di 6 Kecamatan atau di 107 desa/kelurahan. 5. Urusan Penataan Ruang Kinerja urusan Penataan Ruang dapat dilihat dari rasio ruang terbuka hijau yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pada tahun 2014 presentase ruang terbuka hijau Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dilihat seperti tabel dibawah ini. Tabel 2.14 Kondisi RTH Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012-2014 Tahun Kategori RTH Berdasarkan 2012 2013 Permendagri No. 1 tahun 2007 (Ha) Permen PU No. 5 tahun 2008 (Ha)

2014*

Sumber : KLH Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2015 *) Data belum rilis/asumsi Bappeda/Angka sangat sementara

Dilihat dari peraturan yang mengatur, Luasan RTH Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki luasan yang berbeda hal ini dikarenakan perbedaan kategori yang digunakan dalam menentukan luasan RTH tersebut. Jika berdasarkan Permen PU 5/2008 kategori RTH hanya berupa: Taman kota, Lapangan OR, Hutan kawasan, Pemakaman dan Daerah sempadan; namun jika didasarkan pada Permendagri 1/2007 kategori RTH meliputi: lapangan, makam, tanah kosong (pekarangan kosong, taman & sempadan), sawah, rawa, tambak, kolam, danau, ladang dan hutan. Yang perlu menjadi catatan, bahwa luasan RTH berdasarkan Permendagri setiap tahun dapat menurun luasannya dikarenakan perubahan fungsi dari lahan kosong, sedangkan yang berdasarkan Permen PU luasan RTH akan tetap dan cenderung bisa bertambah apabila ada kebijakan Pemerintah Kota untuk menambah RTH. Jika dilihat dari jumlah rumah/bangunan yang memiliki ijin HO dan IMB pada tahun 2014 berdasarkan data base perijinan bangunan dan ijin HO sejumlah 354 IMB/HO sedangkan jumlah pemohon KRK sebanyak 100 pemohon 6. Urusan Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan dikatakan semakin baik, disamping terlihat dari ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2018, RTRW (Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah) Tahun 2013-2033 serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014. Hal tersebut juga didukung dengan adanya SIPPD yang dikelola oleh Bappeda yang menyediakan fasilitas dan kemudahan dalam perencanaan, serta kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bolaang Mongondow. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

27

7. Urusan Perhubungan Kinerja urusan perhubungan dapat tidak terlepas dari sektor transportasi. Transportasi berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Menjadi konsekuen logis keberadaan transportasi harus mampu menghasilkan jasa layanan yang handal, dengan tetap mengikuti perkembangan baik internal maupun eksternal sistem yang harus disikapi secara komprehensif untuk memberikan solusi pelayanan transportasi yang terbaik. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang juga menjadi indikator keberhasilan pada urusan perhubungan. Jumlah trayek yang dilayani di tahun 2014 ini bertambah menjadi 6 trayek, trayek BorokoManado, Boroko-Kotamobagu, Boroko-Gorontalo, Boroko-Palu, Bintauna-Gorontalo dan Pangkusa-Manado. 8. Urusan Lingkungan Hidup Dari data yang didapat dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Rehabilitasi lahan kritis melalui penanaman penghijauan mengalami kenaikan sebesar 2,39%, selain itu juga luas lahan produktif di dalam hutan untuk meningkatkan fungsi hutan sebesar 14,35 Ha du tahun 2014. 9. Urusan Pertanahan Kebijakan pada urusan pertanahan diarahkan pada upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan dan pemecahan masalahmasalah atau konflik pertanahan. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan Pertanahan lebih banyak berperan sebagai fasilitator. Pada tahun 2014 jumlah kasus pertanahan yang masuk sejumlah 25 kasus dan seluruhnya telah difasilitasi dalam upaya penyelesaiannya. Jumlah ini meningkat dibandingkan Tahun 2013 sejumlah 19 kasus. 10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Keberhasilan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari indikator kinerja yaitu kepemilikan KTP dan Kartu Keluarga. Tabel 2.15 Kondisi Kependudukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012-2014 Capaian Tahun Indikator 2012 2013 2014* Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (%) 45,10 73,80 74,00 Kepemilikan Kartu Keluarga (%) 13,00 19,00 21.88 Sumber : Disdukcapil Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2015 *) Data belum rilis/asumsi Bappeda/Angka sangat sementara


28

Berdasarkan data diatas dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah baik.Sejumlah 26% penduduk yang belum berKTP adalah jumlah penduduk mutasi dan wajib KTP pemula yang belum memiliki KTP. Sedangkan rasio bayi berakta kelahiran pada tahun 2014, artinya dari 100 bayi terdapat 38 bayi yang belum berakta kelahiran. 11. Urusan Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sangat intens terhadap pemerataan dan keterlibatan gender dalam organisasi dan politik. Tabel 2.16 Kondisi Pemberdayaan Perempuan Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012-2014 Capaian Tahun Indikator 2012 2013 2014* Tingkat Keterlibatan Perempuan Dalam 1.651 1.962 Organisasi Pemerintah & NGO (jiwa) Tingkat Keterlibatan Perempuan Dalam 3,00 5,00 Organisasi Politik (%) Sumber : Badan KB dan PP Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2015 *) Data belum rilis/asumsi Bappeda/Angka sangat sementara

Jumlah perempuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2014 yang aktif diorganisasi dan politik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebanyak 57 orang, terdiri dari 52 orang yang aktif pada organisasi public/LSM/organisasi lainnya dan 5 orang berkarir dikancah politik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 12. Urusan Keluarga Berencana Tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam ber-KB pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,16 % dari 85 % di tahun 2013 menjadi 85,06% ditahun 2014. Jumlah peserta KB aktif juga mengalami peningkatan dari 11.993 orang di tahun 2013 menjadi 12.625 orang di tahun 2014. Jumlah pasangan usia subur (PUS) juga mengalami peningkatan sebesar dari 14.108 orang di tahun 2013 menjadi 14.842 orang di tahun 2014. Sedangkan untuk pengendalian angka kelahiran atau Total Fertility Rate (TFR) tahun 2014 sebesar 2,6 masih tetap seperti tahun 2013 sebesar 2,6. TFR adalah gambaran mengenai rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorangperempuan usia subur (15 sampai 49 tahun). 13. Urusan Sosial Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menurut data sektoral SKPD mengalami kondisi yang semakin membaik yaitu turun sekitar 28,30%. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

29

Sedangkan untuk jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan meningkat dari 11.302 jiwa di tahun 2013 menjadi 11.300 jiwa di tahun 2014. Meski cakupan penangan meningkat dari tahun lalu yang hanya 1,19% namun penanganan tahun ini yang mencapai 9,1% dirasakan masih belum optimal karena hanya menyentuh sebagian kecil dari jumlah PMKS. Salah satu bentuk penanganan terlihat dari kegiatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial. Tabel 2.17 Kondisi Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012-2014 Capaian Tahun Uraian 2012 2013 2014* Jumlah Penyandang Masalah Sosial (jiwa) - 11.302 11.302 Jumlah Penyandang Masalah Sosial yang 1.006 2096 sudah tertangani (jiwa) Jumlah sarana sosial yang ada (unit) Sumber : Dinsos Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2015 *) Data belum rilis/asumsi Bappeda/Angka sangat sementara

Upaya penanganan sudah dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi PMKS tersebut, tetapi mengubah pola pikir untuk hidup yang layak dengan kemampuan yang ada memang bukan pekerjaan yang mudah dan instan. Penyebab yang paling mendasar terjadinya PMKS adalah karena faktor kemiskinan, pendidikan yang rendah, tidak mempunyai ketrampilan, tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan penghasilan yang rendah. 14. Urusan Tenaga Kerja Selaras dengan kondusifnya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pembangunan pada urusan ketenagakerjaan mengalami pertumbuhan yang positif. Upah Minimum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2014 meskipun belum memenuhi nilai Kebutuhan Hidup Layak, namun mengalami peningkatan cukup besar mencapai 21,95% menjadi sebesar Rp.1.209.100,-. Untuk Kasus perselisihan hubungan industrial (PHI/PHK) tahun 2014 sebanyak 11 kasus naik dari tahun 2013 sebanyak 12 kasus. Hal ini terjadi karena adanya upaya peningkatan penanganan oleh mediator atas kasus yang diadukan pekerja, SP/SB maupun pengusaha. Untuk kasus pelanggaran regulasi ketenagakerjaan tahun 2014 sebanyak 3 kasus mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2013 sebanyak 2 kasus. 15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kinerja urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat dari jumlah koperasi maupun jumlah UMKM binaan. Meski tahun ini secara prosentase koperasi aktif meningkat dari tahun lalu atau naik 28 %. Untuk jumlah UMKM mengalami peningkatan dari 750 di tahun 2013 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

30

menjadi 785 pada tahun 2014, yang di ikuti meningkat pula jumlah UMKM yang dibina dari 150 tahun 2013, menjadi 190 UMKM Tahun 2014.

Tabel 2.18 Kondisi Koperasi dan UKM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012-2014 Capaian Tahun Uraian 2012 2013 2014* Jumlah seluruh koperasi (unit) 74 76 Jumlah koperasi aktif (unit) 29 31 Persentase koperasi aktif (%) 38 40 Jumlah seluruh UMKM (unit) 785 785 Jumlah UMKM yang dibina (unit) 190 265 Presentase UMKM yang dibina (unit) 24 34 Jumlah Tenaga Profesional Pendamping pengembangan UMKM (orang) Sumber : Disperindagkop Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2015 *) Data belum rilis/asumsi Bappeda/Angka sangat sementara

Yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah yaitu meski usaha Pemerintah Daerah untuk menyehatkan Koperasi dan UMKM sudah cukup baik terlihat dari meningkatnya jumlah koperasi dan UMKM yang menerima bantuan secara prosentase naik namun ternyata hal ini belum diimbangi dengan kemudahan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM yang justru cenderung turun di tahun ini menjadi 1,92%. 16. Urusan Penanaman Modal Kemudahan dalam pelayanan perijinan dan kejelasan kepastian hukum menjadi salah satu indikator untuk menarik minat investor. Beberapa capaian Urusan Wajib Penanaman Modal pada tahun 2014 antara lain sebagai berikut: Tabel 2.19 Kondisi Penanaman Modal Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012-2014 Capaian Tahun Uraian 2012 2013 2014* Jumlah kegiatan Penanaman Modal 1,00 (PMA/PMDN) (proyek) Nilai Investasi Penanaman Modal 1,00 (PMA/PMDN) (Rp.) Jumlah Izin Investasi yang diterbitkan (persil) Presentase jenis Izin Investasi yang diterbitkan (%) Sumber : Disperindagkop Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2015 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

31

*) Data belum rilis/asumsi Bappeda/Angka sangat sementara

Berbagai upaya selain perijinan terus ditingkatan untuk menunjang iklim investasi seperti infrastruktur dan pengembangan obyek wisata. 17. Urusan Kebudayaan Kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah penyelenggaraan pagelaran/pentas seni dan jumlah sanggar seni dan budaya yang dibina. Dalam penyelenggaran pagelaran/pentas seni dan budaya pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari sebesar 8 kegiatan pada tahun 2013 menjadi 9 kegiatan pada tahun 2014. Sampai saat ini untuk sarana dan prasarana gedung kesenian belum tersedia. 18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga Jumlah organisasi pemuda pada tahun 2014 adalah sebanyak 177 organisasi karang taruna dan 60 organisasi kepemudaan lainnya. Sedangkan untuk jumlah warga yang mengikuti organisasi kepemudaan mencapai 56.500 orang. Untuk sarana prasarana olahraga di tahun 2014 ini masih sama kuantitasnya yaitu 4 GOR dan 2 lapangan sepakbola, sedangkan lapangan olahraga lainnya yang tercatat meningkat dari 995 buah menjadi 1.365 buah. 19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Peran serta masyarakat yang tergabung dalam suatu lembaga ataupun organisasi kemasyarakat yang mendukung nasionalisme untuk pertahanan keamanan daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Ormas yang terdaftar di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebanyak 12 organisasi yang dibuktikan dengan kepemilikan Surat Keterangan Terdaftar. Untuk menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap pelanggaran peraturan daerah atau penegakan peraturan daerah. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki peraturan daerah yang mengandung sanksi sebanyak 54 buah, selama tahun 2014 telah dilakukan penertiban non yustisial terhadap pelanggaran 24 buah peraturan daerah. Selamatahun 2014 tercatat sebanyak 598 pelanggaran peraturan daerah, dan telah dilakukan845 operasipenertiban. Dari 54 peraturan daerah yang mengandung sanksi, yang sering ditegakkan adalah sebanyak 24 buah peraturan daerah. 20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi, urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dilaksanakan dengan tujuan


32

untuk mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi dari masyarakat. Berkaitan dengan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD yang meliputi Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD adalah sebagai berikut : pada tahun 2014, jumlah Ranperda yang masuk dalam prolegda sebanyak 30 buah yang terdiri dari 0 Ranperda merupakan usulan/inisiatif Dewan dan 30 Ranperda merupakan usulan eksekutif. Dari jumlah tersebut, yang berhasil dibahas dalam sidang sidang DPRD dan telah ditetapkan menjadi Perda sebanyak 5 Perda. Dari 5 Ranperda yang telah ditetapkan menjadi Perda, yang merupakan inisiatif DPRD sebanyak 0 Perda dan sisanya yang sebanyak 5 Perda merupakan usulan eksekutif. Untuk membantu PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang sedang menghadapi masalah hukum, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah memberikan fasilitasi dan pendampingan kepada yang bersangkutan. Pada tahun 2014 jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang mendapat fasilitasi dan pendampingan dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam menghadapi masalah hukum (sebagai saksi,tersangka, dan terdakwa) baik di Kepolisian, di Kejaksaan, maupun di Pengadilan sebanyak 2 PNS. Sedangkan jumlah perkara hukum Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014 sebanyak 2 perkara. Dari 2 perkara tersebut, yang sudah sampai padakeputusan akhir (Incraht) sebanyak 1 perkara, dan sisanya yang 15 perkara masihdalam proses Hukum. Dalam rangka menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui Inspektorat Daerah, pada tahun 2014 telah menerima pengaduan masyarakat atas pelaksanaan pelayanan publik sebanyak 338 pengaduan. Dari 338 pengaduan tersebut yang telah ditindaklanjuti oleh SKPD yang bersangkutan sebanyak 338 pengaduan atau 100%. Pada tahun 2014 pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah berupaya untuk menyusun besaran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), yang hasilnya telah dituang dalam bentuk dokumen tentang Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), dimana dapat diketahui bahwa besaran Indek Kepuasan Masyarakat pada tahun 2014 sebesar 74.832. Besaran ini mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2013 yang sebesar 73.986. Sehubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pada tahun 2014 belanja daerah ditargetkan sebesar Rp.439.563.860.426,74 dan realisasinya Rp.2.481.924.180.150,- atau terdapat selisih kurang sebesar 22,05% dari anggaran belanja tahun 2014. Sedangkan pendapatan daerah ditarget sebesar Rp.421,262,705,942,- dan realisasinya sebesar Rp.2.801.228.549.867,atau sekitar 107,97%. Jika dibandingkan pendapatan daerah tahun 2013 yang sebesar Rp.370.548.949.412,- maka realisasi pendapatan daerah tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp.261.943.263.217,-


33

Pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar Rp.10.299.927.163,-. Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2013 yang sebesar Rp.9.284.135.438,00,- Adapun Pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan adalah sebesar Rp.383.181.969.942,- dan yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp.29.290.736.000,Penyumbang terbesar dari Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2014 berasal dari pajak daerah yang sebesar Rp.2.900.471.741,00- atau sekitar 20% dari PAD. Dibandingkan penerimaan pajak daerah tahun 2013 yang sebesar Rp.2.251.766.600,00,- penerimaan dari pajak daerah tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 7,13%. (data olahan DPKAD , LKPJ Th. 2014). Adanya kenaikan penerimaan pajak daerah ini tidak lepas dari upaya upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam meningkatkan realisasi pajak daerah seperti sosialisasi pajak daerah, pendekatan secara langsung dengan wajib pajak potensial, penerapan sistem online dalam pembayaran pajak, percepatan proses administrasi, pemberian penghargaan (reward) kepada wajib pajak PBB yang membayar PBB tepat waktu,pemeriksaan pajak daerah secara berkala yang di lakukan 3 (tiga) kali setahun, serta pelaksanaan operasi yustisi bagi pelanggaran kewajiban perpajakan. 21. Urusan Ketahanan Pangan Kinerja pelayanan urusan ketahanan pangan dapat terlihat dari indicator ketersediaan pangan utama, skor pola pangan harapan, dan jumlah keluarga rawan pangan yang dibantu. Beberapa desa yang dipersiapkan untuk menjadi Desa Mandiri Pangan 4 desa dengan sasaran pemberian bantuan mandiri pangan berjumlah 12 kelompok afinitas sampai tahun 2015. 22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kinerja pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat, dapat dilihat dariketerlibatan lembaga masyarakat dan masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah tidak mampu menangani sendiri tanpa dukungan dan peran serta semua pihak yaitu swasta, pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat. Berdasarkan data SIPD tahun 2014, jumlah LSM lokal di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebanyak 1 LSM. Berdasarkan cakupan kegiatannya, selama tahun 2014 telah dapat dicapai angka 100% untuk cakupan PKK yang aktif, swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat serta pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat. 23. Urusan Statistik Pada tahun 2014, kinerja makro urusan statistik telah menghasilkan beberapa buku/dokumen yang menunjang perencanaan pembangunan, yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

34

Angka tahun 2013, Kecamatan Dalam Angka tahun 2013, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2013, Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2012, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2012. Dokumen-dokumen statistik tersebut untuk menunjang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 24. Urusan Kearsipan Kinerja makro urusan kearsipan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu jumlah SKPD yang dilibatkan dalam pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah, jumlah arsip yang diklasifikasikan serta jumlah berkas/arsipdi Depo Penyimpanan. Tabel 2.20 Kondisi Kearsipan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012-2014 Capaian Tahun Uraian 2012 2013 2014* Keberadaan depo penyimpanan arsip Jumlah dokumen arsip daerah (dokumen 14,00 9,00 7,00 publik, produk hukum daerah, MOU, Piagam dll) yg diarsipkan dengan baik pada kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah) Jumlah dokumen/arsip yang diselamatkan (Arsip) Sumber : Perpusda Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2015 *) Data belum rilis/asumsi Bappeda/Angka sangat sementara

25. Urusan Komunikasi dan Informatika Kinerja makro urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain jumlah jaringan telepon genggam, jumlah wartel/warnet, jumlah surat kabar nasional/lokal serta jumlah penyiaran radio/TV lokal sesuai yang tertera dalam tabel dibawah ini : Tabel 2.21 Kondisi Kominfo Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012-2014 Capaian Tahun Uraian 2012 2013 2014* Jumlah Jaringan Telepon Genggam (op) 3 3 Jumlah Stationer (STO) Jumlah Wartel/Warnet (buah) Jumlah Tower Komunikasi (buah) 23 26 Jumlah Stasiun Televisi Lokal (siaran) Jumlah Stasiun Radio Lokal (siaran) 1 1 1 Sumber : Dishubparkom Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2015 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

35

*) Data belum rilis/asumsi Bappeda/Angka sangat sementara

B. Fokus Pelayanan Urusan Pilihan 1. Urusan Pertanian Kinerja pelayanan pada urusan pertanian dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan petani (NTP petani), serta peningkatan kuantitas dan kualitas produk hasil pertanian. Tabel 2.22 Kondisi Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012-2014 Capaian Tahun Uraian 2012 2013 2014* Nilai Tukar Petani (NTP) (poin) Jumlah Petani (orang) 1692 1705 Jumlah Tenaga Penyuluh (orang) 68 80 Jumlah kelembagaan tani yang terbina 442 529 Sumber : Distanhuntanak Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2015 *) Data belum rilis/asumsi Bappeda/Angka sangat sementara

Pada tahun 2014 kapasitas SDM petani menunjukkan kemajuan, dimana terdapat 8 kelompok tani mengalami kenaikan kelas dalam klasifikasi kelompok tani. Adapun jumlah kelompok tani berkurang sebanyak 22 kelompok karena kondisi kelompok yang tidak aktif dan setelah dilakukan penilaian kelas kelompok tani didapati bahwa ke 22 kelompok tersebut sudah tidak memenuhi kriteria sebagai sebuah kelompok tani melainkan sebagai kelompok masyarakat. Berkurangnya jumlah kelompok tani berimplikasi pada berkurangnya jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani sehingga jumlah penyuluhan dan pendampingan petani tidak memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2014. Tahun 2014 promosi produk pertanian unggulan meningkat 11%, yaitu dari 9 pameran yang diikuti pada tahun 2013 bertambah menjadi 10 pameran yang diikuti pada tahun 2014. Luas areal lahan sawah yang ditanami padi pada tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013. Secara umum sektor pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2014 mengalami penurunan produksi. Dampak perubahan iklim dan pengelolaan irigasi yang belum optimal dapat mempengaruhi luas panen dan produktivitas tanaman. 2. Urusan Kehutanan


36

Luas lahan kritis di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2014 mengalami peningkatan karena banyaknya kegiatan penambangan (galian C) untuk pembangunan infrastruktur kota yang menyebabkan munculnya lahan kritis baru padahal lahan kritis yang lama belum sepenuhnya terehabilitasi. Rehabilitasi lahan kritis melalui penanaman penghijauan mengalami kenaikan sebesar 3,43%. Selain itu juga luas lahan produktif di dalam hutan untuk meningkatkan fungsi hutan dapat dipertahankan sebesar 1.559,7 ha. Sedangkan produksi kayu hutan rakyat mengalami penurunan karena populasi tanaman yang siap panen berkurang dan disisi lain masih banyak tanaman yang umurnya belum cukup untuk dipanen. 3. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Energi dan Sumberdaya Mineral merupakan sektor yang tidak diprioritaskan karena Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak memiliki sumberdaya mineral (hasil tambang), namun lebih kepada upaya pemulihan lingkungan. Terdapatnya lokasi penambangan Galian C di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdampak negatif terhadap keseimbangan alam, untuk itu Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2014 telah menyusun Naskah Akademik Pengelolaan Pengangkutan Galian Tanah (semula Galian C) sebagai kerangka dasar pertimbangan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagai bentuk control pemulihan lingkungan. Karena peningkatan utamanya terkait permintaan tanah urug dalam rangka kepentingan pembangunan perumahan/permukiman yang sangat diperlukan. Untuk itu perlu perangkat/regulasi dalam pengendalian tata cara galian tanah. 4. Urusan Pariwisata Kinerja pelayanan urusan kepariwisataan dapat dilihat dari beberapa indicator yaitu jumlah kunjungan wisatawan domestik dan kontribusi sector pariwisata terhadap PAD. Untuk itu peningkatan perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga terus didorong dicapai dari sektor pariwisata dengan upaya yang dilakukan pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Jumlah wisatawan yang berkunjung pada tahun 2014 sebanyak 3.157.658. Sedangkan target kunjungan wisatawan tahun 2014 adalah sebanyak 4.770 orang yang berarti melebihi target sebesar 62%. Untuk perkembangan sarana dan prasarana penunjang pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2014 mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah hotel sebanyak 5 buah, Restoran/rumah makan sebanyak 36 buah. 5. Urusan Kelautan dan Perikanan Kinerja pelayanan pada urusan kelautan dan perikanan sedikit mengalami perbaikan, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain: Jumlah nelayan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

37

pada tahun 2013 sebanyak 8900 orang dan di tahun 2014 sebanyak 9010 orang; rata-rata pendapatan nelayan mengalami peningkatan sebesar 42,26% pada tahun 2013 sebesar Rp.924.567,-/kapita/tahun dan meningkat pada tahun 2014sebesar Rp.1.403.700/kapita/tahun. Produktivitas hasil perikanan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun 2013. Nilai ikan hasil perikanan darat mengalami peningkatan dari 2,75 Ton, pada tahun 2013 menjadi 3,84 Ton pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 30%. 6. Urusan Perdagangan Kinerja pelayanan urusan perdagangan dapat dilihat dari beberapa indicator yaitu kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan ekspor bersih perdagangan.Sebagai kota yang perekonomiannya bertumpu pada sektor perdagangan, kontribusisektor perdagangan pada PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki peranan yang pentingterhadap kemajuan perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Secara keseluruhan, sektor perdagangan (termasuk hotel dan restoran) memiliki konstribusi tertinggi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Jika pada tahun 2013, kontribusinya mencapai 7,46% terhadap kontribusi PDRB, maka angka sementara pada tahun 2014 ini jumlahnya menjadi 31,30%. 7. Urusan Industri Pembangunan urusan industri diarahkan untuk menumbuh kembangkan industri secara intensif dengan mengutamakan industri/usaha kecil dan menengah melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia. Kinerja makro urusan industri dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu kontribusi sector industri terhadap PDRB dan pertumbuhan industri. Kinerja pelayanan pada urusan industri dapat dilihat dari perkembangan jumlah industri dan jumlah kelompok pengrajin yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Jumlah industri sedang dan kecil yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tahun 2014 sebesar 411 unit usaha. Yang tebdiri dari industri kecil sebesar 280 unit sedangkan industry sedang sebesar 131 unit. 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah


38

Kemampuan ekonomi suatu daerah antara lain dapat terlihat dari perkembangan produktivitas sektor-sektor pembentuk PDRB. Kemampuan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di 2 (dua) tahun terakhir ini yang tertinggi adalah pada sektor lapangan usaha Jasa-jasa yaitu Rp.307,58 (juta) di tahun 2013. Disusul sektor usaha Konstruksi sebesar Rp.242,24 (juta).

Tabel 2.23 PDRB ADHK Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013-2014 Tahun 2013* Tahun 2014** Lapangan Usaha (Milyar) (%) (Milyar) (%) Pertanian 152,569 31.28 158,421 30.04 Pertambangan-Penggalian 40,269 8.26 43,141 8.18 Industri Pengolahan 13,031 2.67 13,425 2.55 Listrik, Gas & Air Bersih 1,204 0.25 1,252 0.24 Bangunan 61,839 12.68 67,882 12.87 Perdag. Hotel & Restoran 36,812 7.55 38,319 7.27 Pengangkutan-Komunikasi 11,931 2.45 12,465 2.36 Keu. Persewaan, & Jasa 13,552 2.78 14,229 2.70 Jasa-jasa 156,580 32.10 178,229 33.80 Jumlah 487,788 100.00 527,362 100.00 Sumber : *) Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka Tahun 2014 **) Data belum rilis/asumsi Bappeda/Angka sangat sementara

Secara tren dalam lima tahun terakhir sektor lapangan usaha Pertanian mengalami pertumbuhan dan selalu mencapai porsi diatas dari keseluruhan sektor lapangan usaha. B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Ketersediaan fasillitas wilayah/infrastruktur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara meliputi aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih, ketersediaan fasilitas listrik dan telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu daya tarik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam meningkatkan daya saing daerah. 1. Aksebilitas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan jalur perlintasan trans Sulawesi yang menghubungkan propinsi Sulawesi utara, Propinsi Gorontalo Propinsi Sulawesi Tengah dan Propinsi Sulawesi Selatan. atau sebaliknya sehingga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan penopang jalur distribusi perekonomian Sulawesi Utara. Ketersediaan sarana yang memadai dalam mendukung aksesibilitas daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara antara lain Sarana jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri dari Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten dengan panjang total sepanjang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

39

147.048 km dengan rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan sebesar 0,17% serta rasio kondisi jalan baik mencapai di atas 63%. 2. Penataan Wilayah Penataan wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terbagi menjadi kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan yang berfungsi budidaya. Kawasan Lindung, meliputi kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana. Kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya adalah kawasan-kawasan dengan kemiringan >40% yang tersebar di wilayah bagian Selatan. Kawasan lindung setempat adalah kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk dan sempadan mata air. Kawasan lindung rawan bencana merupakan kawasan yang mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan tanah. Kawasan Budidaya, merupakan kawasan yang secara karakteristik wilayah dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah. Kawasan yang dikembangkan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah adalah sebagai berikut: Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Permukiman, Perdagangan dan Jasa, Kawasan Pendidikan, Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran, Kawasan Industri, Kawasan Olahraga, Kawasan Wisata/Rekreasi, Kawasan Perumahan dan Permukiman, Kawasan Pemakaman Umum, Kawasan Khusus dan Kawasan Terbuka Non Hijau. Namun seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan Kota banyak timbul pusat-pusat kegiatan baru seperti kawasan industri, perdagangan/jasa dan tumbuhnya kawasankawasan permukiman daerah pinggiran kota. 3. Fasilitas Listrik, Telepon dan Air Fasilitas Listrik di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dilayani oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), pada tahun 2013 daya listrik tersambung untuk semua golongan tarif sebesar 1.040.764.115 KWh. Dari jumlah total pelanggan listrik, jumlah pelanggan dengan golongan tarif Rumah Tangga (R) menempati urutas teratas dalam pemakaian yaitu 5497 pelanggan diikuti golongan tarif Usaha (U)+U/Khusus + Industri Kotel (Ih) sebanyak 10 pelanggan. Untuk golongan tarif Industri (I) meski jumlah pelanggannya tergolong paling kecil yaitu hanya sebesar 48 pelanggan. Hal ini menunjukkan pergerakan industri di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih rendah. Salah satu indikator dari kinerja PLN adalah banyaknya laporan gangguan listrik sebagai bagian dari pelayanan masyarakat. Selama tahun 2014, sebanyak 124 laporan gangguan untuk berbagai jenis gangguan. Bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2013, dimana tercatat 168 laporan gangguan,maka mengalami penurunan sekitar 40 %. Untuk fasilitas telepon seiring dengan perkembangan teknologi untuk jaringan bergerak yakni satelit dan telepon seluler mengalami perkembangan cukup pesat. Jangkauan komunikasi saat ini tidak menjadi suatu permasalahan, melalui layanan jaringan bergerak yang ditawarkan oleh perusahaan penyedia jaringan telepon antara lain Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

40

Telkom, Indosat, XL, dan lain-lain pelanggan dapat secara cepat dapat menggunakannya. 4. Fasilitas Perdagangan dan Jasa Perkembangan fasilitas perdagangan dan jasa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2014 mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah hotel sebanyak 5 buah, Restoran/rumah makan sebanyak 46 buah dan tempat hiburan. Pasar tradisional dan lokal sebanyak 10 buah, Disamping itu juga terdapat fasilitas pendidikan, tempat wisata alam dan wisata religus. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memilki daya tarik bagi investor untuk investasi dan para wisatawan baik domestik maupun manca negara untuk berkunjung di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. C. Fokus Iklim Berinvestasi Daya tarik investor untuk memanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain kondisi keamanan dan ketertiban wilayah serta kemudahan proses perijinan. 1. Keamanan dan Ketertiban Pada tahun 2014 jumlah anggota Linmas yang telah terdaftar dan memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) adalah sebanyak 7.404 orang, meningkat dibandingkan tahun 2013 sebanyak 6.667 orang. Sedangkan sampai dengan tahun 2014, Ormas yang terdaftar di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebanyak 180 organisasi. Untuk menjalankan fungsi Linmas sebagai garda terdepan pelayanan dan pintu awal informasi bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di setiap RT/RW telah berdiri Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) yang dioperasionalkan dengan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) sebanyak 3.065 unit. 2. Kemudahan Perijinan Proses perijinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perijinan satu pintu, melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penyelesaian ijin usaha bagi investor dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan public. Tabel 2.24 Jumlah Permohonan Ijin di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012-2014 Capaian Tahun Uraian 2012 2013 2014* Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

41

Penanaman Modal Asing (PMA) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Investasi Lainnya (Non PMA/PMDN)

1,00 -

1,00 -

2,00 -

Sumber : KP2T Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2015 *) Data belum rilis/asumsi Bappeda/Angka sangat sementara

3. Pengenaan Pajak Penyumbang terbesar dari Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2014 berasal dari pajak daerah yang sebesar Rp.2.900.471.741atau sekitar 30% dari PAD. Dibandingkan penerimaan pajak daerah tahun 2013 yang sebesar Rp.2.251.766.600,- penerimaan dari pajak daerah tahun 2014 sebesar 2.900.471.741 atau mengalami kenaikan sebesar 18%. Tabel 2.25 Kondisi Perpajakan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013-2014 Wajib Pajak Besaran Penerimaan Daerah Objek Pajak 2013 2014* 2013 2014* PBB n.a n.a 0,650.453.172,Hotel n.a n.a 51.893.075,76.606.500,Restoran n.a n.a 657.220.098,531.548.002,Hiburan n.a n.a 400.000,3.034.500,Reklame n.a n.a 60.453.942,116.637.580,PJU n.a n.a 764.145996,960.654.548,Mineral n.a n.a 717.653.489,561.037.439,BPHTB n.a n.a 0,500.000,Jumlah n.a n.a 2.251.766.600,- 2.900.471.741,Sumber : DPPKAD Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2015 *) Data belum rilis/asumsi Bappeda/Angka sangat sementara

D. Fokus Sumber Daya Manusia Tingkat ketergantungan penduduk berdasarkan penduduk usia < 15 tahun dan >64 tahun (usia non produktif) adalah 442.719 jiwa pada tahun 2013 meningkat menjadi 446.190 jiwa pada tahun 2014. Sedangkan jumlah penduduk usia produktif yakni usia 15 – 64 tahun pada tahun 2013 adalah 1.116.479 jiwa meningkat menjadi 1.125.915 jiwa pada tahun 2014. Rasio Ketergantungan Total (perbandingan antara penduduk usia tidak produktif dengan penduduk usia produktif) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2014 mencapai 39,63%. Hal ini menunjukkan rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang masih cukup tinggi. 2.2.

Telaah Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD


42

2.2.1. Alokasi Anggaran Pembangunan Daerah Tahun 2014 Dalam dokumen RKPD Tahun 2014, kegiatan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang direncanakan meliputi 33 urusan, yang terdiri dari 26 Urusan Wajib dan 7 Urusan Pilihan. Jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD induk Tahun Anggaran 2014 mencapai Rp.439,563,860,426.74 atau terjadi peningkatan sebesar 8,05% dibandingkan dalam rencana Belanja Langsung dalam Tahun 2014. Sedangkan untuk jumlah Belanja Langsung dalam APBD-P 2014 mencapai Rp.267,638,597,466,- atau meningkat diatas 11,95% dari APBD induk 2014. Tabel 2.26 Alokasi Anggaran Belanja Langsung Pada SKPD Tahun Anggaran 2014 Presentae Pagu 2014 Realisasi Urusan/Satuan Kerja Capaian (%) (APBD-P) Anggaran Perangkat Daerah (Rp.000) (Rp.000) Fis. Keu. Dinas Pendidikan dan Olah Raga Dinas Kesehatan

Pemuda

7.331.655,46

20.507.210,94

54.93%

27.149.609,67

1.756.945,75

80.14%

61.892.178,24

56.171.263,77

90.76%

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan Pariwisata Kominfo Kantor Lingkungan Hidup

5.665.943,59

4.785.904,39

84.47%

4.802.470,25

4.108.935,61

85.56%

2.927.545,00

2.879.773,33

98.37%

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badan Keluarga Berencana dan PP Dinas Sosial

1.039.515,00

1.030.231,96

99.11%

2.435.338,09

2.017.783,47

82.85%

1.837.449,00

1.718.795,15

93.54%

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kantor Kesbangpol

1.100.000,00

1.030.778,92

93.71%

1.161.282,25

1.114.755,00

95.99%

920.450,00

579.561,32

62.96%

Kantor Satpol-PP

1.658.344,90

1.515.195,47

91.37%

Sekretariat Daerah

34.050.711,20

28.318.097,13

83.16%

Sekretariat DPRD

17.251.104,68

14.084.503,85

81.64%

Inspektorat Daerah

3.431.173,40

3.121.625,50

90.98%

Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Dewan Pengurus Korpri

6.024.140,00

4.965.714,57

82.43%

13.524.163,22

11.395.497,80

84.26%

846.142,50

814.637,80

96.28%

811.735,05

664.308,00

81.84%

Kantor Camat Sangkub

438.000,00

328.878,38

75.09%

Kantor Camat Bintauna

483.000,00

387.633,69

80.26%

Dinas Pekerjaan Umum


43

Urusan/Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pagu 2014 (APBD-P) (Rp.000)

Realisasi Anggaran (Rp.000)

Presentae Capaian (%) Fis. Keu.

Kantor Camat Bol. Timur

438.000,00

380.413,88

86.85%

Kantor Camat Bol.Barat

434.858,00

425.308,52

97.80%

Kantor Camat Kaidipang

393.500,00

346.632,31

88.09%

Kantor Camat Pinogaluman

623.000,00

594.013,90

95.35%

Badan Ketahanan Pangan

2.077.142,20

1.829.994,72

88.10%

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Badan Pelaksana Penyuluhan Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jumlah

2.239.078,50

2.015.713,52

90.02%

1.082.549,05

1.026.431,41

94.82%

11.845.250,10

10.023.403,90

84.62%

2.261.042,50

2.099.843,39

92.87%

5.701.239,53

4.466.019,49

78.33%

10.665.817,54

6.995.515,64

65.59%

3.095.168,50

2.693.864,21

87.03%

267,638,597.46

216,195,186.81

80.78%

Persentase anggaran yang tidak terserap dengan jumlah yang cukup besar perlu mendapat perhatian serius pada pelaksanan pembangunan tahun berikutnya. Melihat besarnya persentase dana yang tidak terserap cukup tinggi ini (lebih dari 10%), dapat dipastikan bahwa sisa anggaran tersebut bukan hanya berasal dari penghematan anggaran, namun perlu diwaspadai terjadi mis-management dalam implementasi. Oleh sebab itu perlu dicari dan dibenahi faktor-faktor penyebab atau timbulnya permasalahan tersebut. 2.2.2. Capaian Kinerja Program Masing-masing Urusan Capaian Indikator Kinerja Program masing-masing urusan dapat dilihat pada tabel berikut ini


44


78

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents