BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Upaya
perlindungan
dan
pengelolaan
Lingkungan
Hidup
diselenggarakan berdasarkan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan tujuan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Untuk mendukung azas dan tujuan penyelenggaran pembangunan Lingkungan
Hidup
tersebut,
diperlukan
arah
dan
kebijakan
pembangunan yang tertuang dalam perencanaan utuh, terpadu dan menyeluruh baik dalam bentuk rencana jangka panjang yang bersifat makro maupun rencana jangka menengah dan tahunan yang lebih mikro, bersifat teknis dan operasional.
Pembangunan Lingkungan Hidup di daerah merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional,
sehingga
dalam
proses
perencanaannya tidak terlepas atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana-rencana pembangunan nasional.
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
Badan
Lingkungan
Hidup
Kabupaten Pamekasan yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 51 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup .
Kondisi lingkungan yang terus berubah dengan tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pamekasan sebesar 0.62 % / tahun dengan
berbagai implikasinya merupakan tantangan tersendiri untuk terus mempertahankan kondisi yang mengarah pada perubahan dan perbaikan kwalitas lingkungan.
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENSTRA SKPD) merupakan dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun waktu
5
tahun
terwujudnya
kedepan,
pelaksanaan
yang
tugas
harus
mampu
kepemerintahan
mendukung secara
baik,
selanjutnya setiap tahunRenstra SKPD dalam rangka penyusunan KUA dan PPAS akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) SKPD yang mengakomodasi usulan Program dan Kegiatan penting dalam ranmgka mencapai tujuan dan sasaran SKPD dan atau Pemda yang telah ditetapkan, hal tersebut sejalan dengan
Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Acuan
utama
penyusunan
Renstra
SKPD
adalah
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan kepada masyarakat pemilih dalam Sidang Paripurna DPRD. Renstra SKPD berisi Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pamekasan kurun waktu 2013 – 2018.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan Tentang mengadakan perubahan dalam UndangUndang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32); 2. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286); 4. Undang-Undang Perencanaan Republik
Nomor
25
Pembangunan
Indonesia
Tahun
Tahun
2004
Nasional 2004
tentang
(Lembaran
Nomor
164,
Sistem Negara
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140); 11. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat
Daerah,
dan
Informasi
Lapuran
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor
89,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4741); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 19. Peraturan
Pemerintah
Dekonsentrasi dan
Nomor
7
Tahun
2008
tentang
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; 25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 – 2014; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D); 27. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 51 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup.
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup ini disusun dengan
maksud
memberikan
arah
sekaligus
acuan
dalam
pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pamekasan untuk tahun 2013 – 2018. Tujuan disusunnya Rencana strategis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan adalah : 1. Untuk
menjaga
konsistensi
Lingkungan Hidup dari satu
penyelenggaraan periode ke
pembangunan
periode
selanjutnya
dalam kerangka RPJM Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari RPJP Daerah.
2. Sebagai
acuan
bagi
Badan
Lingkungan
Hidup
dalam
menyusun perencanaan jangka pendek (tahunan) atau Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup sehingga perencanaan lebih terarah. 3. Memberikan arah, tujuan pembangunan yang akan dicapai secara terpadu dan efektif guna mewujudkan visi dan misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan yang merupakan implementasi dari visi dan misi Kabupaten Pamekasan.
1.4. Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I
PENDAHULUAN Bab
ini
maksud
memuat
latar
belakang
perlunya
renstra,
dan tujuan, landasan hukum penyusunan
renstra, keterkaitan renstra Badan Lingkungan Hidup dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penyusanan renstra ini. BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP Dalam
bab
ini
diuraikan
tentang
kondisi
Badan
Lingkungan Hidup pada saat ini yang diisi dengan Indikator
Hasil
Kinerja
sekaligus juga kondisi yang
diinginkan Badan Lingkungan Hidup dan proyeksi ke depan. BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Berisikan mengenai permasalahan yang dihadapi badan lingkungan hidup Badan Lingkungan Hidup
sehingga
menjadi kendala dalam dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup.
Dalam bab ini
diuraikan juga kendala, peluang dan prioritas dalam menangani kendala dan memanfaatkan peluang yang ada. BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Di dalam visi dirumuskan mengenai keadaan yang diinginkan pada masa akhir perencanaan yaitu tahun 2013.
Misi merumuskan mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup untuk mewujudkan
visi.
Juga
diuraikan mengenai tujuan
yang merupakan penjabaran misi yang lebih spesifik dan terukur serta sasaran Badan Lingkungan Hidup. BAB V
RENCANA
PROGRAM
DAN
KEGIATAN,
INDIKATOR
KINERJA KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF Merupakan penjelasan prioritas-prioritas program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya dalam masa perencanaan sampai 2018. BAB VI
PENUTUP Memuat
tentang
penegasan
fungsi
renstra,
yaitu
sebagai acuan dan pedoman bagi segenap jajaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pamekasan, yang selanjutnya dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 51 Tahun 2008 tentang
Penjabaran
Tugas
dan
Fungsi
Badan
Lingkungan
Hidup
Kabupaten Pamekasan, Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 3.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Untuk dapat melaksanakan tugas, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan memiliki struktur organisasi sebagai berikut : Organisasi ini dipimpin oleh Kepala Badan yang membawahi Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang.
Struktur Organisasi Badan Lingkungan
Hidup adalah sebagai berikut : a. Kepala Badan b. Sekretaris, membawahi : 1)
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
2)
Sub Bagian Keuangan ;
3)
Sub Bagian Perencanaan.
c. Bidang
Amdal
dan
Pengembangan
Ekonomi
membawahi : 1)
Sub Bidang AMDAL ;
2)
Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Lingkungan.
Lingkungan
d. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan & Pemulihan Kualitas Lingkungan membawahi : 1)
Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan ;
2)
Sub
Bidang
Pengendalian
Kerusakan
dan
Pemulihan
Lingkungan. e. Bidang
Penataan,
Pemantauan,
Penegakan
Hukum
&
Pemberdayaan Masyarakat membawahi : 1)
Sub Bidang Penataan dan Pemantauan ;
2)
Sub
Bidang
Penegakan
Hukum
dan
Masyarakat ; f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan membawahi : 1)
Sub Bidang Kebersihan Lingkungan ;
2)
Sub Bidang Pertamanan dan PJU
Pemberdayaan
STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PAMEKASAN ( Perda. Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008 dan Perbup. Nomor 39 Tahun 2011 )
KEPALA BADAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN
SUB BAG PERENCANAAN
SUB BAG KEUANGAN
BIDANG ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DAN PENGEMB. EKONOMI LINGKUNGAN
BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN KERUSAKAN & PEMULIHAN LINGK.
BIDANG PENATAAN, PEMANTAUAN, PENEGAKAN HUKUM & PEMBERDAYAAN MASY
SUB BIDANG ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
SUB BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGK.
SUB BIDANG PENATAAN, PEMANTAUAN,
SUB BIDANG KEBERSIHAN LINGKUNGAN
SUB BIDANG PENGEMB. EKONOMI LINGKUNGAN
SUB BIDANG PENGENDALIAN PEMULIHAN LINGK.
SUB BIDANG PENEGAKAN HUKUM & PEMBERDAYAAN MASY
SUB BIDANG PERTAMANAN & PJU
BIDANG KEBERSIHAN & PERTAMANAN
Adapun penjabaran tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan pada tiap bidang adalah sebagai berikut
a. Sekretaris Sekretaris
mempunyai
tugas
melaksanakan
urusan
umum,
perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan. 1. Pengelolaan
surat
menyurat,
kearsipan
serta
pembinaan
ketatalaksanaan; 2. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor; 3. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor; 4. Pelaksanaan
proses
kedudukan
hukum
pegawai,
upaya
peningkatan kesejahteraan pegawai dan karir pegawai; 5. Penyiapan dan mengolah data dalam penyusunan program dan perencanaan; 6. Pengkoordinasi dan penyusunan perencanaan program kegiatan dan pelaporan; 7. Penyusunan
rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta
pertanggungjawaban pelaksanaannya; 8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
b. Bidang Amdal dan Pengembangan Ekonomi Lingkungan Bidang Amdal dan Pengembangan Ekonomi Lingkungan mempunyai tugas menyusun kebijakan dan melaksanakan pembinaan serta
mengkoordinasikan
kegiatan
Pengembangan Ekonomi Lingkungan
di
bidang
AMDAL
dan
1. Penyusunan bahan kebijakan pelaksanaan wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL bagi pemprakarsa kegiatan; 2. Penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penilaian AMDAL, UKL-UPL dan SPPL serta pemberian ijin lingkungan (HO); 3. Penyusunan
bahan
kebijaksanaan
pengembangan
ekonomi
lingkungan; 4. Pelakanaan pembinaan operasional laboratorium lingkungan hidup; 5. Pelaksanakanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
c. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan / kegiatan di Bidang Pengendalian Pencemaran, dan Kerusakan serta Pemulihan Lingkungan hidup. Bidang
Pengendalian
Pencemaran,
Kerusakan
dan
Pemulihan
Lingkungan mempunyai fungsi: 1. Penyusunan bahan kebijaksanaan dalam upaya mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; 2. Penyusunan konsep kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan: 3. Penyelenggaraan pembinaan kepada masyarakat dan pengusaha dalam upaya mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat usahanya; 4. Penysusunan konsep kebijaksanaan untuk menentukan zone/kelas badan air sesuai dengan baku mutu air, sebagai dasar pembinaan ijin lingkungan;
5. Penyusunan konsep kebijaksanaan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di bidang pengelolaan lingkungan bagi aparat dan masyarakat; 6. Pelaksanaan tugas lain yang
diberikan
oleh Kepala Badan
Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
d. Bidang
Penataan,
Pemantauan,
Penegakan
Hukum
dan
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pemberdayaan
Penataan, Pemantauan, Penegakan Masyarakat
mempunyai
tugas
Hukum dan melaksanakan
pengembangan pengendalian dan perumusan kegiatan di bidang penataan, pemantauan dan penegakan hukum lingkungan dengan fungsi sebagai berikut. 1. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup
meliputi
pengendalian
pencemaran,
kerusakan
dan
pengawasan dampak lingkungan termasuk strategi penegakan hukum; 2. Pengembangan model-model konservasi keanekaragaman hayati, pengembangan instrumen ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup; 3. Pelaksanaan
pengendalian,
pengawasan,
pencemaran
dan
kerusakan lingkungan, penanganan Limbah Berbahaya & Beracun, kualitas air dan pengendalian pencemaran air, kualitas udara dan pencemaran udara, serta pencemaran dan kerusakan tanah; 4. Penyusunan konsep penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi perdata maupun pidana terhadap pelaku pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup dengan mengembangkan skema insentif-desinsentif;
5. Pelaksanaan dan penyusunan konsep perjanjian kerja sama dengan instansi terkait/lembaga di bidang penataan, pemantauan dan penegakan hukum lingkungan; 6. Pelaksanaan tugas lain yang
diberikan
oleh Kepala Badan
Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan Bidang
Kebersihan
dan
Pertamanan
mempunyai
tugas
melaksanakan pengaturan, penanggulangan dan pengawasan dan melakukan pembibitan dalam rangka meningkatkan penghijauan, kebutuhan tanaman hias, kebersihan dan
keindahan wilayah
perkotaan. Dengan mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Pelaksanaan
pembangunan
dan
pemeliharaan
prasarana
kebersihan dan pertanaman 2. Pelaksanaan, pengaturan penanggulangan sampah 3. Pelaksanaan penghijauan kota dan pembibitan serta pelayanan kebutuhan tanaman hias dan pohon pertamanan lainnya dalam rangka penghijauan kota. 4. Pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan kebersihan dan pelestarian pertamanan 5. Pelaksanaan pengaturan ketertiban, kebersihan dan keindahan wilayah perkotaan; 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. e. UPT TPA Angsanah Struktur Organisasi UPT TPA Angsanah terdiri atas : a. Kepala UPT; dan b. Sub Bagian Tata Usaha
UPT TPA Angsanah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan pendukung yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan UPT TPA Angsanah mempunyai fungsi : 1. pelaksanaan proses administrasi operasional TPA Angsanah; 2. pelaksanaan pendataan, pencatatan, analisis, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan tentang kegiatan dalam lingkup TPA Angsanah; 3. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan TPA Angsanah; 4. pelaksanaan
pengelolaan
dan
pemeliharaan
sarana
dan
prasarana TPA Angsanah; 5. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya; dan 6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugasnya.
3.2. Sumber Daya Badan Lingkungan Hidup 1. Sumber Daya Manusia Jumlah personil Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Tabel 1. Jumlah Karyawan PNS BLH BAGIAN Sekretariat Bidang Amdal dan Pengembangan Ekonomi Lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Bidang Penataan, Pemantauan, Penegakan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kebersihan dan Pertamanan membawahi UPT TPA Angsanah TOTAL
JUMLAH 18 7 5 4 79 10 123
Tabel 2. Jumlah Karyawan Tenaga Harian Lepas BLH BAGIAN
JUMLAH 18 18
Tenaga Kebersihan TOTAL
Tabel 3. Jumlah Karyawan PNS Berdasarkan Pendidikan PENDIDIKAN SD SMP SMA D3 S1 S2 TOTAL
JUMLAH 3 22 79 3 11 5 123
Tabel 4. Jumlah Karyawan PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan PENDIDIKAN Golongan IV/c Golongan IV/b Golongan IV/a Golongan III/d Golongan III/c Golongan III/b Golongan III/a Golongan II/d Golongan II/c Golongan II/b Golongan II/a Golongan I/d Golongan I/c Golongan I/b Golongan I/a TOTAL
LAKI-LAKI 3 3 3 5 4 5 1 4 45 18 3 22 116
WANITA 3 1 3 7
JUMLAH 3 3 3 8 4 5 1 5 48 18 3 22 123
Tabel 4. Jumlah Karyawan PNS Berdasarkan Eselon PENDIDIKAN II/a III/a III/b IV/a IV/b TOTAL
LAKI-LAKI 1 1 3 9 1 15
WANITA 3 3
JUMLAH 1 1 3 12 1 18
2. Sarana dan Prasarana Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup, sarana dan prasarana yang tersedia adalah sebagai berikut : Tabel 5. Daftar Sarana dan Prasarana KEADAAN NO
URAIAN
1. Gedung 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Mobil Sepeda Motor Komputer Printer Mesin Ketik Laptop Pesawat Telp. Faximil Meja Kerja Kursi Kerja Pesawat TV Camera Handycam Lemari Kayu Lemari Sorok
JML 3 21 8 19 13 5 9 1 1 43 42 0 3 1 5 2
SAT Bidang /M2 Buah Buah Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah
BAIK
RUSAK
3
.....
RUSAK BERAT .....
21 8 14 11 3 9 1 1 43 42 0 2 1 5 2
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... 5 4 2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 1 ..... ..... .....
KET
3.3. Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Tabel 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kabupaten Pamekasan
3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Berdasarkan isu strategis untuk pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam RPJM Kabupaten Pamekasan tersebut diatas dan kondisi yang ada, maka dicari adanya peluang dan tantangan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan yang kemungkinan timbul. 1. Peluang a. Mitra Kerja b. Daerah Tujuan investasi c. Pendidikan terkemuka d. Kearifan budaya lokal e. Kerja sama (bantuan, hibah)
2. Tantangan a. Isu-isu lingkungan global (perubahan iklim, pemanasan global, penipisan lapisan ozon) b. Industri tidak ramah lingkungan c. Globalisasi ekonomi d. Kemiskinan e. Bencana lingkungan f. Komitmen para Pemangku Kepentingan dalam pelestarian fungsi lingkungan masih lemah
Tabel 7 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Badan Lingkungan Hidup Terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi Dan Renstra Kementerian/Lembaga
No
Indikator Kinerja
Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi
(1)
(2)
(3)
Sasaran pada Renstra SKPD Kabupaten/Kota *) (4)
21%
10%
35%
10%
16
4
1
2
3
% penurunan beban pencemaran parameter kunci BOD, COD % pemenuhan jumlah industri terhadap baku mutu udara Penghijauan pada sumber mata air
Sasaran pada Renstra K/L (5)
Tabel 8 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan SKPD Badan Lingkungan Hidup
No
(1) 1 2 3 dst
Rencana Struktur Ruang
Struktur Ruang Saat Ini
(2)
(3)
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan (4)
Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD (5)
Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD (6)
Tabel 9 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan SKPD Badan Lingkungan Hidup No
(1) 1 2 3 4 dst
Rencana Pola Ruang
Pola Ruang Saat Ini
(2)
(3)
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan (4)
Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD (5)
Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD (6)
Tabel 10 Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Pamekasan SKPD Badan Lingkungan Hidup No
Aspek Kajian
Ringkasan KLHS
(1)
(2)
(3)
1. 1. 2. 3. 4.
Implikasi terhadap Pelayanan SKPD
Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(4)
(5)
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Pelayanan
Permasalahan
Berdasarkan
Tugas
dan
Fungsi
Tabel 11 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Pamekasan Aspek Kajian
Capaian/Kondisi Saat ini
Pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup
Belum Optimalnya Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
Pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan
Kurangnya Optimlisasi pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan
Pengelolaan Persampahan
Kurangnya sarana/ prasarana dalam pengolahan sampah dan belum diterapknnya teknologi dalam pengelolaan sampah
Standar yang Diguna kan
Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)
EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)
Jumlah SDM
masyarakat mengelola hak miliknya belum mendasari pengelolaan dan perlindungan lingkungan yang baik
Jumlah SDM
SKPD Lain belum mempertimbangkan kebijakan dalam pencegahan kerusakan dan pencemaran
Jumlah Dana
Masyarakat belum sadar untuk melaksanakan kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah serta kurang ikut menjaga sarana persamapahan yang ada
Permasalahan Pelayanan SKPD
Tabel 12 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Isu Strategis No (1) 1 2 3 4
Dinamika Internasional (2) Pemanasan Global
Dinamika Nasional
Dinamika Regional/Lokal
(3) Pemanasan Global Banjir dan kekeringan Perizinan lingkungan
(4) Pemanasan Global Banjir dan kekeringan Perizinan lingkungan Perda yang berkaitan dengan pelestarian dan pengelolaan lingkungan
Lain-lain (5)
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
Tabel 13 Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan SKPD Badan Lingkungan Hidup Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Visi: Terwujudnya Pamekasan yang bersih , sehat, cerdas, dan sejahtera, berlandaskan iman dan taqwa didukung aparat yang profesional No
(1)
1
2
3
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih
Permasalahan Pelayanan SKPD
(2)
(3)
Misi 1 : Memperluas pendidikan berbasis potensi daerah dan pemerataan kualitas pendidikan Misi 2 : Meningkatkan dan mengoptimalkan fasilitas pelayanan kesehatan Misi 3 : Mempercepat pembangunan infrastruktur publik
Faktor Penghambat
Pendorong
(4)
(5)
(1)
(2) Misi 4 : Meningkatkan Pembangunan dibidang ekonomi dengan prioritas sektor pertanian dan optimalisasi komoditas unggulan daerah yang berwawasan lingkungan
(3) 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. 4 8.
9.
10. 11.
12. 13.
14.
Belum maksimalnya Pengendalian Dampak Lingkungan Belum Maksimalnya Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Belum maksimalnya konservasi dan pemeliharaan lingkungan Informasi dan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan masih kurang Sarana dan prasarana persampahan masih kurang sehingga jangkauan pelayanan kebersihan sangat terbatas Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang kebersihan dan lingkungan hidup Belum adanya tim khusus tentang kajian lingkungan, pengembangan dan pemulihannya Banyaknya lingkungan yang rusak akibat bencana alam dan eksploitasi oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong di sekitar permukiman Kerusakan ekosistem pesisir dan laut Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan Bencana lingkungan Pemanasan bumi dan perubahan iklim yang ekstrim Peraturan daerah yang berkaitan dengan Kebersihan dan lingkungan hidup masih belum lengkap
(4) 1.
2.
3.
Belum/kurang adanya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap dampak lingkungan yang diakibatkan oleh usaha/kegiatanny a Belum adanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Belum maksimal PPNS dalam masalah lingkungan
(5) 1.
2.
3.
4.
Potensi Dumber daya Alam di Kabupaten Pamekasan Adanya SKPD badan Lingkungan Hidup Struktur Organisasi yang sudah terisi personil Personil yang memiliki sertifikasi AMDAL
(1)
5
6
(2)
(3)
(4)
(5)
Misi 5 : Melakukan percepatan reformasi birokrasi di segala bidang, dan tata kelola kepemerintahan yang baik (transparan dan akuntabel) Misi 6 : Meningkatkan kemudahan pelayanan publik yang cepat, sederhana serta murah
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Provinsi/Kabupaten/Kota Lain
dan
Renstra
SKPD
Tabel 14 Permasalahan Pelayanan SKPD Badan Lingkungan Hidup Berdasarkan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No (1)
Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L
3.
Sebagai Faktor Penghambat
Pendorong (5) Adanya uji lab secara rutin untuk kualitas lingkungan (air)
(2) Penurunan beban pencemaran lingkungan
(3) Belum memadainya sarana, prasarana dalam pengurangan beban pencemaran lingkungan
(4) Pendanaan untuk sarana dan prasarana masih kurang
Pengendalian kerusakan lingkungan hidup
Belum maksimalnya pengawasan dan pemantauan terhadap kerusakan lingkungan. Belum memadainya personel yang mempunyai kompetensi di bidang lingkungan hidup.
Belum adanya PPLHD
1.
2.
Permasalahan Pelayanan SKPD
Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LH
Diklat – diklat lingkungan hidup masih minim
Tabel 15 Permasalahan Pelayanan SKPD Badan Lingkungan Hidup Berdasarkan Sasaran Renstra BLH Provinsi Jawa Timur Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No (1) 1.
2.
Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Kabupaten/kota (2) Pengendalian Beban Pencemaran Air Limbah Industri Pengendalian Pencemaran Emisi Sumber Tidak Bergerak Pengendalian Limbah B3
3.
Permasalahan Pelayanan SKPD (3) Belum adanya kawasan industri di Kab. Pamekasan Belum maksimalnya pengawasan dan pemantauan terhadap pencemaran emisi sumber tidak bergerak Belum memadainya personel yang mempunyai kompetensi di bidang limbah B3
Sebagai Faktor Penghambat
Pendorong
(4)
(5)
-
SDM belum memadai
Masih minimnya diklat – diklat tentang Limbah B3
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tabel 16 Permasalahan Pelayanan SKPD Badan Lingkungan Hidup Berdasarkan Telaahan RTRW Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Faktor
No
Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD
Permasalahan Pelayanan SKPD
Penghambat
Pendorong
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Tabel 17 Permasalahan Pelayanan SKPD Badan Lingkungan Hidup Berdasarkan Analisis KLHS Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Faktor
No
Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD
Permasalahan Pelayanan SKPD
Penghambat
Pendorong
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Tabel 18 Isu –Isu Strategis No 1 2 3 4 5 6
Kriteria Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan Total
Bobot 20 10 20 10 15 25 100
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi 1. Visi Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 disebutkan pengertian visi adalah cara pandang jauh ke depan ke mana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Dengan kata lain visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan.
Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Rencana strategis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan ini disusun untuk jangka waktu 2013 – 2018.
Dengan demikian kondisi
akhir perencanaan adalah tahun 2018, yang dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan memiliki visi :
“Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang baik menuju pembangunan kab. pamekasan berkelanjutan” Tabel 19 Penyusunan Penjelasan Visi Badan Lingkungan Hidup Visi
Pokok-pokok Visi
Penjelasan Visi
Terwujudnya Terwujudnya adalah Tercapainya keadaan yang pengelolaan diinginkan lingkungan pengelolaan lingkungan Upaya terpadu untuk melestarikan hidup yang hidup yang baik fungsi lingkungan hidup yang baik menuju meliputi kebijaksanaan penataan, pembangunan pemanfaatan, pengembangan, kabupaten pemeliharaan, pemulihan, pamekasan pengawasan, dan pengendalian berkelanjutan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara tepat dan benar menurut kaidah-kaidah yang ada menuju pembangunan kab. Suatu Prinsip yang ditegakkan pamekasan berkelanjutan didalam upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemakmuran, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan
2. Misi
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi organisasi merupakan tugas utama yang harus dilakukan organisasi dalam mencapai tujuannya. Pernyataan misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai oleh suatu organisasi pemerintah dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam pencapaian hal tersebut.
Berdasarkan pengertian dan makna misi bagi organisasi, maka misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan
kapasitas
kelembagaan
di
bidang
pengelolaan
lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup. 2. Meningkatkan Kesadaran dan Tanggung Jawab Masyarakat serta Dunia
usaha
dalam
memelihara
dan
mempertahankan
fungsi
lingkungan hidup guna mendukung pembangunan pamekasan yang berkelanjutan. 3. Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama dengan seluruh pihak yang berkepentingan dalam kegiatan pembangunan dengan mengutamakan prinsip pengelolaan lingkungan hidup secara baik. 4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian
serta perlindungan sumber daya alam dan lingkungan
hidup. 5. Mewujudkan Kebijakan, Pencegahan kerusakan dan Pengendalian Pencemaran Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam rangka pelestarian
fungsi
lingkungan
hidup
untuk
mendukung
Tercapainya Pembangunan Berkelanjutan; 6. Mengimplementasikan kebijakan di bidang lingkungan hidup.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan yang mencakup strategi, arah kebijakan, kebijakan umum, program dan kegiatan prioritas. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis. Tujuan tidak seluruhnya dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi tetap menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang. Tujuan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional dan provinsi jawa timur.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Pamekasan dan masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifikasi dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Indikator kinerja sasaran adalah tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target). Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Pamekasan, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah
ini
ditetapkan
untuk
memberikan
arah
terhadap
program
pembangunan Kabupaten secara umum. Sementara sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan (goal) yang telah ditetapkan. Dalam
rangka
memberikan
kepastian
operasionalisasi
dan
keterkaitan terhadap peran visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 20 Penjabaran Visi ke dalam Misi, Tujuan dan Sasaran
“Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang baik menuju pembangunan kabupaten pamekasan berkelanjutan”
NO
1
2
3
MISI
TUJUAN
SASARAN
Meningkatkan kapasitas kelembagaan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup. Meningkatkan Pencegahan kerusakan dan Pengendalian Pencemaran Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mendukung Tercapainya Pembangunan Berkelanjutan
Meningkatkan kemampuan dan peran serta aparatur dalam pengelolaan lingkungan hidup Meningkatkan sarana dan prasarana dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup
Meningkatnya jumlah pegawai yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan lingkungan yang baik dan benar Terwujudnya pelayanan laboratorium Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat Terpenuhinya baku mutu air
Meningkatkan Kesadaran dan Tanggung Jawab Masyarakat serta Dunia usaha dalam memelihara dan mempertahankan lingkungan hidup
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan,pelestarian dan pengawasan lingkungan hidup
Meningkatkan antisipasi dan kesiapan akibat dari perubahan iklim Melindungi sumber daya alam dari pencemaran, kerusakan, dan mengelola kawasan yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik
Terpenuhinya baku mutu udara Berkurangnya daerah kekeringan dan banjir Tersusunnya perda yang berkaitan dengan lingkungan hidup Pengelolaan dan Pelestarian ruang terbuka hijau Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup Meningkatnya Pengelolaan limbah dan sampah Meningkatnya penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan lingkungan hidup Meningkatnya kader-kader lingkungan
Tabel 21 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Badan Lingkungan Hidup N O . 1
TUJUAN
SASARAN
Menjaga dan melestarikan lingkungan agar tetap asri, sehat, kondusif dalam rangka kelangsungan pembangunan
Meningkatnya daya dukung lingkungan terhadap sarana perlaksanaan pembangunan menuju masyarakat sejahtera
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE2013
Pemenuhan 10 baku mutu air Pemenuhan baku mutu 2 udara Terlaksananya penanganan sampah tepat waktu (Jumlah 72% sampah yang terangkut ke TPA) Pemenuhan Ruang Terbuka 10% Hijau
2014
2015
2016
2017
10
10
10
10
2
4
4
4
73%
10%
73%
25%
73%
35%
74%
45%
4.3. Strategi dan Kebijakan
Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focused management). Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder pembangunan daerah. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategy objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategis” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pembangunan daerah yang baik, partisipatif, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja; strategi harus dikendalikan dan di evaluasi (learning process). Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengerahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan merupakan fokus/tema pembangunan setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun. Pentahapan dan fokus/tema ini mencerminkan
urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan fokus/tema dalam setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan Kabupaten Pamekasan disusun sebagai berikut: Strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018, sebagai berikut
Tabel 22 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan SKPD Badan Lingkungan Hidup VISI
:
Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang baik menuju pembangunan kabupaten pamekasan berkelanjutan
MISI I
:
Meningkatkan kapasitas kelembagaan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Tujuan Meningkatkan kemampuan dan peran serta aparatur dalam pengelolaan lingkungan hidup
Sasaran Meningkatnya jumlah pegawai yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan lingkungan yang baik dan benar
Strategi Peningkatan Kapasitas Sumber daya manusia
Meningkatkan sarana dan prasarana dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup
1. Terwujudnya pelayanan laboratorium 2. Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas personil laboratorium 2. Peningkatan kualitas personil dalam menindaklanjuti perizinan
Kebijakan 1. Peningkatan pendidikan dan kemampuan dalam pengelolaan lingkungan hidup 2. Penambahan petugas pengawas lingkungan hidup daerah 1. Penambahan personil laboratorium 2. Peningkatan pendidikan personil laboratorium 3. Peningkatan personil yang memiliki sertifikasi lingkungan 4. Penambahan dan pemeliharaan peralatan laboratorium
MISI II
:
Meningkatkan Pencegahan kerusakan dan Pengendalian Pencemaran Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mendukung Tercapainya Pembangunan Berkelanjutan Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Melestarikan sumber Terpantaunya 1. Pengawasan dan 1. Terdatanya dan daya alam dan pencemaran sumber Pemantauan Sumber terujinya baku mutu lingkungan hidup air, sungai dan polusi air dan sungai air udara 2. Pengawasan dan 2. Terdatanya dan Pemantauan sumber terujinya baku mutu pencemar udara udara Meningkatkan antisipasi dan kesiapan akibat dari perubahan iklim
Berkurangnya dampak negatif perubahan iklim yang ektrem
1. Peningkatan Reboisasi 2. Optimalisasi Usaha/kegiatan yang dapat mengurangi kekeringan dan banjir
Melindungi sumber daya alam dari pencemaran, kerusakan, dan mengelola kawasan yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik
1. Tersusunnya perda dan perbup yang berkaitan dengan lingkungan hidup 2. Pengelolaan dan Pelestarian ruang terbuka hijau 3. Menyediakan informasi lingkungan hidup yang berkualitas 4. Meningkatnya Pengelolaan limbah dan sampah
1. Penambahan juknis dari peraturan lingkungan hidup 2. Peningkatan pengelolaan RTH 3. Penyusunan SLHD 4. Pembuatan dan updating website BLH 5. Penambahan peranserta masyarakat dalam pengelollan sampah 6. Peningkatan sarana dan prasarana persamapahan
MISI III :
1. Pengurangan Luas lahan kritis dan daerah rawan longsor 2. Penghijauan di sekitar sumber air 3. Penerapan teknologi dalam mengurangi dampak cuaca yang ekstrem 1. Penyusunan Perda tentang limbah B3 2. Peningkatan jumlah tanaman dan pemeliharan RTH 3. Update data-data lingkungan hidup 4. Penambahan kontenkonten yang menarik dalam isu –isi lingkungan 5. Sosialisasi pengelolaan sampah yang baik dan benar 6. Penambahan TPS 7. Peningkatan Sistem pengelolaan TPA
Meningkatkan Kesadaran dan Tanggung Jawab Masyarakat serta Dunia usaha dalam memelihara dan mempertahankan lingkungan hidup Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan 1. Meningkatnya 1. Pengkajian dan 1. Peningkatan pemberdayaan penyuluhan dan sosialisasi Peraturanwawasan masyarakat masyarakat dalam sosialisasi tentang peraturan lingkungan melalui penyuluhan pengelolaan,pelestarian hidup peraturan dan sosialisasi dan pengawasan 2. Peningkatan Kerja lingkungan hidup 2. Penambahan peran lingkungan hidup sama dengan 2. Meningkatnya serta masyarakat personil/lembaga/ kader-kader dalam berbagai yayasan yang peduli lingkungan kegiatan lingkungan lingkungan hidup
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Tabel 23 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikator SKPD Badan Lingkungan Hidup
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Tabel 24 Indikator Kinerja SKPD Badan Lingkungan Hidup Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD
NO
1
2
3
4
5
6
7
8 9
Indikator
Perbaikan Peringkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup (Jumlah Kecamatan) Peningkatan kualitas akses informasi SDA, keanekaragaman hayati dan LH Pemantauan, pengendalian dan pendataan kawasan ekosistem pesisir dan laut (jumlah lokasi)
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
1
2
2
2
2
3
8
9
9
10
11
11
12
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
Penanganan sampah 72 72 73 73 73 73 74 (%)(SPM) Rasio tempat pembuangan sampah 0,000122 0,000468 0,000814 0,00116 0,001506 0,001852 0,002198 (TPS) per satuan penduduk (SPM) Rasio Kawasan Tertutup Pepohonan yang 0,002712 0,010228 0,017744 0,02526 0,032776 0,040292 0,047808 dilakukan dengan reboisasi dan Hutan Rakyat (%) (MDGS) Jumlah Pelayanan status mutu air (SPM) Jumlah Pelayanan status mutu udara ambien (SPM)
10
10
10
10
10
10
10
0
1
1
1
1
1
1
TABEL 6 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PAMEKASAN ANGGARAN PADA TAHUN KE-
URAIAN 2008 2
1 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH - Pendapatan Pajak Daerah - Pendapatan Retribusi Daerah - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah DANA PERIMBANGAN - Dana Bagi Hasil Pajak - Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumberdaya alam) - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
- Pendapatan Hibah - Dana Darurat - Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya - Dana penyesuaian dan otonomi khusus - Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya Jumlah Pendapatan Daerah
2009 3
2010 4
2011 5
2012 6
2008 7
2009 8
REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE2010 9
2011 10
2012 11
2008 12
RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE2009 2010 2011 2012 13 14 15 16
0.00 82,500,000.00
0.00 82,500,000.00
0.00 82,500,000.00
0.00 120,000,000.00
0.00 97,500,000.00
0.00 65,301,700.00
0.00 67,057,500.00
0.00 68,785,000.00
0.00 105,975,000.00
0.00 193,531,055.00
0.00 79.15
0.00 81.28
0.00 83.38
0.00 88.31
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
193,531,055.00
79.15
81.28
83.38
88.31
82,500,000.00
82,500,000.00
82,500,000.00
2,509,546,147.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,688,195,389.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,973,152,484.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120,000,000.00
97,500,000.00
65,301,700.00
67,057,500.00
68,785,000.00
2,364,178,518.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,347,095,899.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,895,850,982.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105,975,000.00
0.00 198.493
198.49
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG - Belanja Pegawai - Belanja Bunga - Belanja Subsidi - Belanja Hibah - Belanja Bantuan Sosial - Belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten
/kota dan pemerintahan desa - Belanja tidak terduga
4,523,846,209.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
532,176,250.00 7,314,197,313.00 3,383,962,939.00
424,537,500.00 7,292,138,335.00 2,714,064,100.00
270,625,000.00 8,620,747,060.00 2,075,510,504.00
0.00
13,739,882,649.20
14,118,935,324.80
14,940,035,048.20
17,288,121,669.96
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4,883,664,520.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,429,225,575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,754,738,235.00 94.207414 90.75159 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
474,843,250.00 6,605,152,567.00 2,557,407,500.00
324,182,000.00 6,564,859,886.00 1,736,954,800.00
187,025,000.00 8,130,277,605.00 1,995,267,000.00
0.00
11,282,568,780.28
12,001,581,835.00
11,973,092,585.00
14,208,420,587.00
17,123,227,545.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
98.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
89.23 90.31 75.57
76.36 90.03 63.99
69.11 96.57 94.11 101.9304 96.13 92.29
97.3601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BELANJA LANGSUNG
- Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal Jumlah Belanja Daerah
298,375,000.00 9,345,354,260.00 3,120,546,200.00
408,200,000.00 3,495,522,760.00 2,495,181,500.00
288,125,000.00 9,525,760,970.00 2,880,116,000.00
395,425,000.00 3,210,758,892.00 1,242,026,950.00
9,602,949,077.00 349.31741 321.1316
259.35
96.8704 91.85 49.78
388.70
335.86
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN - Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) - Pencairan Dana Cadangan - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - Penerimaan Pinjaman Daerah - Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - Penerimaan Piutang Daerah PENGELUARAN PEMBIAYAAN - Pembentukan Dana Cadangan - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - Pembayaran Pokok Utang - Pemberian Pinjaman Daerah
TOTAL
(13,657,382,649.20)
(14,036,435,324.80)
(14,857,535,048.20)
(17,168,121,669.96)
(11,185,068,780.28)
(11,936,280,135.00)
(11,906,035,085.00)
###############
(17,017,252,545.00)
(9,409,418,022.00)
(270.17)
(239.85)
(175.97)
(300.39)
(137.37)
RATA-RATA PERTUMBUHAN ANGGARAN REALISASI 17 18
93,000,000.00
100,130,051.00