LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
1
BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan kewajiban bagi instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Upaya penguatan
akuntabilitas
instansi
pemerintah
dipertegas
melalui
penerbitan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penguatan dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan
Presiden
tersebut
merupakan
landasan
dasar
ditetapkannya kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja atau lebih dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara periodik sebagai media pertanggungjawaban kinerja organisasinya. Namun, setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, terminologi LAKIP tersebut diubah menjadi Laporan Kinerja (LKj).
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
2
LKj adalah ikhtisar atau laporan yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tindakan pimpinan organisasi kepada pihak yang
memiliki
kewenangan
untuk
meminta
keterangan
atau
pertanggungjawaban akan pelaksanaan tugas dan fungsinya. LKj menjadi media utama untuk mengomunikasikan capaian kinerja organisasi pemerintah dalam suatu periode yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah dan menjadi sarana melakukan perbaikan untuk kemajuan organisasi di masa mendatang sehingga diharapkan pelayanan masyarakat semakin baik. Melalui LKj ini diharapkan akuntabilitas seseorang atau pimpinan kolektif lembaga/instansi dapat tergambar bagi pihak-pihak yang memberikan mandat atau amanah. Selain itu, LKj diharapkan dapat lebih mengefektifkan aparatur pemerintah dalam meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan fungsi manajemen kinerja yang taat asas. Komitmen
Asisten
Deputi
Bidang
Politik
dan
Hubungan
Internasional atau disingkat Asdep-1 Polhukam dalam meningkatkan kualitas SAKIP di lingkungannya tercermin dari upaya perbaikan yang dilakukan secara terus menerus (continous improvement) terhadap kualitas seluruh dokumen SAKIP, pemanfaatannya serta mengawal implementasinya sebagai bentuk manajemen kinerja. Terkait dengan hal itu, Asdep-1 Polhukam sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet melakukan penyusunan LKj Tahun 2014.
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
Organisasi Asisten Deputi Hubungan Internasional
Bidang
Politik
3
dan
A. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012 kedudukan Asdep-1 Polhukam berada di bawah Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Pasal 10 Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 mengatur bahwa Asdep-1 Polhukam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah; pengamatan perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; serta pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan lembaga negara, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, pemerintahan umum, otonomi daerah, dan hubungan internasional. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Asdep-1 Polhukam menyelenggarakan fungsi: 1. Penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan lembaga negara,
organisasi
pemerintahan
umum,
politik,
organisasi
otonomi
daerah,
kemasyarakatan, dan
hubungan
internasional; 2. Penyiapan
pendapat
atau
pandangan
dalam
rangka
penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan lembaga negara,
organisasi
politik,
organisasi
kemasyarakatan,
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
pemerintahan
umum,
otonomi
daerah,
dan
4
hubungan
internasional; 3. Pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi, dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang hubungan lembaga negara, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, pemerintahan umum, otonomi daerah, dan hubungan internasional, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; 4. Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan
lembaga
negara,
organisasi
politik,
organisasi
kemasyarakatan, pemerintahan umum, otonomi daerah, dan hubungan internasional; 5. Pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan lembaga negara, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, pemerintahan
umum,
otonomi
daerah,
dan
hubungan
internasional, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga
negara,
partai
politik,
organisasi
profesi,
organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media masa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan 6. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
B. Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional Struktur organisasi Asdep-1 Polhukam adalah sebagai berikut: 1. Bidang Hubungan Lembaga Negara, Organisasi Politik, dan Organisasi Kemasyarakatan
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
5
2. Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah; 3. Bidang Hubungan Internasional; dan 4. Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing Bidang memiliki tugas, fungsi, dan struktur organisasi sebagai berikut: 1. Bidang Hubungan Lembaga Negara, Organisasi Politik, dan Organisasi Kemasyarakatan Bidang Hubungan Lembaga Negara, Organisasi Politik, dan Organisasi
Kemasyarakatan
mempunyai
tugas
melaksanakan
penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengamatan perkembangan dan penyiapan bahan penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, penyiapan bahan evaluasi dan penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan lembaga negara, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Hubungan Lembaga Negara,
Organisasi
Politik,
dan
Organisasi
Kemasyarakatan
menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan lembaga negara, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan; b. Penyiapan bahan penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan lembaga
negara,
organisasi
politik,
dan
organisasi
kemasyarakatan; c. Pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanan
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
6
kebijakan pemerintah di bidang hubungan lembaga negara, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; d. Pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan lembaga negara, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan; dan e. Pengamatan
terhadap
perkembangan
umum
di
bidang
hubungan lembaga negara, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu. Bidang Hubungan Lembaga Negara, Organisasi Politik, dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari dua Subbidang, yakni: a. Subbidang Hubungan Lembaga Negara, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang
hubungan
penyusunan
lembaga
pendapat
atau
negara,
penyiapan
pandangan
dalam
bahan rangka
penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan lembaga negara,
pengamatan
perkembangan,
pengumpulan
dan
pengolahan data, informasi, dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang hubungan lembaga negara berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya, pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan lembaga negara,
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
pengamatan
terhadap
perkembangan
umum
di
7
bidang
hubungan lembaga negara, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu. b. Subbidang Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, penyiapan bahan penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi, dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya, pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang organisasi politik dan organisasi
kemasyarakatan,
pengamatan
terhadap
perkembangan umum di bidang organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu.
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
8
2. Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Bidang
Pemerintahan
Umum
dan
Otonomi
Daerah
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengamatan perkembangan dan penyiapan bahan penyusunan
pendapat
atau
pandangan
dalam
rangka
penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, penyiapan bahan evaluasi dan penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah; b. Penyiapan bahan penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah; c. Pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanan kebijakan pemerintah di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; d. Pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah; dan e. Pengamatan
terhadap
perkembangan
umum
di
bidang
pemerintahan umum dan otonomi daerah, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
9
berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu. Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah terdiri dari dua Subbidang, yakni: a. Subbidang
Pemerintahan
Umum,
mempunyai
tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan umum, penyiapan bahan penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum, pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi, dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah
di
permasalahan
bidang yang
pemerintahan
timbul
dan
upaya
umum
berikut
pemecahannya,
pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang
pemerintahan
umum,
pengamatan
terhadap
perkembangan umum di bidang pemerintahan umum, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan
yang
berkembang
di
kalangan
pemerintah,
lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu. b. Subbidang Otonomi Daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang otonomi daerah,
penyiapan
bahan
penyusunan
pendapat
atau
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
10
pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang
otonomi
daerah,
pengamatan
perkembangan,
pengumpulan dan pengolahan data, informasi, dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang otonomi daerah berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya, pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang otonomi daerah, pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang otonomi daerah, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan
yang
berkembang
di
kalangan
pemerintah,
lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu. 3. Bidang Hubungan Internasional Bidang
Hubungan
Internasional
mempunyai
tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengamatan perkembangan dan penyiapan bahan penyusunan pendapat
atau
pandangan
dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan, serta pemantauan, penyiapan bahan evaluasi dan penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan bilateral, multilateral, dan organisasi internasional. Dalam
melaksanakan
tugasnya,
Bidang
Hubungan
Internasional menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan bilateral, multilateral, dan organisasi internasional;
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
11
b. Penyiapan bahan penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan bilateral, multilateral, dan organisasi internasional; c. Pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanan kebijakan
pemerintah
multilateral,
dan
di
bidang
organisasi
hubungan
bilateral,
internasional,
berikut
permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; d. Pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang
hubungan
bilateral,
multilateral,
dan
organisasi
internasional; dan e. Pengamatan
terhadap
perkembangan
umum
di
bidang
hubungan bilateral, multilateral, dan organisasi internasional, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan
yang
berkembang
di
kalangan
pemerintah,
lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu. Bidang Hubungan Internasional terdiri dari 2 (dua) Subbidang, yakni: a.
Subbidang Hubungan Bilateral dan Multilateral, mempunyai tugas
melaksanakan
penyiapan
bahan
perumusan
dan
penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan bilateral dan multilateral, penyiapan bahan penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan bilateral
dan
multilateral,
pengamatan
perkembangan,
pengumpulan dan pengolahan data, informasi, dan penyiapan
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
12
laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang hubungan bilateral dan multilateral berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya, pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan bilateral dan multilateral, pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan bilateral dan multilateral, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan
yang
berkembang
di
kalangan
pemerintah,
lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu. b.
Subbidang
Organisasi
Internasional,
mempunyai
tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang organisasi internasional, penyiapan bahan penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang organisasi internasional, pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi, dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah
di
permasalahan
bidang yang
organisasi
timbul
dan
internasional upaya
berikut
pemecahannya,
pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang
organisasi
internasional,
pengamatan
terhadap
perkembangan umum di bidang organisasi internasional, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan
yang
berkembang
di
kalangan
pemerintah,
lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi,
13
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah gambaran struktur organisasi Asdep-1 Polhukam. Gambar 1 Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional
Komposisi sumber daya manusia pada
Asdep-1
akhir
Polhukam
2014
sebagaimana
adalah
dalam
tabel
berikut: Tabel 1 Sumber Daya Manusia Asdep Politik dan Hubungan Internasional Tahun 2014
Pangkat
Jabatan
Pendidikan
Jenis Kelamin
Tingkat Gol.
Jmlh
Nama Jabatan
Jmlh S3
IV/d
1
IV/b
2
IV/a
1
III/d
1
Asisten Deputi
1
1
Kepala Bidang
3
1
4
5
III/c
4
Kepala Subbidang
III/a
3
Analis
Jenis
Jmlh
-
S2
S1
D3
-
-
2
-
1
3
-
5
Jmlh P
L
1
-
1
1
-
3
1
2
3
-
4
3
1
4
5
3
2
5
14
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
Pangkat
Jabatan
Pendidikan
Jenis Kelamin
Tingkat Gol.
Jmlh
II/d
1
Jmlh
14
Nama Jabatan
Jenis
Jmlh
Staf TU
Jmlh
Jmlh
S3
S2
S1
D3
P
1
-
-
-
1
1
1
14
2
3
8
1
14
8
L 1 6
Secara kuantitas, jumlah pegawai di Asdep-1 Polhukam masih sangat kurang apabila dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang dijalankan. Namun kualitas yang dimiliki pegawai Asdep-1 Polhukam sudah cukup memadai karena didukung dengan pendidikan formal yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Selain itu, para pegawai di lingkungan Asdep-1 Polhukam juga telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial sesuai dengan tingkat jabatannya, serta dibekali dengan pelatihan keterampilan guna mendukung kemampuan pegawai dalam pelaksanaan tugasnya.
Aspek Strategis Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional dan Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang Sedang Dihadapi Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asdep-1 Polhukam menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun yang berasal dari luar (eksternal). Faktor-faktor tersebut perlu dikenali, dihadapi, dan disikapi dengan tepat agar tidak mengganggu pelaksanaan kerja. Adapun faktor-faktor yang dihadapi oleh Asdep-1 Polhukam adalah sebagai berikut: 1. Lingkungan Internal
14
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
15
Berdasarkan hasil analisis internal, maka kekuatan, kelemahan, dan potensi Asdep-1 Polhukam adalah sebagai berikut : a. Kekuatan Organisasi Kekuatan dasar Asdep-1 Polhukam yang berpengaruh dalam penetapan dan pencapaian tujuan serta sasaran adalah sebagai berikut : 1) Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis Komitmen pimpinan merupakan potensi dasar utama untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, modern, akuntabel, dan mencerminkan suatu
organisasi
yang
berlandaskan
asas-asas
tata
pemerintahan yang baik (good governance) serta mendukung upaya peningkatan kinerja organisasi, baik di tingkat unit kerja maupun organisasi. 2) Kebijakan organisasi Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Asdep-1 Polhukam kerja sama dan koordinasi antar satuan kerja merupakan faktor penting untuk menciptakan program dan kegiatan yang terarah, terpadu, efektif, dan efisien. 3) Sumber daya manusia Sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, dan berkompeten yang didasarkan pada pola pembinaan karier berbasis sistem merit atau kinerja merupakan pilar organisasi kuat yang diperlukan guna mencapai tujuan organisasi. 4) Anggaran Sumber daya keuangan merupakan salah satu penunjang keberhasilan
pelaksanaan
program/kegiatan
Asdep-1
Polhukam yang mengacu pada anggaran berbasis kinerja. 5) Sarana dan prasarana
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
16
Sarana dan prasarana yang mendukung program kerja organisasi antara lain adalah gedung kantor, kendaraan operasional dinas, dan jaringan. 6) Kedudukan dan kemudahan akses Kedudukan Asdep-1 Polhukam yang berada di lingkungan lembaga kepresidenan merupakan aspek strategis bagi Asdep-1 Polhukam. Kemudahan akses juga merupakan aspek strategis Asdep-1 Polhukam, karena setiap orang ingin memberikan yang terbaik bagi Presiden. Selain itu Asdep-1 Polhukam mempunyai aspek strategis dalam membantu Presiden terkait substansi kebijakan terutama karena posisinya yang netral dan terbebas dari ego sektoral. Posisi tersebut menjadi strategis mengingat Asdep-1 Polhukam
tidak
melaksanakan
program-program
yang
dilakukan oleh kementerian/lembaga dan atau Pemerintah Daerah,
sehingga
Asdep-1
Polhukam
tidak
mempunyai
kepentingan sektoral. Asdep-1 Polhukam mampu memberikan pandangan atau pemikiran yang tidak berpihak kepada sektor manapun secara berimbang. Kemampuan tersebut tidak dimiliki oleh institusi lain di luar Sekretariat Kabinet, karena pada umumnya kementerian/lembaga dan atau Pemerintah Daerah akan membela kepentingannya masing-masing. Dalam
melaksanakan
salah
satu
fungsinya
untuk
menyampaikan pendapat berupa rekomendasi kebijakan, posisi Asdep-1 Polhukam yang netral tersebut merupakan aspek strategis yang memberikan hasil berupa berbagai rekomendasi kebijakan yang lebih berimbang di bidang politik dan hubungan internasional kepada Presiden. Rekomendasi kebijakan yang
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
17
dihasilkan bisa memberikan alternatif solusi bagi permasalahan yang sedang terjadi dalam pemerintahan, baik di Pusat maupun di Daerah, serta yang berasal dari laporan masyarakat. Pemberian rekomendasi tersebut dapat juga berasal dari kegiatan pemantauan, monitoring dan evaluasi yang selama ini dilakukan ke berbagai daerah terhadap implementasi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berbagai permasalahan pemerintahan. Posisi Asdep-1 Polhukam yang strategis seringkali memunculkan rekomendasi berupa solusi permasalahan pemerintahan yang ditemukan di lapangan. b. Kelemahan Organisasi 1) Jumlah sumber daya manusia belum terpenuhi secara optimal, sehingga untuk memenuhi target kinerja, setiap individu di lingkungan Asdep-1 Polhukam mempunyai beban kerja yang cukup besar; 2) Belum diterapkannya standar pelayanan secara konsisten dan menyeluruh, mengingat jumlah sumber daya manusia yang masih terbatas. c. Potensi Organisasi Beberapa potensi yang dimiliki oleh Asdep-1 Polhukam di antaranya meliputi: 1. Visi dan misi organisasi yang jelas; 2. Tugas dan fungsi yang jelas; 3. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk mewujudkan visi dan misi organisasi; 4. SDM yang dapat terus ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
18
termasuk kerjasama dengan pihak/lembaga pemerintah yang lain; 5. Dokumen
hukum
yang
diperlukan
sebagai
bahan
rujukan/referensi dan hasil-hasil sidang kabinet, rapat dan atau pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
yang
mendukung
penelaahan
dalam
rangka
memberikan analisis kebijakan kepada Presiden secara optimal; 6. Struktur organisasi yang lebih efektif dan dinamis dengan pendekatan pembagian fungsi Kementerian Koordinator dalam rangka mendukung tugas Presiden; 7. Pengembangan dan pemanfaatan TI dalam pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien; dan 8. Meningkatnya
imej
positif
pemangku
kepentingan
dan
masyarakat terhadap Asdep-1 Polhukam. 2. Lingkungan Eksternal Faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan dan sasaran Asdep-1 Polhukam adalah sebagai berikut : a. Politik Perubahan politik pascareformasi telah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan arah kebijakan negara, termasuk juga di bidang
pemerintahan. Demokrasi
yang makin berkembang
membuat masyarakat semakin lugas menuntut hak-hak mereka sehingga birokrasi di pemerintahan mau tidak mau harus lebih responsif.
Birokrasi
semakin
dituntut
untuk
memberikan
pelayanan yang cepat, transparan, jujur, akuntabel, dan partisipatif. b. Hukum
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
19
Terbitnya sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang pemerintahan, seperti bidang keuangan negara,
pelayanan
publik,
dan
kementerian
negara,
telah
mendorong lembaga pemerintah untuk lebih meningkatkan kinerja, efisiensi, efektivitas, dan pertanggung-jawaban kepada publik. c. Teknologi Teknologi merupakan faktor yang memengaruhi kinerja dan dapat menunjang kebutuhan informasi yang cepat, akurat, dan mudah didapat. Kemajuan teknologi ini harus diantisipasi dengan memperhitungkan faktor-faktor negatif yang ditimbulkan. d. Globalisasi Perkembangan dunia yang pesat menjadi pemicu persaingan antarnegara menjadi makin ketat. Negara-negara yang kuat secara ekonomi, teknologi, sosial politik, dan SDM, akan lebih mudah bersaing. Situasi dan kondisi tersebut harus dijadikan pendorong agar kita mampu berkompetisi dengan bangsa lain. e. Kebijakan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Sekretaris Kabinet Kebijakan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Sekretaris Kabinet dapat mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan dan sasaran Asdep-1 Polhukam. Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor eksternal, maka peluang dan ancaman terhadap Asdep-1 Polhukam adalah sebagai berikut : a. Peluang Organisasi 1) Undang-Undang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
20
sebagai bagian dari lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat; 2) Penyempurnaan,
perbaikan,
penyederhanaan
sistem
manajemen, prosedur, dan kebijakan atau ketentuan perundangundangan
(deregulasi
dan
debirokratisasi)
dalam
penyelenggaraan pelayanan publik; 3) Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan e-government di setiap instansi pemerintah; 4) Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan. b. Ancaman Organisasi Ancaman terhadap Asdep-1 Polhukam adalah tingkat kepercayaan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Sekretaris Kabinet terhadap penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan pada Asdep-1 Polhukam secara cepat dan tepat waktu mengingat jumlah sumber daya manusia yang terbatas. 3. Permasalahan Utama (Strategic Issues) yang Sedang Dihadapi Berdasarkan kekuatan, kelemahan, potensi, peluang, dan ancaman di atas, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada selama ini dan kemungkinan yang akan dihadapi oleh Asdep-1 Polhukam dalam tahun-tahun mendatang, yaitu : a. Aspek Ketatalaksanaan 1) Koordinasi dan kerja sama dengan lembaga pemerintah di pusat dan daerah maupun dengan unit-unit di lingkungan Lembaga Kepresidenan lainnya dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas lebih optimal.
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
21
2) Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) belum diterapkan secara konsisten dan menyeluruh. b. Aspek Sumber Daya Manusia Kualitas SDM masih perlu terus ditingkatkan dalam mendukung tugas dan fungsi Asdep-1 Polhukam, terutama penajaman analisis dan kejelian menangkap isu-isu strategis serta membangun jaringan informasi dan koordinasi antar kementerian/lembaga. c. Aspek Sarana dan Prasarana 1) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan organisasi; 2) Sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi, belum terintegrasi sepenuhnya dan belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi informasi dengan sistem yang sedang dan akan dikembangkan. Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut perlu diambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerja Asdep-1 Polhukam.
Sistematika Penyajian Laporan Sistematika penyajian LKj 2014 Asdep-1 Polhukam berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Gambaran tentang sistematika laporan tersebut adalah sebagai berikut: Bab I
Pendahuluan
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
22
Menjelaskan secara ringkas latar belakang beserta maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2014, gambaran organisasi yang mencakup kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi serta aspek strategis Asdep-1 Polhukam dan permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi. Bab II
Perencanaan Kinerja Menjelaskan secara ringkas gambaran umum perencanaan kinerja serta ikhtisar Penetapan Kinerja (PK) dan ikhtisar Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)
yang
menjadi
dasar
pengukuran kinerja Asdep-1 Polhukam tahun 2014. Bab III
Akuntabilitas Kinerja Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Asdep-1 Polhukam untuk setiap sasaran strategis (terutama capaian IKU) sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan pertanggungjawaban keuangan atau anggarannya (akuntabilitas keuangan) serta reviu implementasi atau pelaksanaan SAKIP di Asdep-1 Polhukam.
Bab IV
Penutup Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Asdep-1 Polhukam tahun 2014 dan menguraikan upaya perbaikan yang telah dilakukan serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan SAKIP di Asdep-1 Polhukam mendatang.
dan peningkatan kinerja di masa
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
23
Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional Perencanaan kinerja Asdep-1 Polhukam didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet Tahun 2010—2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terahir dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyempurnaan Kedua Rencana Strategis Sekretariat Kabinet RI Tahun 2010—2014. Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010—2014 beserta perubahannya merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Asdep-1 Polhukam. Guna mendukung pencapaian visi dan misi, sasaran, program, dan kegiatan Sekretariat Kabinet, Asdep-1 Polhukam merumuskan visi, misi dan strategi dalam renstra instansi yang selanjutnya dioperasionalkan dalam suatu perencanaan kinerja. Di dalam proses perencanaan kinerja, Asdep-1 Polhukam mendefinisikan seluruh sasaran, program, dan kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun anggaran yang kemudian diformulasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Asdep-1 Polhukam memuat angka target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam satu periode tahunan. Selain itu, dokumen RKT tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
24
agreement) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja (PK). Penetapan Kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat di lingkungan Asdep-1 Polhukam sebagai penerima amanah kepada pimpinan dan stakeholdernya. Keberhasilan pencapaian PK diukur menggunakan instrumen berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indicators (KPI) yang ditetapkan secara formal dengan keputusan pimpinan instansi. Melalui IKU, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang diperlukan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja untuk perbaikan kinerja organisasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Gambaran secara ringkas tentang substansi perencanaan kinerja, ikhtisar Penetapan Kinerja serta ikhtisar Indikator Kinerja Utama Asdep1 Polhukam dapat dilihat pada penjelasan berikut.
Visi dan Misi Dalam melaksanakan fungsinya, Asdep-1 Polhukam terlibat aktif dalam proses formulasi, implementasi, evaluasi, reformulasi program dan kebijakan Pemerintah di bidang hubungan lembaga negara, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, pemerintahan umum, otonomi daerah, dan hubungan internasional atau disingkat dengan bidang politik dan hubungan internasional. Hasil dari proses tersebut disampaikan dalam bentuk rekomendasi kebijakan. Tugas yang sangat strategis tersebut tercermin dalam rumusan visi dan misi Asdep-1 Polhukam. Rumusan visi dan misi itu selanjutnya mempengaruhi penetapan tujuan dan sasaran strategis Asdep-1 Polhukam.
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
25
Rumusan visi Asdep-1 Polhukam sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet Tahun 2010-2014 yang telah beberapa kali disempurnakan, terakhir melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun
2013
tentang
Penyempurnaan
Kedua
Rencana
Strategis
Sekretariat Kabinet RI Tahun 2010-2014, adalah sebagai berikut:
Misi Visi
Meningkatkan Perumusan visi kualitas dukungan perumusan, tersebut dimaksudkan Menjadi Asisten Deputi analisis, dan Bidang Politik dan untuk memberikan evaluasiHubungan atas Internasional rencanayang kebijakan handal dalamyang diharapkan Asdep-1 Polhukam dengan gambaran mengenai keadaan dan program memberikan dukungan pemerintah kepada perumusan, analisis, dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Deputi evaluasi Bidang secara cepat Pembangunan Jangka Panjang Politik,dan Hukum, tepat kepada Deputi Nasional Tahun 2005-2025. dan Keamanan di Bidang Politik, Hukum, Visihubungan Asdep-1 Polhukam mengandung pengertian bahwa Asdep-1 bidang dan Keamanan atas lembaga negara, kebijakan dan rencana Polhukam merupakan unit yang strategis, profesional, dan dapat organisasi politik,pemerintah di program organisasi diandalkanbidang dalam memberikan dukungan analisis secara cepat, tepat, hubungan kemasyarakatan, lembaga negara, transparan, dan akuntabel kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pemerintahan organisasi politik, umum, organisasi otonomi menjalankan daerah,kemasyarakatan, dan kekuasaan pemerintahan. Dengan adanya visi ini hubungan pemerintahan umum, diharapkan Asdep-1 Polhukam akan mampu mengantisipasi berbagai internasional. otonomi daerah, dan tantanganhubungan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerjanya internasional.
secara maksimal. Guna memastikan bahwa visi Asdep-1 Polhukam tersebut sesuai dan selaras dengan perubahan yang harus dilakukan, maka diperlukan penetapan misi yang jelas. Misi tersebut menjadi pernyataan yang menetapkan tujuan Asdep-1 Polhukam dan sasaran yang ingin dicapai. Perumusan misi Asdep-1 Polhukam dilakukan dengan mengacu kepada visi, nilai-nilai, tugas dan fungsi yang diemban Asdep-1 Polhukam; melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan yang mencakup para
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
26
pegawai, masyarakat yang akan dilayani, mitra kerja, dan stakeholder lainnya; menilai lingkungan yang sangat berguna untuk menentukan apakah misi Asdep-1 Polhukam tidak bertentangan secara internal dan eksternal dengan kebijakan pemerintah serta menyelaraskan kegiatan, proses utama, dan sumber daya untuk memungkinkan Asdep-1 Polhukam melaksanakan kegiatannya secara lebih baik dan efisien. Dalam melaksanakan
menjalankan fungsi
fungsinya,
perencanaan
Asdep-1
(planning),
Polhukam
perlu
pengorganisasian
(organizing), koordinasi (coordinating), dan pengendalian (directing) kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional. Fungsi perencanaan (planning) kebijakan dan program dilakukan Asdep-1 Polhukam melalui mekanisme pembahasan rencana kebijakan dan program Pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional. Dalam hal ini, Asdep-1 Polhukam perlu memastikan bahwa rencana kebijakan dan program Pemerintah tersebut disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terformulasi dengan baik untuk memudahkan pengambilan keputusan oleh Deputi Bidang Polhukam, Sekretaris Kabinet, bahkan Presiden. Terkait pelaksanaan pengorganisasian, Asdep-1 Polhukam harus mengomunikasikan dengan jelas dan rinci kepada unit kerja di bawahnya, arahan Deputi bidang Polhukam, Sekretaris Kabinet, atau Presiden berikut landasan kebijakan dan permasalahan yang melatarbelakanginya secara tertulis maupun lisan/pertemuan sehingga dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan dan program yang diperlukan dengan tepat. Pada pelaksanaan koordinasi, Asdep-1 Polhukam mengupayakan agar perumusan rekomendasi kebijakan dan program Pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional disusun dengan melibatkan
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
27
stakeholders terkait untuk memastikan bahwa rumusan kebijakan tersebut telah dilakukan secara komprehensif dan berimbang. Asdep-1
Polhukam
juga
melaksanakan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional, melalui monitoring kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Asdep-1 Polhukam mengevaluasi implementasi kebijakan dan program tersebut untuk membantu Deputi Polhukam dalam memberikan rekomendasi kepada Sekretaris Kabinet mengenai perlu tidaknya perbaikan terhadap kebijakan dan program yang ada. Berdasarkan uraian di atas, Asdep-1 Polhukam melaksanakan fungsi monitoring, evaluasi, dan koordinasi kebijakan tidak hanya pada tahap implementasi, namun juga pada tahap formulasi kebijakan. Oleh karena itu, fungsi analisis kebijakan yang dilakukan oleh Asdep-1 Polhukam bersifat terintegrasi mulai dari formulasi sampai dengan reformulasi kebijakan (integrated policy analysis). Fungsi monitoring, evaluasi dan koordinasi kebijakan Asdep-1 Polhukam lebih difokuskan pada formulasi/perumusan dan implementasi kebijakan dalam bentuk rekomendasi kebijakan. Hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang bersifat second opinion dapat dijadikan sebagai masukan kepada Presiden dan/atau instansi pemerintah lainnya. Selain itu, hasil analisis dan rekomendasi kebijakan dapat memperkuat, melengkapi, memperjelas, mempertajam, dan juga bisa mengoreksi hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang dibuat oleh instansi lain.
Tujuan, Sasaran Strategis, dan Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
28
Penetapan tujuan dilakukan dalam rangka operasionalisasi visi dan misi berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi Tujuan Strategis
Polhukam.
Asdep-1 Tujuan
merupakan sesuatu (apa)
Meningkatnya kualitas dukungan saran kebijakan yang ingin dicapai atau dalam pemantauan dan dihasilkan dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. evaluasijangka pelaksanaan kebijakan dan program Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi pemerintah serta permasalahan hukum dan di analisis strategis serta dimaksudkan serta didasarkan pada isu-isu bidang hubungan lembaga untuk mengarahkan negara, organisasi perumusan politik, sasaran, kebijakan, program, dan organisasi kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. kemasyarakatan, pemerintahan umum, Penetapan tujuan Asdep-1 Polhukam harus konsisten dengan otonomi daerah, dan internasional tugas dan hubungan fungsinya, mempertajam fokus pelaksanaan misi Asdep-1
Polhukam, meletakkan kerangka prioritas bagi arah program dan kegiatan yang akan dilakukan. Perumusan tujuan Asdep-1 Polhukam juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan berupa potensi, peluang, kekuatan, tantangan, kendala dan kelemahan yang dihadapi, termasuk sumber daya manusia (SDM), sumber daya material, pendanaan serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan dalam melakukan kegiatan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diperoleh rumusan tujuan strategis Asdep-1 Polhukam sebagai berikut: Tujuan Asdep-1 Polhukam dijabarkan menjadi sasaran strategis dan program yang memuat kegiatan yang dilaksanakan oleh Asdep-1 Polhukam pada Tahun 2014. Sasaran Strategis merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang ingin dicapai pada setiap tahun selama lima tahun.
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
Sasaran Strategis
29
Penetapan
sasaran
diperlukan
untuk
memberikan fokus dalam
Terwujudnya penyusunan kegiatan dan peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan alokasi sumber daya yang dimiliki. dan program pemerintah di bidangsasaran hubungan Penetapan diperlukan untuk memberikan fokus dalam lembaga negara, organisasi politik, penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki. Dalam organisasi sasaran dimuat indikator sasaran yang merupakan ukuran tingkat kemasyarakatan, pemerintahan umum, keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang otonomi daerah, dan hubungan internasional bersangkutan beserta rencana tingkat capaian atau target masing-masing.
Setiap sasaran diidentifikasi melalui indikator kinerja masing-masing yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran beserta
indikator
kinerjanya
dirumuskan
berdasarkan
tingkatan
indikator. Di tahun 2014, Asdep-1 Polhukam merencanakan pencapaian satu Sasaran Strategis yang telah memenuhi formulasi SMART, yaitu Specific (spesifik), Measurable (dapat diukur), Achievable (dapat dicapai), Relevant (relevan) dan Time-bound (memiliki jangka waktu tertentu), yaitu: Meskipun telah ditentukan sasaran tahunan dengan jelas, diperlukan suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam bentuk strategi Asdep-1 Polhukam. Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya Asdep-1 Polhukam yang meliputi penetapan kebijakan dan program, dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Sebagai suatu alat dari strategi, kebijakan dan program akan memberikan arah bagi pencapaian tujuan dan sasaran.
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
30
Asdep-1 Polhukam telah menetapkan
STRATE GI 1. Mewujud
arah kebijakan dan strategi yang memuat langkah-langkah berupa program indikatif yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian
kan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis sesuai SDM bidang yang menjadi tugas dan fungsi Asdep-1 Polhukam. Hal ini yang profesion dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Asdep-1 al dan berkualit Polhukam. as 2. Mewujud Asdep-1 Polhukam terus berupaya melakukan optimalisasi kan kelembag pemberian dukungan kebijakan dan program pemerintah kepada Deputi aan dan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui pembinaan dan ketatalak sanaan peningkatan dari sisi manajemen, organisasi, dan sumber daya manusia. yang efektif Oleh karena itu, strategi Asdep-1 Polhukam difokuskan pada penguatan 3. Meningk aspekatkan yang terkait dengan manajemen pengawa san organisasi internal Arah kebijakan dan strategi yang Arah optimal
tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan Asdep-1 Polhukam yang dapat diuraikan
kebijak an
Mengoptimal kan sebagai berikut: pemberian dukungan kebijakan dan Tabel 2 Sasaran Strategis, Program danprogram Kegiatan Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional Tahun 2014 kepada Presiden di bidang politik Kegiatan Sasaran Program dan hubungan internasional
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program Pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional
Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden di bidang politik dan hubungan internasional
31
Kegiatan 1. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional; 2. Pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional; 3. Pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional
Ikhtisar Penetapan Kinerja (PK) Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional Tahun 2014 Penetapan kinerja (PK) adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi atau unit organisasi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui penetapan kinerja diharapkan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat penerima amanah. Dengan adanya penetapan kinerja, diharapkan para pimpinan instansi dan unit kerja tidak hanya pandai mendapatkan dan
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
32
menghabiskan anggaran, tetapi juga mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan
kinerjanya
kepada
pimpinannya
dan
masyarakat. Penetapan kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari SAKIP merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 2014 telah ditetapkan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai oleh seluruh unit kerja di lingkungan Asdep-1 Polhukam. Uraian mengenai Penetapan Kinerja tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3 Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional Tahun 2014 Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional
Indikator Kinerja
Target
Output Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional
Jumlah Anggaran Rp 744.654.000,-
100%
Outcome 1. Persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu
97%
2. Persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan
97%
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
internasional yang ditindaklanjuti Output Pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional
100%
Outcome 1. Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu 2. Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti
97%
97%
Output Pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional
100%
Outcome 1. Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu 2. Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti
97%
97%
33
Jumlah Anggaran
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
34
Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional Indikator kinerja utama (IKU) Asdep-1 Polhukam merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Asdep-1 Polhukam sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU Asdep-1 Polhukam dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik, yang terdiri atas masukan
(input),
keluaran
(output),
dan
hasil
(outcome)
yang
menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan telah tercapai atau sebaliknya. Indikator Kinerja Input memberikan gambaran mengenai segala sesuatu yang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dan program Asdep-1 Polhukam dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output dan outcome, sedangkan Indikator Kinerja Output adalah segala sesuatu berupa produk atau jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan input yang digunakan
oleh
Asdep-1
Polhukam.
Indikator
Kinerja
Outcome
memberikan gambaran mengenai berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk atau jasa dari Asdep-1 Polhukam dapat memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholders. Asdep-1 Polhukam memiliki tiga Indikator Kinerja Output dan enam Indikator Kinerja Outcome sebagai berikut: Tabel 4 Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional Tahun 2014
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
Indikator Kinerja Output
Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional
Pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional
Pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional
Output
disebut
tepat
35
Indikator Kinerja Outcome Persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu Persentase analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu Persentase pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu Persentase pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti
waktu
apabila
laporan
diajukan/
disampaikan oleh Asdep dalam jangka waktu yang tidak melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan dalam standar operasional prosedur (yaitu: 9 hari kerja sejak berkas/dokumen diterima oleh Asdep-1 Polhukam dari Deputi), sedangkan output yang ditindaklanjuti adalah apabila laporan
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
36
yang diajukan/disampaikan oleh Asdep-1 Polhukam diterima, disetujui, mendapatkan tanggapan positif oleh Deputi, dan atau disampaikan oleh Deputi kepada Sekretaris Kabinet atau kepada institusi/perorangan di luar Sekretariat Kabinet. Setelah dilakukan reviu terhadap penetapan IKU Asdep-1 Polhukam, ditetapkan bahwa IKU tahun 2014 sama dengan IKU tahun 2013.
IKU
Asdep-1
Polhukam
merupakan
indikator
yang
dipertimbangkan bersifat outcome. Gambaran perbandingan Indikator Kinerja Utama Asdep-1 Polhukam tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut:
Tabel 5 Perbandingan IKU Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional Tahun 2013 dan 2014 IKU 2013
IKU 2014
1. Persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu;
1. Persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu;
2. Persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti;
2. Persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti;
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
37
IKU 2013
IKU 2014
3. Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu;
3. Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu;
4. Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti;
4. Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti;
5. Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu; dan
5. Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu; dan
6. Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti.
6. Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti.
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran Kinerja Laporan
kinerja
Asdep-1
Polhukam
merupakan
bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Asdep-1 Polhukam atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan Asdep-1 Polhukam sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strateginya, serta didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Indikator kinerja beserta target masing-masing sasaran dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan dimaksudkan sebagai sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan Asdep-1 Polhukam. Pengukuran kinerja di lingkungan Asdep-1 Polhukam dilakukan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi Asdep-1 Polhukam, sehingga dilakukan secara berjenjang dari tingkat Bidang-bidang pada Asdep-1 Polhukam sampai pada tingkat Asdep-1 Polhukam. Untuk melakukan pengukuran capaian kinerja, dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu:
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
39
1. Metode Evaluasi Kinerja. Guna mendapatkan hasil yang komprehensif, proses pengukuran kinerja Asdep-1 Polhukam selain memuat analisis capaian kinerja juga dilengkapi dengan evaluasi atas hasil capaian kinerja tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui progress realisasi kinerja yang dihasilkan maupun kendala dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai sasaran, serta menilai efisiensi, efektivitas, keekonomisan maupun perbedaan kinerja (gap), sebagai umpan balik untuk mengetahui pencapaian implementasi perencanaan strategis maupun perencanaan kinerja. Metode ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dimana pengukuran kinerja dilakukan dengan pembandingan antara rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan. Metode ini bermanfaat untuk melakukan evaluasi internal atas kelemahan yang terjadi pada organisasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan. 2. Metode Pembandingan Capaian Sasaran. Metode ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS),
dimana
pengukuran
kinerja
dilakukan
dengan
cara
membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Dengan pembandingan ini akan diketahui ada/tidaknya perbedaan capaian sasaran dengan target yang diharapkan. Apabila terjadi perbedaan, maka perbedaan itu dianalisis guna mengetahui penyebab ketidakberhasilan capaian kinerja yang kemudian dapat digunakan untuk menetapkan strategi peningkatan kinerja yang bersangkutan di masa yang akan datang. Kedua metode ini bermanfaat untuk memberi gambaran sejauh mana pelaksanaan misi Asdep-1 Polhukam.
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
40
Pengukuran atas pencapaian sasaran strategis dalam Laporan Kinerja Asdep-1 Polhukam Tahun 2014 menggunakan 2 (dua) rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya1, yaitu: a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, digunakan rumus:
Realisasi
Persentase pencapaian = Realisasi × 100% rencana tingkat capaian Rencana
Ru mus 1
b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, digunakan rumus:
Rencana –
Persentase pencapaian (Realisasi – Rencana) Realisasi = rencana tingkat capaian × 100%
Rum us 2
Rencana
Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam laporan ini menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, dengan menggunakan kategori capaian kinerja sebagai berikut:
1
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2003), hal. 23.
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
41
Tabel 6 Kategori Pencapaian Kinerja No.
Rentang Capaian Kinerja
Kategori Capaian Kinerja
Penggolongan Kategori Capaian
1.
≥ 100
Memuaskan
Biru
2.
85 % - <100 %
Sangat Baik
Hijau
3.
70 % - < 85 %
Baik
Oranye
4.
55 % - < 70 %
Cukup
Kuning
5.
< 55 %
Kurang Baik
Merah
Capaian Kinerja Tahun 2014 A. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional Dalam Penetapan Kinerja Asdep-1 Polhukam Tahun 2014, telah ditetapkan satu Sasaran Strategis yang akan dicapai, yaitu terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional. Pengukuran atas capaian kinerja Asdep-1 Polhukam tahun 2014 dilakukan dengan
Sasaran Strategis
membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja utama
Terwuj (IKU) yang menggambarkan keberhasilan udnya Pening pencapaian sasaran strategis Asdep-1 Polhukam dari perspektif katan stakeholder maupun business process Asdep-1 Polhukam melalui Kualita penilaian ssendiri Hasil (self assessment). Capaian sasaran strategis diukur Analisi melalui pengukuran terhadap beberapa indikator kinerja utama s Kebijak an di Bidang Politik
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
42
(IKU). Uraian mengenai pencapaian IKU dari sasaran strategis Asdep1 Polhukam adalah sebagai berikut: Tabel 7 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Indikator Kinerja Utama
Target
Realisasi
Capaian
Kategori Capaian Kinerja
%
%
%
Persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu
97
97,10
100,10
Memuaskan
Persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti
97
97,10
100,10
Memuaskan
Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu
97
99,05
102,11
Memuaskan
Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti
97
99,05
102,11
Memuaskan
Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu
97
103,09
106,27
Memuaskan
Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti
97
103,09
106,27
Memuaskan
Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian IKU (outcome) untuk sasaran strategis Asdep-1 Polhukam dikategorikan memuaskan.
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
43
1. Formulasi IKU Guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, IKU “Persentase
hasil
analisis/pengamatan/pemantauan
yang
ditindaklanjuti” diformulasikan dengan menggunakan perhitungan berikut:
Hasil X analisis/pengamatan/pemantauan10 yang ditindaklanjuti
0 %
Hasil analisis/pengamatan/pemantauan yangIKU disampaikan “Persentase
penyelesaian
hasil
analisis/pengamatan/
pemantauan kebijakan program pemerintah secara tepat waktu” diformulasikan dengan menggunakan perhitungan berikut: Saran kebijakan yang X diselesaikan tepat waktu 10 0
Saran kebijakan% yang disampaikan
2. Pencapaian IKU Peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan bersumber dari pelaksanaan fungsi Asdep-1 Polhukam sebagaimana tertuang dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Kualitas hasil analisis tersebut dilihat dari hasil analisis atas perumusan rencana kebijakan maupun
hasil
analisis
atas
pengamatan
perkembangan
dan
pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah, yang menghasilkan rekomendasi kebijakan di bidang politik dan hubungan internasional.
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
44
Hasil analisis atas kebijakan dan program Pemerintah, tidak semata berupa rekomendasi terhadap rencana kebijakan dan program Pemerintah yang akan dibentuk dan diwadahi dengan peraturan perundang-undangan melalui penyusunan Undang-Undang (UU),
Peraturan
Pemerintah
(PP),
Keputusan
Menteri/LPNK,
Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan Kepala Daerah, namun juga dalam bentuk laporan/rekomendasi dan pertimbangan kepada stakeholder untuk menindaklanjuti suatu permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah. Kontribusi berupa rekomendasi kebijakan yang disampaikan Asdep-1 Polhukam dapat berupa tertulis dan lisan. Secara tertulis, rekomendasi
kebijakan
diukur
berdasarkan
dokumen/laporan
rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada stakeholder, sedangkan secara lisan, batasan ukurannya lebih luas karena kehadiran, keikutsertaan, dan keterlibatan Asdep-1 Polhukam dalam suatu event penyelenggaraan pemerintahan, khususnya terkait pembahasan
perumusan/rencana,
pelaksanaan,
dan
evaluasi
kebijakan dan program Pemerintah, seperti sidang kabinet dan rapat koordinasi. Saran kebijakan yang disampaikan secara lisan oleh Asdep-1 Polhukam dan kemudian ditindaklanjuti/disetujui oleh stakeholders sangat sulit di-trace karena belum ada sistem yang dibangun untuk itu. Berdasarkan kondisi tersebut, dengan telah tersampaikannya rekomendasi kebijakan Asdep-1 Polhukam kepada stakeholder yang pada umumnya tertuang dalam laporan hasil rapat atau laporan hasil pengamatan dan pemantauan Asdep-1 Polhukam kepada pimpinan, berarti Asdep-1 Polhukam telah berkontribusi pada pembentukan suatu kebijakan dan program Pemerintah.
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
45
Pemberian saran kebijakan dilakukan melalui dua cara, yaitu top down dan bottom up. Secara top down ditentukan melaksanakan disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, sedangkan secara bottom up artinya ide awal pelaksanaannya diprakarsai/ inisiatif unit-unit kerja dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif/undangan dari instansi dan/atau pemerintah daerah yang terkait erat dengan substansi kebijakan dan program pemerintah yang akan dipantau. Rekomendasi atas kebijakan dan program Pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila rekomendasi tersebut tepat secara substansi dan ditindaklanjuti atau direspon positif oleh Pemerintah. Ukuran ketepatan rekomendasi kebijakan dilihat berdasarkan presentase hasil analisis atas kebijakan dan program Pemerintah yang dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Terminologi Pemerintah disini mengacu kepada penyelenggara pemerintahan yang didalamnya terdiri dari Presiden, Kementerian/ Lembaga, kepala daerah, atau institusi lainnya. Dalam hal ini, IKU Sasaran Strategis Asdep-1 Polhukam sebesar 97% dimaksudkan sebagai
presentase
hasil
analisis
dari
keseluruhan
jumlah
rekomendasi kebijakan Asdep-1 Polhukam yang diberikan kepada Pemerintah yang telah ditindaklanjuti. Adapun rincian target dan realisasi hasil analisis yang ditindaklanjuti tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 8 Rincian Realisasi dan Capaian Saran Kebijakan yang Ditindaklanjuti (Outcome) Berdasarkan POK Tahun 2014
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
Klasifikasi
Bidang Politik dan Hubungan Internasional
Jumlah berkas sesuai POK
Target (97%)
Realisasi sesuai POK
%
138
133
134
97,10
46
Jumlah dokumen yang diperjanjikan sesuai dengan Penetapan Kinerja berdasarkan POK Tahun 2014 sejumlah 138 dokumen dengan target capaian (outcome) 97%, sehingga dokumen yang harus diselesaikan setidaknya 133 dokumen. Sampai dengan akhir tahun 2014 telah berhasil diselesaikan dan ditindaklanjuti sebanyak 134 dokumen atau 97,10%, yang berarti target telah tercapai. Di samping hal tersebut di atas, Asdep-1 Polhukam selama tahun 2014 telah menyelesaikan berbagai analisis, kajian, maupun penyampaian pendapat kepada pimpinan berdasarkan berkas yang masuk ke unit kerja ini. Jumlah berkas yang masuk selama tahun 2014 menurut catatan terdapat sebanyak 968 berkas. Dari berkas tersebut terdapat sejumlah 484 berkas dengan disposisi “udk”, “ump”, “monitor” dll yang termasuk dalam kategori tidak perlu dilakukan analisis lebih lanjut, 273 berkas surat/memo yang bersifat administratif, serta 211 berkas yang perlu diproses, dibuatkan analisanya dan disampaikan kepada pimpinan. Berkas tersebut diselesaikan dengan tidak menggunakan Anggaran Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional Tahun Anggaran 2014 melainkan anggaran rutin yang telah disiapkan oleh Biro Umum Sekretariat Kabinet berupa ATK, peralatan kantor, serta sarana dan prasarana lainnya. Dari jumlah berkas yang ditangani Asdep-1 Polhukam sebanyak 211
berkas
tersebut,
ditargetkan
97%
dari
jumlah
itu
dapat
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
47
ditindaklanjuti (outcome) atau 203 berkas. Hingga akhir 2014 ternyata dapat direalisasikan sebanyak 207 berkas yang ditindaklanjuti atau 98,10%. Tabel 9 Rincian Realisasi dan Capaian Saran Kebijakan yang Ditindaklanjuti (Outcome) Non-POK Tahun 2014 Klasifikasi per Bidang Bidang Politik dan Hubungan Internasional
Jumlah berkas
Target (97%)
Realisasi
%
211
203
207
98,10
Pembandingan capaian kinerja secara keseluruhan, baik capaian berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2014 dengan merujuk POK Asdep1 Polhukam Tahun 2014 dan penyelesaian berkas diluar jumlah dokumen POK,
menunjukkan
bahwa
rata-rata
capaian
(outcome)
(97,10%+98,10%)/2 adalah sebesar 97,60%. Apabila capaian tersebut dibandingkan dengan target, maka hasilnya menunjukkan bahwa kinerja dari Asdep-1 Polhukam pada tahun 2014 adalah 100,61% yang berarti dalam kategori memuaskan. Tabel 10 Rincian Realisasi dan Capaian Saran Kebijakan yang Ditindaklanjuti (Outcome) POK dan Non-POK Tahun 2014 Klasifikasi per Bidang
Bidang Politik dan Hubungan Internasional
Target %
Realisasi POK %
Realisasi Non POK %
Capaian %
97
97,10
98,10
100,61
Selain itu, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penetapan besaran target yang akan dicapai selalu ditetapkan meningkat.
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
48
Demikian juga dengan realisasi/capaian sasaran dari tahun sebelumnya capaiannya lebih merata pada setiap indikator sasaran. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 11 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2013 dan Tahun 2014
No.
Indikator Sasaran
Target Pada Tahun (%)
Realisasi Pada Tahun (%)
Capaian Pada Tahun (%)
2013
2014
2013
2014
2013
2014
1.
Persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu
96
97
189
97,10
196,87
100,61
2.
Persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti
96
97
85
97,10
88,54
100,61
3.
Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu
96
97
91
99,05
94,79
102,11
4.
Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti
96
97
61
99,05
63,54
102,11
5.
Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu
96
97
115
103,09
119,79
106,27
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
6.
Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti
96
97
44
103,09
Rata-rata Tingkat Capaian
49
45,83
106,27
101,56
102,99
Capaian yang lebih merata disebabkan pada tahun-tahun sebelumnya perhitungan berkas dilakukan secara saling bergantung, yaitu berkas yang ditindaklanjuti merupakan bagian dari berkas yang tepat waktu. Pada LKj tahun 2014, perhitungan berkas tepat waktu dan ditindaklanjuti dilakukan secara terpisah dan tidak saling bergantung. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja meningkat 1,43%, dari 101,56% pada tahun 2013, menjadi 102,99% pada tahun 2014. Gambaran lebih rinci terhadap realisasi penanganan berkas saran kebijakan yang ditindaklanjuti selama tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 12 Rekapitulasi Realisasi Penanganan Saran Kebijakan Tahun 2014 Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total
Jumlah Berkas 20 25 24 43 31 32 21 19 30 33 32 39 349
Jumlah Berkas yang Ditindaklanjuti 20 24 23 42 30 32 21 18 30 32 31 38 341
Persentase Realisasi (%) 100 96 95,83 97,67 96,77 100 100 94,73 100 96,97 96,87 97,43 97,60
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
50
Selain capaian IKU di atas, yang tidak kalah penting adalah bahwa rekomendasi atas kebijakan dan program Pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila rekomendasi tersebut ditindaklanjuti secara tepat waktu. Ukuran ketepatan waktu rekomendasi kebijakan dilihat berdasarkan presentase saran kebijakan dan program Pemerintah yang dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang dapat diselesaikan tepat waktu. Terkait dengan penghitungan berkas hasil analisis/saran kebijakan,
terdapat
ketentuan
dalam
pengukuran
kecepatan
penyelesaian saran kebijakan yang akan dijadikan dasar dalam menghitung jumlah berkas yang diselesaikan tepat waktu, yaitu sebagai berikut: a. Top Down Diukur mulai adanya disposisi/arahan Deputi sampai dengan diserahkannya saran kebijakan kepada Deputi b. Bottom Up Diukur mulai adanya ide awal atau pemantauan yang diprakarsai oleh Asdep-1 Polhukam sampai dengan diserahkannya hasil analisis/pengamatan/pemantauan dalam bentuk saran kebijakan kepada Deputi. Waktu pemantauan
penyelesaian
berkas
kebijakan program
hasil
analisis/pengamatan/
Pemerintah
dihitung dengan
menggunakan metode rata-rata sederhana. Perhitungan tersebut melibatkan populasi seluruh penyelesaian saran kebijakan dimaksud, yang dihitung setiap bulan guna memperoleh rata-rata dari data keseluruhan. Rincian berkas penyelesaian hasil analisis/pengamatan/ pemantauan kebijakan program Pemerintah sebagaimana Tabel 11. Berdasarkan tabel tersebut, realisasi penyelesaian hasil analisis/pengamatan/pemantauan kebijakan yang secara tepat waktu
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
51
sebesar 97,38%. Mengingat target yang ditetapkan adalah 97% maka capaiannya adalah 100,39%. Tabel 13 Rekapitulasi Penyelesaian Hasil Analisis Kebijakan Pemerintah Tahun 2014 Jumlah Berkas
Berkas Tepat Waktu
Berkas Tidak Tepat Waktu
Januari
20
20
-
Februari
25
24
1
Maret
24
22
2
April
43
42
1
Mei
31
30
1
Juni
32
32
-
Juli
21
20
1
Agustus
19
19
-
September
30
30
-
Oktober
33
32
1
November
32
31
1
Desember
39
38
1
100 96 91,66 97,67 96,77 100 95,23 100 100 96,97 96,87 97,43
349
340
9
97,38
Bulan
Jumlah
(%)
Secara umum penyelesaian berkas hasil analisis kebijakan tersebut secara rata-rata tidak melampaui target hari penyelesaian berdasarkan SOP (9 hari kerja). Adanya penyelesaian beberapa berkas hasil analisis kebijakan yang melebihi target dalam SOP disebabkan oleh beberapa faktor antara lain permasalahan yang dipantau, dianalisis, dan dievaluasi mempunyai karakteristik khusus sehingga respon dan penyelesaiannya berbeda-beda. Terdapat pemantauan, analisis dan evaluasi kebijakan dilakukan atas substansi yang bersifat cross cutting issues atau lintas bidang dan pendekatan yang dilakukan bukan satu bidang saja. Dengan demikian, laporan
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
52
yang disampaikan bersifat menyeluruh, tuntas dan konklusif sehingga memerlukan waktu penyelesaian yang lebih lama. Berdasarkan tabel 12, terdapat 340 berkas (97,42%) berkas hasil analisis/pengamatan/pemantauan kebijakan Pemerintahan yang dapat diselesaikan dalam waktu ≤ 9 (sembilan) hari kerja. Saran tersebut dapat diselesaikan dengan cepat karena dalam merumuskan saran kebijakan tidak diperlukan koordinasi yang melibatkan banyak stakeholder, sehingga waktu yang diperlukan untuk menghasilkan suatu saran kebijakan relatif singkat dan dalam batas waktu penyelesaian
yang
telah
ditentukan.
Saran
tersebut
dapat
dilaksanakan dalam kategori cepat juga dikarenakan saran tersebut termasuk dalam kategori prioritas bagi pimpinan, sehingga harus segera ditangani dengan cepat (Quick Respon). Selanjutnya, terdapat 9 berkas (0,25%) yang membutuhkan waktu penyelesaian > 10 (sepuluh) hari kerja. Hal tersebut terjadi, karena analisis yang dihasilkan dalam proses memerlukan pembahasan lintas sektor. Selain itu, terdapat analisis yang bersifat bottom up dengan ide dasar berasal
dari
pemantauan
secara
terus
menerus,
sehingga
membutuhkan data dan informasi yang lebih komprehensif dan mendalam (in-depth analysis). Berdasarkan gambaran di atas, dapat diuraikan lebih lanjut bahwa waktu penyelesaian berkas tersebut dipengaruhi oleh faktorfaktor berikut: Target waktu berdasarkan SP, yaitu: 1) Bersifat Disposisi Prioritas, yaitu disposisi yang diberikan pimpinan/atasan dengan mencantumkan kata “Prioritas” untuk kegiatan perumusan rencana kebijakan dan pengamatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
53
dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari, atau jangka waktu tertentu yang dicantumkan dalam disposisi yang penyelesaiannya
didahulukan.
Termasuk
dalam
kategori
Disposisi Prioritas adalah disposisi yang mencantumkan kata “very top urgent”, “top urgent”, “urgent”, “sangat segera”, “segera” atau kata lain dengan maksud yang sama, yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari staf. Pimpinan di lingkungan intern Sekretariat Kabinet memberikan petunjuk bersifat Disposisi Prioritas berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional/negara dan/atau masyarakat dari segi politik,
ekonomi,
sosial
budaya,
dan/atau
pertahanan
keamanan bahwa saran kebijakan kebijakan pemerintah tersebut perlu diselesaikan dengan sangat segera (quick respon). 2) Tidak bersifat Disposisi Prioritas, yaitu 9 (sembilan) hari kerja. Tingkat
kompleksitas
permasalahan
menentukan
waktu
penyelesaian saran kebijakan, yaitu perlu didukung dengan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan analisis yang komprehensif dan mendalam (in-depth-analysis) berupa koordinasi ke kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah guna klarifikasi data dan informasi, analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, dan/atau comparative studi terhadap referensi terkait (internet, buku, jurnal, dan/atau data statistik). Untuk lebih jelasnya, berikuti ini disampaikan analisis dari masing-masing Indikator Kinerja Output Asdep-1 Polhukam. 1. Indikator Kinerja Output 1: Perumusan dan Analisis atas Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah di Bidang Politik dan Hubungan Internasional
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
54
Indikator Kinerja Output 1 memiliki dua Indikator Kinerja Outcome, yaitu: a. Persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu; dan b. Persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti. Sebagaimana terlihat dalam tabel, Indikator Kinerja Outcome yang pertama, yaitu persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu, merujuk DIPA/POK 2014 ditargetkan sebesar 97% dari 56 dokumen, dan realisasinya mencapai 54 dokumen atau 99,41%, ini berarti target yang ditetapkan sebesar 97% dapat tercapai. Demikian juga dengan Indikator Kinerja Outcome yang kedua, yaitu persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti, dapat juga tercapai dengan baik. Selain capaian tersebut apabila digabungkan dengan penyelesaian analisis berdasarkan berkas masuk atau non DIPA maka capaian tersebut menjadi bertambah. Capaian penyelesaian berkas di luar DIPA/POK berjumlah 121 dokumen atau 222,75% bila dibandingkan dengan target 56 dokumen. Capaian Indikator Kinerja Outcome yang pertama dihitung berdasarkan jumlah laporan hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu, yang diselesaikan mulai sejak Januari s.d. Desember 2014. Rata-rata jumlah laporan
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
55
hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu adalah sebagai berikut: Tabel 14 Jumlah Laporan Hasil Analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu
Periode
Target DIPA
Triwulan I
Sesuai DIPA
Non DIPA
Jumlah
6
34
40
Triwulan II
56
17
36
53
Triwulan III
dok
5
22
27
26
29
55
54
121
175
Triwulan IV Jumlah
Sementara itu, capaian Indikator Kinerja Outcome yang kedua dihitung berdasarkan jumlah laporan hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti, yang diselesaikan dari Januari sampai dengan Desember 2014. Rata-rata jumlah laporan hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
56
Tabel 15 Jumlah Laporan Hasil Analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti
Target DIPA
Periode
Sesuai DIPA
Non DIPA
Jumlah
6
34
40
56
17
36
53
dok
5
22
27
26
29
55
54
121
175
Tri wu l a n I Tri wu l a n I I Tri wu l a n I I I Tri wu l a n I V Jumlah
Realisasi penyusunan hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan lembaga negara, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, pemerintahan
umum,
otonomi
daerah,
dan
hubungan
internasional tersebut per bulan rata-rata 9 hari kerja. Realisasi tersebut sesuai dengan target hari penyelesaian sebagaimana diatur dalam SOP (9 hari kerja). Alur penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan lembaga negara,
organisasi
pemerintahan
umum,
politik,
organisasi
otonomi
daerah,
kemasyarakatan, dan
hubungan
internasional adalah sebagai berikut: a. Berkas rencana kebijakan dan program Pemerintah diterima oleh Sekretariat Kabinet dan diinventarisasi sesuai dengan substansi permasalahan. b. Berkas rencana kebijakan dan program pemerintah dianalisis (setelah diperiksa tingkat urgensi, kelengkapan data dan informasi pokok yang dibutuhkan) guna menghasilkan saran dan atau pendapat hukum (output).
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
c. Berkas
rencana
kebijakan
dan
program
57
pemerintah
ditindaklanjuti (outcome) melalui penyampaian laporan hasil perumusan dan analisis kepada Deputi dan/atau diteruskan kepada instansi terkait guna penanganan lebih lanjut. 2. Indikator Kinerja Output 2: Pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional Indikator Kinerja Output 2 memiliki dua Indikator Kinerja Outcome, yaitu: a. Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu; dan b. Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti. Sebagaimana terlihat dalam tabel, Indikator Kinerja Outcome yang pertama, yaitu persentase laporan hasil pengamatan perkembangan
atas
pelaksanaan
kebijakan
dan
program
pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu, merujuk DIPA/POK 2014 ditargetkan sebesar 97% dari 51 dokumen dan realisasinya mencapai 49 dokumen atau 99,05% dari target. Sementara itu, Indikator Kinerja Outcome yang
kedua,
perkembangan
yaitu atas
persentase pelaksanaan
laporan
hasil
kebijakan
pengamatan
dan
program
pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti, juga ditargetkan sebesar 97% dari 51 dokumen dan realisasinya mencapai 49 dokumen atau 99,05%. Sementara capaian penyelesaian berkas di luar DIPA/POK mencapai 52 dokumen atau 105,11%.
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
58
Persentase capaian Indikator Kinerja Outcome yang pertama dihitung
berdasarkan
perkembangan
atas
jumlah
laporan
pelaksanaan
hasil
kebijakan
pengamatan dan
program
pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu, yang diselesaikan mulai sejak Januari hingga Desember 2014. Rata-rata jumlah laporan hasil pengamatan perkembangan
atas
pelaksanaan
kebijakan
dan
program
pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu adalah sebagai berikut: Tabel 16 Jumlah Laporan Hasil Pengamatan, Perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu
Periode
Target DIPA Sesuai DIPA Non DIPA
Triwulan I
Jumlah
4
7
11
Triwulan II
51
12
14
26
Triwulan III
dok
11
16
27
22
15
37
49
52
101
Triwulan IV Jumlah
Sementara itu, persentase capaian Indikator Kinerja Outcome yang kedua dihitung dari jumlah laporan hasil pengamatan perkembangan
atas
pelaksanaan
kebijakan
dan
program
pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti, yang diselesaikan dari Januari sampai dengan Desember 2014. Rata-rata jumlah laporan hasil pengamatan perkembangan
atas
pelaksanaan
kebijakan
dan
program
pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:
59
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
Tabel 17 Jumlah Laporan Hasil Pengamatan, Perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti
Periode
Target DIPA Sesuai DIPA Non DIPA
Triwulan I
Jumlah
4
7
11
Triwulan II
51
12
14
26
Triwulan III
dok
11
16
27
22
15
37
49
52
101
Triwulan IV Jumlah
3. Indikator Kinerja Output 3: Pemantauan, evaluasi, dan analisis
atas
pelaksanaan
kebijakan
dan
program
pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional Indikator Kinerja Output 3 memiliki dua Indikator Kinerja Outcome, yaitu: a. Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu; dan b. Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang
politik
dan
hubungan
internasional
yang
ditindaklanjuti. Sebagaimana terlihat dalam tabel, Indikator Kinerja Outcome yang pertama, yaitu persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu, merujuk DIPA/POK 2014 ditargetkan sebesar 97%
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
60
dan realisasinya mencapai 103,09%. Sementara itu, Indikator Kinerja Outcome yang kedua, yaitu persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti, juga ditargetkan sebesar 97% dan realisasinya mencapai 31 atau dokumen 103,09%. Sementara capaian penyelesaian berkas di luar DIPA/POK mencapai 33 dokumen atau 109,74%. Persentase capaian Indikator Kinerja Outcome yang pertama dihitung berdasarkan jumlah laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu, yang diselesaikan mulai sejak Januari - Desember 2014. Rata-rata jumlah laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu adalah sebagai berikut: Tabel 18 Jumlah Laporan Hasil Pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu
Periode
Target DIPA Sesuai DIPA Non DIPA
Triwulan I
Jumlah
4
12
16
Triwulan II
31
16
9
25
Triwulan III
dok
11
3
14
0
9
9
31
33
64
Triwulan IV Jumlah
61
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
Sementara itu, persentase capaian Indikator Kinerja Outcome yang kedua dihitung jumlah laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti, yang diselesaikan dari Januari sampai dengan Desember 2014. Rata-rata jumlah laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut: Tabel 19 Jumlah Laporan Hasil Pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti
Periode
Target DIPA Sesuai DIPA Non DIPA
Triwulan I
Jumlah
4
12
16
Triwulan II
31
16
9
25
Triwulan III
dok
11
3
14
0
9
9
31
33
64
Triwulan IV Jumlah
Rekomendasi dan kajian yang disampaikan oleh Asdep-1 Polhukam kepada pimpinan bersifat top down dan bottom up. Beberapa rekomendasi dan kajian yang dianggap menonjol dan perlu menjadi perhatian dan disampaikan kepada pimpinan diantaranya adalah: 1. Laporan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, di antaranya: a. Dampak Pemilihan Langsung dan Pemilihan Tidak Langsung Kepala Daerah;
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
62
b. Presiden dan Wakil Presiden Berhalangan Tetap dan Belum Ada Menteri Dalam Susunan Kabinet; c. Ahok Menjadi Gubernur; d. Dampak Dualisme di DPR; e. Konsekuensi Hukum atas Penolakan Perppu Pilkada Oleh DPR; f. Rencana Perumusan dan Implementasi Perjanjian Internasional oleh Pemerintah Daerah. 2. Laporan dalam rangka penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, di antaranya: a. Keberadaan Agama Baha’i; b. Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS); c. FPI Kembali Beraksi; d. Hak Interpelasi DPR terkait dengan Kebijakan Harga BBM dan Program KIS, KIP, dan KKS; e. Pengosongan Kolom Agama di KTP-Elektronik; f. Demo Buruh Tanggal 10 Desember 2014; g. Kondisi Terakhir Permasalahan GKI YAsmin Bogor dan Gereja HKBP Filadelfia Bekasi. 3. Laporan dalam rangka pengamatan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, di antaranya : a. Pelaksanaan Pemilihan Umum 2014; b. Pemanfaatan Dana Perimbangan antara Pusat dan Daerah; c. Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi; d. Penyelenggaraan Daerah Otonom Baru. 4. Laporan dalam rangka pemantauan penyelenggaraan pemerintahan, di antaranya :
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
63
a. Pemantauan atas Pelaksanaan Program Pemerintah di Bidang Hubungan Lembaga Negara; b. Pemantauan atas Pelaksanaan Program Pemerintah di Bidang Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan; c. Pemantauan atas Kesiapan Daerah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. 3. Laporan dalam rangka pengamatan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, di antaranya : a. Perkembangan Hubungan Bilateral RI – Australia; b. Pengakuan RRT atas Kehadiran AS di Asia Pasifik, Suatu Fleksibilitas Kebijakan; c. Menyikapi Pernyataan PM Vanuatu pada Sidang ke-25 Dewan HAM PBB, tanggal 4 Maret 2014 (terkait pernyataan PM Vanuatu yang mendorong hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat); d. Bahan Masukan bagi Presiden RI dalam Menghadiri Rangkaian Pertemuan KTT ke-24 ASEAN di Nay Pyi Taw, 10 – 11 Mei 2014; e. Bahan Masukan bagi Sekretaris Kabinet dalam Kunjungan Presiden RI ke Fiji, tanggal 18 – 19 Juni 2014; f. Perjanjian antara RI – Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura; g. Penanganan Para Pencari Suaka di Indonesia; h. Upaya Penyelesaian Konflik Laut China Selatan; i. Kemanfaatan Keanggotaan Indonesia pada G-20.
B. Realisasi Anggaran Sesuai pagu anggaran 2014 yang telah disetujui Kementerian Keuangan, pagu anggaran Asdep-1 Polhukam berdasarkan Petunjuk
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
Operasional
Kegiatan
(POK)
Tahun
2014
adalah
64
sebesar
Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), namun dengan adanya kebijakan penghematan anggaran, pagu anggaran Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional berkurang sebesar Rp 155.346.000,sehingga dana yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatannya adalah sebesar Rp. 744.654.000 dengan kode anggaran 5015. Adanya
kebijakan
penghematan
anggaran
memberikan
konsekuensi berupa pengurangan rencana kegiatan, sehingga sebagian dari rencana kegiatan Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional tidak dapat dilaksanakan atau tetap dilaksanakan dengan penyesuaian terhadap sisa anggaran. Kegiatan yang sama sekali tidak dilaksanakan adalah Focus Group Discussion di bidang politik dan hubungan internasional, sedangkan kegiatan yang tetap dilaksanakan dengan penyesuaian terhadap sisa anggaran adalah rapat kerja internal, menghadiri seminar/workshop/diskusi/saresehan di dalam negeri dan menghadiri pertemuan internasional di luar negeri. Dari anggaran sebesar Rp. 744.654.000 tersebut, realisasi penggunaan anggaran yang telah terserap untuk mendukung kegiatan di Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional sampai dengan Desember 2014 adalah sebesar Rp 704.741.230,- atau sebesar 94,64% dari total anggaran. Penyerapan yang tidak dapat mencapai 100% disebabkan oleh banyaknya pertemuan internasional di dalam negeri yang mewajibkan pesertanya untuk membayar biaya pertemuan, sedangkan anggaran yang disediakan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2014 tidak meng-cover biaya untuk kebutuhan tersebut. Selain itu, dalam proses kegiatan yang berlangsung selama tahun 2014, tidak terlalu banyak undangan untuk melaksanakan rapat
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
65
koordinasi di dalam kota, sehingga terdapat anggaran untuk rapat koordinasi dalam kota yang sama sekali tidak terserap. Sebaliknya kebutuhan untuk melaksanakan penugasan dalam rangka pengumpulan data di dalam kota ternyata cukup besar, sehingga banyak kegiatan yang bahkan tidak dapat dibiayai karena adanya larangan untuk menggunakan akun anggaran yang berbeda. Revisi terhadap hal tersebut sudah sulit dilakukan, karena terbentur oleh batas waktu melakukan revisi anggaran. Untuk menghindari kejadian serupa, dalam Rencana Anggaran dan Biaya Asisten Deputi BIdang Politik dan Hubungan Internasional Tahun Anggaran
2015
akan
dilakukan
penghitungan
anggaran
untuk
mengantisipasi permasalahan tersebut. Realisasi anggaran Asdep-1 Polhukam dapat ditampilkan pada tabel berikut: Tabel 20 Realisasi Anggaran Asdep 1 Polhukam Tahun 2014 Kode Anggaran
Pagu Revisi
Realisasi
Persentase
5015.001.101
23.344.000
21.324.800
91,35%
5015.001.102
96.102.000
86.894.700
90,42%
5015.001.103
213.343.000
211.730.450
99,24%
5015.001.104
322.829.000
317.870.980
98,46%
5015.001.105
89.036.000
66.920.300
75,16%
744.654.000
704.741.230
94,64%
Jumlah
Gambaran selengkapnya terkait dengan realisasi anggaran dan capaian dokumen sesuai DIPA/POK Tahun 2014 pada Asdep-1 Polhukam dimaksud, dapat dilihat dalam tabel berikut:
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
66
Tabel 21 Realisasi anggaran dibandingkan dengan capaian dokumen sesuai DIPA/POK Tahun 2014 Klasifikasi
Bidang Politik dan Hubungan Internasional
Jumlah target berkas sesuai POK
Jumlah Target Anggaran (Rp)
Realisasi sesuai POK
Realisasi Anggaran (Rp)
Capaian Anggaran (%)
138
744.645.000
134
704.741.230
94,64
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
67
BAB IV PENUTUP Berkenaan dengan kinerja Asdep-1 Polhukam sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa : 1. Rata-rata tingkat capaian kinerja Asdep-1 Polhukam dari 6 (enam) indikator kinerjanya pada tahun 2014 adalah sebesar 102,99%. 2. Capaian kinerja anggaran Keasdepan-1 Polhukam pada tahun 2014 telah menyerap anggaran 94,54% dari anggaran yang disediakan atau lebih kecil dari pemanfaatan anggaran tahun 2013 sebesar 95,32%. Namun dari sisi pencapaian kinerja dokumen pada tahun 2014 dicapai 341 dokumen sementara pada tahun 2013 sebanyak 214 dokumen. Hal ini memberikan gambaran bahwa prinsip efisiensi dan efektifitas dalam penyelesaian tugas dan fungsi yang dijalankan pada unit organisasi ini telah berjalan dengan baik. Dengan
capaian
sebagaimana
telah
dijelaskan
sebelumnya,
diharapkan kinerja Asdep-1 Polhukam pada tahun-tahun selanjutnya akan dapat dipertahankan dan diupayakan untuk selalu lebih baik serta dapat dipertanggunjawabkan. Lebih dari itu, hasil-hasil analisis dari Asdep-1 Polhukam diharapkan dapat berkontribusi kepada kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Sekretariat Kabinet RI.
LKj Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional 2014
68
DAFTAR PUSTAKA
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2003.