BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2014

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang A. Dasar Pembentukan Organisasi Pembentukan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang peternakan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah. Dasar pembentukan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2003 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan kemudian ditetapkan kembali melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Keberadaan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur pelaksana teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah, diharapkan dapat membantu Gubernur membawa Kaltim melakukan pembangunan di subsektor peternakan dalam rangka mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan. B. Aspek Strategis Organisasi Sebagai bagian dari pembangunan sektor pertanian dan pembangunan wilayah, maka pembangunan peternakan dalam meningkatkan produksinya akan dipengaruhi oleh lingkungan strategis yang meliputi lingkungan strategis wilayah dan nasional; lingkungan global dan regional; dan lingkungan strategis politik dan ekonomi sebagai berikut : 1. Lingkungan Strategis Global dan Regional tidak akan terlepas dari aturan-aturan perdagangan bebas, terkait dengan diberlakukannya Technical Barrier On Trade, Sanitary Phytosanitary dan liberalisasi dalam perdagangan dan jasa. 2. Lingkungan Strategis Wilayah dan Nasional, meliputi : a. Seiringnya jumlah penduduk yang terus meningkat tidak terlepas dari kebutuhan bahan pangan yang berkualitas. b. Terjadinya proses transformasi struktural perekonomian yang berdampak pada menurunnya pangsa pasar dari sektor pertanian, sementara tenaga kerja masih bertumpu di sektor pertanian. 1


2014

c. Selain itu terjadinya konversi lahan pertanian sehingga petani peternak gurem meningkat dan produktivitas pertanian menurun. Sementara pemanfaatan lahan di Wilayah Kalimantan Timur masih belum optimal. 3. Lingkungan Strategis Politik dan Ekonomi, yang akan berhadapan dengan pergeseran fungsi dan peran pemerintah termasuk berlakunya Undang-undang dan peraturan tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. C. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008, Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun wewenang Pemerintah Provinsi Bidang Peternakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom adalah sebagai berikut: (1).

Penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang peternakan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota (2). Penetapan standar pembibitan/perbenihan peternakan (3). Penetapan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan, Rumah Sakit Hewan dan Satuan Pelayanan Peternakan Terpadu (4). Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparat peternakan teknis fungsional, keterampilan dan diklat kejuruan tingkat menengah (5). Promosi ekspor komoditas peternakan unggulan daerah propinsi (6). Penyediaan dukungan kerjasama antara kabupaten/kota dalam bidang peternakan (7). Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di bidang peternakan lintas kabupaten/kota (8). Pengaturan penggunaan bibit unggul peternakan (9). Penetapan kawasan peternakan terpadu berdasarkan kesepakatan dengan kabupaten/kota (10). Pelaksanaan penyidikan penyakit di bidang peternakan lintas kabupaten/kota 2


2014

(11). Penyediaan dukungan pengendalian eradikasi penyakit di bidang peternakan (12). Pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan eksplosi penyakit di bidang peternakan

Fungsi : Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 tahun 2008 tersebut, mempunyai fungsi : (1). Perumusan kebijaksanaan teknis bidang peternakan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah; (2). Perencanaan, pembinaan dan pengendalian di bidang peternakan; (3). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan; (4). Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perbibitan dan budidaya peternakan; (5). Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan kawasan dan usaha peternakan; (6). Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan kesehatan hewan; (7). Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pasca panen dan kesehatan masyarakat veteriner; (8). Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; (9). Pelaksanaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; (10). Pembinaan kelompok jabatan fungsional; (11). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. D. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dibantu oleh : 1. Sekretariat Dinas 2. Bidang Perbibitan dan Budidaya 3. Bidang Kesehatan Hewan 4. Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan 5. Bidang Pascapanen dan Kesmavet 3


2014

Secara rinci struktur organisasi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada lampiran 1. E. Sumber Daya Manusia Dalam menjalankan kegiatan organisasi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur per Desember 2014 memiliki sumber daya manusia aparatur secara keseluruhan termasuk pada UPTD sebanyak 198 orang yang terdiri dari 28 orang pejabat struktural, 110 orang pejabat non struktural dan 88 orang tenaga honorer. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan maupun wilayah kerja dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 1.

Rekapitulasi Pegawai Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Esselon dan Jenis Kelamin Tahun 2014 No.

Uraian

1 2 3 4 5

Eselon II Eselon III Eselon IV Non Esselon CPNS JUMLAH Tenaga Honor TOTAL

6

Tabel 2.

Laki-laki 1 4 9 44 58 66 124

Jenis Kelamin Perempuan 3 12 38

Jumlah 1 7 21 82

53 22 75

110 88 198

Rekapitulasi Pegawai Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Pendidikan Tahun 2014 No. 1. 2. 3. 4.

5. 5. 6. 7.

Uraian Strata 3 Strata 2 Strata 1 Sarjana Muda/Diploma III SLTA SLTP SD Tidak ada ijazah TOTAL

PNS 1 18 42 1

41 6 1 110

Pegawai CPNS HONOR 21 4

0

49 5 7 2 88

Jumlah 1 18 63 5

90 11 8 2 198 4


Tabel 3.

2014

Rekapitulasi Pegawai Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Golongan Tahun 2014 No. A 1. 2. 3. 4. 5.

Golongan Dinas Peternakan Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Honorer

a

Ruang b c

d

8 6 1 -

5 25 11 -

11 1 2 -

1 3 1 -

Jumlah B 1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5.

14 45 14 2 34 109

UPTD Laboratorium Keswan Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Honorer

-

2 2 2 -

2 -

2 1 -

Jumlah C.

Jumlah

2 6 3 9 20

UPTD Balai Pembibitan dan Inseminasi Buatan Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Honorer

1 -

1 2 12 -

1 2 -

1 1 3 -

2 4 13 5 45

16

62

10

22

69 198

Jumlah TOTAL

5


2014

F. Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sarana dan prasarana, antara lain : 1. Gedung kantor induk terdiri dari kantor dan klinik hewan dengan beberapa prasarana seperti : website, papan pengumuman, leaflet, wireless/hotspot serta mobil dinas. 2. Laboratorim di UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet terdiri dari kantor dan laboratorium dengan beberapa prasarana seperti peralatan dan perlengkapan kantor dan laboratorium serta kendaraan untuk operasional. 3. Perkandangan di UPTD Balai Pembibitan dan Inseminasi Buatan, terdiri dari kantor dan Laboratorium IB dengan beberapa prasarana seperti peralatan dan perlengkapan kantor; peralatan laboratorium; serta sarana mobilitas/kendaraan untuk operasional. 1.2.

Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 2. INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3.

Maksud Dan Tujuan Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah mewujudkan terselenggaranya good government yang merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut: 6


1. 2. 3. 4. 5. 6.

1.4.

2014

Mewujudkan Akuntabilitas Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur kepada Gubernur sebagai pihak yang memberikan mandat/amanah. Mewujudkan kredibiltas Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat Mengetahui dan menilai keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Meningkatkan perencanaan baik perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya manusia dan organisasi. Merupakan umpan balik bagi peningkatan kinerja pemerintah. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat berjalan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Sistematika Penyajian Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 adalah sebagai berikut : Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang (pembentukan organisasi, aspek organisasi,tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana kantor), landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyajian; Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program, kegiatan dan anggaran Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur meliputi Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012. Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012, menjelaskan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2012. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

7


2014

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS A. Rencana Strategis Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategi instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategisnya yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Rencana strategis Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program dan indikator keberhasilan pencapaian kinerja. 1. Visi Dalam mewujudkan pembangunan subsektor peternakan, visi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

”Terwujudnya Agribisnis Peternakan yang Berdaya Saing Menuju Dua Juta Ekor Sapi”. 2. Misi Dalam rangka mewujudkan visi, misi yang harus dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur yaitu :  Meningkatkan produksi daging untuk memenuhi konsumsi masyarakat. 8


2014

 Meningkatkan penerapan teknologi peternakan tepat guna yang ramah lingkungan.  Meningkatkan usaha pengelolaan hasil peternakan dalam rangka penyediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan halal (ASUH).

3. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam pelaksanaan misi. Dalam 2013-2018 yang akan datang diarahkan pada pencapaian tujuan sebagai berikut: 1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap produk pangan asal ternak (daging dan telur). 2. Meningkatkan efesiensi budidaya peternakan dan kelestarian lingkungan. 3. Meningkatnya jaminan keamanan pangan produk peternakan.

4. Sasaran Sasaran Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur diarahkan dalam rangka meningkatkan produksi dan ekspor hasil peternakan, pemberdayaan petani dan peternak, peningkatan ketahanan pangan asal ternak dan pengembangan peternakan berwawasan agribisnis serta pencapaian kecukupan daging tahun 2014. Tabel 4.

No 1

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Tujuan 1 : Meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap produk pangan asal ternak (daging dan telur).

Sasaran strategis 1 :

2

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap produk pangan asal ternak (daging dan telur) Tujuan 2 : Meningkatkan efesiensi budidaya peternakan

Persentase Ketersediaan Lokal: - Daging (%) - Telur (%) dan kelestarian lingkungan.

9


No

2014

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan peran teknologi peternakan tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam terbarukan 3

1. Jumlah Masyarakat yang memanfaatkan biogas (KK) 2. Jumlah Kebuntingan Hasil IB 3. Jumlah Peternak yang memanfaatkan teknologi pakan

Tujuan 3 : Meningkatkan Jaminan Keamanan Pangan Produk Peternakan

Sasaran Strategis 3 : Menurunnya tingkat keresahan masyarakat terhadap pemalsuan daging

Kasus Pemalsuan Daging

5. Indikator Kinerja Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 -2018 adalah sebagai berikut : Tabel 5. Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 No A.

Sasaran Meningkatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap produk pangan asal ternak (daging dan telur)

Indikator -

Persentase ketersediaan local daging dan telur

Alasan -

-

-

Populasi ternak di Kalimantan Timur masih rendah Produksi daging dan telur masih rendah Tingginya kasus kejadian penyakit jembrana Tingginya gangguan reproduksi ternak

Sumber Data Renstra, Statistik Peternakan

10


No

Sasaran

2014

Indikator -

-

B

c.

Meningkatnya Penerapan teknologi peternakan tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya terbarukan Menurunnya tingkat keresahan masyarakat terhadap pemalsuan daging

- Jumlah masyarakat yang memanfaatkan biogas - Meningkatkan jumlah kebuntingan hasil IB - Jumlah peternak yang memanfaatkan teknologi pakan

-

- Kasus pemalsuan daging

-

-

Alasan sapi/kerbau Tingginya penyakit parasite (cacingan) Tingginya Kasus Al Pemanfaatan lahan eks tambang belum optimal Jumlah keluarga miskin yang belum memelihara ternak

Sumber Data

Penggunaan energi alternatif meningkat Perbaikan mutu genetik ternak sapi Perbaikan pakan berkualitas

Laporan tahunan dan LAKIP

Masih terbatasnya usaha pengelolaan hasil peternakan karena keterbatasan bahan baku dan keterampilan pelaku usaha. Masih banyak kasus pemalsuan daging yang terjadi di Kalimantan Timur

Laporan tahunan dan LAKIP

Indikator Kinerja Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: Misi I : Meningkatkan produksi daging untuk memenuhi konsumsi masyarakat Tujuan 1 :

Meningkatkan populasi dan produktivitas ternak

Sasaran 1 : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap produk pangan asal ternak (daging dan telur) 11


2014

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran tersebut, yaitu: Tabel 6. Persentase Ketersediaan Lokal Daging dan Telur (dalam %)

Misi II :

Meningkatkan penerapan teknologi peternakan tepat guna yang ramah lingkungan Tujuan 2: Meningkatkan efisiensi budidaya peternakan dan kelestarian lingkungan Sasaran 2: Meningkatnya penerapan teknologi peternakan tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam terbarukan Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran tersebut, yaitu: Tabel 7. Jumlah Masyarakat yang Memanfaatkan Biogas (KK), Jumlah Kebutuhan Hasil IB (ekor) dan Jumlah Peternak yang Memanfaatkan Teknologi Pakan (KK)

Misi III: Meningkatkan Usaha pengelolaan hasil peternakan dalam rangka penyediaan pangan asal hewaan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) Tujuan 3

: Meningkatkan jaminan keamanan pangan produk peternakan 12


Sasaran 3 :

2014

Menurunnya tingkat keresahan masyarakat terhadap pemalsuan daging

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran tersebut, yaitu Tabel 8. Kasus Pemalsuan Daging (Kasus)

6. Strategi Strategi adalah cara dan teknik mencapai tujuan yang akan digunakan acuan dalam penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Untuk meraih visi dan melaksanakan misi tersebut sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Timur, maka arah strategi Dinas Peternakan Kalimantan Timur dalam membangunan peternakan adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan produktivitas ternak 2. Pengembangan peternakan dengan pendekatan kawasan dan komoditas unggulan, melalui pemanfaatan lahan secara optimal dengan pola simbiosis mutualisme antara ternak dengan tanaman pangan, tanaman perkebunan, tanaman kehutanan dan eks tambang 3. Peningkatan pengamatan, penyidikan, pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis 4. Peningkatan peran swasta dalam usaha pembibitan ternak khususnya sapi dan kambing 5. Penerapan teknologi peternakan tepat guna yang ramah lingkungan 6. Peningkatan Sumber Daya Manusia peternak dan pelaku usaha untuk menghasilkan produk peternakan yang berdaya saing

7. Kebijakan Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Untuk meraih visi dan melaksanakan misi tersebut sebagaimana 13


2014

dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Timur, maka arah kebijakan Dinas Peternakan Kalimantan Timur dalam membangunan peternakan adalah sebagai berikut: Arah kebijakan Dinas Peternakan Peternakan Kalimantan Timur dalam membangun peternakan adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Penurunan Resiko inbreeding melalui Intensifikasi Kawin Alam (INKA) Peningkatan angka kelahiran, memperpendek jarak kelahiran (calving interval) dan peningkatan bobot lahir. Pengembangan komponen agribisnis Peternakan Pengembangan pola integrasi sapi dengan tanaman Pengembangan kawasan peternakan Penguatan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan hewan (Puskeswan dan Check Point) Peningkatan pelayanan kesehatan hewan melalui pengobatan, depopulasi, biosecurity dan vaksinasi Akreditasi laboratium terhadap pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan Peningkatan investasi, industrialisasi peternakan dan peran swasta melalui pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR), kredit ternak sejahtera (KTS) dan sumber pembiayaan lainnya. Pemanfaatan kotoran ternak sebagai bahan baku biogas melalui pengembangan desa mandiri energi Pemanfaatan pupuk organik yang ramah lingkungan Pengembangan teknologi pakan ternak dan pengawasan mutu pakan ternak Perbaikan mutu genetik sumber daya genetik ternak asli Kalimantan Timur (Rusa Sambar, Kerbau Kalimantan Timur dan Ayam Nunukan) Peningkatan kualitas bibit ternak melalui teknologi Inseminasi Buatan (IB) Penguatan prasarana dan sarana Inseminasi Buatan (IB) Peningkatan penerapan teknik budidaya ternak yang baik (Good Farming

Practicel)

17. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia peternak dan pelaku usaha peternakan 18. Perbaikan standarisasi produk peternakan peternakan dan sistem pendukung peternakan 19. Peningkatan prasarana dan sarana peternakan, baik sarana produksi, pengolahan dan pemasaran sehingga memenuhi kebutuhan lokal 20. Akreditasi laboratorium terhadap pelayanan pemeriksaan kesehatan masyarakat veteriner 21. Peningkatan penerapan Public Awareness Kesejahteraan hewan) melalui sosialisasi kepada konsumen, peternak dan pelaku usaha.

14


2014

8. Program dan kegiatan A. Program Program merupakan instrument kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Program disusun dalam kerangka strategis nasional dan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana pembangunan nasional. Program harus dapat menggambarkan kontribusi dari pelaksanaan pemerintahan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional. Program pembangunan peternakan adalah program strategis yang diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur khususnya pembangunan peternakan selama 5 tahun ke depan yang disesuaikan dengan urusan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur diimplementasikan ke dalam 2 (dua) kelompok program, yaitu program yang menunjang pembangunan peternakan dan program utama yang mendukung penyelenggaraan pembangunan peternakan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Program dan kegiatan tersebut sebagaimana dalam uraian berikut ini. 1.

Program Pelayanan Administratif a. Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

2.

Program Pembangunan Peternakan a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak b. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan d. Pragram Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan e. Program Pengembangan Kawasan Peternakan f. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan

15


2014

B. Kegiatan Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program. Berdasarkan pada misi, tujuam dan sasaran serta program yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Kegiatan dapat dikelompokan dalam 2 (dua) kelompok kegiatan yaitu: I. KEGIATAN PRIORITAS Kegiatan ini meliputi: 1. Program Peningktan Produksi Hasil Peternakan, meliputi kegiatan: 1.1 Pengembangan Pembibitan dan Budidaya 2. Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan, meliputi kegiatan: 2.1 Pengembangan kawasan dan sapi potong dan komoditas unggulan 3. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan, meliputi kegiatan: 3.1 Pelatihan Keterampilan Pengembangan Budidaya Ternak 4. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 4.1 Pengembangan pemasaran hasil produksi 5. Program Peningkatan Pemasaran Teknologi Peternakan, meliputi kegiatan: 5.1 Pengembangan teknologi peternakan tepat guna II

KEGIATAN PENDUKUNG Kegiatan ini meliputi 1. Kegiatan yang terkait dengan pelayanan administrasi a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan: (1). Penyediaan jasa surat menyurat (2). Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (3). Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (4). Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (5). Penyediaan jasa kebersihan kantor (6). Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (7). Penyediaan jasa alat tulis kantor (8). Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (9). Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (10). Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (11). Penyediaan makanan dan minuman (12). Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 16


2014

(13). Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah (14). Penyediaan jasa tenaga tertentu b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi Kegiatan: (1). Pengadaan kendaraan dinas/operasional (2). Pengadaan perlengkapan gedung kantor (3). Pengadaan peralatan gedung kantor (4). Pengadaan mebeleur (5). Pengadaan perlatan dan perlengkapan Rumah Tangga (6). Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (7). Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (8). Rehabilitas sedang/berat gedung kantor c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi Kegiatan: (1). Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya (2). Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi Kegiatan: (1). Pendidikan dan Pelatihan formal e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi Kegiatan: (1). Penyususnan informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (2). Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah f.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi Kegiatan: (1). Penyusunan Kebijakan Program dan Monitoring Evaluasi

2. Kegiatan yang terkait dengan Pembangunan: a. Program penunjang 1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak meliputi Kegiatan: (1.1) Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak (1.2) Pelayanan laboratorium keswan dan kesmavet 17


2.

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, kegiatan: (2.1) Pembibitan dan perawatan ternak (2.2) Pengembangan Agribisnis Peternakan

2014

meliputi

Selain itu, Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur juga mendapatkan dana yang bersumber dari APBN adalah sebagai berikut : a. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat meliputi kegiatan sebagai berikut : 1. Peningkatan Produksi Ternak 2. Peningkatan Produksi Pakan Ternak 3. Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis 4. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit 5. Penjaminan Produk Hewan Yang ASUH dan Berdaya Saing 6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Keswan b. Program Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian Program Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian meliputi masing – masing kegiatan sebagai berikut : 1. Pengembangan Mutu dan Standardisasi Pertanian, 2. Pengembangan Pasar Domestik 3. Pengembangan Usaha dan Inventasi, 4. Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian, 5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian c. Program penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian meliputi : 1. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian 2. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian 3. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian 4. Layanan Perkantoran 5. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida 6. Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

18


B.

2014

Penetapan Kinerja Tahun 2014 Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja instansi, Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2014 Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 9. Penetapan Kinerja Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

19


2014

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Capaian Kinerja Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 10. Capaian Kinerja Tujuan Dinas Peternakan Provinsi Kaltim Tahun 2014

20


2014

Tabel 11. Capaian Kinerja Berdasakan IKU Provinsi Tahun 2014

Tabel 12. Capaian Kinerja Berdasarkan IKU Dinas Peternakan Prov.Kaltim Tahun 2014

21


2014

B. Analisis Capaian Kinerja Analisis capaian kinerja terkait dengan pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis. Pencapaian sasaran strategis pada tahun 2014 merupakan hasil pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2014 adalah sebagai berikut : B.1. Capaian Kinerja Tujuan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

Capaian Tujuan 1 : Meningkatkan Populasi dan Produktivitas Ternak Tabel 13. Capaian kinerja tujuan 1 (satu)

Analisis atas capaian indikator kinerja pada tujuan I (satu) adalah sebagai berikut :

Populasi Ternak Populasi Ternak dari 10 komoditi adalah sebagai berikut: 1) Populasi Ternak Sapi Potong Target populasi ternak Sapi Potong pada tahun 2014 sebesar 178.580 ekor dengan realisasi mencapai 101.743 ekor atau dengan capaian sebesar 56,97%. Hal ini menunjukkan bahwa target tahun 2014 tidak tercapai disebabkan karena pengadaan sapi tahun 2014 masih kurang untuk mencapai target, kematian ternak sapi 1,36% (1.289 ekor), pengeluaran sapi 25,59% atau 24.337 ekor serta pemotongan sapi di Kaltim sebesar 58,66% atau sebanyak 55.781 ekor yang banyak diambil dari sapi yang ada pada peternak di Kaltim, sedangkan tingkat kelahiran dan pemasukan sapi belum sebanding dengan tingkat pemotongan yang ada. Pada tahun 2013 populasi sapi mencapai 95.085 ekor. Hal ini terlihat adanya peningkatan populasi dari tahun 2013 sebanyak 6.658 ekor atau sebesar 7,0% disebabkan karena angka kelahiran ternak 14,59% atau sebanyak 13.870 ekor kelahiran dan pemasukan sapi potong ke Kaltim sebesar 74.195 ekor atau sekitar 78,03%. Selain itu, adanya dukungan anggaran 22


2014

melalui pengadaan ternak sapi yang bersumber dana APBD sebesar 2.551 ekor dan dana APBN sebesar 977 ekor. Perhitungan data populasi ternak Sapi selama ini berdasarkan laporan dari petugas lapangan dan diverifikasi dengan penggunaan parameter kelahiran, kematian dan pemotongan ternak untuk masing-masing jenis ternak. Data populasi ternak sapi potong dari kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 14. Populasi Sapi Potong di Provinsi Kaltim (Ekor)

Target populasi sapi potong pada akhir periode Renstra tahun 2018 adalah 1.827.482 ekor, namun realisasi tahun 2014 terhadap target akhir Renstra tahun 2018 baru mencapai 5,57% sehingga masih diperlukan populasi sapi potong sebanyak 1.725.739 ekor untuk mencapai target di akhir periode Renstra tahun 2018. Untuk itu diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan populasi ternak sapi antara lain penambahan populasi sapi melalui pengadaan sapi indukan dan sapi bibit yang bersumber dana APBD maupun APBN, melakukan kegiatan gertak birahi dan Inseminasi Buatan (IB), peningkatan kualitas manajemen peternakan di bagi para peternak, pengendalian pemotongan betina produktif, penanganan gangguan reproduksi dan Helminthiasis (penyakit cacingan), peningkatan peran swasta untuk pengembangan usaha peternakan sapi serta keterlibatan pihak perbankan seperti Bank Kaltim dan BRI dalam pemanfaatan sumber pembiayaan/permodalan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. 2) Populasi Ternak Sapi Perah Target populasi ternak Sapi Perah pada tahun 2014 sebesar 49 ekor dengan realisasi mencapai 77 ekor atau dengan capaian sebesar 157,14%. Sedangkan realisasi tahun 2013 mencapai 48 ekor. Hal ini menunjukkan bahwa target tahun 2014 tercapai dan 23


2014

terdapat kenaikan populasi sapi perah sebesar 60,42% atau sebanyak 29 ekor. Adanya pertambahan populasi disebabkan karena angka kelahiran ternak sapi perah 20,83% atau sebanyak 10 ekor kelahiran dan pemasukan sapi perah ke Kaltim sebesar 23 ekor atau sekitar 47,92% dari luar provinsi Kaltim Data populasi sapi perah dari kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 15. Populasi Sapi Perah di Provinsi Kaltim (ekor)

Target populasi sapi perah pada target akhir Renstra tahun 2018 adalah 53 ekor, namun realisasi tahun 2014 sudah melebihi target yaitu sebanyak 77 ekor atau ada kenaikan populasi sebesar 145,28%. Ini berarti target populasi sapi perah tercapai di akhir periode Renstra tahun 2018. Hal ini didukung adanya pemasukkan ternak sapi perah dan kelahiran yang cukup tinggi selain itu tidak adanya pemotongan sapi perah dan tingkat kematian yang rendah yaitu 4.17% atau 2 ekor tahun 2014. 3) Populasi Ternak Kerbau Target populasi ternak kerbau pada tahun 2014 sebesar 5.623 ekor dengan realisasi mencapai 5.908 ekor atau dengan capaian sebesar 105,07%. Sedangkan realisasi tahun 2013 mencapai 5.513 ekor. Hal ini menunjukkan bahwa target tahun 2014 tercapai dan terdapat kenaikan capaian populasi kerbau terhadap realisasi tahun 2013 sebesar 7,16% atau sejumlah 395 ekor. Adanya pertambahan populasi disebabkan karena angka kelahiran ternak 13,75% atau sebanyak 758 ekor kelahiran dan pemasukan kerbau ke Kaltim sebesar 8% atau sejumlah 441 ekor. Selain itu adanya dukungan dana APBN melalui pengadaan ternak kerbau sebanyak 22 ekor di Kutai Kartanegara. Perhitungan data populasi ternak kerbau selama ini berdasarkan laporan dari petugas lapangan dan diverifikasi dengan penggunaan parameter kelahiran, kematian dan 24


2014

pemotongan ternak untuk masing-masing jenis ternak. Data populasi ternak kerbau dari kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 16. Populasi Kerbau di Provinsi Kaltim (ekor)

Target populasi kerbau pada akhir periode Renstra tahun 2018 adalah 6.087 ekor, namun realisasi tahun 2014 terhadap target akhir Renstra tahun 2018 baru mencapai 97,06% sehingga masih diperlukan populasi kerbau sebanyak 179 ekor untuk mencapai target di akhir periode Renstra tahun 2018. Untuk itu diperlukan langkahlangkah untuk meningkatkan populasi ternak kerbau antara lain dengan mengupayakan penyelamatan populasi dan pengembangan ternak kerbau yang dilakukan melalui berbagai macam program dan usaha dari berbagai pihak antara lain pemberdayaan kelompok ternak dan Intensifikasi Kawin Alam (INKA) serta dukungan anggaran baik dari Pemerintah Daerah maupun Pusat melalui pengadaan ternak kerbau. 4) Populasi Ternak Kambing Target populasi ternak kambing pada tahun 2014 sebesar 51.073 ekor dengan realisasi mencapai 55.259 ekor atau dengan capaian sebesar 108,20%. Sedangkan realisasi tahun 2013 mencapai 50.072 ekor. Hal ini menunjukkan bahwa target tahun 2014 tercapai dan terdapat kenaikan capaian populasi kambing terhadap realisasi tahun 2013 sebesar 10,36% atau sejumlah 5.187 ekor. Adanya pertambahan populasi disebabkan karena angka kelahiran ternak 24,36% atau sebanyak 12.199 ekor kelahiran dan pemasukan kambing ke Kaltim sebesar 74,52% atau sejumlah 37.313 ekor. Perhitungan data populasi ternak kambing selama ini berdasarkan laporan dari petugas lapangan dan diverifikasi dengan penggunaan parameter kelahiran, kematian

25


2014

dan pemotongan ternak untuk masing-masing jenis ternak. Data populasi ternak kambing dari kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 17. Populasi Kambing di Provinsi Kaltim (ekor)

Target populasi kambing pada akhir periode Renstra tahun 2018 adalah 55.284 ekor, namun realisasi tahun 2014 terhadap target akhir Renstra tahun 2018 baru mencapai 99,95% sehingga masih diperlukan populasi kambing sebanyak 25 ekor untuk mencapai target di akhir periode Renstra tahun 2018. Untuk itu diperlukan langkahlangkah untuk meningkatkan populasi kambing antara lain melalui penyebaran ternak kambing dengan dukungan dana APBD dan APBN, meningkatkan kemampuan peternak di bidang budidaya ternak kambing serta dengan menambah sentra-sentra sumber bibit ternak kambing di wilayah Kalimantan Timur. 5) Populasi Ternak Domba Target populasi ternak domba pada tahun 2014 sebesar 231 ekor dengan realisasi mencapai 239 ekor atau dengan capaian sebesar 103,46%. Sedangkan realisasi tahun 2013 mencapai 229 ekor. Hal ini menunjukkan bahwa target tahun 2014 tercapai dan terdapat peningkatan populasi domba terhadap realisasi tahun 2013 sebesar 4,37 % atau naik sejumlah 10 ekor disebabkan karena angka kelahiran ternak 15,28% atau 35 ekor kelahiran dan pemotongan domba yang tinggi yaitu sebesar 62,88% atau sejumlah 144 ekor. Upaya-upaya yang sudah dilakukan adalah dengan meningkatkan pengetahuan, minat dan motivasi peternak untuk budidaya domba di Kalimantan Timur. Perhitungan data populasi ternak domba selama ini berdasarkan laporan dari petugas lapangan dan diverifikasi dengan penggunaan parameter kelahiran, kematian dan pemotongan ternak untuk masing-masing jenis ternak. Data populasi ternak domba dari kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut. 26


2014

Tabel 18. Data Populasi Domba di Provinsi Kaltim (ekor)

Kendala pengembangan domba di lokasi sapi bali adalah adanya penyakit MCF (Malignant Catharralis Fever). Sapi Bali sangat peka terhadap terhadap infeksi virus MCF. Penyakit ini tidak menular dari sapi ke sapi, tetapi virus penyebabnya ditularkan dari domba (biri-biri) yang bertindak sebagai pembawa virus, tanpa menderita sakit. Gejala sebelum kematian tidak tampak sama sekali. Yang dapat dilakukan cukup sederhana yaitu sapi Bali jangan digabungkan dengan domba dalam satu kawasan. Domba dan kambing yang bersifat pembawa harus dipisahkan dari sapi terutama selama periode melahirkan. Sampai saat ini belum tersedia vaksin yang dapat mencegah penyakit ini namun secara eksperimental sapi dapat menunjukan proteksinya dari inokulasi yang diberikan. Target populasi domba pada akhir periode Renstra tahun 2018 adalah 241 ekor, namun realisasi tahun 2014 terhadap target akhir Renstra tahun 2018 baru mencapai 99,17% sehingga masih diperlukan populasi domba sebanyak 2 ekor untuk mencapai target di akhir periode Renstra tahun 2018. Untuk itu diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan populasi domba antara lain melalui penyebaran ternak domba dengan dukungan dana APBD dan APBN serta peningkatan pengetahuan dan kemampuan peternak di bidang budidaya ternak domba yang dapat mendukung peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak domba, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan peternak. 6) Populasi Ternak Babi Target populasi ternak babi pada tahun 2014 sebesar 62.708 ekor dengan realisasi mencapai 64.214 ekor atau dengan capaian sebesar 102,40%. Sedangkan realisasi 27


2014

tahun 2013 mencapai 61.478 ekor. Hal ini menunjukkan bahwa target tahun 2014 tercapai dan adanya kenaikan populasi ternak babi sebesar 4,45% atau sebanyak 2.736 ekor disebabkan karena angka kelahiran ternak babi 35,89% atau sebanyak 22.062 ekor kelahiran dan pemasukan domba ke Kaltim sebesar 9,97% atau sejumlah 6.130 ekor. Perhitungan data populasi ternak kerbau selama ini berdasarkan laporan dari petugas lapangan dan diverifikasi dengan penggunaan parameter kelahiran, kematian dan pemotongan ternak untuk masing-masing jenis ternak. Data populasi ternak babi dari kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 19. Data Populasi Babi di Provinsi Kaltim (ekor)

Target populasi babi pada akhir periode Renstra tahun 2018 sebesar 67.877ekor, namun realisasi tahun 2014 terhadap target akhir Renstra tahun 2018 baru mencapai 94,60% sehingga masih diperlukan populasi babi sebanyak 3.663 ekor untuk mencapai target di akhir periode Renstra tahun 2018. Untuk itu diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan populasi ternak babi antara lain melalui penyebaran ternak babi ke kabupaten/kota dengan dukungan dana APBD dan APBN. Selain itu, ketersediaan bibit yang memadai baik kualitas maupun kuantitas untuk meningkatkan produksi dan produktivitas bibit babi, meningkatkan kemampuan para peternak dalam manajemen peternakan babi dan mempertahankan serta menambah sentra/kawasan sumber bibit babi juga dapat dilakukan. 7) Populasi Ayam Buras Target populasi ternak ayam buras pada tahun 2014 sebesar 5.729.013 ekor dengan realisasi mencapai 4.287.075 ekor atau dengan capaian sebesar 74,83%. Sedangkan realisasi tahun 2013 mencapai 5.616.679 ekor. Hal ini menunjukkan bahwa target tahun 2014 tidak tercapai dan adanya penurunan populasi ayam buras sebesar 23,67% 28


2014

atau sebanyak 1.329.604 ekor. Adanya penurunan populasi ayam buras disebabkan karena : 1) pemotongan ayam buras cukup tinggi yaitu sebesar 70,17% atau sejumlah 3.941.086 ekor; 2) angka kematian sebesar 22,95% atau sebanyak 1.288.957 ekor; serta 3) pengeluaran sebesar 19,59% atau 1.100.158 ekor. Perhitungan data populasi ternak ayam buras selama ini berdasarkan laporan dari petugas lapangan dan diverifikasi dengan penggunaan parameter kelahiran, kematian dan pemotongan ternak untuk masing-masing jenis ternak. Data populasi ternak ayam buras dari kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 20. Data Populasi Ayam Buras di Provinsi Kaltim (ekor)

Target populasi ayam buras pada akhir periode Renstra tahun 2018 sebesar 6.201.267 ekor, namun realisasi tahun 2014 terhadap target akhir Renstra tahun 2018 baru mencapai 69,13% sehingga masih diperlukan populasi ayam buras sebanyak 1.914.192 ekor untuk mencapai target di akhir periode Renstra tahun 2018. Untuk itu diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan populasi ayam buras antara lain meningkatan kualitas para peternak dengan cara memberikan pelatihan dalam hal managemen peternakan DOC ayam buras ke provinsi Kaltim, peningkatan kualitas peternakan sehingga kematian ternak dapat ditekan. 8) Populasi Ayam Petelur Target populasi ternak ayam petelur pada tahun 2014 sebesar 1.219.658 ekor dengan realisasi mencapai 686.278 ekor atau dengan capaian sebesar 56,27%. Sedangkan realisasi tahun 2013 mencapai 1.195.743 ekor. Hal ini menunjukkan bahwa target tahun 2014 tidak tercapai dan adanya penurunan populasi ayam petelur sebesar 42.61% atau sebanyak 509.465 ekor. Adanya penurunan populasi disebabkan karena 29


2014

total afkir ayam petelur sejumlah 896.334 ekor dengan jumlah yang keluar kaltim 530.000 ekor dan jumlah yang dipotong 266.334 ekor serta kematian 4,38% atau sebanyak 52.339 ekor. Untuk itu, upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mencapai target 2014 adalah dengan meningkatkan minat investor di bidang usaha peternakan ayam petelur di Kalimantan Timur, salah satunya dengan cara meningkatkan minat dari konsumen untuk mengkonsumsi telur sehingga permintaan untuk telur semakin tinggi. Perhitungan data populasi ternak ayam petelur selama ini berdasarkan laporan dari petugas lapangan dan diverifikasi dengan penggunaan parameter kematian dan revolving ternak untuk masing-masing jenis ternak. Data populasi ternak ayam petelur dari kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 21. Data populasi ayam petelur di Provinsi Kaltim (ekor)

Target populasi ayam petelur pada akhir periode Renstra tahun 2018 sebesar 1.320.197 ekor, namun realisasi tahun 2014 terhadap target akhir Renstra tahun 2018 baru mencapai 51,98% sehingga masih diperlukan populasi ayam petelur sebanyak 633.919 ekor untuk mencapai target di akhir periode Renstra tahun 2018. Untuk itu diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan populasi ayam petelur dengan mempermudah perizinan bagi investor untuk berinvestasi di usaha peternakan ayam petelur di Kalimantan Timur. 9) Populasi Ayam Broiler Target populasi ternak ayam broiler pada tahun 2014 sebesar 44.678.797 ekor dengan realisasi mencapai 46.553.307 ekor atau dengan capaian sebesar 104,20%. Sedangkan realisasi tahun 2013 mencapai 43.802.742 ekor. Hal ini menunjukkan bahwa target tahun 2014 tercapai dan adanya peningkatan populasi ayam broiler disebabkan karena peningkatan produksi DOC di Breeding Farm. Populasi ayam broiler menjadi 30


2014

46.553.307 ekor naik 2.750.565 ekor (6,28%). Pemenuhan DOC ini berasal dari produksi DOC lokal Breeding Farm 20.167.167 ekor (3%) dan luar Katim 10.394.472 ekor (41,3%). Perhitungan data populasi ternak ayam broiler selama ini berdasarkan laporan dari petugas lapangan dan diverifikasi dengan penggunaan parameter jumlah broiler yang dipelihara dalam kurun waktu 1 tahun. Data populasi ternak ayam broiler dari kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 22. Data populasi ayam broiler di Provinsi Kaltim (ekor)

Target populasi ayam broiler pada akhir periode Renstra tahun 2018 sebesar 48.361.767 ekor, namun realisasi tahun 2014 terhadap target akhir Renstra tahun 2018 baru mencapai 92,17% sehingga masih diperlukan populasi ayam broiler sebanyak 3.786.042 ekor untuk mencapai target di akhir periode Renstra tahun 2018. Untuk itu diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan populasi ayam broiler adalah penurunan kematian, penambahan produksi Breeding Farm yang sejauh ini telah produksi di Sepaku, Kabupaten Penajam paser Utara, memperkuat regulasi usaha peternakan broiler dan meningkatkan pengawasan serta pembinaan terhadap usaha kemitraan yang ada. 10) Populasi Itik Target populasi ternak itik pada tahun 2014 sebesar 154.638 ekor dengan realisasi mencapai 198.371 ekor atau dengan capaian sebesar 128,28%. Sedangkan realisasi tahun 2013 mencapai 153.107 ekor. Hal ini menunjukkan bahwa target tahun 2014 tercapai dan adanya kenaikan populasi itik sebesar 29,56% atau sebanyak 45.264 ekor. Adanya kenaikan populasi disebabkan karena adanya peningkatan permintaan akan daging itik yang pada akhirnya berdampak pada pemasukan itik yang cukup besar sebesar 116,09% (172.280 ekor) dan angka kelahiran sebesar 43,82% (65.024 31


2014

ekor). Langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk mencapai target tahun 2014 melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan dan peningkatan skala usaha peternakan itik. Perhitungan data populasi ternak itik selama ini berdasarkan laporan dari petugas lapangan dan diverifikasi dengan penggunaan parameter kelahiran, kematian dan pemotongan ternak untuk masing-masing jenis ternak. Data populasi ternak itik dari kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 23. Data populasi itik di Provinsi Kaltim (ekor)

Target populasi itik pada target akhir Renstra tahun 2018 adalah 160.917 ekor, namun realisasi tahun 2014 sudah melebihi target sebanyak 217.968 ekor atau sudah mencapai sebesar 135,45% terhadap target akhir Renstra tahun 2018. Ini berarti target populasi itik tercapai di akhir periode Renstra tahun 2018. Hal ini didukung adanya pemasukkan ternak itik dan kelahiran yang cukup tinggi.

32


2014

Capaian Tujuan 2 : Meningkatkan Efisiensi Budidaya Peternakan dan Kelestarian Lingkungan Tabel 24. Capaian kinerja tujuan 2 (dua)

1. Jumlah kawasan mandiri energi yang berbahan dasar kotoran ternak Sasaran utama kawasan mandiri energi yang berbasis biogas adalah sebagai berikut : 1) Desa Miskin, Desa Daerah Tertinggal, Desa Transmigrasi, Desa Pesisir, Desa Pulau Kecil dan Desa Daerah Perbatasan. 2) Ketergantungan masyarakat desa tertinggal terhadap bahan bakar minyak yang harganya cenderung terus meningkat. 3) Wilayah-wilayah padat ternak (populasi ternaknya cukup banyak). 4) Wilayah yang masih belum/kurang dijangkau listrik milik Negara. Pengembangan ternak terdapat di pedesaan karena lahan masih luas untuk mengembangkan ternak-ternaknya maka perlu adanya penerapan teknologi tepat guna yang berbasis pada sektor peternakan. Saat ini terdapat 2 lokasi kawasan mandiri energi yaitu 1) Kawasan Mandiri Energi Paser Belengkong, 2) Kawasan Mandiri Energi Long Mesangat. Target kawasan mandiri energi yang berbahan dasar kotoran ternak tahun 2014 ada 2 (dua) kawasan dan terealisasi sebanyak 2 (dua) kawasan atau dengan capaian sebesar 100%. Kawasan mandiri energi yang terealisasi pada tahun 2014 yaitu 1) Kecamatan Paser Belengkong meliputi desa Sulliliran Baru, Suatang dan Suatang Baru dan 2) Kecamatan Long Mesangat meliputi desa sumber agung dan mukti utama. Kawasan ini disebut kawasan mandiri energi karena : 33


2014

(1). Populasi ternak sapi cukup tingi di Paser Belengkong dengan sistem pemeliharaan intensif – semi intensif. Berdasarkan populasi sapi di Paser Belengkong tahun 2014 ada 2.892 ekor dengan jumlah ternak sapi di desa sulliliran baru 493 ekor, desa suatang 1.082 ekor dan desa suatang baru 485 ekor. Selain itu jumlah biogas yang tersebar di Paser Belengkong lebih dari 30 unit yaitu 37 unit. (2). Rata-rata keluarga miskin banyak di Long Mesangat, akses transportasi masih sulit terjangkau, PLN sepenuhnya belum masuk Long Mesangat, BBM masih sulit didapat serta harganya yang lumayan mahal. Berdasarkan populasi sapi potong tahun 2014 di Long Mesangat berjumlah 1.452 ekor dengan jumlah sapi di desa sumber agung 249 EKOR dan desa mukti utama 83 ekor. Jumlah biogas di Long Mesangat lebih dari 30 unit yaitu 35 unit. Grafik 1. Jumlah Biogas di Paser (unit) 9 28

37 8

Long Ikis

4

Paser Belengkong

Batu Engau

Tanah Grogot

Muara Komam

Grafik 2. Jumlah Biogas di Kutai Timur (unit)

Long Mesangat

Muara Ancalong

35

5

34


2014

Dari grafik 1 terlihat jumlah biogas di Paser yang paling banyak ada di Kecamatan Paser Belengkong sebanyak 37 unit tersebar di Desa Suliliran 2 unit, Desa Suliliran Baru 18 unit, Desa Suatang Baru 15 unit dan Desa Suatang 5 unit. Pada grafik 2 menunjukkan bahwa jumlah biogas di Kutai Timur banyak terdapat di Long Mesangat yang tersebar di Desa Sumber Agung 25 unit dan Desa Mukti Utama 10 unit. Pada tahun 2013 belum ditetapkan kawasan mandiri energi karena pembangunannya tidak pada satu desa, melainkan tersebar di beberapa kecamatan, hal ini dilakukan sebagai tindakan sosialisasi pengembangan teknologi tepat guna yang berbasis pada sektor peternakan agar masyarakat mengenal dan melihat secara langsung manfaat dari kegiatan ini sehingga masyarakat terutama petani/peternak mau memelihara ternaknya dengan pola intensif - semi intensif agar kegiatan ini dapat berjalan. Langkah-langkah yang sudah dilakukan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai target tahun 2014 antara lain Penyediaan Komponen yang diperlukan untuk Pemanfaatan KOHE (kotoran hewan) sebagai Sumber Energi sebanyak 105 unit. Target jumlah kawasan mandiri energi di akhir periode Renstra tahun 2018 ada 10 kawasan, namun realisasi tahun 2014 terhadap akhir periode Renstra baru mencapai 20% atau jumlah kawasan mandiri energi sampai dengan tahun 2014 baru mencapai 2 kawasan. Sehingga masih diperlukan 8 kawasan untuk mencapai target akhir periode Renstra tahun 2018. Untuk itu Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur perlu melakukan upaya-upaya untuk mencapai target akhir periode Renstra tahun 2018 adalah melalui Penyediaan instalasi yang diperlukan untuk Pemanfaatan Kotoran Hewan sebagai sumber energi sebanyak 480 unit. Pendistribusian komponennya (biogas) harus dalam satu tempat (kawasan), dan difokuskan pada daerah padat ternak (sapi/kerbau) yang dipelihara secara Intensif-Semi Intensif dengan kepemilikan ternak minimal 3-4 ekor untuk ternak sapi. 2. Jumlah kelahiran hasil IB Jumlah kelahiran hasil IB merupakan jumlah anak yang lahir dari jumlah induk yang diinseminasi (apakah pada inseminasi pertama atau kedua dan seterusnya). Target jumlah kelahiran IB pada tahun 2014 adalah 2.300 ekor dengan pelaporan di akhir tahun 2014 telah terealisasi kelahiran hasil IB sebanyak 731 ekor atau dengan capaian sebesar 31,78%, sedangkan jumlah kebuntingan hasil IB adalah sebesar 1.649 ekor. Berarti ada 731 ekor sapi betina bunting yang sudah melahirkan di tahun 2014 dan sisa induk bunting yang belum melahirkan diharapkan dapat lahir 35


2014

semua atau minimal sebesar 80% dapat lahir di tahun 2015. Realisasi kelahiran hasil IB pada tahun 2013 mencapai 2.246 ekor. Hal ini menunjukkan bahwa target tahun 2014 belum tercapai dan adanya penurunan jumlah kelahiran IB sebesar 67,45% atau sebanyak 1.515 ekor mengingat usia kebuntingan sapi rata-rata selama 9 bulan 10 hari dan pelaporannya baru dapat dilihat/dibaca pada tahun 2015. Umumnya ternak yang ada di Provinsi Kalimantan Timur pada kondisi reproduksi yang baik, karena program-program kesehatan hewan yang dilakukan Dinas telah optimal, terutama penanggulangan penyakit reproduksi Brucellosis dan peningkatan SDM berupa keahlian ATR (Asisten Teknis Reproduksi) terhadap petugas di lapangan. Grafik 3. Akseptor, Semen Beku, Kebuntingan dan Kelahiran Hasil IB 30.000 20.000 10.000 0

2010

2011

2012

2013

2014

Kelahiran

2.797

3.385

1.750

2.643

731

Kebuntingan

4.494

4.161

3.019

2.358

1649

Semen Beku

9.200

8.225

7.790

8.542

3.450

Akseptor

5.355

4.988

5.636

4.343

3.165

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa Jumlah kelahiran hasil IB berkaitan dengan kebuntingan hasil IB, semen beku yang digunakan untuk IB serta jumlah akseptor yang di IB. Jika akseptor IB berkurang, maka hasil kebuntingan dan kelahiran ternak hasil IB juga akan berkurang. Langkah-langkah yang telah dilakukan adalah sosialisasi tentang Inseminasi Buatan terhadap petani/peternak dan kelompok. Target jumlah kelahiran hasil IB di akhir periode Renstra tahun 2018 ada 15.196 ekor, namun realisasi tahun 2014 terhadap akhir periode Renstra baru mencapai 4,81% dan jumlah kelahiran hasil IB sampai dengan tahun 2014 baru mencapai 2.977 ekor, sehingga masih diperlukan 12.219 ekor untuk mencapai target akhir Renstra tahun 2018. Untuk itu Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur perlu melakukan upaya-upaya untuk mencapai target akhir periode Renstra adalah meningkatkan jumlah akseptor dari Kawin Alam ke IB, terutama pada kelompokkelompok tani/ternak yang mendapatkan bantuan ternak pada tahun-tahun

36


2014

sebelumnya dengan sasaran kelompok-kelompok ternak yang menggunakan kandang koloni (pola pemeliharaan intensif - semi intensif). 3. Daya Tampung Ternak Daya tampung ternak merupakan analisis kemampuan areal kebun rumput untuk dapat menampung sejumlah ternak, sehingga kebutuhan hijauan rumput dalam 1 tahun bagi makanan ternak tersedia dengan cukup. Target daya tampung ternak pada tahun 2014 adalah 11.239 ST dengan realisasi sebanyak 10.930 ST atau dengan capaian sebesar 97,25 %. Sedangkan realisasi pada tahun 2013 mencapai 10.630 ST. Hal ini menunjukkan bahwa target tahun 2014 tidak tercapai, namun adanya peningkatan daya tampung ternak dari realisasi tahun 2013 sebesar 2,82% atau 300 ST. Adanya peningkatan daya tampung ternak dari realisasi tahun 2013 disebabkan karena peningkatan produksi pakan hijauan sebesar 35.906 ton dibanding tahun 2013 sebesar 34.920 ton. Perhitungan daya tampung ternak dapat dilihat dari produksi pakan hijauan ternak. Misal ternak dewasa (BB 300 kg) memerlukan pakan hijauan sebanyak 9 kg BK/hari atau 3,285 ton BK/tahun (9 kg x 365 hari). Apabila produksi pakan hijauan mencapai 44.875 ton/tahun maka daya tampung ternak dewasa tahun 2014 adalah 13.660,6 ST. Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mencapai target tahun 2014 adalah dengan fasilitasi penanaman padang penggembalaan berupa bibit HMT dan pupuk melalui dukungan dana APBD maupun APBN. Target daya tampung ternak di akhir periode Renstra tahun 2018 ada 72.913 ST, namun realisasi tahun 2014 (13.660,6 ST) terhadap akhir periode Renstra baru mencapai 18,74 % sehingga masih diperlukan 81,3% untuk mencapai target akhir periode Renstra tahun 2018. Untuk itu Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur perlu melakukan upaya-upaya untuk mencapai target akhir periode Renstra adalah dengan meningkatkan pengetahuan peternak melalui sosialisasi dan pembinaan agar peternak mengerti pakan ternak sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pemeliharaan ternak dan memfasilitasi penyediaan pakan ternak dengan pemberian bibit rumput, pupuk serta peralatan yang menunjang ketersediaan pakan ternak.

37


2014

Capaian Tujuan 3 : Menurunnya tingkat keresahan masyarakat terhadap pemalsuan daging Tabel 25. Capaian kinerja tujuan 3 (tiga)

Jumlah Usaha yang memperoleh Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Nomor Konrtol Veteriner atau disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan (Permentan Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005). Setiap pelaku usaha wajib mencantumkan nomor NKV, untuk daging diberikan stempel pada daging dan atau label pada kemasannya, untuk telur diberikan stempel pada kerabang dan atau label pada kemesannya; untuk susu diberikan label pada kemasannya. Penulisan NKV terdiri dari rangkaian angka yang menunjukkan jenis, lokasi, dan nomor urut registrasi unit usaha. Target usaha yang memperoleh Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) tahun 2014 berjumlah 10 unit usaha dengan realisasi sebanyak 10 unit usaha atau dengan capaian 100%. Sedangkan usaha yang memperoleh sertifikat NKV sampai dengan tahun 2013 ada 9 unit usaha. Hal ini menunjukkan bahwa target tahun 2014 tercapai dan adanya kenaikan usaha yang memperoleh sertifikat NKV sebesar 11,11%. Langkah-langkah yang sudah dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai target adalah melalui 1) sosialisasi NKV kepada pelaku usaha dan masyarakat melalui pemberian brosur-brosur mengenai NKV; 2) pembinaan melalui higienis sanitasi usaha pengolahan hasil peternakan, public awareness, Good Manufacturing Produk (GMP)/Pengolahan Produk yang Baik; 3) Fasilitasi peralatan yang memadai serta 4) mendorong pelaku usaha untuk memiliki izin usaha. Pelaku usaha yang memperoleh sertifikat NKV di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

38


2014

Tabel 26. Pelaku usaha yang memperoleh NKV tahun 2014 di Kaltim NO 1

2

NAMA PELAKU USAHA Distributor/Ritail/kios daging dan hasil olahan Distributor/Ritail/kios daging dan hasil olahan

3

Distributor/Ritail/kios daging dan hasil olahan

4


5


6


7


8


9

Unit Usaha Sarang Burung Walet

10

Distributor daging beku

produk

ALAMAT

LOKASI

NKV

PT. Matahari Putra Prima, Tbk. Foodmart Plasa mulia Kota Samarinda PT. Hero Supermarket, Tbk. Group Giant Supermarket SCP, Kota Samarinda PT. Hero Supermarket, Tbk. Group Giant Supermarket Mall Mesra Indah, Kota Samarinda PT. Matahari Putra Prima, Tbk. Hypermart Balikpapan Trade Center, Kota Balikpapan PT. Matahari Putra Prima, Tbk. Foodmart Balikpapan Super Blok, Kota Balikpapan PT. Hero Supermarket, Tbk. Group Giant Ekstra Bukit Alaya, Kota Samarinda PT. Matahari Putra Prima, Tbk. Hypermart Big Mall Samarinda, Kota Samarinda PT. Sukanda Djaya, JL. Mulawarman No.36 Sepinggan, Kota Balikpapan UD. Bintang Walet Kel.Sambutan, JL.Telkom RT 19 No.30 PT. Agro Boga Utama Cabang Balikpapan, Jl.Proklamasi No.101

Samarinda

KD 6472050003-013

Samarinda

KD 6472020010-010

Samarinda

KD 6472020012-011

Balikpapan

KD 6471010004-014

Balikpapan

KD 6471010006-015

Samarinda

KD 6472060002-016

Samarinda

KD 6472040003-018

Balikpapan

KD 6471010007-017

Samarinda

SBW 6472020004-001

Balikpapan

ID 6471020001-019

39


2014

Dengan tersertifikasinya NKV pada unit usaha pangan asal hewan, maka unit usaha tersebut telah dapat dipercaya oleh pemerintah untuk memasarkan usahanya. Legitimasi yang diberikan pemerintah tersebut sebagai bentuk kepercayaan Pemerintah pada unit usaha untuk melakukan aktivitasnya dalam pengelolaan hewan atau bahan dan hasil bahan asal hewan. Sertifikat tersebut tidak diberikan secara langsung, namun harus melalui sistim audit baik audit syarat administrasi maupun audit unit usaha yang dimiliki. Target usaha yang memperoleh sertifikat NKV pada target akhir Renstra tahun 2018 adalah 59 unit usaha, namun realisasi tahun 2014 terhadap target akhir Renstra tahun 2018 baru mencapai 16,95% dan jumlah usaha yang memperoleh sertifikat NKV sampai dengan tahun 2014 ada 19 unit usaha, sehingga untuk mencapai target akhir periode Renstra Tahun 2018 masih diperlukan 40 unit usaha baru yang bersertifikat NKV dan perpanjangan sertifikat NKV jika usaha tersebut telah habis masa berlakunya NKV. Untuk itu Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur perlu melakukan upayaupaya untuk mencapai target akhir periode Renstra antara lain 1) adanya komitmen dan kerja sama secara baik dari semua pihak baik Pemerintah (Pembuat Kebijakan dan Instansi terkait) komitmen membuat aturan/regulasi guna menciptakan unit usaha pangan asal hewan dengan perijinan yang tertib, 2) operasional unit usaha sesuai aspek kesehatan yang berwawasan ramah lingkungan, 3) pembinaan dan pengawasan berkelanjutan; 4) Pelaku Usaha komitmen memenuhi rambu–rambu yang ditetapkan pemerintah guna menyediakan pangan asal hewan yang berkualitas; 5) Surveilans pra NKV dan NKV; serta 6) Pembinaan penerapan kesrawan pada unit usaha ternak. Selain itu, diperlukan kepedulian masyarakat terhadap pembelian produk yang telah tersertifikasi NKV, apabila belum ada maka konsumen sebaiknya menanyakan kepada pelaku usaha apakah tersedia produk yang tersertifikasi NKV, bila perlu menanyakan apakah ritel atau cold storage atau tempat pengolahannya telah berNKV. Kepedulian konsumen sangat memotivasi para pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab dengan membuat unit usahanya tersertifikasi NKV, hal ini memberikan pengaruh yang sangat baik dalam penyediaan produk yang berkualitas dan ASUH dari unit usaha tersebut.

40


2014

B.2. Capaian Kinerja Sasaran berdasarkan IKU Provinsi Kalimantan Timur Tabel 27. Capaian kinerja Indikator RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

1. Jumlah Kepala Keluarga Miskin yang dilatih budidaya peternakan Target dan realisasi jumlah kepala keluarga miskin yang dilatih budidaya peternakan tahun 2014 tidak ada, namun di dalam Renstra untuk tahun 2015-2018 sudah ada target-target jumlah kepala keluarga miskin yang dilatih budidaya peternakan. Sehingga analisis capaian kinerja indikator ini tidak dibahas lebih lanjut. 2. Jumlah usaha pengolahan hasil peternakan Target usaha pengolahan hasil peternakan pada tahun 2014 berjumlah 80 unit usaha meliputi wilayah Kaltim dan Kaltara. Khusus wilayah Kaltim pada tahun 2013 berjumlah 55 unit usaha atau dengan capaian 71%, namun realisasi pada tahun 2015 bertambah 2 unit usaha sehingga jumlah usaha pengolahan hasil peternakan sampai dengan tahun 2014 berjumlah 57 unit usaha. Target tahun 2014 tidak tercapai karena penetapan target 2014 masih mencakup wilayah Kaltara. Jumlah usaha pengolahan hasil peternakan sampai dengan tahun 2014 ada 80 unit usaha dengan rincian 25 unit usaha di wilayah Kaltara dan 55 unit usaha di wilayah Kaltim. Apabila target 2014 disesuaikan dengan wilayah Kaltim yaitu 55 unit maka target 2014 tercapai karena realisasinya ada penambahan 2 unit usaha. Namun sesuai target di dalam Renstra dan RPJMD maka target 2014 ada 80 unit usaha pengolahan hasil peternakan. Dengan demikian terdapat penurunan kinerja tahun 2014 terhadap 2013 sebesar 28,75% yaitu dari 80 unit usaha menjadi 57 unit 41


2014

usaha, sehingga perlu melakukan reviu terhadap target kinerja dalam Renstra yang seharusnya mencakup wilayah Kaltim saja. Dari 57 unit usaha pengolahan hasil peternakan menghasilkan jenis produk olahan peternakan yang semula ada 8 jenis meningkat menjadi 10 jenis produk olahan dengan tambahan 2 jenis produk olahan pada tahun 2014 yaitu dankee dan keripik susu. Sehingga terlihat adanya perkembangan unit usaha pengolahan hasil peternakan pada tahun 2014. Upaya-upaya yang sudah dilakukan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai target 2014 sangat didukung dengan program dan kegiatan yang bersumber dana APBD dan APBN. Dukungan dana APBD melalui program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan khususnya kegiatan pengembangan pemasaran produksi hasil peternakan antara lain 1) melalui Bimbingan Teknis pengolahan hasil peternakan untuk aparat pemerintah maupun pelaku usaha; 2) inventarisasi data; 3) pembinaan kelompok usaha pengolahan hasil peternakan; 4) promosi produk olahan peternakan melalui pameran; 5) fasilitasi peralatan pengolahan hasil peternakan di Samarinda, Berau dan Balikpapan berupa peralatan pengolahan abon di Berau, peralatan pengolahan daging/bakso di Samarinda; serta fasilitasi pengolahan daging ayam di Balikpapan. Di samping dukungan APBD, program dan kegiatan dari dana APBN meliputi pembinaan dan optimalisasi pengolahan hasil peternakan. Target usaha pengolahan hasil peternakan pada target akhir Renstra tahun 2018 adalah 96 unit usaha, namun realisasi tahun 2014 terhadap target akhir Renstra tahun 2018 baru mencapai 59%. Untuk itu Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur perlu melakukan upaya-upaya untuk mencapai target akhir periode Renstra adalah sebagai berikut : 1) Memberikan bantuan fasilitasi peralatan pengolahan hasil peternakan. 2) Mendorong pelaku usaha yang mandiri agar membentuk kelompok usaha terkait dengan fasilitasi dan pemasaran produk olahan peternakan. 3) Memfasilitasi kelompok untuk dapat bermitra dengan pemasokan bahan baku. 4) Menumbuhkembangkan keanekaragaman produk olahan peternakan melalui bimbingan teknis/pelatihan. 5) Membuka jaringan pemasaran melalui promosi produk olahan peternakan. 3. Jumlah kawasan peternakan Kawasan peternakan yang ditetapkan oleh Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur adalah kawasan peternakan harus memiliki lahan penggembalaan dan atau hijauan makanan ternak (HMT), serta dapat dikembangkan dengan pola integrasi 42


2014

ternak-perkebunan, ternak-tanaman pangan dan ternak-hortikultura. Kriteria khusus kawasan peternakan mencakup berbagai aspek teknis yang bersifat komoditas yaitu kawasan peternakan untuk 3.000 ekor sapi pada 10 gapoktan. Target kawasan peternakan pada tahun 2014 adalah 5 (lima) kecamatan dengan realisasi sebanyak 6 (enam) kecamatan atau dengan capaian sebesar 120%. Pada tahun 2013 belum ditetapkan kawasan peternakan. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan peternakan yang ditetapkan pada tahun 2014 dipusatkan di Kabupaten Kutai Timur karena berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 43/kpts/PD.410/1/2015 tentang penetapan kawasan sapi potong, kerbau, kambing, sapi perah, domba dan babi nasional bahwa penetapan kawasan sapi potong di Kalimantan Timur terdapat di Kabupaten Kutai Timur, Paser, Kutai Kartanegara dan Berau. Di samping itu, potensi pengembangan pakan ternak melalui integrasi sapi dengan perkebunan sawit dan populasi ternak cukup banyak di Kutai Timur berjumlah 17.406 ekor sampai dengan Tahun 2014 dengan jumlah ternak di 6 (enam) kecamatan yaitu 1) Kecamatan Rantau Pulung (1.873 ekor); 2) Kecamatan Kaliorang (2.118 ekor); 3) Kecamatan Long Mesangat (1.452 ekor); 4) Bengalon (783 ekor) 5) Muara Wahau (1.039 ekor) 6) Kongbeng (1.194 ekor). Dengan demikian jumlah ternak di 6 kecamatan tersebut sebanyak 8.459 ekor, sehingga berdasarkan kriteria kawasan peternakan telah memenuhi lebih 3.000 ekor sapi, maka Kutai Timur dijadikan sebagai kawasan peternakan. Target kawasan peternakan di akhir periode Renstra tahun 2018 sebanyak 25 kecamatan, namun realisasi tahun 2014 terhadap target akhir Renstra tahun 2018 baru mencapai 24% dan jumlah kawasan peternakan sampai dengan tahun 2014 ada 6 kecamatan, sehingga maasih diperlukan 20 kecamatan untuk mencapai target akhir periode Renstra tahun 2018. Untuk itu Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur perlu melakukan upaya-upaya untuk mencapai target akhir periode Renstra tahun 2018 adalah dengan penyebaran ternak melalui dana bantuan Pemerintah Daerah maupun Pusat, pendataan dan pengawasan perkembangan ternak bantuan pemerintah secara intensif baik oleh Provinsi maupun Kabupaten/kota. 4. Jumlah produksi daging Target produksi daging pada tahun 2014 adalah 52.820,50 ton dengan realisasi mencapai 57.452,8 ton atau dengan capaian sebesar 108,77%. Sedangkan realisasi tahun 2013 mencapai 52.820,50 ton. Hal ini menunjukkan bahwa target tahun 2014 tercapai dan adanya kenaikan produksi daging sebesar 8,77% atau sebanyak 4.632,3 ton. Adanya kenaikan produksi disebabkan karena adanya peningkatan ternak potong yang dimasukkan ke provinsi Kaltim. Utamanya produksi 43


2014

berhubungan erat dengan jumlah pemotongan ternak dan jumlah penduduk, atau dengan kata lain kenaikan produksi dikarenakan oleh permintaan akan daging ternak lebih tinggi dari sebelumnya. Data produksi daging tahun 2014 di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 28. Produksi Daging di Kalimantan Timur (Ton)

Upaya-upaya yang sudah dilakukan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai target tahun 2014 antara lain terus mensosialisasikan tentang daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal), serta bahwa daging yang dipotong di dalam RPH adalah daging yang layak untuk dikonsumsi. Target produksi daging di akhir periode Renstra tahun 2018 sebesar 56.061,80 ton, namun realisasi tahun 2014 sudah melebihi target sebanyak 57.452,8 ton atau sudah mencapai sebesar 102,48% terhadap target akhir Renstra tahun 2018. Ini berarti Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur sudah tercapai target produksi daging di akhir periode Renstra tahun 2018. Hal ini didukung adanya pemintaan akan daging dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini berbanding lurus dengan pendapatan masyarakat terutama masyarakat perkotaan yang semakin sadar akan perlunya gizi. 5. Jumlah instalasi biogas Sejak dibangunnya biogas tahun 2009 (biogas bahan fiberglass), banyak peternak yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan biogas, sehingga peternak lain banyak yang berminat untuk dibangunkan instalasi biogas seperti peternak sebelumnya. Target instalasi biogas pada tahun 2014 adalah 125 unit dengan 44


2014

realisasi mencapai 115 unit atau dengan capaian sebesar 92%. Sedangkan realisasi tahun 2013 mencapai 117 unit. Hal ini menunjukkan adanya penurunan jumlah instalasi biogas sebesar 8% atau sebanyak 10 unit. Penurunan instalasi biogas disebabkan karena adanya penghematan dana APBD melalui Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan khususnya kegiatan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna sehingga yang semula 125 unit berkurang menjadi 105 unit. Selain itu, pemasangan instalasi biogas melalui dana APBN yaitu Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Pertanian sebanyak 10 unit di Kutai Timur, Bulungan dan PPU. Menurut Sri Wahyuni (2013), satu ekor sapi menghasilkan sekitar 20 kg kotoran/hari. 1 kg kotoran setara dengan 0,06 m3 gas. Apabila kotoran sapi 20 kg kotoran/hari maka produksi gas 1,2 m3. Sehingga sapi yang dipelihara rata-rata 4 ekor menghasilkan gas 4,8 m3/hari atau 144 m3 dalam sebulan. 1 m3 dikonversikan ke dalam dengan gas elpiji setara dengan 0,46 kg gas elpiji maka 144 m3 setara dengan 66,24 kg gas elpiji atau sekitar 4,7 tabung elpiji ukuran 3 kg (3 kg elpiji setara dengan 14 m3 biogas compressed). Di samping itu, 1 m3 dikonversikan dengan minyak tanah setara dengan 0,62 liter maka 144 m3 setara dengan 89,28 liter. Manfaat penggunaan biogas adalah sebagai berikut : 1) Sebagai sumber energi untuk memasak. Biogas yang diproduksi oleh satu unit instalasi biogas dapat digunakan sebagai sumber energi untuk memasak. Biogas yang menggunakan bahan baku kotoran sapi dari 3-4 ekor mampu menghasilkan biogas setara 3 liter minyak tanah per hari, dan diperkirakan mampu untuk memenuhi energi memasak satu rumah tangga dengan 5 orang anggota keluarga. Dalam penggunaan sehari-hari, untuk memasak air 1 liter, dibutuhkan 0,04 m3 biogas, dalam waktu 10 menit. Untuk menanak ½ kg beras, dibutuhkan rata-rata 0,15 m3 biogas, dalam 30 menit. Penggunaan sehari-hari di rumah tangga membutuhkan ± 3-4 m3 biogas. 2) Sebagai sumber energi untuk penerangan. Biogas sebagai sumber energi untuk penerangan dengan cara yang sama seperti pemanfaatan untuk memasak, artinya kompor sebagai titik akhir penggunaan biogas diganti dengan lampu. Lampu yang digunakan adalah lampu yang dirancang khusus atau lampu petromaks yang dimodifikasi. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan biogas untuk memasak sekaligus sebagai sumber penerangan, biasa dilakukanbila jumlah sapi paling sedikit 6 ekor dengan model digester permanen bata kapasitas 9 m3 45


2014

Selain itu, sumber energi tersebut, instalasi biogas dapat menghasilkan pupuk cair dan pupuk padat, sehingga dapat dimanfaatkan untuk usaha pertanian atau tambahan penghasilan dengan menjual pupuk. Target jumlah instalasi biogas di akhir periode Renstra tahun 2018 sebesar 675 unit, namun realisasi tahun 2014 terhadap target akhir Renstra tahun 2018 baru mencapai 17% dan jumlah instalasi biogas sampai dengan tahun 2014 ada 232 unit, sehingga masih diperlukan 443 unit biogas untuk mencapai target periode Renstra tahun 2018. Untuk itu Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur perlu melakukan upaya-upaya untuk mencapai target akhir periode Renstra adalah melalui bantuan pemerintah berupa instalasi biogas bagi peternak yang memenuhi kriteria antara lain sudah memiliki kandang, memelihara minimal 3 ekor sapi serta sapi tersebut dikandangkan. Namun bila peternak memiliki lahan sempit dengan kandang yang lumayan baik maka peternak tersebut dapat direkomendasikan untuk mendapat instalasi biogas. Dengan demikian, diharapkan Pemerintah dapat mengupayakan alokasi dana untuk pembangunan instalasi biogas pada peternak yang belum memiliki biogas, sehingga pemanfaatan kotoran ternak sebagai sumber bahan bakar dalam bentuk biogas merupakan salah satu alternatif yang sangat tepat untuk mengatasi naiknya harga pupuk dan kelangkaan bahan bakar minyak. B.3. Capaian Kinerja Sasaran berdasarkan IKU Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Capaian Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap produk pangan asal ternak (daging dan telur) Tabel 29. Pencapaian Sasaran Strategis 1 (satu)

46


2014

Persentase Ketersediaan Lokal Daging dan Telur Target persentase ketersediaan lokal daging pada tahun 2014 adalah daging sebesar 71% dan telur 66,5% dengan realisasi ketersediaan lokal daging mencapai 75,09% atau dengan capaian sebesar 105,76% dan ketersediaan lokal telur mencapai 40,90% atau dengan capaian 61,50%. Sedangkan realisasi tahun 2013 ketersediaan daging 70,91% dan ketersediaan telur 65,95%. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan ketersediaan lokal daging sebesar 5,89% dan penurunan ketersediaan lokal telur sebesar 37,98%. Penurunan ketersediaan lokal terhadap telur menurun disebabkan karena penurunan populasi ayam petelur 42,61% dan ayam buras 23,67%. Grafik 4. Produksi dan Konsumsi Daging (dalam Ton) 80.000,00 60.000,00 Produksi Daging

40.000,00

Konsumsi Daging

20.000,00 0,00

2010

2011

2012

2013

2014

Produksi Daging 44.283,10 47.593,80 51.158,50 58.656,40 57.452,80 Konsumsi Daging 45.985,70 49.848,60 52.883,10 61.491,20 61.823,90

Pada grafik 1 terlihat adanya peningkatan produksi daging diiringi dengan peningkatan konsumsi daging. Hal ini menunjukkan bahwa adanya permintaan daging yang semakin meningkat setiap tahunnya sebagai akibat dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada peningkatan gizi disamping itu juga tumbuh dan berkembangnya perusahaan asing (perusahaan pertambangan) di Kalimantan Timur. Produksi daging secara keseluruhan pada tahun 2014 mencapai 57.452,8 ton sedangkan Konsumsi daging mencapai 61.823,90 ton, hal ini terdapat selisih dengan produksi daging sebesar, 4.371,1 ton, kekurangan ini dipenuhi dengan pemasukan daging beku. Untuk konsumsi daging secara keseluruhan, kita mampu memasok dari lokal sebesar 75,09 % dan dari luar Kaltim sebesar 24,91 %. Namun, jika dilihat dari kemampuan pasokan sapi potong lokal, kita baru mampu memasok sapi potong sebanyak 101.743 ekor atau 7 % dari populasi ternak sapi kita tahun 2013 yaitu sebanyak 95.085 ekor

47


2014

Grafik 5. Produksi dan Konsumsi Telur (dalam Ton) 20.000,00 15.000,00 Produksi Telur Konsumsi Telur

10.000,00 5.000,00 0,00

2010

2011

2012

2013

2014

Produksi Telur 13.405,60 13.284,50 14.112,60 16.072,20 9.286,20 Konsumsi Telur 5.622,40 5.827,10 6.417,70 7.329,80 18.976,02

Pada grafik 2 terlihat adanya peningkatan konsumsi telur dibandingkan produksi telur. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan telur meningkat setiap tahunnya sedangkan produksi telur menurun disebabkan karena total afkir ayam petelur sejumlah 896.334 ekor dengan jumlah yang keluar kaltim 530.000 ekor dan jumlah yang dipotong 266.334 ekor serta kematian 4,38% atau sebanyak 52.339 ekor. Pada tahun 2014 produksi telur mencapai 9.286,20 ton atau 48,94% dari kebutuhan konsumsi. Kebutuhan konsumsi telur tahun 2014 sebesar 18.976,02 ton sehingga masih diperlukan pemasukan telur dari luar Kaltim sebesar 9.689,82 ton atau 51,06%. Pemasukan telur berasal dari Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Pulau Jawa. Untuk konsumsi telur secara keseluruhan, kita mampu memasok dari lokal sebesar 40,90 % dan dari luar Kaltim sebesar 59,10 %. Target persentase ketersediaan lokal daging dan telur di akhir periode Renstra tahun 2018 yaitu ketersediaan lokal daging sebesar 80% dan telur 70%, namun realisasi tahun 2014 terhadap target akhir Renstra tahun 2018 ketersediaan lokal daging baru mencapai 94% dan ketersediaan lokal telur baru mencapai 58%, sehingga untuk mencapai target di akhir periode Renstra tahun 2018 diperlukan upaya-upaya antara lain dengan meningkatkan kemampuan para peternak sapi potong dalam rangka meningkatkan produksi daging, serta dilakukan pemasukan sapi potong siap potong untuk meningkatkan pemotongan sekaligus produksi daging sapi, serta meningkatkan produksi daging ayam maupun telur dengan memberikan pelayanan serta pelatihan terhadap peternak agar dapat memelihara ternak mereka lebih baik.

48


2014

Capaian Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya penerapan teknologi peternakan tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam terbarukan Tabel 30. Pencapaian Sasaran Strategis 2 (dua)

1. Jumlah masyarakat yang memanfaatkan biogas (KK) Biogas merupakan solusi terbaik dalam mengatasi krisis energi yang menjadi masalah yang sangat krusial pada saat ini, apalagi jika diterapkan di masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pemanfaatan biogas sebagai energi alternatif terbarukan mulai banyak dikembangkan oleh peternak. Jumlah masyarakat yang memanfaatkan biogas ditargetkan pada tahun 2014 sejumlah 115 KK dan terealisasi sebanyak 115 KK atau dengan capaian 100%. Pada tahun 2013 terealisasi sebanyak 109 KK. Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan masyarakat yang memanfaatkan biogas sebesar 5,5% dari tahun 2013 atau 6 KK terkait dengan bantuan instalasi biogas kepada peternak dengan kriteria 1 (satu) KK mendapatkan 1 (satu) unit biogas. Grafik 6. Jumlah biogas (unit) dan Masyarakat yang memanfaatkan biogas (KK) 150 100 Unit Biogas

50

KK 0

2010

2011

2012

2013

2014

Unit Biogas

37

29

72

117

115

KK

37

29

72

117

115

49


2014

Dari grafik di atas terlihat adanya peningkatan jumlah biogas seiring dengan peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan biogas. Hal ini menunjukkan permintaan dan minat masyarakat dalam memanfaatkan teknologi biogas cukup tinggi. Langkah-langkah yang sudah dilakukan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur antara lain melalui pembinaan kepada peternak mengenai kriteria kelompok ternak yang layak mendapatkan biogas agar peternak mengerti dan berminat untuk mendapatkan bantuan biogas dari Pemerintah. Pada tahun 2014, ada 115 unit biogas dari bantuan Pemerintah Daerah maupun Pusat, sehingga dengan kriteria 1 (satu) KK mendapatkan 1 (satu) unit biogas maka ada 115 KK yang memanfaatkan teknologi biogas. Sehingga beberapa keuntungan bagi peternak adalah sebagai berikut : 1) Keluarga-keluarga yang menggunakan Biogas sudah tidak membutuhkan pembelian bahan bakar karena sudah bisa terpenuhi kebutuhannya dari kotoran ternak yang dipeliharanya, 2) Bagi peternak yang biasanya mencari/memotong kayu bakar di hutan kini waktunya bisa dipergunakan untuk kegiatan yang memberikan nilai tambah ekonomis, dengan pekerjaan sambilan yang lain, 3) Kotoran ternak menjadi sangat berharga, oleh karena itu para peternak rajin merawat ternaknya sehingga kondisi kandang menjadi bersih dan kesehatan ternak menjadi lebih baik, pada akhirnya membawa keuntungan dengan penjualan ternak yang lebih cepat dan berharga lebih tinggi, 4) Keluarga peternak yang biasanya menggunakan pupuk kimia untuk menanam, kini bisa menghemat biaya produksi karena sudah tersedia pupuk organik dalam jumlah yang memadai dan kualitas pupuk yang lebih baik. Target jumlah masyarakat yang memanfaatkan biogas di akhir periode Renstra tahun 2018 ada 787 KK, namun realisasi tahun 2014 terhadap akhir periode Renstra baru mencapai 15% atau sebanyak 115 KK dan jumlah masyarakat yang memanfaatkan teknologi biogas sampai dengan tahun 2014 baru mencapai 230 KK, sehingga masih diperlukan 557 KK untuk mencapai target akhir periode Renstra tahun 2018. Untuk itu Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur perlu melakukan upaya-upaya untuk mencapai target akhir periode Renstra adalah melalui dukungan dana baik APBN maupun APBD. Dukungan dana APBD melalui program peningkatan penerapan teknologi peternakan khususnya kegiatan pengembangan teknologi peternakan tepat guna akan mengupayakan bantuan biogas kepada peternak sehingga diharapkan nantinya bisa terwujud kawasan mandiri energi yang berbasis biogas. 2. Jumlah kebuntingan hasil IB (Ekor) Jumlah kebuntingan hasil IB ditargetkan pada tahun 2014 sejumlah 2.415 ekor dan terealisasi sebanyak 1.694 ekor atau dengan capaian 70,14%. Pada tahun 2013 50


2014

terealisasi sebanyak 2.358 ekor. Ini menunjukkan bahwa ada penurunan jumlah kebuntingan hasil IB sebesar 28,16% dari tahun 2013 atau sebanyak 664 ekor karena dari akseptor (sapi betina yang siap dikawinkan) 3.165 ekor yang berhasil bunting hanya 53,5% atau sebanyak 1.694 ekor dan sapi yang di IB pada bulan oktober sampai dengan desember 2014 maka baru dapat diketahui kebuntingannya 3 – 4 bulan setelah pelaksanaan IB, sehingga kebuntingan hasil IB dapat diketahui pada tahun berikutnya. Angka kebuntingan hasil IB merupakan hasil dari pelaksanaan IB dari Bulan Januari sampai dengan Oktober tahun 2014. Kolektif laporan dari kabupaten/kota kurang maksimal karena petugas di lapangan tidak memiliki pencatatan yang baik. 60 40 20 0 CR (%) S/C

2010

2011

2012

2013

2014

23

20

29

39

48,08

2,22

2,8

3,62

2,56

2,48

Grafik 7. Nilai S/C (dalam rasio) dan CR (dalam persen) Dari data kebuntingan hasil IB pada tahun 2010 (4.494 ekor), tahun 2011 (4.161 ekor), 2012 (3.019 ekor) dan 2013 (2.358 ekor) serta tahun 2014 (1.589 ekor) menunjukkan bahwa kebuntingan hasil IB mengalami penurunan setiap tahunnya karena jumlah akseptor IB yang juga menurun. Banyak faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah akseptor IB, yakni masih kurangnya pemahaman petani terhadap ternak yang birahi sehingga terlambat melaporkan ke petugas IB, sedangkan jangkauan wilayah inseminator cukup luas dengan medan yang berat sehingga petugas tdak mendapatkan waktu yang baik untuk melaksanakan IB. Hal tersebut membuat pelaksanaan IB terhambat, dan akseptor IB banyak yang beralih menjadi akseptor kawin alam. Pada grafik diatas, nilai S/C tiap tahunnya belum baik yakni masih menunjukkan angka diatas 2, padahal nilai S/C yang paling baik adalah 1,6. Berarti perlu menggunakan 2-3 straw/semen beku untuk dapat membuntingkan satu ekor sapi betina produktif, sehingga produktivitas ternak dianggap rendah, padahal banyak faktor yang mempengaruhi tingginya angka S/C, yakni kurangnya ketersediaan N2 Cair di lapangan sehingga straw yang digunakan untuk 51


2014

melaksanakan IB sampai ke lapangan sudah terjadi penurunan kualitas straw/semen beku, kebanyakan petugas di lapangan melakukan thawing (proses pengenceran semen beku) di pos IB/Depo Straw dan bukan di lokasi IB. Sehingga straw/semen beku yang digunakan dalam kondisi kualitas yang kurang baik (sperma di dalam semen banyak yang mati). Keberhasilan IB dapat juga dilihat dari nilai CR (Conception Rate). Angka CR dari tahun 2010 – 2014 di bawah 60%-80%. Ini menunjukkan bahwa angka konsepsinya rendah dikarenakan tingginya jumlah sapi yang di IB sampai dengan bunting lebih dari satu kali, sehingga mempengaruhi angka konsepsinya. Hal tersebut banyak dipengaruhi beberapa faktor seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Besarnya angka konsepsi juga dapat dipengaruhi oleh tingkat kesuburan ternak/sapi betina. Peningkatan keterampilan petugas inseminator, keterampilan peternak dalam mendeteksi berahi ternaknya, penanganan semen beku (handling straw) di pos IB/Depo IB dan kemudahan sarana komunikasi maupun prasarana jalan dan peralatan IB yang lengkap adalah solusi yang dapat dilakukan untuk perbaikan manajemen IB di Lapangan. Rendahnya pelaksanaan IB di lapangan pada tahun ini diduga karena petugas inseminator sudah tidak menerima biaya operasional dari Dinas dan tidak boleh menerima dari petani, padahal petugas mengeluarkan biaya untuk menjangkau wilayah tugas/kerja seperti BBM (Bahan Bakar Minyak). Wilayah Kalimantan Timur saat ini masih dalam tahap pengenalan dan pengembangan pelaksanaan Inseminasi Buatan walaupun pelaksanaan IB telah lama dilaksanakan, masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan pelaksanaan IB salah satunya adalah pengenalan teknologi IB ke petani/peternak. Langkah-langkah yang sudah dilakukan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai target 2014 antara lain perbaikan manajemen pada SPIB I Provinsi dan SPIB II di Kabupaten/Kota berupa penguatan peralatan dan pengadaan bahan berupa penyediaan N2 Cair, walaupun masih dalam jumlah yang terbatas, kegiatan Sinkronisasi/penyerentakan birahi dan peningkatan SDM Petugas. Target jumlah kebuntingan hasil IB di akhir periode Renstra tahun 2018 ada 15.957 ekor, namun realisasi tahun 2014 terhadap akhir periode Renstra baru mencapai 11% dan jumlah kebuntingan hasil IB sampai dengan tahun 2014 baru mencapai 4.052 ekor, sehingga masih diperlukan kebuntingan hasil IB 11.905 ekor sapi untuk mencapai target akhir Renstra tahun 2018. Untuk itu Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur perlu melakukan upaya-upaya untuk mencapai target akhir periode Renstra adalah sebagai berikut : 1). Gerakan 52


2014

Sinkronisasi/Gertak/Penyerentakan Birahi, 2). Optimalisasi IB, 3). Peningkatan Operasional Pelaksaan IB, 4). Peningkatan kualitas SDM Petugas, 5). Sosialisasi IB ke Petani/Peternak/Kelompok Ternak. 3. Jumlah peternak yang memanfaatkan teknologi pakan (KK) Ketersediaan hijauan sangat dipengaruhi oleh musim. Saat musim hujan, tanaman pakan ternak dapat tumbuh baik, sehingga kebutuhan pakan hijauan dapat tercukupi. Sebaliknya pada musim kemarau, tanaman hijauan yang dihasilkan sangat berkurang dalam jumlah dan kualitasnya. Oleh sebab itu, berbagai teknologi pakan ternak diperlukan untuk mempertahankan ketersediaan pakan terutama pada masa musim kering yang panjang, meningkatkan kualitas pakan atau mengoptimumkan kerja rumen, sehingga produksi ternak dapat ditingkatkan. Jumlah masyarakat yang memanfaatkan teknologi pakan ditargetkan pada tahun 2014 sejumlah 40 KK dan terealisasi sebanyak 30 KK atau dengan capaian 75%. Pada tahun 2013 terealisasi sebanyak 45 KK. Ini menunjukkan bahwa ada penurunan masyarakat yang memanfaatkan teknologi pakan sebesar 33,33% dari tahun 2013 atau sebesar 15 KK karena penggunaan teknologi pakan ternak dilakukan bila ketersediaan pakan tidak mencukupi sehingga peternak belum memanfaatkan teknologi pakan ternak secara optimal. Selain itu, adanya penghematan dana APBN maka kegiatan pemanfaatan teknologi pakan juga berpengaruh yang semula ditargetkan 45 KK terealisasi menjadi 30 KK. Pada tahun 2014, peternak yang memanfaatkan teknologi pakan ternak sebanyak 30 KK di Baikpapan dan Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara. Grafik 8. Jumlah Masyarakat yang memanfaatkan teknologi pakan (KK) 30

15 2010 20

2011 2012 2013 2014

45

25

Pada grafik di atas, terlihat adanya peningkatan masyarakat yang memanfaatkan teknologi pakan. Ini berarti menunjukkan bahwa ketertarikan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi pakan cukup baik, sehingga diharapkan penggunaan teknologi pakan tidak hanya karena ketersediaan pakan masih cukup namun bisa dimanfaatkan untuk menekan biaya pakan yang cukup tinggi. Langkah-langkah yang 53


2014

telah dilakukan untuk mencapai target 2014 adalah melalui sosialisasi pakan ternak kepada peternak mengenai teknologi merubah bentuk yang tidak bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang bisa dimanfaatkan dan memfasilitasi penyediaan pakan ternak melalui prasarana dan sarana pengembangan pakan ternak. Target jumlah masyarakat yang memanfaatkan teknologi pakan di akhir periode Renstra tahun 2018 ada 340 KK, namun realisasi tahun 2014 terhadap akhir periode Renstra baru mencapai 9 % atau sebanyak 30 KK dan jumlah masyarakat yang memanfaatkan teknologi pakan sampai dengan tahun 2014 ada 75 KK, sehingga masih diperlukan 265 KK untuk mencapai target akhir periode Renstra tahun 2018. Untuk itu Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur perlu melakukan upayaupaya untuk mencapai target akhir periode Renstra adalah dengan peningkatan pengetahuan peternak mengenai wawasan teknologi pakan ternak melalui sosialisasi dan pembinaan agar peternak dapat memanfaatkan teknologi pakan ternak untuk meningkatkan produksi ternak dan dapat menekan biaya pakan. Selain ini, diperlukan fasilitasi penyediaan pakan ternak yang dapat menjamin penyediaan pakan secara kontinyu melalui pembangunan lumbung-lumbung pakan dari tingkat yang paling bawah, yaitu di tingkat peternak atau kelompok, sampai tingkat Provinsi atau wilayah tertentu.

Capaian Sasaran Strategis 3 : Menurunnya tingkat keresahan masyarakat terhadap pemalsuan daging Tabel 31. Pencapaian Sasaran Strategis 3 (tiga)

Kasus Pemalsuan Daging Kasus pemalsuan daging sapi dengan daging babi merupakan tindakan yang merugikan konsumen baik dari dari sisi kesehatan maupun dari sisi kehalalannya. Daging babi 54


2014

banyak mengandung agen penyakit seperti cacing. Selain itu kandungan lemak babi sangat tinggi sehingga dapat menyebabkan kolesterol tinggi. Yang lebih utama dari segi hukum syariat agama, babi tegolong makanan haram untuk dikonsumsi umat muslim. Target kasus pemalsuan daging pada tahun 2014 sebanyak 27 kasus dengan realisasi mencapai 3 kasus atau dengan capaian sebesar 88,89%. Pada tahun 2013 terdapat 31 kasus pemalsuan daging. Hal ini menunjukkan bahwa ada penurunan kasus pemalsuan daging sebesar 88,89% atau dari 31 kasus menjadi 3 kasus. Kasus pemalsuan daging tahun 2014 ada 3 kasus yaitu 1 kasus di Bontang dan 2 kasus di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Grafik 9. Kasus Pemalsuan Daging (Kasus) 3

10 2012 2013 2014

31

Dari grafik di atas bahwa pemalsuan daging sapi dengan daging babi masih banyak terjadi di masyarakat setiap tahunnya, meskipun pada tahun 2014 telah mengalami penurunan. Mahalnya daging sapi dijadikan alasan oleh para pedagang yang curang untuk memalsukan daging sapi dengan daging babi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pedagang untuk menyediakan produk yang ASUH (terutama halal) untuk dikonsumsi masih rendah. Langkah-langkah yang sudah dilakukan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur antara lain 1) sosialisasi kepada pelaku usaha dan konsumen membedakan daging sapi dan daging babi, 2) pembinaan dan penataan kios daging agar penggilingan daging sapi dan babi tidak boleh dicampur, 3) pengawasan terhadap unit usaha yang telah dibina dan melalui sidak langsung ke pasar-pasar tradisional dengan pengambilan sampel pangan asal ternak serta 4) melakukan surveilans terhadap pangan asal ternak yang merupakan salah satu perlindungan konsumen untuk tetap terjamin daging yang aman, sehat, utuh, dan halal untuk dikonsumsi. Target kasus pemalsuan daging pada target akhir Renstra tahun 2018 adalah 0 kasus yang artinya bahwa tidak ada kasus pemalsuan daging di akhir target Renstra 2018, namun realisasi tahun 2014 terhadap target akhir Renstra tahun 2018 mencapai 88,89% atau sudah terjadi 3 kasus pemalsuan daging. Untuk itu Dinas Peternakan 55


2014

Provinsi Kalimantan Timur perlu melakukan upaya-upaya untuk mencapai target akhir periode Renstra tahun 2018 antara lain : 1) melakukan surveilans pangan asal hewan secara rutin; 2) meningkatkan kewaspadaan melalui pengecekan langsung bila ada kecurigaan pemalsuan daging; 3) peningkatan pengawasan melalui evaluasi terhadap pelaku usaha yang sudah dibina; 4) pembinaan kepada pelaku usaha dan memberikan sanksi tegas apabila terbukti melakukan pemalsuan daging dengan cara menutup usaha yang bersangkutan; 5) peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha dan konsumen agar memperoleh daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) serta 6) fasilitasi peralatan pengolahan daging agar penggilingan daging sapi dan babi tidak dicampur pemakaiannya. Selain itu perlu dukungan dana APBD dan APBN melalui kegiatan – kegiatan sebagai berikut : 1. Bimtek peningkatan kapasitas SDM pengawas kesmavet 2. Penguatan jejaring pengawas kesmavet 3. Pemutakhiran data pemotongan 4. Pengawasan zoonosis hewan qurban 5. Pembinaan unit usaha dalam proses sertifikat halal 6. Monitoring dan surveilans residu dan cemaran mikroba 7. Sosialisasi public awareness peduli ASUH dan Zoonosis 8. Penyebaran informasi public awareness pangan asal ternak melalui media massa C. Akuntabilitas Keuangan 1. Realisasi Keuangan

Pagu anggaran Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2014 alokasi dana APBD Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp.82.968.571.076,-. Namun PAD Provinsi Kalimantan Timur tidak memenuhi target maka ada pemotongan anggaran sebesar 18,62% di setiap SKPD, sehingga Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur yang semula mendapatkan alokasi dana APBD sebesar Rp.82.968.571.076,- berubah menjadi Rp.67.517.958.263,50,-. Berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dana yang mendukung pembangunan peternakan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 bersumber dari : 1) Dana APBD sebesar Rp.67.517.958.263,50,- terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung  Belanja Tidak Langsung : Rp. 13.519.629.826, Belanja Langsung : Rp.53.998.328.437,50,56


2)

2014

Dana APBN sebesar Rp.24.948.288.000,- terdiri dari (1) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp.21.078.688.000,(2) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sebesar Rp.2.665.400.000,(3) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp.1.204.200.000,-

Penyerapan anggaran Penyerapan anggaran APBD dan APBN per 31 Desember 2014 yaitu dana APBD yang terealisasi sebesar Rp.64.004.750.743,- atau 94,80% dari total anggaran sebesar Rp.67.517.958.263,50,-. Sedangkan dana APBN terealisasi sebesar Rp.22.701.819.481,atau 91% dari total anggaran sebesar Rp.24.948.288.000,-. Total anggaran APBD dan APBN terealisasi sebesar Rp.86.706.570.224,- atau 93,77% dari total anggaran sebesar Rp.92.466.246.263,50,-. Rincian realisasi penyerapan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

57


Tabel 32.

2014

Realisasi Keuangan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

58


2014

59


2014

60


2014

2. Alokasi Anggaran Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pembangunan peternakan tahun 2014 tidak terlepas dari anggaran yang tersedia untuk membiayai pelaksanaan kegiatan. Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014 mempunyai alokasi anggaran baik bersumber dari APBD (belanja langsung dan belanja tidak langsung) maupun APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) sejumlah Rp.92.466.246.263,50,- (Sembilan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah). Pencapaian sasaran strategis 1 (satu) terealisasi melalui beberapa program antara lain : 1) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; 2) Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan serta; 3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. Untuk sasaran strategi 2 (dua) tercapai karena adanya alokasi anggaran untuk program peningkatan teknologi peternakan. Di samping itu, keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 (tiga) juga tercapai karena dukungan dari program pengembangan pemasaran hasil peternakan. Program-program ini secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target kinerja sasaran Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur. Sisa anggaran APBD pada tahun 2014 sebesar Rp.3.513.207.521,- dikarenakan : 1. Adanya efisiensi/penghematan anggaran belanja terhadap lelang barang dan jasa karena penawaran pihak ketiga di bawah plafon anggaran yang tersedia. 2. Adanya Pegawai Negeri Sipil yang pensiun dan mutasi sehingga adanya dana kelebihan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja. 3. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kaltim no 47 Tahun 2014 bahwa per 1 oktober 2014 honor yang bersifat tupoksi tidak boleh dibayarkan. 4. Kegiatan pengadaan kontraktor di UPTD PIB Api-api tidak dapat dilaksanakan karena barang yang datang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sehingga tidak dapat diterima dan dilakukan pembatalan kontrak. Begitu juga dengan kegiatan pengadaan pakan ternak, kontraktor tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dan sebagian di PL kan. Sedangkan sisa anggaran APBN pada tahun 2014 sebesar Rp. 2.246.468.519,- dikarenakan : 1. Adanya efisiensi/penghematan anggaran belanja terhadap kontrak dan perjalanan. 2. Kegiatan pengadaan ternak kerbau tidak bisa terealisasi karena tidak ada penawaran. Sudah tiga kali dilakukan namun belum ada penawaran. 3. Kegiatan perluasan areal 20 Ha tidak bisa dilaksanakan karena Kabupaten Kutai Timur tidak sanggup melaksanakan kegiatan tersebut. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 mendapat alokasi dana sebesar Rp.67.517.958.263,50,- atau 0,55% dari total anggaran belanja APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 sebesar Rp.12.217.683.000.000,61


2014

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur adalah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2014. Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini juga menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Tahun anggaran 2011. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur berlandaskan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kontrak Kinerja Dinas Peternakan dengan Gubernur maupun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan peternakan sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama antar bidang kegiatan serta ketekunan dalam pengumpulan data informasi sangat diperlukan, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan stakeholders, sehingga nantinya tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. B.

Saran Dari analisis capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Tahun anggaran 2014, diperlukan saran-saran yang membangun antara lain : 1) Untuk menghasilkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang baik diperlukan sinergitas antara Rencana Strategis (Renstra) dengan dokumen perencanaan lainnya, sehingga kinerja Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur yang dibiayai oleh APBD maupun APBN benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.

62


2014

2) Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari stakeholder dalam melaksanakan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja. Selain itu, segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan menghasilkan output maupun outcomes kegiatan yang terukur, bermanfaat dan akuntabel.

63

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents