BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang mengikuti Pilkada tanggal 09 Desember 2015. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan sinkronisasi naskah Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN, maka dipandang perlu menyusun Rancangan RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2016-2021. Rancangan RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2016-2021 disusun dari hasil kajian (background study) dari para ahli serta masukan dari Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah (PD) untuk menjabarkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih. Mengingat menjabarkan Visi dan Misi Bupati terpilih memerlukan masukan dari berbagai pihak yang tentunya memakan waktu yang cukup panjang, maka Bappeda Kabupaten Musi Rawas sebagai pemegang amanat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka sedini mungkin menyiapkan Rancangan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021, mengingat lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah membawa perubahan yang sangat fundamental terhadap kewenangan Kabupaten/Kota. Banyak kewenangan yang dahulunya merupakan kewenangan Kabupaten/Kota ditarik menjadi kewenangan provinsi maupun nasional. RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 sebagai perencanaan strategis kabupaten memuat penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program PD dan Lintas PD yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang RPJPD Kabupaten Musi Rawas dan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 juga disusun mengacu pada batas kewenangan Kabupaten/Kota serta menunjang pencapaian Tri Sakti dan Nawacita sehingga RPJMD Kabupaten Musi Rawas sinkron dengan pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Adapun ruang lingkup perencanaan Pembangunan Nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas RPJPN, RPJMN, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), selanjutnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 pasal 5 ayat 2, RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program PD, Lintas PD dan program kewilayahan disertai dengan rencanarencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD dimaksudkan juga sebagai usaha pemecahan permasalahan pembangunan yang selektif dan antisipatif bagi kepentingan dan kebutuhan mutakhir daerah untuk masa 5 (lima) tahun mendatang sejalan dengan masa tugas Kepala Daerah terpilih. RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021

I-1


Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, RPJMD disusun mengacu kepada berbagai dokumen perencanaan terkait baik vertikal maupun horizontal, perencanaan vertikal yaitu RPJP Nasional dan Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional/Provinsi, dan dokumen perencanaan lainnya yang disusun secara sektoral. Dari sisi horizontal RPJMD Kabupaten Musi Rawas mengacu kepada RPJP Kabupaten, RTRW Kabupaten dan dokumen perencanaan lainnya. Penyusunan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 sebagai perwujudan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah disusun berdasarkan beberapa pendekatan yaitu: 1. Pendekatan Politik, pendekatan politik ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam rencana RPJMD. 2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. 3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. 4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah–Atas (bottom-up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah pembangunan. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dalam penyusunan naskah untuk Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 - 2021 ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021

I-2


5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);


I-3


17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 14); 21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17); 22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 20132018; 23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7). 1.3. Hubungan RPJM dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas RPJPN, RPJMN, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Disamping hubungan hirarki dokumen, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mengamanatkan hubungan dalam sistem manajemen. Sistem manajemen perencanaan pembangunan nasional yang terdiri atas sub sistem SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), SKN (Sistem Keuangan Negara), SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), SAP (Sistem Akuntasi Pemerintah) dan SPE (Sistem Pelaporan dan Evaluasi). Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat maka dokumen perencanaan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 5 ayat 2, bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021

I-4


berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program PD, lintas PD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Pedoman

RPJM-Nasional (5 Tahun)

RPJP-Nasional (20 Tahun) Acuan

Memperhatikan

Acuan

RPJP-Daerah Provinsi (20 Tahun)

RPJM- Daerah Provinsi/ Renstrada-Provinsi dan Standar Pelayanan Minimal

Acuan RPJP-Daerah Kab/Kota (20 Tahun)

Memperhatikan n

Pedoman Input RPJM-Daerah Kabupaten (5 Tahun)

Penjabaran

Pedoman

Pedoman

RKPD Kabupaten (1 Tahun)

Rancangan Renstra-SKPD

Renstra-SKPD (5 Tahun) Acuan

Acuan Input

RKP Acuan

Pedoman

Renja-SKPD (1 Tahun) Pedoman RAPBD Kab/Kota (1 Tahun)

Sumber: Ruang Lingkup Perencanaan (UU No. 25 Tahun 2004)


I-5


Gambar 1.2 Diagram Hubungan Perencanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang

PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERENCANAAN SEKTORAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PERENCANAAN TATA RUANG

PERENCANAAN SEKTORAL

NASIONAL

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MEMENGAH (RPJMN) RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)

PROVINSI

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MEMENGAH (RPJMD) RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKPD)

RENCANA TATARUANG PROVINSI

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MEMENGAH (RPJMD) RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKPD)

RENCANA TATARUANG KABUPATEN

JARINGAN INFRASTRUKT UR ANTAR KECAMATAN

RENCANA TATARUANG KECAMATAN

JARINGAN INFRASTRUKT UR ANTAR

KABUPATEN / KOTA

KECAMATAN

RENCANA TATARUANG NASIONAL

JARINGAN INFRASTRUKT UR ANTAR PULAU DAN ANTAR PROVINSI

JARINGAN INFRASTRUKT UR ANTAR KABUPATEN ANTAR KOTA

DESA

Sumber :Bappenas Tahun 2009


I-6


RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan Pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, mensyaratkan bahwa Rencana Tata Ruang merupakan dasar dalam menyusun prioritas program pembangunan. Rencana Tata Ruang Kabupaten Musi Rawas digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas program pembangunan sesuai dengan pusat pengembangan wilayah dan tata guna ruang Kabupaten Musi Rawas. Hubungan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Periode Tahun 2016-2021 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas, dapat dilihat pada gambar 1.2. 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 - 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I.

PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang Latar Belakang Penyusunan RPJMD, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, Sistematika Penulisan, serta Maksud dan Tujuan.

BAB II.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Bab ini menguraikan Statistik dan Gambaran Umum Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Daya Saing Daerah.

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Bab ini menjelaskan Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, serta Kerangka Pendanaan. BAB IV.

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Bab ini memuat penjelasan tentang Isu Strategis sebagai dampak dari kinerja pengelolaan kepemerintahan dalam lima tahun lalu yang dipakai acuan dalam menyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan.

BAB V.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Bab ini menguraikan Visi dan Misi Kepala daerah, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan setiap misi yang akan dicapai selama lima tahun ke depan yang dirumuskan bersama para pemangku kepentingan.


I-7


BAB VI.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Bab ini berisi Perumusan Strategi yang merupakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagai dasar perumusan program pembangunan daerah.

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini berisi tentang Kebijakan Umum yang merupakan pedoman penyusunan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah bagi setiap perangkat daerah, lintas perangkat daerah, dan kewilayahan. Bab ini memuat perumusan program-program yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan memperhatikan Renstra yang disiapkan masing-masing PD yang diintegrasikan dengan Visi, Misi, Kebijakan dan Program (indikatif) yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021. BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Dalam Bab ini diuraikan Hubungan Urusan Pemerintah dengan PD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab PD dan disajikan pula Pencapaian Target Indikator Kinerja pada Akhir Periode Perencanaan yang dibandingkan dengan Pencapaian Indikator Kinerja pada Awal Periode Perencanaan. BAB IX.

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Bab ini menguraikan penjelasan Indikator Kinerja Daerah yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yaitu Indikator Kinerja Kunci sebagai pengukur kemampuan penyelenggaraan pemerintah daerah. Bab ini juga menguraikan Indikator Kinerja Utama sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 53 Tahun 2014 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB X.

PENUTUP Bab ini memuat penjelasan tentang Pedoman Transisi serta Proses, Mekanisme dan Metode Pelaksanaan Tahunan atas RPJMD ini, mekanisme perencanaan partisipatif secara berjenjang serta evaluasi kinerja dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan dengan mengacu pada aturan perundangan yang berlaku dan arahan kebijakan nasional.


I-8


1.5. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 20162021 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah. Sebagai suatu dokumen perencanaan, RPJMD akan digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai acuan/dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode Tahun 2016-2021 dan di dalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan Visi, Misi, dan Strategi Utama Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021. Tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk: 1. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah ke dalam bentuk Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan. 2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. 3. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan sumber-sumber daya yang dapat diperbaharui. 4. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut di atas. 6. Membagi pencapaian sasaran setiap Perangkat Daerah (PD) dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang (spasial), maupun lintas kegiatan (sektoral).


I-9


BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1. Aspek Geografi Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas berada di bagian barat Provinsi Sumatera Selatan dan tempat pertemuan hulu Sungai Musi dengan aliran Sungai Rawas. Sejak berlakunya UndangUndang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Rawas mengalami perubahan baik letak geografi maupun demografi, secara geografis terletak pada posisi 1020 07’ 00” – 1030 40’ 10” Bujur Timur dan 020 20’ 00” – 030 38’ 00” Lintang Selatan. Batas–batas wilayah sebagai berikut: • Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara. • Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Lahat. • Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kota Lubuklinggau dan Provinsi Bengkulu. • Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Pali dan Kabupaten Musi Banyuasin. Luas wilayah Kabupaten Musi Rawas mencapai 635.717,15 Ha atau 6,39% terhadap luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Dari tabel 2.1 terlihat bahwa Kabupaten Musi Rawas menempati urutan kelima wilayah terluas di Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi fisik Kabupaten Musi Rawas mempunyai topografi yang bergelombang dengan ketinggian berkisar 125-200 m dari permukaan laut, dengan kemiringan bervariasi dari 0-2%, sampai lebih dari 40%. Luas wilayah yang dominan adalah wilayah dengan kemiringan 0-15% yang merupakan daerah potensial untuk pertanian, selebihnya berupa tanah perbukitan yang mempunyai kemiringan sangat curam yang sebagian besarnya berupa Bukit Barisan yang memanjang dari Utara sampai Selatan, khususnya di bagian Barat daerah ini yang termasuk kedalam kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yang membentang luas dalam 4 (empat) provinsi. Keadaan alam wilayah Kabupaten Musi Rawas terdiri atas hutan potensial, sawah, ladang, kebun karet, cadas dan kebun lainnya. Di sebelah Barat terdapat dataran rendah yang sempit dan berbatasan dengan Bukit Barisan, dataran ini semakin ke timur semakin luas. Penyebaran jenis tanah di Kabupaten Musi Rawas terdiri dari : 1. Aluvial dengan ciri warna coklat kekuning-kuningan terbentuk oleh endapan liat dan pasir dijumpai di Kecamatan Tugumulyo dan Muara Kelingi. Tanah jenis ini seluas ± 8,05% dari luas kabupaten dan sangat cocok untuk tanaman padi dan palawija. 2. Litosol seluas ± 7,17% dari luas kabupaten baik dimanfaatkan untuk tanaman keras, rumput-rumputan dan usaha ternak. 3. Asosiasi Latisol hanya terdapat di kecamatan STL Ulu Terawas. 4. Regosol luasnya sama seperti asosiasi latisol, di mana ± 55,89 % berada di Kecamatan Muara Beliti, yang diidentifikasi sangat cocok untuk budidaya tanaman padi sawah, palawija dan tanaman keras lainnya.

RPJMD Kabapaten Musi Rawas 2016-2021

II-1


5. Podsolik merupakan jenis tanah terluas di Kabupaten Musi Rawas. Sebagian besar terdapat di Kecamatan Muara Lakitan dan Kecamatan Jayaloka, baik untuk tanaman padi sawah, padi ladang dan tanaman karet. 6. Asosiasi Podsolik hanya terdapat di Kecamatan Muara Lakitan. Tabel 2.1 Luas Kabupaten dan Jumlah Kecamatan di Provinsi Sumsel 2015 No

Kabupaten

Kecamatan

Luas (Km2)

1

Ogan Komering Ilir

18

18,359.04

2

Musi Banyuasin

14

14,266.26

3

Banyuasin

19

11,832.99

4

Muara Enim

20

7,383.90

5

Musi Rawas

14

6.357,09

6

Musi Rawas Utara

7

6,008.65

7

OKU Selatan

19

5,493.94

8

Lahat

22

5,311.74

9

Ogan Komering Ulu

12

4,797.06

10

OKU Timur

20

3,370.00

11

Ogan Ilir

16

2,666.07

11

Empat Lawang

10

2,256.44

13 14

Pali Pagar Alam

5 5

1,840.00 633.66

15

Prabumulih

6

434.50

16

Lubuk Linggau

8

401.50

17

Palembang

16

400.61

Total

231

91.813,53

Sumber : Badan Pusat Statistik

Wilayah Kabupaten Musi Rawas berada di ketinggian 129 meter dpl, terdiri dari 66,5% dataran rendah yang subur dengan struktur 62,75% tanah liat. Keadaan alam wilayah Kabupaten Musi Rawas terdiri atas hutan potensial, sawah, ladang, kebun karet, cadas dan kebun lainnya. Di sebelah Barat terdapat dataran rendah yang sempit dan berbatasan dengan bukit barisan, dataran ini semakin ke Timur semakin luas. Kabupaten Musi Rawas banyak terdapat sungai-sungai besar yang dapat dilayari sampai kehulunya. Adapun sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Musi Rawas yaitu Sungai Lakitan, Sungai Kelingi, Sungai Semangus dan Sungai Musi. Selain memiliki sungai-sungai besar, di Kabupaten Musi Rawas terdapat danau, yakni Danau Aur, di Kecamatan Sumber Harta. Selain fungsinya sebagai penampung air, danau ini juga merupakan potensi wisata bagi Kabupaten Musi Rawas.


II-2


Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Musi Rawas

Sumber: RTRW Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2031


II-3


Kabupaten Musi Rawas yang sebagian besar merupakan kawasan hutan dengan beberapa jenis tumbuhan seperti jenis tanaman Kelompok Kayu Rimba Campuran (KKRC), kayu pulai, kayu jabon, kayu karet dan jenis tumbuhan kayu lainnya. Sedangkan jenis satwa seperti harimau, monyet, rusa dan kijang, ayam hutan, buaya dan jenis satwa liar lainnya merupakan jenis satwa yang sebagian besar masih berada pada kawasan hutan di wilayah Kabupaten Musi Rawas. Wilayah Kabupaten Musi Rawas dialiri oleh empat sungai utama yang umumnya dapat dilayari yakni Sungai Musi, Sungai Lakitan, Sungai Kelingi dan Sungai Semangus. Selain itu terdapat sungai-sungai lainnya yang merupakan anak sungaisungai utama tersebut. Secara detail topografi wilayah Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada tabel 2.2. Tabel 2.2 Kecamatan dengan Ketinggian dan Jarak ke Kabupaten No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kecamatan STL Ulu Terawas Selangit Sumber Harta Tugumulyo Purwodadi Muara Beliti TP. Kepungut Jayaloka Suka Karya Muara Kelingi BTS Ulu Tuah Negeri Muara Lakitan Megang Sakti

Ketinggian dari Permukaan Laut (m) 130 – 200 130 – 200 125 – 140 125 – 140 125 – 140 125 – 140 125 – 140 125 – 150 125 – 150 125 – 150 125 – 150 125 – 150 125 – 150 125 – 150

Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km) 54 42 34 21 36 3 26 42 35 36 61 21 73 56

Sumber : Badan Pusat Statistik

Perwilayahan dipandang sebagai pembagian suatu wilayah yang luas ke dalam wilayah yang lebih kecil, dan dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan pembentukan wilayah itu sendiri umumnya berdasarkan wilayah administrasi. Hal serupa dapat pula ditujukan untuk wilayah dengan beberapa kesamaan seperti kondisi fisik, ruang lingkup pengaruh ekonomi dengan pusat pertumbuhan, bahkan kesamaan budaya dan adat istiadat yang berasal dari leluhur yang sama. Demikian pula halnya dengan wilayah di Kabupaten Musi Rawas, dilihat dari topografi maka pengembangan wilayah akan dikelompokkan menjadi wilayah pegunungan, pegunungan ke lembah, lembah ke dataran, dataran ke lahan basah dan rawa gambut. Dalam rencana tata ruang Kabupaten Musi Rawas terdapat 21 (dua puluh satu) Kawasan Strategis yang menjadi fokus pengembangan wilayah di Kabupaten Musi Rawas, yaitu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. RPJMD Kabapaten Musi Rawas 2016-2021

II-4


2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Beragam potensi alam yang dimiliki Kabupaten Musi Rawas menjadikan kabupaten ini termasuk ke dalam wilayah pengembangan Provinsi Sumatera Selatan Bagian Barat yang berfungsi sebagai lumbung pangan, pengembangan sektor perkebunan, pengembangan sektor energi dan sebagai daerah penyangga (buffer) Provinsi Sumatera Selatan. Potensi pengembangan wilayah diatur dalam arahan pemanfaatan ruang sebagai berikut; Arahan pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Musi Rawas merupakan pedoman pembangunan terutama dalam kegiatan pembangunan yang mempunyai implikasi ruang. RTRW Kabupaten Musi Rawas yang telah disusun dan perlu didukung oleh arahan-arahan yang menyangkut aspek pelaksanaannya. Hal ini diharapkan dapat memberikan arahan mengenai mekanisme pengelolaan tata ruang kabupaten dalam kurun waktu 20 tahun, yang di dalamnya mencakup pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, serta peninjauan RTRW Kabupaten Musi Rawas. Agar pembangunan daerah berhasil guna dan berdayaguna serta mencapai sasaran menurut arah yang telah digariskan maka RTRW yang telah disusun juga perlu didukung dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam rangka memperoleh kekuatan dan kepastian hukum, maka perlu dibuat menjadi Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan untuk menjamin keefektifan mekanisme pengelolaan tata ruang ini, maka perlu didukung oleh kelembagaan yang memadai guna mengoperasionalisasikan perencanaan yang telah disusun. Salah satu fungsi RTRW Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam menyusun dan melaksanakan program 10 (sepuluh) tahun, 5 (lima) tahun dan program tahunan, bahkan dengan peraturan yang baru menjadi 20 (dua puluh) tahunan. Indikasi program pembangunan tersebut merupakan penjabaran kebijaksanaan dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan ke dalam program-program pembangunan. Dalam bab ini akan diidentifikasi program utama 5 (lima) tahunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas. Dalam kurun waktu tersebut diharapkan seluruh rencana yang telah disusun dapat dilaksanakan sehingga tujuan dan sasaran pengembangan Kabupaten Musi Rawas yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir tahun perencanaan. Dalam konstelasi RTRW, Muara Beliti sebagai ibukota Kabupaten Musi Rawas berperan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Mengacu pada kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Rawas yang tertuang dalam RPJMD, Muara Beliti berperan sebagai pusat agropolitan (agropolitan centre). Berdasarkan rencana sruktur ruang, sistem pusat permukiman Kabupaten Musi Rawas terdiri dari Muara Beliti sebagai PKL dan pada jenjang berikutnya terdapat pusat pelayanan yang sekaligus menjadi sub pusat agropolitan (agropolitan distric) yaitu Simpang Terawas, Megang Sakti, Simpang Semambang dan Muara Lakitan. Sedangkan ibukota kecamatan lainnya diarahkan sebagai sub pusat pelayanan bagi wilayah kecamatan masing-masing. Dengan demikian diharapkan tercipta suatu struktur ruang yang efektif dan efisien dimana Kota Muara Beliti menjadi pusat agropolitan yang akan melayani 4 sub pusat agropolitan dan masing-masing sub pusat akan menjadi pusat pelayanan sosial ekonomi bagi wilayah


II-5


hinterland. Agar struktur tersebut dapat terwujud dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut : 1) Pembangunan pusat pemerintahan dan pusat agropolitan di Muara Beliti yang terdiri dari : a. Pembangunan infrastruktur kawasan perkantoran, pusat perdagangan dan jasa serta pusat agropolitan berupa sistem jaringan jalan, listrik, drainase, air minum dan telekomunikasi. b. Pembangunan bangunan utama perkantoran, pusat perdagangan dan bangunan pendukung kegiatan agropolitan. c. Pembangunan fasilitas sosial, ekonomi dan budaya, serta Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk mendukung fungsi pusat perkotaan dengan pelayanan skala kabupaten. d. Muara Beliti yang berfungsi sebagai Agropolitan Center (AC) didukung dengan pembangunan Terminal Peti Kemas di desa Durian Remuk dan Pergudangan. 2) Pembangunan Sub Pusat Agropolitan atau Pusat Pelayanan pada 4(empat) lokasi yaitu Simpang Terawas, Megang Sakti, Muara Lakitan dan Simpang Semambang berupa : a. Sub terminal agropolitan. b. Kawasan pertokoan/ruko. c. Perkantoran untuk jasa dan keuangan. d. Sub terminal penumpang/barang e. Permukiman perkotaan. f. Industri agro. g. Workshop dan fasilitas pendukung kegiatan agropolitan. 3) Pembangunan infrastruktur wilayah yang mendukung terbangunnya sistem perkotaan dan agropolitan, yaitu : a. Jalan kolektor yang menghubungkan pusat agropolitan Muara Beliti dengan sub pusat agropolitan dan antar sub pusat agropolitan. b. Pembangunan sistem pengairan berupa Bendung Daerah Irigiasi (DI) Lakitan, DI Kelingi, DI Megang Tikip, dan DI lainnya, dengan sistem jaringan irigasi untuk kecamatan yang telah dan akan dikembangkan pertanian padi-sawah seperti Tugumulyo, Muara Beliti, Purwodadi, Sumber Harta, STL Ulu Terawas, dan Megang Sakti. c. Pembangunan infrastruktur strategis lainnya seperti jalan Kereta Api (KA) yang akan menghubungkan Lubuklinggau, rencana Terminal Peti Kemas (di Selatan Muara Beliti), Palembang dan peningkatan Bandara Silampari. 4) Pembangunan fasilitas sosial ekonomi pada setiap ibukota kecamatan (sub pusat pelayanan) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, yaitu: a. Pasar Kecamatan b. Puskesmas c. Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah d. Fasilitas umum; Tempat Ibadah, RTH dan lainnya


II-6


Secara garis besar rencana pola ruang Kabupaten Musi Rawas terbagi menjadi 2 kawasan utama yaitu Kawasan Lindung (TNKS) dan Kawasan Budidaya. Sementara itu dalam kebijakan pengelolaan kawasan pertanian akan dilakukan dengan pendekatan agropolitan dan kawasan permukiman perkotaan, khususnya pada pusat pemerintahan dan pusat agropolitan (agropolitan center) di Kota Muara Beliti serta akan dikembangkannya 4 (empat) sub pusat agropolitan (agropolitan distric). Dengan demikian terdapat 4 (empat) kawasan yang sebaiknya mendapat prioritas penanganan yaitu : a. Rencana Kawasan Lindung Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung yang akan dimantapkan di wilayah Kabupaten Musi Rawas yang dinyatakan sebagai kawasan non-budidaya adalah kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, yaitu daerah-daerah yang memiliki kendala fisik tertentu seperti lereng curam, rawan banjir, rawan longsor dan erosi, kawasan bergambut, dan kedalaman efektif agak dangkal hingga dangkal. Selain itu juga dimaksudkan untuk melindungi kelestarian wilayah bawahannya berupa kawasan budidaya yang keberadaannya sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat setempat. Kawasan tersebut adalah perkebunan rakyat dan lahan pertanian lahan basah/sawah irigasi. Di Kabupaten Musi Rawas terdapat 4 (empat) jenis kawasan lindung, yaitu: (1) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya, (2) Kawasan Perlindungan Setempat, (3) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, dan (4) Kawasan Rawan Bencana Alam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Musi Rawas. 1). Kawasan Hutan Lindung Kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir, dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang mencakup : a). Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang mencakup : - Kawasan Resapan Air Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air. - Kawasan ini terletak di daerah tangkapan air (chaTahunment area) hulu sungai, yakni di Kecamatan Selangit, dan Kecamatan STL Ulu Terawas, Kecamatan Sumber Harta, Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Megang Sakti. RPJMD Kabapaten Musi Rawas 2016-2021

II-7


b). Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan yang memberikan perlindungan setempat yang mencakup sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau atau waduk, sekitar mata air dan ruang terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota. Di Kabupaten Musi Rawas jenis kawasan perlindungan setempat yang ada adalah: sempadan sungai dan kawasan sekitar danau atau waduk. - Kawasan Sempadan Sungai Kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan atau kanal atau saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. - Kawasan Sekitar Danau atau Waduk Kawasan tertentu di sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau atau waduk. - Ruang Terbuka Hijau Ruang Terbuka Hijau dipersyaratkan dalam UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada suatu wilayah paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah, 20 (dua puluh) persen ruang terbuka hijau publik dan 10 (sepuluh) persen ruang terbuka hijau privat. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. c). Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) merupakan kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi. Kawasan ini kaya akan keanekaragaman hayati, namun menempati areal yang rentan terhadap perubahan, karena lereng terjal, salum tanah dangkal, dan struktur geologi yang agak labil. d). Kawasan Rawan Bencana Alam Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. b. Rencana Kawasan Budidaya Kawasan yang di tetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. RPJMD Kabapaten Musi Rawas 2016-2021

II-8


1). Kawasan Hutan Produksi Kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi. Di Kabupaten Musi Rawas kawasan hutan produksi yang ada berupa: Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Kawasan Hutan Produsi Tetap (HP), dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK). Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas 2011-2031 pengelolaan kawasan hutan produksi diarahkan untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP), sedang kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) akan dialihgunakan untuk pengembangan perkebunan (kelapa sawit dan karet) melalui program agropolitan. - Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi terbatas dan eksploitasi hanya dapat dengan tebang pilih dan tanam pembangunan perhu tanan, dengan diharapkan kawasan hutan ini akan menjadi basis ekonomi. - Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi tetap di mana eksploitasinya hanya dapat dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam. Ini dapat meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dan secara khusus kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dengan menerapkan sistem silvikultur insentif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan, yang dilakukan melalui peran aktif masyarakat disekitar hutan. - Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) Hutan konversi ialah hutan produksi yang dapat diubah peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan perluasan pengembangan wilayah di luar bidang kehutanan, misalnya transmigrasi, pertanian, perkebunan, industri, pemukiman dan lain-lain. 2). Kawasan Peruntukan Pertanian Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan. Di Kabupaten Musi Rawas kawasan pertanian meliputi kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya hortikultura dan kawasan budidaya perkebunan. a). Kawasan Budidaya Tanaman Pangan Kawasan budidaya tanaman pangan diarahkan dan direncanakan pada lahan basah di mana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis. Dalam hal ini yang dimaksud adalah sawah baik yang beririgasi maupun tidak. - Kawasan Pertanian Lahan Basah Beririgasi Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah di mana pengairannya dapat diperoleh secara irigasi, baik yang secara teknis bisa ditanami padi satu kali atau pun dua kali per tahun.


II-9


- Kawasan Pertanian Lahan Basah Tadah Hujan Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah di mana pengairannya sepenuhnya tergantung pada hujan. b). Kawasan Pertanian Hortikultura Kawasan budidaya hortikultura diarahkan dan direncanakan pada lahan kering. Kawasan diperuntukan bagi tanaman semusim di dataran rendah. c). Kawasan Perkebunan Kawasan Perkebunan merupakan kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan. Kawasan perkebunan terdapat hampir di setiap kecamatan. Berikut perkebunan yang akan dikembangkan di Kabupaten Musi Rawas : - Kawasan Pertanian Tanaman Tahunan/Perkebunan Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan atau perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan maupun bahan baku industri. Di Kabupaten Musi Rawas kawasan pertanian tanaman tahunan diperuntukkan bagi kawasan pertanian tanaman tahunan kebun karet dan kelapa sawit. - Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) Pola pertanian ini merupakan sistem pertanian perkebunan monokultur dengan jenis komoditi kelapa sawit dan karet. Status penguasaan lahan berupa Hak Guna Usaha selama 30 tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. - Perkebunan Rakyat Pola pertanian ini merupakan sistem pertanian perkebunan monokultur dengan jenis komoditi kelapa sawit dan karet, dengan status penguasaan lahan berupa hak milik petani. - Kawasan Kebun Campuran Di kawasan non hutan, dengan bentuk wilayah agak berbukit hingga agak bergunung (16-40%), diarahkan untuk pengembangan kebun campuran (talun kebun), yaitu suatu sistem pertanian hutan tradisional dimana dalam sebidang tanah ditanami berbagai macam tanaman yang diatur secara spasial dan temporal. Tanaman buah-buahan seperti: durian, rambutan, langsat, dan alpukat dibudidayakan bersama berbagai tanaman kayu-kayuan dan tanaman pangan lainnya. 3). Kawasan Peruntukan Perikanan Rencana pengembangan peruntukan perikanan di Kabupaten Musi rawas diarahkan pada perikanan tangkap, budidaya perikanan air tawar serta konservasi perikanan air tawar. Budidaya ikan air tawar terdiri dari budidaya perikanan sungai, kolam,


II-10


dan sawah serta pembibitan ikan. Jenis ikan budidaya yang dikembangkan antara lain ikan Nila, Mas, Patin,dan Lele. 4). Kawasan Peruntukan Pertambangan Kawasan yang diperuntukkan bagi kawasan pertambangan yang secara ekonomis mempunyai potensi bahan tambang, mencakup tambang mineral, Migas dan pertambangan batu bara. Pertambangan mineral digolongkan atas pertambangan mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam dan batuan. 5). Kawasan Peruntukan Industri Pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Musi Rawas, diarahkan untuk industri pengelolaan potensi sumber daya alam untuk peningkatan nilai tambah dan produktifitas wilayah secara berkelanjutan. Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Musi Rawas, diharapkan mampu menjadi stimulus percepatan perkembangan ekonomi daerah kabupaten dan kesejahteraan masyarakat sekitar dan wilayah lebih luas, dengan tetap memperhatikan upaya mencegah pencemaran fungsi lingkungan. 6). Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budi daya lainnya di mana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata. 7). Kawasan Peruntukan Permukiman a). Kawasan Permukiman Perkotaan - Menunjukkan areal kawasan permukiman perkotaan, kawasan ini menempati areal dengan bentuk wilayah datar–berombak (0-8%), jenis tanah aluvial, dan pola penggunaan lahan eksisting permukiman dan pekarangan. Kawasan ini menyebar secara spot-spot, terutama di pusat-pusat ibukota kecamatan dan desa/kelurahan di seluruh kecamatan di Kabupaten Musi Rawas. - Arahan pemanfaatan ruang ditujukan untuk mengoptimalkan dan mengendalikan peruntukan lahan dengan tetap mempertahankan keberadaan fungsi resapan melalui Ruang Terbuka Hijau (RTH). Untuk itu perlu pengaturan aktivitas pembangunan melalui penerapan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangun (KLB). Guna mengoptimalkan fungsi layanan bagi penduduk kota serta pelayanan ekonomi bagi wilayah belakangnya, maka perlu penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang memadai, serta dukungan prasarana jalan dan terminal antar kota baik berupa terminal penumpang maupun terminal barang yang menunjang pembangunan agropolitan. b). Kawasan Permukiman Perdesaan Menunjukkan areal kawasan permukiman perdesaan, kawasan ini menempati areal dengan bentuk wilayah datar–bergelombang (0-15%), jenis tanah RPJMD Kabapaten Musi Rawas 2016-2021

II-11


podsolik, kambisol, aluvial, dan koluvial, dengan pola penggunaan lahan eksisting permukiman dan pekarangan. Kawasan ini menyebar di tiap kecamatan di wilayah Kabupaten Musi Rawas. Arahan pemanfaatan ruang ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi layanan bagi masyarakat perdesaan dengan pengaturan tata ruang permukiman dan pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum perdesaan yang mendukung kegiatan pertanian/agropolitan. 2.1.3. Konsentrasi dan Sebaran Spasial Sektor Unggulan Konsentrasi dan sebaran spasial sektor unggulan terkait dengan pengembangan kawasan agropolitan, Agro Techno Park (ATP), Musi Rawas Cindo Park (MCP) memiliki beberapa potensi seperti: a. Produksi Karet Jika dilihat dari sentra budidaya perkebunan karet rakyat dapat disajikan data potensi pengembangan tanaman karet. Berikut disajikan dalam tabel 2.3. Data statistik perkebunan karet selama 3 tiga tahun terakhir. Tabel 2.3. Data Luas Areal dan Produksi Perkebunan Karet Tahun 2013-2015 Luas Area (Ha) TBM TM TT/TR JUMLAH 1 2013 68.241 213.046 51.995 334.727 2 2014 26.162 95.048 26.243 147.453 3 2015 26.253 95.092 24.832 146.176 Keterangan: TBM :Tanaman Belum Menghasilkan, TM : Tanaman Menghasilkan, TT/TR:Tanaman Tua /Tanaman Rusak

No

Tahun

Produksi (Ton) 264.178 133.068 133.128

Berdasarkan tabel di atas produksi karet di Kabupaten Musi Rawas terjadi penurunan dari 264.178 ton pada tahun 2013 menjadi 133.128 ton pada tahun 2015. Hal ini terjadi karena adanya pemekaran wilayah dengan terbentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara. Dimana beberapa sentra produksi karet sebanyak 7 Kecamatan tergabung di Kabupaten Musi Rawas Utara. Sedangkan sentra produksi karet di Kabupaten Musi Rawas adalah Kecamatan Jayaloka, Muara Kelingi, Sukakarya dan Muara Lakitan. Total produksi keempat kecamatan tersebut menyumbang 60 persen lebih produksi karet rakyat Kabupaten Musi Rawas. Dukungan yang diperlukan bagi sentra-sentra produksi karet tersebut adalah penyuluhan teknik budidaya, perlindungan dari gejolak harga, dan akses pendanaan khususnya untuk mendukung peremajaan tanaman yang telah melewati periode optimum tingkat produktivitasnya, serta pengembangan kawasan sistem pertanian terpadu berbasis tanaman karet. Di samping itu untuk petani karet skala kecil perlu dipikirkan pengembangan sumber penghasilan tambahan berupa aktivitas non-farm di perdesaan.


II-12


b. Kelapa Sawit Produksi kelapa sawit rakyat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 adalah 53.479 ton. Sentra produksi kelapa sawit rakyat yang utama terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Muara kelingi dengan produksi 30.614 ton, Kecamatan Muara Lakitan 13.662 ton dan Kecamatan BTS Ulu 7.500 ton. Disamping ketiga sentra utama tersebut menyusul dua daerah wilayah kecamatan dengan total produksi cukup signifikan yakni Kecamatan STL Ulu Terawas 5.615 ton dan Kecamatan Megang Sakti 3,175 ton. Tabel 2.4. Data Luas Areal dan Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Tahun 2013-2015 Luas Area (Ha) TBM TM TT/TR JUMLAH 1 2013 7.448 25.502 853 33.802 2 2014 6.031 18.035 313 24.378 3 2015 6.072 18.441 3.185 24.832 Keterangan: TBM :Tanaman Belum Menghasilkan, TM : Tanaman Menghasilkan, TT/TR:Tanaman Tua /Tanaman Rusak

No

Tahun

Produksi (Ton) 96.906 52.301 53.479

Dukungan yang diperlukan bagi sentra – sentra produksi dan kenaikan produksi di setiap wilayah adalah penyuluhan, pembinaan, pemanfaatan saprodi dan teknologi tepat guna serta akses pendanaan. Untuk mendukung pengembangan /perluasan kelapa sawit rakyat serta peremajaan tanaman tua khusunya kepada petani perkebunan rakyat. Hal ini penting mengingat indikasi penurunan tingkat produktivitas kelapa sawit dibandingkan periode 90-an sampai awal 2000-an. Disamping itu mediasi dan penyelesaian permasalahan pertanahan juga sangat penting untuk menjamin keberlangsungan industri sawit dan pemberdayaan masyarakat sekitar perkebunan. c. Produksi Padi/Jagung/Kedelai dan Hortikultura Sentra produksi padi di Kabupaten Musi Rawas berada di 6 kecamatan yaitu Kecamatan Tugumulyo, Purwodadi, Megang Sakti, Sumber Harta, STL. Ulu Terawas dan Muara Beliti. Enam kecamatan Tersebut merupakan daerah yang mempunyai irigasi teknis dari Daerah Irigasi (DI) Kelingi, Tugumulyo, Megang Tikip dan Air Lakitan dengan luas sawah 24.548 Ha dari total sawah di Kabupaten Musi Rawas seluas 30.511 Ha. Tabel 2.5. Data Luas Lahan Sawah di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015

No. 1 2

Kecamatan

1 Kali Tanam

2 Kali Tanam

STL. Ulu Terawas Selangit

88 39

3.462 81


Jumlah Lahan Sawah Ditanami 3 Kali Tanaman Tanam Lainnya 290 42 0 0

Tidak ditanami apapun 3.174 299

Jumlah 7.056 419

II-13


Jumlah Lahan Sawah Ditanami No. Kecamatan 1 Kali 2 Kali 3 Kali Tanaman Tanam Tanam Tanam Lainnya 3 Sumber Harta 204 2.443 243 28 4 Tugumulyo 0 1.070 1.678 15 5 Purwodadi 0 551 996 0 6 Muara Beliti 0 334 1.714 0 7 TP. Kepungut 0 0 0 0 8 Jayaloka 15 1 0 0 9 Sukakarya 3 163 0 83 10 Muara Kelingi 234 950 0 0 11 BTS. Ulu 97 186 0 0 12 Tuah Negeri 86 285 0 0 13 Muara Lakitan 305 80 0 0 14 Megang Sakti 350 4.210 0 136 Jumlah 1.421 13.816 4.921 304 Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Musi Rawas

Tidak ditanami apapun 2.919 70 64 60 368 74 0 198 682 1.102 487 552 10.049

Jumlah 5.837 2.833 1.611 2.108 368 90 249 1.382 965 1.473 872 5.248 30.511

Selanjutnya apabila ditinjau dari produksi padi, jagung, kedelai dan ubi kayu menurut kecamatan dapat diuraikan sebagaimana tabel 2.6. Tabel 2.6. Data Produksi Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu Tahun 2015 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kecamatan STL. Ulu Terawas Selangit Sumber Harta Tugumulyo Purwodadi Muara Beliti TP. Kepungut Jayaloka Sukakarya Muara Kelingi BTS. Ulu Tuah Negeri Muara Lakitan Megang Sakti Jumlah

Padi 46.890 3.452 33.507 45.851 25.331 36.808 834 2.224 2.278 17.840 4.795 4.614 7.451 45.045 276.918

Produksi (Ton) Jagung Kedelai 1.961 62 791 282 93 4 3.449 269 1.505 42 310 71 178 334 7 0 23 83 364 724 101 349 14 221 108 671 108 79 9.014 3.192

Ubi Kayu 13 0 16 32 22 4 4 4 5 13 0 4 4 10 131

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Musi Rawas

d. Peternakan dan Perikanan Sentra peternakan sapi tersebar di wilayah Kabupaten Musi Rawas yakni Kecamatan Megang Sakti dengan populasi sapi mencapai 4.762 ekor pada tahun 2015. Di samping daerah utama tersebut menyusul empat kabupaten dengan populasi sapi pada kisaran 2-3 ribu ekor yakni Sumber Harta, Tugumulyo. Muara Kelingi dan Purwodadi. Total populasi sapi di empat kecamatan tersebut menyumbang 70 persen lebih populasi ternak sapi di Kabupaten Musi Rawas. RPJMD Kabapaten Musi Rawas 2016-2021

II-14


Dukungan yang diperlukan bagi sentra-sentra peternakan sapi adalah penyuluhan dan pembinaan khususnya terkait dengan kesehatan dan reproduksi sapi, akses pemasaran, pengawasan infrastruktur rumah potong hewan dan pendingin untuk sapi potong, dan pengembangan/pembinaan koperasi susu untuk sapi perah. Produksi ikan konsumsi tahun 2014 adalah 74.802,33 ton sedangkan padat tahun 2015 turun menjadi 31.141,08 ton hal ini terjadi disebapkan oleh musim kemarau panjang pada tahun 2015 (fenomena el-nino), perubahan iklim dan sumberdaya alam sangat mempengaruhi produksi perikanan, selain faktor budi daya seperti harga pakan dan sistem budi daya. Tabel 2.7. Populasi Sapi Potong Kabupaten Musi Rawas 2011-2015

No.

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

STL. Ulu Terawas Selangit Sumber Harta Tugumulyo Purwodadi Muara Beliti TP. Kepungut Jayaloka Sukakarya Muara Kelingi BTS. Ulu Tuah Negeri Muara Lakitan Megang Sakti Jumlah

Rumah Tangga Peternak 2015 425 7 1.176 1.353 981 242 10 211 221 839 604 463 218 2.073 8.823

Populasi (Ekor) 2011

2012

2013

2014

2015

1.195 34 3.003 4.030 2.475 864 4 738 478 1.675 1.947 1.195 1.053 4.815 23.506

1.198 34 3.014 4.030 2.497 875 11 752 478 1.700 1.964 1.207 1.062 4.824 23.646

1.143 14 2.846 3.513 2.363 707 20 587 563 2.239 1.484 1.100 777 4.798 22.154

1.139 14 2.837 3.502 2.355 705 20 585 561 2.232 1.479 1.096 775 4.783 22.083

1.122 22 2.800 3.501 2.337 692 19 609 579 2.258 1.484 1.090 759 4.762 22.034

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Musi Rawas

2.1.4. Penanganan Bencana Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan tanah longsor, dan kawasan rawan banjir. Untuk mencegah korban dan kerugian fisik akibat bencana ditetapkan ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut : 1. Perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (building code) sesuai dengan potensi bencana alam serta dilengkapi jalur evakuasi. 2. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk. 3. Dalam kawasan rawan bencana masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini (early warning system).


II-15


4. Dalam kawasan rawan bencana alam masih diperkenankan adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan dan kehutanan serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam. 2.1.5. Konektivitas Antar Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas. Secara regional, Kabupaten Musi Rawas mempunyai kedudukan strategis dalam pergerakan eksternal dengan Provinsi-Provinsi lain di Pulau Sumatera karena dilalui jalan negara yang menuju ke Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Musi Rawas mempunyai 2 (dua) ruas jalan utama yang sekaligus merupakan bagian dari Jalan Lintas Sumatera yang merupakan urat nadi perekonomian provinsi-provinsi di Sumatera serta penghubung antara Pulau Sumatera dan Jawa, yaitu: a. Jalan Nasional Lintas Tengah Sumatera yang membentang mulai dari batas Provinsi Lampung - Martapura - Baturaja-Simpang Sugiwaras - Muara Enim - Lahat - Tebing Tinggi - Muara Beliti - Lubuklinggau - Terawas - Batas Provinsi Jambi sepanjang 472,35.km dan melewati 6 (enam) Kabupaten/Kota dan pada umumnya terletak pada daerah dataran tinggi pegunungan. b. Jalan Nasional Penghubung Antar Lintas yang terdiri dari 2 (dua) ruas jalan yaitu ruas Muara Beliti – Lubuklinggau – Rejang Lebong - Kepahiang - Bengkulu melewati 3 (tiga) Kabupaten/Kota yang secara umum pada daerah dataran tinggi, dan ruas Muara Beliti - Sekayu - Betung - Palembang dan melewati 2 (dua) kabupaten. Secara umum ruas ini terletak pada daerah dataran rendah dan juga berada dipinggiran Sungai Musi. 2.2. Aspek Demografi Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Jumlah penduduk Tahun 2015 setelah pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara berjumlah 404.587 jiwa. Luasnya adalah 6.357,09 Km2 dan kepadatan penduduknya adalah 60,52 jiwa/km². Karakteristik penduduk Kabupaten Musi Rawas yang akan ditinjau berkaitan dengan besaran dan pertumbuhannya, serta kepadatan dan persebarannya. Kecamatan dengan kepadatan terendah adalah Kecamatan Muara Lakitan sedangkan tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Tugumulyo. Dengan luas wilayah sebesar 6.357,09 Km2 dan jumlah penduduk sebanyak 404.587 jiwa maka density penduduk Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2015 sebesar 60,52 jiwa / Km2, wilayah administrasi dengan tingkat kepadatan paling tinggi adalah Kecamatan Tugumulyo dengan kepadatan penduduk 674,36 jiwa/Km2, sedangkan Kecamatan Muara Lakitan merupakan kecamatan tingkat kepadatan penduduknya paling kecil yaitu 22,93 jiwa / Km2 , seperti tabel 2.8.


II-16


Tabel 2.8 Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Luas (Km2)

Kecamatan STL Ulu Selangit Sumber Harta Tugumulyo Purwodadi Muara Beliti TP. Kepungut Jayaloka Sukakarya Muara Kelingi BTS Ulu Tuah Negeri Muara Lakitan Megang Sakti Jumlah

Jumlah Penduduk (Jiwa)

Kepadatan (Jiwa/Km2)

30.307 18.518 17.061 45.654 14.981 24.583 11.853 15.915 14.356 39.152 27.720 28.133 45.020 51.047 404.587

50,77 25,82 164,40 674,36 236,85 139,98 36,31 99,19 118,13 60,62 36,88 106,79 22,93 127,69 60,52

596,92 717,33 103,78 67,70 63,25 175,62 326,42 160,45 121,53 645,81 751,53 263,45 1.963,53 399,77 6.357,09

Sumber : Mura Dalam Angka 2015, BPS

2.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek Kesejahteraan Masyarakat terkait dengan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 – 2015 selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terdapat 3 (tiga) Fokus : a) Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi; b) Fokus Kesejahteraan Masyarakat; c) Fokus Seni Budaya dan Olahraga. 2.3.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi a. Pendapatan Domestik Bruto (PDRB) PDRB salah satu indikator ekonomi yang menggambarkan kondisi rill suatu daerah, indicator pertumbuhan PDRB ini menunjukkan kesejahteraan masyarakat dalam lingkup daerah dan mengenai geliat keberhasilan program pembangunan ekonomi makro daerah yang telah dicapai dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat di suatu daerah. Salah satu tujuan yang terkandung diantara cita-cita tersebut adalah peningkatan Pendapatan Domestik Bruto penduduk Kabupaten Musi Rawas yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tabel 2.9. PDRB Kabupaten Musi Rawas Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2015 (Rp. Juta) Lapangan Usaha (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

2011 (2)

2012 (3)

2013* (4)

2014** (5)

2015*** (6)

3.326.080,2

3.714.292,3

4.121.587,7

4.328.484,5

4.536.599,1


II-17


Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estat Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya PDRB Dengan Migas PDRB Tanpa Migas

4.129.225,0

4.045.701,4

4.208.788,1

4.844.702,3

4.643.608,1

982.270,1 1.743,7

1.109.537,3 1.858,3

1.246.417,7 1.890,9

1.447.961,8 2.226,6

1.696.090,7 2.905,4

583,4

656,5

682,7

815,5

954,6

433.274,7

528.879,7

620.441,0

736.249,1

827.033,6

557.430,1

617.911,3

672.813,5

735.659,9

965.555,0

34.697,2

38.143,5

45.873,0

54.919,6

65.055,4

20.704,8

24.406,8

28.246,1

31.864,5

38.940,4

27.372,7 59.310,1 108.723,9 1.307,3

29.719,5 68.119,8 119.979,6 1.509,2

31.609,1 75.330,7 132.586,7 1.760,1

35.901,0 82.832,1 156.814,3 2.019,6

40.518,4 89.836,3 184.043,1 2.268,7

235.913,6

260.374,2

298.074,9

322.994,8

369.165,9

233.720,1

263.099,7

302.693,8

389.770,3

430.947,6

57.688,3

64.462,8

72.248,9

82.061,9

93.302,4

100.338,9 10.310.384,0 6.908.944,9

100.825,3 10.989.477,3 7.803.031,5

111.496,8 11.972.541,7 8.735.478,1

121.052,5 13.376.330,4 9.670.542,7

134.109,2 14.120.933,7 10.861.607,0

Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara ***) Angka Sangat- sangat Sementara

Berdasarkan data pada tabel 2.9. nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas Kabupaten Musi Rawas meningkat dari Rp.10,31milyar pada tahun 2011 menjadi Rp.14,12 milyar pada tahun 2015 untuk PDRB dengan migas. Pada tahun 2011 PDRB tanpa migas sebesar Rp. 6,91 milyar dan pada tahun 2015 menjadi Rp. 10,86 milyar. Sedangkan data struktur ekonomi Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada tabel 2.10. berikut: Tabel. 2.10. Struktur Ekonomi Kabupaten Musi RawasTahun 2011-2015 (%) Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang


2011 32,26 40,05 9,53 0,02

2012 33,80 36,81 10,10 0,02

2013* 34,43 35,15 10,41 0,02

2014** 32,36 36,22 10,82 0,02

2015*** 32,13 32,88 12,01 0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

II-18


Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estat Jasa Perusahaan

4,20

4,81

5,18

5,50

5,86

5,41

5,62

5,62

5,50

6,84

0,34

0,35

0,38

0,41

0,46

0,20

0,22

0,24

0,24

0,28

0,27 0,58 1,05 0,01

0,27 0,62 1,09 0,01

0,26 0,63 1,11 0,01

0,27 0,62 1,17 0,02

0,29 0,64 1,30 0,02

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

2,29

2,37

2,49

2,41

2,61

Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya

2,27 0,56 0,97

2,39 0,59 0,92

2,53 0,60 0,93

2,91 0,61 0,90

3,05 0,66 0,95


Tahun 2011-2015 merupakan tahun berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam dengan leading sector yang menjadi unggulan selama ini sebagai penyumbang PDRB yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan juga sektor pertambangan dan penggalian. Di tahun 2011, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan sumbangan 32,26 persen, dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2013, yaitu sebesar 34,43 persen, dan mengalami penurunan di tahun 2015 menjadi 32,13 persen. Sektor pertambangan dan penggalian memberikan sumbangan sebesar 32,88 persen. Sektor Industri Pengolahan pada tahun 2015 memberikan peningkatan kontribusi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 12,01 persen. PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Musi Rawas tahun 2011-2014 dapat dlihat pada tabel di bawah ini : Tabel. 2.11 PDRB Kabupaten Musi Rawas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2015 (Rp. Juta) Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur lang Konstruksi

2012

2013*

3.081.857,6

3.288.393,7

3.528.201,0

3.746.798,5

4.005.122,0

3.400.167,9

3.044.511,8

3.125.563,7

3.406.480,9

3.463.594,9

920.556,2

1.001.051,3

1.076.009,5

1.155.228,0

1.249.381,1

1.928,3

2.073,9

2.195,0

2.331,7

2.349,7

590,6

653,8

690,6

740,0

791,6

379.849,9

425.233,6

475.040,8

509.488,8

533.332,8


2014**

2015***

2011

II-19


Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

528.780,8

576.519,5

618.234,7

647.677,9

678.479,6

34.632,6

37.786,0

41.044,6

44.612,6

48.727,1

19.127,0

20.854,2

22.119,7

23.525,7

25.872,1

Informasi dan Komunikasi

27.734,0

30.079,9

32.244,9

35.054,8

38.016,9

Jasa Keuangan dan Asuransi

57.462,4

62.722,2

66.231,4

68.694,9

71.483,5

104.338,2

114.528,2

124.638,2

134.659,8

144.274,5

1.232,3

1.332,1

1.447,4

1.552,5

1.629,5


228.881,3

234.864,6

241.844,6

255.609,6

277.924,3

Jasa Pendidikan

228.042,2

244.394,4

265.908,8

300.768,9

322.183,7

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

56.652,9

61.524,7

65.009,4

70.969,5

76.412,8

Jasa lainnya

95.637,1

98.763,2

102.141,2

105.882,0

110.127,9

PDRB Dengan Migas

9.167.471,3

9.245.287,1

9.788.565,6

10.510.076,1

11.049.704,1

PDRB Tanpa Migas

6.447.390,7

6.932.242,9

7.438.244,3

7.935.182,1

8.475.325,0

Real Estate Jasa Perusahaan


a. Pendapatan Regional Perkapita Data Pendapatan Regional Perkapita (dengan migas) Tahun 2011-2015 Kabupaten Musi Rawas adalah ditunjukkan dalam tabel 2.12. berikut : Tabel 2.12. Pendapatan Perkapita Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015 Tahun 2011 2012 2013* 2014** 2015***

Harga berlaku Dengan Migas Tanpa Migas 28.434.673 19.053.955 29.854.516 21.198.072 32.037.757 23.375.581 35.293.748 25.515.944 36.744.558 28.263.354

Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Harga konstan Dengan Migas Tanpa Migas 25.282.671 17.781.049 25.116.169 18.832.448 26.193.576 19.904.266 27.731.071 20.937.156 28.752.808 22.053.929

***) Angka Sangat- sangat Sementara

Berdasarkan data di atas, dapat terlihat bahwa pendapatan per kapita Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 atas dasar harga berlaku dengan migas sebesar Rp. 36.744.558,- dan tanpa migas sebesar Rp. 28.263.354,- sedangkan berdasarkan atas


II-20


dasar harga konstan tanpa migas sebesar Rp. 22.053.929,- dan dengan migas sebesar Rp. 28.752.808,-. b. Pertumbuhan Ekonomi Kondisi ekonomi suatu daerah dilihat dari pertumbuhan ekonomi di harapkan mengalami kenaikan setiap tahunnya, Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini menggambarkan aktivitas ekonomi di suatu daerah dan masih dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kondisi ekonomi di daerah. Seperti dijelaskan di atas bahwa sesuai dengan RPJPD Tahun 2005-2025 Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2015 merupakan tahun terakhir pelaksanaan pembangunan jangka menengah tahun ketiga Kabupaten Musi Rawas, sebagai rangkaian dari pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2010 -2015. Tabel 2.13. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011-2015 Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estat Jasa Perusahaan

2011 7,55 -7,93 7,17 7,26

2012 6,70 -10,46 8,74 7,55

2013* 7,29 2,66 7,49 5,84

2014** 6,20 8,99 7,36 6,23

2015*** 6,89 1,68 8,15 0,77

-0,58

10,69

5,62

7,16

6,97

7,50

11,95

11,71

7,25

4,68

8,49

9,03

7,24

4,76

4,76

7,54 9,42 7,45 6,73 8,53 9,94

9,11 9,03 8,46 9,15 9,77 8,10

8,62 6,07 7,20 5,59 8,83 8,65

8,69 6,36 8,71 3,72 8,04 7,26

9,22 9,97 8,45 4,06 7,14 4,96


4,28

2,61

2,97

5,69

8,73

Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya PDRB Dengan Migas

8,22 6,74 3,88 1,16

7,17 8,60 3,27 0,85

8,80 5,66 3,42 5,88

13,11 9,17 3,66 7,37

7,12 7,67 4,01 5,13

Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

***) Angka Sangat- sangat Sementara

c. Gini Rasio Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya dapat diukur melalui pendapatan per kapita atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun seberapa besar kemakmuran atau kue pembangunan tersebut terdistribusi secara merata ke semua populasi penduduk dalam suatu wilayah, salah satu cara untuk mengukur tingkat distribusi pendapatan yang telah lama dikembangkan oleh ekonom Italian yang bernama RPJMD Kabapaten Musi Rawas 2016-2021

II-21


Girardo Gini yaitu indeks Gini dan Kurve Lorenz, Angka Indeks Gini mempunyai besaran nilai antara 0 sampai dengan 1, apabila angka mendekati ngk (satu), maka kesenjangan pendapatan sangat tinggi, begitu juga sebaliknya mendekati angka 0 berarti kesenjangan sangat rendah. Gambaran umum perkembangan rasio gini Kabupaten Musi Rawas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut: Tabel 2.14 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015 Tahun Musi Rawas Sumatera Selatan 2011 0,369 0,34 2012 0,332 0,40 2013 0,305 0,383 2014 0,285 2015*) 0,287 Sumber: BPS Kabupaten Musi Rawas *) Angka Sementara 2015 setelah pemisahan dari Musi Rawas Utara

Nasional 0,38 0,41 0,41 0,413 0,408

Dari tabel diatas kinerja dari Indeks Gini Kabupaten Musi Rawas mempunyai kecenderungan yang semakin menurun, Angka Gini Rasio Kabupaten Musi Rawas selama 5 (lima) tahun terakhir lebih baik bila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional. Walaupun di tahun 2011 menunjukkan angka sedikit lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Selatan dan sedikit lebih rendah dari nasional, namun tren selama 5 (lima) tahun rata-rata Gini Rasio Musi Rawas menunjukkan kesenjangan semakin berkurang. Salah satu penyebab angka ketimpangan relatif lebih rendah tidak lepas dari perekonomian Kabupaten Musi Rawas masih bertumpu pada sektor Primer Pertanian yang mempunyai metode produksi yang padat karya, sehingga pembagian pendapatan relatif lebih merata, bila dibandingkan sektor modern yang padat modal dalam produksi. d. Tingkat Inflasi Pada tabel sebelumnya telah digambarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Musi Rawas yang diukur melalui pendekatan angka berlaku maupun harga konstan, secara umum PDRB menggambarkan perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu, namun kedua metode tersebut mempunyai perbedaan mendasar yaitu PDRB harga konstan menunjukkan perkembangan nominal ekonomi karena menggunakan tahun dasar perhitungannya, sebaliknya harga belaku menunjukkan angka riil dari PDRB pada tahun berjalan, dari pendekatan perhitungan ini, PDRB harga berlaku tidak dapat menggambarkan pertumbuhan output sebenarnya, tingginya PDRB hanya menggambarkan kenaikan harga barang semata atau inflasi. Angka Inflasi menunjukkan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar, dari perkembangan inflasi Kabupaten Musi Rawas dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:


II-22


Tabel 2.15 Laju Inflasi Implisit (Tingkat Produsen) Kabupaten Musi Rawas 2011-2015 Tahun 2011 Inflasi 12,47 Sumber: BPS *) angka sementara **) angka sangat sementara

2012 5,69

2013 2,9

2014*) 4,06

2015**) 0,27

Dari tabel diatas angka inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu menembus angka dua digit, tingginya angka inflasi disebabkan oleh kenaikan harga BBM akibat kenaikan harga minyak dunia, masalah keterbatasan pangan yang memacu kenaikan harga. Angka Inflasi masih dianggap wajar apabila masih dibawah satu digit pada kisaran 0 dan dibawah 10%, apabila dibawah 0% atau deflasi dan diatas 10% sangat membahayakan bagi perekonomian terutama dalam mengurangi angka kemiskinan. Angka optimal yang harus dijaga pada kisaran 0-5%. e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pembangunan pada hakekatnya adalah untuk membangun manusia seutuhnya yaitu manusia yang sehat baik jasmani dan rohani, beberapa indikator yang dikembangkan oleh Lembaga Internasional seperti United Development Programme (UNDP) untuk menukur keberhasilan pembangunan adalah Human Development Index (HDI). Konsep HDI sejalan dengan konsep bahwa sebagai alat dan tujuan akhir pembangunan. Untuk mengukur HDI itu adalah dengan menggunakan indikator kesehatan, pendidikan, dan pendapatan perkapita. Konsep IPM ini menjelaskan seberapa besar manusia memperoleh akses akan hasil-hasil pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang diukur melalui peubah atau yang dikenal dengan 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu: 1. Umur panjang dan hidup sehat (peubah kesehatan) 2. Pengetahuan (rata-rata lama sekolah) 3. Standar hidup layak (pendapatan) Gambaran IPM Kabupaten Musi Rawas dapat digambarkan sebagai berikut: Tabel 2.16 IPM Kabupaten Musi Rawas 2011-2015 AHH EYS MYS Pengeluaran (tahun) (tahun) (tahun) perkapita/tahun 2011 60,63 66,82 10,15 6,07 8151,76 2012 61,37 66,85 10,51 6,11 8361,90 2013 62,23 66,87 10,88 6,16 8692,69 2014 63,19 66,88 11,10 6,61 8787,03 2015*) 64,11 67,18 11,63 6,69 8876,00 Sumber: BPS Kabupaten Musi Rawas *) angka sementara 2015 setelah pemisahan dari Musi Rawas Utara Tahun

IPM


II-23


Dari tabel diatas, dapat dilihat angka IPM Musi Rawas dapat dikategorikan sebagai menengah atau sedang, walaupun IPM mengalami perbaikan tiap tahunnya, angka tersebut masih dibawah rata-rata Sumsel 67,46 di tahun 2015, namun perkembangan yang cukup menggembirakan bila dilihat dari shortfall adalah angka harapan hidup rata-rata 67,18 relatif lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan dari lama bersekolah relatif lebih lamban, walaupun banyak program/kegiatan untuk mendorong orang bersekolah lebih baik lagi, hal ini karena masih belum tersebarnya secara merata pada sekolah tingkat lanjutan di tiap kecamatan akibat luasnya wilayah dan geografis. d. Kebutuhan Investasi Kab. Musi Rawas Tahun 2016-2021 Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah adalah penambahan dan pemupukan modal melalui investasi. Dengan menganggap bahwa nilai ICOR (incremental capital to output ratio atau rasio penambahan modal terhadap produksi) sebesar 4,26, maka dapat diproyeksikan besaran nilai pertumbuhan ekonomi rata-rata 2016-2021dan nilai PDRB, serta kebutuhan investasi selama lima tahun diperkirakan sebesar Rp. 3,149 triliun per tahun. Kebutuhan investasi tersebut hanya akan dapat dipenuhi oleh Kabupaten Musi Rawas dengan mempertimbangkan potensi dan kemajuan yang telah dicapai selama ini, kondisi sosial yang kondusif, dan kondisi ketertiban dan keamanan yang terjaga dengan baik sehingga menarik investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Musi Rawas. Tabel. 2.17. Kebutuhan Investasi Ekonomi Indikator DENGAN MIGAS Pertumbuhan ekonomi PDRB ADHB

Tahun 2016

2017

2018

2019

2020

2021

1,16

0,85

5,88

7,44

7,56

7,60

10.310.384,0

10.989.477,32

11.920.141,7

13.259.692,4

14.394.799,94

15.529.907,48

3.883.134

4.360.081

7,00

7,34

10.606.341,30

11.540.777,90

3.579.936,45

3.624.827,50

kebutuhan investasi 1.907.788 2,452,293 2,887,997 3,406,187 (ICOR 4,26) TANPA MIGAS Pertumbuhan 7,46 7,52 7,30 6,67 ekonomi 6.908.944,9 7.803.031,5 8.735.478,1 9.671.904,7 PDRB ADHB Kebutuhan investasi 1.783.532 2,232,633 2,643,886 3,130,454 (ICOR 4,26) Sumber: Indikator Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 ( data diolah) *) Angka Sementara

d. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks yang bersifat dinamis, mengingat faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kemampuan belanja masyarakat juga bergerak dinamis disamping berbagai faktor internal yang mempengaruhi daya tahan masyarakat terhadap gejolak ekonomi yang terjadi.


II-24


Untuk mengetahui proporsi dan jumlah penduduk miskin, tersedia dua sumber yaitu persen penduduk miskin dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan setiap tiga tahun, dan jumlah rumah tangga miskin yang pendataannya dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bekerjasama dengan BPS pada setiap tahun dalam rangka penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Pemerintah Pusat. Kedua jenis data tersebut berbeda dalam beberapa hal. Pertama, data SUSENAS adalah hasil survei, tanpa nama dan tanpa alamat. Tujuannya untuk memantau persen penduduk miskin setiap 3 tahun. Alat ukurnya juga berbeda, yaitu pola konsumsi masyarakat yang kemudian disimpulkan menjadi kilokalori. Bila konsumsi per orang dibawah 2100 kilokalori per hari maka dikategorikan sebagai penduduk miskin. Dari delapan tujuan Millenium Development Goals (MDG’s), komponen pertama adalah; Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Target secara nasional pencapaian MDGs poin pertama adalah : Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah US$1 per hari menjadi setengahnya dalam kurun waktu 19902015. Untuk mendukung target tersebut, maka ditetapkan dua indikator target yaitu: 1. Penurunan Persentase penduduk dengan pendapatan di bawah US$1 (PPP) per hari. 2. Penurunan Persentase penduduk dengan tingkat konsumsi di bawah garis kemiskinan nasional. Nasional menargetkan pencapaian MDGs pada Tahun 2015, maka Kabupaten Musi Rawas wajib menargetkan pada Tahun 2015 juga. Penduduk di atas garis kemiskinan dihitung dengan formula; Penduduk di atas garis kemiskinan = 100% - persentase penduduk miskin. Dengan demikian, maka penduduk di atas garis kemiskinan ditunjukkan dengan tabel 2.18. Tabel. 2.18. Persentase Penduduk di atas garis Kemiskinan Tahun 2011-2014 Indikator Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan

2011 81,75

Tahun 2012 2013 82,33 82,15

2014* 84,49

Sumber : BPS Kab. Musi Rawas 2014 *Berdasarkan Suseda 2014 (Data terpisah dengan Kab. Muaratara)

Berdasarkan data di atas Tahun 2010 tingkat kemiskinan sebesar 19,38% dan pada tahun 2014 turun menjadi 15,51%. 2.3.2. Fokus Kesejahteraan Sosial 1) Pendidikan Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap 4 jenis rasio yang terbagi atas:Rasio Pendidikan (indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni). Capaian Kinerja Pendidikan diukur dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) : Angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Pendidikan yang Ditamatkan, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ Paket


II-25


A, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ SMK/ MA/ Paket C. Tabel 2.19. Capaian Kinerja Pendidikan Kab. Musi Rawas Tahun 2011 – 2015 No

Indikator

2011 2012 1. Angka Melek Huruf (%) 98,02 98,13 2 Angka Rata-rata lama sekolah (Tahun) 7,10 7,10 3 APK SD/MI/Paket A (%) 114,18 114,95 4 APK SMP/MTs/Paket B (%) 96,60 97,02 5 APK SMA/SMK/MA/Paket C (%) 66,20 68,77 6 APM SD/MI/Paket A (%) 98,02 98,04 7 APM SMP/MTs/Paket B (%) 88,01 89,04 8 APM SMA/SMK/MA/Paket C (%) 57,25 59,52 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 BPS Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 *) Angka telah dipisahkan dengan Kab. Muratara

Tahun 2013 98,30 7,13 114,80 98,00 74,60 98,15 91,48 61,00

2014 98,47 7,19 114,96 98,70 75,00 98,45 91,75 62,15

2015 98,63 7,32*) 130,33 108,99 77,87 98,58 95,20 65,21

2) Kesehatan Capaian Kinerja kesehatan diukur dengan IKK: Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Angka Usia Harapan Hidup dan Persentase Musi Rawas Gizi Buruk. Capaian kinerja kesehatan dapat dilihat dalam tabel 2.17 berikut : Tabel 2.20 Capaian Kinerja Kesehatan Kab. Musi Rawas Tahun 2011 - 2015 No

Indikator

1.

Angka kematian bayi/1000 KH

2.

Angka Umur Harapan Hidup (Tahun)

3.

Persentase Musi Rawas gizi Buruk

4.

Angka Kesakitan Kasar (%)

5.

Angka Kematian Ibu /100.000 KH

2011 48,79

2012 9,65

Tahun 2013 10,69

2014 40,71

2015 10,60

64,95

63,03

65,09

66,88

68,00

3,70

1,00

0,89

0,76

0,15

-

-

-

-

-

117,99

115,20

100

93,22

102

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015

3) Pertanahan. Capaian Kinerja Pertanahan diukur dengan IKK: Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan. Tabel 2.21. Capaia Kinerja Pertanahan Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 No 1.

Indikator Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan

2011

2012

-

-

Tahun 2013 -

2014

2015

-

-

Sumber: Bagian Tapem Setda Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015


II-26


4) Ketanagakerjaan. Capaian Kinerja Ketenagakerjaan diukur dengan IKK: 98,33 Jumlah Penduduk yang Bekerja. Tabel 2.22. Capaian Kinerja Ketenagakerjaan Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 Tahun 2011 2012 2013 2014 1. Jumlah Penduduk yang bekerja 264.596 300.588 296.100 310.699 Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 *)BPS Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 No

Indikator

2015 193.051*

2.3.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikatorindikator: jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga. 1) Kebudayaan Capaian Kinerja Kebudayaan diukur dengan IKK : Jumlah Grup Kesenian dan Jumlah Gedung Kesenian. Tabel 2.23. Capaian Kinerja Kebudayaan Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015

1.

Jumlah Group Kesenian

9

2012 10

Tahun 2013 26

2

Gedung Kesenian

-

-

-

No

Indikator

2011

2014 31

2015 34

-

-

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015

2) Pemuda dan Olahraga Capaian Kinerja Pemuda dan Olahraga diukur dengan IKK: Jumlah Klub Olahraga dan Jumlah Gedung Olahraga. Tabel 2.24. Capaian Kinerja Pemuda dan Olahraga Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 No

Indikator

1.

Jumlah Klub Olahraga per 10.000

2

Jumlah Gedung Olahraga per 10.000

2011 26

2012 26

Tahun 2013 26

2014 26

2015 26

1

1

1

1

1

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015

2.4. Aspek Pelayanan Umum Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Aspek Pelayanan Publik terdiri atas 2 buah fokus yaitu: a) Fokus Layanan Urusan Wajib dan b) Fokus Layanan Urusan Pilihan. Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan RPJMD Kabapaten Musi Rawas 2016-2021

II-27


terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika, dan perpustakaan. Indikator Kinerja terhadap fokus layanan Urusan Wajib sebagai berikut : 2.4.1. Urusan Wajib 1) Urusan Pendidikan Capaian kinerja urusan pendidikan diukur dengan indikator: Angka Partisipasi Sekolah SD/MI, Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SD/MI, Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SMP/MTs, Rasio guru: murid SD/MI, Rasio guru: murid SMA/MA, Rasio guru: murid per kelas rata-rata SD/MI, Rasio guru: per kelas rata-rata murid SMP/MTs, Rasio guru: per kelas rata-rata murid SMA/ MA, dan Rasio ketersediaan sekolah SLTP. Tabel 2.25. Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 2011 98,52

2012 98,37

Tahun 2013 99,72

2014 99,47

2015 98,63*)

Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs

82,63

91,11

87,59

95,02

96,38*)

Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA

39,60

58,79

54,15

55,04

69,09*)

66,96

66,99

68,44

82,68

92,14

34,13

43,60

48,70

47,19

49,24

No

Indikator

1.

Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (%)

2. 3.

14,94

18,85

18,95

21,62

24,34

7.

Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI (%) Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SMP/MTs (%) Rasio ketersediaan sekolah SMA/SMK/MA (%) Rasio guru: murid SD/MI

1 : 17

1 : 17

1 : 17

1 : 17

1 : 15

8.

Rasio guru: murid SMP/MTs

1: 15

1: 15

1: 16

1: 14

1: 16

9.

Rasio guru: murid SMA/MA

1: 20

1: 21

1: 17

1: 17

1: 17

1,58

1,75

1,87

1,83

1,93

2,33

1,84

1,51

2,22

4. 5. 6.

Rasio guru: murid per kelas rata- rata 1,50 1,50 SD/MI Rasio guru: per kelas rata- rata murid 11. 1,24 1,63 SMP/MTs Rasio guru: per kelas rata- rata murid 12. 1,27 1,24 SMA/MA/SMK Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 10.


II-28


2) Urusan kesehatan Capaian kinerja layanan umum dalam urusan kesehatan diukur dengan indikator kinerja: Rasio Posyandu per Satuan Musi Rawas, Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan Penduduk , Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk, Rasio Dokter per Satuan Penduduk, Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk, Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil K4, Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, Cakupan desa kelurahan UCI, Cakupan Musi Rawas Gizi buruk mendapat perawatan, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/ BTA, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, Cakupan kunjungan bayi, Meningkatnya cakupan rawat jalan Puskesmas, dan Meningkatnya cakupan rawat inap Puskesmas. Tabel 2.26. Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 No

Indikator

1

Rasio Posyandu per Satuan 10.000 Musi Rawas Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 10.000 penduduk Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk Rasio Dokter per 100.000 Penduduk Rasio Tenaga Medis per 100.000 Penduduk Cakupan pertolongan persalianan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kopetensi kebinanan

2 3 4 5 6

7

Cakupan desa kelurahan UCI

8

Cakupan Musi Rawas Gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

9

10

11 12

Cakupan kunjungan bayi

2011

2012

Tahun 2013

2014

2015

6,85

6,98

7,21

7,44

7,63

0,40

0,46

0,49

0,50

0,53

0,05

0,05

0,53

0,53

0,54

0,3

0,6

1,21

1,35

1,40

2,21

2,43

2,56

2,61

2,74

91,70

91,90

91,50

85,50

88,90

94,95

94,10

94,10

97,00

98,50

100

100

100

100

100

48,90

55,70

52,40

56,51

46,53

100

100

100

100

100

22,41

11,30

0,87

10,96

2,70

99,20

33,70

98,20

77,30

81,30

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Musi Rawas Tahun 2015

3) Urusan Pekerjaan Umum Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pekerjaan Umum diukur dengan indikator kinerja antara lain: proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio tempat ibadah per satuan penduduk, persentase rumah tinggal RPJMD Kabapaten Musi Rawas 2016-2021

II-29


bersanitasi, rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk, rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, rasio rumah layak huni, rasio pemukiman layak huni, panjang jalan dilalui roda empat, jalan penghubung kabupaten dari ibu kota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4, panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, dan panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air minimal 1,5 m. Tabel 2.27. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 No

Indikator

1

2011

Proporsi Panjang Jalan dalam 59,81 kondisi baik (%) 2 Rasio Jaringan Irigasi (m/ha) 5,40 3 Persentase rumah tinggal 8,92 bersanitasi (%) Sumber: Dinas PU Kab. Musi Rawas Tahun 2015

2012

Tahun 2013

2014

2015

59,22

51,41

62,70

71,07

5,69

5,80

5,93

6,15

22,70

41,02

65,45

74,00

4) Urusan Perumahan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perumahan diukur dengan indikator: Rumah tangga pengguna air bersih, Rumah tangga pengguna listrik, Rumah tangga bersanitasi, Lingkungan pemukiman kumuh dan Rumah layak huni. Tabel 2.28. Capaian Kinerja Urusan Perumahan Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 No

Indikator

2012 4,24

Tahun 2013 9,96

2014 15,51

2015 58,66

1.

Rumah tangga pengguna air bersih (%)

2011 0,04

2.

Rumah tangga pengguna listrik (%)

15,67

21,610

40,165

52,594

66,5

3.

Rumah tangga bersanitasi (%)

8,92

22,70

41,02

65,45

74,00

4.

Rumah layak huni (%)

52,34

56,53

60,70

64,70

80,00

Sumber: Dinas PU dan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Musi Rawas Tahun 2015 Suseda 2015

5) Urusan Penataan Ruang Capaian kinerja layanan umum pada urusan Tata Ruang diukur dengan indikator: Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB dan Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan.


II-30


Tabel 2.29. Capaian Kinerja Urusan Tata Ruang Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 No

Indikator

2011

Tahun 2013

2012

1.

% Pembangunan Ruang Terbuka Hijau 2,285 3,55 (RTAHUN) 2. Rasio bangunan ber-IMB per satuan 0,10 0,12 bangunan (unit) Sumber: BLHD dan BPMPTP Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015

2014

2015

4,300

5,425

5,675

0,23

0,27

0,36

6) Urusan Perencanaan Pembangunan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perencanaan Pembangunan diukur dengan indikator: Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda, Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan, Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada, dan Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD. Tabel 2.30. Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 No 1. 2. 3. 4.

Indikator Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)

2011

2012

Tahun 2013

2014

2015

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

75

80

83

85

85

Sumber: Bappeda Kab. Musi Rawas Tahun 2015

7) Urusan Perhubungan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perhubungan diukur dengan indikator: Jumlah arus penumpang angkutan umum, rasio ijin trayek, jumlah uji kir angkutan umum, jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus, angkutan darat, kepemilikan KIR angkutan umum, lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) dan biaya pengujian kelayakan angkutan umum. Tabel 2.31. Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 No

Indikator

2011 1.496

2012 2.954

Tahun 2013 503

2014 508

2015 -

41

34

54

68

72

1.

Arus penumpang angkutan umum (bh)

2.

Rasio Ijin trayek(bh)

3.

Jumlah uji kir angkutan umum (kali)

1

1

1

1

1

4.

Jumlah Pelabuhan Laut /udara/terminal bis

5

5

5

4

4

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015


II-31


8) Urusan Lingkungan Hidup Capaian kinerja layanan umum pada urusan Lingkungan Hidup diukur dengan indikator: Persentase penanganan sampah, Persentase penduduk berakses air minum, Persentase luas pemukiman yang tertata, Pencemaran status mutu air, Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air, Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk dan Penegakan hukum lingkungan. Tabel 2.32. Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 2011 -

2012 -

Tahun 2013 -

2014 60

2015 15

0

0

0

0

0

90.9

91

100

100

95

0,02

0,02

0,02

0,04

0,04

5 100 Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kab. Musi Rawas Tahun 2015

100

100

100

100

No 1 2 3 4

Indikator Persentase penanganan sampah (%) Pengelolaan kualitas air ( kali penetapan kelas air) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%) Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%) Penegakan hukum lingkungan (%)

9) Urusan Pertanahan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pertanahan diukur dengan indikator Persentase luas lahan bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara dan Penyelesaian izin lokasi. Tabel 2.33. Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 No

Indikator

1

Persentase luas lahan bersertifikat (%)

2

Penyelesaian kasus tanah negara (%)

3

Penyelesaian izin lokasi(%)

2011 1.14 100

2012 1.18 100

100

50

Tahun 2013 0,68

2014 4.78

2015 1.10

100

100

100

66,67

70

80

Sumber: Bagian Tapem Setda dan BPMPTP Tahun 2015

10) Kependudukan dan Catatan Sipil Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diukur dengan indikator persentase penduduk yang memiliki Akta Perkawinan, persentase penduduk yang memiliki Akta Perceraian, persentase penduduk yang memiliki Akta Pengakuan,Pengangkatan dan Pengesahan Anak dan Kepemilikan KTP dan KK.


II-32


Tabel 2.34. Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Capil Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 No

Indikator

1

% kepemilikan KTP

2011 191,87

2

kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

202,02

2012 113,36

Tahun 2013 2014 112,34 155,75

2015 102,11

176,65

169,96

382,55

244,59

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Musi Rawas Tahun 2015

11) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dengan indikator: Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, Partisipasi perempuan di lembaga swasta, Rasio KDRT, Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur, Partisipasi angkatan kerja perempuan, dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Tabel 2.35. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 No

Indikator

Tahun 2013 2014

2011

2012

1

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)

26

27

1.05

6.18

26

2

Rasio KDRT (kali dalam setahun)

0.2

0

0.8

0.0016

0.2

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (%) 0 16 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan 4 0 1 dan anak dari tindakan kekerasan (kasus) Sumber: Kantor Pemberdayaan Perempuan Kab. Musi Rawas Tahun 2015

0

0

0

0

1

1

3

2015

12) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Capaian kinerja layanan umum pada urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diukur dengan indikator: Rata – rata jumlah anak per keluarga, Rasio aseptor KB (%), Cakupan peserta KB aktif, dan Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I Tabel 2.36. Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 No

Indikator

1

Total Fertility Rate/TFR (%) Laju Pertumbuhan Penduduk/LPP (%) Prepalensi Peserta KB Aktif/CPR (%) Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun) Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/

2 3 4 5


2011 3 0 90,81

2012 3 0 93,81

Tahun 2013 2,47 0 75

2014 2,36 0 75,84

2015 2,29 1,22 78,5

0

0

0

0

68,9

0

0

0

0

15,7 II-33


2011

2012

Tahun 2013

Unmeet Need (%) 6 Kehamilan Tidak Diinginkan/KTD (%) 0 Sumber: Badan Keluarga Berencana Kab. Musi Rawas Tahun 2015.

0

0

No

Indikator

2014 0

2015 10,2

13) Urusan Sosial Capaian kinerja layanan umum pada urusan Sosial diukur dengan indikator: Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, PMKS yang memperoleh bantuan sosial, dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tabel 2.37. Capaian Kinerja Urusan Sosial Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 No

Indikator

1

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (buah) 2 PMKS yang memperoleh bantuan social (%) 3 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%) Sumber: Dinas Sosial Kab. Musi Rawas Tahun 2015

Tahun 2013 2014

2011

2012

2015

4

4

4

4

4

3,9

3,9

16,53

9,94

4,41

0,9

0,38

17,86

17,86

9,03

14) Urusan Ketenagakerjaan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Ketenagakerjaan diukur dengan indikator: Angka partisipasi angkatan kerja, Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun, Pencari kerja yang ditempatkan, Tingkat pengangguran terbuka, Keselamatan dan perlindungan, dan Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah. Tabel 2.38. Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 No

Indikator

1

Angka partisipasi angkatan kerja(%)

2 3 4 5

2011 73,65

2012 80,81

Tahun 2013 78,46

Angka Angkatan Kerja (Orang) 275.245 306.022 298.861 Angka Kesemapatan Kerja(%) 96,13 98,22 99,08 Pengangguran (orang) 10.649 5.434 2.761 Angka sengketa pengusaha pekerja 12 12 12 per tahun (kali) 6 Pencari kerja yang ditempatkan (%) 0,30 0,19 0,05 7 Tingkat pengangguran terbuka (org) 3,87 1,78 0,92 8 Keselamatan dan perlindungan (%) 60 62 65 9 Perselisihan buruh dan pengusaha tehadap kebijakan pemerintah 0 0 0 daerah(%) Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Musi Rawas Tahun 2015 BPS Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015


2014 80,60

2015 72,00*

315.986 98,33 5.287

197.074* 97,96* 4.023

10

12

1,13 1,67 68

0,27 2,04* 70

0

0

II-34


15) Urusan Koperasi dan UKM Capaian kinerja layanan umum pada urusan Koperasi dan UKM diukur dengan indikator: Persentase koperasi aktif, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah aktif. Tabel 2.39. Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 No

Tahun 2013 54 60

Indikator

2011 2012 1 Persentase koperasi aktif (%) 30 39 2 Usaha mikro kecil aktif (%) 30 45 Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kab. Musi Rawas Tahun 2015

2014 62 73

2015 70 90

16) Urusan Penanaman Modal Capaian kinerja layanan umum pada urusan Penanaman Modal diukur dengan indikator: Lama proses perizinan dan Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha. Tabel 2.40. Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 No 1

Indikator Lama proses perizinan (hari)

2011 19,1

2012 12,19

Tahun 2013 19,2

2014 10,6

2015 4,8

2

2

3

3

3

2

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha (buah) Sumber: BPM-PTP Kab. Musi Rawas Tahun 2015

17) Urusan Kebudayaan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kebudayaan diukur dengan indikator: Penyelenggaraan festival seni budaya, Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, dan Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan. Tabel 2.41. Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 No

Indikator

1

2011

2012

Tahun 2013 6

Penyelenggaraan festival seni budaya (kali) 8 4 2 Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan 1 1 budaya (buah) 3 Jumlah Situs dan Kawasan Cagar Budaya 4 7 yang dilestarikan (%) Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Musi Rawas Tahun 2015

2014

2015 6

5

1

1

1

9

14

17

18) Urusan Kepemudaan dan Olahraga Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kepemudaan dan Olahraga diukur dengan indikator: Jumlah organisasi pemuda, Jumlah organisasi olahraga, Jumlah


II-35


kegiatan kepemudaan, Jumlah kegiatan olahraga, Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) dan lapangan olahraga. Tabel 2.42. Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 No

Indikator

2011 2012 1. Jumlah Klub Olah raga 26 26 2. Jumlah Gedung Olah Raga 1 1 3. Jumlah Organisasi Pemuda 18 18 4. Jumlah Organisasi Olah raga 26 26 5. Jumlah Kegiatan Kepemudaan 3 3 6. Jumlah Kegiatan Olah raga 8 8 Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Musi Rawas Tahun 2015

Tahun 2013 26 1 18 26 3 7

2014 26 1 18 26 3 8

2015 26 1 18 22 3 18

19) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diukur dengan indikator: Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah dan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Tabel 2.43. Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 No

Indikator

1

2011

Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah 2 (Kegiatan) 2 Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, 2 Ormas dan OKP (Kegiatan) Sumber: Badan Kesatuan Bangsa Kab. Musi Rawas Tahun 2015

Tahun 2013

2012

2014

2015

2

2

2

3

2

3

3

4

20) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Capaian kinerja layanan umum pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, kepegawaian dan Persandian diukur dengan indikator: Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk, Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk, Frekwensi penanganan unjuk rasa, Jumlah/ frekwensi kegiatan pengamanan dalam setahun, Kemiskinan dan Sistem informasi pelayanan perizinan dan administrasi pemerintahan, dan Penegakkan Perda.


II-36


Tabel 2.44. Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kab. Musi Rawas Tahun 2011-2015 No

Indikator

Rasio jumlah polisi pamong praja per 1. 10.000 penduduk Jumlah Linmas per jumlah 10.000 2. penduduk 3. Frekuensi penanganan unjuk rasa (kali) Jumlah / frekuensi kegiatan pengamanan 4. dalam setahun (kali) 5. Persentase Penduduk Miskin (%) Sistem informasi pelayanan perizinan dan 6. administrasi pemerintah 7. Penegakan Perda Opini terhadap laporan keuangan 8. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Persentase laporan keuangan SKPD yang 9. sesuai dengan SAP Persentase SKPD dengan nilai Akuntabilitas dan laporan 10. penyelenggaraan Pemerintah Daerah kategori B Sumber: Pemerintah Kab. Musi Rawas Tahun 2015

2011

Tahun 2013

2012

2014

2015

3,98

3,41

3,21

3,37

4,35

67,80

59,22

99,50

29,76

40,56

16

20

18

26

22

15

13

17

21

18

19,25

17,67

17,85

15,51

15.51

0

0

0

0

0

16

12

14

16

20

WDP

WDP

WDP

WTP

WDP

50

55

60

65

65

30

35

40

45

50

21) Urusan Ketahanan Pangan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Ketahanan Pangan diukur dengan indikator: Regulasi ketahanan pangan dan Ketersediaan pangan utama. Tabel 2.45. Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 No

Indikator

1

2011

2012

Regulasi ketahanan pangan (buah) 1 1 Ketersediaan pangan utama (beras) per 287.33 209.91 2 ton/ pddk ton/pddk 1000 penduduk Sumber: Badan Ketahanan Pangan Kab. Musi Rawas Tahun 2015

Tahun 2013 1 437.69

2014

2015

2 414.74

2 440.26

ton/pdkk

ton/pddk

ton/pddk

22) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan indikator: Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK.


II-37


Tabel 2.46. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 No

Indikator

2011

2012

Tahun 2013

2014 2015 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga 277 277 288 199 199 pemberdayaan masyarakat (LPM) 2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 261 277 309 213 214 Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Musi Rawas Tahun 2015 1

23) Urusan Statistik Capaian kinerja layanan umum pada urusan Statistik diukur dengan indikator: Buku “Kabupaten dalam angka” dan Buku “PDRB Kabupaten”. Tabel 2.47. Capaian Kinerja Urusan Statistik Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 No

Indikator

1 Buku “Kabupaten dalam angka” (dok) 2 Buku “PDRB Kabupaten” (dok) Sumber: Bappeda Kab. Musi Rawas Tahun 2015

2011 1 1

2012 1 1

Tahun 2013 1 1

2014 1 1

2015 1 1

24) Urusan Kearsipan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kearsipan diukur dengan indikator: Pengelolaan arsip secara buku dan Rasio jumlah pengunjung perpustakaan. Tabel 2.48. Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 Tahun 2012 2013 1 Pengelolaan arsip secara baku (%) 25 2 Jumlah pengelola Kearsipan 3 3 4 Sumber: Kantor Perpusatakaan , Arsip dan Dokumen Kab. Musi Rawas Tahun 2015 No

Indikator

2011

2014 25 4

2015 25 5

25) Urusan Komunikasi dan Informatika Capaian kinerja layanan umum pada urusan Komunikasi dan informatika diukur dengan indikator: Jumlah jaringan komunikasi, jumlah wartel/warnet terhadap penduduk, Jumlah surat kabar nasional/lokal, Jumlah penyiaran radio/TV lokal, Website milik Pemerintah Daerah dan Pameran/Expo.


II-38


Tabel 2.49. Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 Tahun No

Indikator

2011

2012

2013

2014

2015*)

4

4

4

4

4

Jumlah wartel/warnet terhadap Penduduk

10

12

14

16

18

3

Jumlah surat kabar Nasional /lokal (buah)

3

3

3

3

3

4

Jumlah penyiaran radio/TV lokal (buah)

1

1

1

1

1

5

Webside milik pemerintah daerah (buah)

1

1

1

1

1

3

3

1

Jumlah jaringan komunikasi (buah)

2

6

Pameran/Expo (kali) 3 3 3 Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Musi Rawas Tahun 2015

26) Urusan Perpustakaan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perpustakaan diukur dengan indikator: Meningkatnya jumlah tenaga perpustakaan, Meningkatnya jumlah pengelola Kearsipan dan Meningkatnya Desa dan kelurahan yang cerdas. Tabel 2.50. Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 Tahun No

Indikator

1

Jumlah tenaga perpustakaan

2

Rasio jumlah pengunjung perpustakaan (%)

2011

2012

2013

2014

2015*)

4

4

5

6

6

12,02

1,261

1,286

1,406

1,528

Sumber: Kantor Perpusatakaan , Arsip dan Dokumen Kab. Musi Rawas Tahun 2015

2.4.2. Urusan Pilihan Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikatorindikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah provinsi/ kabupaten/kota, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian. Indikator kinerja yang berkaitan dengan urusan pilihan terurai kedalam matrikmatrik berikut ini: 1) Urusan Pertanian Capaian kinerja layanan umum pada urusan pertanian diukur dengan indikator: kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%), produksi dan produktivitas padi, jagung, kedelai, ubi kayu ton/ha dan produktivitas sayuran.


II-39


Tabel 2.51. Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 Tahun No

Indikator

1

Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)

2 3

Jumlah Produksi padi (ton) Produktivitas Padi ton/Ha

4

2011

2012

2013

2014

2015

43,07

42,79

43,10

34,58

32,67

280.331

180469

292,603

291,216

276,918

4,234

3,879

4,720

5,367

5,356

Produksi Jagung (ton)

3.952

7.194

3.262

3.742

9.014

5

Produktivitas Jagung ton/Ha)

3,076

3,872

3,811

6,085

7,751

6

Produksi Kedelai (ton)

1.738

2.021

438

2.037

3.192

7

Produktivitas Kedelai Kg/Ha

1,530

1,574

1,581

1,911

1,842

8

Produktivitas Kacang tanah Kg/Ha

1,305

1,290

1,290

1,288

1,284

9

Produktivitas Kacang hijau Kg/Ha

0,939

1,359

1,357

1,357

1,357

10

Produksi Ubi Kayu (ton)

6.304

8.279

13.080

29.107

39.621

11

Produktivitas Ubi kayu Kg/Ha

11,718

17,051

27,927

30,769

49,219

12

Produktivitas Ubi jalar Kg/Ha

9,258

9,128

6,938

6,923

6,921

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015

2) Urusan Kehutanan Capaian kinerja layanan umum pada urusan kehutanan diukur dengan indikator; rehabilitasi hutan dan lahan, dan kerusakan kawasan hutan. Tabel 2.52. Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 Tahun No

Indikator 2011

1

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (%)

2012

2013

2014

2015

3,16

14,57

25,78

36,33

41,48

2

Kerusakan kawasan hutan(%)

9,20

11,67

3,99

2,00

0,48

3

Kawasan Hutan Tetap dikelola oleh Institusi permanen pada Tingkat Tapak (%)

100

100

100

100

100

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas tahun 2015

3) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Capaian kinerja layanan umum pada urusan energi sumber daya mineral diukur dengan indikator: Persentase pertambangan tanpa izin, dan persentase kontribusi pertambangan terhadap PDRB.


II-40


Tabel 2.53. Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 2011

2012

Tahun 2013

2014

2015

1

% Pertambangan tanpa izin / liar (Luas areal Penambangan Liar yang ditertibkan/luas seluruh area penambangan yang liar x 100%)

57,40

81,25

61,76

39,61

42,22

2

% Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

26,66

25,24

23,79

34,87

32,24

No

Indikator

Sumber: Data BPS dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015

4) Urusan Pariwisata Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pariwisata diukur dengan indikator: Kunjungan wisatawan, dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. Tabel 2.54. Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 No

Indikator

2011

2012

Tahun 2013 33.747

2014 2015 Kunjungan wisata (Orang/Tahun) 94.653 161.371 Kontribusi sektor pariwisata terhadap 2 0,20 0,22 0,24 0,24 0,24 PDRB (%) Sumber:Data BPS dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 1

5) Urusan Kelautan dan Perikanan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perikanan dan Kelautan diukur dengan indikator: Jumlah produksi perikanan, Persentase pencapaian target dan jumlah rata-rata konsumsi ikan. Tabel 2.55. Capaian Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 No

Indikator

2012

Tahun 2013

2014 Jumlah produksi ikan 41.919,43 28.746,08 51.432,88 74.804,73 1 (ton) % Capaian target 68,89 33,71 46,89 55,79 2 Jumlah rata-rata 25,59 23,91 24,14 23,59 3 konsumsi ikan (kg/Tahun) Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015


2011

2015 34.120,16 21,52 33,53

II-41


6) Urusan Perdagangan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perdagangan diukur dengan indikator Jumlah produk unggulan daerah yang memenuhi kualifikasi ekspor dan Cakupan bina kelompok pedagang. Tabel 2.56. Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 No

Indikator

2012

Tahun 2013

2014*) % Kontribusi sektor Perdagangan 1 4,81 5,03 5,25 5,64 terhadap PDRB 2 Ekspor Bersih Perdagangan (Rp) Sumber: Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Pasar Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015

*) Angka sementara

2011

2015**) 6,85 -

**) Angka sangat sementara

7) Urusan Perindustrian Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perindustrian diukur dengan indikator: Jumlah produk unggulan daerah yang memenuhi kualifikasi ekspor, Tertibnya UTTP di 5 kecamatan dan Cakupan bina kelompok pengrajin. Tabel 2.57. Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 Tahun 2011 2012 2013 2014* 1 % Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 10,87 11,17 11,20 11,20 2 Pertumbuhan Industri secara keseluruhan (%) 4,53 6,37 6,71 7,36 Sumber: Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Pasar Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 No

Indikator

*) Angka sementara

2015**) 12,06 8,21

**) Angka sangat sementara

8) Urusan Transmigrasi Capaian kinerja layanan umum pada urusan Transmigrasi diukur dengan indikator kinerja: Transmigrasi swakarsa dan Transmigrasi swakarsa (KK). Tabel 2.58. Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 Tahun 2013 2014 1 Transmigrasi swakarsa (KK) 2 Transmigrasi umum (KK) 185 15 Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 No

Indikator


2011

2012

2015 -

II-42


2.5. Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/ kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 2.5.1. Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah ditunjukkan oleh indikator: 1) Angka konsumsi Rumah Tangga; 2) Perbandingan faktor produksi dengan nilai tukar; dan 3) Persentase konsumsi non pangan. Tabel 2.59. Kemampuan Ekonomi Daerah Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 No

Indikator

2011

2012

2013

2014

2015

1

Angka konsumsi RT (Rumah Tangga) per kapita

-

-

-

-

-

2

Persentase konsumsi RT non pangan

-

-

39,85

42,71*

44,41*

Sumber: BPS Kab. Musi Rawas dan Suseda Tahun 2015

2.5.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Capaian kinerja fokus fasilitas wilayah/infrastruktur tahun 2005-2010 ditunjukkan oleh :1) Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. 2) jumlah barang/orang terangkut, dan 3) Jumlah orang/barang terangkut dalam terminal/ pelabuhan. Tabel 2.60. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 Tahun No

Indikator

2011

2012

2013

2014

2015

1

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

102,35

83,47

122,73

117,28

-

2

Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum

1496

2954

503

325.054

-

3

Jumlah Org/ Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal per Tahun

21.962

8.365

7.019

332.334

-

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015


II-43


2.5.3. Fokus Iklim Berinvestasi Capaian kinerja fokus iklim berinvestasi ditunjukkan oleh: 1) Angka kriminalitas, 2) jumlah demonstrasi, 3) Lama Proses Perijinan, dan 4) Persentase desa berstatus swasembada. Tabel 2.61. Fokus Iklim Berinvestasi Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 No

Indikator

1 Angka kriminalitas yang tertangani (kali) 2 Jumlah demo (kali) 3 Lama Proses Perizinan (hari) 4 Persentase desa berstatus swasembada Sumber: Pol. PP dan BPMPD Tahun 2015

2011 416 16 19,1 -

Tahun 2013 476 18 19,2 -

2012 363 20 12,19 -

2014 602 26 10,6 -

2015 572 22 4,8 -

2.5.4. Fokus Sumber Daya Manusia Fokus Sumber Daya Manusia diukur dengan IKK: Rasio Ketergantungan, dan rasio lulusan S-1, S-2, dan S-3 terhadap total penduduk. Tabel 2.62. Fokus sumberdaya Manusia Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 No

Indikator

1

Rasio Ketergantungan (%) Rasio lulusan S-1, S-2 dan S-3 terhadap 2 total penduduk (%) Sumber: BKPP Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015


-

-

Tahun 2013 1,58

-

-

0,59

2011

2012

2014 1,82

2015*) 1,91

0,84

0,91

II-44


2.6. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan data dan informasi dari capaian kinerja di atas maka dapat dianalisis capaikan kinerjanya selama tahun 20112015, Evaluasi ini sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, bahwa secara garis besar capaian kinerja pembanguna daerah dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) aspek; yaitu Aspek Kesejahteran Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah. Analisis selengkapnya disajikan seperti tabel berikut. Tabel 2.63. Analisis Capaian Kinerja Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 Aspek /focus/ururan/indicator kinerja pembangunan daerah 2

No 1

2012 4

Tahun 2013 5

10.310.384,0 6.908.944,9 9.167.471,3 6.447.390,7 28.434.673 19.053.955 25.282.671 17.781.049 81,75

10.989.477,3 7.803.031,5 9.245.287,1 6.932.242,9 29.854.516 21.198.072 25.116.169 18.832.448 82,33

11.972.541,7 8.735.478,1 9.788.565,6 7.438.244,3 32.037.757 23.375.581 26.193.576 19.904.266 82,15

13.376.330,4 9.670.542,7 10.510.076,1 7.935.182,1 35.293.748 25.515.944 27.731.071 20.937.156 84,49

14.120.933,7 10.861.607,0 11.049.704,1 8.475.325,0 36.744.558 28.263.354 28.752.808 22.053.929 86,14

98,02 7,10 114,18 96,60 66,20 98,02 88,01 57,25

98,13 7,10 114,95 97,02 68,77 98,04 89,04 59,52

98,30 7,13 114,80 98,00 74,60 98,15 91,48 61,00

98,47 7,19 114,96 98,70 75,00 98,45 91,75 62,15

98,63 6.61 130,33 108,99 77,87 98,58 95,20 65,21

48,79

9,65

10,69

6,39

10,60

2011 3

2014 6

2015*) 7

Standar 8

Inter pretasi 9

I Aspek Kesejahteraan Masyarakat A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi         

PDRB ADHB Dengan Migas PDRB ADHBTanpa Migas PDRB ADHKDengan Migas PDRB ADHK Tanpa Migas Pendapatan Regional Perkapita ADHB Dengan Migas Pendapatan Regional Perkapita ADHB tanpa Migas Pendapatan Regional Perkapita ADHKDengan Migas Pendapatan Regional Perkapita ADHKtanpa Migas Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat

B. Fokus Kesejahteraan Sosial 1) Pendidikan  Angka Melek Huruf (%)  Angka Rata-rata lama sekolah (>15 Tahun)  APK SD/MI/Paket A (%)  APK SMP/MTs/Paket B (%)  APK SMA/SMK/MA/Paket C (%)  APM SD/MI/Paket A (%)  APM SMP/MTs/Paket B (%)  APM SMA/SMK/MA/Paket C (%) 2) Kesehatan  Angka kematian bayi/1000 KH


II-45

90% 9 Tahun 110 110 110 95 95 95

Di atas Di bawah Di atas Di bawah Di bawah Di atas Di atas Di bawah Meningkat

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas No 1

Aspek /focus/ururan/indicator kinerja pembangunan daerah 2  Angka Umur Harapan Hidup (Tahun)  Persentase Musi Rawas gizi Buruk  Angka Kesakitan Kasar (%)  Angka Kematian Ibu /100.000 KH 3) Pertanahan  Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan 4) Ketanagakerjaan.  Rasio Penduduk yang bekerja

2011 3 64,95 3,70 117,99

2012 4 63,03 1,00 115,20

Tahun 2013 5 65,09 0,89 100

2014 6 66,10 0,76 93,22

2015*) 7 68,00 0,15 102

264.596

300.588

296.100

310.699

193.051

28

34

48

49

49

Meningkat

26 1

26 1

26 1

26 1

26 1

Bertahan Bertahan

98,02

98,04

98,15

98,45

98,78

66,96

66,99

68,44

82,68

92,14

34,13

43,60

48,70

47,19

49,24

14,94 1 : 17 1 : 15 1 : 20 1,50 1,42 1,27 98,02

18,85 1 : 17 1 : 15 1 : 21 1,50 1,63 1,24 98,04

18,95 1 : 17 1 : 16 1 : 17 1,58 1,83 1,84 98,15

21,62 1 : 17 1 : 14 1 : 17 1,75 1,93 1,51 98,45

24,34 1 : 15 1 : 16 1 : 17 1,87 2,33 2,22 98,78

66,96

66,99

68,44

82,68

92,14

34,13

43,60

48,70

47,19

49,24

Standar 8

Inter pretasi 9 Meningkat Meningkat

C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga 1) Kebudayaan  Jumlah Group Kesenian 2) Pemuda dan Olahraga  Jumlah Klub Olahraga per 10.000  Jumlah Gedung Olahraga per 10.000

II. Aspek Pelayanan Umum A. Fokus Layanan Urusan Wajib 1) Urusan Pendidikan  Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (%)  Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI  Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SMP/MTs  Rasio ketersediaan sekolah SMA  Rasio guru: murid SD/MI  Rasio guru: murid SMP/MTs  Rasio guru: murid SMA/MA  Rasio guru: murid per kelas rata-rata SD/MI  Rasio guru: per kelas rata-rata murid SMP/MTs  Rasio guru: per kelas rata-rata murid SMA/MA/SMK  Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (%)  Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI  Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah


II-46

Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Menurun Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat


Aspek /focus/ururan/indicator kinerja pembangunan daerah 2 SMP/MTs  Rasio ketersediaan sekolah SMA  Rasio guru: murid SD/MI 2) Urusan kesehatan  Rasio Posyandu per Satuan 10.000 Musi Rawas  Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 10.000 penduduk  Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk  Rasio Dokter per 100.000 Penduduk  Rasio Tenaga Medis per 100.000 Penduduk  Cakupan pertolongan persalianan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kopetensi kebinanan  Cakupan desa kelurahan UCI  Cakupan Musi Rawas Gizi buruk mendapat perawatan  Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA  Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD  Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin  Cakupan kunjungan bayi 3) Urusan Pekerjaan Umum  Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi baik (%)  Rasio Jaringan Irigasi (m/ha)  Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)  Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi baik (%)  Rasio Jaringan Irigasi (m/ha) 4) Urusan Perumahan  Rumah tangga pengguna air bersih (%)  Rumah tangga pengguna listrik (%)  Rumah tangga bersanitasi (%)  Rumah layak huni (%)  Rumah tangga pengguna air bersih (%)  Rumah tangga pengguna listrik (%)  Rumah tangga bersanitasi (%)


2011 3

Tahun 2013 5

2012 4

2014 6

Standar

2015*) 7

8

Inter pretasi 9

14,94 1 : 17

18,85 1 : 17

18,95 1 : 17

21,62 1 : 17

24,34 1 : 15

Meningkat Meningkat

6,85 0,40 0,05 0,3 2,21

6,98 0,46 0,05 0,6 2,43

7,21 0,49 0,53 1,21 2,56

7,44 0,50 0,53 1,35 2,61

7,63 0,53 0,54 1,40 2,74

91,70

91,90

91,50

85,50

88,90

Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Menurun

94,95 100

94,10 100

94,10 100

97,00 100

98,50 100

48,90

55,70

52,40

56,51

46,53

100

100

100

100

100

22,41

11,30

0,87

10,96

2,70

99,20

33,70

98,20

77,30

81,30

Menurun

59,81 5,40 8,92 59,81 5,40

59,22 5,69 22,70 59,22 5,69

51,41 5,80 41,02 51,41 5,80

62,70 5,93 65,45 62,70 5,93

71,07 6,15 74,00 71,07 6,15

Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat

0,04 15,67 8,92 52,34 0,04 15,67 8,92

4,24 21,610 22,70 56,53 4,24 21,610 22,70

9,96 40,165 41,02 60,70 9,96 40,165 41,02

15,51 52,594 65,45 64,70 15,51 52,594 65,45

21,33 66,5 74,00 80,00 21,33 66,5 74,00

Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat

II-47

Meningkat Bertahan Menurun Bertahan Menurun


Aspek /focus/ururan/indicator kinerja pembangunan daerah 2 5) Urusan Penataan Ruang  % Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTAHUN)  Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (unit) 6) Urusan Perencanaan Pembangunan  Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda  Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada  Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada  Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%) 7) Urusan Perhubungan  Arus penumpang angkutan umum (bh)  Rasio Ijin trayek(bh)  Jumlah uji kir angkutan umum (kali)  Jumlah Pelabuhan Laut /udara/terminal bis  Arus penumpang angkutan umum (bh)  Rasio Ijin trayek(bh) 8) Urusan Lingkungan Hidup  Persentase penanganan sampah  Pengelolaan kualitas air (kali penetapan kelas air)  Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%)  Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)  Penegakan hukum lingkungan (%) 9) Urusan Pertanahan  Persentase luas lahan bersertifikat (%)  Penyelesaian kasus tanah negara (%)  Penyelesaian izin lokasi(%) 10) Kependudukan dan Catatan Sipil  % kepemilikan KTP  kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 11) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


2011 3

Tahun 2013 5

2012 4

2014 6

Standar

2015*) 7

8

Inter pretasi 9

2,285 0,10

3,55 0,12

4,300 0,23

5,425 0,27

5,675 0,36

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

75

80

83

85

85

Meningkat

1.496 41 1 5 1.496 41

2.954 34 1 5 2.954 34

503 54 1 5 503 54

508 68 1 4 508 68

72 1 4 72

Menurun Meningkat Bertahan Menurun Menurun Meningkat

0 90.9 0,02

0 91 0,02

0 100 0,02

60 0 100 0,04

15 0 95 0,04

Menurun Bertahan Meningkat Meningkat

100

100

100

100

100

Bertahan

1.14 100 100

1.18 100 50

0,68 100 66,67

4.78 100 70

1.10 100 80

Menurun Bertahan Menurun

191,87 202,02

113,36 176,65

112,34 169,96

155,75 244,59

102,11 382,55

II-48

Meningkat Meningkat Bertahan Bertahan Bertahan

Menurun Meningkat


Aspek /focus/ururan/indicator kinerja pembangunan daerah 2  Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)  Rasio KDRT (kali dalam setahun)  Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (%)  Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (kasus) 12) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera  Rata – rata jumlah anak per keluarga  Rasio akseptor KB (%)  Cakupan peserta KB aktif (%)  Keluarga Pra Sejahtera & Keluarga Sejahtera I (%)  Rata – rata jumlah anak per keluarga 13) Urusan Sosial  Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (buah)  PMKS yang memperoleh bantuan social (%)  Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%) 14) Urusan Ketenagakerjaan  Angka partisipasi angkatan kerja(%)  Angka Angkatan Kerja (Orang)  Angka Kesemapatan Kerja(%)  Pengangguran (orang)  Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun (kali)  Pencari kerja yang ditempatkan (%)  Tingkat pengangguran terbuka (org)  Keselamatan dan perlindungan (%)  Perselisihan buruh dan pengusaha tehadap kebijakan pemerintah daerah(%) 15) Urusan Koperasi dan UKM  Persentase koperasi aktif (%)  Usaha mikro dan kecil (%) 16) Urusan Penanaman Modal  Lama proses perizinan (hari)  Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha (buah)


2011 3

Tahun 2013 5

2012 4

2014 6

Standar

2015*) 7

8

Inter pretasi 9 Bertahan

26

27

1.05

6.18

26

0.2 0

0 16

0.8 0

0.0016 0

0.2 0

0

1

0

1

1

3 77 90,81 43 3

3 80 93,81 35 3

3 85 71,61 25 3

3 90 75,84 18 3

3 85 80,97 20 3

4

4

4

4

4

3,90 0,9

3,90 0,38

16,53 17,86

9,94 17,86

4,41 9,03

Meningkat Meningkat

73,65 275.245 96,13 10.649 12 0,30 3,87 60

80,81 306.022 98,22 5.434 12 0,19 1,78 62

78,46 298.861 99,08 2.761 12 0,05 0,92 65

80,60 315.986 98,33 5.287 10 1,13 1,67 68

72,00 197.074 97,96 4.023 12 0,27 2,04 70

0

0

0

0

0

Menurun Menurun Meningkat Menurun Bertahan Menurun Menurun Meningkat Bertahan

30 30

39 45

54 60

62 73

70

Meningkat

90

Meningkat

19,1 2

12,19 2

19,2 3

10,6 3

4,8 3

Menurun Meningkat

II-49

Bertahan Bertahan Meningkat

Bertahan Meningkat Menurun Menurun Bertahan Bertahan


Aspek /focus/ururan/indicator kinerja pembangunan daerah 2 17) Urusan Kebudayaan  Penyelenggaraan festival seni budaya (kali)  Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (buah)  Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%) 18) Urusan Kepemudaan dan Olahraga  Jumlah Klub Olah raga  Jumlah Gedung Olah Raga  Jumlah Organisasi Pemuda  Jumlah Organisasi Olah raga  Jumlah Kegiatan Kepemudaan  Jumlah Kegiatan Olah raga 19) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri  Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah (Kegiatan)  Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Kegiatan) 20)Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk  Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk  Frekwensi penanganan unjuk rasa (kali)  Jumlah / frekwensi kegiatan pengamanan dalam setahun (kali)  Persentase Penduuk Miskin (%)  Penegakan Perda 21) Urusan Ketahanan Pangan  Regulasi ketahanan pangan (buah)  Ketersediaan pangan utama (beras) per 1000 penduduk 22) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa  Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)  Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK


2011 3

Tahun 2013 5

2012 4

2014 6

Standar

2015*) 7

8

Inter pretasi 9

8 1

4 1

6 1

6 1

5 1

33

44

33

44

44

26 1 18 26 3 8

26 1 18 26 3 8

26 1 18 26 3 7

26 1 18 26 3 8

26 1 18 22 3 18

Bertahan Bertahan Bertahan Bertahan Bertahan Meningkat

2

2

2

2

3

2

2

3

3

4

Meningkat Meningkat

3,98 67,80 16

3,41 59,22 20

3,21 99,50 18

3,37 29,76 26

4,35 40,56 22

15

13

17

21

18

19,25 16

17,67 12

17,85 14

15,51 16

15.51 20

Menurun Meningkat

1 287.33 ton / pddk

1 209.91 ton/ pddk

1 437.69 ton/ pdkk

2 414.74 ton/ pddk

2 440.26 ton/ pddk

Meningkat Meningkat

277

277

288

199

199

261

277

309

213

214

II-50

Menurun Bertahan Meningkat

Meningkat Menurun Meningkat Meningkat

Menurun Menurun


Aspek /focus/ururan/indicator kinerja pembangunan daerah 2 23) Urusan Statistik  Buku “Kabupaten dalam angka” (dokumen)  Buku “PDRB Kabupaten” (dokumen) 24) Urusan Kearsipan  Pengelolaan arsip secara baku (%)  Jumlah pengelola Kearsipan (orang) 25) Urusan Komunikasi dan Informatika  Jumlah jaringan komunikasi (buah)  Jumlah wartel/warnet terhadap  Penduduk  Jumlah surat kabar Nasional /lokal (buah)  Jumlah penyiaran radio/TV lokal (buah)  Webside milik pemerintah daerah (buah)  Pameran/Expo (kali) 26) Urusan Perpustakaan  Jumlah tenaga perpustakaan  Rasio jumlah pengunjung perpustakaan (%)

B. Fokus Layanan Urusan Pilihan 1) Urusan Pertanian  Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)  Jumlah Produksi padi (ton)  Produktivitas Padi ton/Ha  Produksi Jagung (ton)  Produktivitas Jagung ton/Ha)  Produksi Kedelai (ton)  Produktivitas Kedelai Kg/Ha  Produktivitas Kacang tanah Kg/Ha  Produktivitas Kacang hijau Kg/Ha  Produksi Ubi Kayu (ton)  Produktivitas Ubi kayu Kg/Ha  Produktivitas Ubi jalar Kg/Ha


2011 3

Tahun 2013 5

2012 4

2014 6

Standar

2015*) 7

8

Inter pretasi 9 Bertahan Bertahan

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

3

3

25 4

25 4

25 5

Bertahan Meningkat

4

4

4

4

4

10

12

14

16

18

Bertahan Meningkat

3 1 1 3

3 1 1 3

3 1 1 3

3 1 1 3

3 1 1 3

4 1,202

4 1,261

5 1,286

6 1,406

6 1,528

Meningkat Meningkat

43,07 280.331 4,234 3.952 3,076 1.738 1,530 1,305 0,939 6.304 11,718 9,258

42,79 180469 3,879 7.194 3,872 2.021 1,574 1,290 1,359 8.279 17,051 9,128

43,10 292,603 4,720 3.262 3,811 438 1,581 1,290 1,357 13.080 27,927 6,938

34,58 291,216 5,367 3.742 6,085 2.037 1,911 1,288 1,357 29.107 30,769 6,923

32,67 276,918 5,356 9.014 7,751 3.192 1,842 1,284 1,357 39.621 49,219 6,921

Menurun Bertahan Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Menurun Meningkat Meningkat Meningkat Menurun

II-51

Bertahan Bertahan Bertahan Bertahan


Aspek /focus/ururan/indicator kinerja pembangunan daerah 2 2) Urusan Kehutanan  Rehabilitasi Hutan dan Lahan (%)  Kerusakan kawasan hutan(%)  Kawasan Hutan Tetap dikelola oleh Institusi permanen pada Tingkat Tapak (%) 3) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral  % Pertambangan tanpa izin / liar  % Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 4) Urusan Pariwisata  Kunjungan wisata (Orang/Tahun)  Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%) 5) Urusan Kelautan dan Perikanan  Jumlah produksi ikan (ton)  % Capaian target  Jumlah rata-rata konsumsi ikan (kg/Tahun) 6) Urusan Perdagangan  % Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB  Ekspor Bersih Perdagangan (Rp) 7) Urusan Perindustrian  % Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB  Pertumbuhan Industri secara keseluruhan (%) 8) Urusan Transmigrasi  Transmigrasi swakarsa (KK)  Transmigrasi umum (KK)

2011 3

Tahun 2013 5

2012 4

2014 6

Inter pretasi 9

Standar

2015*) 7

8

3,16 9,20

14,57 11,67

25,78 3,99

36,33 2,00

41,48 0,48

Meningkat Menurun Bertahan

100

100

100

100

100

57,40 26,66

81,25 25,24

61,76 23,79

39,61 34,87

42,22 32,24

Menurun Meningkat

0,20

0,22

33.747 0,24

161.371 0,24

94.653 0,24

Meningkat Meningkat

41.919,43 68,89 25,59

28.746,08 33,71 23,91

51.432,88 46,89 24,14

74.804,73 55,79 23,59

34.120,16 21,52 33,53

Menurun Menurun Meningkat

4,81 -

5,03 -

5,25 -

5,64 -

6,85 -

Meningkat

10,87 4,53

11,17 6,37

11,20 6,71

11,20 7,36

12,06 8,21

Meningkat Meningkat

-

185

15

-

-

8151,76

8.361,90

8692,69

8787,03

8876,00

Meningkat

102,35 1496

83,47 2954

122,73 503

117,28 325.054

-

21.962

8.365

7.019

332.334

-

Meningkat Meningkat Meningkat

-

III. Aspek Daya Saing Daerah 1) Kemampuan Ekonomi Daerah  Angka konsumsi RT (Rumah Tangga) per kapita Ribu Rupiah/ Tahun 2) Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur  Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan  Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum  Jumlah Org/ Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal per Tahun


II-52


Aspek /focus/ururan/indicator kinerja pembangunan daerah 2 3) Fokus Iklim Berinvestasi  Angka kriminalitas yang tertangani (kali)  Jumlah demo (kali)  Lama Proses Perizinan (hari) 4) Fokus Sumber Daya Manusia  Rasio Ketergantungan  Rasio lulusan S-1, S-2 dan S-3 terhadap total penduduk


2011 3

Tahun 2013 5

2012 4

2014 6

Standar

2015*) 7

8

Inter pretasi 9

416 16 19,1

363 20 12,19

476 18 19,2

602 26 10,6

572 22 4,8

Meningkat Meningkat Meningkat

-

-

1,58 0,59

1,82 0,84

1,91 0,91

Meningkat Meningkat

II-53


BAB IV ANALISIS ISU - ISU STRATEGIS

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar Pemerintah Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. 4.1. Analisis Kondisi Geografi dan KLHS Untuk Menentukan Permasalahan Pembangunan Permasalahan pembangunan daerah dapat terjadi karena kinerja pembangunan yang dicapai saat ini belum sesuai dengan yang direncanakan serta adanya upaya untuk mencapai pembangunan masa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Perumusan permasalahan pembangunan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan Kabupaten Musi Rawas di masa lalu. Identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Musi Rawas diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Gambar 4.1 Informasi yang Diperlukan Dalam Perumusan Isu-Isu Strategis Kabupaten Musi Rawas

RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2016-2021

IV-1


Adapun permasalahan pembangunan Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut: Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi daerah Kabupaten Musi Rawas merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Kabupaten Musi Rawas di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dalam jangka menengah. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis; hasil gambaran layanan daerah Kabupaten Musi Rawas, hasil analisis RPJM Provinsi Sumatera Selatan, RPJMN dan hasil telaah RTRW, dan hasil telaah KLHS. 4.1.1. Telaah Rencana Struktur Ruang Rencana struktur ruang yang dikembangkan adalah rencana yang dapat mengoptimalkan masing-masing wilayah sehingga tercipta pemenuhan kebutuhan antara wilayah satu terhadap wilayah yang lainnya. Apabila sistem pemenuhan kebutuhan terjadi dalam jangka panjang berarti sistem perekonomian wilayah dapat berjalan sesuai dengan harapan dan perkembangan ekonomi dapat terwujud. Berdasarkan rumusan strategi pengembangan wilayah, struktur ruang Kabupaten Musi Rawas diarahkan pada penguatan peran Kota Muara Beliti sebagai pusat ibukota kabupaten dan pusat agropolitan, pengembangan pusat-pusat pelayanan pada kawasan perbatasan sehingga menempatkan peran Kabupaten Musi Rawas sebagai pusat agropolitan regional. Dalam konstelasi regional (provinsi) dan sebagaimana yang diamanatkan dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan, Kota Lubuklinggau berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dan Kecamatan Muara Beliti serta Kecamatan Muara Lakitan sebagai pusat kegiatan lokal. Ini artinya Kota Lubuklinggau mempunyai kapasitas untuk melayani wilayah Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Empat Lawang dan wilayah lain di sekitarnya. Mengacu pada kebijakan dan strategi di atas, Muara Beliti dan Muara Lakitan diarahkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) untuk wilayah Kabupaten Musi Rawas. Adapun pusat pertumbuhan lainnya diarahkan sebagai Pusat Pelayanan bagi wilayah belakangnya dengan ketentuan sesuai dengan hasil analisis dan hasil kesepakatan pada beberapa kali pertemuan teknis. Hal penting lain yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan sistem perkotaan Muara Beliti adalah kebijakan pemerintah yang telah dituangkan dalam RPJMD yaitu pembangunan akan dilakukan dengan pendekatan agropolitan. Secara alamiah struktur ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas mempunyai ciri khas, dimana pusat permukiman tumbuh disepanjang jalan lintas Sumatera (UtaraSelatan) dan jalan dari Lubuklinggau menuju Kota Palembang (Barat-Timur). Terdapat dua kawasan yang membatasi pertumbuhan permukiman, yaitu di bagian barat oleh TNKS dan bagian Tenggara oleh kawasan hutan (BTS Ulu dan Muara Lakitan bagian selatan). Pada jalur Lubuklinggau-Palembang (Muara Lakitan) diarahkan untuk tidak saja melayani kegiatan permukiman di wilayah Kabupaten Musi Rawas tetapi juga kawasan permukiman di Kabupaten Muratara dan Kabupaten Banyuasin.


IV-2


Mempertimbangkan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas akan didekati dengan pola agropolitan maka dalam hal ini, perlu disampaikan bahwa struktur ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran sistem pusat kegiatan kawasan dan jaringan prasarana yang dikembangkan untuk mengintegrasikan kawasan selain untuk melayani kegiatan pertanian dalam arti luas, baik tanaman pangan, perikanan, perkebunan, kehutanan, maupun peternakan. Jaringan prasarana pembentuk struktur ruang kawasan agropolitan meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Dengan demikian, struktur ruang Kabupaten Musi Rawas direncanakan seperti berikut : 1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Adapun yang akan diarahkan menjadi PKL adalah: a. Kota Muara Beliti; b. Muara Lakitan. 2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Adapun yang akan diarahkan menjadi PPK adalah: a. Simpang Terawas (STL Ulu Terawas) Pusat pelayanan kawasan ini diarahkan untuk melayani: 1. Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas; 2. Kecamatan Selangit; 3. Kecamatan Sumber Harta. b. Megang Sakti; Diarahkan sebagai pusat pelayanan kawasan yang meliputi beberapa kecamatan disekitarnya, yaitu : 1. Kecamatan Purwodadi 2. Kecamatan Tugumulyo c. Simpang Semambang (Tuah Negeri) Adalah pusat permukiman yang berada pada jalan lintas Lubuklinggau-Palembang terletak antara Muara Beliti dengan Muara Lakitan. Pusat pelayanan kawasan ini diarahkan untuk melayani; 1. Kecamatan Tuah Negeri 2. Kecamatan Muara Kelingi 3. Kecamatan Jayaloka 4. Kecamatan Sukakarya 5. Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu 6. Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut 3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Adapun yang akan diarahkan menjadi PPL adalah ibukota dari kecamatan berikut: a. Tugumulyo (Kecamatan Tugu Mulyo) b. Muara Kelingi (Kecamatan Muara Kelingi) c. Jayaloka (Kecamatan Jayaloka) d. Selangit (Kecamatan Selangit) e. Sumber Harta (Kecamatan Sumber Harta) f. Purwodadi (Kecamatan Purwodadi) RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2016-2021

IV-3


g. Ciptodadi (Kecamatan Sukakarya) h. Muara Kati Baru I (Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut) i. Bangun Jaya (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu) Fungsi-fungsi pelayanan untuk masing-masing pusat pelayanan dapat dilhat pada Tabel 4.1. berikut: Tabel 4.1. Struktur Ruang dan Fungsi yang diemban Kecamatan No

Kecamatan

Hirarki

Fungsi Yang Diemban Pusat Kegiatan/Pelayanan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 2 3

Muara Beliti Muara Lakitan Simpang Terawas/ STL. Ulu Terawas

PKL PKL PPK

4 5

Megang Sakti Simpang Semambang/Tuah Negeri

PPL PPK

X X X X

6 7 8 9 10

Selangit Sumber Harta Tugumulyo Purwodadi Tiang Pumpung Kepungut

PPL PPL PPL PPL PPL

X X X X X X

11 12 13 14

Jaya Loka Suka Karya Muara Kelingi BTS Ulu

PPL PPL PPL PPL

X X X X X X

Keterangan : 1. Pemerintah Kabupaten 6. 2. Pemerintah Lokal 7. 3. Distribusi dan Koleksi 8. 4. Industri 9. 5. Perdagangan, Kios dan Los Pasar 10.

15 X X X

16 X X X

X X

X X

X X

X X

X X X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X X X X X

X X X X X

X X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X

X X X X

X X X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X

Jasa Persewaan dan Perbankkan Jasa Koperasi UnitDesa Jasa Hukum dan Konsultasi Pariwisata dan Jasa Penginapan Pendidikan

11. Kesehatan 16. Air Limbah 12. Listrik 13. Telekomunikasi 14. Irigasi 15. Air Minum Bersih

PKL : Pusat Kegiatan Lokal, PPK: Pusat Pelayanan Kawasan, PPL: Pusat Pelayanan Lingkungan

Berdasarkan hasil telaah struktur ruang wilayah maka dalam penyusunan RPJMD diperoleh hasil seperti terlihat pada tabel 4.2. sebagai berikut:


IV-4

X X

X X


Tabel 4.2. Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah

No. 1.

2.

Rencana Struktur Ruang Sistem Perkotaan

Rencana jaringan prasarana wilayah

Struktur Ruang Saat Ini Sistem Perkotaan

Sistem jaringan tranportasi

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran darainase dan gorong-gorong Program pembangunan turap/talud/bronjong Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Program pengendalian banjir Program pengembangan perumahan Program lingkungan sehat perumahan Program pembangunan bandara

Program pembangunan terminal Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Program peningkatan ketahanan

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Program RPJMD sesuai RTRW sesuai RTRW sesuai RTRW sesuai RTRW

sesuai RTRW

sesuai RTRW sesuai RTRW sesuai RTRW sesuai RTRW

sesuai RTRW sesuai RTRW Tidak sesuai RTRW, RTRW direvisi sesuai RTRW

4.1.2. Telaah Rencana Pola Ruang Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maka pengertian rencana pola ruang adalah rencana yang menggambarkan letak, ukuran dan fungsi dari kegiatan-kegiatan lindung dan budidaya. Substansi dari rencana pola ruang meliputi batas-batas kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya (kawasan lindung dan budidaya). Adapun tujuan pengembangan rencana pola ruang adalah: 1. Pemanfaatan ruang harus memperhatikan daya dukung lingkungan; 2. Tersedianya lahan yang dapat menampung perkembangan jumlah penduduk dan tenaga kerja; 3. Terciptanya sinkronisasi antara rencana pola ruang dan rencana struktur ruang yang dikembangkan; 4. Memperhatikan kesesuaian lahan dan kondisi eksisting; 5. Mewujudkan aspirasi masyarakat.


IV-5


Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi: a. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten; b. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang; c. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan d. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten. Adapun hasil telaah pola ruang wilayah dapat dilihat pada tabel 4.3.: Tabel 4.3. Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah

No 1

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini

Rencana kawasan lindung

Rencana kawasan lindung

2.

Kawasan bencana

rawan

3.

Rencana kawasan budidaya

Kawasan bencana

rawan

Rencana kawasan budidaya

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Program perlindungan dan kenservasi sumber daya alam. Program pengendalian kebakaran hutan Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Program pencegahan kebakaran hutan Program pencegahan banjir Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program pengembangan tanaman hutan raya

Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Program RPJMD Sesuai prioritas Sesuai prioritas Sesuai prioritas Sesuai prioritas Sesuai prioritas

Sesuai prioritas Sesuai prioritas

4.1.3. Analisis KLHS Rangkaian analisis sistematis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (KRP). Apabila KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka kebijakan, rencana dan program yang ada wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2016-2021

IV-6


Tabel 4.4. Analisis Terhadap Dokumen Hasil KLHS No

Aspek Kajian

1.

Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup

2.

Ringkasan KLHS Cukup

Rentan

Implikasi terhadap Program RPJMD Program RPJMD mendukung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan Program terkait dengan lingkungan hidup

3.

Kinerja layanan/jasa ekosistem

Kurang

Program terkait dengan : pendidikan, kesehatan, PU dan tata ruang, perumahan dan pemukiman, pertanian dalam arti luas Program-program pembangunan

4.

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam

Cukup

5.

Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim

Rentan

Program-program pembangunan

6.

Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Rentan

Program-program pembangunan

7.

Ketersediaan tenaga listrik

Kurang

Pembangunan jaringan sutet dan gardu induk

Catatan bagi Perumusan Program RPJMD Dalam Perumusan Program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan Dalam Perumusan Program RPJMD, Perangkat Daerah memperhatikan dampak dan risiko lingkungan hidup Dalam Perumusan Program RPJMD, Perangkat Daerah memperhatikan Kinerja layanan/jasa ekosistem Dalam Perumusan Program RPJMD, Perangkat Daerah memperhatikan pemanfaatan sumber daya alam Dalam Perumusan Program RPJMD, Perangkat Daerah memperhatikan Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim Dalam Perumusan Program RPJMD, Perangkat Daerah memperhatikan Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati Dalam Perumusan Program RPJMD, Perangkat Daerah memperhatikan Ketersediaan tanaga listrik

Pengembangan Kabupaten Musi Rawas berdasarkan hasil analisis RTRW dan KLHS sangat dimungkinkan untuk mengembangkan Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Pengembangan ini dimaksudkan untuk Daerah Otonomi Baru sehingga memperpendek jangkauan layanan pemerintahan yang meliputi layanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah. 4.2. Analisis Lingkungan Untuk Menentukan Permasalahan Pembangunan 4.2.1. Analisis Lingkungan Internal Analisa lingkungan internal Kabupaten Musi Rawas dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti posisi geografis, sumber daya


IV-7


alam, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Rawas dalam lima tahun mendatang (2016 - 2021). A. Kekuatan 1. Letak geografis Kabupaten Musi Rawas yang dilintasi jalan arteri primer yang menghubungkan Pusat Kegiatan Nasional Bandar Lampung-Bengkulu-PalembangJambi dan Padang; 2. Lebih dari 70% wilayah Musi Rawas merupakan lahan datar, sehingga dapat dikembangkan sebagai kawasan budidaya secara optimal; 3. Luas hutan Kabupaten Musi Rawas sebesar 277.274,98 Ha, diantaranya kawasan budidaya dan kawasan lindung; a. Kawasan budidaya seluas 205.678,04 Ha dengan rincian sebagai berikut: - Hutan Produksi : 175.702,64 Ha - Hutan Produksi Terbatas : 4.487,46 Ha - Hutan Produksi yang dapat dikondisi : 25.487,94 Ha b. Kawasan Lindung seluas 71.596,94 Ha dengan rincian sebagai berikut - Hutan Konservasi (TNKS) : 70.726,71 Ha - Hutan Lindung : 870,23 Ha 4. Terdapatnya potensi pertanian dan perkebunan pada tahun 2015 seperti sawah (30,511 ha), karet (258.184 ha), kelapa sawit (142.339 ha), hutan produksi (350.440 ha); 5. Terdapatnya potensi pertambangan seperti minyak bumi (61.786,60 MSTB), gas bumi (585,94 BSCF), batubara (1,0 milyar MT) yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan modal dasar membangun pondasi masa depan Musi Rawas; 6. Terdapatnya sumber mata air / air baku yang menjadi hulu dari tiga sungai besar, yaitu Sungai Musi, Sungai Kelingi dan Sungai Lakitan; 7. Tersedianya tenaga kerja produktif lebih kurang 277.350 jiwa; 8. Terdapatnya jaringan irigasi teknis sejumlah 31 daerah irigasi dan 2 buah bendungan yang mengairi lebih dari 27.000 Ha padi sawah; 9. Tersedianya infrastruktur (jalan dan listrik) yang telah menghubungkan dan melayani seluruh Ibu Kota Kecamatan; 10. Telah dibangunnya sebagian besar pusat pemerintah di Muara Beliti dan tersedianya lahan untuk pembangunan pusat agropolitan dalam skala yang cukup luas; 11. Terdapatnya instalasi pengolah air bersih (untuk perkotaan); 12. Telah ditetapkannya (SK Bupati) pola pembangunan pertanian melalui pendekatan agropolitan; 13. Terdapatnya potensi alam sebagai sumber energi alternatif seperti CPO dan Kelapa untuk biodiesel, perbedaan ketinggian aliran air sungai yang dapat dijadikan tenga pemutar turbin (non konvesional) untuk pembangkit listrik. B. Kelemahan 1. Terjadinya penurunan luas hutan/kawasan lindung dan beralih menjadi perkebunan (karet dan kelapa sawit) atau dari fungsi lindung menjadi fungsi budidaya; 2. Terdapatnya beberapa kawasan yang rawan banjir/genangan dan longsor; 3. Terjadinya penurunan luas areal pertanian dan penurunan debit air sungai/irigasi; RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2016-2021

IV-8


4. 5. 6.

7.

Terjadinya kesenjangan pertumbuhan antar wilayah, terutama antara kawasan perkotaan dan desa tertinggal; Belum optimalnya tingkat produktivitas lahan, terutama kawasan dengan fungsi perkebunan karet dan tanaman lahan kering lainnya; Kapasitas keuangan daerah untuk pembangunan infrastruktur yang memadai masih terbatas. Diperlukan upaya dan investasi yang besar untuk menciptakan Muara Beliti sebagai pusat pemerintahan dan pusat agropolitan, namun bersamaan dengan itu pelayanan publik tetap harus dilakukan dengan baik dan program pembangunan kawasan agropolitan tetap harus dijalankan; Terdapatnya ribuan penduduk yang berada dalam kawasan TNKS yang mengandalkan mata pencahariannya pada hutan TNKS. Hal ini menyebabkan terjadinya perambahan hutan (illegal logging).

4.2.2. Analisis Lingkungan Eksternal Dalam rangka mengidentifikasi peluang yang tersedia dan ancaman yang mungkin muncul dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Rawas dalam lima tahun mendatang (2016 -2021) perlu dilakukan analisa lingkungan eksternal Kabupaten Musi Rawas. A. Peluang 1. Posisi strategis Kabupaten Musi Rawas memberikan peluang kepada Kabupaten Musi Rawas untuk menjadi pusat pertumbuhan di Sumatera bagian Selatan, mata rantai perekonomian yang menghubungkan wilayah Bandar Lampung, Bengkulu, Palembang, Jambi dan Padang; 2. Masih besarnya peluang pasar bagi produksi mentah atau derivasi (turunan) dari kelapa sawit, karet dan kelapa yang merupakan komoditas dengan produksi yang cukup tinggi; 3. Terdapatnya kelompok permukiman di luar Kabupaten Musi Rawas yang secara tradisional telah dilayani oleh pusat permukiman di Kabupaten Musi Rawas; 4. Tersedianya ragam sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi akan menjadi daya tarik bagi masuknya investasi dari luar; 5. Terdapatnya kebijakan pengembangan wilayah provinsi (RTRW Provinsi Sumsel) yang memerankan Musi Rawas sebagai salah satu sumber utama pangan dan energi; 6. Tersedianya akses darat yang memadai (Jalur Lintas Tengah Sumatera) menuju Musi Rawas dari 4 arah, yaitu Utara (Jambi), Palembang (Timur), Lahat (Selatan) dan Rejang Lebong (Barat); 7. Terdapatnya berbagai program nasional dan internasional dalam menguatkan fungsi kawasan lindung, terutama TNKS. B. Ancaman 1. Hampir seluruh kabupaten di sekitar Musi Rawas mempunyai hasil pertanian/perkebunan dengan jenis komoditas yang sama, bahkan pengelolaannya lebih maju dari Musi Rawas, seperti agropolitan di Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu dan Musi Banyuasin yang sudah mengolah kelapa sawit dengan by product berupa energi listrik (6 MW);


IV-9


2.

Musi Rawas mempunyai potensi alam yang sangat besar yang bila salah dalam pengelolaannya akan menjadi bencana bagi lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.

4.3. Permasalahan Pembangunan Permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Musi Rawas adalah: 1. Terbatasnya/kurangnya akses penduduk (transportasi, listrik, informasi, komunikasi, air bersih, pendidikan, kesehatan, serta pasar dan modal); 2. Masih lemahnya kelembagaan (Pemerintah, swasta, masyarakat); 3. Kualitas SDM yang masih lemah, baik SDM pemerintah (government), masyarakat (local community) dan swasta (private sektor); 4. Wilayah yang terlalu luas (635.717,15 Ha), sehingga mengakibatkan kurang efisiennya pelayanan terhadap masyarakat; 5. Jumlah keluarga miskin di Kabupaten Musi Rawas masih relatif tinggi, walaupun secara signifikan setiap tahunnya telah menunjukkan penurunan; 6. Masalah lingkungan hidup sudah merupakan isu strategis global sehubungan dengan konteks pemanfaatan sumberdaya dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; 7. Semakin meningkatnya penduduk pendatang terutama dari luar daerah dapat berakibat meningkatnya kriminalitas maupun pelanggaran terhadap Perda (Peraturan Daerah) dan Hukum; 8. Pertumbuhan ekonomi belum optimal, investasi masih kecil dan pada akhirnya peluang kerja, kesempatan kerja sangat terbatas sehingga pengangguran cukup tinggi. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PEPD) maka ada 3 (tiga) komponen yang memajukan keberhasilan/kegagalan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan amanat otonomi daerah yang dituangkan dalam RPJMD yaitu: a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. b. Meningkatkan layanan umum. c. Meningkatkan daya saing. Mengacu pada data capaian kinerja pada Bab II maka secara umum Kabupaten Musi Rawas telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, layanan umum dan peningkatan daya saing daerah. Namun demikian masih terdapat permasalahanpermasalahan pembangunan daerah yang berakibat kurang optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintah.


IV-10


Tabel 4.5. Permasalahan Pembangunan No. 1 1. a.

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2 Urusan wajib pelayanan dasar: Pendidikan. Angka melek huruf

Capaian Target RPJMD Sebelumnya 3

Angka Melek Huruf telah mencapai 98,63% pada tahun 2015 Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia Angka rata-rata lama >15 tahun baru mencapai 7,32 tahun pada sekolah penduduk >15 tahun Tahun 2015. baru mencapai 7,32 tahun pada tahun 2015. Angka partisipasi kasar: - SD/MI: 130,33% - SLTP/MTS: 108,99% - SLTA/SMK/MA: 77,87% Angka pendidikan yang ditamatkan: - Tidak punya ijazah SD: - SD sederajat: - - SMP sederajat: - - SMA sederajat: - - Perguruan tinggi: - Angka partisipasi murni: - SD/MI: 98,58% - SMP/MTs: 95,20% - SMA/SMK/MA: 65,21% Angka partisipasi sekolah: - 7–12: 98,58%


Permasalahan

Faktor Penentu Keberhasilan

4

5

Penduduk buta aksara kebanyakan berusia di atas 45 tahun.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sudah mulai meningkat.

Banyak penduduk Musi Rawas yang berpendidikan tinggi tinggal di luar Kabupaten Musi Rawas.

- Ketersedian pendidikan non formal (PKBM) di setiap kecamatan yang mudah diakses oleh warga. - Regulasi dan deregulasi bidang pendidikan yang semakin baik dan jelas dalam menuntun pengambil kebijakan; - Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang terus bertambah; - Pendanaan pendidikan yang terus meningkat terutama dana BOS, PSG dan DAK; - Adanya Program Indonesia Pintar (PIP); - Adanya Bantuan Siswa Miskin (BSM) - Perencanaan bidang pendidikan yang semakin baik terutama dari ketersediaan data melalui Dapodik online; - Pengelolaan BOS yang semakin akuntabel.

IV-11


No. 1

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2

Capaian Target RPJMD Sebelumnya 3 - 13–15:95,20% -

Permasalahan


4

5

16–18: 65,20%

Rasio ketersediaan sekolah SD/MI

92,14

-

Rasio ketersedian sekolah SMP/MTs

49,24

Rasio ketersediaan sekolah SMA/SMK/MA

24,34

Rasio guru/murid PendidikanDasar SD/MI

1 : 15

Kerjasama dewan pendidikan, komite sekolah dan pemerintah relatif baik. Kerjasama dewan pendidikan, komite sekolah dan pemerintah relatif baik. Komitmen Pemerintah Baik

Rasio guru/murid pendidikan dasar SMP/MTs

1 : 16

Rasio guru/murid pendidikan menengah SMA/SMK/MA Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan dasar SD/MI Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikandasar SMP/MTs Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan menengah Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA/SMK kondisi bangunan baik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1: 17

Banyak sekolah terutama MTS/Swasta bukan kewenangan Kabupaten Banyak sekolah terutama MA/Swasta bukan kewenangan Kabupaten - Penataan dan pemerataan guru yang belum efektif; - Guru tidak mau dipindahkan ke daerah pelosok; - Kekurangan guru kelas dan mata pelajaran terutama guru kesenian dan penjaskes.

Keterbatasan jumlah guru

Kerjasama dewan pendidikan, komite sekolah dan pemerintah relatif baik. Kerjasama dewan pendidikan, komite sekolah dan pemerintah relatif baik.

Angka putus sekolah:

1,87 2,33 2,22 87,92% 89,00% 91,96% -


Komitmen Pemerintah Baik

Angka putus sekolah (APS) SD/MI: 0,07% Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs: 0,02% Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/MA:

- Daerah terpencil; - Infrastruktur pendukung belum maksimal seperti listrik dan internet. - Belum semua desa memiliki lembaga PAUD terutama Kecamatan Selangit - Pernikahan pada anak usia Sekolah SMA/SMK/MA; - Membantu orang tua/pekerja anak

IV-12

Adanya dana desa untuk PAUD Kerjasama dewan pendidikan, komite sekolah dan pemerintah relatif baik.


No. 1

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2 Angka kelulusan (AL):

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase guru yang telah bersertifikasi

Capaian Target RPJMD Sebelumnya 3 0,37% - Angka kelulusan (AL) SD/MI: 100% - Angka kelulusan (AL) SMP/MTs: 98,67% - Angka kelulusan (AL) SMA/ SMK/ MA: 99,59% 73,95% - SD: 41,12% -

b.

Kesehatan Persentase balita gizi buruk Rasio posyandu persatuan balita

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Rasio rumah sakit persatuan penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk


SMP: 32,60 % SMA: 27,06%

0,56% 7,63 Bh/10.000 Pdd

0,28%

Permasalahan


4

5

- Kriteria kelulusan yang terus meningkat; - Tata kelola manajemen sekolah yang masih lemah.

- Masih ada 26,05% guru yang belum berkualifikasi S1/D-IV sehingga tidak dapat disertifikasi karena syarat disertifikasi harus lulus S1/D-IV; - Guru honorer di sekolah negeri tidak dapat disertifikasi. Sebagian besar kasus gizi buruk disertai dengan penyakit tertentu Masih lemahnya peran serta masyarakat baik sebagai penyelenggaraan maupun sebagai peserta posyandu, pemahaman masyarakat masih kurang. Setiap 0,28% penduduk terdapat satu unit pelayanan kesehatan

0,054 Bh/10.000 Pdd

Masih kurang dari target yang ditetapkan karena 1 rumah sakit belum berjalan sebagaimana mestinya

3,00 Orang/10.000 Pdd

Masih kurangnya jumlah tenaga dokter di puskesmas terutama diwilayah terpencil

IV-13

- Kesejahteraan guru yang semakin baik dengan adanya tunjangan profesi, tunjangan kualifikasi, tunjangan fungsional bagi guru non PNS dan tunjangan daerah terpencil; - Sertifikasi guru yang dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel Kerja sama lintas program dan lintas sektor. Peran serta masyarakat dan kerja sama lintas sektor.

Terpenuhinya jumlah UPK di setiap kecamatan dan desa yang mudah dijangkau penduduk Terpenuhinya jumlah UPK di setiap kecamatan dan desa yang mudah dijangkau penduduk Kerja sama antara lembaga pendidikan kedokteran dengan Dinas Kesehatan


No. 1

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2 Rasio tenaga medis persatuan penduduk

Capaian Target RPJMD Sebelumnya 3 5,00 Orang/10.000 Pdd

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

88,90%

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB (BTA+)

46,53%

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

100%

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

3,40%

Cakupan kunjungan bayi

81,20%

Cakupan puskesmas per 30000 penduduk

1,48%


98,50% 100%

Permasalahan


4

5

Masih kurangnya jumlah tenaga medis di puskesmas terutama diwilayah terpencil Masih ada desa yang belum mempunyai tenaga bidan dan masih relatif rendahnya kualitas tenaga bidan desa Masih tingginya angka drop out Masih adanya kasus gizi buruk yang terlambat diketahui - Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan diri ke Unit Pelayanan Kesehatan (UPK); - Belum berfungsinya secara maksimal laboraturium UPK - Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) - Penetapan diagnosis DBD masih kurang akurat Data masyarakat miskin belum akurat/valid sehingga intervensinya belum maksimal Belum maksimalnya antara program promosi kesehatan dengan kesadaran masyarakat mengunjungi UPK Setiap kecamatan sudah mempunyai Puskesmas namun masih ada wilayah kerja yang cukup jauh dari UPK sehinga sulit akses masyarakat ke UPK IV-14

Terpenuhinya fasilitas utama dan penunjang unit layanan kesehatan Tersedianya sarana prasarana kesehatan dan program peningkatan kemampuan dan keahlian tenaga kesehatan Daya minat masyarakat terhadap program posyandu Peran serta masyarakat dan pemerintahan desa untuk melaporkan kasus - Peningkatan laboratorium puskesmas; - Peningkatan kesadaran peran serta masyarakat; - Peningkatan Skill petugas kesehatan -

Terselenggaranya sistem rujukan yang baik di bantu dengan sapras kesehatan -

Infrastruktur yang baik


No. 1

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2 Cakupan puskesmas pembantu

c.

Pekerjaan umum dan penataan ruang Proporsi panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik mantap Rasio jaringan irigasi



4

5

0,24%

Dalam aturan yang ada setaf puskesmas pembantu membawahi 3 sampai 4 desa terdekat, namun sekarang setiap desa ada pustu

-

51,621 %

Tersedianya anggaran untuk menjaga dan meningkatkan proporsi jaringan jalan dalam kondisi mantap. Kurangnya anggaran untuk pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi - Masih rendahnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan, dan masih banyaknya rumah tangga yang tidak menggunakan WC kondisi baik; - Masih kurangnya cakupan layanan sanitasi rumah tangga serta minimnya penyuluhan masalah PHBS kepada masyarakat - Masih kurangnya sarana persampahan berupa TPS; - Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola 3R (Reuse, reduse, dan recycle); - Masih rendahnya kesadaran kesadaran masyarakat mengolah sampah dan membuang sampah di sembarang tempat. Masih adanya penduduk yang tinggal di rumah tidak layak huni akibat

- Ketersediaan anggaran

36,55%

Persentase rumah tinggal bersanitasi

60 %

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) persatuan penduduk

44%

Rasio rumah layak huni

80 %


Permasalahan

IV-15

- Ketersediaan anggaran - Peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi yang baik; - Peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi masyarakat melalui pembangunan.

- Penambahan jumlah TPS; - Peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya kesadaran dalam membuang sampah pada tempatnya dan sesuai dengan pola 3R bagi masyarakat melalui pembangunan.

Peningkatan aksebilitas MBR akan rumah yang layak melalui fasilitasi


No. 1

d.



Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB

5,68 %

Rasio bangunan ber-IMB

0,356 %

Ketaatan terhadap RTRW

35 %

Luas wilayah industri

50 Ha

Luas wilayah kebanjiran

1.165 Ha

Luas wilayah perkotaan

30.000,38 Ha

Permasalahan


4 5 keterbatasan pembiayaan perumahan peningkatan kualitas perumahan dan dan terbatasnya alokasi pembiayaan fasilitasi pembiayaan penyediaan rumah perumahan bagi masyarakat sederhana. berpenghasilan rendah. Pedoman pelaksanaan bidang tata ruang - Mempercepat penyusunan peraturantelah tersedia dalam dokumen RTRW peraturan yang merupakan turunan tetapi kesadaran terhadap pemanfaatan Perda RTRW mengenai RTH serta tata ruang masih rendah, untuk pembangunan sistem informasi peraturan masalah RTH belum ada. penataan ruang daerah; - Mewujudkan sinkronisasi program Rendahnya kualitas bangunan di pembangunan sesuai dengan rencana kawasan perkantoran pusat pemerintah tata ruang dan meningkatkan upaya kabupaten Musi rawas berbasis tata pencapaian luasan RTH pada kawasan ruang. perkotaan dan permukiman. Belum sepenuhnya berpedoman pada - Optimalisasi BKPRD; RTRW untuk kesesuaian tata ruang, - Review RTRW Segera karena masih banyak yang alih fungsi lahan. Sudah tersedianya data daerah luas daerah kebanjiran, kekeringan, tetapi wilayah tersebut masih bergabung dengan Kab. Muratara. Belum adanya sarana prasarana penanggulangan banjir yang memadai

- luas daerah banjir dan kekeringan; - Review RTRW segera.

Penataan kota belum sempurna

Komitmen pemerintah cukup baik

- Luasnya wilayah Kabupaten Musi Rawas;

- Alokasi dana yang memadai untuk melakukan pembangunan jaringan

Tersedia sarana prasana penanggulangan banjir yang memadai

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman Rumah tangga pengguna listrik


60 %

IV-16


No. 1


Rumah tangga pengguna air bersih (dari jumlah rumah tangga)

e.

Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan Masyarakat Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP



21,33 %

90,00 %

Permasalahan


4 - Masih kurangnya jangkauan jaringan listrik ke desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Musi Rawas; - Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan jaringan listrik perdesaan; - Kurangnya pasokan energi listrik yang ada di wilayah Kabupaten Musi Rawas; - Kurangnya komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan PT. PLN (Persero) selaku perusahaan penyedia pasokan energi listrik. - Masih rendahnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan dan masih rendahnya jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih; - Kurangnya kesadaran masyarakat akan keberlanjutan sarana dan prasarana yang telah terbangun.

5 listrik perdesaan; - Komunikasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan PT. PLN (Persero) selaku perusahaan penyedia pasokan energi listrik; - Kecukupan pasokan energi listrik untuk wilayah Kabupaten Musi Rawas.

- Tersebar luasnya LSM, OKP di seluruh wilayah Kab. Mura; - Kurangnya anggaran yang tersedia

- Komunikasi yang baik antara stakeholder yang ada; - Kerjasama dengan dinas terkait

IV-17

Peningkatan cakupan penggunaan air bersih khususnya pada masyarakat perdesaan yang belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penambahan kapasitas dan sistim sambungan rumah air minum serta perlindungan sumber air baku dari pencemaran lingkungan.


No. 1

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2 Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah

Capaian Target RPJMD Sebelumnya 3 80,00 %

Permasalahan


4 - Jumlah partai politik daerah yang berkembang pesat; - Kurangnya sosialisasi partai politik yang baru/lama; - Kurangnya transparansi mengenai visi dan misi partai politik di daerah; - Koordinasi dan komunikasi yang kurang aktif antara pemerintah dan pihak terkait; - Keterlambatan di dalam penyelesaian LPJ Banpol.

5 - Perampingan partai politik yang dinilai mempunyai visi dan misi yang sama; - Sosialisasi yang aktif partai politik dan masyarakat; - Visi dan misi partai politik yang jelas dan representatif; - Membangun komunikasi aktif antara Pemerinah, Partai Politik dan Masyarakat dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang partai politik; - Meningkatkan pengetahuan pengurus partai politik di bidang keuangan.

Anomali iklim - Masih tingginya tingkat pelanggaran Perda; - Terbatasnya dana anggaran untuk pelaksanaan penegakan perda.

- Penegakan hukum - Patroli-patroli ditingkatkan terutama pad lokasi-lokasi yang sering terjadi pelanggaran Perda; - Sosialisasi masalah produk hukum ke masyarakat. - pelaku kriminalitas harus ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; - kerjasama dengan kepolisian dalam penanganan kriminalitas karena kriminalitas merupakan kewenangan kepolisian. Perlunya penambahan personil Pol PP untuk jumlah penduduk yang terdapat di Kabupaten Musi Rawas yang sesuai dengan rasio jumlah penduduk. - Perlunya penambahan personil Pol PP untuk jumlah penduduk yang terdapat

Penurunan titik api Penegakan Perda

59,01% 80 %

Angka Kriminalitas

80 %

Rendahnya tingkat penghasilan masyarakat sehingga menyebabkan angka kriminalitas meningkat karena masyarakat mencari jalan pintas lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Jumlah Pol PP per 10.000 Penduduk

75 %

Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk

75 %

- Kurangnya jumlah Pol PP berdasarkan rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk; - Terdapatnya keterbatasan anggaran. - Kurangnya jumlah Linmas berdaarkan rasio jumlah Pol PP per


IV-18


No. 1

f.

2. a.



Permasalahan


4 10.000 penduduk; - Terbatasnya peran masyarakat dalam perlindungan masyarakat; - Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya Siskamling dalam perlindungan masyarakat; - Terdapat Keterbatasan anggaran.

5 di Kabupaten Musi Rawas yang sesuai dengan rasio jumlah penduduk; - Pelaksanaan sosialisasi tentang pentingnya linmas di Masyarakat; - Peningkatan jumlah Siskamling.

4

Pengelolaan panti asuhan belum optimal

PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)

9,03 %

Persentase penyandang cacat, baik fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan (%)

4,41 %

- Data yang kurang akurat tentang jumlah PMKS yang ada di wilayah Kab. Musi Rawas; - Keterbatasan anggaran bagi urusan sosial untuk memberikan bantuan sosial terhadap PMKS - Data yang kurang akurat tentang jumlah peyandang cacat serta lansia di Wilayah Kab. Musi Rawas - Keterbatasan anggaran bagi urusan sosial untuk memberikan jaminan sosial terhadap penyandang cacat dan lanjut usia

Dukungan yang kuat dari Pemerintah akan terwujudnya sarana dan prasarana panti sosial di Kabupaten Musi Rawas -

Sosial Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (buah)

Urusan wajib non pelayanan dasar: Tenaga kerja Angka partisipasi angkatan kerja

72%

-

-


Pertumbuhan ekonomi belum optimal, investasi masih kecil dan pada akhirnya peluang kerja, kesempatan kerja, kesempatan kerja sangat terbatas; Rendahnya kualitas tenaga kerja IV-19

-

Peningkatan kualitas tenaga kerja secara merata dan berkesinambungan baik itu formal maupun non formal.


No. 1


Rasio penduduk yang bekerja

b.

c.

d.

Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah


193.051 orang

Permasalahan


4 dari segi pendidikan formal maupun keterampilan. - Tingkat pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang; - Kualitas penduduk masih rendah.

5

Pemahaman terhadap keseimbangan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas kependudukan.

6,3%

- Belum semua kebijakan berpihak pada perempuan; - Masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepedulian perempuan dalam pembangunan; - Masih terjadinya diskrimanasi terhadap perempuan

Dukungan yang kuat dari pemerintah dalam meningkatkan kebijakan yang berpihak kepada perempuan

Rasio KDRT

0.005 %

- Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum; - Kurangnya Ekonomi dalam rumah tangga

Dukungan pemerintah dalam penyebaran informasi masalah sadar hukum dalam kekerasan

Pangan Regulasi ketahanan pangan

6 Buah

Penyusunan Regulasi Ketahanan Pangan

Ketersediaan pangan utama

440,26 ton/penduduk

Masih kurangnya regulasi ketahanan pangan Pola mengkonsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA)

- Diversifikasi Pangan - Pemanfaatan pangan lokal selain terigu dan beras

- Komitmen masyarakat kurang - Alokasi anggaran terbatas Tumpang tindih antar perangkat daerah

Komitmen pemerintah memperbaiki kinerja pertanahan (prona dan proda) Adanya program perizinan terpadu

Pertanahan Persentase luas lahan bersertifikat Penyelesaian ijin lokasi


1,10 % 78 %

IV-20


Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 1 2 e. Lingkungan hidup 1. Persentase penanganan sampah

No.


Capaian Target RPJMD Sebelumnya 3 15 %

Permasalahan


4

5

1. Regulator dan operator masih tergabung dalam satu wadah Dinas PU CKTR, belum terbentuk UPTD/Dinas Pertamanan dan Kebersihan yang menangani persampahan; 2. Minimnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah; 3. Luasnya Kabupaten Musi Rawas belum sebanding dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan sehingga tidak efisien bila dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif; 4. Pengelolaan sampah masih berorientasi pada penanganan di tingkat akhir (setelah terdapat timbulan sampah); 5. Paradigma pengelolaan sampah masih berorientasi bahwa tanggungjawab pengelolaan sampah adalah pemerintah; 6. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah belum optimal; 7. Konektivitas program dan kegiatan antar Perangkat Daerah teknis yang berkaitan dengan penanganan sampah masih rendah; 8. Minimnya pengetahuan dan kesadaran stakeholder tentang pentingnya penanganan sampah

1. Kolaborasi program dan kegiatan antar sektor terkait; 2. Pelibatan masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam penanggulangan sampah; 3. Perubahan- perubahan paradigma penanganan sampah dari sumbernya; 4. Penyediaan peralatan persampahan melalui teknologi waste to energy secara clustering / desentralisasi; 5. Peningkatan pengetahuan, kesadaran dan perilaku stake holder tentang pentingnya penanganan sampah yang baik serta dampak sampah bagi lingkungan; 6. Peningkatan sarana dan prasaran persampahan, terutama pengolahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA); 7. Ketersediaan anggaran.

IV-21


No. 1



2. Pengelolaan Kualitas Air (kali Penetapan Air)

0%

3. Cakupan Pengawasan Pelaksanaan Amdal

95%

terhadap

4. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

0,04%

5. Penegakkan Hukum Lingkungan

100 %


Permasalahan 4 yang baik serta dampak sampah bagi lingkungan. Belum dilaksanakan

1.

Lokasi usaha / kegiatan yang diawasi tidak tersentral sementara kondisi yang diawasi sangat besar; 2. Tidak tersedianya sarana transportasi untuk kegiatan pengawasan; 3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia. 1. Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terutama sarana TPS; 2. Jarak antar lokasi TPS dengan timbulan sampah belum komprehensif; 3. Minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan stakeholder tentang pentingnya penanganan sampah yang baik serta dampak sampah bagi lingkungan. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang lingkungan.

IV-22

Faktor Penentu Keberhasilan 5

1. Ketersediaan anggaran 2. Penyediaan kendaraan operasional pemantauan 3. Dukungan legislatif dalam pembahasan Perda penetapan kelas air 1. Ketersediaan anggaran 2. Penyediaan kendaraan pendukung operasional pengawasan 3. Penambahan jumlah personil pengawas

1. Ketersediaan anggaran; 2. Optimalisasi jejaring kerjasama dengan berbagai stakeholder; 3. Peningkatan pengetahuan kesadaran dan perilaku masyarakat dan stakeholder tentang pentingnya penanganan sampah yang baik serta dampak sampah bagi lingkungan.

1. Semua pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan hidup dapat ditangani dan diselesaikan dengan baik;


No. 1

f.



Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk.

80,21%

Rasio pasangan berakte nikah/ Perkawinan

Kepemilikan penduduk

akta

kelahiran

per

1000

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi


0,56

88,56%

Permasalahan


4

5 2. Kerjasama dengan aparat penegak hukum (POLRI dan Kejaksaan); 3. Membuat regulasi terkait dengan lingkungan; 4. Peningkatan kapasitas aparatur dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

- Masih banyak penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik (KTP-El); - Masih adanya penduduk yang memiliki data/ dokumen kependudukan ganda. - Masih banyak penduduk non Muslim yang belum memiliki Akta perkawinan; - Kurangnya kesadaran masyakat non muslim akan pentingnya akta perkawinan. - Terdapat pasangan yang belum memiliki Kutipan Akta Nikah/ Perkawinan Orang Tua sebagai salah persyaratan untuk penerbitan Akta Kelahiran

- Rutin melaksanakan pelayanan KTP-el dan KK secara berpindah ke Desa/ Kelurahan dan Kecamatan.

100

-

IV-23

- Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat non muslim akan pentingnya akta perkawinan. - Melaksanakan secara rutin rapat dengan FKUB. - Pelayanan keliling, kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, PKK Kabupaten, IDI serta mengadakan pelayanan terpadu sidang keliling antara Pengadilan Agama dalam rangka Itsbat Nikah Penerbitan Buku Nikah dan Penerbitan Akta Kelahiran - Melakukan pengecekan/ verifikasi dan perbaikan data dan penghapusan data ganda.


No. 1

g.

h.

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2 Penerapan KTP nasional berbasis NIK

Pemberdayaan masyarakat dan Desa Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

Capaian Target RPJMD Sebelumnya 3 100

79,37

Permasalahan


4 -

5 - Melakukan pengecekan/ verifikasi dan perbaikan data dan penghapusan data ganda.

- Belum mantapnya penyelenggaraan otonomi Desa; - Teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal; - Pelayanan Pemerintahan Desa kepada masyarakat belum optimal. Kurang aktifnya kelompok binaan PKK

- Meningkatkan pembinaan terhadap kelompok lembaga pemberdayaan masyarakat; - Meningkatkan jumlah kelompok binaan pada masing-masing LPM pada setiap Desa.

Melibatkan Toma dan Toga dan Tokoh Masyarakat lainnya dalam menanamkan nilai “2 anak cukup”, dan pencegahan “4 terlalu” dan penerimaan terhadap pemakaian kontrasepsi melalui dukungan sarana dan prasarana pelayanan KB Gratis yang merata dan berkualitas dengan menjangkau seluruh PUS termasuk PUS yang berpendapatan rendah (Keluarga Miskin) Ketersediaan Sumber Daya Alam yang cukup memadai untuk pengolahan dan pemanfaatan kebutuhan dasar manusia (basic need) sehingga semakin meningkatkan derajat kesehatan manusia.

PKK aktif Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

214 PKK Aktif 70 %

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Total Fertility Rate/TFR (%)

2,29

Masih adanya pendapatan per kapita seseorang atau PUS yang RENDAH sehingga mempengaruhi tingkat fertilitas (kelahiran hidup) yang dimiliki seorang perempuan ditambah lagi dengan rendahnya tingkat pendidikan serta adanya perubahan nilai tentang jumlah anak ideal dalam keluarga

Laju Pertumbuhan Penduduk /LPP (%)

1,22

Masih terjadinya LPP meningkat sehingga mengakibatkan belum seimbang antara ketersediaan kebutuhan dasar manusia (Basic Need) dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat dengan disebabkan beberapa


IV-24

Pengoptimalan Fungsi dan tanggung jawab penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.


No. 1



Prevalensi Peserta KB Aktif/CPR (%)

78,5

Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun)

68,9

Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmeet Need (%)

15,7

Kehamilan Tidak Dinginkan/KTD (%)

10,2


Permasalahan


4 faktor antara lain kelahiran, kematian, migrasi dan penyebab utamanya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama kemajuan dibidang kesehatan. Masih adanya peserta KB yang tidak menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sehingga kurang efektif. Masih adanya remaja yang menikah pada usia dini <21 Tahun (Pr), <25 Tahu (Lk). Batas usia itu belum ideal, dan belum matang baik dari aspek kesehatan, ekonomi maupun psikologi Angka ASFR yang mayoritas tinggi pada umur wanita yang potensial untuk reproduksi, akan membahayakan bagi program KB karena pengaruhnya terhadap fertilitas. Masih terdapatnya PUS yang ingin anak ditunda (IAT), tidak ingin anak lagi (TIAL) tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi sehingga rawan kehamilan.

5

KDT terjadi pada seorang wanita dimana sebenarnya belum atau tidak ingin mempunyai anak lagi. Hal ini bisa dialami mereka yang sudah menikah

IV-25

Dukungan sarana alat dan obat kontrasepsi yang cukup untuk melayani kebutuhan akan alat dan obat kontrasepsi bagi peserta KB Aktif. Dukungan sarana mobilitas pelayanan KIE PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) disetiap sekolah menengah pertama dan atas.

Penurunan unmet need melalui peningkatan akses, konseling dan penguatan KB pasca persalinan serta penurunan ketidakberlangsungan penggunaan kontrasepsi melalui peningkatan penggunaan MKJP dan pembinaan KB dengan dukungan sarana mobilitas pelayanan KB Gratis kepada PUS/Masyarakat Miskin. Menurunnya kejadian efek samping melalui pelaksanaan Pelayanan KB yang bermutu dan memastikan ditanggulanginya kejadian efek samping


No. 1

i.

j.


Perhubungan Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis: Kepemilikan kir angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (kir) Komunikasi dan informatika Jumlah fasilitasi pelayanan kantor pos dan jasa pelayanan Jumlah blank spot



2.500 Org 0,152 Ijin/100 Pdd 5.351 Unit 1 Bandara 100% 15 Menit

1 buah

Permasalahan


4 maupun yang belum menikah. Pada ibu dengan kehamilan tidak diinginkan yang mencoba menerima kehamilan namun tidak ikhlas menjadi tidak terlalu peduli dengan janin yang dikandung. Akibatnya bisa mengakibatkan malnutrisi pada janin dan juga memicu kelahiran bayi sangat prematur (usia kehamilan kurang dari 32 minggu). Keguguran dan preeklampsia atau kenaikan tekanan darah ibu disertai proteinuria selama kehamilan juga menjadi penemuan umum dari kasus kelahiran yang tidak diinginkan. Hal tersebut diatas disebabkan beberapa faktor, diantaranya karena gagal kontrasepsi, anaknya sudah banyak, atau anaknya yang paling kecil dirasa masih sangat kecil untuk punya adik.

5 secara cepat dan tepat serta meningkatkan jangkauan dan kualitas Pelayanan KIE dan Konseling bagi remaja untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku berkaitan dengan Kespro dan perencanaan berkeluarga melalui Leaflet, Brosur, Banner, Radio Spot serta MUPEN.

Kurangnya masyarakat

kepada

Adanya komitmen atasan tersedianya pendanaan yang cukup

dan

Kurangnya koordinasi antar sektor dan pemangku kepentingan

Adanya komitmen atasan tersedianya pendanaan yang cukup

dan

10% IV-26

sosialisasi


No. 1

k.

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2 Website milik pemerintah daerah Pameran/expo Koperasi, usaha kecil, dan menengah Persentase koperasi aktif

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

l.

Capaian Target RPJMD Sebelumnya 3 1 Buah 3 kali 78,80

921 unit

Permasalahan


4

5

- Kurangnya modal usaha; - Kurangnya Sarana dan prasarana penunjang; - Wilayah kerja yang luas.

- Perlunya memfasilitasi antara pihak perbankan dan koperasi; - Memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan koperasi; - Pengadaan kendaraan operasional kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat); - Dilakukannya Pembinaan dan pengawasan koperasi di Kabupaten Musi Rawas. Dilakukannya Pendataan UKM non BPR / LKM UKM di Kabupaten Musi Rawas 1. Perlu dibentuk BPR 2. Perlu dibentuk BLUD KUKM

- Tidak ada

Jumlah BPR/LKM

45%

Belum adanya BPR

Usaha mikro dan kecil

33 %

-

Penanaman modal Jumlah investor (PMDN/PMA)

berskala


nasional 25 Investor skala Nasional sektor perkebunan pada tahun 2015

Permodalan; Sarana pengolahan; Lebel Produk; Pemasaran;

- Belum ada Perda yang mengatur tentang kemajuan penanaman modal dan investasi serta kemudahan investasi; - Kurang koordinasi antar Kabupaten / IV-27

1. Meningkatkan kelembagaan, Usaha dan permodalan koperasi yang mandiri; 2. Memfasilitasi jaringan pemasaran hasil produksi Usaha Mikro Kecil Menengah; 3. Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Perencanaan Pembangunan. - Kebijakan dan Perda; - Koordinasi antar Kabupaten / Kota, Provinsi dan Pusat


No. 1



Jumlah nilai investasi berskala nasional Rp. 4.027.378.007.575,00 (PMDN/PMA) pada tahun 2015 m. Kepemudaan dan olahraga Jumlah organisasi pemuda 18 Jumlah organisasi olahraga 22 Jumlah kegiatan kepemudaan 3 Jumlah kegiatan olahraga 18 Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) 1 Lapangan olahraga 725 n. Statistik Buku kabupaten dalam angka (Dok) 1 Dok

o.

Buku PDRB kabupaten (Dok)

1 Dok

Persandian Dokumen persandian

1 Dok

Permasalahan 4 Kota, Provinsi dan Pusat - Belum optimalnya memanfaatkan potensi daerah - Masih terbatasnya anggaran; - Kualitas SDM masih kurang; - Kurangnya sarana dan Prasarana olahraga.

-

Minimnya tenaga persandian

Faktor Penentu Keberhasilan 5 - Kajian Potensi Daerah - Terpenuhinya anggaran; - Meningkatnya kualitas SDM; - Terpenuhinya sarana dan Prasarana olahraga.

Peluang kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Peluang kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) -

p.

Kebudayaan Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

5 Kali

Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya

1 Buah

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

17 Buah


- Masih kurangnya penyelenggaraan festival seni dan budaya; - Masih rendahnya promosi budaya lokal Kabupaten Musi Rawas. Masih kurangnya sarana dan prasarana penyelenggaraan seni dan budaya daerah; - Kurangnya perhatian terhadap pelestarian seni budaya, situs, benda purbakala dan kawasan cagar budaya sehingga terdapat beberapa kawasan yang belum mendapat perhatian IV-28

-

Minat aparatur dalam mengikuti pelatihan persandian Sarana dan prasarana persandihan Dukungan semua pihak; Mengoptimalkan promosi budaya lokal melalui berbagai media.

Sarana dan prasarana penyelenggaraan seni dan budaya daerah yang memadai - Perhatian Pemerintah terhadap pelestarian Benda, situs dan kawasan cagar budaya; - Usulan pendirian museum daerah.


No. 1

q.

r.

a.

b.


Perpustakaan Jumlah perpustakaan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kearsipan Pengelolaan arsip secara baku Peningkatan SDM pengelola kearsipan Urusan pilihan: Kelautan dan perikanan Produksi perikanan Konsumsi ikan Produksi perikanan kelompok nelayan

Pariwisata Kunjungan wisata



Permasalahan


4 Pemerintah; - Belum tersedianya museum daerah;

5

115 perpustakaan

-

11.289 Judul (25.476 Eks)

-

- Peran masyarakat dalam meningkatkan pendidikan - Koordinasi yang baik dengan pihak yang terkait

- Kualitas SDM bidang kearsipan masi sangat rendah - Belum adanya arsiparis

-

33.650,14 ton 34,03 Kg / Kap/thn 490,94 ton

- Berkurangnya kemampuan sumber daya air untuk pengembangan perikanan disebabkan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan; - Masih tinggi dan fluktuatifnya harga pangan; - Masih rendahnya praktek cara pembenihan ikan yang baik dan cara pemeliharaan ikan yang baik

- Faktor sumber daya alam (air); - Faktor produksi (pakan); - Faktor sumber daya manuasia (SDM).

116%

- Persaingan dengan objek wisata lain di kota terdekat; - Obyek wisata masih dalam pengembangan; - Masih ada persoalan seputar hak pengelolaan; - Promosi belum optimal; - Belum ada SDM yang profesional di

- Akses menuju lokasi secara bertahap mulai gampang dijangkau; - Ada kenaikan jumlah pengunjung pada hari-hari tertentu, seperti hari raya atau tahun baru; - Adanya acara-acara tertentu yang melibatkan peran elemen masyarakat yang diselenggarakan di kawasan

56,8% 66,7%

IV-29

-


No. 1

c.


Pertanian Produktivitas padi per hektar (TPH)

Cakupan bina kelompok petani

d.

Nilai tukar petani Kehutanan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis



5,356 ton/ha/91,95%

315 Klp

100,4

41,48%

Permasalahan 4 bidang pariwisata.

- Target dalam penyusunan RPJMD 2010-2015 masih termasuk Musi Rawas Utara; - Adanya alih fungsi lahan; - Adanya serangan Organisme; pengganggu tanaman, banjir dan kekeringan. - Target dalam penyusunan RPJMD 2010-2015 masih termasuk Musi Rawas Utara; - Masih rendah kemampuan SDM petani dalam mengelola organisasi kelompok tani; - Belum adanya kepastian aturan tentang pemberian reward kepada petani yang mengembangkan produk pertanian berkelanjutan sehingga petani sering beralih ke tanaman perkembunan; - Masih rendahnya hasil produk pertanian yang dijual petani yang diakibatkan dari belum tertatanya sistem perdagangan hilirisasi yang baik. - Status kawasan hutan yang belum IV-30

Faktor Penentu Keberhasilan 5 wisata; - Sarana dan prasarana penunjang pariwisata mulai dibenahi dan dipercantik. - Adanya program upaya khusus (upsus) padi, jagung dan kedelai; - Penerapan teknologi.

-

Memberikan pelatihan/magang kepada petani untuk meningkatkan kemampuannya; Memberikan reward kepada petani yang menanam tanaman pangan berkelanjutan; Merencanakan serta membuat system yang berkelanjutan sehingga produk hasil pertanian dapat menjadi nilai jual yang tinggi melalui pengolahan lebih lanjut produk pertanian dan perkebunan melalui hilirisasi produk.

Potensi wilayah yang memadai - Penyelesaian tata batas kawasan hutan,


No. 1

e.



Kerusakan kawasan hutan

0,84%

Energi dan sumber daya mineral Pertambangan tanpa ijin

42,22%

Permasalahan


4 mantap; - Masih luasnya lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan; - SDM aparatur kehutanan yang masi kurang; - Belum adanya RDTR kawasan hutan; - Belum maksimalnya konservasi hutan dan lahan; - Masih banyaknya masyarakat berkebun di kawasan hutan; Masih tingginya tekanan dan gangguan keamanan hutan serta illegal logging

5 batas luar dan batas fungsi kawasan hutan serta penguatan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan hutan; - Peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan monitoring kegiatan konservasi hutan dan lahan; - Peningkatan SDM aparatur kehutanan. - Pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan Hutan Desa (HD); Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan kemitraan kehutanan. Penegakan Hukum

-

- Sarana dan Prasarana yang memadai untuk melakukan pembinaan dan pengawasan; - Komunikasi yang baik antara pihakpihak yang terkait; - Kesadaran pelaku pertambangan tanpa izin untuk mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku.

-


Kurangnya SDM pada Distamben Kabupaten Musi Rawas; Sarana dan Prasarana yang tidak memadai untuk melakukan pembinaan dan pengawasan; Cakupan wilayah Kabupaten Musi Rawas yang luas dan lokasi sasaran kegiatan yang jauh dan terpencil; Kondisi perekonomian masyarakat; Ketidakpahaman pelaku pertambangan tanpa izin terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku; Biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku pertambangan tanpa izin untuk mengurus izin yang diperlukan; Kurangnya komunikasi antara pelaku

IV-31


No. 1

f.

g.

h. a.

b.



Perdagangan Ekspor bersih perdagangan % Kontribusi sektor Perdagangan terhadap 6,85 PDRB Perindustrian Pertumbuhan industri 8,12%

-

Transmigrasi Penunjang urusan pemerintahan: Perencanaan Tersedianya dokumen perencanaan: RPJPD 1 Dokumen yang telah ditetapkan dengan perda Tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD 1 Dokumen yang telah ditetapkan dengan perda/perkada Tersedianya dokumen perencanaan: RKPD 5 Dokumen yang telah ditetapkan dengan perkada Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD 80% Keuangan Masih rendahnya pendapatan daerah Angka PAD baru mencapai Rp. 98.383.223.502,51 atau 98,06% Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- PBB : Rp. 2.361.562.502,51 sumber pendapatan daerah yang belum atau 88,06 % optimal. BPHTB :


Permasalahan


4 pertambangan tanpa izin dengan pihak-pihak yang terkait.

5

Belum optimalnya sektor perdagangan

Besarnya PDRB dari sektor perdagangan

- Persaingan di era globalisasi pasar bebas semakin meningkat; - Sarana dan prasarana penunjang industri belum memadai; - Penguasaan teknologi masih kurang.

- Peningkatan daya saing daerah di era pasar global melalui peningkatan kapasitas pelaku industri kecil, menengah dan rumah tangga; - Upaya optimalisasi sarana dan prasarana industri -

-

Peraturan tumpang tindih Peraturan tumpang tindih Peraturan tumpang tindih Keterbatasan keuangan daerah

Perda telah selesai dan berlaku selama 25 Tahun Partisipasi masyarakat dan stakeholder cukup baik. Partisipasi masyarakat dan stakeholder cukup baik. Perangkat Daerah (PD)

- belum maksimalnya penggalian potensi PAD

- Tercapainya target penerimaan PAD

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pendaftaran hak atas tanah dan/ atau bangunan serta pendaftaran

- Tercapainya target penerimaan PAD

IV-32


No. 1


Capaian Target RPJMD Sebelumnya 3 Rp.9.543.277.084,00 atau 34,10%

Permasalahan

-

SILPA yang berasal dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya

Rp. 9.848.880.495,60

-

Persentase Proporsi belanja untuk pemenuhan Kebutuhan Aparatur

93,9%

-

-

Aset Daerah

Rp. 5.136.271.267.218,16

-

c.

Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan - Jumlah aparatur yang mengikuti diklat sesuai dengan kompetensinya - Persentase pelayanan administrasi


120 Orang

4 pemindahan hak atas tanah dan bangunan Nilai jual objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan masih rendah sedangkan dasar pengenaan bea perolehan atas hak tanah dan bangunan adalah nilai jual objek pajak dan nilai transaksi Masih banyak PAD yang belum tercapai target dikarenakan potensi PAD yang belum tergali secara optimal; Belum memaksimalkan penghematan belanja Penganggarana Tunjangan Profesi Guru sesuai dengan PMK, ternyata laporan dari Disdik kepada Pusat untuk guru yang menerima tunjangan tersebut lebih besar dari anggaran sehingga menyebabkan tidak terbayarnya selama 1 bulan; Tidak terealisasinya UP PBB Triwulan IV; Penyediaan Akres 2,5%. Belum tertibnya setiap SKPD tentang kepemilikan sertifikat tanah, Belum tertibnya sistem aset daerah.

Keterbatasan kesempatan diklat

95%

-

IV-33

Faktor Penentu Keberhasilan 5

- Tercapainya target penerimaan PAD - Belanja tidak melebihi pagu anggaran

Antara anggaran tunjangan profesi guru dengan laporan Disdik kepada Pusat harus sesuai

Tertibnya setiap SKPD tentang kepemilikan sertifikat tanah dan membuat sistem aset daerah yang dapat diakses. Minat untuk mengikuti diklat cukup besar Kerjasama Perangkat Daerah baik


No. 1

d.

e.

f.

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2 kepegawaian yang dilaksanakan sesuai SOP kepegawaian Penelitian dan pengembangan Ada/Tidak Adanya Perda Kelembagaan Litbang

Sekretariat DPRD Jumlah Peraturan Perda yang dibuat

Sekretariat Daerah Survey IKM di pemda

Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah g.

0

83 %

0

0

Permasalahan


4

5

Sistem inovasi daerah belum optimal pengembangannya, padahal Kabupaten Musi Rawas memiliki produk unggulan sebagai modal pengembangan inovasi daerah.

Membuat Perda Kelembagaan Litbang dan UPTB Litbang.

Perda yang sudah dibahas sebanyak 16 Perda namun yang sudah melakukan penomeran hanya 14 perda, tersisa 2 perda akan dinomori pada Tahun 2016

Penyelesaian 2 Perda yang dibahas dan akan diberi penomoran pada tahun 2016.

1. Belum dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah; 2. Belum disusun regulasi di daerah. Keterbatasan dana

Dukungan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Survey IKM. Komitmen aparatur

Inspektorat 1. Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

h


2. Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai dengan SAP 3. Persentase SKPD dengan Nilai Akuntabilitas dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kategori B Sekretariat Korpri Jumlah unit Korpri SKPD yang terbentuk (%)


WDP

65 50

Laporan Barang Milik Daerah (BMD) per 31 Desember 2015 yang disusun Bidang Aset belum sesuai dengan Bidang Akuntansi Kompetensi SDM Pengelola Akuntansi yang belum memadai Keandalan data pengukuran kinerja SKPD belum memadai

95

IV-34

Rekonsiliasi Data Bidang Aset dengan Data Bidang Akuntansi DPPKAD dan koordinasi antar SKPD Pengguna Barang Bimbingan Teknis Penyusunan LKPD Berbasis Akrual - SOP Pengelolaan Data Kinerja - Implementasi Teknologi Informasi pengelola data kinerja

Komitmen Perangkat Daerah


No. 1

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2 Jumlah Anggota Korpri yang mendapat bantuan Tali Kasih Asih bagi Purna Bakti (%) Jumlah anggota Korpri yang mendapat bantuan amal sosial (%)


Capaian Target RPJMD Sebelumnya 3 85

Permasalahan

85

IV-35


4 -

5 Komitmen Perangkat Daerah

-

Komitmen Perangkat Daerah


4.4. Isu-Isu Strategis Pembangunan Peningkatan Daya Saing Daerah Yang Masih Kurang Optimal Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal dan internal serta permasalahan pembangunan, maka dapat dirumuskan isu strategis Kabupaten Musi Rawas lima tahun ke depan (2016 - 2021). Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Kabupaten Musi Rawas dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Adapun isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Musi Rawas yaitu: 4.4.1. Isu Pengembangan Wilayah Dalam rangka meningkatkan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021, dimana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal Tahun 2015-2019, maka isu yang berkembang adalah perlunya pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah Kabupaten Musi Rawas didukung oleh luas area yang cukup, laju pertumbuhan penduduk yang cukup, serta komitmen pemerintah daerah mendekatkan pelayanan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Pengembangan wilayah meliputi; pengembangan Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. 4.4.2. Agropolitan Mengingat sebagian besar penduduk Kabupaten Musi Rawas bekerja di sektor pertanian, maka keberhasilan pembangunan di sektor ini sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan Kabupaten Musi Rawas di segala bidang. Dengan kata lain, agropolitan memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Musi Rawas. Oleh karena itu, agropolitan merupakan isu strategis di Kabupaten Musi Rawas, yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kabupaten Musi Rawas yang meliputi penurunan luas areal pertanian, kesenjangan pertumbuhan antar wilayah, belum optimalnya produktivitas pertanian, kualitas SDM yang rendah, infrastruktur yang belum menunjang perekonomian. Peta Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Musi Rawas disajikan pada gambar 4.2.


IV-36


Gambar 4.2. Peta Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Musi Rawas

Sumber: RTRW Kabupaten Musi Rawas 2011-2031.

4.4.3. Pertambangan dan Energi Walaupun pertambangan dan energi tidak lagi mutlak kewenangan Kabupaten, namun dampak pembangunan di sektor pertambangan dan energi masih besar pengaruhnya bagi Kabupaten Musi Rawas. Upaya untuk mengatasi rendahnya kapasitas keuangan daerah Kabupaten Musi Rawas adalah dengan menarik investor sektor pertambangan dan energi. Peningkatan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi terutama pertambangan tersebut bertumpu pada kemampuan daya dukung kawasan. Kegiatan investasi disektor pertambangan tersebut akan mendorong kegiatan di sektor-sektor lainnya, termasuk kegiatan ekspor. 4.4.4. Darussalam Pembangunan di Kabupaten Musi Rawas bertumpu pada pembangunan kultur Darussalam yaitu peningkatan kesejahteraan dilandasi oleh kualitas kehidupan beragama yang mantap dan peningkatan kerukunan inter dan antar umat beragama serta tetap menjunjung akidah islami. Darussalam juga bermakna bahwa pembangunan mutu sumber daya manusia di Kabupaten Musi Rawas tidak hanya dari segi lahiriah tetapi


IV-37


juga bathiniah. Selanjutnya, Darussalam merupakan suatu kondisi yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas . 4.4.5. Kebijakan Pembangunan Nasional dan Agenda Pembangunan Internasional Penentuan isu strategis didahului dengan review terhadap kebijakan pembangunan nasional dan agenda pembangunan internasional yang relevan dalam memberi arah bagi pembangunan Kabupaten Musi Rawas. Hasil review akan melengkapi draft isu strategis yang diperoleh dari kajian terhadap kondisi Kabupaten Musi Rawas. a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019

Tahun

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015–2019 adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 7 misi pembangunan, di mana misi pertama (mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan), misi kedua (mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum), misi keempat (mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera), misi kelima (mewujudkan bangsa yang berdaya saing), dan misi ketujuh (mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan) bersinggungan dengan permasalahan riil di Kabupaten Musi Rawas. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, di mana agenda 1 (menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara), agenda 2 (membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya), agenda 3 (membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan), agenda 4 (memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya), agenda 5 (meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia), agenda 6 (meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya), agenda 7 (mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik), agenda 8 (melakukan revolusi karakter bangsa), dan agenda 9 (memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2016-2021

IV-38


Indonesia) dapat dipahami sebagai turunan dari misi pertama dan keempat yang telah dijelaskan sebelumnya. Agenda-agenda ini dilengkapi dengan sasaran, yaitu indikator pencapaian di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada sasaran pembangunan manusia dan masyarakat misalnya, ditetapkan target untuk indikator “meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun” pada tahun 2019 adalah 8,8 (tahun). b. Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; d. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman; e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat; Dan f. Sosial. c. Bonus Demografi Peluang Indonesia untuk dapat menikmati bonus demografi yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan penduduk non usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplay angkatan kerja, tabungan, dan kualitas sumber daya manusia. Kabupaten Musi Rawas dalam menyikapi bonus demografi ini harus segera menyiapkan programprogram yang menunjang peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Musi Rawas yaitu dengan: 1. Memperluas lapangan kerja; 2. Meningkatkan pelatihan keterampilan angkatan kerja melalui kualifikasi dan kompetensi, memperbanyak lembaga pelatihan untuk mendukung pasar kerja; 3. Meningkatkan kewirausahaan dan pendidikan karakter pemuda; 4. Mengembangkan pusat pertumbuhan dengan memperhatikan interkonektivitas antar wilayah. d. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Menurut UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada


IV-39


instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945. Kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang berkemampuan pelaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebelum menjelaskan pengertian tentang Pegawai Negeri Sipil maka perlu dijelaskan tentang pengertian Manajemen Aparatur Sipil Negara. Manajemen Aparatur Sipil Negara dalam buku ini adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil di Daerah maka dibentuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD), yang merupakan perangkat Daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah (Pasal 34 A UU Nomor 43 Tahun 1999), yang kemudian diatur dalam peraturan pelaksanaan yaitu Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah. Keputusan Presiden tersebut diamanatkan kepada seluruh daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk membentuk Badan Kepegawaian Daerah. e. Undang-Undang Desa Substansi isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu dianggarkannya Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Undang-Undang Desa menginginkan adanya pembangunan di mulai dari Desa, atau dengan kata lain Undang-Undang tersebut merupakan titik awal pelaksanaan otonomi desa. Poin penting lain dalam Undang-Undang Desa yaitu soal penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa. Di dalam Undang-Undang Desa diatur penganggaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam APBN. Bahkan mekanisme atau standar nilainya mengacu Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun di dalam UndangUndang Desa belum bisa menjelaskan detail yang dimaksud dengan penghasilan mengacu PNS. Yang tidak kalah penting ketentuan yang mengatur masa maksimal jabatan Kepala Desa selama tiga periode. Masa satu periode ditetapkan selama enam


IV-40


tahun. Setelah Undang-Undang Desa ditetapkan, selanjutnya Pemerintah tinggal membuat Peraturan Pemerintah (PP). Tahap selanjutnya yaitu setiap Kabupaten harus membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang ketentuan tersebut. f. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 120/253/Sj tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa serah terima Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan undang-undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Dengan memperhatikan ketentuan pasal 404 di atas, siklus anggaran dalam APBN dan APBD, serta untuk menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berakibat terhentinya pelayanan kepada masyarakat, maka penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren yang bersifat pelayanan kepada masyarakat luas dan masif, yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan P3D, tetap dilaksanakan oleh tingkat/susunan pemerintahan yang saat ini menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren tersebut sampai dengan diserahkannya P3D. Adapun urusan pemerintahan konkuren tersebut meliputi sub urusan: 1. Pengelolaan pendidikan menengah; 2. Pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B; 3. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara; 4. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi; 5. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan; 6. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi; 7. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan; 8. Pengelolaan penyululuh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB); 9. Pengelolaan tenaga pengawasan ketenagakerjaan; 10. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional; dan 11. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana, penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan. g. Sustainable Development Goals (SDG’s) Menjelang berakhirnya masa berlaku MDGs (Millenium Development Goals), Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menunjuk Panel Tingkat Tinggi yang dipimpin bersama oleh Presiden Yudhoyono, Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf dan Perdana Menteri Inggris David Cameron untuk menyusun agenda pembangunan global menggantikan MDGs. Rancangan Agenda Pembangunan Pasca MDGs tersebut berisikan 12 butir target penghapusan kemiskinan ekstrim. Ke-12 tujuan pembangunan itu adalah: 1. Mengakhiri kemiskinan; 2. Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;


IV-41


3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pendidikan yang berkualitas dan pembelajaran seumur hidup; Memastikan kehidupan yang sehat; Menjamin ketahanan pangan dan gizi yang baik; Akses universal terhadap air dan sanitasi; Perlunya ketahanan energi secara berkelanjutan; Menciptakan lapangan kerja, penghidupan yang berkelanjutan, dan pertumbuhan yang adil; 9. Mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan; 10. Memastikan tata kelola pemerintahan dan institusi yang efektif; 11. Memastikan masyarakat yang stabil dan damai; 12. Menciptakan lingkungan hidup dan katalisator pembiayaan jangka panjang secara global. Kedua belas tujuan pembangunan tersebut merupakan sebuah keberlanjutan dari program internasional MDGs yang berisi delapan tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender, menurunkan angka kematian anak, dan meningkatkan kesehatan ibu. Kemudian memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Lalu, memastikan kelestarian lingkungan hidup dan mengembangkan kemitraan global.Tentunya dalam perjalanannya ke-12 tujuan pembangunan pasca MDG’s ini berimplikasi terhadap pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang di Kabupaten Musi Rawas. Urusan kesejahteraan tetap menjadi poin utama dalam pembahasannya dan hal tersebut sesuai dengan upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Musi Rawas 5 tahun kedepan. h. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Dengan MEA 2015, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil antarnegara ASEAN. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi oleh Indonesia secara cermat dan terintegrasi. Kesiapan Indonesia perlu dilakukan di segala bidang secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Edukasi masyarakat tentang peluang MEA 2015, peningkatan daya saing perekonomian nasional dan daerah, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja Indonesia akan menjadi aset berharga bagi Indonesia untuk meraih keberhasilan MEA 2015 bagi kepentingan pembangunan nasional. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional pada 2015. Adapun karakteristik kunci dari perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: 1. Pasar tunggal dan produksi dasar; 2. Sebuah ekonomi yang sangat kompetitif wilayah; 3. Sebuah wilayah ekonomi yang adil pengembangan; 4. Sebuah wilayah sepenuhnya terintegrasi ke dalam perekonomian global. Bidang kerjasama MEA meliputi pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas; pengakuan kualifikasi profesional; konsultasi mengenai kebijakan makro ekonomi dan keuangan; langkah-langkah pembiayaan dalam perdagangan; peningkatan


IV-42


infrastruktur dan konektivitas komunikasi; perkembangan elektronik transaksi melalui e-ASEAN; mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk mempromosikan sumber di daerah; dan meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk bangunan MEA. Singkatnya, MEA akan mengubah ASEAN ke wilayah dengan pergerakan bebas dari barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan lebih bebas aliran modal. Masyarakat Ekonomi ASEAN ini menjadi sebuah jalan baru untuk Kabupaten Musi Rawas membuka arus investasi. Sesuai dengan arahan RPJPD Tahun 2005-2020 Musi Rawas yang ingin menjadikan Kabupaten yang ramah terhadap investor. Penguatan pasar lokal dan regional menjadi perhatian utama guna mempersiapkan pasar bebas yang berimplikasi pada eksistensi pengusaha lokal untuk dapat berdaya saing. 4.4.6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 20082013; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2013-2018; mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005–2025; memperhatikan prioritas pembangunan nasional; merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945; serta memperhatikan tujuan pembangunan millenium, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah “Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju Dan Berdaya Saing Internasional”. Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi; 2. Memantapkan stabilitas daerah; 3. Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan; 4. Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan penanggulangan bencana. 4.4.7. Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26% dengan upaya sendiri jika dibandingkan dengan garis dasar pada kondisi Business as Usual (BAU baseline) dan sebesar 41% apabila ada dukungan internasional. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) disusun sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut dan memberikan kerangka kebijakan dan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan pelaku usaha dalam pelaksanaanya untuk kurun waktu Tahun 2010-2020. RAD GRK adalah dokumen yang menyediakan arahan bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan penurunan emisi, baik berupa kegiatan langsung maupun tidak langsung menurunkan emisi Gas Rumah Kaca dalam kurun waktu tertentu. Adapun kegiatan inti untuk menurunkan emisi GRK meliputi 5 (lima) bidang, yaitu: pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi dan transportasi, industri, serta pengelolaan limbah.


IV-43


Sumber emisi utama Provinsi Sumatera Selatan berasal dari sektor berbasis lahan dan sektor energi. Di tahun 2011, Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan emisi sebesar 97,8 juta ton CO2eq. Sektor berbasis lahan berkontribusi sebesar 74 juta ton CO2eq atau sekitar 76 persen dari total emisi. Kelompok sektor energi (energi, transportasi dan industri) menghasilkan emisi sebesar 22,7 juta ton CO2eq (23%) dan sektor limbah sebesar 869.904 ton CO2eq (1%). Proyeksi BAU (Bussines as Usual) lahan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2020. Sektor berbasis lahan diprediksi akan menghasilkan emisi sebesar 203 juta ton CO2eq dari total 241 juta ton CO2eq. Ini berarti bahwa sektor berbasis lahan menghasilkan 80 persen emisi dari total prediksi emisi untuk tahun 2020. Kelompok sektor energi berkontribusi sebesar 15 persen (36,4 juta ton CO2eq) dan sektor limbah sebesar 1 persen (1,4 juta ton CO2eq). Rencana aksi mitigasi di sektor energi di Provinsi Sumatera Selatan mencakup penggunaan peralatan hemat energi di rumah tangga dan efisiensi produksi pada pembangkit. Di sektor transportasi, Provinsi Sumatera Selatan berusaha melakukan pengurangan angkutan barang dan mobil penumpang melalui pembangunan sistem kereta api, jalan tol dan angkutan sungai (transportasi multi-moda). Provinsi Sumatera Selatan merupakan contoh acuan dalam perhitungan dan perencanaan untuk bidang pengolahan limbah dalam penyusunan RAD GRK. Untuk aksi mitigasi, program minimasi sampah dengan prinsip 3R, Program peningkatan pengelolaan gas sampah dan pembangunan/revitalisasi TPA diharapkan dapat mengurangi emisi GRK secara signifikan. 4.4.8. Kebijakan Pembangunan Daerah Lainnya Dalam rangka penyelarasan pelaksanaan pembangunan antar daerah dalam Provinsi Sumatera Selatan, maka perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Rawas meninjau kebijakan pembangunan daerah sekitarnya melalui dokumen RPJMD masingmasing Kabupaten/Kota. Telaah RPJMD daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas disajikan pada tabel 4.6. berikut ini: Tabel 4.6. Identifikasi Kebijakan RPJMD Kabupaten/Kota Lain No. 1.

Nama daerah lain Kabupaten Muratara

2.

Kota Lubuklinggau

3.

Kabupaten Empat Lawang

4.

Kabupaten Musi Banyuasin


Keterkaitan Kesejahteraan masyarakat Daya Saing Daerah Layanan Publik Kesejahteraan masyarakat Daya Saing Daerah Layanan Publik Kesejahteraan masyarakat Daya Saing Daerah Layanan Publik Kesejahteraan masyarakat Daya Saing Daerah Layanan Publik

Ket sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama

IV-44


4.4.9. Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas (RPJPD Kabupaten Musi Rawas) merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan (2005-2025). Dokumen tersebut memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan yang digunakan sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Penyusunan RPJPD Kabupaten Musi Rawas didasarkan pada kondisi obyektif, potensi riil, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah dengan merangkum seluruh aspirasi masyarakat di Kabupaten Musi Rawas serta mempertimbangkan segala konsekuensi di masa mendatang dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas. Visi RPJPD Kabupaten Musi Rawas adalah “ Kabupaten Musi Rawas yang maju, sejahtera dan religius ”. Visi ini dijabarkan berturut-turut ke dalam misi, sasaran dan arah pembangunan. Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Musi Rawas ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut: 1. Mewujudkan daya saing dan kemandirian daerah; 2. Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan; 3. Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas yang asri dan lestari; 4. Mewujudkan “Good Governance” 5. Mewujudkan masyarakat Musi Rawas yang religius. Tahapan pembangunan Kabupaten Musi Rawas berdasarkan tahap ketiga RPJMD (2016–2021), ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan kepada pengembangan infrastruktur yang kuat guna menunjang investasi dan perekonomian melalui upaya-upaya: Pemantapan kondisi infrastruktur; Pemantapan kualitas sumber daya manusia dengan memperluas akses pendidikan dan pelayanan kesehatan; Pemantapan kapasitas, kemampuan dan etos kerja aparatur; Pemantapan produksivitas UMKM dan koperasi; Pemantapan infrastruktur strategis terutama pembangunan infrastruktur pertanian; Pemantapan produksi dan nilai tambah usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan pendapatan petani; Pemantapan produktifitas indutri kecil menengah; Pemantapan sarana prasarana perdagangan; Pemantapan pelayanan investasi; Pemantapan pemanfaatan sumber daya alam; Pemantapan pengembangan budaya daerah dan kepariwisataan. Hal ini mengamanatkan bahwa pembangunan pada periode tahun 2016-2021, harus diarahkan pada kebijakan-kebijakan terkait hal-hal sebagaimana telah disebutkan di atas. 4.4.10. Isu-Isu Strategis Kabupaten Musi Rawas Berdasarkan hasil analisis dan masukan dari berbagai pihak, isu strategis Kabupaten Musi Rawas yang akan difokuskan 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut: 1. Kurang memadainya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana dasar permukiman serta belum terkelolanya sumber daya alam secara optimal;


IV-45


2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Masih kurangnya sarana dan prasarana konservasi sumber daya air untuk mengatasi permasalahan kelebihan dan kekurangan baik air baku maupun air irigasi; Masih kurangnya aksesibilitas mutu pendidikan sarana dan prasarana dan peran serta masyarakat; Masih kurang representatifnya sarana dan prasarana kesehatan yang berpengaruh pada kurangnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang kesehatan; Belum optimalnya peran BKPRD dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib penataan ruang; Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan serta semakin menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan karena kurangnya konsistensi antara perencanaan pembangunan yang dihasilkan melalui proses musrenbang dengan alokasi penganggaran di APBD; Belum optimalnya peran serta fungsi kelembagaan masyarakat desa dan tata kelola pemerintahan desa; Masih kurangnya pendapatan petani/peternak dan daya saing produk pertanian dalam arti luas; Masih kurang optimalnya pembinaan terhadap sektor usaha kecil, menengah dan koperasi; Belum optimalnya pengembangan produk unggulan daerah; Pengembangan pariwisata dan budaya lokal; Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik; Masih kurang efektifnya penanggulangan kemiskinan dan kurang perhatiannya terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial; Masih kurangnya kemampuan dan kesiapan aparatur dan masyarakat dalam penanganan bencana, pengurangan risiko bencana; Belum optimalnya pengelolaan Investasi dan pelayanan perizinan secara online; Sarana penyelenggaaraan pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja; Belum optimalnya upaya penanggulangan kerusakan lingkungan; Belum optimalnya penggunaan ICT dalam pemerintahan dan layanan masyarakat; Masih panjangnya rentang kendali kepemerintahan sehingga lambannya pengentasan daerah tertinggal; Masih minimnya kontribusi PAD terhadap APBD; Masih tingginya inkonsistensi data sektoral dari PD; Masih luasnya lahan kritis; Terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olahraga; Belum optimalnya pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil; Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat disebabkan masih kurangnya profesionalisme aparatur.


IV-46


BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJPD Visi adalah sebuah cita-cita ke depan atau suatu angan-angan luhur sebagai arah dan tujuan dari suatu entitas. Dalam suatu pemerintahan, maka visi berarti angan-angan luhur dari suatu lembaga pemerintahan yang menjadi arah dan tujuan utama dari pemerintahan sebagai pengejawantahan kehendak rakyat. Berpijak pada kondisi dan potensi Kabupaten Musi Rawas serta dengan memperhitungkan tantangan yang akan dihadapi sampai tahun 2025 serta memperhatikan Visi Pembangunan Nasional tahun 2005-2025 dan Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025, maka Visi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2005–2025 adalah: “Kabupaten Musi Rawas Yang Maju, Sejahtera dan Religius” Untuk mencapai Visi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 20052025, maka ditetapkan 5 Misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan daya saing dan kemandirian daerah 2. Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan 3. Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas yang asri dan lestari. 4. Mewujudkan ”Good Governance” 5. Mewujudkan masyarakat Musi Rawas yang religius. 5.1.1. Mewujudkan daya saing dan kemandirian daerah Mewujudkan daya saing dan kemandirian daerah adalah pembangunan berkelanjutan di segala bidang dengan mengoptimalkan pemanfaatan dan potensi daerah dengan rincian sebagai berikut: pembangunan sumber daya manusia; tercapainya pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan; terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh dengan basis keunggulan kompetitif pada sektor–sektor ekonominya; terwujudnya jaringan infrastruktur transportasi dan ekonomi yang handal dan terintegrasi; terwujudnya pasokan energi listrik dan air bersih baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri, terwujudnya Musi Rawas sebagai Cyber District melalui pengembangan sistem informasi berbasis elektronik yang mampu mendorong produktivitas; dan terwujudnya Kabupaten Musi Rawas yang aman, nyaman dan damai. 5.1.2. Mewujudkan pembangunan daerah yang lebih merata dan berkeadilan Mewujudkan pembangunan daerah yang lebih merata dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan disetiap kawasan dan pelosok wilayah; kabupaten tanpa memandang suku, etnik dan ras, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2016-2021

V-1


yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender. 5.1.3. Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas yang asri dan lestari Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas yang asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan dan memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. 5.1.4. Mewujudkan ”Good Governance” Mewujudkan ”Good Governance” yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan profesionalisme aparatur, serta melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif, sehingga terwujudnya kepemerintahan yang baik, demokratis, menjamin kebebasan berpendapat, memperkuat peran masyarakat sipil, dan mengarahkan setiap program pembangunan untuk kepentingan seluruh rakyat. 5.1.5. Mewujudkan masyarakat religius Mewujudkan masyarakat religius adalah memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Kabupaten Musi Rawas melalui berbagai program pendidikan dan keagamaan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa. 5.2. Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 Untuk mencapai Visi Kabupaten Musi Rawas sebagai " Kabupaten Musi Rawas yang Maju, Sejahtera dan Religius” misi Pembangunan Jangka Panjang, maka arah pembangunan Jangka Panjang selama kurun waktu 20 tahun mendatang pada periode tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:


V-2


RPJM Daerah ketiga ditujukan untuk mencapai kemandirian masyarakat Musi Rawas dalam segala bidang sehingga tingkat ketergantungan terhadap pihak eksternal dapat direduksi. Selain itu pencapaian kemandirian juga dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi Musi Rawas terhadap pembangunan nasional. Pada tahapan ini, batas bawah status pembangunan manusia terkategorikan tinggi (IPM = 75) diproyeksikan terwujud pada tahun 2016, dan di akhir tahapan akan terwujud IPM sebesar 80. Prioritas pembangunan pada tahap ini dapat diuraikan sebagai berikut : Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut dan berdasarkan RPJMD periode ketiga yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025, Prioritas pembangunan di Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut: 1. Bidang Pendidikan. Sasaran utama bidang pendidikan adalah penuntasan program wajib belajar dua belas tahun dan meningkatnya daya tampung pada lembaga-lembaga PAUD baik yang bersifat formal maupun non formal. 2. Bidang kesehatan. Sasaran utama adalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. 3. Bidang Keagamaan Prioritas pembangunan di bidang keagamaan diarahkan pada upaya-upaya implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama sehingga telah tampak identitas Musi Rawas yang religius dengan berkembangnya program Musi Rawas Darussalam dan penyelenggaraan kehidupan bernegara dilandasi oleh nilai-nilai agama. 4. Bidang Kebudayaan Diprioritaskan pada pengembangan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal dan peningkatan modal sosial yang sudah berkembang. 5. Bidang Ketenagakerjaan Diprioritaskan pada peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja. 6. Bidang Pemuda dan Olah Raga Diarahkan pada kemandirian pemuda dalam mensejahterakan dirinya dan masyarakat menjadikan Musi Rawas sebagai Kabupaten yang mampu berprestasi pada event olah raga tingkat nasional. 7. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Diprioritaskan pada upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan serta pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. 8. Bidang Sosial Diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial dan penggalian potensi penyandang masalah kesejahteraan sosial. 9. Bidang Iptek Diarahkan pada peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian internasional untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah. 10. Bidang Industri dan Perdagangan. Diarahkan pada penciptaan lingkungan usaha yang nyaman dan kondusif, pengembangan kemampuan inovasi, peningkatan kemampuan sumberdaya


V-3


industri, dan pengembangan industri kecil tangguh, pemberdayaan produkproduk daerah, serta pengembangan jaringan pasar dalam dan luar negeri. 11. Bidang Pertanian dan Perikanan Diarahkan pada pemantapan mutu melalui pengembangan teknologi pertanian hulu sampai hilir serta pengembangan bisnis perikanan. 12. Bidang Kepariwisataan Diarahkan pada penciptaan destinasi wisata Musi Rawas. 13. Bidang Koperasi dan UMKM Diarahkan pada peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM di Kabupaten Musi Rawas 14. Bidang Investasi Daerah Diupayakan untuk meningkatkan dan memantapkan regulasi di bidang investasi serta memperluas kerjasama investasi dengan kabupaten lainnya. 15. Bidang Pertambangan dan Energi Diarahkan pada peningkatan pasokan energi dan mencari cadangan-cadangan energi serta peningkatan infrastruktur energi. 16. Bidang Infrastruktur Wilayah Diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur wilayah secara merata. 17. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Diarahkan pada upaya memantapkan daya dukung lingkungan hidup Musi Rawas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, peningkatan nilai tambah dalam pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup serta pemanfaatan ruang kawasan lindung. 18. Bidang Kependudukan Diarahkan pada pengendalian pertumbuhan dan pemerataan persebaran penduduk, pemberdayaan keluarga berkualitas serta pemantapan sistem administrasi kependudukan. 19. Bidang Politik, Bidang Hukum dan HAM Diarahkan pada perwujudan demokrasi pada proses politik, pemantapan semangat kebangsaan, dan pemantapan peran masyarakat madani. 20. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Diarahkan pada upaya meminimalkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. 21. Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik. Diarahkan pada pemantapan profesionalitas aparatur yang didukung oleh penataan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan, pemantapan teknolgi informasi dan komunikasi serta pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel difokuskan pada bidang perizinan. 22. Bidang Keuangan Daerah Diarahkan pada peningkatan daya guna kekayaan dan aset daerah, optimalisasi kinerja organisasi Perangkat Daerah dalam pengelolaan belanja daerah, penerapan konsentrasi kewilayahan dalam pembangunan daerah dan menjaga kesinambungan fiskal daerah. 23. Bidang Tata Ruang dan Pengolahan Pertanahan


V-4


Pengembangan wilayah Musi Rawas dilaksanakan berdasarkan struktur dan pola ruang. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan prioritas pembangunan lima tahun periode ke tiga yang diamanatkan RPJPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 – 2025 di atas, maka Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas periode 2016 – 2021 telah menyusun prioritas pembangunan yang terakomodir dalam misi pembangunan sebagai berikut: 1. Misi I. Memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur. Misi ini

2.

3.

4.

5.

6.

akan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan prioritas pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Musi Rawas periode ke tiga pada: Bidang 1 (Pendidikan), 2 (Kesehatan), 5 (Ketenagakerjaan), 7 (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), 8 (Sosial), 9 (Iptek), dan 16 (Infrastruktur Wilayah). Misi 2. Menumbuhkembangkan sistem dan usaha agribisnis dan agroindustri komoditi unggulan. Misi ini akan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan prioritas pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Musi Rawas periode ke tiga pada: Bidang 10 (Industri dan Perdagangan) dan 11 (Bidang Pertanian dan Perikanan). Misi 3. Mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat non petani. Misi ini akan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan prioritas pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Musi Rawas periode ke tiga pada: Bidang 13 (Koperasi dan UMKM). Misi 4. Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan. Misi ini akan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan prioritas pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Musi Rawas periode ke tiga pada: Bidang 15 (Pertambangan dan Energi), 17 (Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup), dan 23 (Tata Ruang dan Pengolahan Pertanahan). Misi 5. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima. Misi ini akan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan prioritas pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Musi Rawas periode ke tiga pada: Bidang 18 (Kependudukan), 19 (Politik, Hukum dan HAM), 21 (Aparatur dan Pelayanan Publik) dan 22 (Keuangan Daerah). Misi 6. Memantapkan pembangunan masyarakat yang religius menuju Musi Rawas Darussalam. Misi ini akan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan prioritas pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Musi Rawas periode ke tiga pada: Bidang 3 (Keagamaan), 4 (Kebudayaan).dan 6 (Pemuda dan Olahraga)


V-5


7. Misi 7.

Memastikan kondisi Kabupaten Musi Rawas yang lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi, menarik, dan berkesan untuk dikunjungi. Misi ini akan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan prioritas pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Musi Rawas periode ke tiga pada: Bidang 12 (Kepariwisataan), 14 (Investasi Daerah), dan 20 (Ketentraman dan Ketertiban).

Tabel 5.1 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2021 dengan RPJPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 – 2025.

No.

RPJMD Kab. Mura 2016 – 2021

1 1.

2 Misi I. Memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur

2.

Misi 2. Menumbuhkembangkan sistem dan usaha agribsnis dan agroindustri komoditi unggulan Misi 3. Mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat non petani. Misi 4. Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan.

3.

4.


Keterkaitan dengan RPJPD Kab. Mura 2005 – 2025 perode III 4 Prioritas bidang 1 (Pendidikan), 2 (Kesehatan), 5 (Ketenagakerjaan), 7 (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), 8 (Sosial), 9 (Iptek), dan 16 (Infrastruktur Wilayah). Prioritas bidang 10 (Industri dan Perdagangan) dan 11 (Bidang Pertanian dan Perikanan). Prioritas bidang 13 (Koperasi dan UMKM). Prioritas bidang 15 (Pertambangan dan Energi), 17 (Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup), dan 23 (Tata Ruang dan

SKPD Penanggung Jawab 5 1) Dinas Pendidikan, 2) Dinas Kesehatan, 3) R.S. Sobirin 4) Disnakertrans, 5) Kantor Pemberdayaan Perempuan, 6) Dinas Sosial, 7) Dinas PU BM, 8) Dinas PU CK, 9) Dinas PU Pengairan. 10) Dishubkominfo 11) KPAD 1) Disperindagsar, 2) Dinas TPH, 3) Disnakkan, 4) BKP, 5) Disbun, 6) Bapeluh PPK 1) Dinas Koperasi dan UKM, 2) Disperindagsar, 3) BPMPD 1) Dispora, 2) Distamben, 3) BLH, 4) PU CK dan Tata Ruang, 5) Dinas Kehutanan 6) KPHP Lakitan

V-6


No.

RPJMD Kab. Mura 2016 – 2021

1

2

5.

6.

7.

Misi 5. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima.

Keterkaitan dengan RPJPD Kab. Mura 2005 – 2025 perode III 4 Pengolahan Pertanahan). Prioritas bidang 18 (Kependudukan), 19 (Politik, Hukum dan HAM), 21 (Aparatur dan Pelayanan Publik) dan 22 (Keuangan Daerah).

SKPD Penanggung Jawab

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Misi 6. Memantapkan Prioritas bidang 3 1) pembangunan (Keagamaan), 4 2) masyarakat yang (Kebudayaan) dan 6 3) religius menuju Musi (Pemuda dan Olah 4) Rawas Darussalam. Raga). Misi 7. Memastikan Prioritas bidang 12 1) kondisi Kabupaten Musi (Kepariwisataan), 2) Rawas yang lebih aman 14 (Investasi 3) dan nyaman untuk Daerah), dan 20 4) berinvestasi, menarik, (Ketentraman dan dan berkesan untuk Ketertiban). dikunjungi.

5

Disdukcapil, Badan Kesbangpol, Inspektorat, Setda BKPP, DPPKAD, Bappeda Badan KB Set. Korpri Setwan Setda, Disbudpar, Dinas Pendidikan Dispora Disbudpar, BPMPTP, Badan Kesbangpol Sat Pol PP

5.3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 5.3.1. Visi dan Misi RPJMD Tahun 2016-2021 Rencana pembangunan Kabupaten Musi Rawas lima tahun ke depan (2016 – 2021) merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas tahap ke III dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas (2005-2025). Oleh karena itu, proses pembangunan Kabupaten Musi Rawas lima tahun ke depan tidak bisa dilepaskan dari evaluasi terhadap capaian kinerja lima tahun terakhir yang selain telah menghasilkan kemajuan juga masih menyisakan beberapa permasalahan baik permasalahan yang mendasar maupun permasalahan yang berkembang dewasa ini. Lebih jauh lagi, pembangunan lima tahun ke depan juga dihadapkan dengan akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asia (Asean Economic Community). Telah sinergitasnya pembangunan dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, maka rencana pembangunan Kabupaten Musi Rawas lima tahun kedepan yang disusun juga telah berupaya diselaraskan dengan Kebijakan pemerintah pusat seperti Nawacita Presiden Jokowi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah


V-7


Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018. Dalam Kesuksesan mengemban reformasi yang berjalan sebagaimana amanat UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberi perubahan yang lebih baik. Meskipun demikian, berbagai permasalahan mendasar menuntut perhatian khusus dalam pembangunan kedepan. Memperhatikan hal tersebut di atas, maka selaku Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas, kami mengikrarkan diri untuk terus melanjutkan pembangunan Kabupaten Musi Rawas dan meningkatkan kualitas dan kuantitasnya melalui pencanangan visi dan misi. Visi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 2021 adalah: “MURA SEMPURNA 2021” “Sejahtera, Mandiri, Produktif, Unggul, Religius, Nyaman, dan Aman” Makna visi “Mura Sempurna 2021” adalah “terwujudnya keseimbangan masyarakat Kabupaten Musi Rawas sejahtera dan mandiri yang ditopang oleh produktivitas masyarakat yang tinggi dan didukung oleh SDM yang unggul dalam tata kehidupan masyarakat yang religius dan lingkungan yang nyaman dan aman”. Adapun pengertian dari akronim “SEMPURNA” adalah sebagai berikut: Sejahtera

: Masyarakat dan daerah mencapai kehidupan yang layak secara sosial dan ekonomi dengan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang rendah dan dengan mobilitas yang lancar. (indikator : kenaikan PDRB per kapita, rumah layak huni, penurunan penduduk miskin, penurunan indeks gini ratio, kenaikan panjang dan kualitas jalan, bertambahnya jumlah alat transportasi, bertambahnya kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

Mandiri

: Kemampuan membangun dan mengelola Sumber Daya Alam oleh elemen masyarakat sendiri (indikator: makin bertambahnya jumlah usaha ekonomi produktif berbasis sumber daya alam dan potensi lokal dan dikelola oleh masyarakat daerah).

Produktif

: Menghasilkan output (keluaran) yang tinggi dalam setiap satuan waktu kerja yang dicurahkan atau satuan input (masukan) yang digunakan (indikator: naiknya rata-rata kelulusan sekolah, produksi komoditi unggulan daerah, hasil industri pengolahan komoditi tersebut dan nilai tambahnya, serta secara makro makin meningkatnya PDRB).

Unggul

: Sumberdaya manusia dan wilayah memiliki daya saing tinggi serta memiliki daya kreatif dan inovatif untuk memajukan daerah dan organisasi. (indikator: meningkatnya IPM dan angka partisipasi sekolah serta kelulusan di semua tingkat pendidikan, berkembangnya usaha ekonomi produktif komoditi unggulan dan jasa yang relevan).


V-8


Religius

: Masyarakat bertaqwa dan berakhlak mulia, yang ditandai oleh sikap dan perilaku baik individu maupun masyarakat untuk mengaktualisasikan nilai agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari baik dilingkungan keluarga, masyarakat dan berbangsa dan bernegara, dengan demikian akan terciptanya sikap toleransi antar pemeluk agama baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan kewjiban Agama bagi masing-masing pemeluknya, (indikator: meningkatnya aktivitas sehari-hari masyarakat melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan).

Nyaman

: Adanya tepa salira yaitu sikap saling menjaga keharmonisan/ kerukunan hidup dikalangan masyarakat baik lintas suku, ras, agama, dan budaya. (indikator: tidak ada atau sangat minimnya terjadinya tindakan intoleransi, konflik dalam masyarakat baik konflik vertikal maupun konflik horizontal).

Aman

: Kabupaten Musi Rawas merupakan daerah yang terbebasnya dan terlindunginya dari rasa takut dari berbagai ancaman, gangguan seperti kriminalitas, teror dan lainnya sehingga baik untuk tinggal maupun berinvestasi. (indikator: terbebasnya dari rasa takut ditandai dengan turunnya angka kriminalitas).

Untuk menjabarkan Visi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021, ditetapkan menjadi 7 (tujuh) Misi yaitu : 1. Memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur 2. Menumbuhkembangkan sistem dan usaha agribsnis dan agroindustri komoditi unggulan 3. Mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat non petani 4. Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan 5. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima 6. Memantapkan pembangunan masyarakat yang religius menuju Musi Rawas Darussalam 7. Memastikan kondisi Kabupaten Musi Rawas yang lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi, menarik, dan berkesan untuk dikunjungi 5.3.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 1). Tujuan Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.


V-9


Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan dapat dilihat pada tabel 5.2: Tabel 5.2. Keterkaitan Misi dan Tujuan No Misi Tujuan 1 2 3 1 Memperbaiki kualitas sumber 1) Meningkatkan kualitas pendidikan, daya manusia dan infrastruktur kesehatan dan urusan pemerintahan daerah pendukungnya 2) Meningkatkan profesionalisme aparatur 3) Meningkatkan kualitas infrastruktur menuju Musi Rawas Sempurna 2 Menumbuhkembangkan sistem 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas dan usaha agribsnis dan produk pertanian dan jejaring ekonomi agroindustri komoditi unggulan berbasis pertanian menuju agroindustri melalui produktivitas penyuluh pertanian 3 Mengembangkan usaha 5) Meningkatkan kualitas Koperasi, ekonomi produktif masyarakat UMKM,Penanaman Modal, non petani perindustrian dan perdagangan serta ekonomi non pertanian dalam rangka mengurangi pengangguran terbuka 4 Meningkatkan kemandirian 6) Meningkatkan pemberdayaan dan keberdayaan masyarakat masyarakat dan pemerintah daerah/desa dalam pembangunan daerah dan swasta dalam pengelolaan dan pengelolaan sumberdaya sumberdaya alam yang ramah alam yang ramah lingkungan lingkungan 5 Meningkatkan tata kelola 7) Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintahan yang bersih, instasi pemerintah berwibawa dan pelayanan prima 6 Memantapkan pembangunan 8) Meningkatkan iman dan taqwa menuju masyarakat yang religius MURA Darussalam menuju MURA Darussalam 7 Memastikan kondisi 9) Meningkatkan ketertiban, keamanan dan Kabupaten MURA yang lebih perlindungan masyarakat dan aman dan nyaman untuk kemapanan sosial politik daerah berinvestasi, menarik, dan berkesan untuk dikunjungi


V-10


2). Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Pemeraintah Daerah yaitu Meningkatkan Layanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Langkah-langkah Perumusan Sasaran Pelayanan Pemerintah Daerah : 1) Mereview pernyataan tujuan RPJMD yang telah disusun 2) Merumuskan pernyataan sasaran untuk masing-masing tujuan 3) Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi indikator kunci keberhasilan (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengacu pada tugas dan fungsi pemeraintah daerah yaitu meningkatkan layanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah 4) Memeriksa kembali konsistensi pernyataan sasaran terhadap tujuan, misi dan visi daerah serta melakukan penyempurnaan bila diperlukan

No 1 1

2

Tabel 5.3. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Tujuan Sasaran 2 3 Meningkatkan kualitas 1) Meningkatnya cakupan layanan pendidikan, kesehatan dan pendidikan, Kesehatan, dan urusan pemerintahan daerah kesejahteraan sosial pendukungnya 2) Meningkatnya cakupan layanan administrasi kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menuju keluarga sejahtera 3) Meningkatnya cakupan layanan perpustakaan, dan arsip Meningkatkan 4) Meningkatnya kualitas profesionalisme aparatur Kepegawaian, termasuk KORPRI Meningkatkan kualitas 5) Meningkatnya ketersediaan infrastruktur menuju Musi Infrastruktur dasar, Perumahan dan Rawas Sempurna Pemukiman 6) Meningkatnya Pelayanan Perhubungan serta Komunikasi dan Informatika Meningkatkan kualitas dan 7) Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk pertanian kuantitas produk pertanian dan dan jejaring ekonomi jejaring ekonomi berbasis pertanian berbasis pertanian menuju menuju agroindustri melalui agroindustri melalui produktivtas penyuluh pertanian produktivitas penyuluh 8) Meningkatnya ketersediaan pangan pertanian


V-11


No 1 3

4

Tujuan 2 Meningkatkan kualitas Koperasi, UMKM,Penanaman Modal, perindustrian dan perdagangan serta ekonomi non pertanian dalam rangka mengurangi pengangguran terbuka Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah/desa dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan

5

Meningkatkan akuntabilitas kinerja instasi pemerintah

6

Meningkatkan iman dan taqwa menuju MURA Darussalam

7

Meningkatkan ketertiban, keamanan dan perlindungan


Sasaran 3 9) Meningkatnya kuantitas dan kualitas Koperasi, UMKM, sentrasentra industri, perdagangan dan penanaman modal serta ekonomi non pertanian dalam rangka mengurangi pengangguran terbuka 10) Menurunnya angka kemiskinan 11) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah/desa dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan 12) Meningkatnya kepatuhan pada tata ruang termasuk, pengendalian sektor pertambangan, pengelolaan Tahura menuju pelestarian lingkungan hidup 13) Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah 14) Meningkatnya ketersediaan Dokumen Perencanaan , data statistik termasuk makro ekonomi 15) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 16) Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 17) Meningkatnya akuntabilitas dalam pengelolaan persandian daerah, dan layanan kepada kepala daerah. 18) Meningkatnya kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan, pemanfaatan tanah, layanan perizinan, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. 19) Menguatnya sistem inovasi daerah (SIDa) 20) Meningkatnya pengawasan internal dan eksternal 21) Meningkatnya kualitas kehidupan beragama 22) Meningkatnya kualitas, kebudayaan, pariwisata,pemuda dan olahraga 23) Meningkatnya ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat V-12


No 1

Tujuan 2 masyarakat dan kemapanan sosial politik daerah

Sasaran 3 24) Meningkatnya kemapanan sosial politik daerah

Rincian Visi, Msi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Sasaran RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 selama 5 (lima) tahun berturutturut untuk mewujudkan MURA SEMPURNA 2021, selengkapnya disajikan pada tabel 5.3.berikut.


V-13


Tabel 5.4. Visi, Msi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Sasaran Visi: “MURA SEMPURNA 2021” “Sejahtera, Mandiri, Produktif, Unggul, Religius, Nyaman, dan Aman” No

Misi

Tujuan

Sasaran

1

Memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia dan infrastruktur

1.1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan urusan pemerintahan daerah pendukungnya

1.1.1. Meningkatnya cakupan layanan pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan sosial

Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Sasaran Pendidikan - Rata-rata lama sekolah (Thn)

2016

2017

2018

2019

2020

7,47

7,63

7,81

8,00

8,20

Penanggung jawab

2021 8,45

-

Angka melek huruf (%)

98,75

99,00

99,25

99,50

99,75

100

-

APK PAUD (%)

42,50

48,00

55,50

62,00

70,00

75,00

-

APK Pendidikan Dasar /MI (%)

130,33

130,33

130,33

130,33

131,00

131,00

-

APM Pendidikan Dasar (%)

99,00

99,10

99,25

99,45

99,50

99,50

-

Angka Putus Sekolah SD/MI (%)

0,065

0,055

0,050

0,045

0,040

0,040

-

Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)

0,020

0,018

0,015

0,012

0,010

0,010

-

Jumlah PKBM dan SKB siap akreditasi (buah)

2

4

6

8

11

14

-

Presentase guru berkualifikasi S1/D4 (%)

75,00

80,00

85,50

87,50

90,00

95,00

-

Guru bersertifikasi pendidik (%)

50,00

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00

-

SD da SMP terakreditasi A (%)

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

75,00

80,00

85,00

90,00

92,50

95,00

66,88

67,88

68,88

69,88

70,88

71,88

Manajemen pelayanan pendidikan(%) Kesehatan - Angka Harapan Hidup (Th)


Target Capaian Setiap Tahun

V-14

Dinas Pendidikan


No

Misi

Tujuan

Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran -

Angka kematian ibu Melahirkan (1000/pddk)

Target Capaian Setiap Tahun 2016

2017

2018

2019

2020

2021

160,00

150,00

140,00

130,00

120,00

100,00

-

Angka kematian bayi (1000/pddk)

15,40

15,20

15,00

14,80

14,60

14,40

-

Angka kematian Balita (1000/pddk)

15,40

15,20

15,00

14,80

14,60

14,40

-

Desa Kelurahan UCI (%)

97,00

98,00

99,00

100

100

100

-

Masyarakat miskin yang terlayani kesehatan(%)

87,00

88,00

89,00

90,00

95,00

100

4,57

4,82

4,83

4,84

4,84

4,86

87,91

90,91

93,71

96,21

97,81

93,76

95,26

96,36

97,16

97,66

50,44

52,96

55,08

57,84

60,72

80,00

82,50

85,00

87,50

90,00

25,11

25,86

26,64

27,44

28,26

15,76

16,07

16,39

16,72

17,06

Sosial - Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani (%)

1.1.2. Adminitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Meningkatnya 1. Persentase Penduduk yang cakupan berusia 17 Tahun ke atas/telah 84,41 layanan menikah yang memiliki KTP administrasi 2. Persentase Penduduk yang kependuduk91,76 memiliki KK an, pemberda3. Persentase Penduduk yang yaan perem48,04 memiliki Akta Kelahiran puan dan perlindungan 4. Persentase Penduduk yang anak menuju memiliki Akta Kelahiran 77,50 keluarga kalangan Anak (0-18) Tahun sejahtera 5. Persentase Penduduk yang 24,38 memiliki Akta Perkawinan 6.


Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perceraian

15,45

V-15

Penanggung jawab

Dinas Kesehatan

Dinas Sosial

Disdukcapil


No

Misi

Tujuan


Sasaran


2017

2018

2019

2020

Penanggung jawab

2021

7.

Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kematian

22,23

22,90

23,81

24,77

26,01

27,31

8.

Persentase Penduduk yang memiliki Akta Pengesahan Anak

4,39

4,61

4,84

5,08

5,34

5,60

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

11. Jumlah Website milik Pemerintah Daerah (Disdukcapil)

1

1

1

1

1

1

12. Lama Proses (hari)

3

3

3

3

3

3

66

67

70

72

75

9.

Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

10. Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak 1. Indeks Pembangunan Gender 65 (%) 2. Perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi (%)

25

30

45

55

65

75

3. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)

38

39

40

41

42

43

0.001

0.0009

0.0008

0.0007

0.0006

0.0005

4. Rasio KDRT(%)

KPP KPP

KPP KPP

Pengendalian Pendudukan dan KB


-

Total Fertility Rate/TFR (%)

2,24

2,18

2,13

2,07

2,02

1,97

-


1,20

1,18

1,16

1,14

1,12

1,10

-

Prepalensi peserta KB aktif (%)

75,3

75,6

75,9

76,2

76,4

76,7

V-16

Badan KB


No

Misi

Tujuan


Sasaran -

-

-

1.1.3. Meningkatnya cakupan layanan perpustakaan dan arsip



65,6


15,7


Perpustakaan - Persentase peningkatan bahan pustaka -

Rasio jumlah pengunjung perpustakaan

Kearsipan - Persentase SKPD yang telah menerapkan kearsipan secara baku (%) 1.2. Meningkatkan profesionalisme aparatur

1.2.1. Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Meningkat- ASN yang memenuhi standar nya kualitas kompetensi dalam jabatan(%) Kepegawaian, Prosentase penanganan termasuk terhadap pelanggaran disiplin KORPRI ASN (%) -

-


2017

ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi (%) Administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (%)

2018

2019

2020

Penanggung jawab

2021

62,3

59

55,7

52,4

49,1

14,4

12,5

9,8

7,4

6,3

3,2

3,1

3,0

2,8

2,7

3.050

3.100

3.150

3.225

3.275

3.325

1.700

1.850

1.935

1.985

2.180

2.250

30

37

42

50

54

60

60

65

70

80.5

90

100

99

99

99

100

100

100

99,9

99,99

100

100

100

100

80

80

85

95

100

100

3,4

V-17

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

BKPP


No

Misi

Tujuan 1.3. Meningkatkan kualitas infrastruktur menuju Musi Rawas Sempurna


Sasaran

1.3.1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meningkatnya - Proporsi Panjang Jaringan ketersediaan Jalan dalam Kondisi Mantap Infrastruktur (%) dasar, Jumlah Jembatan Kabupaten Perumahan Dalam Kondisi Baik (%) dan Rasio Jaringan Irigasi (m/ha) Pemukiman - Rasio Rumah tangga pengguna air bersih (%) per SPAMIKK

2016

2017

2018

2019

2020

Penanggung jawab

2021

PU BM 53,68

60

67

73

80

87

85

85

90

93

97

100

9,47

9,63

9,73

9,84

9,95

10,05

88

90

92

94

95

95

Prosentase terbangunnya sarana prasarana penanggulangan banjir

0

10

11

13

14

15

-

Prosentase legalisasi ranperda RTRW

0

50

85

90

90

90

-

Prosentase legalisasi raperda RDTR dan peraturan zonasi kawasan perkotaan

0

10

25

35

40

50

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman - Rasio Rumah layak huni (%) 80

82

85

90

92

95

-



PU BM PU Pengairan PU CK dan Tata Ruang PU Pengairan

-

Rasio rumah tangga pengguna listrik (%)

70

75

80

85

90

95

-

Rasio Rumah tangga bersanitasi (%)

60

65

70

75

80

85

-

Prosentase terwujudnya fasilitasi dan sarana permukiman (%)

10

15

20

25

30

35

V-18

PU CK dan TR


No

Misi

Tujuan


Sasaran

1.3.2. Perhubungan Meningkatnya - Tersedianya sarana dan Pelayanan prasarana infrastruktur Perhubungan perhubungan (%) (Khusus serta Pemasangan Rambu-Rambu) Komunikasi Penurunan angka kecelakaan dan (%) Informatika


2017

2

Menumbuhkemban gkan sistem dan usaha agribsnis dan agroindustri komoditi unggulan

2.1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian dan jejaring ekonomi berbasis pertanian menuju agroindustri melalui produktivitas penyuluh pertanian


Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Jumlah Blank Spot)

2019

2020

Penanggung jawab

2021

15

15

15

15

15

15

0,93

0,83

0,73

0,63

0,53

0,43

Komunikasi dan Informatika - Terpenuhinya keterbukaan informasi public (Website SKPD Berjumlah 35 Tahun 2015) -

2018

2

2

3

3

3

3

0,10

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

4.950.774, 9

5.158.071, 7

5.365.368, 5

5.572.665, 3

5.779.962, 1

100,8

101

101,5

101,8

102,7

2

2

1

1

6

2

2

2

1

7

3

3

3

3

15

2.1.1. Pertanian Meningkatnya - Kontribusi pertanian terhadap 4.743.478,1 kualitas dan PDRB (000) kuantitas NTP 100,5 produk pertanian dan Penelitian dan Pengembangan jejaring ekonomi 1. Jumlah Inovasi daerah 0 berbasis pertanian 2. Jumlah hasi HRD 0 menuju agroindustri 3. Jumlah UKM/KWT yang melalui dibina menggunakan teknologi 0 produktivtas tepat guna

V-19

Dishub Kominfo

Dinas TPH, Bappeluh, Disnakkan


No

Misi

Tujuan


Sasaran penyuluh pertanian

4.

2016

2017

2018

2019

2020

Penanggung jawab

2021

BAPPEDA

Pengembangan ATP (Agro Tehno Park) (Kelompok Penangkar/Ha)

15/250

15/375

20/500

25/650

0

75/1775

5.

Pengembangan Agro Park

0

0

1

0

0

1

6.

Produksi tanaman pangan dan holtikultura: a.

Produksi padi (GKG)

286.610

296.614

307.023

317.769

328.891

340.400

9.284

9.563

9.850

10.146

10.450

10.764

d. Produksi Ubi Kayu (UB) 7.

DTPH

b. Produksi Jagung (PK) c. Produksi Kedelai (BK)

3.320

3.453

3.591

3.735

3.884

4.309

40.810

42.034

43.295

44.594

45.392

47.310

Produksi Tanaman Perkebunan : a. Karet (ton/tahun) b. Kelapa sawit rakyat (CPO) (Ton/Tahun)

Kelautan dan Perikanan - NTP Perikanan



-

PDRB perikanan

-

Produksi Perikanan (ton)

-

Konsumsi Ikan (kg/kapita/thn)

Disbun 135.618

139.310

144.097

149.020

154.082

159.288

56.427

62.315

68.488

79.836

86.521

93.442

100,8

101,0

101,5

101,8

102,7

12.864.533 14.408.277 15.993.188

17.912.370

20.061.855

100,5 11.486.190 44.728,42

47.348,85

50.274,12

53.387,02

57.035,65

61.491,69

34.5

35.6

36.6

37.7

38.9

40.0

V-20

Disnakkan


No

Misi

Tujuan

2.1.2. Meningkatnya ketersediaan pangan

3

Mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat non petani

3.1. Meningkatkan kualitas Koperasi, UMKM, Penanaman Modal, perindustrian dan perdagangan serta ekonomi non pertanian dalam rangka mengurangi pengangguran terbuka


Sasaran

Ketahanan Pangan - Ketersediaan Energi

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Penanggung jawab

1.945 Energi (85%)

2.058 Energi (90%)

2.171 Energi (95%)

2.286 Energi (100%)

2.400 Energi (100%)

2.425 Energi (100%)

81,0 Protein (100%)

85,8 Protein (100%)

90,5 Protein (100%)

95,3 Protein (100%)

100 Protein (100%)

100 Protein (100%)

-

Ketersediaan Protein (kkl)

-

Persentase penanganan rawan pangan (%)

65

70

75

80

85

95

-

Persentase skor pola pangan harapan tingkat konsumsi(%)

85

87

90

93

95

100

6,57

6,66

6,80

6,91

6,94

7,00

186

190

194

198

202

206

19

15

13

10

4

-

7.894

8.000

8.200

8.500

9.000

9.200

30

39

54

62

70

80

7,36

7,87

8,38

8,89

9,40

9,91

30

40

60

65

70

80

3.1.1. Koperasi dan Ukm Meningkat- Prosentase pertumbuhan nya kuantitas ekonomi dan kualitas Jumlah koperasi aktif (buah) Koperasi, - Jumnlah koperasi tidak aktif UMKM, (buah) sentra-sentra industri, - Peningkatan jumlah UMKM perdagangan (buah) dan - Prosentase peningkatan penanaman Jumlah Koperasi aktif dan modal serta berkualitas ekonomi non pertanian dalam rangka Perdagangan mengurangi pengangguran - Kontribusi sektor Perdagangan terbuka terhadap PDRB (%) -



Prosentase Pengawasan Peredaran barang dan jasa di pasar (%).

V-21

BKP

Dinas Koperasi dan UMKM


No

Misi

Tujuan


Sasaran

Perindustrian - Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)

2020

Penanggung jawab

2021

12,36

12,66

12,95

13,25

13,55

13,85

3

3

4

4

4

Prosentase Peningkatan Jumlah Sentra IKM.

1

1

1

1

1

1

-

Prosentase Peningkatan Jumlah Sentra IKM

1

1

1

1

1

1

26

27

28

29

30

30

4.4 T

4.6 T

4.8 T

5T

5.2 T

5.2 T

2,04

2,02

2,01

1,99

1,95

1,80

64 orang

64 org

64 org

64 org

64 org

64 org

-


2019

-

-

4.1.1. Menurunnya angka kemiskinan

2018

3

Jumlah peningkatan nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN)

Tenaga Kerja - Tingkat Pengangguran terbuka

4.1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan

2017

Prosentase Peningkatan Jumlah IKM.

-

Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam

2016

-

Penanaman Modal - Jumlah peningkatan investor berskala nasional (PMA/PMDN)

4


Cakupan tenaga kerja yang berkompeten Cakupan perlindungan lembaga ketenagakerjaan

Disperindagsa r

BPMPTP

Disnakertrans 20 kasus

20 kasus

15 kasus

15 kasus

10 kasus

5 kasus

14,31

13,22

12,05

11,41

10,34

9,34

Pemberdayaan Masyarakat Desa Angka kemiskinan (%)

V-22

9,34


No

Misi pembangunan daerah dan pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan

Tujuan pemerintah daerah/desa dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan


Sasaran 4.1.2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah/desa dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan

-


2017

2019

2020

Penanggung jawab

2021

Persentase jumlah organisasi dan lembaga desa yang aktif (%)

60

65

70

75

80

80

Prosentase lembaga keuangan mikro di kelurahan dan desa yang aktif(%)

60

65

70

75

80

80

-

Prosentase masyarakat yang ikut dalam musrenbang(%)

50

55

60

60

65

65

Bappeda

-

Prosentase aparatur desa yang kompeten(%)

50

55

60

60

65

65

BPPMD

-

Predikat/Status Daerah

-

Pemerintahan Umum` Predikat/Status Daerah 4.1.3. ESDM Meningkatnya - Pengawasan dan Penertiban kepatuhan pada kegiatan rakyat yang tata ruang berpotensi merusak termasuk, lingkungan (%) pengendalian sektor pertambangan, Kehutanan pengelolaan Tahura menuju - Jumlah Dokumen Perencanaan pelestarian Pembentukan Taman hutan lingkungan raya (dokumen) hidup

BPPMD

Agak Tertinggal

Potensi Maju

Potensi Maju

Maju

Agak Tertinggal

Potensi Maju

Potensi Maju

Maju

42

55

65

Maju

Maju

Maju

75


Maju

85

100

Distamben

Dinas Kehutanan 0


2018

V-23

1

1

1

1

1


No

Misi

Tujuan


Sasaran

Lingkungan Hidup - Persentase Tingkat Layanan Persampahan (%) -

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%)

-

Jumlah Pohon yang ditanam

-

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%)

5

Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima

5.1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instasi pemerintah

5.1.1. Pertanahan Meningkatnya - Persentase Luas Tanah kinerja Bersertifikat (%) pemerintahan Persentase Jumlah daerah Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%) 5.1.2 Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan, data statistic dan makro ekonomi


Penegakan hukum lingkungan (%)


2017

2018

2019

2020

Penanggung jawab

2021

82

84

86

88

88

58,18

59,60

61,02

62,44

63,86

65,27

0

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

83

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

Tapem/ATR

100

100

100

100

100

100

Tapem/ATR

Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Rawas dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJMN(%)

80

80

80

95

95

90

-

Persentase pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana (%)

80

80

85

85

90

95

BLHD BLHD BLHD

Perencanaan

-

PU CK dan TR

80

V-24

BLHD


No

Misi

Tujuan

5.1.3 Meningkatkan pendapatan asli daerah



Sasaran


2017

2018

2019

2020

Penanggung jawab

2021

80

80

85

85

90

95

80

80

90

90

90

100

80

80

85

85

90

95

80

85

85

90

95

80

85

85

90

95

80

80

85

85

90

0,74

1,11

1,48

1,85

1,85

0,50

0,75

1

1,25

1,50

-

Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan (%)

-

Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana (%)

-

Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi(%)

-

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya (%)

80

-

Persentase data/ informasi tentang pembangunan (%)

80

-

Ketersediaan data informasi/ statistik daerah (%)

80

Keuangan -

Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah (%)

0,37

-

Prosentase Peningkatan Pajak Daerah (%)

0,25

-

Prosentase Peningkatan Non Pajak Daerah (%)

4,96

9,92

14,88

19,84

24,8

29,76

-

Prosentase Wajib Pajak melaksanakan kewajiban tepat waktu (%)

65

70

75

80

85

90

-

Tersedianya dokumen APBD, Perubahan APBD dan pertanggung jawaban APBD dokumen regulasi keuangan daerah lainnya

4

4

4

4

4

4

V-25


No

Misi

Tujuan


Sasaran -

5.1.4 Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

5.1.5 Meningkat-kan akuntabilitas dalam pengelolaan persandian daerah dan layanan kepada kepala daerah 5.1.6 Meningkatnya kualitas penyusnan peraturan perundangundangan, pemanfatan tanah, layanan perizinan, dan pengadaan barang dan jasa

2016

2017

2018

2019

2020

Penanggung jawab

2021

80

85

85

90

95

95

26

28

31

33

35

38

90

100

120

125

130

140

85

90

95

Sekretariat DPRD Jumlah peraturan perundang-undangan yang putuskan: -

Jumlah Perda yang di tetapkan

-

Keputusan DPRD yang diputuskan

Persandian -

Persentase kegiatan persandian

80%

80%

100%

Perizinan Terpadu -

Persentase Terselenggara nya pelayanan perijinan yang cepat, tepat, benar dan transparan

-

Penegakan peraturan/ perundangundangan (%)

95

95

95

95

95

100

100

100

100

100

20

30

40

50

60

95

100

Sekretariat Daerah -


Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah


Capaian kinerja Instansi pemerintah minimal B

V-26

70


No

Misi

Tujuan


Sasaran -

-

5.1.7 Menguatnya sistem inovasi daerah (SIDa) 5.1.8 Meningktkan pengawasan internal dan eksternal


Capaian kineja pengelolaan keuangan daerah Cakupan keharmonisan produk hukum daerah,


2017

2018

2019

2020

WTP

Penanggung jawab

2021

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

540 Produk hukum daerah


650

700

750

Produk hukum daerah

Produk hukum daerah

Produk hukum daerah


80

85

85

85

90

90

-

Cakupan kesesuaian jabatan dengan persyaratan jabatan

-

Perda Kelembagaan SIDa

0

5

15

25

35

45

-

Jumlah Produk Inovasi Daerah

0

3

3

4

5

6

Inspektorat -

Prosentase PD yang mendapat nilai >CC hasil penilaian Inspektorat

45

50

55

60

70

75

-

Prosentase Notisi Review laporan keuangan/LKPD yang ditindaklanjuti oleh PD dan SKPKD

60

65

70

75

80

85

-

Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang tuntas ditindaklanjuti

70

75

75

80

85

90

-

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM APIP

Level 1

Level 1

Level 2

Level 2

Level 3

Level 3

V-27


No

Misi

6

Memantapkan pembangunan masyarakat yang religius menuju MURA Darussalam

Tujuan


Sasaran

6.1. 6.1.1. Meningkatkan iman Meningkatnya dan taqwa menuju kualitas MURA Darussalam kehidupan beragama

-

-


2017

2018

2019

2020

Penanggung jawab

2021

Pendidikan Tahfiz Al-Qur’an usia dini (Santri)

30

50

100

100

150

150

Kasus Intoleransi Kehidupan Beragama

0

0

0

0

0

0 Bag. Kesra

-

6.1.2. Meningkatnya kualitas, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga

Jumlah tempat ibadah

Pemuda dan Olahraga - Persentase Meningkatnya peran pemuda (%) -

Persentase Meningkatnya peserta olahraga(%)

-

Persentase meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga (%)

20

30

65

85

85

85

98

98

98

98

98

98

97

97

97

98

98

99 Dispora

91

92

93

94

95

97

1

1

1

1

1

1

Jumlah Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

7

7

7

7

7

7

Jumlah Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya (%)(buah)

5

5

5

5

5

5

100,000

105,000

110,000

115,000

120,000

125,000

Kebudayaan - Jumlah pengelolaan adat budaya (paket) -

-

Pariwisata - Jumlah Wisatawan yang berkunjung - (orang)


V-28

Disbupar


No

Misi

Tujuan


Sasaran -

7

Meningkatkan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat dan kemapanan sosial politik daerah

7.1. Meningkatnya ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat

7.1.1. Meningkatnya kemapanan sosial politik daerah

Cakupan Pengembangan Destinasi Pariwisata (%)

-

Rasio linmas setiap 1000 penduduk (1000/pddk)

-

Prosentase penegakan peraturan perundangundangan (%)

2017 80

85

2018

2019

2020

Penanggung jawab

2021

90

94

97

100

80

85

80

90

490

590

590

590

590

740

75

90

80

80

80

90

18,78

25,05

37,12

42,39

53,56

67,51

Organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam penguatan persatuan dan kesatuan bangsa (%)

67

75

82

85

87

90

Jumlah laporan dari anggota Kominda tentang IPOLEKSOSBUD (Kali)

12

12

12

12

12

12

Ormas yang mendapat pendidikan politik kebangsaan (%)

60

70

79

80

85

87

Satpol PP

BPBD

Kesbangpol -

-

-


2016

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat - Persentase keamanan dan 80 90 ketertiban masyarakat (%)

BPBD - Pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam (%) 7.1.2 Meningkatnya kemapanan sosial politik daerah


V-29

Kesbangpol


BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1. Strategi Umum Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga agar segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Secara umum strategi yang ditempuh dalam pembangunan Kabupaten Musi Rawas dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: a) strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh, b) strategi penataan kembali Kabupaten Musi Rawas dan c) strategi keterpaduan antar urusan. a.

Strategi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Rakyat Pembangunan yang Kokoh

dan Penciptaan Landasan

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Kabupaten/Kota wajib mengarahkan strategi pembangunannya pada kebutuhan dasar rakyat untuk penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Strategi-strategi pembangunan Kabupaten Musi Rawas, diarahkan pada dua sasaran pokok yaitu pemenuhan kebutuhan dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Kebutuhan dasar rakyat adalah dalam bentuk bebas dari kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan. Kebutuhan dasar selama ini sudah mulai diperhatikan bukan hanya menjadi tujuan sampingan dalam proses pembangunan, namun demikian untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar, agenda lima tahunan akan secara tegas dan jelas betul-betul menjadikan agenda utama Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021. Terkait dengan kewajiban Kabupaten/Kota menerapkan Urusan Wajib Layanan dasar diatur pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Urusan Wajib Layanan Dasar meliputi : 1) Urusan Pendidikan, 2) Urusan Kesehatan, 3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4). Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, 5). Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan 6) Urusan sosial. b. Strategi Penataan Kembali Kabupaten Musi Rawas Penataan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah berhasil mengantarkan layanan yang simpel, efektif dan efisien. Strategi penataan kembali Kabupaten Musi Rawas secara makro dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk


VI-1


mendukung penyelamatan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai, dan konsensus dasar yang melandasi berdirinya Negara Kebangsaan Republik Indonesia yang meliputi Pancasila; UUD 1945 (terutama Pembukaan UUD 1945); tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.Urgensi penataan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berkaitan dengan pembagian urusan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 banyak merubah kewenangan Kabupaten/Kota beralih ke Provinsi atau Pusat. Strategi ini dimaksudkan untuk membangun demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yaitu demokrasi yang mengandung elemen tanggungjawab, di samping hak. Penekanan yang berlebihan dengan tanggungjawab dapat menciptakan masyarakat yang kerdil, tertekan, tidak kreatif, dan pada akhirnya melahirkan perlawanan. Strategi pembangunan ini juga dimaksudkan untuk mengembangkan sistem sosial politik yang tangguh sehingga sistem dan kelembagaan ketatanegaraan yang terbangun tahan menghadapi berbagai goncangan sebagai suatu sistem sosial politik yang berkelanjutan. Di atas landasan sistem sosial politik yang berkelanjutan tersebut dikembangkan sistem peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat yang merupakan bagian penting dari strategi pembangunan kedua. Sesuai amanat konstitusi, peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat harus dilakukan melalui penyediaan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Terkait dengan penataan kembali Kabupaten Musi Rawas maka telah dilakukan pemekaran wilayah. Sementara itu penduduknya tersebar tidak merata, hanya terkonsentrasi di pusat-pusat perkotaan saja dan sebagian kecil berada jauh dari pusat pelayanan perdesaan. Sesuai dengan makna otonomi daerah yaitu untuk mendekatkan pelayanan, maka pemekaran Kabupaten Musi Rawas didasarkan pada tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Tujuan tersebut akan tercapai apabila jarak antara pemberi layanan dengan masyarakat yang dilayani dekat. c.

Strategi Keterpaduan Antar Urusan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat lima tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang efisiensi, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah, maka perlu dilakukan sinergi antar urusan pemerintahan daerah. Sinergi antar urusan dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 pada dasarnya mengacu pada konsep bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditopang oleh sinergi kebijakan, program prioritas dan hasil dari semua urusan dan dukungan para pemangku kepentingan. Dalamkerangka keterpaduaan antar urusan, maka prinsip-prinsip keterpaduan menjadi landasan berpijak bagi seluruh pembangunan urusan pemerintahan daerah.


VI-2


Keterpaduan dilakukan dengan struktur kriteria sebagai berikut: (1) Keterpaduan bukanlah merupakan upaya yang terpisah dari kegiatan pembangunan urusan; (2) Keterpaduan tidaklah mengimplikasikan adanya tambahan pendanaan, dan (3) Keterpaduan dilakukan pada urusan terkait, dan diprioritaskan pada urusan penting yang terkait dengan isu-isu pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, keterpaduan di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 diprioritaskan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, penanggulangan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan dalam kerangka membangunKabupaten Musi Rawas sebagai lumbung pangan, dan gender. 6.2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Penyusunan Program Lintas PD dalam pengentasan kemiskinan dimaksudkan sebagai dasar atau acuan dalam menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan tahun 2016-2021.Langkah-langkah penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, sehingga dapat mengurangi beban dan tetap mampu memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Penyusunan program lintas PD dalam penanggulangan kemiskinan didasarkan pada: 1. Penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan kesepakatan global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Millenium; 2. Untuk meningkatkan koordinasi yang meliputi sinkronisasi, harmonisasi dan integritas berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, perlu dilakukan penyusunan program lintas PD di daerah; 3. Penguatan kelembagaan yang menangani koordinasi penanggulangan kemiskinan baik di tingkat Pusat maupun Daerah dengan menyempurnakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Dengan demikian, maka penyusunan program lintas PD dalam pengentasan kemiskinan terpadu diharapkan mampu memberikan arah kebijakan pokok pembangunan pengentasan kemiskinan sebagaimana Visi dan Misi serta prioritas program tahun 2016 - 2021 sehingga setiap Perangkat Daerah, maupun stakeholder dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan Kabupaten Musi Rawas yang berdaya guna dan berhasil guna menuju masyarakat Kabupaten Musi Rawas yang serasi.Program lintas PD dalam pengentasan kemiskinan dapat disimulasikan seperti gambar 6.1.


VI-3

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Gambar 6.1.

Program Lintas PD Pengentasan Kemiskinan

6.3. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sama halnya dengan pengentasan kemiskinan, maka peningkatan Pendapatan Asli Daerah juga dilakukan melalui strategi lintas urusan/lintas PD. Sebagai contoh meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata dapat dilihat pada gambar 6.2. dan 6.3. berikut: Gambar 6.2. Program Lintas PD Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata RPJMD (Renstra Pemda) IK Sasaran : Jumlah kunjungan wisatawan PAD dari sektor wisata

Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan IK : - Jumlah sentra usaha kecil yang terbentuk

BAPPEDA IK : - Tersedianya tata ruang objek wisata dalam bentuk wisata air di Agropolitan Center - RPJMD yang tersedia


Dinas Pariwisata IK : - Jumlah brosur dan kalender wisata tersedia - Jumlah kelompok sadar wisata yang terbentuk - Jumlah promosi dan atraksi wisata

Dinas PU IK : - Tersedianya akses jalan dan jembatan ke wil. wisata - Penataan kawasan pengembangan destinasi wisata Dinas Perhubungan IK : - Tersedianya rambu-rambu jalan yang dipasang di jalan ke wilayah wisata - Tersedianya trayek angkutan ke wilayah wisata

VI-4


Dari gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :  Tujuan : Meningkatkan PAD dari sektor pariwisata  Sasaran : Meningkatnya PAD dari sektor pariwisata (sasaran terpadu/dampak)  PD : Dinas Pariwisata, Dinas PU, Dinas Koperasi dan UKM, Bappeda, Dinas Perhubungan dll. a.

b.

c.

d.

Dinas Pariwisata - Sasaran antara - Sasaranterpadu Dinas PU - Sasaran antara - Sasaran terpadu Bappeda - Sasaran antara - Sasaran terpadu Dinas Perhubungan - Sasaran antara - Sasaran terpadu

: :

Meningkatnya jumlah kunjungan wisata Meningkatnya PAD dari sektor pariwisata (dampak)

: :

Meningkatnya panjang jalan ke wilayah Meningkatnya PAD dari sektor pariwisata (dampak)

: :

Meningkatnya jumlah dokumen tata ruang obyek wisata Meningkatnya PAD dari sektor pariwisata (dampak)

: :

Meningkatnya jumlah rambu-rambu jalan ke obyek wisata Meningkatnya PAD dari sektor pariwisata (dampak)

Gambar 6.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dalam Peningkatan PAD Tujuan : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sasaran Dinas Budpar : Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata Indikator : Devisa Hasil Kunjungan Wisata

Tujuan : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sasaran Dinas Indag : Meningkatnya Jumlah UKKM yang siap melayani wisatawan Indikator : Jumlah UKKM yang siap melayani wisatawan pada tahun 2021 sebanyak 500 orang

Tujuan : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sasaran RPJMD : Dalam lima tahun meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sebesar 30% Indikator : Tahun 2021 PAD sebesar Rp 140.178.403.679,00

Tujuan : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sasaran Dinas PU : Meningkatnya Panjang Jalan yang kondisinya baik ke objak wisata 80% Indikator : Panjang Jalan yang kondisinya baik ke objek wisata 80%

Tujuan : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sasaran Diknas : Meningkatnya Jumlah Remaja Putus Sekolah mendapat Kursus Wisata Indikator : Jumlah Remaja Putus Sekolah mendapat Kursus Wisata

6.4. Strategi dan Arah Kebijakan Terpadu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan konprehensif tentang bagaimana cara pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD secara efektif dan efisien. Melalui


VI-5


pendekatan yang konprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis selain mengagendakan aktivitas pembangunan, juga mengakomodasi segala program yang mendukung layanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing. Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Musi Rawas 2016-2021 diprioritaskan 10 prioritas pembangunan, yaitu: 1. Prioritas Pembangunan Pendidikan unggul berstandar, didukung oleh Infrastruktur pendidikan yang memadai, guru yang berkualitas, pengelolaan perpustakaan dan arsip 2. Prioritas Pembangunan Kesehatan, merata, bermutu dan berstandar yang didukung oleh Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sejahtera 3. Prioritas Pembangunan Pemenuhan infrastruktur dasar yang didukung oleh sarana prasarana perhubungan, komunikasi dan Informatika 4. Prioritas Pembangunan Peningkatan Kemandirian pangan melalui produktivitas pertanian dalam arti luas 5. Prioritas Pembangunan Peningkatan daya saing ekonomi melalui produktivitas non pertanian,Penanaman Modal. Koperasi UKM, perdagangan dan industri 6. Prioritas Pembangunan Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa didukung oleh Penanganan masalah sosial, kependudukan; tenaga kerja dan pelestarian lingkungan hidup 7. Prioritas Pembangunan Akuntabilitas kinerja kepemerintahan didukung oleh tertib kepegawaian daerah, dan Pengelolaan Keuangan yang baik 8. Prioritas Pembangunan Penanganan masalah sosial, kependudukan, tenaga kerja dan mendorong kehidupan beragama Darussalam 9. Prioritas Pembangunan Penanggulangan Kemiskinan 10. Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Daerah yang ditopang oleh Perencanaan, Agenda Riserth Daerah; Keamanan, ketertiban dan kehidupan demokratis Keterkaitan Misi dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dapat ditunjukkan dalam tabel 6.1 sedangkan hubungan antara setiap strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran terpadu yang ditetapkan disajikan pada tabel 6.2 di bawah ini. Tabel 6.1 Keterkaitan Misi dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 No. 1.

Misi Memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia dan infrastruktur


Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan Nomor Satu; Pendidikan unggul berstandar, didukung oleh Infrastruktur pendidikan yang memadai, guru yang berkualitas, pengelolaan perpustakaan dan arsip Prioritas Pembangunan Nomor Dua; Kesehatan, merata, bermutu dan berstandar yang didukung oleh VI-6


No.

2.

3.

Misi

Menumbuhkembangkan sistem dan usaha agribsnis dan agroindustri komoditi unggulan Mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat non petani

4.

Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan

5.


6.

Memantapkanpembangunan masyarakat yang religius menuju MURA Darussalam

7.

Meningkatkan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat dan kemapanan sosial politik daerah

Prioritas Pembangunan Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sejahtera Prioritas Pembangunan Nomor Tiga; Pemenuhan infrastruktur dasar yang didukung oleh sarana prasarana perhubungan, komunikasi dan Informatika Prioritas Pembangunan Nomor Empat; Peningkatan Kemandirian pangan melalui produktivitas pertanian dalam arti luas Prioritas Pembangunan Nomor Lima; Peningkatan daya saing ekonomi melalui produktivitas non pertanian, Penanaman Modal.Koperasi UKM, perdagangan dan industry Prioritas Pembangunan Nomor Enam; Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa didukung oleh Penanganan masalah sosial, kependudukan; tenaga kerja dan pelestarian lingkungan hidup Prioritas Pembangunan Nomor Tujuh Akuntabilitas kinerja kepemerintahan didukung oleh tertib kepegawaian daerah, dan Pengelolaan Keuangan yang baik Prioritas Pembangunan Nomor Delapan; Penanganan masalah sosial, kependudukan, tenaga kerja dan mendorong kehidupan beragama Darussalam Prioritas Pembangunan Nomor Sembilan Penanggulangan Kemiskinan Prioritas Pembangunan Nomor Sepuluh Program Pembangunan Daerah yang ditopang oleh Perencanaan, Agenda Riserth Daerah; Keamanan, ketertiban dan kehidupan demokratis

Hubungan antara setiap strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran terpadu yang ditetapkan disajikan pada tabel 6.2 di bawah ini.


VI-7


Tabel 6.2. Strategi dan Arah Kebijakan Terpadu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 No 1 1

Misi 2 Memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur

Tujuan 3 1.1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan urusan pemerintahan daerah pendukungnya

Sasaran 4 1.1.1. Meningkatnya cakupan layanan pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan sosial

1.1.2. Meningkatnya cakupan layanan administrasi kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menuju keluarga sejahtera


Strategi 5 - Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini, dasar, menengah dan tinggi melalui peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas pendidikan serta kualitas tenaga pengajar - Meningkatkan partisipasi lembaga pendidikan non formal dalam rangka meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal - Meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana kesehatan dan tenaga medis - Berkurangnya penyandang masalah sosial - Mencanangkan dokumen pendudukan gratis - Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menuju keluarga sejahtera

VI-8

Arah Kebijakan 6 - GMS2 / Gerakan Mura Semangat Sekolah - GS2UB (Guru Sejahtera, Siswa Unggul Berprestasi) - S2M (Standarisasi Sekolah Mura)

- MS2 (Mura Siaga Sehat) - Prosmiling (Program kesehatan masyarakat keliling) - S2PTK (Standarisasi Sarana Prasarana dan Tenaga Kesehatan) - Penanggulangan penyandang masalah sosial secara terpadu - Meningkatkan kemauan masyarakat membuat dokumen kependudukan - Meningkatkan kualitas perempuan agar mampu bersaing dalam berbagai bidang pekerjaan - Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak - Mengembangkan konsep keluarga kecil bahagia dan sejahtera


No 1

Misi 2

Tujuan 3

1.2. Meningkatkan profesionalisme aparatur

1.3. Meningkatkan kualitas infrastruktur menuju Musi Rawas Sempurna

2

Menumbuhkembang kan sistem dan usaha agrobisnis dan agroindustri komoditi unggulan

2.1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian dan jejaring ekonomi berbasis pertanian menuju agroindustri


Sasaran 4 1.1.3. Meningkatnya cakupan layanan perpustakaan, dan arsip 1.2.1. Meningkatnya kualitas Kepegawaian, termasuk KORPRI

-

1.3.1. Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur dasar, Perumahan dan Pemukiman 1.3.2. Meningkatnya Pelayanan Perhubungan serta Komunikasi dan Informatika 2.1.1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk pertanian dan jejaring ekonomi berbasis pertanian menuju agroindustri melalui produktivitas

-

Strategi 5 Mendorong budaya gemar membaca

-

-

-

Meningkatkan SDM aparat melalui, kursus, pelatihan yang langsung mendukung profesionalisme dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta penempatan pegawai berdasarkan prinsip the right man on the right place dan sistem merit Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur secara merata sampai ke perdesaan (jalan, jembatan, irigasi, listrik, air bersih)

-

-

Sawahku Bebas kekeringan Mura Terang Benderang Pembangunan instalasi air bersih Bedah Rumah dan Sanitasi

Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur secara merata sampai ke perdesaan (telekomunikasi)

-

Mura Lancar, Layak, Nyaman dan Selamat Gema Proaktif (Gerakan Mura Produktif dan Kreatif) PM2S (Perusahaan Maju, Masyarakat Sejahtera) KPMM / Kartu Petani Mura Makmur Pemantapan Agropolitan Pengembangan Agro Tekno Park Pengembangan Kota Mandiri Terpadu

-

-

-

Arah Kebijakan 6 Memperbanyak perpusatakaan sekolah dan daerah Tertib arsip

Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian melalui penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, perluasan areal tanam, peningkatan indeks pertanaman, peningkatan infrastruktur pertanian serta mencegah bertambahnya alih fungsi lahan pertanian ke non

VI-9

-

ATSM (Aparat Terampil Siap Melayani) Tertib administrasi kepegawaian Pemantapan data elektronik Pegawai


No 1

Misi 2

Tujuan 3 melalui produktivtas penyuluh pertanian

Sasaran 4 penyuluh pertanian

-

-

-

-

Strategi 5 pertanian, dan mempertahankan catcment area serta meningkatkan tutupan lahan di daerah hulu Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya agroindustri berskala kecil dan menengah sebagai bagian dari pembangunan industri terpadu Membangun industri pertanian berkelanjutan dan berdaya saing global berbasis sumber daya lokal yang mendorong penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Musi Rawas Memberdayakan penyuluh pertanian sebagai ujung tombak pembinaan para petani Mendorong pengembangan inovasi terutama dalam pengembangan komoditi unggulan daerah

Arah Kebijakan 6

-

-

Pembangunan Industri Berbasis Komoditi Unggulan Daerah KP2 (Kemitraan Perusahaan dan Petani) Sistem Pertanian Terpadu

-

Revitalisasi Kelembagaan Tani

-

Revitaslisasi Pasar Hilirisasi Komoditi Unggulan Lokal Pengembangan Perbenihan Berbasis Teknologi Pembangunan pusat pembibitan karet Promosi produk unggulan daerah melalui Pameran/Ekspo dan ICT Pembangunan resi gudang Menata kelembagaan jejaring kerjasama ekonomi

-

-


Mempromosikan dan memperluas pasar komoditas unggulan daerah melalui pemanfaatan ICT (Information and Communication Technology) serta membangun dan memperkuat jejaring kerjasama ekonomi (industri dan perdagangan) dan kelembagaan (regional, nasional dan internasional)

VI-10

-


No 1

Misi 2

Tujuan 3

Sasaran 4 2.1.2. Meningkatnya ketersediaan pangan

-

-

3

Mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat non petani

3.1. Meningkatkan kualitas Koperasi, UMKM,Penanaman Modal, perindustrian dan perdagangan serta ekonomi non pertanian dalam rangka mengurangi pengangguran terbuka.

3.1.1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Koperasi, UMKM, sentra-sentra industri, perdagangan dan penanaman modal serta ekonomi non pertanian dalam rangka mengurangi pengangguran terbuka.

-

-

-

-

4

Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan

4.1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah/desa dan


4.1.1. Menurunnya angka kemiskinan

-

Strategi 5 Memantapkan ketersediaan, distribusi pangan dan keamanan pangan Memaksimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pangan lokal menuju kedaulatan pangan Penganekaragaman pangan non beras Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi produktif masyarakat non petani melalui peningkatan akses sumber permodalan, produktifitas dan daya saing bagi UKM non pertanian Membangun kemitraan strategis antara koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan usaha besar

-

-

-

-

Membina usaha ekonomi produktif dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya sehingga menjadi produk yang berdaya saing dan bernilai ekonomi tinggi Mendirikan lembaga keuangan mikro di tingkat desa dan kelurahan

-

Meningkatkan pendapatan keluarga dan mengurang pengeluaran Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya

-

VI-11

-

Arah Kebijakan 6 M2P / Mura Mandiri Pangan Diversifikasi Sumber Daya Alam (SDA) Sosialisasi penganekaragaman pangan non beras

Pembangunan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Non Pertanian Pengembangan Usaha Non Pertanian Magang di perusahaan di dalam dan luar negeri Membangun usahakemitraan tripartif (masyarakat, pemerintah dan dunia usaha) Kemitraan antara koperasi,UMKM denganperusahaan besar

Optimalisasi BLK Kab. Mura Pemberdayaan Koperasi dan BUMDes Bedah rumah PKH Raskin Beasiswa Berobat Gratis Padat karya


No 1

5

Misi 2 pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan


Tujuan 3 swasta dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan.

5.1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instasi pemerintah

Sasaran 4 4.1.2 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah/desa dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan. 4.1.3. Meningkatnya kepatuhan pada tata ruang termasuk, pengendalian sektor pertambangan, pengelolaan Tahura menuju pelestarian lingkungan hidup

-

5.1.1. Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah

-

-

-

Strategi 5 Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kearifan masyarakat dan pemerintah dalam memanfaatkan sumberdaya alam

-

Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan swasta dalam setiap kegiatan pembangunan Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dengan pendekatan secara bijak dan tegas terhadap pengganggu kelestarian atau perusak SDA

-

Penyuluhku Contohku Pemanfaatan lahan tidur

-

Peningkatan Efektifitas dan Sinergitas dalam Pemanfaatan SDA Mura Lestari Bersama Aparat Pengawas Profesional

Meningkatkan pengetahuan,pemaha man, keterampilan dan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan kepemerintahan yang baik / Good Governance

-

-

-

-


Arah Kebijakan 6 GM2 (Gerakan Mura Menanam) Revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan sistem informasi terpadu(egovernment)

VI-12

-

Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Pegawai Penetapan Zona Bebas Korupsi Pelayanan Prima dan Transparan Kepada Masyarakat


No 1

Misi 2

Tujuan 3

Sasaran 4 -


Strategi 5 Membangun pelayanan satu titik (one stop services) untuk pelayanan publik, dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan.

-

Arah Kebijakan 6 Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga BPMPTP/PTSP Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan

-

Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan ICT (Information and Communication Technology) di segala bidang.

-

Aplikasi E-Budgeting Aplikasi E-Planning Aplikasi E-Monev

5.1.2. Meningkatnya ketersediaan Dokumen Perencanaan, data statistik termasuk makro ekonomi

-

Meningkatkan ketersediaan Dokumen Perencanaan, data statistik termasuk makro ekonomi

-

Penetapan dokumen perencanaan tepat waktu Penyiapan data statistik daerah termasuk makro ekonomi

5.1.3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

-

Menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

-

5.1.4. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

-

Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

-

Layanan prima pada DPRD

5.1.5. Meningkatnya akuntabilitas dalam pengelolaan

-

Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan persandian daerah, dan layanan kepada kepala daerah

-

Penetapan laporan tepat waktu, transparan dan akuntabel

-

-

VI-13

Intensifikasi dan ektensifikasi pajak Intensifikasi dan ektensifikasi non pajak


No 1

Misi 2

Tujuan 3

Sasaran 4 persandian daerah, dan layanan kepada kepala daerah 5.1.6. Meningkatnya kualitas penyusunan peraturan perundangundangan, pemanfaatan tanah, layanan perizinan, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah 5.1.7 Menguatnya sistem inovasi daerah (SIDa)

Strategi 5

Arah Kebijakan 6

-

Meningkatkan ketersedian peraturan perundang-undangan, pemanfaatan tanah, layanan perizinan, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah

-

Penetapan peraturan perundangundangan sesuai kewenangan

-

Meningkatkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

-

-

Meningkatkan pengawasan publik untuk menjamin akuntabilitas pelayanan publik

-

Mengembangkan kerangka umum inovasi daerah yang kondusif bagi pengembangan usaha dan penanaman modal Meningkatkan prasarana dan sarana inovasi Meningkatkan kapasitas inovasi di lingkungan pendidikan dan perguruan tinggi Meningkatkan kapasitas badan dan lembaga Litbang daerah Sistem Pengawasan Internal

-

Meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat melalui pendidikan, penerangan dan pengajaran

-

Penyuluhan agama Pesantren regular Pesantren kilat

-

-

6

Memantapkanpemb angunan masyarakat yang religius menuju MURA

6.1. Meningkatkan iman dan taqwa menuju MURA Darussalam


5.1.8. Meningkatnya pengawasan internal dan eksternal 6.1.1. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama

VI-14


No 1

Misi 2 Darussalam

Tujuan 3

Sasaran 4 -

6.1.2. Meningkatnya kualitas, kebudayaan, pariwisata,pemuda dan olahraga

7

Memastikankondisi Kabupaten MURA yang lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi, menarik, dan berkesan untuk dikunjungi

7.1. Meningkatkan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat dan kemapanan sosial politik daerah

7.1.1 Meningkatnya ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat

-

-

-

-

-



-

Strategi 5 Menciptakan suasana kehidupan agamis dengan pengamalan nilainilai keagamaan serta membina toleransi dan kerukunan hidup antara umat beragama Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana peribadatan Pembangunan bidang seni budaya dan pariwisata Peningkatan prestasi pemuda dan olah raga

Menciptakan iklim yang kondusif untuk berinvestasi melalui penerbitan kebijakan (regulasi dan deregulasi) yang mendukung Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi Memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik berbasis ICT yang efektif dan efisien dalam pelayanan investasi Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kemapanan sosial politik daerah

VI-15

-

Arah Kebijakan 6 Toleransi kehidupan beragama Pemberdayaan FKUB dan Organisasi Keagamaan

-

Bansos bidang keagamaan

-

Festival seni budaya Membangun/mengaktipkan DOW Pembangunan Mura Cindo Park Pemberdayaan kelembagaan pemuda Pemberdayaan klub olah raga Pembangunan sport center Perizinan terpadu

-

Pemasyarakatan kantibmas

-

Layanan masyarakat berbasis ICT

-

Pemasyarakatan hak dan kewajiban dalam Pemilu


BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016 – 2021

7.1. Kebijakan Umum Pembangunan 7.1.1. Amanat RPJM Nasional Tahun 2015-2019 RPJM Nasional telah dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN Tahun 2015-2019 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tadi tentu berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis, karena masing-masing negara memiliki usia kedaulatan, sumber daya andalan dan tantangan yang berbeda. Bagi bangsa Indonesia, secara khusus tujuan pembangunan nasional telah digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP tadi, RPJMN 2015-2019 disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) dan Tri Sakti. Kabupaten/Kota serta Provinsi wajib mendukung pencapaian Nawacita dan Tri Sakti dengan menyusun program pembangunan terpadu sesuai dengan arahan RPJMN 2015-2019.


VII-1


Gambar 7.1 Contoh Dukungan daerah Dalam Pencapaian Nawa Cita Melalui Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah

NAWACITA

RPJMN 2015-2019

VISI & MISI PRESIDEN

4 Prioritas Pokok • Kedaulatan Pangan • Kedaulatan Energi • Kemaritiman • Pariwisata & Ekonomi Kreatif Prioritas Wajib • Pendidikan • Kesehatan • Penanggulangan Kemiskinan

Dimensi Pemerataan • Antar Wilayah • Antar Kelompok Pendapatan

No 1 1.

2.

3.

MENDAGRI

Koordinasi Teknis antara K/L dgn daerah Prov oleh MENDAGRI dgn BAPPENAS EVALUASI PERDA

MUSRENBANG RPJMD PROV (Multi Stakeholder)

RENSTRA-PD PROV

RPJMD PROV

Peserta: Kemendagri, DPRD, Bappeda & PD Prov, Prov yg berbatasan, Bappenas & K/L

MUSRENBANG RPJMD K/K (Multi Stakeholder)

GUBERNUR

Koordinasi Teknis antara PROV dgn K/K oleh GUB EVALUASI PERDA

RENSTRA K/L

RPJMD K/K

Peserta: Bappeda & PD Prov, DPRD, Bappeda & PD K/K, K/K yg berbatasan

RENSTRA-PD K/K

Tabel 7.1. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Dengan Nawaciata (Prioritas Pembangunan Nasional) Prioritas Pembangunan Kabupaten Prioritas Pembangunan Nasional Musi Rawas 2 3 Prioritas Pembangunan Nomor Satu; Prioritas Pendidikan Pendidikan unggul berstandar, didukung oleh Infrastruktur pendidikan yang memadai, guru yang berkualitas, pengelolaan perpustakaan dan arsip Prioritas Pembangunan Nomor Dua; Prioritas Kesehatan Kesehatan, merata, bermutu dan berstandar yang didukung oleh Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sejahtera Prioritas Pembangunan Nomor Tiga; Prioritas Pembangunan Antar Pemenuhan infrastruktur dasar yang Wilayah didukung oleh sarana prasarana perhubungan, komunikasi dan Informatika


VII-2


4.

Prioritas Pembangunan Nomor Empat; Peningkatan Kemandirian pangan melalui produktivitas pertanian dalam arti luas 5. Prioritas Pembangunan Nomor Lima; Peningkatan daya saing ekonomi melalui produktivitas non pertanian, Penanaman Modal. Koperasi UKM, perdagangan dan industry 6. Prioritas Pembangunan Nomor Enam; Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa didukung oleh Penanganan masalah social, kependudukan; tenaga kerja dan pelestarian lingkungan hidup 7. Prioritas Pembangunan Nomor Tujuh Akuntabilitas kinerja kepemerintahan didukung oleh tertib kepegawaian daerah, dan Pengelolaan Keuangan yang baik 8. Prioritas Pembangunan Nomor Delapan; Penanganan masalah social, kependudukan, tenaga kerja dan mendorong kehidupan beragama Darussalam 9. Prioritas Pembangunan Nomor Sembilan Penanggulangan Kemiskinan 10. Prioritas Pembangunan Nomor Sepuluh Program Pembangunan Daerah yang ditopang oleh Perencanaan, Agenda Riserch Daerah; Keamanan, ketertiban dan kehidupan demokratis

Kedaulatan pangan

Prioritas Pembangunan Antar Kelompok pendapatan

Prioritas Pembangunan Antar Wilayah Prioritas Pembangunan Antar Kelompok pendapatan Prioritas Kedaulatan Energi Prioritas Pembangunan Antar Kelompok pendapatan

Prioritas Pariwisata dan ekonomi kreatif

Prioritas Penanggulangan kemiskinan Prioritas Antar Kelompok Pendapatan

7.1.2. Amanat RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 20132018. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta prioritas program. Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2008-2013; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti Tahun 2013-2018; mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan nasional; merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; serta memperhatikan RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2016-2021

VII-3


tujuan pembangunan millenium, maka Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah “Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional”. Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi; 2. Memantapkan stabilitas daerah; 3. Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan; 4. Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan penanggulangan bencana. Misi kesatu menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan perlu ditopang oleh pertumbuhan dari sisi pengeluaran dan sisi produksi yang seimbang agar peningkatan jumlah permintaan tidak diikuti oleh tekanan inflasi yang tinggi. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan mendorong (1) peningkatan daya beli masyarakat, (2) peningkatan iklim investasi, (3) peningkatan penyerapan anggaran dan perbaikan kualitas belanja, serta (4) peningkatan daya saing ekspor. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk mendorong (1) peningkatan nilai tambah industri, (2) peningkatan perdagangan antar wilayah, dan (3) peningkatan infrastruktur. Misi kedua menekankan peningkatan stabilitas daerah melalui 3 (tiga) aspek, yaitu: (1) stabilitas ekonomi dengan menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, (2) stabilitas sosial dengan mencegah konflik sosial, melalui (a) pelaksanaan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan keadilan; (b) pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif; dan (c) pelaksanaan program dan kegiatan yang bernuansa membangun harmoni sosial; serta (3) stabilitas politik melalui: (a) pemantapan pertahanan dan keamanan dengan membangun kerjasama keamanan dengan berbagai instansi maupun lembaga baik secara formal maupun informal untuk mempermudah penanganan berbagai permasalahan yang semakin kompleks; serta meningkatkan peran dan partisipatif aktif masyarakat dalam mengkritisi, menangani kamtibmas, meningkatkan kewaspadaan lingkungan atas berbagai kemungkinan terjadinya aksi kejahatan, terutama kemungkinan terjadinya aksi terorisme; (b) pemantapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada dengan mendukung penyelenggaraan Tahun Pemilu 2014 dan Pemilukada; memelihara kebebasan sipil dan hak-hak politik warga dengan memperhatikan dan menindaklanjuti secara seksama Inpres Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri; serta memfasilitasi peningkatan peran dan kapasitas forum-forum komunikasi seperti FKDPM dan FKUB. Misi ketiga mengutamakan pemerataan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan. Misi meningkatkan pemerataan yang berkeadilan diharapkan akan mendorong (1) pemberdayaan melalui peningkatan partisipasi dan perluasan pemanfaat; (2) peningkatan SDM yang berkualitas berbasis kompetensi, dan (3) penanggulangan kemiskinan difokuskan kepada pengembangan penghidupan yang berkelanjutan dan melakukan sinergi dari


VII-4


seluruh pihak, termasuk kerjasama dan kemitraan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, swasta dan masyarakat. Misi keempat menegaskan pelaksanaan konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan yang disertai dengan penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim. Misi ini diharapkan akan (1) meningkatkan pengelolaan hutan dan lahan gambut secara lestari untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan; (2) mengendalikan kerusakan lingkungan, dengan menurunkan pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian sumber-sumber pencemaran; (3) meningkatkan pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara terpadu; serta (4) meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana melalui: penguatan kapasitas aparatur pemerintah, menjamin berlangsungnya fungsi sistem peringatan dini dan menyediakan infrastruktur kesiapsiagaan. Prioritas Program Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 adalah : 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 2. Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya 3. Penanggulangan Kemiskinan 4. Pembangunan Pertanian 5. Infrastruktur dan Energi 6. Investasi dan Pengembangan Usaha 7. Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Bencana 8. Pengembangan Wilayah. Tabel 7.2. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Dengan Prioritas Provinsi Sumatera Selatan No 1 1

2

3

4

Program Prioritas Kabupaten Musi Rawas 2 Prioritas Pembangunan Nomor Satu; Pendidikan unggul berstandar, didukung oleh Infrastruktur pendidikan yang memadai, guru yang berkualitas, pengelolaan perpustakaan dan arsip Prioritas Pembangunan Nomor Dua; Kesehatan, merata, bermutu dan berstandar yang didukung oleh Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sejahtera Prioritas Pembangunan Nomor Tiga; Pemenuhan infrastruktur dasar yang didukung oleh sarana prasarana perhubungan, komunikasi dan Informatika Prioritas Pembangunan Nomor Empat;


VII-5

Program Prioritas Provinsi Sumatera Selatan 3 Program Prioritas Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya

Program Prioritas Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya

Prioritas Pengembangan Wilayah.

Program Prioritas Pembangunan


5

6

7

8

9 10

Peningkatan Kemandirian pangan melalui produktivitas pertanian dalam arti luas Prioritas Pembangunan Nomor Lima; Peningkatan daya saing ekonomi melalui produktivitas non pertanian,Penanaman Modal. Koperasi UKM, perdagangan dan industry Prioritas Pembangunan Nomor Enam; Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa didukung oleh Penanganan masalah sosial, kependudukan; tenaga kerja dan pelestarian lingkungan hidup Prioritas Pembangunan Nomor Tujuh Akuntabilitas kinerja kepemerintahan didukung oleh tertib kepegawaian daerah, dan Pengelolaan Keuangan yang baik Prioritas Pembangunan Nomor Delapan; Penanganan masalah sosial, kependudukan, tenaga kerja dan mendorong kehidupan beragama Darussalam Prioritas Pembangunan Nomor Sembilan Penanggulangan Kemiskinan

Pertanian

Prioritas Pembangunan Nomor Sepuluh Program Pembangunan Daerah yang ditopang oleh Perencanaan, Agenda Riserch Daerah; Keamanan, ketertiban dan kehidupan demokratis

Program Prioritas Ke Delapan Pengembangan Wilayah.

Program Prioritas Investasi dan Pengembangan Usaha

Program Prioritas Ketujuh Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Bencana

Program Prioritas Pertama; Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Program Prioritas Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya

Program Prioritas Ketiga Penanggulangan Kemiskinan

7.1.3. Kebijakan Umum Pembangunan Kabupatenn Musi Rawas 2016-2021 Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Pendidikan Kebijakan Umum Urusan Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 20162021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM melalui wajib belajar, serta meningkatkan penguasaan dan penerapan IPTEK; 2) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan termasuk kualitas pengelolanya, serta memberikan perhatian khusus (bea siswa) kepada penduduk yang kurang mampu. RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2016-2021

VII-6


2. Kesehatan Kebijakan Umum Urusan Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 20162021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Meningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat; 2) Meningkatkan intensitas upaya-upaya pencegahan untuk menurunkan angka kematian bayi, angka kematian balita dan angka kematian ibu; 3) Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan. 3. Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kebijakan Umum Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Mengembangkan jalan dan Musi Rawas 2) Mengembangkan prasarana dan sarana pengelolaan sumber daya air. 3) Mengembangkan dan meningkatan Fungsi Jaringan Irigasi untuk mendukung Ketahanan Pangan dan kesejahteraan masyarakat 4) Pengembangan prasarana dan sarana publik yang memadai guna memperluas dan mendistribusikan pusat pertumbuhan ekonomi, agar terjadi keseimbangan antara kecamatan. 5) Penyesuaian tata ruang dengan menetapkan dan mensosialisasikan peraturan/perda tata ruang. 6) Mengkaji dan mempertegas kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kebijakan Umum Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Mengembangkan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman 2) Mengefisienkan penggunaan lahan sesuai rencana tata ruang dan tetap mengacu keselarasan dengan daya dukung lingkungan. 3) Mengembangkan prasarana dan sarana penyediaan air minum dan sanitasi dalam meningkatkan akses terhadap penyediaan air bersih dan pelayanan sanitasi bagi masyarakat 5. Ketentraman Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat Kebijakan Umum Urusan Ketentraman, Keteriban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Mewujudkan ketentraman, kedamaian, dan kenyamanan 2) Mengembangkan sistem keamanan yang berstandar, terukur dan dikelola secara profesional. 3) Memantapkan penegakan perda dalam rangka menciptakan kepastian hukum 4) Melibatkan masyarakat dalam pembuatan ataupun sosialisasi produk-produk peraturan perundang-undangan daerah. 5) Meningkatkan kualitas SDM dan profesionalisme aparat penegak perda


VII-7


6. Sosial Kebijakan Umum Urusan Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat, sehingga dapat menjalankan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat. 2) Penggalian dan peningkatan potensi serta sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial. 3) Melakukan peningkatan Pembangunan Rumah Layak Huni. 4) Meningkatkan upaya pemberdayaan fakir miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). 7. Tenaga Kerja Kebijakan Umum Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Musi Rawas Tahun 20162021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Pengembangan keterampilan tenaga kerja. 2) Melakukan upaya-upaya perluasan lapangan kerja bagi masyarakat 3) Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah minimum Kabupaten. 8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebijakan Umum Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Melaksanakan upaya-upaya advokasi untuk mengurangi stigma dan diskrimininasi pada perempuan. 2) Meningkatkan kualitas perempuan agar bisa bersaing di posisi atas dalam bidang pemerintahan dan politik (kursi DPR/DPRD). 3) Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha. 4) Meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan perempuan dan anak. 9. Pangan Kebijakan Umum Urusan Pangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Meningkatkan peran sektor pertanian dalam arti luas sebagai salah satu penguat perekonomian terutama dalam memperkokoh ketahanan pangan. 10. Pertanahan Kebijakan Umum Urusan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Tahun 20162021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Mewujudkan tata kelola pertanahan daerah yang tertib dan akuntabel


VII-8


11. Lingkungan Hidup Kebijakan Umum Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Pengembangan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. 2) Mengoptimalisasikan potensi, keselarasan tatanan kehidupan modern, pelestarian panorama, nuansa ruang dan lingkungan alam. 3) Pengembangan berbagai sarana dan prasarana lingkungan dan peningkatan kegiatan rehabilitasi lingkungan dalam rangka mempercepat pemulihan kondisi lingkungan yang mengalami degradasi. 4) Mengamankan pelestarian daerah tangkapan air, resapan air, daerah cadangan air, sempadan (jalan, sungai, jurang, pantai), daerah perlindungan jurang. 5) Peningkatan Pemulihan dan Fungsi Kawasan Hutan, Perlindungan, Konservasi Alam serta Pelestarian Panorama Alam. 6) Peningkatan kesadaran, kepedulian dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. 12. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kebijakan Umum Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Menata dan menyelenggarakan sistem administrasi kependudukan secara menyeluruh. 13. Pemberdayaan Masyarakat Desa Kebijakan Umum Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Menggiatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam Pembangunan Desa; 2) Membuka berbagai peluang kemajuan ekonomi masyarakat; 3) Meningkatkan peran pemerintahan desa dan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat; 4) Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan desa; 5) Meningkatkan pengelolaan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (comunity based development) 14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kebijakan Umum Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana (KB) yang bermutu, efektif, merata dan terjangkau. 2) Memantapkan kelembagaan KB di daerah.


VII-9


15. Perhubungan Kebijakan Umum Urusan Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 20162021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Mengembangan/meningkatkan pelayanan jaringan prasarana transportasi untuk kesimbangan dan konektivitas wilayah; 2) Manajemen rekayasa lalu lintas dan penyediaan serta pemeliharaan fasilitas keselamatan di jalan raya dalam mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. 16. Komunikasi dan Informatika Kebijakan Umum Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Mengupayakan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang berbasis teknologi informasi/komputerisasi; 2) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas komunikasi, informasi serta kerja sama dengan media massa. 17. Koperasi dan UKM Kebijakan Umum Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Memantapkan pengembangan koperasi dan lembaga ekonomi kerakyatan lainnya,agar mampu mandiri dan memiliki kemanpuan bersaing lebih tinggi; 2) Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM; 3) Peningkatan Jaminan bagi UMKM. 18. Penanaman Modal Kebijakan Umum Urusan Penanaman Modal Kabupaten Musi Rawas 20162021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan peraturan investasi, sehingga dapat menarik investor; 2) Mendorong Investasi PMA dan PMDN. 19. Pemuda dan Olah Raga Kebijakan Umum Urusan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Musi Rawas tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Meningkatkan kontribusi pemuda dan lembaga kepemudaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat; 2) Meningkatkan prestasi olah raga. 20.Statistik Kebijakan Umum Urusan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Meningkatkan kualitas data pendukung perencanaan daerah.


VII-10


21.Persandian Kebijakan Umum Urusan Persandian Kabupaten Musi Rawas Tahun 20162021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Meningkatkan kualitas persandian daerah. 22. Kebudayaan Kebijakan Umum Urusan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Tahun 20162021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Memperkuat kelembagaan tradisional kemasyarakatan guna mengusung dan mengawal pelestarian dan pengembangan kebudayaan; 2) Mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga tradisional penunjang kebudayaan daerah; 3) Meningkatkan kuantitas maupun kualitas Pelestarian Nilai-Nilai Budaya. 23. Perpustakaan Kebijakan Umum Urusan Perpustakaan Kabupaten Musi Rawas Tahun 20162021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat. 24 Kearsipan Kebijakan Umum Urusan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Tahun 20162021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan daerah. 25. Perikanan dan Kelautan Kebijakan Umum Urusan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Meningkatkan produktivitas dan produksi perikanan; 2) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya ikan; 3) Meningkatkan lapangan kerja, ekspor, komsumsi ikan per kapita dan kesejahteraan masyarakat. 26. Pariwisata Kebijakan Umum Urusan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Tahun 20162021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Mengembangkan ”pariwisata kerakyatan” yang dapat memberikan efek ganda (multiplier effect) bagi sebagian besar masyarakat lokal Musi Rawas; 2) Perbaikan infrastuktur penunjang pariwisata, menjaga lingkungan alam secara berkelanjutan; 3) Menggali dan menemukan gagasan baru atau inovasi agar terjadi penemuan kembali aktivitas kehidupan pariwisata, sehingga terhindar dari stagnasi dan penurunan drastis atau decline kegiatan pariwisata; 4) Mewujudkan kualitas pariwisata budaya terpadu, yang berbasis pada masyarakat serta peningkatan penghasilan yang dirasakan langsung oleh sebagian besar masyarakat Musi Rawas; RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2016-2021

VII-11


5) Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif; 6) Meningkatkan kontribusi dunia pariwisata terhadap pelestarian budaya. 27. Pertanian Kebijakan Umum Urusan Pertanian Kabupaten Musi Rawas Tahun 20162021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Meningkatkan peran sektor pertanian dalam arti luas sebagai salah satu penguat perekonomian terutama dalam memperkokoh ketahanan pangan; 2) Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisiensi, berbasis iptek dan sumber daya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis; 3) Mengembangkan pertanian dalam arti luas, yang tangguh menuju kemandirian, sejahtra dan keadilan; 4) Pengembangan Komoditas Andalan/Unggulan Pertanian; 5) Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh; 6) Peningkatan Produktivitas dan Produksi Pertanian dalam Arti Luas. 28. Kehutanan Kebijakan Umum Urusan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas Tahun 20162021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Mewujudkan Taman hutan Rakyat; 2) Mewujudkan Musi Rawas Bersih dan Hijau. 29. Energi dan Sumberdaya Mineral Kebijakan Umum Urusan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Melindungi Kabupaten Musi Rawas dari ekploitasi sumber daya alam bawah tanah yang berlebihan dengan memadukan pada pelestarian lingkungan; 2) Perluasan jangkauan jaringan desa berlistrik dan peningkatan rasio elektrifikasi. 30. Perdagangan Kebijakan Umum Urusan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 20162021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal dan kemitraan pemasaran hasil Industri Kecil dan Menengah; 2) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Ekspor; 3) Peningkatan dan Pemerataan Iklim Investasi. 31. Industri Kebijakan Umum Urusan Industri Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi, melalui berbagai usaha perbaikan mutu, desain dan akses pasar dengan memanfaatkan kemajuan teknologi olahan terkini yang sesuai; 2) Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh, berimbang, dan terwujudnya iklim berinvestasi yang sehat. RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2016-2021

VII-12


32. Ketransmigrasian Kebijakan Umum Urusan Ketransmigrasian Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia transmigrasi; 2) Mewujudkan daerah transmigrasi stabil dan iklim berinvestasi yang sehat. 33. Perencanaan Kebijakan Umum Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Perencanaan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Menyelaraskan konsep program pembangunan dengan instansi terkait, dalam tata ruang dan lingkungan hidup. 34. Keuangan Kebijakan Umum Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Keuangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa, mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat luas, serta mampu memberikan pelayanan prima, sejalan dengan prinsip clean government dan good governance. 35. Kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan Kebijakan Umum Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;Kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten melalui pendidikan, pelatihan dan koordinasi yang lebih baik guna meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. 36. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Umum Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Mengembangkan agenda riset daerah. 37. Sekretariat DPRD Kebijakan Umum Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Mengembangkan lembaga perwakilan rakyat darah yang aspiratif. 38. Sekretariat daerah Kebijakan Umum Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Mengupayakan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang berbasisi teknologi infoemasi/komputerisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan


VII-13


efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan akurasi data sebagai sumber informasi dalam pembuatan kebijakan. 39. Inspektorat Kebijakan Umum Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Meningkatkan Efektifitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintah, dan aparatur pemerintah melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal (pengawasan melekat, pengawasan fungsional), eksternal dan pengawasan masyarakat; 2) Meningkatkan budaya kerja aparatur bermoral, professional, bertanggungjawab dan memiliki integritas yang tinggi. 40. Kesbang Pol Kebijakan Umum Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Kesbangpol Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Mewujudkan kehidupan politik dan pemerintahan yang demokratis. 41. Kecamatan Kebijakan Umum Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Layanan kecamatan yang sederhana dan tepat waktu. 42. BPBD Kebijakan Umum Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penanggulangan Bencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Tanggap darurat bencana untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat. 43. Perizinan Kebijakan Umum Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Perijinan Terpadu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Mendorong layanan perizinan berstandar, tepat waktu dan mudah prosedur.

7.2. Program Pembangunan Daerah Program pembangunan daerah adalah program prioritas untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Program pembangunan daerah dibuatberdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Program pembangunan daerah ini terdiri 2 (dua) program prioritas, yaitu; (1) program prioritas utama dan (2) program prioritas kedua. Program prioritas utama merupakan suatu kebijakan program yang berpengaruh sangat besar dalam mencapai sasaran visi dan misi Kepala daerah, dan amanat/kebijakan nasional, yang terdiri dari program unggulan Kepala Daerah Terpilih dan program-program prioritas lainnya sesuai tupoksi dari PD di Lingkungan Kabupatens Musi Rawas. Sedangkan program prioritas kedua merupakan program prioritas dalam urusan pelayanan pemerintahan dari masingRPJMD Kabupaten Musi Rawas 2016-2021

VII-14


masing PD di Kabupaten Musi Rawas, yang sangat berpengaruh dalam menunjang keberhasilan program prioritas utama. 7.2.1 Program Setiap Perangkat Derah Program setiap Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur; 3) Program penlngkatan disiplin aparatur; 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 7.2.2 Program Pembangunan Daerah Terkait Dengan Urusan Wajib Layanan Dasar 1. Pendidikan Program pada Urusan Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Pendidikan Usia Dini; 2) Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; 3) Program Pendidikan Non Formal; 4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 5) Manajemen Pelayanan Pendidikan. 2. Kesehatan Program-program urusan kesehatan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program obat dan perbekalan kesehatan; 2) Program upaya kesehatan masyarakat; 3) Program pengawasan obat dan makanan; 4) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 5) Program perbaikan gizi masyarakat; 6) Program pengembangan lingkungan sehat; 7) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; 8) Program standarisasi pelayanan kesehatan; 9) Program pelayanan kesehatan penduduk miskin; 10) Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit; 11) Program pengembangan data/informasi; 12) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya; 13) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata; 14) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata; 15) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan; 16) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita; RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2016-2021

VII-15


17) 18) 19) 20)

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia; Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak; Program pelayanan keluarga miskin; Program pelayanan mutu kesehatan rumah sakit.

3. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Program-program urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program pembangunan jalan dan jembatan; 2) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong; 3) Program pembangunan turap/talud/bronjong; 4) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan; 5) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan; 6) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; 7) Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya; 8) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah; 9) Program pengendalian banjir dan pengamanan sungai; 10) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; 11) Program perencanaan tata ruang; 12) Program pemanfaatan ruang; 13) Program pengendalian pemanfaatan ruang; 14) Program pengadaan tanah; 15) Program pemeliharaan rutin sarana infrastruktur; 16) Program pembinaan jasa konstruksi; 17) Program keciptakaryaan. 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Program-program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program pembangunan infrastruktur perdesaaan; 2) Program pengembangan perumahan; 3) Program lingkungan sehat perumahan; 4) Program pemberdayaan komunitas perumahan. 5. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Program-program Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 20162021 adalah: 1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan; 2) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal; 3) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan; 4) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat).


VII-16


6. Sosial Program-program Urusan Sosial yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya; 2) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; 3) Program pembinaan anak terlantar; 4) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma; 5) Program pembinaan panti asuhan/jompo; 6) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya); 7) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial. 7.2.3 Program Pembangunan Daerah Terkait Dengan Urusan Wajib Non Layanan Dasar 1. Tenaga Kerja Program-program Urusan Tenaga Kerja yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; 2) Program peningkatan kesempatan kerja; 3) Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program-program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas dan anak dan perempuan; 2) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; 3) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; 4) Program peningkatan perasn serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan; 5) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. 3. Pangan Program-program Urusan Pangan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan; 2) Program Disversifikasi Pangan dan Ketahanan Pangan Masyarakat; 3) Program pengembangan lumbung pangan; 4) Program peningkatan kesejahteraan petani; 5) Program perencanaan pembangunan daerah. 4. Pertanahan Program-program Urusan Pertanahan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program pembangunan sistem pendaftaran tanah; 2) Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2016-2021

VII-17


3) Program penyelesaian konflik – konflik pertanahan; 4) Program pengembangan sistem informasi pertanahan. 5. Lingkungan Hidup Program-program Urusan Lingkungan Hidup yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; 2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan; 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; 4) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam; 5) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 6) Program Peningkatan Pengendalian Polusi; 7) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; 8) Program Pengendalian Kebakaran Hutan; 9) Program Pengembangan Ekowisata dan jasa lingkungan di kawasa-kawasan konservasi laut dan hutan. 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program-program Urusan Adminitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program penataan administrasi kependudukan. 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program-program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan; 2) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan; 3) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; 4) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; 5) Program peningkatan perempuan di perdesaan. 8. Pengendalian Penduduk dan KB Program-program Urusan Pengendalian Penduduk dan KB yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Keluarga Berencana; 2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja; 3) Program pelayanan kontrasepsi; 4) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri; 5) Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS; 6) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga.


VII-18


9. Perhubungan Program-program Urusan Perhubungan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; 2) Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ; 3) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan; 4) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas; 5) Program peningkatan pelayanan angkutan; 6) Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor. 10. Komunikasi dan Informatika Program-program Urusan Komunikasi dan Informatika yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; 2) Program Fasilitasi Peningkatan SDM di Bidang Komunikasi dan Informatika; 3) Program Kerjasama Informasi dan Mass Media. 11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Program-program Urusan Keprasi Usaha Kecil dan Menengah yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif; 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM; 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan koperasi. 12. Penanaman Modal Program-program Urusan Penanaman Modal yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; 3) Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah. 13. Kepemudaan dan Olahraga Program-program Urusan Pemuda dan Olahraga yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda; 2) Peningkatan Peran Serta Kepemudaan; 3) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; 4) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba; 5) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga; 6) Pembinaan dan Pemasyaraktan Olahraga; 7) Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga.


VII-19


14. Statistik Program-program Urusan Statistik yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah. 15. Persandian Program-program Urusan Persandian yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Pengembangan Persandian Daerah. 16. Kebudayaan Program-program Urusan Kebudayaan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Pengembangan Nilai Budaya; 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; 3) Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah. 17. Perpustakaan Program-program Urusan Perpustakaan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan; 2) Program peningkatan sarana prasarana perpustakaan umum daerah. 18. Kearsipan Program-program Urusan Kearsipan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah; 2) Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan; 3) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.

7.2.4 Program Pembangunan Daerah Terkait Dengan Urusan Pilihan 1. Perikanan dan Kelautan Program Urusan Perikanan dan Kelautan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program pengembangan budidaya perikanan; 2) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan; 3) Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar; 4) Program pengembangan perikanan tangkap; 5) Program pengembangan kesehatan lingkungan dan ikan.


VII-20


2. Pariwisata Program-program Urusan Pariwisata yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program pengambangan pemasaran pariwisata; 2) Program pengembangan destinasi pariwisata; 3) Program pengembangan kemitraan. 3. Pertanian Program-program Urusan Pertanian yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program peningkatan kesejahteraan petani; 2) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan; 3) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan; 4) Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan; 5) Program pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan; 6) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak; 7) Program peningkatan produksi hasil ternak; 8) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan; 9) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan; 10) Program peningkatan ketahanan pangan; 11) Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan; 12) Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian; 13) Program peningkatan produksi dan nilai tambah holtikultura; 14) Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman pangan dan hortikultura. 4. Kehutanan Program-program Urusan Kehutanan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program perencanaan dan pengembangan hutan; 2) Program pemanfaatan sumber daya hutan; 3) Program rehabilitasi hutan dan lahan; 4) Program perlindungan konservasi sumber daya hutan. 5. ESDM Program-program Urusan ESDM yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan; 2) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan; 3) Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan; 4) Program pengembangan energi alternatif; 5) Program pembinaan dan pengembangan bidang minyak dan gas; 6) Program pengelolaan sumber daya mineral dan air.


VII-21


6. Perdagangan Program-program Urusan Perdagangan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; 2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; 3) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan. 7. Perindustrian Program-program Urusan Perindustrian yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Pengembangan Industri Kecil & Menengah; 2) Program Peningkatan kemampuan teknologi industri; 3) Program Pengembangan sentra-sentra industri. 8. Transmigrasi Program-program Urusan Transmigrasi yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program pengembangan Transmigrasi Regional; 2) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

7.2.5 Program Pembangunan Pemerintahan Daerah

Daerah

Terkait

Dengan

Penunjang

1. Perencanaan Program-program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa ProgramProgram Perencanaan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program pengembangan data/informasi; 2) Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; 3) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah; 4) Program perencanaan pembangunan daerah; 5) Program perencanaan pembangunan ekonomi; 6) Program perencanaan sosial budaya; 7) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. 2. Keuangan Program-program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa ProgramProgram Keuangan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah


VII-22


3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Program-program Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah berupa ProgramProgram Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program pendidikan kedinasan; 2) Program pembinaan dan pengembangan aparatur. 4. Penelitian dan Pengembangan Program-program Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah berupa ProgramProgram Penelitian dan Pengembangan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program pengembangan inovasi daerah 2) Program Agenda Risert daerah 3) Program pendayagunaan iptek 5. Sekretariat DPRD Program-program Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah berupa ProgramProgram Sekretariat DPRD yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. 6. Sekretariat Daerah Program-program Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah berupa ProgramProgram Sekretariat Daerah yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; 2) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan; 3) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; 4) Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 5) Program Penataan Penguasaan, Pemilihan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; 6) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan; 7) Program Pembinaan Pengembangan Aparatur; 8) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; 9) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan; 10) Program Peningkata Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah; 11) Program Kerjasama Pembangunan; 12) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif; 13) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 14) Program Peningkatan Administrasi Pembangunan; 15) Program Pelayanan Pengadaan; 16) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.


VII-23


7. Inspektorat Program-program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa ProgramProgram Inspektorat yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah; 2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; 3) Program Penataan dan Penyempumaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan; 4) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat; 5) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. 8. BPBD Program-program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa ProgramProgram BPBD yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam; 2) Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran; 3) Program Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana; 4) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebencanaan; 5) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kebencanaan; 6) Program Pembinaan Masyarakat; 7) Program Pengembangan Data/Informasi Bencana; 8) Program Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan. 9. Pelayanan Perizinan Terpadu Program-program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa ProgramProgram Pelayanan Perizinan Terpadu yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi lnformasi; 2) Program Peningkatan Pelayanan Umum Perizinan. 10. Kecamatan Program-program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa ProgramProgram Kecamatan yang direncanakan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program penataan administrasi kependudukan; 2) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial; 3) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan; 4) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan; 5) Program perencanaan pembangunan daerah; 6) Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan; 7) Program musi rawas darussalam; 8) Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga; RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2016-2021

VII-24


9) 10) 11) 12)

Program pengembangan wawasan kebangsaan; Program peningkatan peran serta kepemudaan; Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya; 13) Program peningkatan dan kesiagaan pencegahan bahaya kebakaran; 14) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. 11. Kesbang Pol. Program-program terkait Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; berupa Program-Program Kesatuan Bangsa dan Politik yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program pengembangan wawasan kebangsaan; 2) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan; 3) Program pendidikan politik masyarakat; 4) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan; 5) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal; 6) Program pengembangan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan pemasyarakatan. 12. KORPRI Program-program terkait Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; berupa Program-Program Korpri yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah: 1) Program pembinaan dan pengembangan aparatur; 2) Program pengayoman, perlindungan, kewirausahaan dan keunggulan bagi PNS/ anggota Korpri.


VII-25


Tabel 7.3 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupatenn Musi Rawas 2016 – 2021 No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan


Program Pembangunan Daerah

Target Capaian Kinerja 2016

2021

Bidang Urusan

PD

Misi1: Memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia dan infrastruktur Tujuan 1.1.: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan urusan pemerintahan daerah pendukungnya 1

1.1.1. Meningkat-nya cakupan layanan pendidikan, Kesehatan, dan kesejah-teraan sosial 1.1.2. Meningkatnya cakupan layanan administrasi kependudukan, pemberda-yaan perem-puan dan perlindungan anak menuju keluarga sejahtera

-

-

Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini, dasar, menengah dan tinggi melalui peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas pendidikan serta kualitas tenaga pengajar Meningkatkan partisipasi lembaga pendidikan non formal dalam rangka meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan local

- GMS2 / Gerakan Mura Semangat Sekolah - GS2UB (Guru Sejahtera, Siswa Unggul Berprestasi) - S2M (Standarisasi Sekolah Mura)

Pendidikan -

Rata-rata lama sekolah (Thn)

7,47

-

Angka melek huruf (%)

98,75

100

-

APK PAUD (%)

42,50

75,00

-

APK Pendidikan Dasar /MI (%)

130,33

131,00

-

APM Pendidikan Dasar (%)

99,00

99,50

-


0,065

0,040

-

Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)

0,020

0,010

-

Jumlah PKBM dan SKB siap akreditasi (buah)

2

14

-

Presentase guru berkualifikasi S1/D4 (%)

75,00

95,00

-

Guru bersertifikasi pendidik (%)

50,00

80,00

-

SD daN SMP terakreditasi A (%)

10,00

35,00

75,00

95,00

Manajemen pelayanan pendidikan(%) -

Meningkatkan akses


- MS2 (Mura Siaga

VII-26

Kesehatan

8,45

- Pendidikan Usia Dini; - Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; - Program Pendidikan Non Formal; - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; - Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Dinas Pendidikan


No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

masyarakat terhadap fasilitas kesehatan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana kesehatan dan tenaga medis

Sehat) - Prosmiling (Program kesehatan masyarakat keliling) - S2PTK (Standarisasi Sarana Prasarana dan Tenaga Kesehatan)

Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Sasaran -

Angka Harapan Hidup (Th)

-

Angka kematian ibu Melahirkan (1000/pddk)

-

-



2021

66,88

71,88

169,00

164,00

Angka kematian bayi (1000/pddk)

15,40

14,40

Angka kematian Balita (1000/pddk)

15,40

14,40

97,00

100

87,00

100

160

160

100

100

-

Desa Kelurahan UCI (%)

-

Masyarakat miskin yang terlayani kesehatan (%)

Rumah Sakit -


VII-27

Jumlah pasien yang mendapatkan gizi tiap hari

-

% akses pelayanan masyarakat miskin di rumah sakit

-

% sarana dan prasaraana pelayanan kesehatan sesuai dengan kelas rumah sakit

80

100

-

% sarana dan prasaraana pelayanan kesehatan terpelihara dan terkaliberasi

90

100

-

Jumlah kemitraan pelayanan kesehatan di rumah sakit

20 14 MOU

- Program obat dan perbekalan kesehatan; - Program upaya kesehatan masyarakat; - Program pengawasan obat dan makanan; - Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; - Program perbaikan gizi masyarakat; - Program pengembangan lingkungan sehat; - Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; - Program standarisasi pelayanan kesehatan; - Program pelayanan kesehatan penduduk miskin; - Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit; - Program pengembangan data/informasi; - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya; - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit

Bidang Urusan

PD Dinas Kesehatan


No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan


-

-

Cakupan pelayanan kesehatan anak balita di rumah sakit%



2021 100

0 -

Cakupan layanan kesehatan lansia di rumah sakit (%)

100 0

Persentase SPM Rumah Sakit terpenuhi (%}

72

100

-

-

-

-

-

Berkurangnya penyandang masalah sosial

Penanggulangan penyandang masalah sosial secara terpadu

- Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani (%)

4,57

4,86

18,37%

29,08

- Presentase penanggulangan bencana

100

100

- Presentase Penyaluran bantuan PKH

100

100

0

95

- Persentase validasi data pelayanan dan Rujukan Kesejahteraan Sosial (%)

VII-28

PD

jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata; Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/ rumah sakit mata; Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan; Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita; Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia; Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak; Program pelayanan keluarga miskin; Program pelayanan mutu kesehatan rumah sakit.

Sosial

- Persentase Fakir Miskin, KAT, dan PMKS Lainnya yang tertangani (%)


Bidang Urusan

- Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya; - Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; - Program pembinaan anak terlantar; - Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma; - Program pembinaan panti

Dinas Sosial


No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan


65

- Jumlah Penyandang Cacat yang diberi bantuan (%)

6

35

- Persentase Pembangunan sarana dan prasarana Trauma Center Kabupaten Musi Rawas (%)

0

80

70

85

0

25

100 PSKS

190 PSKS

- Jumlah PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan urusan sosial


VII-29

2021

30

- Jumlah Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya yang mendapatkan pelatihan keterampilan (%)

- Meningkatkan kemauan masyarakat membuat dokumen kependudukan - Meningkatkan kualitas perempuan agar mampu bersaing dalam berbagai bidang pekerjaan - Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak - Mengembangkan konsep keluarga

2016

- Jumlah anak terlantar yang tertangani (%)

- Jumlah kelayan panti asuhan/jompo yang mendapat pelayanan (%)

- Mencanangkan dokumen pendudukan gratis - Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menuju keluarga sejahtera


Target Capaian Kinerja

Bidang Urusan

PD

asuhan/jompo; - Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya); - Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Adminitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

1.

Persentase Penduduk yang berusia 17 Tahun ke atas/telah menikah yang memiliki KTP

84,41

97,81

2.

Persentase Penduduk yang memiliki KK

91,76

97,66

3.

Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran

48,04

60,72

Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran kalangan Anak (0-18) Tahun

77,50

90,00

4.

- Program Penataan Administrasi Kependudukan

Disdukcapil


No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan kecil bahagia dan sejahtera


5.



24,38

28,26


15,45

17,06


22,23

27,31


4,39

5,60


100,00

100,00

10. Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan

90,00

90,00

11. Jumlah Website milik Pemerintah Daerah (Disdukcapil)

1

1


3

3

7.

8.

9.

PD

2021

Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan

6.

Bidang Urusan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak 1.

Indeks Pembangunan Gender (%)

65

75

2.

Perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi (%)

25

75

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)

38

43

3.


VII-30

- Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas dan anak dan Perempuan - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

KPP


No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Sasaran 4.

Rasio KDRT(%)

5.

Prosentase kelembagaan PUG dan anak (%)



Bidang Urusan

PD

2021

0.001

0.0005

20

60

- Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan perempuan - Program Peningkatan Perasn Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan - Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Pengendalian Pendudukan dan KB

1.1.3. Meningkat-nya cakupan layanan perpustakaan

Mendorong budaya gemar membaca


- Memperbanyak perpusatakaan sekolah dan daerah - Tertib arsip

VII-31

-

Total Fertility Rate/TFR (%)

2,24

1,97

-


1,20

1,10

-

Prepalensi peserta KB aktif (%)

75,3

76,7

-


65,6

49,1

-


15,7

6,3

-


3,4

2,7

- Program Keluarga Berencana; - Program Kesehatan Reproduksi Remaja; - Program pelayanan kontrasepsi; - Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri; - Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS; - Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga.

BKB

- Program Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan - Program Pengembangan

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Perpustakaan -

Persentase peningkatan bahan pustaka

3.050

3.325

-

Rasio jumlah pengunjung perpustakaan

1.700

2.250


No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

dan arsip




Persentase Perpustakaan yang terkelola dengan baik (%)

PD

2021 0

18

30

60

ASN yang memenuhi standar kompetensi dalam jabatan(%)

60

100

Prosentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN (%)

99

100

99,9

100

80

100

Budaya baca dan pembinaan perpustakaan -

Kearsipan -

Bidang Urusan

Persentase SKPD yang telah menerapkan kearsipan secara baku (%)

- Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah; - Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan; - Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

- Program pendidikan kedinasan; - Program pembinaan dan pengembangan aparatur.

BKPP

Tujuan 1.2: Meningkatkan profesionalisme aparatur 1.2.1. Meningkat-nya kualitas Kepegawaian, termasuk KORPRI

Meningkatkan SDM aparat melalui, kursus, pelatihan yang langsung mendukung profesionalisme dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta penempatan pegawai berdasarkan prinsip the right man on the right place dan sistem merit

- ATSM (Aparat Terampil Siap Melayani) - Tertib administrasi kepegawaian - Pemantapan data elektronik Pegawai

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan -

-

-

-

ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi (%) Administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (%)

Tujuan 1.3: Meningkatkan kualitas infrastruktur menuju Musi Rawas Sempurna 1.3.1.

Membangun dan


- Sawahku Bebas

VII-32

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


No

Sasaran Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur dasar, Perumahan dan Pemukiman

Strategi meningkatkan kualitas infrastruktur secara merata sampai ke perdesaan (jalan, jembatan, irigasi, listrik, air bersih)

Arah Kebijakan kekeringan - Mura Terang Benderang - Pembangunan instalasi air bersih - Bedah Rumah dan Sanitasi


Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap (%)

-

Jumlah Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)

2021

53,68

87

85

100

9,47

10,05

Rasio Jaringan Irigasi (m/ha)

-

Rasio Rumah tangga pengguna air bersih (%) per SPAMIKK

88

95

Prosentase terbangunnya sarana prasarana penanggulangan banjir

0

15

Prosentase legalisasi ranperda RTRW

0

90

-

VII-33

2016

-

-




- Program pembangunan jalan dan jembatan; - Program pembangunan saluran drainase/goronggorong; - Program pembangunan turap/talud/bronjong; - Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan; - Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan; - Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;

Bidang Urusan

PD PU BM PU Pengairan PU CK dan Tata Ruang PU Pengairan PU CK dan TR


No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan


Prosentase legalisasi raperda RDTR dan peraturan zonasi kawasan perkotaan



2021 0

50

- Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya; - Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah; - Program pengendalian banjir dan pengamanan sungai; - Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; - Program perencanaan tata ruang; - Program pemanfaatan ruang; - Program pengendalian pemanfaatan ruang; - Program pengadaan tanah; - Program pemeliharaan rutin sarana infrastruktur; - Program pembinaan jasa konstruksi; - Program keciptakaryaan.

80

95

- Program pembangunan infrastruktur perdesaaan; - Program pengembangan perumahan; - Program lingkungan sehat perumahan; - Program pemberdayaan komunitas perumahan.

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman


VII-34

-

Rasio Rumah layak huni (%)

-


70

95

-

Rasio Rumah tangga bersanitasi (%)

60

85

-

Prosentase terwujudnya fasilitasi dan sarana permukiman (%)

10

35

Bidang Urusan

PD


No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

1.3.2. Meningkatnya Pelayanan Perhubungan serta Komunikasi dan Informatika

Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur secara merata sampai ke perdesaan (telekomunikasi)

- Mura Lancar, Layak, Nyaman dan Selamat - Gema Proaktif (Gerakan Mura Produktif dan Kreatif) - PM2S (Perusahaan Maju, Masyarakat Sejahtera)




2021

Bidang Urusan

PD

Perhubungan -

-

Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur perhubungan (%) (Khusus Pemasangan Rambu-Rambu) Penurunan angka kecelakaan (%)

15

15

0,93

0,43

2

3

0,10

0,16

- Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; - Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ; - Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan; - Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas; - Program peningkatan pelayanan angkutan; - Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor.

Dishub Kominfo

Komunikasi dan Informatika -

Terpenuhinya keterbukaan informasi public (Website SKPD Berjumlah 35 Tahun 2015)

-

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Jumlah Blank Spot)

- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa - Program Fasilitasi Peningkatan SDM di Bidang Komunikasi dan Informatika - Program Kerjasama Informasi dan Mass Media

Misi 2 : Menumbuhkembangkan sistem dan usaha agribsnis dan agroindustri komoditi unggulan Tujuan 2.1: Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian dan jejaring ekonomi berbasis pertanian menuju agroindustri melalui produktivitas penyuluh pertanian 2

2.1.1. Meningkatnya

- Meningkatkan kualitas dan


- KPMM / Kartu Petani Mura

VII-35

Pertanian - Program peningkatan

Dinas TPH,


No

Sasaran kualitas dan kuantitas produk pertanian dan jejaring ekonomi berbasis pertanian menuju agroindustri melalui produktivtas penyuluh pertanian

Strategi kuantitas produk pertanian melalui penerapan teknologi pertanian/perkebuna n tepat guna, perluasan areal tanam, peningkatan indeks pertanaman, peningkatan infrastruktur pertanian serta mencegah bertambahnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, dan mempertahankan catcment area serta meningkatkan tutupan lahan di daerah hulu - Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya agroindustri berskala kecil dan menengah sebagai bagian dari pembangunan industri terpadu - Membangun industri pertanian berkelanjutan dan berdaya saing global berbasis sumber daya lokal yang mendorong penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Musi Rawas - Memberdayakan


Arah Kebijakan


Makmur - Kontribusi pertanian - Pemantapan terhadap PDRB (000) Agropolitan - NTP - Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Agro Tekno Park - Pengembangan 1. Jumlah Inovasi daerah Kota Mandiri Terpadu 2. Jumlah hasi HRD - Pembangunan 3. Jumlah UKM/KWT yang Industri Berbasis dibina menggunakan Komoditi Unggulan teknologi tepat guna Daerah - KP2 (Kemitraan 4. Pengembangan ATP Perusahaan dan (Agro Tehno Park) Petani) (Kelompok - Sistem Pertanian Penangkar/Ha) Terpadu 5. Pengebangan Agro Park - Revitalisasi Produksi tanaman pangan Kelembagaan Tani 6. dan holtikultura: - Revitaslisasi Pasar - Hilirisasi Komoditi a. Produksi padi (GKG) Unggulan Lokal b. Produksi Jagung - Pengembangan (PK) Perbenihan Berbasis Teknologi c. Produksi Kedelai - Pembangunan pusat (BK) pembibitan karet d. Produksi Ubi Kayu - Promosi produk (UB) unggulan daerah 7. Produksi Tanaman melalui Perkebunan : Pameran/Ekspo dan ICT a. Karet (ton/tahun) - Pembangunan resi b. Kelapa sawit rakyat gudang (CPO) (Ton/Tahun) - Menata kelembagaan jejaring kerjasama ekonomi

VII-36



2021

4.743.478,1

5.779.962,1

100,5

102,7

0

6

0

7

0

15

15/250

75/1775

0

1

286.610

340.400

9.284

10.764

3.320

4.309

40.810

47.310

135.618

159.288

56.427

93.442

kesejahteraan petani; - Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan; - Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan; - Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan; - Program pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan; - Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak; - Program peningkatan produksi hasil ternak; - Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan; - Program peningkatan penerapan teknologi peternakan; - Program peningkatan ketahanan pangan; - Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan; - Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian; - Program peningkatan produksi dan nilai tambah holtikultura; - Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman pangan dan hortikultura.

Bidang Urusan

PD Bappeluh, Disnakkan BAPPEDA DTPH Disbun


No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

penyuluh pertanian sebagai ujung tombak pembinaan para petani - Mendorong pengembangan inovasi terutama dalam pengembangan komoditi unggulan daerah - Mempromosikan dan memperluas pasar komoditas unggulan daerah melalui pemanfaatan ICT (Information and Communication Technology) serta membangun dan memperkuat jejaring kerjasama ekonomi (industri dan perdagangan) dan kelembagaan (regional, nasional dan internasional) 2.1.2. Meningkat-nya keterse-diaan pangan

- Memantapkan ketersediaan, distribusi pangan dan keamanan pangan - Memaksimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pangan lokal menuju kedaulatan pangan - Penganekaragaman





Bidang Urusan

PD

2021

Kelautan dan Perikanan

- M2P / Mura Mandiri Pangan - Diversifikasi Sumber Daya Alam (SDA) - Sosialisasi penganekaragaman pangan non beras

VII-37

-

NTP Perikanan

-

PDRB perikanan

-

Produksi Perikanan (ton)

-


100,5

102,7

11.486.190

20.061.855

44.728,42

61.491,69

34.5

40.0

1.945 Energi (85%)

2.425 Energi (100%)

81,0 Protein (100%)

100 Protein (100%)

65

95

- Program Pengembangan Budidaya Perikanan. - Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. - Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar - Program Pengembangan Perikanan Tangkap - Program Pengembangan Kesehatan Lingkungan dan Ikan

Disnakkan

- Program Peningkatan Ketahanan Pangan; - Program Disversifikasi Pangan dan Ketahanan Pangan Masyarakat; - Program pengembangan lumbung pangan; - Program peningkatan kesejahteraan petani;

BKP

Ketahanan Pangan -

Ketersediaan Energi

-

Ketersediaan Protein (kkl)

-

Persentase penanganan rawan pangan (%)


No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

pangan non bera


Persentase skor pola pangan harapan tingkat konsumsi(%)



2021 85

100

Bidang Urusan

PD

- Program perencanaan pembangunan daerah.

Misi 3: Mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat non petani Tujuan 2.1 Meningkatkan kualitas Koperasi, UMKM, Penanaman Modal, perindustrian dan perdagangan serta ekonomi non pertanian dalam rangka mengurangi pengangguran terbuka 3

3.1.1. Meningkat-nya kuantitas dan kualitas Koperasi, UMKM, sentra-sentra industri, perdagangan dan penanaman modal serta ekonomi non pertanian dalam rangka mengurangi pengangguran terbuka

- Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi produktif masyarakat non petani melalui peningkatan akses sumber permodalan, produktifitas dan daya saing bagi UKM non pertanian - Membangun kemitraan strategis antara koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan usaha besar - Membina usaha ekonomi produktif dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya sehingga menjadi produk yang berdaya saing dan


- Pembangunan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Non Pertanian - Pengembangan Usaha Non Pertanian - Magang di perusahaan di dalam dan luar negeri - Membangun usaha kemitraan tripartif (masyarakat, pemerintah dan dunia usaha) - Kemitraan antara koperasi,UMKM dengan perusahaan besar - Optimalisasi BLK Kab. Mura - Pemberdayaan Koperasi dan BUMDes

VII-38

Koperasi dan UKM -

Prosentase pertumbuhan ekonomi

6,57

7,00

-

Jumlah koperasi aktif (buah)

186

206

-

Jumnlah koperasi tidak aktif (buah)

19

-

-

Peningkatan jumlah UMKM (buah)

7.894

9.200

-

Prosentase peningkatan Jumlah Koperasi aktif dan berkualitas

30

80

7,36

9,91

30

80

- Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan koperasi


- Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; - Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; - Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.

Disperindagsar

Perdagangan -

-

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) Prosentase Pengawasan Peredaran barang dan jasa di pasar (%).


No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

bernilai ekonomi tinggi - Mendirikan lembaga keuangan mikro di tingkat desa dan kelurahan




2021

Bidang Urusan

PD

Perindustrian -

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)

-

12,36

13,85


3

4

-


1

1

-

Prosentase Peningkatan Jumlah Sentra IKM

1

1

26

30

4.4 T

5.2 T

2,04

1,80

64 orang

64 org

20 kasus

5 kasus

- Program Pengembangan Industri Kecil & Menengah; - Program Peningkatan kemampuan teknologi industri; - Program Pengembangan sentra-sentra industry.

Penanaman Modal -

-

Jumlah peningkatan investor berskala nasional (PMA/PMDN) Jumlah peningkatan nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN)

- Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi - Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

BPMPTP

Tenaga Kerja -

Tingkat Pengangguran terbuka

-

Cakupan tenaga kerja yang berkompeten

-


VII-39

Cakupan perlindungan lembaga ketenagakerjaan

- Program Penlngkatan Kualitas dan Produktlvitas Tenaga Kerja - Peningkatan Kesempatan Kerja - Program perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan

Disnakertrans


No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan




Bidang Urusan

- Pendidikan Usia Dini - Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun - Program Pendidikan Non Formal - Program Peningkatan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan - Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pendidikan

2021

PD

Misi 4: Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan Tujuan 4.1: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah/desa dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan 4.1.1 Menurunnnya angka kemiskinan

- Meningkatkan pendapatan keluarga dan mengurang pengeluaran. - Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya

-

-

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan Menengah melalui peningkatan sarana prasarana dan tenaga pendidik, - GMS2/Gerakan Mura Semangat Sekolah - GS2UB (Guru, Sejahtera, Siswa Unggul Berprestasi)


Bedah rumah PKH Raskin Beasiswa Berobat Gratis Padat karya

VII-40

-

Persentase Kemiskinan

-

Rata-rata lama sekolah APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A APK SMP/MTs/Paket B APM SMP/MTs/Paket B Persentase Guru berkualifikasi S.1/D.4

14,36

6,61 130,33 98,58 108,99 95,20 75

9,34

8,10 131 99,5 110 98,5 95

Dinas Pendidikan


No

Sasaran

Strategi -


Arah Kebijakan 2.Peningkatan Kualitas Kesehatan Dasar melalui peningkatan sarana prasarana kesehatan dasar, tenaga kesehatan dengan prioritas pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita - MS2 (Mura Siaga Sehat) - Prosmiling (Program Kesehatan Masyarakat Keliling) - S2PTK (Standarisasi Sarana Prasarana dan Tenaga Kesehatan)

VII-41


-

-

-

Umur Harapan Hidup Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu melahirkan Prosentase posyandu Purnama/Mandiri/Posyan du Aktif Prosentase penduduk yang memanfaatkan Puskesmas Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Sarpras RS terstandar Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin



Bidang Urusan

2021

68 15,4 160

70,5 14,4 140

75

100

14,2

19,2

100

100

70 100

100 100

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat - Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan - Program pelayanan kesehatan penduduk miskin - Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit - Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya - Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata - Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita - Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Kesehatan

PD Dinas Kesehatan


No

Sasaran

Strategi -

-


Arah Kebijakan



2021

3.Peningkatan aksesbilitas antar wilayah, melalui peningkatan sarana prasarana jalan, sarana prasarana dasar perumahan dan moda transportasi, dengan memprioritaskan Rumah Tangga Miskin dan daerahdaerah yang sulit dijangkau

- Prosentase jalan dan jembatan kondisi baik - Prosentase ketersediaan sarana fasilitas perhubungan - Prosentase kesadaran tertib berlalu lintas - Cakupan pengelolaan infrastruktur perdesaan - Rasio RT bersanitasi - Rasio Rumah layak huni - Rasio RT air bersih

53,68 82,52 49,13

86,68 100 72

30,84

65

70

90

60 80 22

85 95 45

4.Pemanfaatan sumber daya lokal, melalui diversifikasi pangan dengan memprioritaskan daerah rawan pangan

- Ketersediaan pangan utama - Ketersediaan energi dan protein - Produktivitas (Ton/Ha) - Wilayah Pemasaran - Prosentase Fakir Miskin, KAT dan PMKS yang tertangani - Prosentase PKH

85 85

100 100

2 18,37

3 29

100

100

VII-42

Program Pembangunan Daerah - Pembangunan jalan dan jembatan - Pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan - Peningkatan pelayanan angkutan - Pembangunan infrastruktur perdesaan - Lingkungan sehat perumahan - Pemberdayaan komunitas perumahan - Peningkatan akses air bersih layak - Peningkatan ketahanan pangan - Peningkatan kesejahteraan petani - Program Peningkatan produksi pertanian - Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan - Program pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS

Bidang Urusan PU

Ketahanan Pangan,Pert anian, Sosial

PD PU BM, Dishub, PU CK & TR

BKP dan DTPH Dinas Sosial


No

Sasaran

Strategi -

4.

4.1.2 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah/desa dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan

Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kearifan masyarakat dan pemerintah dalam memanfaatkan sumberdaya alam


Arah Kebijakan 5.Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sarana prasarana pasar tradisional, dengan prioritas pertumbuhan wirausaha baru dan pertumbuhan investasi

Percepatan pembangunan daerah tertinggal

Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Sasaran - Kenaikan nilai Realisasi PMDN - Prosentase perizinan dan non perizinan tepat waktu - Tersedianya kesempatan kerja - Cakupan layanan ketersediaan sarpras UMKM - Cakupan layanan SDM, UKM dan Koperasi

2016

2021

5

5

95

100

100

100

33

47

33

47

Agak Tertinggal

Potensi Maju

5 95

5 100

100

100

33

47

33

47


Bidang Urusan

- Peningkatan promosi dan kerjasama investasi - Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi - Peningkatan kesempatan kerja - Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif - Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMK

PD BPMPTP Disnakertans Dinas Koperasi dan UKM

Pemberdayaan Masyarakat Desa - Status Daerah - Kenaikannilairealisasi PMDN - Presentaseperizinandan non perizinantepatwaktu - Tersedianyakesempatankerja - Cakupanlayananketersediaan sarpras UMKM\ - Cakupanlayanan SDM, UKM, danKoperasi

VII-43


- Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertingal - Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi - Peningkatan iklim investasi dan Realisasi Investasi - Peningkatan kesempatan kerja - Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif - Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMK

Pemerintah an Umum

BPMPTP Din Nakertrans Din Kop UKM


No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan


Presentase pengurangan luas area blank spot -

-

-

-


VII-44



2021

Agak Tertinggal

Potensi Maju

5 95

5 100

100

100

33

47

33

47

8,45

1,6

Persentase jumlah organisasi dan lembaga desa yang aktif (%)

60

80

Prosentase lembaga keuangan mikro di kelurahan dan desa yang aktif(%)

60

80

Prosentase masyarakat yang ikut dalam musrenbang(%)

50

65

50

65

Prosentase aparatur desa yang kompeten(%)

Bidang Urusan

PD

- Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertingal - Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi - Peningkatan iklim investasi dan Realisasi Investasi - Peningkatan kesempatan kerja - Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif - Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMK -

Pemerintah an Umum

BPMPTP Din Nakertrans Din Kop UKM

- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Kominfo

Dishubkominfo

- Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan; - Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan; - Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; - Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; - Program peningkatan perempuan di perdesaan.

- BPPMD - Dinas Koperasi dan UMKM - Bappeda


No

Sasaran

Strategi

4.1.3. Meningkatnya kepatuhan pada tata ruang termasuk, pengendalian sektor pertambangan, pengelolaan Tahura menuju pelestarian lingkungan hidup

-

Arah Kebijakan




2021

Bidang Urusan

PD

ESDM Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kearifan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan swasta dalam setiap kegiatan pembangunan Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dengan pendekatan secara bijak dan tegas terhadap pengganggu kelestarian atau perusak SDA

- GM2 (Gerakan Mura Menanam) - Revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) - Penyuluhku Contohku - Pemanfaatan lahan tidur - Peningkatan Efektifitas dan Sinergitas dalam Pemanfaatan SDA - Mura Lestari Bersama Aparat Pengawas Profesional

- Pengawasan dan Penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan (%)

42

100

- Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan - Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan - Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan - Program pengembangan energi alternative - Program pembinaan dan pengembangan bidang minyak dan gas - Program pengelolaan sumber daya mineral dan air

Distamben

0

1

- Program perencanaan dan pengembangan hutan; - Program pemanfaatan sumber daya hutan; - Program rehabilitasi hutan dan lahan; - Program perlindungan konservasi sumber daya hutan.

Dinas Kehutanan

- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan;

PU CK dan TR BLHD

Kehutanan - Jumlah Dokumen Perencanaan Pembentukan Taman hutan raya (dokumen)

Lingkungan Hidup - Persentase Tingkat Layanan Persampahan (%)

80

88

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%)

58,18

65,27

0

1.000.000

- Jumlah Pohon yang ditanam (pohon)


VII-45

BLHD


No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Sasaran - Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%) - Penegakan hukum lingkungan (%)



2021 83

100

100

100

Bidang Urusan

PD

- Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; - Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam; - Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; - Program Peningkatan Pengendalian Polusi; - Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; - Program Pengendalian Kebakaran Hutan; - Program Pengembangan Ekowisata dan jasa lingkungan di kawasakawasan konservasi laut dan hutan.

BLHD

-

Tapem/ATR

BLHD

Misi 5: Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima Tujuan 5.1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja instasi pemerintah 5

5.1.1. Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah

- Meningkatkan penget ahuan, pemahaman, keterampilan dan pelaksanaan prinsipprinsip penyelenggaraan


- Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan - Peningkatan

VII-46

Pertanahan -

Persentase Luas Tanah Bersertifikat (%)

1,0

1,5

-

Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)

100

100

-

Program pembangunansistem pendaftaran tanah Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,


No

Sasaran

Strategi kepemerintahan yang baik / Good Governance - Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan sistem informasi terpadu (egovernment) - Membangun pelayanan satu titik (one stop services) untuk pelayanan publik, dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan. - Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan ICT (Information and Communication Technology) di segala bidang.

5.1.2. Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan, data statistic dan makro ekonomi

Arah Kebijakan

-

-

-

-




2021

Profesionalisme dan Kesejahteraan Pegawai Penetapan Zona Bebas Korupsi Pelayanan Prima dan Transparan Kepada Masyarakat Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga BPMPTP/PTSP Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Aplikasi EBudgeting Aplikasi E-Planning Aplikasi E-Monev

-

-

Bidang Urusan

PD

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Penyelesaian Konflik – konflik Pertanahan Program pengembangan sistem informasi pertanahan

Perencanaan Meningkatkan ketersediaan Dokumen Perencanaan, data statistik termasuk makro ekonomi


- Penetapan dokumen perencanaan tepat waktu - Penyiapan data statistik daerah termasuk makro ekonomi

VII-47

-

Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Rawas dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJMN(%)

80

90

-

Persentase pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana (%)

80

95

- Program pengembangan data/informasi/Statistik - Program Kerjasama Pembangunan - Program Pengembangan wilayah Perbatasan - Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Bappeda


No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan


- Intensifikasi dan ektensifikasi pajak - Intensifikasi dan ektensifikasi non pajak

80

95

-

Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana (%)

80

100

-

Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi(%)

80

95

-

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya (%)

80

95

Persentase data/ informasi tentang pembangunan (%)

80

95

Ketersediaan data informasi/ statistik daerah (%)

80

90

0,37

1,85

VII-48

Bidang Urusan

PD

- Progam perencanaan pengemangan kota-kota menengah dan besar - Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah - Program perencanaan pembangunan daerah - Program perencanaan pembangunan ekonomi - Program perencanaan sosial budaya - Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam - Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

Keuangan -


-


0,25

1,50

-

Prosentase Peningkatan Non Pajak Daerah (%)

4,96

29,76

-

Prosentase Wajib Pajak melaksanakan kewajiban tepat waktu (%)

65

90

Tersedianya dokumen APBD, Perubahan APBD dan pertanggung jawaban APBD - dokumen regulasi keuangan daerah lainnya

4

4

-


2021

Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan (%)

-

- Menggali sumbersumber Pendapatan Asli Daerah

2016

-

-

5.1.3. Meningkatkan pendapatan asli daerah



- Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

DPPKAD


No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan


5.1.4. Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

- Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

- Layanan prima pada DPRD

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

2021 80

PD

95

Jumlah peraturan perundangundangan yang putuskan: -

Jumlah Perda yang di tetapkan

-

Keputusan DPRD yang diputuskan

- Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan persandian daerah, dan layanan kepada kepala daerah

- Penetapan laporan tepat waktu, transparan dan akuntabel

Persandian

5.1.6. Meningkatnya kualitas penyusnan peraturan perundangundangan, pemanfatan tanah, layanan perizinan, dan pengadaan barang dan jasa

- Meningkatkan ketersedian peraturan perundang-undangan, pemanfaatan tanah, layanan perizinan, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah

- Penetapan peraturan perundangundangan sesuai kewenangan

Perizinan Terpadu

VII-49

2016

Bidang Urusan

Sekretariat DPRD

5.1.5. Meningkat-kan akuntabilitas dalam pengelolaan persandian daerah dan layanan kepada kepala daerah




-

Persentase kegiatan persandian

-

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

100%

-

Program Pengembangan Persandian Daerah

Arsip/Setda/ Kesbangpol

-

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi lnformasi Program Peningkatan Pelayanan Umum Perizinan

BPMPTP Pol. PP

38

26

80%

-

Persentase Terselenggara nya pelayanan perijinan yang cepat, tepat, benar dan transparan

95

95

-

Penegakan peraturan/ perundang-undangan (%)

100

100

-


No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan


Sekretariat Daerah - Capaian kinerja Instansi pemerintah minimal B


VII-50



2021

20

70

- Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; - Program Pengembangan Wilayah Perbatasan; - Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; - Program Perencanaan Pembangunan Daerah; - Program Penataan Penguasaan, Pemilihan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; - Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan; - Program Pembinaan Pengembangan Aparatur; - Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; - Program Penataan Peraturan Perundangundangan; - Program Peningkata Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah; - Program Kerjasama Pembangunan; - Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif; - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; - Program Peningkatan Administrasi Pembangunan; - Program Pelayanan Pengadaan; - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

Bidang Urusan

PD

Inspektorat DPPKAD Hukum/Setda BKPP


No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan


5.1.7. Menguatnya sistem inovasi daerah (SIDa)

Meningkatkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

5.1.8. Meningktkan pengawasan internal dan eksternal

Meningkatkan pengawasan publik untuk menjamin akuntabilitas pelayanan publik


Capaian kineja pengelolaan keuangan daerah

-

Cakupan keharmonisan produk hukum daerah,

-

Cakupan kesesuaian jabatan dengan persyaratan jabatan

- Mengembangkan kerangka umum inovasi daerah yang kondusif bagi pengembangan usaha dan penanaman modal - Meningkatkan prasarana dan sarana inovasi - Meningkatkan kapasitas inovasi di lingkungan pendidikan dan perguruan tinggi - Meningkatkan kapasitas badan dan lembaga Litbang daerah

-

Sistem Pengawasan Internal

Inspektorat

VII-51



2021

WTP

Bidang Urusan

PD

WTP



80

90

Perda Kelembagaan SIDa

0

0

Jumlah Produk Inovasi Daerah

0

6

-

Prosentase PD yang mendapat nilai >CC hasil penilaian Inspektorat

45

75

-

Prosentase Notisi Review laporan keuangan/LKPD yang ditindaklanjuti oleh PD dan SKPKD

60

85

- Program pengembangan inovasi daerah - Program Agenda Risert daerah - Program pendayagunaan iptek

- Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah; - Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Bappeda

Inspektorat Inspektorat


No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan




2021

-

Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang tuntas ditindaklanjuti

70

90

-

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM APIP

Level 1

Level 3

-

Pendidikan Tahfiz AlQur’an usia dini (Santri)

30

150

-

Kasus Intoleransi Kehidupan Beragama

0

0

-

Jumlah tempat ibadah

20

85

Persentase Meningkatnya peran pemuda (%)

98

98

Persentase Meningkatnya peserta olahraga(%)

97

99

Bidang Urusan

PD

Pengawasan; - Program Penataan dan Penyempumaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan; - Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat; - Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Misi 6: Memantapkan pembangunan masyarakat yang religius menuju MURA Darussalam Tujuan 6.1: Meningkatkan iman dan taqwa menuju MURA Darussalam 6

6.1.1. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama

6.1.2. Meningkat-nya kualitas, kebudayaan, pariwisata,

- Meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat melalui pendidikan, penerangan dan pengajaran - Menciptakan suasana kehidupan agamis dengan pengamalan nilai-nilai keagamaan serta membina toleransi dan kerukunan hidup antara umat beragama - Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana peribadatan

-

Penyuluhan agama Pesantren regular Pesantren kilat Toleransi kehidupan beragama - Pemberdayaan FKUB dan Organisasi Keagamaan - Bansos bidang keagamaan

- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Bag. Kesra

- Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda; - Peningkatan Peran Serta

Dispora

Pemuda dan Olahraga - Pembangunan bidang seni budaya dan pariwisata - Peningkatan prestasi


- Festival seni budaya - Membangun/mengakt ipkan DOW - Pembangunan Mura

VII-52


No

Sasaran pemuda dan olahraga

Strategi pemuda dan olah raga

Arah Kebijakan Cindo Park - Pemberdayaan kelembagaan pemuda - Pemberdayaan klub olah raga - Pembangunan sport center


Persentase meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga (%)



2021 91

97

Bidang Urusan

PD

Kepemudaan; - Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; - Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba; - Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga; - Pembinaan dan Pemasyaraktan Olahraga; - Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Kebudayaan -

Jumlah pengelolaan adat budaya (paket)

1

1

-

Jumlah Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

7

7

-

Jumlah Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya

5

5

Jumlah Wisatawan yang berkunjung (orang)

100,000

125,000

Cakupan Pengembangan Destinasi Pariwisata (%)

80

100

- Pengembangan Nilai Budaya; - Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; - Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah.

Disbupar

- Program pengambangan pemasaran pariwisata; - Program pengembangan destinasi pariwisata; - Program pengembangan kemitraan.

Disbudpar

Pariwisata -


VII-53


No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan




2021

Bidang Urusan

PD

Misi 7: Memastikan kondisi Kabupaten MURA yang lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi, menarik, dan berkesan untuk dikunjungi Tujuan 7.1: Meningkatkan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat dan kemapanan sosial politik daerah 7

7.1.1. Meningkatnya ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat - Menciptakan iklim yang kondusif untuk berinvestasi melalui penerbitan kebijakan (regulasi dan deregulasi) yang mendukung - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi - Memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik berbasis ICT yang efektif dan efisien dalam pelayanan investasi


- Perizinan terpadu - Pemasyarakatan kantibmas - Layanan masyarakat berbasis ICT

-

Persentase keamanan dan ketertiban masyarakat (%)

80

90

-

Rasio linmas setiap 1000 penduduk (1000/pddk)

490

740

-

Prosentase penegakan peraturan perundangundangan (%)

75

90

-

-

-

VII-54

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pemberdayaan Msyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Peningakatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Satpol PP


No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan




Bidang Urusan

PD

2021

BPBD -

Pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam (%)

18,78

67,51

-

-

-

-

-

-

-


- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kemapanan sosial politik daerah

- Pemasyaraka-tan hak dan kewajiban dalam Pemilu

VII-55

BPBD

Kesbangpol -

-


Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam; Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran; Program Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana; Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebencanaan; Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kebencanaan; Program Pembinaan Masyarakat; Program Pengembangan Data/Informasi Bencana; Program Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan.

Organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam penguatan persatuan dan kesatuan bangsa (%)

67

Jumlah laporan dari anggota Kominda tentang IPOLEKSOSBUD (Kali)

12

90

-

12

-

Program pengembangan wawasan kebangsaan; Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan; Program pendidikan politik masyarakat; Program peningkatan

Kesbangpol


No

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan


Ormas yang mendapat pendidikan politik kebangsaan (%)



2021 60

87

-

-


VII-56

keamanan dan kenyamanan lingkungan; Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal; Program pengembangan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan pemasyarakatan.

Bidang Urusan

PD


BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN RPJMD KABUPATEN MUSI RAWAS 8.1. Penyusunan Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Mengacu pada Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang, oleh sebab itu maka Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penerbitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya mengacu pada pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional. Rincian indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan RPJMD Kabupaten Musi Rawas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 8.1 8.2. Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Sebagaimana amanat pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum adalah urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan absolut meliputi: a. Politik luar negeri; b. Pertahanan; c. Keamanan; d. Yustisi; e. Moneter dan fiskal nasional; dan f. Agama. RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021

VIII-1


Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan prinsip kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah: a) Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara; b) Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah provinsi atau lintas negara; c) Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara; d) Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat; dan/atau e) Urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang; 4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 5) Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; 6) Sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: 1) Tenaga kerja; 2) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 3) Pangan; 4) Pertanahan; 5) Lingkungan hidup; 6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 7) Pemberdayaan masyarakat dan Desa; 8) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 9) Perhubungan; 10) Komunikasi dan informatika; 11) Koperasi, usaha kecil, dan menengah; 12) Penanaman modal; 13) Kepemudaan dan olah raga; 14) Statistik; 15) Persandian; 16) Kebudayaan; 17) Perpustakaan; dan 18) Kearsipan. RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021

VIII-2


1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Urusan pemerintahan Pilihan meliputi: Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan sumber daya mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.

Pemilihan program prioritas didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku memperhatikan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 8.3. Sinkronisasi Program Kabupaten Musi Rawas dengan Program Provinsi Sumatera Selatan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan masa bakti 2013-2018 menegaskan arah pembangunan untuk: (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi pertumbuhan yang seimbang baik dari sisi pengeluaran maupun sisi produksi dan pengendalian inflasi; (2) meningkatkan stabilitas daerah melalui 3 (tiga) aspek, yaitu: stabilitas ekonomi dengan menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, stabilitas sosial dengan mencegah konflik sosial, dan stabilitas politik dengan memantapkan pertahanan dan keamanan dan memantapkan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada; (3) meningkatkan pemerataan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan; dan (4) meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan pengelolaan bencana dengan konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai dengan penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim. Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Tata kelola pemerintahan yang baik, keamanan dan ketertiban masyarakat Pendidikan, kesehatan dan sosial budaya Penanggulangan kemiskinan Pembangunan pertanian Infrastruktur dan energi Investasi dan pengembangan usaha Pengelolaan lingkungan dan pengendalian bencana Pengembangan wilayah.

Dengan memperhatikan arahan RPJPD, RTRW, dan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan serta prioritas pembangunan daerah tersebut, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun mendatang (Tahun 2013-2018) mendatang mengutamakan keterpaduan dan keseimbangan antara pendekatan pembangunan sektor atau bidang dengan pendekatan pembangunan wilayah.


VIII-3


Sinkronisasi Program Kabupaten Musi Rawas dengan Program Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel 8.1 Tabel 8.1 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Program Prioritas Kabupaten

Program Prioritas Provinsi

Keterkaitan

1

2

3

1. 1.

2. 3. 4. 5.

6.

7. 8.

9.

Pendidikan merata, berstandar, bermutu , terjangkau dan partisipatif Kesehatan, bermutu, merata dan tejangkau Infrastruktur berkualitas dan merata sampai ke perdesaan Aparatur yang terampil dan ramah melayani Meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian melalui penyuluhan dan pemanfaatan IPTEK Perekonomian daerah yang produktif melalui kemitraan dan keterkaitan antar sector Penumbuhan lembaga keuangan mikro di desa dan kelurahan Pengelolaan Sumberdaya alam yang bermanfaat, lestari dan berkelanjutan Meningatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

10. Mura yang aman tertib dan nyaman

2. 3. 4.

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya Penanggulangan Kemiskinan

Ya

Ya

5.

Pembangunan Pertanian

Ya

6.

Infrastruktur dan Energi

Ya

7.

Investasi dan Pengembangan Usaha

Ya

8.

Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Bencana

Ya

9.

Pengembangan Wilayah.

10. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 11. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Ya

Ya

8.4. Sinkronisasi Program Kabupaten Musi Rawas dengan Program Nasional ( Tri Sakti dan Nawa Cita) Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Musi Rawas dengan RPJMN 2015-2019 dapat diuraikan sebagai berikut; RPJMN 2015-2019 disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla. Visi


VIII-4


Pembangunan Nasional tahun 2015–2019 adalah: “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG” Upaya untuk mewujukan visi ini dilakukan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas, kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA yaitu: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Setiap daerah di Indonesia wajib mendukung pencapaian Nawa Cita dan Tri Sakti, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019. Bagi Kabupaten Musi Rawas, dukungan pada pencapaian Nawa Cita dan Tri Sakti dilakukan dengan berbagai program prioritas. Sinkronisasi Program Kabupaten Musi Rawas dengan Program Nasional dapat dilihat pada tabel 8.2.


VIII-5


Tabel 8.2 Sinkronisasi Program Kabupaten Musi Rawas dengan Program Nasional Program Prioritas Kabupaten 1 1. Pendidikan merata, berstandar, bermutu, terjangkau dan partisipatif

2. Kesehatan, bermutu, merata dan tejangkau

3. Infrastruktur berkualitas dan meratya sampai ke perdesaan

4. Aparatur yang terampil dan ramah melayani 5. Meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian melalui penyuluhan dan pemanfaatan IPTEK 6. Perekonomian daerah yang produktif melalui kemitraan dan keterkaitan antar sector 7. Penumbuhan lembaga keuangan mikro di desa dan kelurahan

Program Prioritas Nasional 2 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Pengelolaan Sumberdaya alam yang bermanfaat, lestari dan berkelanjutan

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Meningatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

10.Mura yang aman tertib dan nyaman


Keterkaitan 3 Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya Ya Ya Ya

VIII-6


Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Musi Rawas

Kode

(1)

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

(2)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016) Data Tahun 2015 (%)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran

85

88

3,329,000

90

3,661,900

93

3,918,230

95

4,192,510

97

4,402,130

98

4,622,240

98

Disdik

Cakupan Layanan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

87

87

3,115,000

89

3,426,500

93

3,666,360

94

3,923,000

96

4,119,150

96

4,325,110

96

Dinas Pendidi kan

Cakupan Layanan Disiplin Aparatur

85

85

0

88

50,000

92

53,900

95

70,000

97

80,000

98

95,000

98

Disdik

Cakupan Layanan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

88

88

75,000

90

82,500

93

88,280

95

94,450

97

99,180

98

104,140

98

Disdik

Indikator Kinerja Program (Outcame)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD

PD Penang gung jawab

(17)

(18)

URUSAN RUTIN PADA SETIAP PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasareana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan DINAS KESEHATAN


VIII-7


Kode

(1)


(2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasareana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rumah Sakit Dr.SOBIRIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasareana Aparatur



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


100

100

3,005

100

3,305,500

100

3,636,050

100

3,999,655

100

4,399,620

100

Cakupan Layanan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

100

100

7,195,000

100

7,914,500

100

8,705,950

100

9,576,545

100

10,534,199

Cakupan Layanan Disiplin Aparatur

100

100

60,000

100

66,000

100

76,600

100

79,860

100

Cakupan Layanan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100

100

260,000

100

286,000

100

314,600

100

346,060


100

100

90,000

100

99,000

100

108,900

100

119,790

cakupan layanan administrasi perkantoran

100%

100%

4,914,000

100%

7,144,000

100%

7,858,000

100%

8,144,000

100%

8,959,000

100%

8,959,000

Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

70%

75%

2,819,000

77%

2,903,000

80%

2,990,000

83%

3,080,000

85%

3,172,800

90%

3,267,980



2016

2017

2018



(17)

(18)

4,839,582

100

Dinkes

100

11,587,619

100

Dinkes

87,846

100

96,630

100

Dinkes

100

380,666

100

418,732

100

Dinkes

100

131,769

100

144,945

100

Dinkes

100%

Rumah Sakit dr. Sobirin

2019

VIII-8

2020

2021

90%

Rs. Dr. Sobirin


Kode

(1)


(2)


(3)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

2016

2017

2018

2019

2020

2021



(17)

(18)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah SDM rumah sakit yang mendapat pelatihan 20 jam per tahun

117 orang

172 orang

565,000

172 orang

895,000

232 orang

984,000

250 orang

1,083,000

275 orang

1,191,000

275 orang

1,300,000

275 Orang


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan

85%

90%

75,000

100%

78,750

100%

82,680

100%

86,810

100%

91,150

100%

95,700

100%

Rs. Dr. Sobirin

cakupan layanan administrasi perkantoran

75

80

1,461,213

82

1,534,274

85

1610,988

87

1691,537

90

1,776,114

92

1,864,919

92

Dinas PU. Cipta Karya

Cakupan layanan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

70

75

260.400

80

273.420

82

287.091

85

301,446

90

316,518

95

332.344

95


Cakupan Layanan Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

50

55

160.000

60

168,000

65

176400

70

185,220

75

194,481

80

204,205

80



55

60

275,000

65

288,750

70

303,188

75

318,347

80

334,264

85

350,978

85

Dinas PU Cipta Karya

DINAS PU CIPTA KARYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasareana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja


VIII-9


Kode

(1)


(2)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


74

80

941,891

85

990.000

87

1.010.000

90

1.045.000

92

1.070.000

95

1.105.000

95

Dinas PU Bina Marga

Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

60

65

260.400

70

275.000

75

290.000

80

305.000

85

325.000

90

345.000

95

Dinas Pu Bina Marga

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

70

75

160.000

80

170.000

85

180.000

90

190.000

95

200.000

100

210.000

100

Dinas PU Bina Marga

Tersedianya laporan kinerja dan keuangan

65

65

100.000

70

105,000

75

115,000

80

125,000

85

135,000

90

145,000

90

Dinas PU Bina Marga

Pelayanan ADM

73

85

33.124.272

85

1.375.123

85

1.375.123

85

1.375.123

85

1.375.123

85

1.375.123

85

Dinas PU Pengair an


2016

2017

2018

2019

2020

2021



(17)

(18)

dan Keuangan

DINAS PU BINA MARGA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasareana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan DINAS PU PENGAIRAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


VIII-10


Kode

(1)


(2)


(3)

Program Peningkatan Peningkatan Sarana Sarana dan dan Prasareana Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

2016

2017

100

100

380,000,000

100

15 orang mengikuti keg. Bimtek dan pelatihan

100

80,000

100

70

70

2,629,320

70

70

70

cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Cakupan layanan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Peningkatan Kapasitas SDM

2018

495,000,000

2019

2020

649,000,000

100


2021

750,000,000

100

850,000,000


(17)

(18)

100

Dinas PU Pengair an

100

549,000,000

100

150.000

100

175.000

100

180,000

100

185.000

100

200.000

100

Dinas PU Pengair an

75

2,891,152

75

3,180,267

80

3,498,293

85

3,848,123

90

4,232,935

90

Sat Pol PP

1,435,000

75

1,578,500

75

1,736,350

80

1,909,985

85

2,100,983

90

2,311,081

90

Sat Pol PP

70

585,000

75

643,500

75

707,850

80

778,635

85

856,498

90

942,148

90

Sat Pol PP

70

70

800,000

75

880,000

75

968,000

80

1,064,800

85

1,171,280

90

1,288,408

90

Sat Pol PP

70

70

30,000

75

33,000,000

75

36,300,000

80

39,930,000

85

43,923,000

90

48,315

90

Sat Pol PP

SAT POL PP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasareana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

cakupan layanan administrasi perkantoran (%) Cakupan layanan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Cakupan Layanan ketersediaan sarana pendukung disiplin aparatur

DINAS SOSIAL


VIII-11


Kode

(1)


(2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasareana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRA SI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasareana Aparatur Program peningkatan



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Cakupan layanan administrasi perkantoran

90

93

831.850

94

990.000

95

1.015.000

95

1.030.000

95

1.045.000


90

94

203,840

95

715.000

96

225,000

97

240,000

98


90

94

30,000

95

45,000

96

50,000

97

55,000

Cakupan layanan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0

0

0

100

450,000

100

200,000

100

225,000

Tercapainya kinerja aparatur yang baik

0

100

1,754,500

100

1,760,000

Terwujudnya kelancaran tugas aparatur

0

100

377,000

100

400,000

Terciptanya pelayanan publik

0

0

100

55,000



2016

2017

2018

100

100



(16)

(17)

(18)

96

1.050.000

96

Dinas Sosial

250,000

99

265,000

99

Dinas Sosial

98

60,000

99

65,000

99

Dinas Sosial

100

250,000

100

275,000

100

Dinas Sosial

2019

1,765,500

420,000

100

100

110,000

VIII-12

2020

1,770,000

410,000

0

100

100

2021

1,775,500

430,000

55,000

100

100

1,754,500

377,000

0

100

100

Dinas Nakertr ans

Dinas Nakertran s Dinas Nakertran


Kode

(1)


(2) Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan KANTOR PEMBERDAYAA N PEREMPUAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasareana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Paratur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan


(3)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

2016

2017

2018

2019

2020


2021


(17)

yang baik

(18) s

Terwujudnya kapasitas sumber daya aparatur yang memadai

0

100

300,000

100

250,000

100

260,000

100

275,000

100

300,000

100

300,000

100

Dinas Nakertran s

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik

0

100

51,870

100

51,870

100

51,870

100

51,870

100

51,870

100

51,870

100

Dinas Nakertran s

cakupan layanan administrasi perkantoran (%)

90

93

569,970

94

569,970

94

569,970

95

569,970

95

56,997

96

569,970

96

Kantor PP


90

94

390,000

95

390,000

96

390,000

97

390,000

98

390,000

99

390,000

99

Kantor PP

90

90

35,000

91

35.000

92

35.000

93

35.000

94

35.000

95

35.000

95

Kantor PP

90

90

45,000

91

45,000

92

45,000

93

45,000

94

45,000

96

45,000

95

Kantor PP

90

90

69,000

91

69,000

92

70,000

93

70,000

94

70,000

95

70,000

95

Kantor PP

Cakupan Layanan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Prosentasi peningkatan sumber daya aparatur Cakupan ketersediaan


VIII-13


Kode

(1)


Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

100

100

742,598

100

742,598

816,858

100

898,544

100

988,398

100

100

100

335,168

100

335,168

100

385,443

100

443,259

100

509,748

0

0

0

0

50,000

80

55,000

85

60,500

90

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur (%)

100

100

64

100

64,000

100

73,600

100

80,960

Ketersediaan Laporan Capaian kinerja dan keuangan

100

100

125

100

143,750

100

165,312

100

190,109


(2)

(3)

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dokumen Restra, Renja, Lakip, Tapkin dan Profil Kantor Pemberdayaan

BADAN KETAHANAN PANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran (%)

Program Peningkatan Sarana dan Prasareana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran (%)

Program peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya Disiplin aparatur (%)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



2016

2017

2018

BADAN




(17)

(18)

1,087,238

100

BKP

100

586,210

100

BKP

66,550

100

73,205

100

BKP

100

93,104

100

107,069

100

BKP

100

218,625

100

251,419

100

BKP

2019

VIII-14

2020

2021


Kode

(1)


(2)


(3)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

100%

100%

100%

100%

0

0

19%

0

80%

90%

100

100

2016

2017

2018

2019

2020

2021



(17)

(18)

100%

BLHD

100%

BLHD

90

BLHD

0,28%

BLHD

100%

BLHD

100

Dinas Kepend

LINGKUNGAN HIDUP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasareana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan DINAS KEPENDUDU KAN DAN CATATAN SIPIL Program Pelayanan

Persentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Persentase terpenuhi peningkatan kebutuhan sarana prasana aparatur persentase terpenuhinya layanan peningkatan ketersediaan disiplin aparatur Persentase pegawai memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam urusan lingkungan Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Laporan lingkungan Hidup

persentase terlaksananya


806.100

323.900

0

-

75.000

1,402,000

100%

100%

50

0,20%

100%

100

827.850

1.017.900

65.250

80.000

85.000

1,542,200

100%

100%

60

0,22%

100%

100

100%

817.500

100%

173.900

0

70

0,24%

50.000

100%

85.000

1,696,420

100

VIII-15

817.500

173.900

0

50.000

85.000

1,866,062

100%

100%

80

0,26%

100%

100

817.500.

173.900

0

50.000

85.000

2,052,668

100%

100%

90

0,28%

100%

100

817.500

173.900

0

50.000

85.000

2,257,935


Kode

(1)


(2) Administrasi Perkantoran


Program Peningkatan Disiplin Paratur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan BADAN PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN PEMERINTA HAN DESA


(3)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

2016

2017

2018

2019

2020


2021

(17)

pelayanan administrasi perkantoran persentase terpenuhi peningkatan kebutuhan sarana prasarana aparatur (%) persentase terpenuhinya layanan peningkatan ketersediaan disiplin aparatur

Cakupan layanan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan laporan kinerja di SKPD

100

100

1,105,000

100

1,215,500

100

1,337,050

100

1,470,755

100

1,617,830

100

1,779,613

100

100

100

1,105,000

100

1,105,000

100

1,105,000

100

1,105,000

100

1,105,000

100

1,105,000

100

100

100


100

100

150,000

45,000

100

100

150,000

65,000

100

100

150,000

80,000

100

100

VIII-16

150,000

95,000

100

100

150,000

90,000

100

100

150,000

100,000


(18) udukan dan Catatan Sipil Dinas Kepend udukan dan Catatan Sipil Dinas Kepend udukan dan Catatan Sipil

100

Dinas Kepend udukan dan Catatan Sipil

100

Dinas Kepend udukan dan Catatan Sipil


Kode

(1)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


90

90

1.500.000

94

1.650.000

95

1.700.000

95

1,800,000

90

1,850,000

90

Cakupan Layanan Ketersediaan Sarana & Prasarana Aparatur

90

90

1.000.000

90

1.000.000

90

1.100.000

90

1.200.000

90

1.250.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Cakupan Layanan Peningkatan Disiplin Aparatur

90

90

500,000

90

550,000

90

600,000

90

650,000

90


Cakupan Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

50

50

200,000

50

250,000

50

3000,000

50

350,000

Keberadaan Dokumen Perencanaan

3 Dokumen

3 Dokumen

150,000

3 Dokumen

175,000

3 Dokumen

250,000

3 Dokumen

300,000

Tercapainya program pelayanan administrasi

100

100


(2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasareana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan BADAN KELUARGA BERENCANA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


2016


2017

1,316,661

100

2018

1,333,661

100



(17)

(18)

1,900,000

90

BPMPD

90

1.250.000

90

BPMPD

650,000

90

650,000

90

BPMPD

50

350,000

50

400,000

50

BPMPD

3 Dokumen

350,000

3 Dokumen

350,000

3 Dokume n

BPMPD

2019

1,350,661

100

VIII-17

2020

1,367,661

100

2021

1,384,661

100

1,401,661

100

Badan KB


Kode

(1)


(2)

Program Peningkatan Sarana dan Prasareana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan DINAS PERHUBUNG AN DAN KOMINFO Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasareana Aparatur


(3) perkantoran sesuai target Tercapainya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana sesuai target Tercapainya Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Sesuai Target Tercapainya Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai target

Tercapainya kinerja aparatur yang baik Terwujudnya kelancaran tugas aparatur



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

100

100

2,342,432

100

1,447,432

100

1,130,432

100

983,432

100

986,432

100

100

56,000

100

58,500

100

60,500

100

62,500

100

100

100

36,430

100

41,430

100

46,430

100

51,430

100

74

14

1,564,271

28

1,511,000

38

15.18%

417,000

23.91%

240,000


2016

2017

2018

42

33.55%

2019

1,552,000

265,000

56

45.09%

VIII-18



(16)

(17)

(18)

100

989,432

100

Badan KB

64,500

100

66,500

100

Badan KB

56,430

100

61,430

100

Badan KB

1,702,500

86

Dishubk ominfo

370,000

71

Dishubk ominfo

2020

1,603,500

317,000

71

57.54%

2021

1,637,000

342,000

86

71


Kode

(1)


(2)


(3)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan DINAS KOPERASI DAN UKM

Terciptanya pelayanan publik yang baik Terwujudnya kapasitas sumber daya aparatur yang memadai

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Cakupan Layanan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur


Cakupan layanan ketersediaan pendidikan (Bimtek/Diklat/M agang/In House Training Cakupan layanan

Program

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

63

7.64%

37,500

21.91%

70,000

21.91%

70,000

30.06%

40,000

65.73%

175,000

50

1.83%

30,000

15.24%

220,000

28.66%

220,000

43.60%

245,000

58.54%

75

3.06%

40,920

16.16%

175,000

25.73%

152,000

41.98%

193,000

69.67%

100

100

742.277

100

812.452

100

853.074

100

895.728

100

940.514

100

53

33

140,240

36

734,264

40

807,690

43

888,459

44

977,305

40

40

83,918

50

117.680

55

101,540

60

111,694

65

100

100

100,000

100

100.000

100

121,000

100

133,100

100


2016

2017

2018

2019

VIII-19



(16)

(17)

(18)

80

70,000

80

Dishubk ominfo

245,000

75

270,000

75

Dishubk ominfo

370,000

88

245,000

88

Dishubk ominfo

987.540

100

Dinas Koperas i UKM

47

977,305

47

Dinas Kopera si dan UKM

122,864

68

135,150

68


146,410

100

161,051

100

Dinas

2020

2021


Kode

(1)


(2) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan BADAN PENANAMAN MODAL – PELAYANAN TERPADU PERIZINAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasareana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Paratur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan DINAS PEMUDA


(3)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

2016

2017

2018

2019

2020


2021

(17)

ketersediaan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Cakupan layanan administasi perkantoran Cakupan layanan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan ketersediaan disiplin aparatur Cakupan layanan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

Cakupan layanan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


(18) Kopera si dan UKM

91

92

1,093,000

92

1,095,000

93

1,100,000

94

1,150,000

95

1,200,000

96

1,250,000

96

BPMPTP

99

99

475,000

99

498,750

99

523,600

99

549,800

99

577,300

99

606,200

99

BPMPTP

93

0

0

95

30,000

95

35,000

95

35,000

95

40,000

95

40,000

95

BPMPTP

98

98

92.000

98

125,000

98

130,000

98

130,000

98

135,000

98

135,000

98

BPMPTP

97

97

60,000

97

100,000

97

100,000

98

100,000

98

125,000

98

125,000

98


VIII-20

BPMPTP


Kode

(1)


(2) DAN OLAHRAGA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasareana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Paratur Fasilitasi pindah/purna tugas PNS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)


90

91

534,981

93

588,479

95

647,326

97

712,058

98

783,263

Cakupan layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur

90

91

348,380

92

383,218

94

421,539

96

463,693

97

90

91

30,000

92

33,000

94

36,300

95

39,930

90

91

1,146,706

92

1,261,376

94

1,387,514

95

Cakupan layanan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

90

91

2,738,228

92

3,012,051

94

3,313,256

Cakupan layanan peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

90

91

1,010,000

92

1,111,000

94

1,222,100


Cakupan layanan peningkatan disiplin aparatur Cakupan layanan fasilitasi pindah/purna tugas PNS

2016

2017



(16)

(17)

(18)

100

861,589

100

Dispora

510,062

100

561,068

100

Dispora

96

43,923

100

48,315

100

Dispora

1,526,265

97

1,678,892

99

1,846,781

100

Dispora

96

3,644,582

98

4,009,040

99

4,409,944

100

Dispora

96

1,344,310

97

1,478,741

99

1,626,615

100

Dispora

2018

2019

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN


VIII-21

2020

2021


Kode

(1)


(2)


(3)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

2016

2017

2018

2019

2020



(16)

(17)

(18)

2021



100

100

735,733

100

846,810

100

930,630

100

1,020,538

100

1,127,734

100

986,272

100

Disbud par



100

100

130,000

100

155,000

100

143,500

100

150,300

100

156,430

100

164,923

100

Disbud par


Cajupan Layanan ketersediaan pendidikan (Bintek/Diklat/Mag ang/In House Training

100

100

40,000

100

60,000

100

66,000

100

72,600

100

79,860

100

87,846

100

Disbud par

Tersusunnya 4 Dokumen perencana

100

100

80,000

100

85,000

100

90,000

100

95,000

100

98,000

100

100,000

100

Disbud par

75

76

792.605

79

871,600

81

930,000

83

970.000

87

982,000

95

995.000

95

KPAD

83

84

397,620

86

405,000

89

412,000

91

453,000

93

498,000

96

548,000

96

KPAD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan KANTOR PERPUSTAKA AN,ARSIP DAN DOKUMEN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasareana Aparatur Program


Terwujudnya kelancaran tugas aparatur Terciptanya


VIII-22


Kode

(1)


(2) Peningkatan Disiplin Paratur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasareana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Paratur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

87

88

30,000

89

37,000

91

40,000

93

42,000

95

45,000

95

47,000

95

KPAD

70

71

90,000

73

92,000

75

95,000

77

97,000

79

98,000

83

99,500

83

KPAD

80

81

40,000

83

44,500

85

47,750

87

49,250

89

52,500

92

55,150

92

KPAD

90

92

1,239,000

94

1,341,000

95

1,375,000

96

1,400,000

97

1,450,000

98

1,500,000

98

Disnakan

99

99

1,200,000

99

1,200,000

99.

1,200,000

99.

1,200,000

99

1,200,000

99

1,200,000

99

Disnakan

-

90

500,000

95

500,000

95

500,000

97

500,000

98

500,000

90

500,000

99

Disnakan

Jumlah SD Aparatur yang kapasitasnya meningkat

7

10

150,000

15

150,000

20

150,000

25

150,000

30

1,500,000

35

150,000

35

Disnakan

Laporan keuangan

1

1

400,000

1

400,000

1

400,000

1

400,000

1

400,000

1

400,000

1

Disnakan


(3) pelayanan publik yang baik Terwujudnya kapasitas sumber daya aparatur yang memadai Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik

Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (%) Cakupan layanan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan kedisplinan


2016

2017

2018

2019

VIII-23

2020


2021



Kode

(1)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Tertatanya administrasi kantor (th)

1

1

1,246,170

1

1,756,340

1

1,794,340

1

1,982,340

1

2,048,340

1

2,164,340

1

DTPH

Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur

1

1

322,275

1

1,960,000

1

2,075,000

1

1,550,000

1

1,650,000

1

2,050,000

1

DTPH


Jumlah Pegawai yang disiplin

70

-

-

70

145,600

70

201,400

70

208,800

70

210,600

70

237,000

70

DTPH


Kemampuan Sumber daya aparatur (org/angt)

4

4

30,000

4

320,000

4

320,000

4

320,000

4

320,000

4

340,000

4

DTPH


Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan

5

5

51,000

5

100,000

5

80,000

5

80,000

5

90,000

5

100,000

5

DTPH



(2) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTU RA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasareana Aparatur

(3)

2016

2017

2018

2019

2020

2021



(17)

(18)

(dok)


VIII-24


Kode

(1)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (%)

90

92

1,239,000

94

1,341,000

95

1,375,000

96

1,400,000

97

1,450,000

98



90

91

525,081

93

1,125,000

94

1,200,000

95

1,325,000

96

1,450,000


Cakupan Layanan Peningkatan Disiplin Aparatur

92

94

18,000

95

100,000

96

120,000

97

130,000

98


Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal

91

93

160,000

94

160,000

95

170,000

96

180,000


Cakupan Dokumen Perencanaan Serata Pelaporan Capaian Kinerja SKPD

92

94

120,000

95

120,000

96

130,000

97

140,000


(2)


2016

2017

2018



(17)

(18)

1,500,000

98

Dinas Perkebun an

97

2,100,000

97

Dinas Perkebun an

140,000

99

150,000

99

Dinas Perkebun an

97

190,000

98

200,000

98

Dinas Perkebun an

98

150,000

99

160,000

99

Dinas Perkebun an

2019

2020

2021

DINAS PERKEBUNAN

BADAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN


VIII-25


Kode

(1)


(2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasareana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Paratur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan DINAS KEHUTANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasareana Aparatur Program Peningkatan



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


90

93

1,110,000

94

1,150,000

94

1,150,000

95

1,150,000

95

1,170,000

96


90

94

400

95

450

96

500

97

500

98

500

Cakupan layanan Peningkatan Disiplin aparatur

90

94

400,000

95

450,000

96

450,000

97

450,000

98

Cakupan layanan ketersediaan Sumberdaya aparatur

90

94

100,000

95

150,000

96

150,000

97

150,000

Peningkatan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan ( Dokumen )

5

3

250,000

3

250,000

3

240,000

3


90

93

900,000

94

950,000

94

1,000,000


90

94

500,000

95

500,000

96

Cakupan layanan pengembangan

90

94

100,000

95

150,000

96



2016

2017



(17)

(18)

1,170,000

96

Bapeluh PPK

99

500

99

Bapeluh PPK

450,000

99

500,000

99

Bapeluh PPK

98

150,000

99

150,000

95

Bapeluh PPK

250,000

3

240,000

3

250,000

20

Bapeluh PPK

95

1,000,000

95

1,000,000

96

1,000,000

96

Dishut

600,000

97

700,000

98

800,000

99

800,000

99

Dishut

150,000

97

150,000

98

150,000

99

150,000

99

Dishut

2018

2019

VIII-26

2020

2021


Kode

(1)


(2) Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan KPHP LAKITAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasareana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan DINAS PERTAMBANG AN DAN ENERGI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasareana Aparatur Program Peningkatan



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


0

90

750,000

93

850,000

94

950,000,000

95

1,000,000

95

1,000,000

96


0

85

100,000

90

150,000

93

200,000

95

250,000

95

300,000


0

85

70,000

90

75,000

90

75,000

95

85,000

95

Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi

95

95

3,912,385

95

4,250,000

95

4,300,000

95

4,350,000

Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan oleh Aparatur

95

95

362,000

95

250,000

95

250,000

95

300,000

Tingkat Kehadiran

90

-

-

90

75,000

90

75,000

90


(3)

2016

2017

2018



(17)

(18)

1,000,000

96

KPHP Lakitan

97

350,000

97

KPHP Lakitan

85,000

97

90,000

97

KPHP Lakitan

95

4,400,000

95

4,450,000

95

Distam ben

95

350,000

95

250,000

95

Distambe n

90

75,000

90

75,000

90

Distambe n

2019

2020

2021

kinerja perencanaan dan pelaporan


VIII-27

75,000


Kode

(1)


(2) Disiplin Paratur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan DINAS PERINDUSTRI AN, PERDAGANGA N DAN PASAR Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasareana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Jumlah Aparatur yang Memiliki Kompetensi yang Dibutuhkan

95

95

95

240,000

95

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

95

95

95

75,000

95

Prosentase peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

80

83

1,000,000

87

1,000,000

90

1,000,000

93

Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur

55

57

350,000

60

600,000

65

500,000

Prosentase Peningkatan SDM aparatur

50

53

60,000

60

125,000

70

Prosentase Peningkatan

65

70

75,000

75

100,000

80


(3)

2016

2017

2018

2019

2020

2021



(17)

(18)

Aparatur


240,000

125,000

95

95

240,000

75,000

95

240,000

95

240,000

95

Distambe n

95

75,000

95

125,000

95

Distambe n

1,000,000

95

1,000,000

97

1,000,000

97

Disperind aksar

70

500,000

75

500,000

80

500,000

80

Disperind aksar

125,000

75

125,000

80

150,000

85

150,000

85

Disperind aksar

100,000

85

100,000

90

100,000

95

100,000

95

VIII-28

240,000

75,000

Disperind aksar


Kode

(1)


(2) Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasareana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

90

90

1.349

90

1.550

90

1.705

90

1.850

90

1.850

90

90

90

170.000

90

180.000

90

190.000

95

200.000

95

210.000

90

90

395.000

92

400.000

92

425.000

95

450.000

95

persentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

85

85

1,464,500

86

1,610,950

87

1,772,045

88

1,949,249

persentase terpenuhi peningkatan kebutuhan sarana prasarana aparatur (%)

90

90

480,000

91

528,000

92

580,800

93

638,880


(3)

2016

2017

2018



(17)

(18)

1,900

90

Bappeda

95

220.000

95

Bappeda

500.000

95

550.000

95

Bappeda

89

2,144,174

90

2,358,591

90

DPPKAD

94

702,768

95

773,044

95

DPPKAD

2019

2020

2021

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase cakupan layanan administrasi perkantoran persentase terpenuhi peningkatan kebutuhan sarana prasarana aparatur (%) Cakupan Layanan Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

DINAS PPKAD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasareana Aparatur


VIII-29


Kode

(1)


(2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


(3) persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan laporan keuangan



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

85

85

580,000

86

87

701,800

90

90

1,043,177

90

85

85

172,000

85

90

90

80

80

70

70

2016

2017

2018

638,000

2019

88

2020

771,980

89

2021

849,178

90

934,095



(17)

(18)

90

DPPKAD

95

BKPP

95

BKPP

95

BKPP

85

BKPP

95

BKPP

BADAN KEPEGAWAIA N,PENDIDIKA N DAN PELATIHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasareana Aparatur Program Fasilitas Pindah Purna Tugas PNS

Persentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai Terwujudnya Pembinaan PNS dan SK Pensiun yang menghadapi masa Purna Tugas

Program Peningkatan Meningkatnya Kapasitas Sumber pengetahuan ASN Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas PNS sesuai dengan


75,000

80,000

780,000

90

80

75

1,036,050

200,600

115,000

405,000

3,202,500

95

90

95

85

80

1,041,100

205,600

130,000

255,000

2,648,000

95

90

95

85

85

VIII-30

1,041,100

205,600

2,648,000

205,600

95

130,000

405,000

1,044,100

95

95

85

90

138,000

255,000

2,537,100

95

95

95

85

95

1,049,100

205,600

146,000

255,000

2,592,550


Kode

(1)


(2)


(3)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

90

90

109,900

90

75,800

90

75,800

95

75,800

95

75,800

95

75,800

95

BKPP

83 Perda

60

4.451.436

75

80

5.440.644

85

5.984.708

90

6.583.179

95

7.241.497

95

Sekreta riat DPRD

83 Perda

50

87

Sekreta riat DPRD

83 Perda

57

90

Sekreta riat DPRD

1

1

0

Bagian

2016

2017

2018

2019

2020

2021



(17)

(18)

kompetensinya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terwujudnya laporan kinerja instansi SKPD

SEKRETARIAT DPRD - Jumlah PERDA yang telah ditetapkan - Jumlah Peraturan Perundang – undangan yang telah diputuskan - Jumlah PERDA Program yang telah Peningkatan ditetapkan Sarana dan - Jumlah Peraturan Prasareana Perundang – Aparatur undangan yang telah diputuskan - Jumlah PERDA Program yang telah Peningkatan ditetapkan Kapasitas Sumber - Jumlah Peraturan Daya Perundang – Aparatur undangan yang telah diputuskan Pelayanan Administrasi perkantoran dan jumlah laporan akuntabelitas dalam 1 tahun

5.081.904

534,600

60

60

4.946.040

5.646.560

594,000

68

75

6.211.216

653,400

75

80

6.832.337

718,740

83

85

7.515.571

790,614

87

90

8.267.128

869,675

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN

Paket Buku


65

0

0

1

65

0

VIII-31

0

1

65

0

0


Kode

(1)


(2)


(3)

Peraturan Perundang – Undangan Persentase Program Peningkatan Peningkatan Sumber Daya Kapasitas Sumber Aparatur Daya Penyusunan dan Aparatur Perancang Peraturan Perudang-Undangan Persentase Pelayanan BAGIAN Administrasi ORGANISASI perkantoran sesuai standar Program Persentase Peningkatan pemenuhan laporan Pengembangan kinerja dan Sistem Pelaporan dokumen Capaian Kinerja perencanaan tepat dan Keuangan waktu dan benar BAGIAN KEUANGAN Program Persentase Pelayanan Pelayanan Administrasi Administrasi Perkantoran Perkantoran Program Persentase Peningkatan pemahaman Kapasitas Sumber aparatur pengelola daya aparatur keuangan daerah Program Jumlah Laporan Peningkatan keuangan Setda Pengembangan Sistem Pelaporan Kab. Mura Capaian Kinerja



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

2016

2017

2018

2019

2020


2021

(17)


(18) Hukum

HUKUM

85

300,000

85

250,000

90

250,000

90

250,000

95

100,000

95

Bagian Hukum

2,142,880

85

2,172,880

90

2,200,880

90

2,200,880

95

2,250,880

95

2,250,880

95

Bagian Organis asi

100

285,000

100

255,000

100

275,000

100

275,000

100

290,000

100

290,000

100

Bagian Organis asi

95

95

190.000

95

209.000

95

229.900

95

252.890

95

278.179

95

305.997

95

Bagian Keuang an

90

90

635.000

95

798.500

95

95

945.185

95

929.704

95

1.022.674

95

Bagian Keuang an

Dok

2

150.000

2

150.000

2

2

150.000

2

150.000

2

150.000

2

Bagian Keuang an

%

80

85

85

100


250,000

868.350

150.000

VIII-32


Kode

(1)


(2)


(3)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

80

80

1.800.000

80

1.820.000

90

1.850.000

90

1.860.000

95

1.870.000

95

1.900.000

Bagian Humas

%

100

230.000

100

250.000

100

275.000

100

300.000

100

310.000

100

320.000

Bagian Humas

2016

2017

2018

2019

2020

2021



(17)

(18)

dan Keuangan BAGIAN HUMAS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasareana Aparatur

Persentase Pemenuhan

Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Bidang Kehumasan

Bagian Umum

BAGIAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran/Pemeri ntahan

100

100

10.440.650

100

10.240.000

100

10.300.000

100

10.500.00 0

100

10.800.000

100

11.000.000

0

80

2,393,200

85

2,412,220

90

2,430,220

95

2,448,220

95

2,464,220

95

2,481,320

80

80

12.071.335

85

12.336.435

90

12.336.65 5

95

12.569.15 5

95

12.104.600

100

12.336.755

100

Bag. Umum

BAGIAN PERLENGKAP AN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasareana Aparatur

Persentase Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran setda Kab. Musi Rawas Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pegawai Setda Kab. Mura


VIII-33

95

100

Bagian Perleng kapan



Kode

(1)


(2) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan BAGIAN PROTOKOL


(3) Persentase Pengadaan Pakaian Aparatur Persentase Pemenuhan Laporan Administrasi Bidang Perlengkapan

Persentase Program Aparatur Peningkatan Yang Memahami Kapasitas Sumber Teknis Daya Aparatur Keprotokolan IINSPEKTORA T Program Cakupan layanan Pelayanan administrasi Administrasi perkantoran Perkantoran



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

2016

2017

2018

2019

2020


2021

(17)


(18)

80

80

427.565

85

387.565

90

396.785

95

406.785

95

416.785

95

426.785

95


0

0

0

0

0

90

336.200

90

339.600

95

342.600

100

346.600

100


95

95

200.000

95

200.000

95

210.000

95

210.000

95

220.000

95

220.000

95

Bagian Protokol

90

90

980,000

90

980,000

90

980,000

90

980,000

90

980,000

90

980,000

90

Inspektor at



90

90

359,000

90

1,625,000

90

400,000

90

400,000

90

450,000

90

450,000

90

Inspektor at


Cakupan ketersediaan laporan kinerja dan keuangan

90

90

45,000

90

50,000

90

50,000

90

50,000

90

50,000

90

50,000

90

Inspektor at


VIII-34


Kode

(1)


(2) BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasareana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Paratur KECAMATAN STL ULU TERAWAS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasareana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


80

80

866.285

85

793.000

90

818.000

94

842.000

96

869.000

98

1.106.000

98

BPBD


75

75

187.000

77

200.000

80

235.000

82

270.000

85

305.000

89

350.000

89

BPBD

Cakupan layanan kapasitas disiplin aparatur

95

95

49.000

0

0

0

0

98

50,000

0

0

99

100.000

99

BPBD


93

94

480,156

94

528,170

95

580,980

95

639,085

96

702,990

96

773,290

96

Kec.STL Ulu Terawas

Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aaparatur (%)

90

2

501,607

2

91,607

2

100,767

2

110,840

1

121,920

1

134,120

100

Kec.STL Ulu Terawas

Rasio Peningkatan disiplin aparatur

62

0

-

65.5

26,400

66.5

29,000

67.5

31,900

68.5

35,000

69.

38,500

69

Kec.STL Ulu Terawas

persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

0

2

20,000

2

22,000

2

24,000

2

26,000

1

28,000

1

30,000

10

Kec.STL Ulu Terawas


(3)


2016

2017

2018

2019

VIII-35

2020

2021



(17)

(18)


Kode

(1)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

cakupan Pelaporan capaian kinerja dan keuangan(%)

100

0

-

100

26,370

100

29,000

100

31,900

100

35,100

100


cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)

95

96

501,943

97

602,332

97

662,565

98

728,821

98

801,704


Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur

68

4

513,088

4.

141,706

5

155,876

5

171,464

5


85

0

0

1

55,440

2

60,984

2

67,082

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0

0

0

2

30.000

2

40.000

2

100

100

100

15.000

100

18.000

100


(2)


(3)

2016

2017

2018



(17)

(18)

38,600

100

Kec.STL Ulu Terawas

99

881,874

99

Kecama tan Selangit

188,610

6

207,472

97

Kecama tan Selangit

3

73,790

4

81,169

97

Kecama tan Selangit

50.000

2

60.000

2

70.000

10

Kecama tan Selangit

20.000

100

22.000

100

25.000

100

Kecama tan Selangit

2019

2020

2021

Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan KECAMATAN SELANGIT

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Cakupan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


7,000

VIII-36


Kode

(1)


(2)


(3)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

2016

2017

2018

2019

2020

2021



(17)

(18)

KECAMATAN SUMBER HARTA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


95

96

321

96

642

97

612

97

622

98

632

98

680

-

Kec.Su mber Harta


Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aaparatur (%)

90

2

495

2

631

1

694

2

763

1

840

98

924

-

Kec. Sumber Harta


90

90

38

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

-

Kec. Sumber Harta

persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)

90

2

28

2

120

1

132

1

145

2

159

98

175

-

Kec.Su mber Harta


90

90

25

92

27

94

30

96

33

97

36

98

38

-

Kec.Su mber Harta

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan KECAMATAN TUGUMULYO


VIII-37


Kode

(1)


(2)


(3)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

2016

2017

2018

2019

2020

2021



(17)

(18)



95,10

97

534,776

96

588,254

97

647,079

97

711,787

98

782,966

98

861,263

99

Kec. Tugum ulyo



99

96

556.950

97

612.645

97

673.909

96

741.300

98

815.430

99

896.973

99

Kec. Tugum ulyo



90

98

15.000

97

16.500

97

18.150

98

19.965

98

21.961

98

24.157

99

Kec. Tugum ulyo

5

5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan KECAMATAN PURWODADI

17.000

5

18.700

5

20.570

5

22.627

5

24.890

5

27.379

5


Kec. Tugum ulyo

Program Pelayanan Cakupan Pelayanan Administrasi Administrasi Perkantoran Perkantoran

95

96

307,183

96

Program Persentase Peningkatan Sarana peningkatan sarana dan Prasareana dan prasarana Aparatur aparatur

85

86

583,100

87


90

92

31,600

94

Persentase peningkatan disiplin aparatur

315,000

97

325,000

97

330,000

98

340,000

98

345,000

590,000

88

600,000

89

610,000

90

620,000

92

650,000

34,000

94

36,000

96

38,000

96

40,000

98

45,000

98 92

98


VIII-38

Kecama tan Purwod adi Kecama tan Purwod adi Kecama tan Purwod adi


Kode

(1)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Program Peningkatan Cakupan peningkatan Kapasitas Sumber kapasitas sumberdaya Daya aparatur Aparatur

70

75

40,000

78

45,000

80

50,000

85

55,000

90

60,000


80

82

14,550

85

16,000

87

20,000

90

23,000

92


(2)


(3)

Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2016

2017

2018

2019



(16)

(17)

(18)

95

65,000

95

Kecama tan Purwod adi

25,000

95

30,000

95


2020

2021

KECAMATAN MUARA BELITI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (%)

82.66%

95%

211,951

96%

254,341

96%

279,775

97%

307,752

97%

338,528,

98%

372,380

98%

Kec. Muara Beliti


Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

97.63%

96%

499,860

96%

170,028

97%

187,030

97%

205,733

97%

226,307

98%

248,937

98%

Kec. Muara Beliti


Ratio Peningkatan Disiplin Aparatur

30 : 35

30 : 35

0

30 : 35

50,000

32 : 35

0

30 : 35

55,000

34 : 35

0

34 : 35

60,500

34 : 35

Kec. Muara Beliti


0

0

0

97%

220,000

97%

99,000

98%

168,900

98%

174,790

99%

191,769

99%

Kec. Muara Beliti



VIII-39


Kode

(1)


(2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan KECAMATAN TIANG PUMPUNG KEPUNGUT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasareana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Paratur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)


100%

95%

7,000

95%

8,400

96%

9,240

96%

10,164

97%

11,180

97%


95

95

629,425

96

629.367

97

726.986

97

763,335

98

765.335

98

770.335

98

Kec. TPK

Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%)

95

95

108,295

1

131,036

1

144,140

0

158,554

1

174,410

98

191,851

98

Kec. TPK


13;17

0

0

14:17

34,300

0

0

15:17

40,000

0

0

16:17

44,000

16:17

Kec. TPK


0

0

0

95

96,800

95

106,480

96

117,128

97

128,840

98

141,724

98

Kec. TPK


0

0

0

96

18,150

96

19,965

97

21,961

97

24,157

98

26,573

98

Kec. TPK


(3)


2016

2017

2018

2019

VIII-40

2020



(16)

(17)

(18)

12,298

97%

Kec. Muara Beliti

2021


Kode

(1)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


90

92

346,828

93

381,510

94

419,661

95

461,628

96

507,790

97



92

93

575,200

94

632,720

95

695,992

96

765,591

97

842,150


Ratio Peningkatan Disiplin Aparatur

92

93

35,000

94

38,500

95

42,350

96

46,585

97



93

94

25,000

95

27,500

96

30,250

97

33,275


90

94

25,000

93

27,500

94

30,250

95

33,275


99%

99%


(2)


(3)

2016

2017

2018



(17)

(18)

558,569

98

Kec. Jayaloka

98

926,365

98

Kec. Jayaloka

51,243

98

56,367

98

Kec. Jayaloka

98

36,602

98

40,262

99

Kec. Jayaloka

96

36,602

97

40,262

98

Kec. Jayaloka

99%

Kec. Sukakar ya

2019

2020

2021

KECAMATAN JAYALOKA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan KECAMATAN SUKA KARYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


337,810

99%

354,700

99%

352,810

99%

VIII-41

372,435

99%

391,056

99%

410,608


Kode

(1)


(2)


(3)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

2016

2017

2018

2019

2020



(16)

(17)

(18)

2021



99%

99%

356,250

99%

126,250

99%

90,250

99%

90,250

99%

90,250

99%

90,250

99%

Kec. Sukakar ya



99%

99%

50,000

99%

28,000

99%

28,000

99%

28,000

99%

28,000

99%

28,000

99%

Kec. Sukakar ya

Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur

100%

100%

356,250

100%

90,250

100%

69,000

100%

90,250

100%

90,250

100%

90,250

100%

Kec. Sukakar ya


100%

100%

45.000

100%

50.000

100%

55.000

100%

60.000

100%

65.000

100%

70.000

100%

Kec. Sukakar ya



95

95

406,252

95

400,000

95

401,000

95

405,000

95

406,000

95

410,000

95

Kec. Muara Kelingi



90

90

487,100

90

117,100

90

132,100

90

132,100

90

147,100

90

117,100

90

Kec. Muara Kelingi



85

85

40,000

85

25,000

85

25,000

85

25,250

85

25,500

85

26,000

85

Kec. Muara Kelingi

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan KECAMATAN M,UARA KELINGI


VIII-42


Kode

(1)


(2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur

90

90

20,000

90

20,000

90

20,000

90

20,000

90

20,000

90


95

95

15,000

95

15,000

95

15,000

95

15,000

95

15,000

95

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran(%)

98

87

Persntase peningkatan sarana dan prasarana aparatur(%)

99

87

452.852

89

543.422

90

597.764

91

657.541

92

723.295

93


98

98

547,978

98

657,574

98

723,331

98

795,664

99

875,231


71

2

613,922

2

141,706

2

155,876

2

171,464

2

188,610


(3)

2016

2017

2018

2019



(17)

(18)

20,000

90

Kec. Muara Kelingi

15,000

95

Kec. Muara Kelingi

95

Kec. Tuah Negeri

77.290

95

Kec. Tuah Negeri

99

962,754

99

Kec. Muara Lakitan

2

207,472

83

Kec. Muara Lakitan

2020

2021

KECAMATAN TUAH NEGERI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasareana Aparatur KECAMATAN MUARA LAKITAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasareana Aparatur


450.638

89

540.765

90

594.842

91

VIII-43

654.326

92

719.759

93

731.734


Kode

(1)


(2)


(3)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

2016

2017

2018

2019

2020


2021


(17)

(18)

131,769

89

Kec. Muara Lakitan

15

214,344

75

Kec. Muara Lakitan

15,972

89

17,569

90

Kec. Muara Lakitan

98

718,281

98

790,109

98

Kec. Muara Lakitan

763,752

1

840,127

98

924,139

98

Kec. Megang Sakti

39 : 40

24,200

40 : 40

26,620

40 : 40

29,282

40 : 40

Kec. Megang Sakti

1

145,200

2

159,720

98

175,692

98

Kec. Megang Sakti


Cakupan Peningkatan disiplin aparatur

0

0

0

83

90,000

1

99,000

1

108,900

2

119,790

2



0

0

0

15

146,400

15

161,040

15

177,144

15

194,858



80

80

10,000

85

12,000

87

13,200

88

14,520

89


95

96

449,714

96

539,656

97

593,621

97

652,983


90

2

526,000

2

631,200

1

694,320

2


35 : 40

35 : 40

37 : 40

20,000

38 : 40

22,000

90

2

2

120,000

1

132,000

KECAMATAN MEGANG SAKTI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasareana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Paratur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



0

100,000

VIII-44


Kode

(1)


(2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan KECAMATAN BTS ULU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasareana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Paratur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

0

0

92

25,000

94

27,500

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

95

95

438.770

96

482.640

97

530.900

97

584.000

98

642.400

98


90

2

510.280

2

561.300

1

617.400

2

679.100

1

747.100

Rasio Peningkatan Disiplin Aparatur

0

0

0

37:40

27.000

38:40

29.000

39:40

32.000

40:40

Perentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

90

2

45.000

2

50.000

1

55.000

1

60.000


1

1

35.000

1

38.000

1

41.500

1

45.000


(3) Cakupan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


2016

2017

0

2018



(17)

(18)

98

Kec. Megang Sakti

706/650

98

Kecamat an BTS Ulu

98

821.180

98

Kecamat an BTS Ulu

36.000

40:40

40.000

40:40

Kecamat an BTS Ulu

2

65.000

98

70.000

98

Kecamat an BTS Ulu

1

49.000

1

54.000

2019

96

VIII-45

2020

30,250

97

2021

33,275

98

36,602

Kecamat an BTS Ulu


Kode

(1)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


85

87

861,810

89

947,991

91

1,042,790

93

1,147,069

95

1,261,776

97



92

93

175,000

94

192,500

95

211,750

96

232,925

97

256,217


Cakupan Layanan ketersediaan sarana pendukung disiplin aparatur

100

100

30,000

100

33,000

100

36,300

100

39,930

100


Cakupan layanan ketersediaan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur

96

96

470,000

96

517,000

97

568,700

97

625,570

Cakupan layanan Penyusunan laporan SKPD

96

97

30,000

97

33,000

97

36,300

97

Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)

90

93

325,330

94

350,000

95

360,000


(2)


(3)

2016

2017

2018



(17)

(18)

1,387,953

97

Badan Kesban gpol

98

281,839

98

Badan Kesban gpol

43,923

100

48,315

100

Badan Kesban gpol

97

688,127

98

756,939

98

Badan Kesban gpol

39,930

97

43,923

98

48,315

98

Badan Kesban gpol

360,000

96

361,000

97

361,000

97

Sek. KORP RI

2019

2020

2021

BADAN KESBANG DAN POLITIK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SEKRETARIAT KORPRI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


95

VIII-46


Kode

(1)

1


(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasareana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur URUSAN WAJIB LAYANAN DASAR PENDIDIKAN Pendidikan Usia Dini



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Cakupan layanan keterssediaan sarana dan prasarana aparatur

90

94

75,000

95

80,000

95

85,000

95

85,000

96

85,000

97

85,000

97

Sek. KORP RI

Cakupan layanan ketersediaan kapasitas sumber daya aparatur

85

94

21,000

90

22,000

95

23,000

95

25,000

96

30,000

97

35,000

97

Sek. KORP RI

42,50%

42,50%


(3)

APK PAUD NI (%)

2016

Wajib Belajar 9 Tahun

2017

5,665,000

48,00%

43,012,000 APK SD/MI(%)

2018

6,231,500

55,50%

2019

6,667,710

62,00%

50,625,12 0

47,313,200

2020

7,134,440

70,00%

54,168,88 0

2021

7,491,770

75,00%

56,877,330

59,721,190

130,33%

130,33 %

130,33 %

130,33 %

130,33 %

131,00 %

131,00 %

108,99%

108,99 %

108,99 %

108,99 %

108,99 %

110,00 %

110,00 %

99,00%

99,00%

99,10%

99,25%

99,45%

99,50%

99,50%

95,50%

95,50%

96,00%

96,50%

97,00%

98,50%

98,50%

97,45%

97,45%

97,90%

98,35%

98,70%

99,00%

99,00%

APK SMP/MTs

APM SD/MI(%)

APM SMP/MTs

Angka Melanjutkan


VIII-47

7,862,750



(17)

(18)

75,00%

Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi


Kode

(1)



(2)

(3)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

SD/MI Angka Melanjutkan SMP/MTs Angka Putus Sekolah SD/MI Angka Putus Sekolah SMP/MTs

99,00%

99,00%

99,10%

99,25%

99,35%

99,50%

99,50%

0,65%

0,065%

0,055%

0,050%

0,045%

0,040%

0,040%

0,02%

0,02%

0,018%

0,015%

0,012%

0,010%

0,010%

870,000

957,000

1,023,000

1,095,000

1,150,450

1,207,980

98,75%

98,75%

99,00%

99,25%

99,50%

99,75%

100%

20,00%

20,00%

40,00%

50,00%

70,00%

80,00%

95,00%

20,00%

20,00%

40,00%

50,00%

60,00%

75,00%

90,00%

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

2,729,000

Persentase guru berkualifikasi S1/DIV Persentase guru lulus sertifikasi


(17)

(18) kan

Program Pendidikan Non Formal Persentase penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (buta aksara) Persentase lembaga kursus terakreditasi Persentase PKBM yang diakreditasi


3,001,900

3,212,030

3,436,880

3,608,720

75,00%

80,00%

85,00%

87,50%

90,00%

95,00%

50,00%

50,00%

60,00%

65,00%

70,00%

75,00%

80,00%


VIII-48

Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan

3,789,160

75,00%

Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan

Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan


Kode

(1)


(2)


(3)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

2016

Manajemen Pelayanan Pendidikan

2017

461,000 Persentase Manajemen Layanan Pendidikan yang akuntabel

75,00%

75,00%

100%

100%

2018

507,100

80,00%

2019

542,600

2020

580,580

85,00%

90,00%


2021

609,610

92,50%

(17)


(18) Dinas Pendidi kan

640,000

Dinas Pendidi kan

95,00%

KESEHATAN Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Meningkatnya persentase obat generik berlogo dan alkes Meningkatnya cakupan pelayanan kes dasar, rujukan dan rawat jalan Meningkatnya persenatse tempat pengelolaan makanan dan obat yg memenuhi syarat kesehatan Cakupan desa siaga aktif dan persentase Posyandu aktif

100%

85%

30/75%

8,872,080

100%

3,150,000

100%

3,500,000

100%

4,250,000

100%

5,200,000

100%

6,425,000

100%

Dinas Kesehat an

6,253,339

100%

5,050,000

100%

5,500,000

100%

6,000,000

100%

6,250,000

100%

7,000,000

100%

Dinas Kesehat an

140,000

87%

250,000

89%

265,000

90%

300,000

95%

320,000

100%

350,000

100%

Dinas Kesehat an

400,000

35/80%

1,300,000

40/85%

1,500,000

45/90%

1,750,000

50/95%

2,000,000

55/100 %

2,500,000

55/100%

Dinas Kesehat an

100%

85%

30/75%

370,000 Prevalensi Gizi kurang pada balita

15%


1,000,000

1,100,000

1,200,000

1,300,000

1,500,000

15% 14%

13%

12%

VIII-49

11%

10%

10%

Dinas Kesehat an Dinas Kesehat an


Kode

(1)


(2)

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pusk esmas Pembantu dan Jaringannya




2016

2018

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(4)

(5) 15%

14%

3%

100%

60%


2021

Target (%)

15%

2.1%

2020

Rp. (000)

(3)

85%

2019

Target (%)

Malnutrisi pada anak KEP (Kurang Energi Protein) Meningkatnya persentase sistem penyediaan air minum yang memenuhi standar kualitas kesehatan Menurunnya angka kesakitan demam berdarah

Terakreditasinya sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi standar

2017

13%

12%

11%

10%



(17)

(18)

10%

Dinas Kesehat an

85% 30,000

87%

75,000

89%

150,000

90%

250,000

95%

400,000

100%

650,000

100%

Dinas Kesehat an

1,255,000

2%

1,375,000

1.9%

1,500,000

1.8%

1,650,000

1.7%

1,750,000

1.5%

2,000,000

1.5%

Dinas Kesehat an

200,000

6%

1,500,000

7%

1,650,000

5%

2,000,000

19%

300,000

19%

450,000

19%

Dinas Kesehat an

29,281,631

100%

25,000,000

100%

12,000,00 0

100%

13,800,00 0

100%

14,200,000

100%

15,000,000

100%

Dinas Kesehat an

32,700,780

70%

11,500,000

80%

12,000,00 0

90%

12,500,00 0

100%

10,000,000

100%

7,500,000

100%

Dinas Kesehat an

2.1%

3%

100%

60%

VIII-50


Kode

(1)


(2)


(3)

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata

Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit yang memenuhi standar.

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata

Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit yang memenuhi standar.

Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan

Meningkatnya kerja sama lintas sektor

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan anak balita



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

70%

70%

0%

80%

2,500,000

85%

7,500,000

90%

12,000,00 0

95%

4,000,000

70%

70%

0%

80%

1,200,000

85%

1,500,000

90%

1,000,000

95%

30%

30%

0

35%

100,000

40%

120,000

45%

120,000

80%

80%

0

85%

70,000

90%

100,000

95%

120,000


2016

2017

2018



(16)

(17)

(18)

100%

5,000,000

100%

Dinas Kesehat an

1,200,000

100%

1,500,000

100%

Dinas Kesehat an

50%

250,000

60%

300,000

60%

Dinas Kesehat an

100%

125,000

100%

140,000

100%

Dinas Kesehat an

2019

VIII-51

2020

2021


Kode

(1)


(2)


(3)

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan pada lansia

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Menurunya angka kematian ibu dan bayi

Program Pengembangan Data/Informasi

Tersedianya informasi yang evidence based

Program Peningkatan Mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit

Persentase SPM Rumah Sakit yang terpenuhi



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

65%

65%

0

70%

70,000

75%

100,000

80%

120,000

85%

125,000

102/40%

102/40 %

250,000

101/38 %

650,000

100/36 %

800,000

99/34%

1,100,000

98/32%

100%

100%

320,000

100%

350,000

100%

350,000

100%

450,000

70%

72%

40,000,000

75%

45,000,000

80%

49,500,00 0

80%

160 pasien/hari

160 pasien

2,380,000

160 pasien/h ari

2,480,000

160 pasien/h ari

3,286,000

160 pasien/h ari

2016

2017

2018



(16)

(17)

(18)

90%

130,000

90%

Dinas Kesehat an

12,000,000

97/30%

12,000,000

97/30%

Dinas Kesehat an

100%

470,000

100%

500,000

100%

Dinas Kesehat an

54,500,00 0

87%

59,500,000

90%

65,500,000

90%

Dinas Kesehat an

3,614,000

160 pasien/h ari

3,976,000

160 pasien/ hari

4,373,000

160 pasien/ha ri


100%

Rumah Sakit dr. Sobirin s

2019

2020

2021

RS. dr. SOBIRIN 0 1 .

02 .1 6.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

0 1 .

02 .2 4.

Program Pelayanan Keluarga Miskin

Jumlah pasien yang mendapat pelayanan nutrisi perhari Persentase Akses pelayanan masyarakat miskin di Rumah Sakit

100%


100%

525,000

100%

525,000

100%

530,000

100%

VIII-52

535,000

100%

550,000

100%

600,000


Kode

(1) 0 1 .

0 1 .

02 .2 6.

02 .2 7.

0 1 .

02 .2 8.

0 1 .

02 .3 3.


(2)


(3)

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata

Persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai dengan kelas Rumah Sakit

Program Pemeliharaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata

Persentase sarana dan prasarana kesehatan terpelihara dan terkalibrasi

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program Peningkatan Mutu pelayanan kesehatan rumah sakit

Persentase kemitraan pelayanan kesehatan di rumah sakit Persentase SPM Rumah Sakit terpenuhi



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

70%

80%

20,052,000

80%

22,057,000

90%

24,263,00 0

95%

26,689,00 0

100%

29,358,000

75%

90%

1,010,000

90%

1,111,000

100%

1,222,000

100%

1,344,000

100%

14 MOU

14 MOU

0%

14 MOU

250,000

16 MOU

300,000%

16 MOU

350,000

70%

72%

40.004

75%

45,000

80%

47,500

80%

50,000


2016

2017

2018



(16)

(17)

(18)

100%

32,294,000

100%


1,478,000

100%

1,626,000

80%


20 MOU

375,000%

20 MOU

450,000

20 MOU


90%

52,500

100%

52,500

100%


2019

VIII-53

2020

2021


Kode

(1)

0 1

0 1

05

16

0 1

17

0 1

27

0 1

0 1

29

15


(2) PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PU CK &TR Program Pemeliharaan rutin Sarana Infrastruktur Program Pembangunan Saluran Drainase/goron g-gorong Program Pembangunan Turap/Talud/Br onjong Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Tara Ruang


(3)

Cakupan layanan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur Proporsi panjang drainase kondisi baik

Rasio Turap/bronjong terhadap total kebutuhan Rasio rumah tangga pengguna air bersih (%) Per SPAM IKK Rasio rumah Tinggal bersanitasi Cakupan infrastruktur agropolitan dan kawasan cepat tumbuh Jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang tersusun beserta



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

45%

45%

813.780

50%

854.469

55%

897.192

60%

942.052

65%

989.154

2.000m

11 Km

14.122.400

12 Km

14.828.520

13 Km

15.569.94 56

14 Km

16.348.44 3

15 Km

0%

100 M

900.000

200 M

945.000

300 M

992.250

400 M

1.041.862

84.20%

85%

19.660.525

88%

20.643.552

90%

21.675.72 9

92%

54%

60%

600.000

81%

630.000

84%

661.500

91%

92%

11.883

93%

12.477.150

94%

1 dok

2 dok

920,000

3 dok

966.000

4 dok


2016

2017



(16)

(17)

(18)

70%

1.038.612

70%

Dinas PU. CK & TR

17.165.865

16 Km

18.024.158

16 Km

Dinas PU. CK & TR

500 M

1.093.955

600 M

1.148.653

600 M

Dinas PU. CK & TR

22.759.51 6

94%

23.897.491

95%

25.092.366

95%

Dinas PU. CK & TR

87%

694.575

90%

729.303

93%

765.768

93%

Dinas PU. CK & TR

13.101.00 7

95%

13.756.05 7

96%

14.443.860

97%

15.166.053

97%

Dinas PU. CK & TR

1.014.300

5 dok

1.065.015

6 dok

1.118.265

7 dok

1.174.179

7 dok

Dinas PU. CK & TR

2018

2019

VIII-54

2020

2021


Kode

(1)


(2)


(3)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

5,68%

7%

100,000

10%

105,000

12%

110.250

15%

115.762

20%

121.550

25%

30%

100,000

35%

105.000

40%

110.250

45%

115.762

50%

51,62%

53.68%

199,021,94 0

60.28%

210,000,00 0

66.88%

217,000,0 00

73.48%

225,000,0 00

78,21%

82.52%

40,890,000

85%

50,000,000

90%

50,000,00 0

93%

35%

44.17%

24,581,030

47%

30,000,000

50.50%

40,000,00 0

54%

45%

49.50%

290,000

54%

1. 000.000

58%

2,050,000

63%

2016

2017

2018



(16)

(17)

(18)

25%

127.628

25%

Dinas PU. CK & TR

121.550

55%

127.628

55%

Dinas PU. CK & TR

80.08%

232,500,00 0

86.68%

240,000,00 0

86.68%

PU Bina Marga

50,000,00 0

97%

50,000,000

100%

50,000,000

100%

PU Bina Marga

40,000,00 0

57%

50,000,000

61.00%

60,000,000

61.00%

PU Bina Marga

67%

1. 750.000

72.00%

550,000

72.00%

2019

2020

2021

turunannya 0 1

0 1

16

17

Program Pemanfaatan Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

DINAS PU BINA MARGA Program Pembangunan Jalan

Program Pembangunan Jembatan Program Rehabilitasi/Pe meliharaan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Cakupan wewenang antar institusi pengendalian pemanfaatan tata ruang

Persentase panjang jalan kabupaten yang kondisinya Mantap Jumlah jembatan kabupaten yang kondisinya baik Mempertahankan persentase panjang jalan dan jembatan yang baik Meningkatkan rasio sarana dan prasarana kebinamargaan yang kondisinya baik


VIII-55

1. 750.000

PU Bina Marga


Kode

(1)


(2)


(3)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1,11 Ha

0 Ha

-

1,0 Ha

2,000,000

0,3 Ha

600,000

0,3 Ha

600,000

0,2 Ha

400,000

122 M

85 M

297,500

94 M

328,000

103 M

360,000

113 M

396,000

124 M

36.55%

40.2%

3,029,000

44.4%

9,306,000

48.6%

10,790,00 0

52.8%

5,851,000

25%

8%

1,400,000

10%

1,500,000

11%

1,000,000

12%

530 M

637,5 M

2,250,000

701 M

2,454,375

771 M

2,699,812

849 M

2016

2017

2018



(16)

(17)

(18)

0 Ha

-

0 Ha

Dinas PU Pengair an

436,000

137 M

480,000

137 M

Dinas PU Pengair an

57%

6,436,000

62.7%

7,080,000

62,7%

Dinas PU Pengair an

1,000,000

12%

1,000,000

12%

1,000,000

12%

Dinas PU Pengair an

2,969,739

933 M

3,266,773

1027 M

3,593,450

1027 M

Dinas PU Pengair an

2019

2020

2021

DINAS PU PENGAIRAN 1

15

16

17

18

19

Program Pengadaan Tanah

Persentase Luas Lahan yang Diadakan

Program Pembangunan Turab/Talud/Br onjong

Perentase Jumlah Pembangunan Turab/Talud/Bron jong

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Persentase Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya yang terkelola dengan baik

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Sungai

Persentase Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya yang Terkelola Baik

Persentase Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Sungai


VIII-56


Kode

(1)

0 1

30

0 1

15

0 1

16


(2) PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMA N Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan


(3)

Cakupan pengelolaan infrastruktur pedesaan Rasio Rumah tangga pengguna air bersih (%) (dari seluruh rumah tangga)

Program Pengembangan Perumahan

Prosentase rumah tinggal bersanitasi (%)

Program Lingkungan sehat perumahan

Rasio rumah tangga pengguna listrik (%) Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) /1000 penduduk

0 1

17

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

65%

70%

18.761.521

75%

19.699.597

77%

20.684.57 7

80%

21.718.80 6

85%

22.804.747

21,33 %

22 %

816.000

25 %

856.800

30 %

899.640

35 %

944.622

40 %

0

0

0

65%

630.000

70%

661.500

75%

694.575

60%

60%

0

75%

1,235,000

80%

1.296.750

85%

0

49%

498.010

62 %

522.910

65 %

549.056

80%

80%

200.000

82 %

210.000

85%

220.500

2016

2017



(16)

(17)

(18)

90%

23.944.984

90%

Dinas PU. CK & TR

991.853

45 %

1.041.445

45 %

Dinas PU. CK & TR

80%

729.303

85 %

765.768

85%

Dinas PU. CK & TR

1.361.587

95%

1.429.666

100%

1.501.150

100%

Dinas PU. CK & TR

70 %

576.508

75 %

605.334

80 %

635.600

80%

Dinas PU. CK & TR

90%

231.525

92%

243.101

95%

255.256

95%

Dinas PU. CK & TR

2018

2019

2020

2021

Rasio rumah layak huni (%)

KETENTRAM AN,


VIII-57


Kode

(1)


(2)


(3)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

70%

70%

597,000

75%

656,700

75%

722,370

80%

794,607

85%

874,067

70%

70%

1,085,000

75%

1,193,500

75%

1,312,850

80%

1,444,135

85%

0

0

0

70%

650,000

70%

675,000

75%

700,000

0

0

0

70%

250,000

70%

300,000

75%

9,03%

18,37%

758,480

28,52%

4,505,000

28,52%

4,550,000

29,02%

2016

2017

2018



(16)

(17)

(18)

90%

961,474

90%

Sat Pol PP

1,588,548

90%

1,747,403

90%

Sat Pol PP

80%

725,000

85%

800,000

85%

Sat Pol PP

350,000,0 00

80%

400,000,00 0

85%

450,000,00 0

85

Sat Pol PP

4,575,000

29,02%

4,600,000

29,08%

4,625,000

29,08%

Dinas Sosial

2019

2020

2021

KETERTIBA N UMUM DAN PERLINDUN GAN MASYARAKA T 1

1

7

8

9

15

Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan

Jumlah Pol PP per 10.000 penduduk

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal

Angka Kriminalitas

Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) SOSIAL

jumlah Linmas per 10000 Penduduk

Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Persentase Fakir Miskin, KAT, dan PMKS Lainnya

Penegakan Perda


VIII-58


Kode

(1)

16


(2) Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


(3)

18

Program pembinaan Anak Terlantar

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

2016

2017

2018

2019

2020

2021



(17)

(18)

yang tertangani

857,000 Presentase penanggulangan bencana Presentase Penyaluran bantuan PKH Persentase validasi data pelayanan dan Rujukan Kesejahteraan Sosial

17



Jumlah anak terlantar yang tertangani

2.225.000

2.200.000

2.225.000

Dinas Sosial

2.250.000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dinas Sosial

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dinas Sosial

-

-

-

80%

85%

90%

92%

95%

95%

Dinas Sosial

30

30

107,850

60

65

Dinas Sosial

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

51,360

Jumlah Penyandang Cacat

2.175.000

4


6

51,360

310,000

60

1,350,000

25

1,350,000

325,000

60

1,350,000

25

1,350,000

350,000

60

1,650,000

30

VIII-59

1,650,000

375,000

65

375,000

30

375,000

400,000

Dinas Sosial

400,000

35

400,000

35

Dinas Sosial


Kode

(1)

19

20

21

2


(2)

Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit sosial lainnya ) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahtaraan Sosial


(3) yang diberi bantuan Persentase Pembangunan sarana dan prasarana Trauma Center Kabupaten Musi Rawas Jumlah kelayan panti asuhan/jompo yang mendapat pelayanan (orang) Jumlah Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya yang mendapatkan pelatihan keterampilan (orang) Jumlah PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan urusan social



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

0

0

-

30

-

30

70

70

1,709,160

70

1,969,500

80

1,975,000

85

2,000,000

85

2,025,000

85

0

0

-

25

250,000

25

265,000

25

280,000

25

295,000

65 PSKS

100 PSKS

287,000

150 PSKS

1,250,000

160 PSKS

1,275,000

170 PSKS

1,300,000

180 PSKS

1,325,000

2016

2017

2018

2019

40

URUSAN WAJIB NON LAYANAN DASAR TENAGA KERJA


VIII-60



(17)

(18)

100

Dinas Sosial

2,050,000

85

Dinas Sosial

25

300,000

25

Dinas Sosial

190 PSKS

1,350,000

190 PSKS

Dinas Sosial

2020

2021

0

0


Kode

(1)


(2)

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja


(3)

Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan dan Keahlian dalam rangka menyiapkan dan tenaga kerja yang terampil, mandiri dan berdaya saing dengan didukung sarana dan prasarna yang memadai

Program peningkatan Kesempatan Kerja

Tersedianya kesempatan kerja bagi calon tenaga kerja.

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaa n

Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, adil, dan bermartabat.



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

0%

0%

0%

2016

100%

100%

100%

2017

400,000

370,000

400,000

100%

100%

100%

2018

600,000

400,000

450,000

100%

100%

100%

2019

800,000

375,000

475,000

100%

100%

100%

PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK


VIII-61

2020

800,000

400,000

475,000

100%

100%

100%

2021

600,000

375,000

475,000

100%

100%

100%

600,000

370,000

500,000



(17)

(18)

100%

Tenaga Kerja dan Transm igrasi

100%


100%



Kode

(1)

2 1

01 .1 6


(2)


(3)

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Program penguatan kelembagaan pengarusutamaa n Gender dan anak Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan Program penguatan kelembagaan pengarusutamaa n Gender dan anak PANGAN

Prosentase peningkatan angkatan kerja perempuan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perk

Ketersediaan Pangan utama

Prosentase kelembagaan PUG dan Anak

prosentase perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi Prosentase kelembagaan PUG dan anak

Prosentase kelembagaan PUG atau Anak



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

38%

20%

10%

20%

2016

38%

20%

25%

20%

2017

295,000

680,000

575,000

960,000

39%

20%

30%

20%

2018

295,000

680,000

575,000

960,000

40%

30%

45%

30%

2019

324,000

41%

680,000

50%

575,000

55%

960,000

50%

2020

356,500

680,000

575,000

960,000

42%

60%

65%

60%

2021

391,500

680,000

575,000

96,000

43%

60%

75%

60%

391,500

680,000

575,000

960,000



(17)

(18)

43%

Kantor Pember dayaan Peremp uan

60%


75%


60%


20%

20%

155,000

20%

155,000

30%

155,000

50%

155,000

60%

155,000

60%

155,000

60%


80,98%

85%

946,730

90%

1,063,403

95%

1,329,253

100%

1,528,641

100%

1,757,938

100%

2,021,628

100%

BKP


VIII-62


Kode

(1)


(2)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Penguatan Cadangan Pangan

75 ton beras,25 ton gabah (100)

100%

1,956,237

100%

2,151,860

100%

2,689,825

100%

3,093,299

100%

3,557,294

80,98%

85%

964,497

87%

1,061,497

90%

1,326,871

93%

1,525,902

95%

1.830kk/k apita 64 gram/hari

85%

424,800

90%

467,280

95%

584,100

100%

671,715

-

1%

376,900

2%

376,900

2%

452,280

2%

Jumlah Lahan Yang Bersertifikat

3

10

200.000

10

225.000

10

250.000

Persentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan

80%

100%

450.000

100%

460.000

100%

465.000


2016

2017



(16)

(17)

(18)

100%

4,090,888

100%

BKP

1,754,787

97%

2,018,005

97%

BKP

100%

772,472

100%

888,343

100%

BKP

497,508

2%

572,134

2%

657,954

2%

BKP

10

255.000

10

260.000

10

260.000

60

Bagian Tata Pemeri ntahan

100%

470.000

100%

480.000

100%

500.000

100%


2018

2019

2020

2021

ebunan)

2 1

01 .1 7

2 1

01 .1 8

2 1

01 .1 9

2 1

01 .2 1

Program Peningkatan Lumbung Pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Perencanaan Pembangunan Daerah PERTANAHA N Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Ketersediaan Energi dan protein perkapita/hari Regulasi ketahanan Pangan


VIII-63


Kode

(1)

0 2 .

02 .1 5.

0 2 .

02 .1 6.


(2)


(3)

LINGKUNGA N HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS)/1000 penduduk Cakupan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Cakupan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Persentase Parameter laboratorium lingkungan yang terakreditasi KAN Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. Pencemaran status mutu air



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

44 %

54 %

498,010

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

100%

425.000

100%

350.000

100%

350.000

100%

100%

100%

5.476.890

100%

3.849

100%

3.142.200

100%

2.995.000

100%

0 Parameter

4 Paramet er

7 Paramet er

10 Paramet er

13 Paramet er

16 Paramet er

56%

83%

100%

100%

100%

0%

0%

10%

20%

40%


2016

2017

2018



(16)

(17)

(18)

0

0

0

Dinas PU. CK & TR

350.000

100%

350.000

100%

BLHD Kab. Mura

3.000.000

100%

2.965.000

100%

BLHD Kab. Mura

19 Paramet er

19 Paramete r

BLHD Kab. Mura

100%

100%

100%

BLHD Kab. Mura

50%

60%

60%

BLHD Kab. Mura

2019

VIII-64

2020

2021


Kode

(1)


(2)


(3) Pengelolaan limbah B3 Pengelolaan limbah B3 yang diawasi Penegakan hukum lingkungan Pengendalian potensi sumber pencemaran air Sampling pemantauankualit as air sungai dan/danau secara berkala pd periode musimhujan dan kemarau Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Jumlah partisipasi masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup

0 2 .

02 .1 7.

Program Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam

Jumlah Pohon yang ditanam



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

2016

2017

2018

2019

2020


2021

(17)


(18) BLHD Kab. Mura BLHD Kab. Mura BLHD Kab. Mura BLHD Kab. Mura

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

BLHD Kab. Mura

0%

0%

80%

90%

100%

100%

100%

100%

BLHD Kab. Mura

3 kali

7 kali

12 kali

17 kali

22 kali

27 kali

32 kali

32 kali

BLHD Kab. Mura

0 Pohon

0 Pohon


-

200.000 Pohon

1.920.000

200.000 Pohon

1.925.000

200.000 Pohon

VIII-65

1.930.000

200.000 Pohon

1.935.000

200.000 Pohon

1.935.000

1.000.00 0 Pohon

BLHD Kab. Mura


Kode

(1)





2016

2017

Target (%)

Rp. (000)

2018

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

2019

Rp. (000)

Target (%)

2020

Rp. (000)

Target (%)


2021

Rp. (000)

Target (%)


Rp. (000)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

0 2 .

02 .1 8.

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air

0%

0%

-

0%

-

20%

375,000

40%

375,000

50%

375,000

60%

375,000

60%

BLHD Kab. Mura

0 2 .

02 .1 9.

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Cakupan Pelaksanaan Penetapan SLHD

95.50%

100%

720,000

100%

730,000

100%

1,105,500

100%

1,105,500

100%

905,500

100%

805,500

100%

BLHD Kab. Mura

0 2 .

02 .2 0.

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Indeks Kualitas Udara dari sumbernya

0%

0%

-

5%

145,000

7%

160,000

9%

160,000

11%

160,000

13%

160,000

13%

BLHD Kab. Mura

0 2 .

02 .2 2.

Cakupan kawasan hutan lindung yang di pantau

0%

0%

0

0

0

20%

350,000

30%

350,000

40%

350,000

50%

350,000

50%

BLHD Kab. Mura

0 2 .

02 .2 4.

Program Pengendalian Kebakaran Hutan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Cakupan Ruang Terbuka Hijau per 30% dari luasan wilayah Ibukota Kabupaten

0.20%

0.20%

135,000

0.21%

120,000

0.22%

120,000

0.23%

525,000

0.24%

525,000

0.25%

525,000

0.25%

BLHD Kab. Mura

ADMINISTRA SI KEPENDUDU KAN DAN PENCATATA N SIPIL


VIII-66


Kode

(1)



Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016) Data Tahun 2015 (%) (4)


2016

Target (%)

2017

Rp. (000)

Target (%)

2018

Rp. (000)

Target (%)

2019

Rp. (000)

Target (%)

2020

Rp. (000)

Target (%)


2021

Rp. (000)

Target (%)


Rp. (000)

(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Persentase Penduduk yang berusia 17 Tahun ke atas/telah menikah yang memiliki KTP Persentase Penduduk yang memiliki KK

84,41

84,41

1,750,000

87,91

2,100,000

90,91

2,350,000

93,71

2,200,000

96,21

2,650,000

97,81

2,100,000

100

91,76

91,76

250,000

93,76

350,000

95,26

400,000

96,36

400,000

97,16

600,000

97,66

400,000

99,11


48,04

48,04

250,000

50,44

400,000

52,96

400,000

55,08

400,000

57,84

400,000

60,72

400,000

100

Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran kalangan Anak (018) Tahun Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan

77,50

77,50

250,000

80,00

400,000

82,50

400,000

85,00

400,000

87,50

450,000

90,00

300,000

53,34

24,38

24,38

250,000

25,11

200,000

25,86

250,000

26,64

200,000

27,44

200,000

28,26

200,000

30,00


15,45

15,45

250,000

15,76

200,000

16,07

250,000

16,39

200,000

16,72

200,000

17,06

200,000

70,00

Dinas Kepend udukan dan Catatan Sipil Dinas Kepend udukan dan Catatan Sipil Dinas Kepend udukan dan Catatan Sipil Dinas Kepend udukan dan Catatan Sipil Dinas Kepend udukan dan Catatan Sipil Dinas Kepend udukan dan Catatan Sipil


VIII-67


Kode

(1)


(2)


(3)


2016

Target (%)

2017

Rp. (000)

Target (%)

2018

Rp. (000)

Target (%)

2019

Rp. (000)

Target (%)

2020

Rp. (000)

Target (%)


2021

Rp. (000)

Target (%)


Rp. (000)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

22,23

22,23

250,000

22,90

200,000

23,81

250,000

24,77

200,000

26,01

200,000

27,31

200,000

12,00


4,39

4,39

400,000

4,61

500,000

4,84

200,000

5,08

300,000

5,34

400,000

5,60

200,000

99,37


100,00

100,00

45,000

100

60,000

100

60,000

100

75,000

100

100,000

100

100,000

100,00

90,00

90,00

60,000

90,00

70,000

90,00

80,000

90,00

100,000

90,00

100,000

90,00

100,000

100,00

Jumlah website milik pemerintah daerah (Disdukcapil)

1

1

250,000

1

300,000

1

400,000

1

200,000

1

200,000

1

200,000

3,00

Lama Proses administrasi kependudukan

3

3

250,000

3

150,000

3

250,000

3

250,000

3

250,000

3

250,000

Dinas Kepend udukan dan Catatan Sipil Dinas Kepend udukan dan Catatan Sipil Dinas Kepend udukan dan Catatan Sipil Dinas Kepend udukan dan Catatan Sipil Dinas Kepend udukan dan Catatan Sipil Dinas Kepend udukan dan Catatan Sipil


Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan

(4)



VIII-68


Kode

(1)


(2) PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Jumlah Organisasi & Lembaga Desa yang aktif

500 lembaga/or ganisasi

Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPM Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang aktif

60%

5 lembaga /organis asi 60%

60%

60%

1.000.000

65%

1.000.000

70%

1.250.000

75%

1.300.000

80%

1.350.000

80%

1.500.000

80%

40%

40%

3,500,000

45%

3,700,000

50%

3,800,000

55%

4.000,000

55%

4,500,000

60%

4,550,000

60%

60%

65%

55%

55%

3.000.000

60%

3,500,000

70%

4,500,000

75%

4,750,000

80%

5,000,000

85%

6,000,000

85%

2,500,000

60%

2,600,000

65%

2,600,000

70%

2,750,000

75%

2,850,000

80%

2,900,000

80%


% Masyarakat Desa memanfaatkan TTG Persentase usulan desa yang diakomodir dalam Musrenbangdes.

2016

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Persentase aparat pemerintahan desa yang berkinerja baik

Program Peningkatan Peran

Persentase Jumlah PKK aktif

55%

55%

Persentase Jumlah

80%

80%


2017

1.000.000


2018

1.250.000

65%

80%


2019

1.300.000

70%

85%


2020

1.500.000

75%

90%

VIII-69


2021

1.700.000

80%

95%

7 lembag a/organi sasi 80%

1.800.000

80%

95%



(17)

(18)

7 lembaga/ organisas i 80%

BPMP D

BPMP D

BPMP D

80%

95%

BPMP D

BPMP D


Kode

(1)


(2) Perempuan di Perdesaan PENGENDAL IAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program Keluarga Berencana


(3)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

2016

2017

2018

2019

2020

2021



(17)

(18)

Posyandu Aktif

Total Fertility Rate/ TFR (%) Laju Pertumbuhan Penduduk

Prepalensi peserta KB aktif/ CPR(%)

Angka Kelahiran Pada Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun)

Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) (%) Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) (%)

2,24

2,24

1,20

1,20

75,3

75,3

65,6

65,6

851,890

2,18 1,18

861,890

2,13 1,16

871,890

2,07

881,890

2,02

891,890

1,97

900,890,

1,97

Badan KB

1,14

1,12

1,10

1,10

Badan KB

75,6

75,9

76,2

76,4

76,7

76,7

Badan KB

62,3

59

55,7

52,4

49,1

49,1

Badan KB

15,7

15,7

14,4

12,5

9,8

7,4

6,3

6,3

Badan KB

3,4

3,4

3,2

3,1

3,0

2,8

2,7

2,7

Badan KB


VIII-70


Kode

(1)


(2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Program Pelayanan Kontrasepsi


(3) Pelayanan Advokasi KIE KB dan KS Melalui Media Angka Kelahiran Pada Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun) Pemenuhan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi (SPM 30%) Prepalensi peserta KB aktif/ CPR(%) Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) (%) Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) (%)

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Pemenuhan Penyediaan Informasi Data Mikro (SPM 100%)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

2016

49,9

65,6

49,9

2017

136.218

65,6

49.9

75,3

49.9

58,2

2018

146.218

62,3

512.467

75,3

62.2

66,6

2019

156.218

74,9

59

612.467

75,6

2020

166.218

83,2

55,7

74.6

712.467

86.9

75,9

2021

176.218

91,5

52,4

812.467

93.2



(17)

(18)

186.218

49,1

912.467

100

982.467

91,5

Badan KB

49,1

Badan KB

100

Badan KB

76,2

76,4

76,7

76,7

Badan KB

15,7

15,7

14,4

12,5

9,8

7,4

6,3

6,3

Badan KB

3,4

3,4

3,2

3,1

3,0

2,8

2,7

2,7

Badan KB

100


100

1.151.925

100

1.161.925

100

1.171.925

100

VIII-71

1.181.925

100

1.1951.925

100

1.1951.925

100

Badan KB


Kode

(1)


(2)

Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

PERHUBUNG AN Program pembangunan prasarana fasilitas perhubungan Program



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Prepalensi peserta KB aktif/ CPR(%) Fasilitasi Kampung KB

75,3


Cakupan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga) KehamilanTidak Diinginkan (KTD) (%) Cakupan pembinaan melalui kelompok kegiatan di masyarakat Total Fertility Rate/ TFR (%)

cakupan ketersediaan Pembangunan prasarana fasilitas Perhubungan cakupan

2016

2017

75,3

2018

75,6

50

50

92.9

92.9

3,4

3,4

75,4

75,4

2,24

2,24

75,9

60

15.227

93.8

70

45.327

3,2

155.068

75,9

2019

94.6

85.427

3,1

156.068

2,18

76,77

2020

2,13



(17)

(18)

76,2

76,4

76,7

76,7

Badan KB

80

90

100

100

Badan KB

97.3

Badan KB

2,7

Badan KB

78,0

Badan KB

1,97

Badan KB

95.5

120.527

3,0

157.068

2021

77,0

96.4

160.627

2,8

158.068

2,07

77,5

97.3

200.727

2,7

159.068

2,02

78,0

160.068

1,97

48%

3.59%

200,000

15.93%

687,500

33.87%

1,000,000

39.25%

300,000

45.08%

325,000

72.00%

1,500,000

72%

Dishub kominf o

36%

5.31%

100,000

15.92%

200,000

28.39%

235,000

42.45%

265,000

58.10%

295,000

78.00%

375,000

78%

Dishub


VIII-72


Kode

(1)



(2)

(3)

Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

ketersediaan prasarana dan fasilitas LLAJ untuk keselamatan pengguna Jasa / Jalan Terciptanya kesadaran tertib berlalu lintas bagi pengguna jasa / jalan Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan guna keselamatan transportasi Terpenuhinya pengendalian dan pengamanan untuk keselamatan pengguna jalan Terlaksananya pelayanan publik PKB

Program peningkatan pelayanan angkutan Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor

Program pengembangan LLASD & KA

Terwujudnya pelayanan dan keselamatan LLASDP & KA



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

2016

2017

2018

2019

2020


2021

(17)


(18) kominf o

30%

1.56%

50,340

14.25%

410,000

26.93%

410,000

39.62%

410,000

52.31%

410,000

65.00%

410,000

65%

Dishub kominf o

42%

12.50%

1,517,391

16.37%

550,000

35.12%

630,000

44.64%

320,000

54.61%

335,000

68.00%

450,000

68%

Dishub kominf o

46%

13.51%

1,517,391

25.78%

1,377,000

39.05%

1,490,000

52.23%

1,480,000

66.03%

1. 550.000

80.00%

1,568,000

80%

Dishub kominf o

45%

10.89%

1,701,000

29.46%

2,900,000

45.60%

2,520,000

58.53%

2,020,000

71.47%

2,020,000

78.00%

1,020,000,0 00

78.00%

Dishub kominf o

46%

30.31%

195,875

38.05%

50,000

45.79%

50,000

53.52%

50,000

61.26%

50,000

69.00%

50,000

69%

Dishub kominf o

URUSAN KOMUNIKAS


VIII-73


Kode

(1)


(2) I DAN INFORMATI KA Program Pengembangan komunikasi dan informasi dan media massa Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Program kerjasama informasi dengan mass media

1. 1.

1. 2

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.


(3)

Cakupan ketersediaan jaringan TIK

Terciptanya pengetahuan SDM bidang komunikasi dan informasi Prosentase ketercapaian egoverment dan distribusi informasi ke publik

Cakupan layanan ketersediaan sarana dan prasarana UMKM

Cakupan layanan sumberdaya manusia, mutu & kualitas produk UKM/ koperasi yg berdaya saing &



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

32%

11.97%

4,258,000

27.22%

5,425,000

38.48%

4,003,895

47.12%

3,075,000

55.82%

3,095,000

14%

4.65%

75,000

8.87%

125,000

18.10%

130,000

28.74%

1,500,000

40.81%

25%

6.73%

150,000

19.20%

278,000

31.67%

278,000

45.35%

305,000

33%

33%

430,000

36%

450,000

40%

495,000

43%

33%

33%

900,000

36%

950,000

40%

1,045,000

43%


2016

2017

2018



(16)

(17)

(18)

65.00%

3,265,000

65.00%

Dishub kominf o

170,000

55.00%

200,000

55%

Dishub kominf o

50.07%

105,000

55.00%

110,000

55%

Dishub kominf o

544,500

44%

598,950

47%

658,845

47%


1,149,500

44%

1,264,450

47%

1,390,895

47%


2019

VIII-74

2020

2021


Kode

(1)


(2)

1. 3

1. 4

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


(3) dikenalnya produk UKM/koperasi di tingkat Provinsi dan Nasional Cakupan layanan Optimalisasi pemanfaatan fasilitas Pemerintah

Cakupan Layanan kualitas kelembagaan koperasi

Kenaikan/penurun an nilai realisasi PMDN(milyar rupiah) Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rasio Daya serap tenaga kerja Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang - cabangnya Peningkatan nilai investasi



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

33%

33%

500,000

36%

350,000

40%

385,000

43%

423,500

44%

465,850

33%

33%

400,000

36%

850,000

40%

935,000

43%

1,028,500

44%

5%

5%

715,000

5%

750,750

5%

788,200

5%

827,700

5%

25%

26%

27%

28%

29%

30%

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

NA

100%

120

125

17%

17%

18%

200

200

200


2016



(16)

(17)

(18)

47%

512,435

47%


1,131,350

47%

1,244,485

47%


869,000

5%

912,500

5%

BPMPT P

31%

31%

BPMPT P

5,2

5,4

5,4

BPMPT P

150

175

180

180

BPMPT P

18%

19%

19%

20%

20%

BPMPT P

200

200

200

200

200

BPMPT P

2017

2018

2019

VIII-75

2020

2021


Kode

(1)


(2)

Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Program penyiapan sumber daya, sarana dan prasarana daerah KEPEMUDAA N DAN OLAHRAGA Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program peningkatan upaya perumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda


(3) Pelaksanaan Promosi investasi Persentase perizinan dan non perizinan yang diterbitkan tepat waktu Rata – rata perizinan dan non perzinan yang diterbitkan Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

2016

2017

2018

4%

2019

(18)

4%

BPMPT P

97%

BPMPT P

5.3%

BPMPT P

95%

4.7%

4.8%

B

B

75,000

B

100,000

B

100,000

B

125,000

B

125,000

A

130,000

A

BPMPT P

0

0

0

95%

215,000

96%

236,500

97%

260,150

98%

286,165

98%

317,643

100%

Dispora

98%

98%

1,146,710

98%

2.500.000

98%

2.700.000

98%

3.000.000

98%

3.250.000

100%

3.500.000

100%

Dispora

0

0

0

90%

500,000

92%

550,000

94%

605,000

96%

665,500

98%

732,050

100%

Dispora

4.9%

95%

540.000

96%

5.0%

567.200

5.1%

96%

4%

(17)

95%

514.500

4%


4%

95%

4%


2021

4%

490.000

4%

2020

595.500

5.2%

97%

685.300

5.3%

jumlah organisasi pemuda

jumlah kegiatan kepemudaan

jumlah kewirausahaan pemuda


VIII-76


Kode

(1)


(2) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga STATISTIK


(3) jumlah pemuda yang bebas dari narkoba jumlah pelatih dan wasit yang bersertifikasi

jumlah prestasi olahraga



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

0

0

0

90%

250,000,00 0

92%

275,000

94%

302,500

96%

332,750

0

0

0

90%

150.000

92%

165.000

94%

181.000

96%

97%

97%

2.738.228

97%

6.800.000

98%

5.500.000

98%

7.500.000

91%

91%

1,010,000

93%

3.000.000

95%

3.350.000

96%

95%

95%

500.000

95%

550.000

100%

605.000

100%

2016

2017

2018



(16)

(17)

(18)

98%

366,025

100%

Dispora

199.000

100%

219.000

100%

Dispora

99%

5.700.000

100%

8.000.000

100%

Dispora

3.500.000

97%

3.800.000

100%

4.000.000

100%

Dispora

665.000

100%

732.000

100%

800.000

100%

2019

2020

2021

jumlah gedung olahraga

Program Pengembangan Data Informasi/Statisti k Daerah Program Pengembangan/ Data/ informasi Statistik daerah

Tersedianya data informasi/statistic daerah

Pengembangan Data/ Informasi/Statis tik Daerah Program Pengembangan Data/Informasi/S

Jumlah data statistik pertanian

Cakupan ketersediaan Data/ Informasi Satistik Daerah

Tersedianya data terbaru bidang perindustrian,

Bappeda

0%

100%

235,000

100%

275,000

100%

265,000

100%

245,000

100%

245,000

100%

235,000

245,000


9%

9%

60,000

11%

100,000

11%

125,000

11%

125,000

11%

125,000

11

130,000

11%

DTPH

60%

60%

85.000

65%

100.000

70%

100.000

75%

100.000

80%

100.000

85%

100.000

85%

Disprin dagsar


VIII-77


Kode

(1)


(2) tatistik Daerah Program pengembangan data / informasi/statist ik daerah Program pengembangan data / informasi/statist ik daerah Program pengembangan data / informasi/statist ik daerah Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah Program pengembangan data / informasi/statist ik daerah Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah


(3) perdagangan dan pasar Cakupan pengembangan data / informasi/statistik daerah Cakupan ketersediaan data/informasi/stat istik daerah Cakupan ketersediaan data/informasi/stat istik daerah Cakupan Ketersediaan Data/ Informasi/ Statistik Daerah (%) Cakupan Ketersediaan Data/ Informasi/ Statistik Daerah (%) Cakupan ketersediaan data/informasi/stat istik daerah Cakupan Ketersediaan Data/ Informasi/ Statistik Daerah



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

99%

99%

15,000

99%

18,150

99%

19,965

99%

21,961

99%

24,157

95%

95%

20,000

95%

20,000

95%

20,000

95%

20,000

95%

0%

0%

0

0

50,000

90%

55,000

93%

60,500

0%

0%

0

93%

50,000

93%

55,000

94%

0%

0%

0

95%

15,000,000

95%

16,500,00 0

0%

0%

0

94%

50,000,000

95%

0%

0%

0

70%

70,000,000

72%


2016

2017



(16)

(17)

(18)

99%

26,573

99%

Kec. TPK

20,000

95%

20,000

95%

Kecama tan Muara Kelingi

96%

66,550

98%

73,205

98%

Kecama tan Megang Sakti

60,000

94%

65,000

95%

70,000

95%

Kecama tan Selangit

96%

18,150,00 0

96%

19,965,000

97%

21,961,500

97%

Kecama tan Muara Beliti

55,000

96%

60,000,00 0

97%

65,000,000

98%

70,000,000

98%

Kecama tan Jayalok a

77,000,00 0

75%

84,700,00 0

76%

93,170,000

80%

102,487,00 0

80%

Kecama tan Muara Lakitan

2018

2019

VIII-78

2020

2021


Kode

(1)



(2)

(3)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

0

0

0

93%

50,000

93%

55,000

94%

60,000

94%

65,000

0

0

0

96%

18.150

96%

19.965

97%

21.961

97%

0

0

0

99

30.000

99

40.000

99

50.000

1.000

7

160,000

7

250,000

7

275,000

7

1

400.000

1

440.000

2016

2017



(16)

(17)

(18)

95%

70,000

95%

Kec.ST L Ulu Terawa s

24.157

98%

26.573

98%

Kec.Tu gumuly o

99

60.000

99

70.000

99

Kecama tan Sukakar ya

302,500

7

332,750

7

336,025

7

Disbud par

1

484.000

1

532.400

1

585.640

1

Disbud par

2018

2019

2020

2021

(%) Program pengembangan data / informasi/statist ik daerah Program pengembangan data/informasi/s tatistik daerah Program pengembangan data/informasi/s tatistik daerah PERSANDIAN

Cakupan Ketersediaan Data / Informasi/Statistik Daerah (%) Cakupan pengembangan data/informasi/stat istik daerah Cakupan pengembangan data/informasi/stat istik daerah

Program Persandian Daerah KEBUDAYAAN

Program Pengembangan nilai Budaya

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya

- Jumlah Benda Cagar Budaya yang dilestarikan - Jumlah Pengelolaan Adat Budaya Jumlah Seni Tari dan lagu daerah yang di dokumentasikan Jumlah pelaksanaan festival seni dan budaya (kali)

0

0

0

1

250,000

0

0

0

0

0

0

1

366,025

1

Disbud par

775,000

5

932,500

5

2,100,000

5

2,525,000

5

1,929,500

5

2,069,950

5

2,221,395

5

Disbud par


VIII-79


Kode

(1)


(2) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata PERPUSTAK AAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Peningkatan Sarana Prsarana Perpustakaan Umum Daerah KEARSIPAN Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi


(3) JUmlah Wisatawan yang berkunjung (orang)

Persentase peningkatan bahan pustaka Rasio jumlah pengunjung perpustakaan Persentase Perpustakaan yang terkelola dengan baik

Persentase SKPD yang telah menerapkan kearsipan secara baku Persentase arsip statis dan inaktif yang terdata dan tertata dengan baik Persentase jumlah SKPD yang paham mengenai kearsipan



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1.120.000

100.000

1.240.000

105.000

1.375.000

110.000

1.457.000

115.000

1.566.650

120.000

1.720.815

14%

3050

280.212.30 0

3100

308.233.53 0

3150

339.056,8 83

3225

372,962,5 71

3275

1.550 org

1.700 org

0

1.850 org

0

1.935 org

0

1.985 org

0

0

0

0

6%

50,000

9%

55,000

12%

36%

30

107,982

37

118,780

42

130,686

36%

0

0

30

25,000

33

3 Bln

-

75,000

2%

82,500

2%


2016

2017



(16)

(17)

(18)

125.000

1.769.396

125.000

Disbud par

410,258,82 8

3325

451,284,71 1

3325

KPAD

2.180 org

0

2.250 org

0

2.250 org

57,500

15%

60,000

18%

63,000

18%

KPAD

50

143,724

54

158,096

60

173,096

60

KPAD

27,500

37

31,000

41

34,000

46

37,500

46

KPAD

90,750

2%

92,250

2%

95,500

2%

97,150

2%

KPAD

2018

2019

VIII-80

2020

2021


Kode

(1) 3


(2)


(3)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

100.4

100.5

100.8

101

101.5

101.8

34.141,11

44.728,4 2

47.348,1 2

50.274,1 2

53.387,0 2

57.035,6 5

33,650,17 ton

34,491,4 2 ton

5,220,000

36,216 ton

5,245,000

38,026,8 0 ton

5,216,000

39,928,1 3 ton

5,330,000

41,924,5 4 ton

5,380,000

44,020 ,77 ton

490.94 ton

486.03 ton

500,000

481.17 ton

520,000,

476.36 ton

550,000

471.60 ton

600,000

466.88 ton

700,000

7,266 kg

7,629 kg

1,000,000

8,011 kg

1,100,000

8,411 kg

1,100,000

8,832 kg

1,100,000

9,273 kg

1 dok

1 dok

80,000,

1 dok

80,000

1 dok

85,000

1 dok

85,000

1 dok

1 dok

300,000

1 dok

350,000

1 dok

360,000

1 dok

400,000

2016

2017

2018



(17)

(18)

102.7

102.7

Disnak kan

61.491, 69

61.491,6 9

Disnak kan

5,420,000

44,020,7 7 ton

Disnak kan

462.21 ton

900,000

462.21 ton

Disnak kan

1,200,000

9,737 kg

1,200,000

9,737 kg

Disnak kan

1 dok

85,000

1 dok

85,000

1 dok

Disnaka n

1 dok

450,000

1 dok

480,000

1 dok

Disnaka n

2019

2020

2021

URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2 . 0 5

Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program Pengembangan Sistem Kesehatan Lingkungan dan Ikan Program Pengembangan Kawasan Budidaya air payau dan air

-Nilai Tukar nelayan / Perikanan (NTP Perikanan) % Produksi Perikanan Produksi ikan budidaya (ton)

Produksi perikanan tangkap (ton) Produksi pengolahan hasil perikanan (kg)

ketersediaan Laporan Deteksi Dini HAPIK (dok)

Kajian kawasan budidaya air tawar (dok)


VIII-81


Kode


(1)

(2)


(3)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1,100,000

5

800,000

5

1,300,000

5

1,580,000

5

1,645,500

5

1,717,050

100,000

1

130,000

1

150,000

1

175,000

1

200,000

1

200,000

100.4

100.5

100.8

101

101.5

101.8

4,328,884. 5

474,347, 810

495,077, 490

515,807, 170

536,536, 850

1.31%

1.45%

1.55%

1.65%

1.75%

2,880.22 ton

2.975,66 ton

8,000,000

3.054,14 ton

8,500,000

3.135,66 ton

8,000,000

3.220,13 ton

9,000,000

3.307,74 ton

9,000,000

3.399,0 1 ton

4,299

4,513

550,000

4,738

550,000

4,975

570,000

5,223

570,000

5,485

590,000

3,796

4,176

700,000

4,593

720,000

5,052

740,000

5,558

760,000

6,113

780,000,

2016

2017

2018



(16)

(17)

(18)

5

1,795,255

5

Disbud par

1

200,000

1

Disbud par

102.7

102.7

Disnak kan

557,266, 530

577,996 ,210

577,996, 210

Disnak kan

1.85%

2.00%

2.00%

Disnak kan

9,000,000

3.399,01 ton

Disnak kan

5,759

590,000

5,759

Disnak kan

6,726

800,000

6,725

Disnak kan

2019

2020

2021

tawar PARIWISATA

1 . 0 2

Program Pengembangan Destinasi Wisata Program Pengembangan Kemitraan PERTANIAN

Program Peningkatan Produksi hasil Peternakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Jumlah pengembangan destinasi pariwisata Jumlah kunjungan pejabat Negara 1 tahun Nilai tukar Petani (NTP)

PDRB Pertanian (2014) dalam juta rupiah Produktivitas Peternakan (kenaikan produksi daging sapi) Produksi daging (ton)

Jumlah layanan IB (akseptor)

-Cakupan pelayanan pengobatan (kasus)


VIII-82


Kode

(1)


(2)

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

4,172

4,381

2,520 kg

2,646 kg

1,000,000

2,778 kg

1,100,000

2,917 kg

1,100,000

3,063 kg

1,100,000

3,216 kg

1,200,000

3,377 kg

-

-

-

17,500 ha

4,725,000

21,770 ha

5,877,900

22,000 ha

5,940,000

22,500 ha

6,075,000

-

-

9,884,681

-

19,985,000

-

19,833,50 0

-

21,496,85 0

-

22,675,535

- Padi (GKG)

276.918

286.610

296.641

307.023

317.769

328.891

340.400

340.400

- Jagung (PK)

9.014

9.284

9.563

9.850

10.146

10.450

10.764

10.764

- Kedelai (BK)

3.192

3.320

3.453

3.591

3.735

3.884

4.039

4.039

39.621

40.810

42.034

43.295

44.594

45.932

47.310

47.310

-

-


(3) - Cakupan Pelayanan vaksinasi (dosis) Produksi hasil pengolahan hasil peternakan (kg)

2016

2017

2018

4,600

2019

4,830



(17)

(18)

5,591

Disnak kan

1,200,000

3,377 kg

Disnak kan

23,000 ha

6,210,000

23,000 ha

DINAS TPH

-

22,874,188

-

DINAS TPH

2020

5,071

2021

5,325

5,591

DINAS TPH 15

19

Peningkatan Kesejahteraan Petani

Jumlah pemilikan lahan petani ysng mendapatkan KPMM (ha)

Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

Produksi (ton)

- Ubi Kayu 18 .0 3. 06

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

Produktivitas (ton/ha) - Padi (GKG)

38.021.270

-

38.500.000

-

39.000.00 0

-

40.000.00 0

-

40.000.000

-

40.000.000

-

5,34

5,46

5,54

5,63

5,68

5,75

5,81

5,81

- Jagung (PK)

7,75

7,91

7,98

8,06

8,15

8,23

8,31

8,31

- Kedelai (BK)

1,84

1,86

1,88

1,90

1,92

1,94

1,96

1,96

- Ubi Kayu

49,22

49,96

50,71

51,72

52,75

53,81

54,88

54,88


VIII-83

DINAS TPH


Kode

(1) 18 .0 8. 11 2

2

2

1

1

01 .1 6

18 .0 4. 07 01 .1 8

01 .1 7

6

7



(2)

(3)

Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian peningkatan Ketahanan pangan (Pertanian/Perk ebunan ) Peningkatan Produksi dan nilai tambah Hortikultura Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian / perkebunan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan BAPPELUH

Penambahan luas baku lahan sawah

Program penlngkatan Kesejahteraan Petani

Peningkatan Kapasitas SDM Petani dan Kelembagaan Petani (Org) Meningkatnya Jumlah Produksi Pertanian dan Perkebunan unggulan Daerah yang mengikuti

Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian/Perke bunan Unggul

swasembada pangan /surplus beras (ton)

Produksi tanaman buah - buahan (kuintal)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

-

500

11.001.090

1000

11.200.000

500

11.400.00 0

500

11.600.00 0

500

11.800.000

131,412 ton

136,742 ton

1,822,570

142,266 ton

2,500,000

148,031 ton

2,407,000

153,994 ton

2,739,000

160,180 ton

266,752 kuintal

269,419 kuintal

2.318.670

272,114 kuintal

3.600.000

274,835 kuintal

4.000.000

277,583 kuintal

4.500.000

7

7

240,000

7

300,000

7

400,000

7

2

2

250,000

3

500,000

3

300,000

1.900 Org

420 Org

1.200. 000

450 Org

1.400. 000

450 Org

6 kali

1 kali

450. 000

1 kali

1.000. 000

1 kali

2016

2017



(16)

(17)

(18)

500

12.000.000

-

DINAS TPH

3,112,000

166,595 ton

3,625,000

166,595 ton

DINAS TPH

280,359 kuintal

5.000.000

283,163 kuintal

5.500.000

283,163 kuintal

DINAS TPH

450,000

7

500,000

7

550,000

7

DINAS TPH

3

300,000

3

300,000

3

500,000

3

DINAS TPH

1.500. 000

450 Org

1.600. 000

500 Org

1.700. 000

500 Org

1.700. 000

4,670 Org

Bapelu h PPK

1.000. 000

1 kali

1.100. 000

1 kali

1.000. 000

1 kali

1.100. 000

12 kali

Bapelu h PPK

2018

2019

2020

2021

Jumlah teknologi yang diterapkan

Wilayah pemasaran Hasil pertanian (wilayah)


VIII-84


Kode

(1)


(2) Daerah

1

1

1

1

1

8

9

10

11

12

13

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunanan Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perke bunan Lapangan

Program Penerapan Teknologi Peternakan Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan Program Peningkatan Ketahanan Pangan


(3) Promosi Unggulan (Kali) Meningkatnya kemampuan lembaga penyuluhan tingkat kecamatan dan desa (UPTBP) Meningkanya Pemahaman dan Kuaitas Tenaga penyuluh dan aparatur pertanian yang berkelanjutan (orang) Peningkatan penerapan teknologi peternakan. (Demplot) Peningkatan penerapan teknologi Budidaya Perikanan (Demplot) Peningkatan perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan (Demplot) Meningkatnya pengkajin teknologi terapan mendukung



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

14 Kecamatan

14 Kecamat an

3.000. 000

14 Kecama tan

3.500. 000

14 Kecama tan

4.000. 000

14 Kecama tan

4.500. 000

14 Kecama tan

5.000. 000

210 Org

240 Org

3.000. 000

250 Org

3.500. 000

260 Org

3.500. 000

270 Org

3.500. 000

270 Org

0%

4%

300. 000

4%

400. 000

4%

350. 000

4%

400. 000

0%

4%

200. 000

4%

250. 000

4%

300. 000

4%

0%

4%

300. 000

4%

300. 000

4%

300. 000

5 Paket

3%

300.000

5%

1.000.000

5%

1.100.000


2016

2017



(16)

(17)

(18)

14 Kecama tan

5.500. 000

14 Kecamat an

Bapelu h PPK

3.500. 000

270 Org

4.000. 000

270 Org

Bapelu h PPK

4%

400. 000

4%

400. 000

20%

Bapelu h PPK

300. 000

4%

300. 000

4%

300. 000

20%

Bapelu h PPK

4%

300. 000

4%

300. 000

4%

300. 000

20%

Bapelu h PPK

5%

1.200.000

5%

1.200.000

5%

1.250.000

28%

Bapelu h PPK

2018

2019

VIII-85

2020

2021


Kode

(1)



(2)

(3)

Pertanian/Perke bunan

peningkatan ketahanan pangan



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

90

0

0

91%

300,000

92%

350,000

93%

400,000

95%

450,000

92%

93%

3,355,000

94%

5,500,000

95%

6,000,000

96%

6,500,000

97%

91%

93%

2,404,646

94%

2,500,000

95%

2,750,000

96%

3,000,000

90%

92%

350,000

93%

850,000

94%

950,000

95%

90

0

0

93%

1,000,000

94%

1,250,000

95%

2016

2017

2018



(16)

(17)

(18)

97%

500,000

97%

Dinas Perkebu nan

7,000,000

98%

7,500,000

98%

Dinas Perkebu nan

97%

3,250,000

98%

3,500,000

98%

Dinas Perkebu nan

1,000,000

96%

1,100,000

97%

1,200,000

97%

Dinas Perkebu nan

1,500,000

96%

1,750,000

97%

2,000,000

97%

Dinas Perkebu nan

2019

2020

2021

DINAS PERKEBUNAN

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perk ebunan) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perke bunan Program Peningkatan Penerapan Teknologoi Pertanian/Perke bunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perke bunan

Jumlah Peningkatan Kemampuan Lembaga Kelompok Tani/Petani Jumlah Luas Areal Pengembangan/Pe remajaan Tanam Perkebunan Persentase Peningkatan Harga Pemasaran Hasil Perkebunan

Jumlah Teknologi Perkebunan yang diterapkan

Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan


VIII-86


Kode

(1)


(2)


(3)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

0 Dok

0 Dok

0

1 Dok

1.500.000

1 Dok

1.500.000

1 Dok

1.500.000

1 Dok

1.500.000

34 Ha

34 Ha

100.000

34 Ha

100.000

36,5 Ha

150.000

39 Ha

200.000

41,5 Ha

20 Kegiatan

11 Kegiata n

160.000

-

-

-

-

-

-

7 Ha

7 Ha

500.000

7 Ha

500.000

8 Ha

600.000

9 Ha

0

70

1.000.000

150 ha

1.500.000

200 ha

2.000.000

250 ha

10.000 Btg

50.000 Btg

200.000

Dishut

3 Kali Acara Seremonia l

2 Kali Acara Seremon ial

200.000

Dishut

51 Km

10 Km

200.000

Dishut

300 Ha

60 Ha

900.000

Dishut

661 Titik Api

132 Titik Api

700.000

Dishut

2016

2017

2018



(16)

(17)

(18)

1 Dok

2.000.000

5 Dok

Dishut

250.000

44 Ha

300.000

44 Ha

Dishut

-

-

-

-

-

Dishut

700.000

10 Ha

800.000

10 Ha

800.000

10 Ha

Dishut

2.500.000

300 ha

3.000.000

100 ha

1.000.000

1.100 ha

KPHP Lakitan

2019

2020

2021

KEHUTANAN Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Perencanaan Pembentukan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Pegnmbangan Hutan Masyarakat Adat Bulian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Hutan Kota Pembangunan agroforestry (ha) Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan Penanaman Turus Jalan Reboisasi dan Penghijauan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan


VIII-87


Kode

(1)


(2)


(3) Pengamanan Hutan Penyelenggaraan UPT

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Jumlah Perusahaan IUP yang Memenuhi Kewajiba Jumlah Penyelesaian Sengketa Wilayah Pertambangan Jumlah Perusahaan Pertambangan yang Menerapkan Good Mining Practice Jumlah Data Potensi Bahan Galian Daerah

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan

Jumlah Kegiatan Rakyat di Sektor Pertambangan yang Tidak Merusak Lingkungan



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

4 Wilayah

2016

3 Wilayah

2017

2018

2019

2020



(17)

(18)

300.000

Dishut Dishut

2 UPT

2 UPT

90.000

100%

100%

405.000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

80%

42%

42%


2021

55.000

100%

55%

500.000

55.000

100%

65%

600.000

60.000

100%

75%

VIII-88

700.000

65.000

100%

Distam ben

100%

100%

Distam ben

100%

100%

100%

Distam ben

90%

90%

100%

Distam ben

100%

Distam ben

100%

85%

800.000

70.000

100%

100%

405.000

75.000


Kode

(1)


(2) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Minyak dan Gas


(3) Peningkatan Produksi Migas Tahunan Realisasi Penerimaan Daerah Sektor Energi dan Mineral Terhadap Target APBD

Program Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Air

Jumlah Data Potensi Sumber Daya Mineral dan Air

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Jumlah Desa Berlistrik Cakupan Jangkauan Jaringan Listrik ke Seluruh Pelosok Pedesaan Peningkatan Rasio Elektrifikasi

Program Pengembangan Energi Alternatif

Jumlah Pemanfaatan Potensi Energi Alternatif

PERDAGANG AN Program Perlindungan Konsumen dan

Meningkatnya Prosentase Penanganan



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

0%

0%

500.000

1%

550.000

2%

600.000

3%

650.000

4%

700.000

5%

10%

10%

0%

15%

-

100%

100%

14.013.400

66,5%

70%

66,5%

70%

75%

75%

1.360.000

75%

1.000.000

80%

1.250.000.

80%

1.500.000

80%

1.750.000

85%

45%

50%

750.000

60%

850.000

65%

1.000.000

75%

1.000.000

85%

1.000.000

95%


2016

2017

2018

10%

15%

100%

2019

11%

2020

11%



(16)

(17)

(18)

750.000

6%

Distam ben

12%

Distam ben

2021

12%

12%

550.000

20%

600.000

20%

650.000

25%

700.000

25%

750.000.

25%

Distam ben

16.000.000

100%

17.000.00 0

100%

18.000.00 0

100%

19.000.000

100%

20.000.000

100%

Distam ben

75%

80%

85%

95%

100%

100%

75%

80%

85%

95%

100%

100%

Distam ben

2.000.000

85%

Distam ben

1.000.000

95%

VIII-89

Distam ben

Disprin dagsar


Kode

(1)



(2)

(3)

Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan PERINDUSTRI AN Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Peningkatan Sentral – sentral Industri TRANSMIGRA SI

Keluhan/Aduan Konsumen Meningkatnya Prosentase Sarana dan Prasarana pasar yang layak

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Berkembangnya wilayah perdesaan dan kawasan transmigrasi.

Cakupan pembinaan/penata an pedagang kaki lima dan usaha informal

Meningkatnya IKM yang mendapat bantuan peralatan Meningkatnya IKM yang menerapkan teknologi industri Tersedianya data jumlah IKM yang valid



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

35%

45%

7.500.000

55%

9.500.000

60%

9.000.000

65%

9.500.000

75%

9.750.000

30%

40%

300.000

50%

500.000

60%

750.000

70%

750.000

80%

30%

40%

700.000

45%

750.000

55%

750.000

65%

1.000.000

30%

40%

400.000

45%

500.000

55%

500.000

65%

15%

25%

300.000

35%

400.000

45%

400.000

55%

0%


2016

100%

2017

250,000

100%

2018

300,000

100%



(16)

(17)

(18)

85%

9.750.000

85%

Disprin dagsar

750.000

90%

750.000

90%

Disprin dagsar

75%

1.000.000

85%

1.000.000

85%

Disprin dagsar

500.000

75%

500.000

85%

500.000

85%

Disprin dagsar

400.000

65%

400.000

90%

400.000

90%

Disprin dagsar

2019

340,000

100%

VIII-90

2020

375,000

100%

2021

400,000

100%

425,000

100%



Kode

(1)

4



(2)

(3)

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh URUSAN PENUNJANG PEMERINTA HAN DAERAH

Terwujudnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

PERENCANA AN Program Pengembangan Data/Informasi Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Ketersediannya data/informasi untuk kebutuhan Pembangunan Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Ketersediaanya perencanaan pembangunan ekonomi



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

2016

2017

2018

2019

2020


2021


(17)

(18) Tenaga Kerja dan Transm igrasi

0%

100%

0

100%

200,000

100%

400,000

100%

600,000

100%

800,000

100%

850,000

100%

90%

90%

500.000

92%

550.000

93%

600.000

95%

650.000

95%

750.000

95%

750.000.

95%

Bappeda

-

-

-

85%

198.000

87%

217.800

90%

230.000

93%

250.000

95%

275.000

95%

Bappeda

90%

90%

2.035.800

91%

2.000.000

95%

2.200.000

95%

2.400.000

95%

2.600.000

95%

2.800.000

95%

Bappeda

90%

90%

500.000

95%

600.000

100%

700.000

100%

800.000

100%

900.000

100%

1.100.000

100%

Bappeda


VIII-91


Kode

(1)


(2)


(3)

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Ketersediaanya perencanaan pembangunan sosial dan budaya

Program Perencanaan Perasaran Wilayah dan SDA Program Perencanaan PengembanganW ilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Tersedianya perencanaan perasaran wilayah dan SDA Terlaksananya koordinasi untuk perencanaan pengembanganWi layah Strategis dan Cepat Tumbuh



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

95%

95%

580.000

95%

750.000

100%

825.000

100%

907.000

100%

997.000

95%

95%

761.000

95%

835.000

95%

920.000

100%

1.000.000

100%

0%

0%

0%

80%

650.000

85%

715.000

90%

786.500

100%

100%

4,132,000

100%

4,545,200

100%

4,999,720

100%

43 orang

43 orang

882,033

54 orang

1,183,944

48 orang

1,043,058

52 orang

2016

2017

2018



(16)

(17)

(18)

100%

1.200.000

100%

Bappeda

1.110.000

100%

1.225.000

100%

Bappeda

95%

865.150

100%

951.665

100%

Bappeda

5,499,692

100%

6,049,661

100%

6,654,627

100%

DPPKA D

902,172

42 orang

902,172

50 orang

857,922

50 orang

BKPP

2019

2020

2021

KEUANGAN 0 5 .

17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah KEPEGAWAI AN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Program Pendidikan Kedinasan

Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersedianya calon pejabat Esselon II, III, dan IV


VIII-92


Kode

(1)


(2) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN Program Pengembangan Inovasi Daerah Program Agenda Riset Daerah Program Pendayagunaan IPTEK


(3) Peningkatan Kapasitas PNS sesuai dengan kopetensinya Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur

Jumlah Inovasi Daerah Jumlah Hasil ARD

Jumlah UKM/KWT yang dibina menggunakan Teknologi Tepat Guna

SEKRETARIA T DPRD Program - Jumlah PERDA Peningkatan Jumlah Perda Kapasitas Lembaga yang di Perwakilan tetapkan Rakyat Daerah



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

70%

70%

780.000

75%

3.202.500

80%

2.648.000

85%

2.648.000

90%

2.537.100

80%

80%

1,827,000

85%

2,190,000

90%

2,215,000

95%

2,232,500

95%

3%

-

-

2%

200,000

1%

200,000

1%

200,000

-

-

-

2%

200,000

2%

200,000

1%

6%

0%

0%

3%

200,000

3%

200,000

83 Perda

26%

1,416,484

28%

1,573,872

31%

1,731,259


2016

2017



(16)

(17)

(18)

95%

2.592.550

95%

BKPP

2,232,500, 0

95%

2,250,750

95%

BKPP

1%

200,000

1%

200,000

6%

Bappeda

200,000

1%

200,000

1%

300,000

7%

Bappeda

3%

200,000

3%

200,000

3%

200,000

15%

Bappeda

33%

1,904,385

35%

2,094,823

38%

2,304,305

95%

Sekreta riad DPRD

2018

2019

VIII-93

2020

2021


Kode

(1)


(2)


(3)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

83 Perda

26%

123.968

28%

144.629

31%

168.734

33%

196.856

35%

229.865

70%

75%

1.139.500

80%

1.160.000

85%

1.177.500

85%

1.192.500

90%

75%

80%

1.351.000

85%

4.000.000

86%

4.600.000

87%

4.600.000

1

1

275.000

1

280.000

1

285.000

1

3

10

200.000

10

225.000

10

250.000

10

2016

2017

2018



(16)

(17)

(18)

38%

268.176

67%

Sekreta riad DPRD

1.207.500

95%

1.207.500

95%


88%

4.700.000

90%

5.000.000

90%


290.000

1

295.000

1

295.000

6


255.000

10

260.000

10

260.000

60


2019

2020

2021

- Keputusan

DPRD yang diputuskan

SEKRETARIA T DAERAH BAGIAN TAPEM Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa di Wilayah Perbatasan Persentase Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


Jumlah Dok LPPD Yang Disusun Tepat Waktu & Benar

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Jumlah Lahan Yang Bersertifikat


VIII-94


Kode


(1)

(2)


(3)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

80%

100%

450.000

100%

460.000

100%

465.000

100%

470.000

100%

480.000

75%

80%

625.000

80%

785.000

85%

805.000

85%

825.000

90%

70%

85%

550.000

86%

560.000

87%

595.000

88%

600.000

60%

-

-

75%

150.000

80%

165.000

85%

85%

3.025.000

85%

2.875.000

80%

145.000

85%

150.000

2016

2017



(16)

(17)

(18)

100%

500.000

100%


870.000

90%

900.000

90%


89%

620.000

90%

650.000

90%

180.000

85%

200.000

87%

225.000

87%

90%

3.050.000

90%

2.925.000

95%

3.100.000

95%

Bagian Hukum

85%

150.000

90%

200.000

95%

200.000

95%

Bagian Organis

2018

2019

2020

2021

Tanah

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah BAGIAN HUKUM Program Penataan Peraturan PerundangUndangan.

Persentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan Jumlah Koordinasi

Persentase Aparatur Yang Berkualitas Jumlah Kerjasama Daerah

Persentase Harmonisasi dan Koordinasi Peraturan PerundangUndangan

80%

Persentase SKPD

80%

80%

2.571.000

Bagian Tata Pemeri ntahan Bagian Tata Pemeri ntahan

BAGIAN ORGANISASI Program


80%

130.000

VIII-95


Kode

(1)



(2)

(3)

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.

Memberikan Pelayanan Publik Sesuai Aturan

Program Penataan Peraturan PerundangUndangan.

Persentase Penataan Organisasi Perangkat Daerah



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

2016

2017

2018

2019

2020

2021



(17)

(18) asi

85%

85%

253.950

85%

275.000

90%

300.000

90%

300.000

95%

350.000

95%

350.000

95%

Bagian Organis asi

80%

80%

112.347

80%

115.000

85%

120.000

85%

150.000

90%

180.000

90%

200.000

90%

Bagian Ekono mi

100%

100%

457.111

100%

436.000

100%

626.000

100%

526.000

100%

606.000

100%

540.000

100%

Bagian Ekono mi

85%

85%

369.138

85%

371.000

90%

380.000

90%

400.000

95%

420.000

95%

450.000

95%

Bagian Ekono mi

BAGIAN EKONOMI Program Kerjasama Pembangunan

Persentase Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Kerjasama Bidang Ekonomi

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif.

Persentase Pemenuhan Pedoman Penciptaan Iklim Bagi UKM

Program Pengembangan

Persentase Pelaksanaan


VIII-96


Kode

(1)



(2)

(3)

Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

Sosialisasi Bagi UKM Kab. Mura



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

2016

2017

2018

2019

2020



(16)

(17)

(18)

2021

BAGIAN PEMBANGUN AN Program Peningkatan Administrasi Pembangunan.

Persentase Penyediaan Laporan Progres Kegiatan Pembangunan

80%

80%

575.000

80%

625.000

85%

700.000

85%

800.000

90%

900.000

95%

1.000.000

95%

Bagian Pemban gunan

Program Pelayanan Pengadaan.

Persentase Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pada ULP Kab. Musi Rawas

80%

80%

1.550.000

80%

1.775.000

85%

2.000.000

85%

2.250.000

90%

2.250.000

95%

2.500.000

95%

Bagian Pemban gunan

100%

100%

4.108.760

100%

4.108.760

100%

4.195.000

100%

4.195.000

100%

4.485.000

100%

4.485.000

Jumlah

1.100 Org

2.500 Org

4.000 Org

6.000 Org

8.000 Org

9.200 Org

Bagian Kesra

9%

9%

12%

14%

16%

18%

20%

Bagian Kesra

BAGIAN KESRA Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Jumlah Muslim Yang Khatam Al Qur’an Persentase Masyarakat


VIII-97

Bagian Kesra


Kode

(1)



(2)

(3)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

80%

80%

100%

100%

80%

80%

2016

2017

2018

2019

2020

2021



(17)

(18)

Muslim Bebas Buta Aksara Al Qur’an

BAGIAN HUMAS Program

Persentase

Pegembangan

Penyebarluasan

Komunikasi, Informasi dan

Informasi Pembangunan

Media Massa.

Daerah

3.000.000

80%

3.100.000

90%

3.110.000

90%

3.120.000

95%

3.130.000

95%

3.150.000

Bagian Humas

100.000

Bagian Umum

BAGIAN UMUM Proogram Peningkatan

Persentase Pelayanan

Pelayanan

Terhadap

Kedinasan

Daerah / Wakil

Kepala

Kpl Daerah

Kpl 59.400

100%

60.000

100%

70.000

100%

80.000

100%

90.000

100%

Daerah/Wakil Kepala Daerah. BAGIAN PROTOKOL Proogram Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. INSPEKTORA T

Persentase Pemenuhan Layanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah


2.570.000

80%

2.570.000

90%

2.600.000

90%

VIII-98

2.600.000

95%

2.640.000

95%

2.670.000

Bagian Protoko l


Kode

(1)



(2)

(3)

Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH

Opini terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Musi Rawas

Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Optimalisasi Pemanfaatan

Persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP Persentase SKPD dengan Nilai Akuntabilitas dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kategori B Persentase Pegawai yang bersertifikasi auditor

Persentase kegiatan pengwasan yang sesuai dengan PKPT/SOP

Persentase LHP yang diinput dalam aplikasi



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

WDP

WTP

1,086

WTP

1,086

WTP

1,086

WTP

1,200

WTP

1,200

65%

65%

250,000

75%

450,000

85%

450,000

90%

550,000

95%

50%

50%

150,000

55%

200,000

60%

250,000

70%

250,000

38,75%

38,75%

400,000

40%

575,000

55%

575,000

65%

80%

80%

100,000

85%

100,000

87%

100,000

95%

95%

55,000

95%

55,000

95%

55,000


2016

2017



(16)

(17)

(18)

WTP

1,300

WTP

Inspekt orat

650,000

97%

750,000

97%

Inspekt orat

80%

250,000

85%

275,000

85%

Inspekt orat

575,000

75%

575,000

85%

575,000

85%

Inspekt orat

90%

100,000

95%

100,000

97%

100,000

97%

Inspekt orat

95%

55,000

95%

55,000,

95%

55,000

95%

Inspekt orat

2018

2019

VIII-99

2020

2021


Kode

(1)


Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

85%

85%

75,000

88%

75,000

90%

75,000

90%

100,000

93%

100,000

95%

25%

25%

sarana dan prasarana bencana

2 unit

1 unit

338,500

Peralatan damkar dan kebencanaan

1 R6, 3 R4, 6 R2

1 R6, 3 R4, 6 R2

CSR

0

Pemberdayaan Masyarakat dalam

0


(2)

(3)

Teknologi Informasi

SIM-HP

Program Mengintensifka n Penanganan Pengaduan Masyarakat BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) Penyusunan dan Pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan Dokumen Perencanaan

Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti

Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Pemeliharaan sarana dan prasarana kebencanaan Kemitraan peningkatan pelayanan kebencanaan Pembinaan Masyarakat



Tersedianya dokumen perencanaan selama 5 Tahun


2016

2017

10.000

35%

2018

2019

30.000

65%

2020

75%


(16)

(17)

(18)

100,000

95%

Inspekt orat

20.000

45%

0

0

1 unit

450,000

0

0

1 unit

850,000

0

0

-

BPBD

125,000

1 R6, 3 R4, 6 R2

225,000

1 R6, 4 R4, 6 R2

325,000

1 R6, 5 R4, 6 R2

425,000

1 R6, 5 R4, 6 R2

450,000

1 R6, 5 R4, 6 R2

500,000

-

BPBD

0

0

1 CSR

50,000

3 CSR

100,000

6 CSR

150,000

9 CSR

300,000

12 CSR

375,000

-

BPBD

0

0

3 kec.

75,000

3 kec.

75,000

3 kec.

75,000

3 kec.

75,000

3 kec.

50,000

-

BPBD

VIII-100

40.000


2021

45.000

100%

50.000

BPBD


Kode

(1)


(2)


(3)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

0

0

0

data informa si bencana

100,000


100,000


100,000


100,000

2016

2017

2018

2019



(16)

(17)

(18)


100,000

-

BPBD

2020

2021

keadaan bencana Pengembangan data/informasi bencana

IPTEK Kebencanaan

Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran PERIZINAN TERPADU Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Deteksi dini penanggulangan korban bencana alam

25%

25%

25,000

35%

30,000

45%

50,000

65%

75,000

75%

100,000

95%

150,000

-

BPBD

% kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran

25%

25%

25,000

35%

50,000

45%

75,000

65%

100,000

75%

125,000

95%

150,000

-

BPBD

Terselenggaranya pelayanan perizinan dengan system teknologi informasi

0

0

0

50%

150.000

60%

100.000

70%

100.000

80%

100.000

90%

100.000

100%

BPMPT P

Pogram Peningkatan Pelayanan Umum Perizinan KECAMATA N KECAMATA N TPK Program Peningkatan keamanan dan

Pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai standar prosedur

0

0

0

90%

250.000

92%

255.000

94%

260.100

96%

265.300

98%

276.000

98

BPMPT P

0%

0

0

96%

151,250

97%

166,375

97%

183,012,

98%

201,313

98%

221,445

98%

Kec. TPK

Cakupan keamanan dan kenyamanan


VIII-101


Kode

(1)


(2)


(3)

kenyamanan lingkungan

lingkungan

Program Penataan Administrasi Kependudukan program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Perencanaan pembangunan daerah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan KECAMATA N MUARA KELINGI Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program Penataan

Cakupan Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Cakupan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Ketersediaan dokumen hasil musrenbang kecamatan Cakupan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Cakupan keamanan dan kenyamanan lingkungan Cakupan administrasi



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

95%

95%

43,500

96%

52,635

96%

57,898

97%

63,688,

97%

70,057

0%

0

0

96%

458,227

96%

504,049

97%

554,454

97%

95%

95%

20,000

96%

24,200

96%

26,620

97%

29,282

10%

10%

45,000

10%

54,450

10%

59,895

10%

95%

95%

11,300

96%

13,673

96%

15,040

95%

95%

30,000

95%

30,000

95%

85%

85%

25,000

85%

25,000

85%


2016

2017



(16)

(17)

(18)

98%

77,062

98%

Kec. TPK

609,900

98%

670,890

98%

Kec. TPK

97%

32,210

98%

35,431

98%

Kec. TPK

65,884

10%

72,472

10%

79,720

10%

Kec. TPK

97%

16,544

98%

18,198

98%

20,018

98%

Kec. TPK

30,000

95%

30,000

95%

30,000

95%

30,000

95%

Kec. Muara Kelingi

25,000

85%

25,000

85%

25,000

85%

25,000

85%

Kec. Muara

2018

2019

VIII-102

2020

2021


Kode

(1)


(2)


(3)

Administrasi Kependudukan

kependudukan

Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial

Cakupan pemberdayaan kelembagaan social

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Perencanaan pembangunan daerah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Musi Rawas Darussalam Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Peran Serta

Cakupan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Ketersediaan dokumen hasil musrenbang kecamatan Cakupan keberdayaan masyarakat perdesaan Terciptanya masyarakat yang madani Terciptanya Pemasyarakatan di Bidang Olahraga Cakupan Wawasan Masyarakat/Keba ngsaan Cakupan terbinanya organisasi



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

2016

2017

2018

2019

2020


2021

(17)


(18) Kelingi

85%

85%

25,000

85%

25,000

85%

25,000

85%

25,000

85%

25,000

85%

25,000

85%

Kec. Muara Kelingi

90%

90%

10,000

90%

50,000

90%

50,000

90%

25,000

90%

25,000

90%

25,000

90%

Kec. Muara Kelingi

95%

95%

55,000

95%

55,000,

95%

55,000

95%

55,000

95%

55,000

95%

55,000

95%

Kec. Muara Kelingi

87%

87%

169,137

87%

169,137

87%

169,137,

87%

169,137

87%

169,137

87%

169,137

87%

Kec. Muara Kelingi

95%

95%

290,900

95%

290,900

95%

290,900

95%

290,900

95%

290,900

95%

290,900

95%

Kec. Muara Kelingi

87%

87%

57,000

87%

57,000

87%

57,000,

87%

57,000

87%

57,000

87%

57,000

87%

Kec. Muara Kelingi

95%

95%

61,275

95%

61,275

95%

61,275

95%

61,275

95%

61,275

95%

61,275

95%

Kec. Muara Kelingi

95%

95%

45,000

95%

45,000

95%

45,000

95%

45,000

95%

45,000

95%

169,137

95%

Kec. Muara Kelingi


VIII-103


Kode

(1)


(2)


(3)

Kepemudaan

kepemudaan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Kecamatan Tuah Negeri

Cakupan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


Cakupan capaian pembangunan daerah

Program Musi Rawas Darussalam Program Peningkatan Peserta Kependudukan

Cakupan terciptanya masyarakat madani Cakupan terciptanya partisipasi kependudukan

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Cakupan terciptanya wawasan kebangsaan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Cakupan tercapainya keberdayaan masyarakat



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

95%

95%

101,275

95%

101,275, 0

95%

101,275

95%

101,275

95%

101,275

95%

95%

30.000

95%

35.000

95%

37.000

95%

39.000

95%

95%

95%

230.000

95%

245.000

95%

265.000

95%

295.000

95%

95%

120.000

95%

130.000

95%

140.000

95%

95%

95%

60.000

95%

62.000

95%

63.000

95%

95%

77.690

95%

79.000

95%

81.000


2016

2017



(16)

(17)

(18)

95%

101,275

95%

Kec. Muara Kelingi

41.500

95%

44.000

95%

Kec. Tuah Negeri

95%

320.000

95%

340.000

95%

Kec. Tuah Negeri

150.000

95%

160.000

95%

170.000

95%

Kec. Tuah Negeri

95%

65.000

95%

67.000

95%

685.000

95%

Kec. Tuah Negeri

95%

82.000

95%

84.000

95%

85.000

95%

Kec. Tuah Negeri

2018

2019

VIII-104

2020

2021


Kode

(1)


(2)


(3)

Pedesaan

pedesaan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Cakupan tercapainya partisipasi masyarakat dalam membangun desa

KECAMATA N MEGANG SAKTI Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Perencanaan pembangunan daerah

Cakupan keamanan dan kenyamanan lingkungan Cakupan administrasi kependudukan Cakupan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Cakupan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Ketersediaan dokumen hasil musrenbang kecamatan



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

95%

95%

70.000

95%

72.000

95%

73.500

95%

75.000

95%

76.000

0%

0%

0

82%

100,000

84%

110,000

86%

121,000

88%

70%

75%

118,000

80%

141,600

85%

155,760

90%

171,336

0%

0%

0

85%

450,000

90%

495,000

91%

0%

0%

0

65%

100,000

67%

110,000

1%

1%

60,000

1%

72,000

1%

79,200


2016

2017



(16)

(17)

(18)

95%

77.000

95%

Kec. Tuah Negeri

133,100

90%

146,410

90%


93%

188,469

95%

207,315

95%


544,500

92%

598,950

95%

658,000

95%


73%

121,000

76%

133,100

80%

146,410

80%


1%

87,120

1%

95,832

1%

105,415

1%


2018

2019

VIII-105

2020

2021


Kode

(1)


(2)


(3)

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Musi Rawas Darussalam

Cakupan keberdayaan masyarakat perdesaan

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa KECAMATA N SELANGIT Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Cakupan terbinanya organisasi kepemudaan Cakupan Wawasan Masyarakat/Keba ngsaan

Terciptanya masyarakat yang madani


Cakupan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

70%

75%

325,800

80%

390,960

82%

430,056

85%

473,061

87%

520,367

80%

85%

331,540

-

0

0

0

-

0

-

80%

85%

81,800

-

0

80%

0

-

0

90%

90%

70,500

-

0

85%

0

-

85%

85%

325,800

-

0

65%

0

85%

90%

104,374

-

0

1%

0%

0%

0

90%

75,000

92%


2016

2017



(16)

(17)

(18)

90%

572,403

90%


0

-

0

-


-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-


82,500

93%

90,750

94%

99,825

95%

109,807

95%

Kecama tan Selangit

2018

2019

VIII-106

2020

2021

Kecama tan Megang Sakti Kecama tan Megang Sakti Kecama tan Megang Sakti


Kode

(1)



(2)

(3)

Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Cakupan Penataan Administrasi Kependudukan (%) Cakupan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Musi Rawas Darussalam

Cakupan Kinerja pengelolaan Persampahan

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Ketersediaan Dokumen Musrenbang Kecamatan Cakupan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Santrisantri Alquran Persentase Terbentuknya Organisasi Kepemudaan dan Pembinaan Atletatlet



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

0

0%

0

70%

140,000

72%

154,000

76%

169,400

80%

186,340

0%

0%

0

95%

505,662

96%

556,228

97%

611,851

98%

0%

0%

0

75%

25,000

76%

27,500

78%

30,250

1%

1%

29,315

1%

35,178

1%

38,695

1%

100%

100%

73,200

100%

87,840

100%

96,624

99.61%

100%

279,015

0%

0

0%

100%

100%

45,920

0%

0

0%


2016

2017



(16)

(17)

(18)

85%

204,974

85%

Kecama tan Selangit

673,036

99%

740,339

99%

Kecama tan Selangit

79%

33,275

80%

36,602

80%

Kecama tan Selangit

42,565

1%

46,821

1%

51,504

1%

Kecama tan Selangit

100%

106,286

100%

116,915

100%

128,606

100%

Kecama tan Selangit

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Kecama tan Selangit

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Kecama tan Selangit

2018

2019

VIII-107

2020

2021


Kode

(1)



(2)

(3)

Program Pengembangan wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa KECAMATA N MUARA BELITI Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Penataan Administrasi Kependudukan

Persentase Terselenggaranya Peringatan Hari Besar Nasional Persentase Terselenggaranya Kegiatan PKK, P2WKSS dan Lomba Desa

Program Pemberdayaan Pakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS

Tersedianya anggaran penanggulangan masalah kemiskinan

Program Musi Rawas Darussalam

Membentuk Masyarakat yang Islami

Cakupan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan Cakupan Penataan Administrasi Kependudukan (%)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

100%

100%

73,600

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

100%

100%

22,850

0%

0

0%

0

0%

0

0%

61%

95%

51,000

95%

91,200

96%

100,320

96%

110,352

100%

100%

73,900

95%

88,680

95%

97,548

95%

0

0

5.796

0

0

0

0

100

100

187.725

0

0

0

0


2016

2017



(16)

(17)

(18)

0%

0

0%

Kecama tan Selangit

0

0%

0

0%

Kecama tan Selangit

97%

121,387

97%

133,525

98%


107,303

95%

118,033

95%

129,836

95%


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Kecama tan Muara

2018

2019

VIII-108

2020

2021


Kode

(1)


(2)


(3)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

2016

2017

2018

2019

2020


2021

(17)


(18) Beliti


Tersedianya Anggaran Upacara Hut RI

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Cakupan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan



Ketersediaan Dokumen hasil Musrenbang Kecamatan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Cakupan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

KECAMATA N JAYALOKA Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan

Cakupan keamanan dan kenyamanan lingkungan

100

96.22%

100%

10%

100

97%

100%

10%

121.000

70.976

77,640

22,000

0

97%

96%

10%

0

574,311

93,168

36,400

0

98%

96%

10%

0

0

633,742

102,485

40,040

98%

97%

10%

0

697,116

112,733

44,044,

0

98%

97%

10%

0

766,828

124,006

48,448

0

99%

98%

10%

0

843,515

136,407

53,293

0

99%

98%

10%

96%

96%

11,300

97%

13,560

97%

14,916

97%

16,408

98%

18,049

98%

19,854

98%

0%

0%

-

90%

125,000

92%

137,500

93%

151,250

94%

166,375

95%

183,012

95%


VIII-109

Kecama tan Muara Beliti Kecama tan Muara Beliti


Kecama tan Muara Beliti Kecama tan Muara Beliti



Kode

(1)


(2)


(3)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

99%

99%

24,000

99%

26,400

99%

29,040

99%

31,944

99%

35,138

0%

0%

-

95%

804,480

96%

884,920

97%

973,412

98%

0%

0%

-

95%

36,000

96%

39,600

97%

43,560

10%

10%

32,700

10%

35,970

10%

39,567

10%

98%

98%

84,000

98%

92,400

98%

101,640

99%

99%

40,000

0

0

0

98%

98%

11,016

0

0

0

2016

2017



(16)

(17)

(18)

99%

38,652

99%


1,070,750

99%

1,177,825

99%


98%

47,900

98%

52,700

98%


43,523

10%

47,876

10%

52,663

10%


98%

111,804

98%

122,984

98%

135,282

98%


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


2018

2019

2020

2021

lingkungan Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Perencanaan pembangunan daerah

Cakupan Penataan administrasi kependudukan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil


Cakupan pemberdayaan kelembagaan sosial Cakupan Kinerja Pengelolaan Persampahan


Terciptanya Pemasyarakatan di Bidang Olahraga Persentase Terselenggaranya Penanggulangan KAT dan PMKS


VIII-110


Kode

(1)


(2) (KAT), & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Program Musi Rawas Darussalam Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa KECAMATA N MUARA LAKITAN Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Pemberdayaan Kelembagaan


(3)

Prosentase Terpenuhinya kebutuhan santrisantri al-qur'an Prosentse terselenggaranya Peringatan Hari Besar Nasional Prosentase terseleksinya kegiatan PKK, P2WKSS dan Desa

Cakupan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan Cakupan Penataan Administrasi Kependudukan (%) Cakupan Pemberdayaan Kelembagaan



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

98%

98%

321,375

0

0

0

0

0

0

0

0

98%

98%

85,000

0

0

0

0

0

0

0

97%

97%

141,000

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

70%

40,000

72%

44,000

74%

95%

95%

186,160

95%

190,000

96%

209,000

0%

0%

0

80%

652.654

82%

717.919


2016

2017



(16)

(17)

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


48,400

76%

53,240

80%

58,564

80%


96%

229,900

97%

252,890

97%

278,179

98%

84%

789.711

86%

868.682

87%

955.551

87%

2018

2019

VIII-111

2020

2021

Kecama tan Jayalok a Kecama tan Jayalok a

Kecama tan Muara Lakitan Kecama tan Muara


Kode

(1)


(2)


(3)

Kesejahteraan Sosial Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kesejahteraan Sosial Cakupan Kinerja pengelolaan Persampahan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Program Pengembangan Data/Informasi/


Ketersediaan Dokumen Musrenbang Kecamatan

Cakupan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

2016

2017

2018

2019

2020


2021

(17)

(18) Lakitan

0%

0%

0

80%

55,000

82%

60,000

84%

66,000

86%

72.600

88%

79.860

88%


1

1

29,000

1

34,800

1

38,280

1

42,108

1

46,318

1

50,950

1


95%

95%

189,635

96%

208.598

96%

229.458

97%

252.404

97%

277.644

98%

305.409

98%


0%

0%

-

75%

30.000

80%

33.000

84%

36.300

90%

39.930

94%

43.923

94


0%

0%

-

75%

9.600

80%

10.560

84%

11.616

90%

12.777

94%

14.055

94%


0%

0%

-

93%

50.000

93%

55.000

94%

60.000

94%

65.000

95%

70.000

95%

Kecama tan Muara

Persentase terselenggaranya Penanggulangan KAT dan PMKS

Cakupan Ketersediaan Data/Informasi/St



VIII-112


Kode

(1)


(2)


(3)

Statistik Daerah

atistik Daerah


Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Santrisantri Alquran Persentase Terbentuknya Organisasi Kepemudaan dan Pembinaan Atletatlet Persentase Terselenggaranya Peringatan Hari Besar Nasional Persentase Terselenggaranya Kegiatan PKK, P2WKSS dan Lomba Desa


Program Pengembangan wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa KECAMATA N SUKAKARYA Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Pemberdayaan

Cakupan keamanan dan kenyamanan lingkungan Cakupan Penataan Administrasi Kependudukan (%) Cakupan Pemberdayaan



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

2016

2017

2018

2019

2020


2021

(17)


(18) Lakitan

95%

95%

239.020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


99%

99%

84,098

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


99%

99%

150,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


98%

98%

120,204

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

100

35.000

100

40.000

100

45.000

100

50.000

100

55.000

100


0

0

0

100

100.000

100

105.000

100

110.000

100

115.000

100

120.000

100

0

0

0

99

350.000

99

370.000

99

390.000

99

410.000

99

430.000

100


VIII-113

Kecama tan Sukakar ya Kecama tan


Kode

(1)


(2) Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Musi Rawas Darussalam

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Pengembangan wawasan Kebangsaan Program Peningkatan


(3) Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Cakupan Kinerja pengelolaan Persampahan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Frekuensi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Santrisantri Alquran, Jumlah Guru Ngaji dan pengajian rutin bulanan dalam satu tahun Jumlah even kepemudaan

Frekuensi hari besar nasional yang diperingati pertahun Jumlah Tim ADD yang dibina



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

2016

2017

2018

2019

2020


2021

(17)


(18) Sukakar ya

0

0

0

99

50.000

99

65.000

99

85.000

99

100.000

99

115.000

99


0

0

0

99

200.000

99

225.000

99

250.000

99

275.000

99

300.000

99


100%

100%

32,500

100%

29,000

100%

29,000

100%

29,000

100%

29,000

100%

29,000

100%


100%

100%

211,425

100%

232.657,5

100%

255,923

100%

281,515

100%

309,666

100%

340,632

100%


100%

100%

15,300

100%

20,000

100%

22,000

100%

24,200

100%

26,620

100%

29,282

100%

100%

100%

76,260

100%

83,886

100%

92,274

100%

101,501

100%

111,651

100%

122,816

100%

99%

99%

16,465

99%

20,000

99%

20,000

99%

20,000

99%

20,000

99%

20,000

99%


VIII-114

Kecama tan Sukakar ya Kecama tan Sukakar ya Kecama tan


Kode

(1)


(2) Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

KECAMATA N STL ULU TERAWAS Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


(3)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

2016

2017

2018

2019

2020


2021

(17)


(18) Sukakar ya

Persentase Terselenggaranya Kegiatan PKK aktif, posyandu aktif dan ketersediaan poskamling yang ada dikecamatan Sukakarya


Program Penataan Administrasi Kependudukan

Cakupan Penataan Administrasi Kependudukan (%)

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Cakupan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Cakupan Kinerja Pengelolaan Persampahan

100%

100%

82,140

100%

90,354

100%

99,389

100%

109,327

100%

120,259

100%

132,284

100%


0%

0%

0

90%

97,680

92%

107,400,

93%

118,190

94%

130,012

95%

143,013

95%


0%

0%

0

99%

75,185

99%

82,700

99%

90,970

99%

100,067

100%

110,070

100%

0%

0%

0

95%

658.680

96%

724.540

97%

796.990

98%

876.690

99%

964.359

99%

0

0

0

95%

36,000

96%

39,600

97%

43,560

98%

47,900

98%

52,700

98%


VIII-115

Kec. STL Ulu Terawa s Kec. STL Ulu Terawa s Kec.ST L Ulu Terawa s


Kode

(1)


(2)


(3)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1%

1%

56,265

1%

61,890

1%

68,080

1%

74,800

1%

82,300

100%

100%

213,790

100%

24,695

100%

27,160

100%

29,800

100%

32,860

2016

2017

2018

2019



(16)

(17)

(18)

1%

90,600

1%

100%

36,140

100%

2020

2021

Persampahan Program Perencanaan pembangunan daerah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Program Musi Rawas Darussalam

Ketersediaan dokumen hasil musrenbang kecamatan Cakupan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan


Prosentase terbentuknya organisasi kepemudaan dan

Prosentase Pencegahan Bahaya Kebakaran

87%

90%

48,800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kec. STL Ulu Terawa s

Prosentase Terselenggaranya Penanggulangan KAT & PMKS

Prosentase terpenuhinya kebutuhan santri santri Al-Qur'an

Kec.ST L Ulu Terawa s Kec. STL Ulu Terawa s

68%

95%

31,087

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kec. STL Ulu Terawa s

100%

95%

329,339

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


100%

100%

56,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kec. STL Ulu Terawa


VIII-116


Kode

(1)


(2)

Program Pengembangan wawasan kebangsaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa KECAMATA N SUMBER HARTA Program perencanaan pembangunan daerah

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Musi Rawas Darussalam Pengembangan wawasan kebangsaan Program


(3) pembinaan atlet – atlet Prosentase terselenggaranya peringatan Hari Besar Nasional Prosentase terseleksinya Kegiatan PKK, P2WKSS dan Desa

ketersediaan dokumen hasil musrenbang kecamatan (buah)

cakupan keberdayaan Masyarakat Perdesaan (%) Mewujudkan Masyarakat akan sadar tentang keagamaan Mewujudkan wawasan yang luas bagi masyarakat Mewujudkan



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

2016

2017

2018

2019

2020

2021



(17)

(18) s

100%

91%

1%

100%

95%

1%

84,070 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78,812

25.000

1%

26.000

1%

27.000

1%

28.000

1%

29.000

1%

30.000

1%

70%

75%

98.400

80%

120.400

92%

110.400

85%

100.400

87%

99.400

90%

99.000

90%

80%

85%

231.475

86%

261.000

87%

271.000

88%

281.000

89%

291.000

90%

300.000

90%

90%

90%

93.750

91%

95.750

92%

94.500

93%

94.000

94%

93.900

95%

93.650

95%

85%

85%

78.411

86%

85.411

87%

83.411

88%

81.411

89%

80.411

90%

79.411

90%


VIII-117

Kec.ST L Ulu Terawa s Kec. STL Ulu Terawa s

Kec. Sumber Harta

Kec.Su mber Harta

Kec.Su mber Harta Kec.Su mber Harta Kec.Su


Kode

(1)



(2)

(3)

peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa KECAMATA N TUGUMULY O Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Program perencanaan pembangunan daerah Program Pengembangan kinerja

pembinaan aparatur pemerintah desa atau kelurahan Mewujudkan keinginan masyarakat dalam membangun desa

Cakupan keamanan dan kenyamanan lingkungan Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan Jumlah pengadaan sarana pencegahan kebakaran di kantor Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan Persentase permasalahan sampah yang



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

2016

2017

2018

2019

2020


2021

(17)


(18) mber Harta

85%

90%

69.235

91%

79.235

92%

78.235

93%

77.235

94%

75.235

95%

70.235

95%

Kec.Su mber Harta

0

0

0

96%

151.250

97%

166.375

97%

183.012

98%

201.313

98%

221.445

98%

Kec.Tu gumuly o

0

0

0

96%

458.227

96%

504.049

97%

554.454

97%

609.900

98%

670.890

98%

Kec.Tu gumuly o

0%

5%

20.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kec.Tu gumuly o

5%

1%

28.100

1%

30.910

1%

34.001

1%

37.401

1%

41.141

1%

45.255

1%

Kec.Tu gumuly o

18

18

180.000

18

198.000

18

217.800

18

239.580

18

263.538

18

289.891

18 Titik

Kec.Tu gumuly o


VIII-118


Kode

(1)



(2) pengelolaan persampahan Program Musi Rawas Darussalam Program peningkatan peran serta kepemudaan Program pengembangan wawasan kebangsaan Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa KECAMATA N PURWODADI Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkngan Program Penataan Administrasi

(3)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

70%

80%

226.370

0

0

0

0

0

0

0

0

5%

1%

28.950

1%

31.845

1%

35.029

1%

38.532

1%

5%

1%

75.540

1%

83.094

1%

91.403

1%

100.543

25%

5%

108.600

5%

119.460

5%

131.406

5%

15%

3%

66.650

3%

73.315

3%

80.646

90%

92%

107,086

94%

120,000

95%

92%

93%

51,840

94%

55,000

95%

2016

2017



(16)

(17)

(18)

0

0

80%

Kec.Tu gumuly o

42.385

1%

46.624

6 Kali

Kec.Tu gumuly o

1%

110.598

1%

121.657

6 Kali

Kec.Tu gumuly o

144.546

5%

159.001

5%

174.901

30 Kelompo k

Kec.Tu gumuly o

3%

88.711

3%

97.582

3%

107.340

18

Kec.Tu gumuly o

140,000

96%

160,000

98%

180,000

98%

200,000

98%


60,000

96%

65,000

97%

70,000,

98%

75,000

98%

Kecama tan Purwod

2018

2019

2020

2021

diatasi Persentase jumlah santri khatam alquran Jumlah organisasi kepemudaan yang di bina Jumlah peringatan hari besar nasional yang dilaksanakan Jumlah kelompok masyarakat yang dibina

Jumlah lomba antar desa yang dilaksanakan

Persentase peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Cakupan penataan administrasi kependudukan


VIII-119


Kode

(1)


(2)


(3)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

2016

2017

2018

2019

2020

2021



(17)

(18)

Kependudukan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial KECAMATA N BTS ULU Program penataan administrasi kependudukan Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

adi Cakupan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

82%

482,246

85%

500,000

87%

510,000

90%

525,000

92%

550,000

95%

600,000

95%


Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan Persentase lembaga yang dibina

95%

95%

95.850

96%

95.850

97%

95.850

98%

95.850

99%

95.850

100%

95.850

100%

Kec.BT S ulu

100%

100%

93.500

100%

94.080

100%

98.748

100%

103.723

100%

108.909

100%

114.354

100%

Kec.BT S Ulu

Seleksi pelaksanaan 17 program pokok PKK

100%

100%

48.352

100%

48.352

100%

48.500

100%

48.500

100%

487.000

100%

48.900

100%

Kec.BT S Ulu

90%

90%

35.000

92.50%

35.000

95%

35.000

95%

35.000

95%

36.000

95%

36.000

95%

Kec.BT S Ulu

90%

90%

35.000

92.50%

35.000

95%

35.000

95%

35.000

95%

35.000

95%

35.209

95%

Kec.BT S Ulu

100%

100%

60.000

100%

65.000

100%

65.000

100%

655.000

100%

67.000

100%

67.000

100%

Kec.BT S Ulu

Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan Rasio posyandu desa Program perencanaan pembangunan

80%

Persentase pelaksanaan Musrenbang


VIII-120


Kode


(1)

(2)


(3)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

20%

20%

120.000

20%

123.000

22%

123.000

23%

132.335

24%

145.568

50%

50%

35.000

55%

35.000

55%

36.000

60%

37.000

60%

100%

100%

35.000

100%

35.000

100%

41.785

100%

43.875

100%

100%

45.000

100%

46.000

100%

46.500

100%

1 kali

1 kali

60.000

1 kali

60.006

1 kali

60.012

100%

100%

35.000

100%

35.007

100%

50,00%

45,00%

355,000,

40,00%

390,500

35,00%

2016

2017



(16)

(17)

(18)

25%

160.124

25%

Kec.BT S Ulu

37.000

60%

37.500

60%

Kec.BT S Ulu

100%

46.069

100%

48.373

100%

Kec.BT S Ulu

46.500

100%

46.500

100%

46.600

100%

Kec.BT S Ulu

1 kali

60.019

1 kali

60.026

1 kali

60.033

1 kali

Kec. BTS Ulu

35.016

100%

35.025

100%

35.036

100%

35.047

100%

Kec.BT S Ulu

429,550

30,00%

472,505

25,00%

519,755

20,00%

571,731

20,00%

Badan Kesban

2018

2019

2020

2021

daerah Program menuju Musi Rawas Darussalam

Peningkatan peran serta kepemudaan

1 9

15

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan KESBANG POL Program Peningkatan

Prosentase penduduk muslim di Kecamatan yang khatam Al quran Prosentase penduduk muslim di Kecamatan yang aktif dalam pengajian dan majelis taklim Prosentase penduduk muslim di Kecamatan yang bebas buta aksara Al quran Tersedianya even – even kepemudaan Prosesi peringatan hari besar nasional

Adanya dokumen renja lakip dan renstra

Tingkat Penyelesaian


VIII-121


Kode

(1)

1 9

1 9

1 9

1 9

1 9

16

17

18

19

20


(2)


(3)

keamanan dan kenyamanan lingkungan

konflik sosial masyarakat

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal

Angka (penurunan) kasus konflik sosial

Program Pengembangan wawasan kebangsaan

Jumlah kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Jumlah kegiatan sosialisasi kemitraan wawasan kebangsaan

Program pengembangan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Program Pendidikan Politik Masyarakat

- Persentase angka keikutsertaan penduduk dalam Pemilu dan Pemilukada di Kab. Musi Rawas



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

2016

2017

2018

2019

2020


2021

(17)


(18) gpol

12,50% 10,28%

450,000

13,00%

495,000

13,50%

544,500

14,00%

598,950

14,50%

658,845

15,00%

724,729

15,00%

Badan Kesban gpol

4 kali

2 kali

355,000

2 kali

368,500

2 kali

405,350

2 kali

445,805

2 kali

490,473

2 kali

539,520

2 kali

Badan Kesban gpol

3 kali

3 kali

485,000

3 kali

533,500

3 kali

586,850

3 kali

645,535

3 kali

710,088

3 kali

781,097

3 kali

Badan Kesban gpol

1 kali

1 kali

672,000

1 kali

739,200

1 kali

813,120

1 kali

894,432

1 kali

983,875

1 kali

1,082,262

1 kali

Badan Kesban gpol

74,04%

75,00%

400,000

76,00%

440,000

76,50%

484,000

77,00%

532,400

78,00%

585,640

79,00%

644,204

79,00%

Badan Kesban gpol


VIII-122


Kode

(1)



(2)

(3)



Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

Target (%)

Rp. (000)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

1 kali

2 kali

0

10%

200.000

15%

250.000

20%

275.000

30%

300.000

40%

325.000

50%

350.000

50%

BNK

0

10%

200.000

15%

250.000

20%

275.000

30%

300.000

40%

325.000

50%

350.000

50%

BNK

90%

93%

202,000

94%

205,000

95%

210,000

95%

215,000

96%

230,000

97%

250,000

97%

Sekreta riat Korpri

90%

93%

384,000

94%

385,000

95%

386,000

95%

386,000

96%

387,000

97%

387,000

97%

Sekreta riat Korpri

2016

2017

2018

2019

2020

2021



(17)

(18)

(%)

Program Pemberdayaan Msyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Peningakatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat KORPRI Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pengayoman, Perlindungan, Kewirausahaan dan Keunggulan bagi PNS/Anggota Korpri

- jumlah kegiatan pembinaan politik daerah (kali) Prosentase turunya penyalaguna Narkoba

Prosentase Masyarakat yang sadar akan bahaya Narkoba

Cakupan layanan ketersediaan pembinaan dan pengembangan aparatur Cakupan layanan Pengayoman, Perlindungan, Kewirausahaan dan Keunggulan bagi PNS/Anggota Korpri


2 kali

3 kali

2 kali

VIII-123

3 kali

2 kali

2 kali


BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 9.1. Pengukuran Indikator Kinerja Sebagai Renstrada, capaian kinerja RPJMD setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sistem Renstra dengan LKjIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja (Meneg PAN, 2008:2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. Pada tahun 2014 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Peraturan Men Pan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Indikator Kinerja didasarkan pada Peraturan Men Pan RB Nomor 53 Tahun 2014 tersebut. Dalam Sistem AKIP dilakukan pengukuran capaian keuangan dan fisik seluruh program, sub program, dan kegiatan. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 9.2. Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja. Ukuran kuantatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Indikator kinerja memberikan penjelasan sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan Ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai RPJMD KAB. MUSI RAWAS 2016-2021

IX-1


keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (PP no. 8/2008). Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan (PP no. 6/2008). Indikator kinerja berfungsi untuk memperjelas tentang apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan organisasi menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan dan dalam menilai kinerjanya; Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja; Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah; Salah satu dasar dalam menentukan jumlah anggaran; dan sebagai dasar dalam pembangunan arsitektur kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja yang akan diperjanjikan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati.Mekanisme penetapan/penyusunan IKU dapat digambarkan sebagai berikut : Gambar 9.1 Mekanisme Penetapan IKU

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Standar Pelayanan Minimal (SPM)

IKU

Indikator Kinerja Mandiri

Tujuan penyusunan Indikator Kinerja; Penyusunan Indikator Kinerja dimaksudkan untuk menyiapkan alat ukur dalam mengukur Rencana Pembangunan serta hasil-hasilnya. Setiap stake holder dan komponen masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan Kabupaten yang sejahtera, berkeadilan, beriman dan berbudaya. Beda kinerja dengan indikator kinerja; kinerja tidak sama dengan indikator kinerja. Kinerja merupakan Untuk kerja dan prestasi kerja atau hasil kerja yang diwujudkan dalam melakukan suatu kegiatan/program atau mencapai tujuan dan sasaran tertentu; RPJMD KAB. MUSI RAWAS 2016-2021

IX-2


contoh menurunnya kemiskinan. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan menurunkan putus sekolah. Indikator kinerja merupakan suatu variabel yang digunakan untuk mengukur sebuah perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu kondisi contoh Angka Kemiskinan, Pendapatan Asli Daerah, dan Angka Putus Sekolah. Ilustrasi kinerja dan indikator kinerja serta target kinerja • Kinerja : Menurunnya kemiskinan • Indikator Kinerja : Angka kemiskinan (persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk) • Target Kinerja : 3,0% Indikator kinerja menurut Permen PAN RB terdiri atas: masukan (Input), keluaran (Output), hasil (Outcome), dan dampak (Impact). Masukan (Input) “apa yang digunakan dalam bekerja” adalah segala sumberdaya yang memberikan konstribusi dalam menghasilkan output (uang, SDM, mitra kerja, alat dll). Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya, dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan. Contoh: • Jumlah dana yang dibutuhkan • Tenaga yang terlibat • Peralatan yang digunakan • Jumlah bahan yang digunakan Keluaran (Output) “Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)” adalah Produk/barang/jasa adalah yang dihasilkan dalam proses/kegiatan yang menggunakan input. Dengan membandingkan keluaran dapat dianalisis apakah kegiatan yang terlaksana telah sesuai dengan rencana. Keluaran merupakan apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses). Indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Contoh: • Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan  Jumlah orang yang diimunisasi/vaksinasi;  Jumlah permohonan yang diselesaikan;  Jumlah pelatihan/peserta pelatihan. • Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan  Jumlah pupuk/obat/bibit yang dibeli;  Jumlah volume gedung yang dibangun  panjang jembatan yang dibangun;  Meter panjang jalan yang dibangun/direhab. Hasil (Outcome) “Apa yang ingin dicapai” adalah Manfaat yang diperoleh dari jangka menengah untuk beneficiaries tertentu sebagai hasil dari output. Pengukuran indikator outcome seringkali rancu dengan pengukuran indikator keluaran. Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output, walaupun produk

RPJMD KAB. MUSI RAWAS 2016-2021

IX-3


telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome dari kegiatan tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak Contoh: - Peningkatan langsung hal-hal yang positif:  Cakupan kunjungan Ibu hamil K4  Kunjungan wisata  Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal  Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk - Penurunan langsung hal-hal negatif:  Prevalensi gizi buruk Dampak (Impact) “Apa yang ingin diubah” adalah Hasil Pembangunan daerah yg diperoleh dari pencapaian outcome.Indikator dampak untuk mengukur keberhasilan sasaran.Indikator ini menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapain berbagai program prioritas terkait. Contoh: - Peningkatan hal yang positif :  Laju pertumbuhan ekonomi. - Penurunan hal yang negatif:  Angka kemiskinan.  Tingkat Pengangguran Terbuka. Syarat-syarat indikator kinerja; spesifik dan jelas, dapat diukur secara obyektif, relevan, dapat dicapai, penting, dan menunjukkan keberhasilan, fleksibel dan sensitif terhadap perubahan, dan efektif. Penetapan Indikator kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Musi Rawas disajikan pada tabel 9.1.


IX-4


Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas

ASPEK/URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

No

(1) I

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

(2)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)


2015

2016

2017

2018

2019

2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Indikator Makro 1) PDRB (berdasarkan harga berlaku) dengan Migas

9.117.610

9.991.934

10.866.259

11.740.583

12.614.908

13.489.232

14.363.557

2) PDRB (berdasarkan harga berlaku) Non Migas

7.298.202

8.091.764

8.885.327

9.678.889

10.472.452

11.266.014

12.059.577

68,7

68,88

69,00

69,21

69,40

69,70

70,10

6,5

6,6

6,7

6,6

6,7

6,8

6,9

22.865.334

24.683.212

26.949.146

29.215.080

31.481.014

33.746.948

36.012.882

18.344.041

20.161.919

21.979.797

23.797.675

25.615.553

27.433.431

29.251.309

3) Indek Pembangunan Manusia 4) Laju inflasi 5) Pendapatan Perkapita (berdasarkan harga berlaku) dengan Migas 6) Pendapatan Perkapita (berdasarkan harga berlaku) non Migas 7)

Indek Gini

0,444

0,411

0,399

0,350

0,311

0,290

0,287

8)

Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan(%)

85,64

85,64

86,78

87,95

88,59

84,66

90,66

9)

Angka Kriminalitas yamg ditangani (%)

65

68

69

70

74

79

80

6,30

6,57

6,66

6,80

6,91

6,94

7,00

10)

Pertumbuhan Ekonomi

11)

Status Daerah

Agak Tertinggal


Agak Tertinggal

Potensi Maju

IX-5

Potensi Maju

Maju

Maju

Maju



No

(1)


(2)



2015

2016

2017

2018

2019

2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

7,47

7,47

7,63

7,81

8,00

8,20

8,45

42,50

42,50

48,00

55,50

62,00

70,00

75,00

130,33

130,33

130,33

130,33

130,33

131,00

131,00

108,99

108,99

108,99

108,99

108,99

110,00

110,00

II 1

Indikator Kinerja Utama Pada Masing-masing Urusan Pendidikan 1)

Lama rata-rata belajar (Th)

2)

APK PAUD (%)

3)

APK SD/MI (%)

4)

APK SMP/MTs (%)

5)

APM SD/MI (%)

99,00

99,00

99,10

99,25

99,45

99,50

99,50

6)

APM SMP/MI (%)

95,50

95,50

96,00

96,50

97,00

98,50

98,50

7)

Angka melanjutkan SD/MI (%)

97,45

97,45

97,90

98,35

98,70

99,00

99,00

8)

Angka melanjutkan SMP/MMts (%)

99,00

99,00

99,10

99,25

99,35

99,50

99,50

9)


0,065

0,065

0,055

0,050

0,045

0,040

0,040

0,02

0,02

0,018

0,015

0,012

0,010

0,010

98,75

98,75

99,00

99,25

99,50

99,75

100

20,00

20,00

40,00

50,00

70,00

80,00

95,00

2

2

4

6

8

11

14

75,00

75,00

80,00

85,00

87,50

90,00

95,00

50,00

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00

10) Angka Putus Sekolah SMP/MI (%) 11) Angka Melek Huruf Penduduk usia >15 Tahun (%) 12)

Persentase lembaga kursus terakreditasi (%)

13)

Jumlah PKBM dan SKB siap diakreditasi

14)

Persentase guru berkualifikasi S1/DIV (%)

15)

Persentase gurubersertifikasipendidik (%)


50,00

IX-6



No

(1)

(2) 16) 17)

2


Persentase Manajemen Layanan Pendidikan yang Akuntabel (%) Persentase SD dan SMP terakreditasi A (%)



2015

2016

2017

2018

2019

2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

75,00

75,00

80,00

85,00

90,00

92,50

95,00

10,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

66,88

66,88

67,88

68,88

69,88

70,88

71,88

15,40

15,40

15,20

15,00

14,80

14,60

14,40

160,00

160,00

150,00

140,00

130,00

120,00

100,00

75,00

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

14,20

14,20

15,20

16,20

17,20

18,20

19,20

85,00

85

86

87

88

89

90

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

97,00

97,00

98,00

99,00

100

100

100

87,00

87,00

88,00

89,00

90,00

95,00

100

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

70%

75%

77%

80%

83%

85%

90%

Kesehatan 1)

Angka Harapan Hidup (Th)

2)

Angka kematian bayi

3)

Angka kematiuan Ibu melahirkan

4) Prosentase posyandu Purnama/Mndiri / Posyandu Aktif 5) Prosentase penduduk yang maemanfaatkan Puskesmas 6)

Prosentase rumah memenuhi syarat kesehatan

7) 8)

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Prosentase Desa Kelurahan UCI (%)

9)

Persentase masyarakat miskin yang terlayani kesehatan (%)

Rs. Sobirin 1)

Cakupan layanan perkantoran

2)

Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur


IX-7



No




2015

2016

2017

2018

2019

2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

85%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

117 orang

172 orang

172 orang

232 orang

250 orang

275 orang

275 orang

160 pasien/hari

161 pasien/hari

162 pasien/hari

163 pasien/hari

164 pasien/hari

165 pasien/hari

166 pasien/hari

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

70%

80%

80%

90%

95%

100%

100%

75%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

14 MOU

14

14

16

16

20

20

70%

72%

75%

80%

80%

90%

100%

51,62

53,68

60,00

67,00

73,00

80,00

87,00

85

85

90

93

97

100

100

6,15

9,47

9,63

9,73

9,84

9,95

10,05

4) Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)

60

60

65

70

75

80

85

5) Rasio ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%)

7%

7%

10 %

12 %

15 %

20 %

25 %

(1)

(2) 3)

5)

Prosentase ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan Jumlah SDM Rumah Sakit yang mendapat pelatihan 20 jam per tahun Jumlah pasien yang mendapat pelayanan nutrisi per hari

6)

Persentase akses pelayanan masyarakat miskin di rumah sakit

7)

Persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan standar pelayanan kesehatan sesuai dengan kelas Rumah Sakit

4)

8)

Persentase sarana dan prasarana kesehatan terpelihara dan terkalibrasi 9) Persentase kemitraan pelayanan kesehatan di rumah sakit

12) Persentse SPM rumah sakit terpenuhi 3

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1)

Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)

2)

Jumlah Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)

3) Rasio Jaringan Irigasi (m/ha) %


IX-8



No




2015

2016

2017

2018

2019

2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0,4 %

0,4 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

2,5 %

3,0 %

-

50%

55%

60%

65%

70%

70%

2.000 Km

11 Km

12 Km

13 Km

14 Km

15 km

16 Km

100 M

100 M

200 M

300 M

400 M

500 M

600 M

88%

88%

90%

92%

94%

95%

95%

5) Cakupan infrastruktur agropolitan dan kawasan cepat tumbuh

92%

93%

94%

95%

96%

97%

97%

6) Program Keciptakaryaan

20%

25%

30%

35%

40%

45%

45%

(1)

(2) 6) Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (%)

Pekerjaan Umum 1) Cakupan layanan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur 2) Proporsi panjang drainase kondisi baik 3) Rasio Turap/bronjong terhadap total kebutuhan 4) Rasio rumah tangga pengguna air bersih (%) Per SPAM IKK

Penataan Ruang 1)

Jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang tersusun beserta turunannya (Dok)

2

2

3

4

5

6

7

2)

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

65

68

70

72

75

80

80

3)

Cakupan wewenang antar institusi pengendalian pemanfaatan tata ruang

55

57

60

62

65

67

67

4)

Prosentase legalisasi raperda RDTR dan peraturan zonasi kawasan perkotaan (%)

0

0

10

25

35

40

50

70

75

77

80

85

90

90

Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan 1)

Cakupan pengelolaan infrastruktur pedesaan (%)


IX-9



No

(1)


(2) 2)

Prosentase rumah tanggal bersanitasi (%)

3)


4)

Rasio rumah layak huni (%)

5)

Prosentase terwujudnya fasilitasi dan sarana permukiman (%) Urusan Lingkungan Hidup 1)

4


2015

2016

2017

2018

2019

2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

60

60

65

70

75

80

85

70

70

75

80

85

90

95

80

80

82

85

90

92

95

10

10

15

20

25

30

35

44%

54%

-

-

-

-

-

2)

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS)/1000 penduduk (data PU CK ) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%)

58,18

58,18

59,60

61,02

62,44

63,86

65,27

3)

Jumlah Pohon yang ditanam (Phn)

0

0

200.000

200.000

200.000

200.000

1.000.000

4)

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%)

83

83

100

100

100

100

100

5)

Penegakan hukum lingkungan (%)

100

100

100

100

100

100

100

8/10.000 Pdd

8/10.000 Pdd

9/10.000 Pdd

9/10.000 Pdd

9/10.000 Pdd

9/10.000 Pdd

8 Kali

11 Kali

10 Kali

13 Kali

9 Kali

9 Kali

6/10.000 Pdd

10/10.000 Pdd

6/10.000 Pdd

8/10.000 Pdd

6/10.000 Pdd

8/10.000 Pdd

8/10.000 Pdd

49/10.000 Pdd

59/10.000 Pdd

59/10.000 Pdd

59/10.000 Pdd

59/10.000 Pdd

74/10.000 Pdd

74/10.000 Pdd

Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 1) Jumlah Pol PP per 10.000 penduduk 2) Penegakan PERDA

7/10.000 Pdd 10 Kali

3) Angka Kriminalitas 4) Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk

5


Sosial


IX-10



No

6

7



2015

2016

2017

2018

2019

2020

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani

4,57

4,82

4,83

4,84

4,84

4,86

4,82

72

72,42

72,84

73,26

73,64

74,1

74,52

207.259

207.259

217.444

227.629

237.814

247.999

258.184

97,96

97,96

97,98

97,99

98,01

98,05

98,20

4.228

4.228

4.329

4.575

4.732

4.835

4.647

(1) 1)


Tenaga Kerja 1)

Angka partisipasi angkatan kerja(%)

2)

Angka Angkatan Kerja (Orang)

3)

Angka Kesempatan Kerja(%)

4)

Pengangguran (orang)

5)

Tingkat Pengangguran terbuka

2,04

2,04

2,02

2,01

1,99

1,95

1,80

6)

Cakupan tenaga kerja yang berkompeten

64 orang

64 orang

64 org

64 org

64 org

64 org

64 org

7)

Cakupan perlindungan lembaga ketenagakerjaan

20 kasus

20 kasus

20 kasus

15 kasus

15 kasus

10 kasus

5 kasus

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)

6.3

6.37

7.5

8

9

10

11

2)

Rasio KDRT (kali dalam setahun)

150

135

125

120

115

110

3)

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (%)

4)

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1)


145

0.005

0.005

0.004

0.0035

0.003

0.002

0.001

25%

25%

30%

45

55

65

75

IX-11



No


2016

2017

2018

2019

2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.830 kkl/kapita (83,18%)

1.945 kkl/kapita (85%)



2.286 kkl/kapita (100%)

2.400 kkl/kapita (100%)

64.0 protein (101,59%)

81.0 protein (100%)

60

65

70

75

80

85

95

80,98

85

87

90

93

95

100

4) Penguatan Cadangan Pangan (Ton)

75

125

125

150

150

150

150

5)

Regulasi ketahanan pangan (buah)

6

1

2

2

2

2

9

6)

Jumlah kelembagaan distribusi pangan (Kelompok)

2

2

2

2

2

2

10

7)

Pesentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)

-

50

60

65

70

80

80

8)

Ketersediaan informasi pasar dan akses pangan di kecamatan (%) Persentase desa yang memiliki lumbung

-

90

90

90

95

95

95

37

50

60

70

80

90

100

1) Persentase luas lahan bersertifikat (%)

1,0

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

2) Penyelesaian kasus tanah negara(%)

100

100

100

100

100

100

100

(2)

(9)

Pangan 1) Ketersediaan energy dan protein (kkl)

2) Perrsentase penanganan rawan pangan (%) 3)

9)

9


2015 (1) 8


Persentase skor pola pangan harapan tingkat konsumsi (%)

85.8 protein (100%)

90.5 protein (100%)

95.3 protein (100%)

100 protein (100%)

2.425 kkl/kapita (100%) 100 protein (100%)

Pertanahan

3) Penyelesaian izin lokasi(%)


IX-12



No

(1) 10




2015

2016

2017

2018

2019

2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(THN 2015) 56,76 % 34.832,7 ton Co2 eq

58,18

59,60

61,02

62,44

63,86

65,27

33.755,40 ton Co2 eq

32.678,10 ton Co2 eq

31.600,80 ton Co2 eq

30.523,20 ton Co2 eq

29.446,20 ton Co2 eq

29.446,20 ton Co2 eq

0 pohon

200.000 pohon

200.000 pohon

200.000 pohon

200.000 pohon

200.000 pohon

1.000.000 pohon

(2) Lingkungan Hidup 1)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

2)

Jumlah penurunan emisi GRK di sektor (sampah)

3)

Jumlah pohon yang ditaman

4)

Persentase Parameter laboratorium lingkungan yang terakreditasi KAN

4

7

10

13

16

19

19

5)

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

83

100

100

100

100

100

100

6)

Pencemaran status mutu air

0

10

20

30

40

50

50

7)

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air

0

0

20

40

50

60

60

8)

Pengelolaan limbah B3

100

100

100

100

100

100

100

9)

Pengelolaan limbah B3 yang diawasi

100

100

100

100

100

100

100

10)

Penegakan hukum lingkungan

100

100

100

100

100

100

100

11)

Pengendalian potensi sumber pencemaran air

0

10

20

30

40

50

50

12)

Sampling pemantauan kualitas air sungai dan/danau secara berkala pd periode musim hujan dan kemarau

100

100

100

100

100

100

100

13)

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

0

80

90

100

100

100

100

14)

Persentase pemenuhan data SLHD Jumlah partisipasi masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup

100 4

100 5

100 5

100 5

100 5

100 5

100 5

15)

Persentase pemenuhan data SLHD

100

100

100

100

100

100

100


IX-13



No

(1)

11


(2)



2015

2016

2017

2018

2019

2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Administrasi Kependudukan

1.

Persentase Penduduk yang berusia 17 Tahun ke atas/telah menikah yang memiliki KTP

84,41

84,41

87,91

90,91

93,71

96,21

97,81

2.

Persentase Penduduk yang memiliki KK

91,76

91,76

93,76

95,26

96,36

97,16

97,66

3.


48,04

48,04

50,44

52,96

55,08

57,84

60,72

4.

Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran kalangan Anak (0-18) Tahun

77,50

77,50

80,00

82,50

85,00

87,50

90,00

5.

Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan

24,38

24,38

25,11

25,86

26,64

27,44

28,26

6.


15,45

15,45

15,76

16,07

16,39

16,72

17,06

7.


22,23

22,23

22,90

23,81

24,77

26,01

27,31

8.


4,39

4,39

4,61

4,84

5,08

5,34

5,60

9.


100,00

100,00

90,00

90,00

1

1

10. Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan 11. Jumlah Website milik Pemerintah Daerah (Disdukcapil)


100,00

IX-14

100,00

100,00

100,00

100,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

1

1

1

1

1


No


(1)


(2)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


12

3

3

3

3

3

(9)

3

3

Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa 1) Persentase jumlah organisasi dan lembaga desa yang aktif (%)

60

60

65

70

75

80

80

2) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPM

60%

65%

70%

75%

80%

80%

80%

3) Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang aktif

60%

65%

70%

75%

80%

80%

80%

4) Persentase Masyarakat Desa memanfaatkan TTG (%)

40%

45%

50%

55%

55%

60%

60%

5) Persentase usulan desa yang diakomodir dalam Musrenbangdes (%)

65%

65%

70%

75%

80%

80%

80%

6) Persentase aparat pemerintahan desa yang berkinerja baik (%)

55%

60%

70%

75%

80%

85%

85%

7) Persentase Jumlah PKK aktif (%)

55%

60%

65%

70%

75%

80%

80%

8) Persentase Jumlah Posyandu Aktif (%)

80%

80%

85%

90%

95%

95%

95%

9) Prosentase lembaga keuangan mikro di kelurahan dan desa yang aktif(%)

60

65

70

75

80

80

10) Prosentase masyarakat yang ikut dalam musrenbang (%)

50

55

60

60

65

65

11) Prosentase aparatur desa yang kompeten (%)

50

55

60

60

65

65

14,31

13,22

12,05

11,41

10,34

9,34

12) Angka kemiskinan

13



14,31

Pengendalian Penduduk dan KB


IX-15


No





2015

2016

2017

2018

2019

2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

2,24 75,4

2,24 75,4

2,18 75,9

2,13 76,7

2,07 77,0

2,02 77,5

1,97 78,0

1,20

1,20

1,18

1,16

1,14

1,12

1,10

75,3 50

75,3 50

75,6 60

75,9 70

76,2 80

76,4 90

76,7 100

75,3 50

75,3 50

75,6 60

75,9 70

76,2 80

76,4 90

76,7 100

15,7

14,4

12,5

9,8

7,4

6,3

6,3

49,9

49,9

62,2

74,6

86,9

93,2

100

3,4 92,9

3,4 92,9

3,2 93,8

3,1 94,6

3,0 95,5

2,8 96,4

2,7 97,3

1) Jumlah uji kir angkutan umum (unit)

5.351

5.351

5.837

6.323

6.809

7.295

7.781

2) Prosentase penurunan angka kecelakaan (%)

0,93

0,93

0,83

0,73

0,63

0,53

0,43

15

15

15

15

15

15

(1)

(2) 1) Total Fertility Rate (TFR)  Total Fertility Rate/TFR (%)  Cakupan pembinaan melalui kelompok kegiatan di masyarakat 2) Laju Pertumbuhan Penduduk/LPP (%) 3) Prepalensi peserta KB Aktif/CPR (%)  Prepalensi peserta KB Aktif/CPR (%)  Fasilitasi Kampung KB 4) Angka Kelahiran Pada Remaja Usia 15-19 Tahun ( KB dan KS meASFR 15-19 tahun)  Angka Kelahiran Pada Remaja Usia 15-19 Tahun  Pelayanan Advokasi KIE KB dan KS melalui media 5) Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmeet Need (%)  K ebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmeet Need (%)  Pemenuhan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi (SPM 30%) 6) Kehamilan Tidak Diinginkan/KTD (%)  Kehamilan Tidak Diinginkan/KTD (%)  Cakupan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

14

Perhubungan

3) Prosentase tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur perhubungan(%) (Khusus Pemasangan Rambu-Rambu)


IX-16



No

(1)

15


(2)

2) Prosentase terpenuhinya keterbukaan informasi public (Wabsite Berjumlah 35 Tahun 2015)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0.10

0.10

0.016

0.016

0.016

0.016

0.016

2

2

2

3

3

3

3

30

30

39

54

62

70

30

30

45

60

73

90

7

7

6

6

5

5

5

3

3

3

4

4

5

5

25

26

27

28

29

30

30

4,2 T

4.4 T

4.6 T

4.8 T

5T

5.2 T

5.2 T

4,7

4,6

4,5

4,4

4,2

4

3

Koperasi dan UKM 1) Persentase koperasi aktif (%) 2) Usaha mikro dan kecil (%)

17


Komunikasi dan Informatika 1) Persentase Luas Area Blank Spot (%)

16


Penanaman Modal 1) Lama proses perizinan (hari) 2) Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha (PERDA) 3) Jumlah Investor berskala nasional (PMDN)/PMA) 4)

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

5) Rata-rata perizinan dan non perizinan yang diterbitkan

Perizinan


IX-17



No

(1)


(2)



2015

2016

2017

2018

2019

2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0

0

50

60

70

80

100

90

90

90

92

94

96

98

97

97

97

98

98

99

99

91

91

93

95

96

97

99

0

0

95

96

97

98

98

0

0

90

92

95

96

98

98

98

98

98

98

98

98

0

0

90

92

94

96

98

0

0

90

92

94

96

98

80

80

80

80

85

85

90

80%

80%

85%

90%

90%

100%

100%

Persentase pelayanan perizinan dengan system teknologi informasi Persentase pelayanan perizinan dan Non perizinan diterbitkan sesuai standar prosedur

18

19

Pemuda dan Olahraga 1)

Jumlah Prestasi Olah raga

2)

Jumlah Gedung Olah Raga

3)

Jumlah Organisasi Pemuda

4)

Jumlah Pemuda yang bebas dari narkoba

5)

Jumlah Kegiatan Kepemudaan

6)

Jumlah Pelatih dan wasit yang bersertifikat

7)

Jumlah Kewirausahaan Pemuda

Statistik Ketersediaan data informasi/statistic daerah (%)

20

Persandian Persentase kegiatan persandian


IX-18



No

(1)

21

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2016

2017

2018

2019

2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

34

36

38

40

42

44

48

5

5

5

5

5

5

5

1

2

3

3

1

2

1

3

3

4

3

4

4

4

14%

30,50

31,00

31,50

32,25

32,75

33,25

15,50

17,00

18,50

19,35

19,85

21,80

22,50

36

30

37

42

50

54

60

44,1

44,1

54,4

61,7

73,5

79,4

88,2

100,4

100,5

100,8

101,0

101,5

101,8

102,7

4.328.884,5

4.743.478.10

4.950.774.90

5.158.071.70

5.365.368.50

5.572.665.30

5.779.962.10

(2)

Kebudayaan

2)

Partisipasidalampenyelenggaraan festival senibudaya(kali)

3)

Jumlahsaranapenyelenggaraanseni dan budaya (kali)

4)

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Perpustakaan 1) Persentase peningkatan bahan pustaka 2) Rasio jumlah pengunjung perpustakaan

23

Kearsipan 1) Persentase SKPD yang telah menerapkan kearsipan secara baku (%) 2)

24


2015

1) Terfasilitasinyaalatkeseniandaerahuntuksanggarseni di kabupatenMusiRawas(Jumlah sanggar yang dibantu)

22


Persentase instansi pemerintah yang menitipkan arsipnya di depo (%)

Pertanian (tahun 2015) 1)

Nilai Tukar Petani (NTP)

2)

PDRB pertanian (2014) dalam juta rupiah


IX-19



No

(1)

25

(2)

Kelautan dan Perikanan 1) 2)

Produksi Perikanan Konsumsi

3)

PDRB Perikanan (Juta)

4)


1) 2) 3)



2015

2016

2017

2018

2019

2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

100,4

100,5

100,8

101

101,5

101,8

102,7

34.141,11

34.977,45

36.697,17

38.503,15

40.399,15

42.391,42

44.482,98

10.347.919

11.486.190

12.864.533

14.408.277

15.993.188

17.912.370

20.061.855

34.5

34.5

35.6

36.6

37.7

38.9

40.0

1.771

60

60

60

60

60

1.800

240

240

250

250

250

260

270

199

210

230

240

250

260

275

94,653

100,000

105,000

110,000

115,000

120,000

125,000

1

1

1

1

1

1

1

2015

Nilai Tukar Perikanan (NTP Perikanan)

Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Kehutanan

26


Kelautan dan

Jumlah Kelompok Tani yang ditumbuhkan dan ditingkatkan Kelas Kelompoknya (Klp.) Jumlah Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan SDMnya dan yang lulus Sertifikasi Penyuluh (Org) Jumlah Demplot Penerapan Teknologi Pertanian Tepat guna (Demplot)

Pariwisata 1) Jumlah Kunjungan wisata 2) Terselenggaranya event nasional (MusiTriboaton)


IX-20



No

(1) 27


(2)


2015

2016

2017

2018

2019

2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

100,43

100,75

100,90

101,46

102,45

103,38

103,83

5,46

5,46

5,54

5,63

5,68

5,75

5,81

7,91

7,91

7,98

8,06

8,15

8,23

8,31

1,86

1,86

1,88

1,90

1,92

1,94

1,96

Pertanian 1)

Nilai Tukar Petani

2)

Produktivitas Pertanian :

- Produktivitas padi (GKG) - Produktivitas Jagung (PK) - Produktivitas Kedelai (BK) - Produktivitas Ubi Kayu (UB)

28


49,96

49,96

50,71

51,72

52,75

53,81

54,88

- Produktivitas Karet (ton/hektar/tahun)

1,41

1,41

1,42

1,44

1,46

1,48

1,50

- Produktivitas Kelapa Sawit (ton/hektar/tahun)

3,00

3,00

3,25

3,50

4,00

4,25

4,50

- Produksi Karet (ton/tahun)

135.618

135.618

139.310

144.097

149.020

154.082

159.288

- Produksi Kelapa Sawit (ton/tahun)

56.427

56.427

62.351

68.488

79.836

86.521

93.442

50.000 Btg 2 kali acara Seremonial

50.000 Btg 2 kali acara Seremonial

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 Km

10 Km

-

-

-

-

-

60 Ha

60 Ha

-

-

-

-

-

Kehutanan Pembuatan bibit / Benih Tanaman Kehutanan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan Penanaman Turus Jalan Reboisasi dan Penghijauan


IX-21



No

(1)




2015

2016

2017

2018

2019

2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

132 Titik Api

20%

-

-

-

-

-

3 Wilayah

3 Wilayah

-

-

-

-

-

2 UPT

2 UPT

-

-

-

-

-

0

0

1

1

1

1

5

34

34

36,5

39

41,5

44

44

11 Kegiatan

9 Kegiatan

-

-

-

-

-

7

7

8

9

10

10

10

45

55

60

65

75

85

85

4,76

7,36

7,87

8,38

8,89

9,40

9,91

40

45

55

65

75

85

85

8,12

12,36

12,66

12,95

13,25

13,55

13,85

2

3

3

3

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

(2) Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pengamanan Hutan Penyelenggaraan UPT Perencanaan Pembentukan Taman Hutan Raya (Tahura) (Dokumen) Pengembangan Hutan Masyarakat Adat Bulian (Ha) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Hutan Kota (Ha)

29

30

Perdagangan 1)

Prosentase sarana dan prasarana pasar yang layak

2)

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)

Perindustrian 1)

Prosentase IKM yang menerapkan teknologi industry

2)

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)

3)


4)



IX-22



No

2017

2018

2019

2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

1

1

1

1

1

2,77

2,77

2,77

2,77

2,77

2,77

2,77

100

100

100

100

100

100

100

70

75

78

80

85

90

95

100

100

100

100

100

100

100

4) Sinkronisasi Program RPJMD dengan RKPD (%)

90

90

100

100

100

100

100

5) % Konsistensi penjabaran Program RPJMD kedalam Kegiatan RKPD

80

80

100

100

100

100

100

6) Persentase Indikator RENSTRA SKPD yang sesuai dengan indikator RPJMD Kabupaten Musi Rawas

70

70

100

100

100

100

100

7) Ketersediaan dokumen perencanaan Pembangunan

100

100

100

100

100

100

100

8) Ketersediaan data Ekonomi makro untuk penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan

100

100

100

100

100

100

100

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

(2) Prosentase Peningkatan Jumlah Sentra IKM

Transmigrasi 1)

Prosentase transmigrasi swakarsa (%)

Perencanaan 1) Kesesuaian Visi dan Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Visi dan Misi Kepala Daerah (%) 2) % Kesesuaian prioritas pembangunan daerah dengan nasional 3) Sinkronisasi Program RPJMD dengan Renstra SKPD (%)

33


2016

5)

32


2015 (1)

31


Keuangan 1) Tingkat Kinerja Keuangan Daerah


IX-23



No

(1)


(2) 2)

Tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

3)

Rasio PAD terhadap pendapatan daerah

4) % potensi yang digarap

34



2015

2016

2017

2018

2019

2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0,37%

0,37%

0,74%

1,11%

1,48%

1,85%

1,85%

6

6

6

6

6

6

6

85%

85%

86%

87%

88%

89%

90%

5)


-

0,37

0,74

1,11

1,48

1,85

1,85

6)


-

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

7) 8)

Prosentase Peningkatan Non Pajak Daerah (%) Prosentase Wajib Pajak melaksanakan kewajiban tepat waktu (%)

-

4,96

9,92

14,88

19,84

24,8

29,76

-

65

70

75

80

85

90

99,9

99,9

100

100

100

100

100

0,9

0,9

0,7

0,5

0,3

0,2

0,2

85

85

90

90

95

100

100

80

80

85

85

95

100

100

60

60

65

70

805

90

100

99

99

99

99

100

100

100

99,9

99,99

99,99

100

100

100

100

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 1) Persentase Pegawai yang lulus diklat (%)

2) Persentase Pegawai yang mendapat hukuman displin (%) 3) Persentase Pegawai yang memenuhi persyaratan pendidikan (%) 4) Prosentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (%) 5) Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi dalam jabatan (%) 6) Prosentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN 7) Prosentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi


IX-24



No

(1) 35

36


(2)


2015

2016

2017

2018

2019

2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Penelitian dan Pengembangan 1)

Jumlah Hasil ARD

0

0

2

2

2

1

7

2)

Jumlah inovasi daerah

3

0

2

2

1

1

6

87 %

89 %

92 %

95 %

97 %

98 %

100 %

80 %

85 %

87 %

90 %

93 %

95 %

100 %

80 %

83 %

85 %

88 %

90 %

93 %

95 %

1) Persentase struktur organisasi sesuai dengan aturan

80%

80%

90%

90%

95%

95%

95%

2) Persentase jabatan terisi oleh PNS sesuai dengan keahliannya

70%

70%

80%

85%

90%

90%

90%

25

25

35

40

45

50

50

4) Frekuensi penyelenggaraan konsultasi Pemertah kab. dengan Pemerintah

222

222

275

350

375

400

400

5) Nilai Keterbukaan Data Informasi Publik Kabupaten Musi Rawas

70%

75%

80%

85%

90%

95%

95%

6) Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ditetapkan

540

540

600

600

640

680

700

Sekretariat DPRD 1) Persentase risalah rapat yang dibuat tepat waktu 2) Persentase aspirasi masyarakat yang difasilitasi 3) Jumlah pokir DPRD

37


Sekretariat Daerah

3) Jumlah Pelayanan dasar yang sudah menerapkan SPM


IX-25



No

(1)

38


(2)

2) Persentase SKPD dengan nilai Akuntabilitas kategori B

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

50

55

60

70

80

85

85

3) Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti

85

88

90

90

93

95

95

4) Prosentase PD yang mendapat nilai >CC hasil penilaian Inspektorat

45

45

50

55

60

70

75

5) Prosentase Notisi Review laporan keuangan/LKPD yang ditindaklanjuti oleh PD dan SKPKD

60

60

65

70

75

80

85

70

70

75

75

80

85

90

80%

80%

90%

90%

95%

100%

100%

99

95

96

96

97

97

98

6) Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang tuntas ditindaklanjuti

ULP 1) Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Unit Pelayanan Pengadaan (ULP)

40


Inspektorat 1) Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

39


Kecamatan TPK 1 ) Cakupan kinerja pengelolaan persampahan(%)


IX-26



No



2015

2016

2017

2018

2019

2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

10

10

10

10

10

10

10

99

95

96

96

97

97

98

99

95

96

96

97

97

98

1) Cakupan keamanan dan kenyamanan lingkungan

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

2) Cakupan administrasi kependudukan

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

3)

Cakupan pemberdayaan kelembagaan sosial

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

4)


90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

5)


95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

6)

Cakupan ketersediaan data/informasi/statistik daerah

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

7)


87%

87%

87%

87%

87%

87%

87%

8)


95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

9)

Terciptanya Pemasyarakatan di Bidang Olahraga

87%

87%

87%

87%

87%

87%

87%

10)

Cakupan Wawasan Masyarakat/Kebangsaan

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

11)

Cakupan terbinanya organisasi kepemudaan

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

12)


95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

(1)

(2) 2) Ketersediaan dokumen hasil musrenbang kecamatan 3) Cakupan Ketersediaan data/informasi/statistic daerah (%) 4) Cakupan Keberdayaan masyarakat perdesaan (%)

41


Kecamatan Muara Kelingi


IX-27



No

(1)

42

43


(2)



2015

2016

2017

2018

2019

2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0

0

82

82

86

88

90

70

75

80

80

90

93

95

0

0

85

85

91

92

95

0

0

65

65

73

76

80

1

1

1

1

1

1

1

0

0

90

90

97

99

100

70

75

80

80

85

87

90

80

85

-

-

-

-

-

80

85

-

-

-

-

-

90

90

-

-

-

-

-

85

85

-

-

-

-

-

85

90

-

-

-

-

-

0

0

90

92

93

94

95

Kecamatan Megang Sakti 1)


2)

Cakupan administrasi kependudukan

3)

Cakupan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social

4)


5)


6)

Cakupan ketersediaan data/informasi/statistik daerah

7)


8)


9)

Cakupan terbinanya organisasi kepemudaan

10)

Cakupan Wawasan Masyarakat/Kebangsaan

11)

Terciptanya keberdayaan masyarakat

12)


Kecamatan Selangit 1)



IX-28



No

(1)

(2)



2015

2016

2017

2018

2019

2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

100

0

97

98

98

99

100

2)


3)


0

0

95

96

97

98

99

4)


0

0

75

76

78

79

80

5)

Ketersediaan Dokumen Musrenbang Kecamatan

1

1

1

1

1

1

1

6)

Cakupan Ketersediaan Data/ Informasi/ Statistik Daerah (%)

0

0

93

93

94

94

95

7)


100

100

100

100

100

100

100

8)

Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Santri-santri Alquran

99.61

100

0

0

0

0

0

9)

Persentase Terbentuknya Organisasi Kepemudaan dan Pembinaan Atlet-atlet

100

100

0

0

0

0

0

10)


100

100

0

0

0

0

0

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95%

95%

96%

96%

97%

97%

98%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

97%

97%

98%

98%

98%

99%

99%

11) 12)

44


Persentase Terselenggaranya Penanggulangan KAT dan PMKS

Kecamatan Muara Beliti 1)


2)


3)



IX-29



No

(1)

45


(2) 4)


5)

Ketersediaan Dokumen hasil Musrenbang Kecamatan

6)


7)




2015

2016

2017

2018

2019

2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

95%

96%

96%

97%

97%

98%

98%

10

10

10

10

10

10

10

0%

95%

95%

96%

96%

97%

97%

96%

97%

97%

97%

98%

98%

98%

98

94

95

96

97

98

98

0

95

96

97

97

98

98

0

95

96

97

98

98

98

10

10

10

10

10

10

10

0

93

94

95

96 96

97 97

97 97

98

93

94

95

0

0

70

72

74

76

80

95

0

95

96

96

97

98

0

0

80

82

84

86

88

Kecamatan Jayaloka 1) Cakupan Penataan administrasi kependudukan 2) Cakupan pemberdayaan kelembagaan sosial 3) Cakupan Kinerja Pengelolaan Persampahan 4) Ketersediaan dokumen hasil musrenbang kecamatan 5) Cakupan ketersediaan data/informasi/statistik daerah 6) Cakupan keberdayaan masyarakat perdesaan

46

Kecamatan Muara Lakitan 1)


2)


3)



IX-30



No

(1)


(2) 4)

Cakupan Kinerja pengelolaan Persampahan 16) Ketersediaan Dokumen Musrenbang Kecamatan


2015

2016

2017

2018

2019

2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

98

0

98

98

98

99

99

1

1

1

1

100

1

1

6)


0

0

70

72

75

76

80

7)


97

97

97

97

97

98

98

8)

Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Santri-santri Alquran

95

95

0

0

0

0

0

9)

Persentase Terbentuknya Organisasi Kepemudaan dan Pembinaan Atlet-atlet

95

95

0

0

0

0

0

10)


96

96

0

0

0

0

0

98

98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

11) 12)

47


Persentase Terselenggaranya Penanggulangan KAT dan PMKS

Kecamatan Sukakarya 1)

Frekuensi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

2)

3)

Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Santri-santri Alquran, Jumlah Guru Ngaji dan pengajian rutin bulanan dalam satu tahun Jumlah even kepemudaan

4)

Frekuensi hari besar nasional yang diperingati pertahun

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5)

Jumlah Tim ADD yang dibina

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%


IX-31



No

48


2016

2017

2018

2019

2020

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Persentase Terselenggaranya Kegiatan PKK aktif, posyandu aktif dan ketersediaan poskamling yang ada dikecamatan Sukakarya

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99

0

99

99

99

99

100

0

0

95

96

97

98

99

0

2

2

2

2

1

1

95

96

96

96

97

98

98

90

2

2

2

2

1

98

35.4

35.4

37.4

37.4

39.4

40.4

40.4

Kecamatan STL Ulu Terawas 1)

49


2015 (1) 6)


2)

Persentase masyarakat terlayani administrasi dan kependudukan Persentase pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

3)

Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kecamatan Sumber Harta 1)

Program pelayanan administrasi perkantoran

2)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3)

Program peningkatan disiplin aparatur

4)

Program peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

90

2

2

2

1

2

98

5)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan

90

90

92

92

96

97

988

6)

0

0

0

0

0

0

0

7)

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program penataan administrasi kependudukan

0

0

0

0

0

0

0

8)

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan soisal

0

0

0

0

0

0

0


IX-32



No

(1)

50


(2)



2015

2016

2017

2018

2019

2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

9)

Program perencanaan pembangunan daerah

80

85

86

87

88

89

90

10)

Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

70

75

80

80

85

87

90

11)


80

85

86

87

88

89

90

12) Pengembnagan wawasan kebangsaan

90

90

91

92

93

94

95

13) Peningkatan keberdayaan masyarakat

85

85

86

87

88

89

90

14)

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

85

90

91

92

93

94

95

15)

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

85

90

91

92

93

94

95

Kecamatan Tugumulyo 1)


-

-

96

97

97

98

98

2)

Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

-

-

96

96

97

97

98

3)

Cakupan pengembangan data/informasi/statistik daerah

-

-

96

96

97

97

98

4)

Jumlah pengadaan sarana pencegahan kebakaran di kantor

0

5

-

-

-

-

-

5)

Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan

5

1

1

1

1

1

1

6)

Persentase permasalahan sampah yang diatasi

54.80

9.42

10.81

9.83

9.83

10.81

10.81

7)

Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan layanan

87.65

15

17

17

17

17

17

8)

Persentase jumlah santri khatam al-quran

70

80

-

-

-

-

-


IX-33



No

(1)

51


(2)



2015

2016

2017

2018

2019

2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

9)

Jumlah organisasi kepemudaan yang di bina

5

1

1

1

1

1

1

10)

Jumlah peringatan hari besar nasional yang dilaksanakan

5

1

1

1

1

1

1

11)

Jumlah kelompok masyarakat yang dibina

25

5

5

5

5

5

5

12)

Jumlah lomba antar desa yang dilaksanakan

15

3

3

3

3

3

3

Kecamatan BTS. Ulu 1)

95

95

96

97

98

99

100

2)

Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan Persentase lembaga yang dibina

100

100

100

100

100

100

100

3)

Seleksi pelaksanaan 17 program pokok PKK

100

100

100

100

100

100

100

4)

Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan

90

90

92.50

95

95

95

95

5)

Rasio posyandu desa

90

90

92.50

95

95

95

95

6)

Persentase pelaksanaan Musrenbang

100

100

100

100

100

100

100

20

20

20

22

23

24

25

50

50

55

55

60

60

60

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

7)

Prosentase penduduk muslim di Kecamatan yang khatam Al quran 8) Prosentase penduduk muslim di Kecamatan yang aktif dalam pengajian dan majelis taklim 9) Prosentase penduduk muslim di Kecamatan yang bebas buta aksara Al quran 10) Tersedianya even – even kepemudaan 11) Prosesi peringatan hari besar nasional


IX-34

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD


No

(1)

(2) 12) Adanya dokumen renja lakip dan renstra

52

53



2015

2016

2017

2018

2019

2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

100

100

100

100

100

100

100

98

95

96

97

97

98

98

99

95

2

1

2

1

98

13:17

13:17

14:17

14:17

51:17

15:17

16:17

0

93

1

1

1

1

98

0

95

96

96

97

97

98

0

95

96

97

97

98

98

Kecamatan Tuah Negeri 1)

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

2)

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3)

Program Perencana Pembangunan Daerah

4)


5)

Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan

6)


7)

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

99

95

96

96

97

97

98

8)

Program Peningkatan Membangun Desa

0

95

96

96

97

97

98

50

50

50

60

70

70

70

20

20

30

50

60

60

60

10

20

70

70

70

70

70

0.001

0.001

0.0009

0.0008

0.0007

0.0006

0.0005

65

65

66

67

70

72

75

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Pemberdayaan Perempuan 1)

Prosentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

2)

Prosentase Kelembagaan PUG dan anak

3) 4)

Prosentase perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi Rasio KDRT(%)

5)

Indeks Pembangunan Gender


IX-35



No

(1)

54

(2)



2015

2016

2017

2018

2019

2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0.00049

0.00049

0.00074

0.00099

0.000124

0.00149

0.000174

0.65

0.65

0.9

1.15

1.4

1.65

1.9

1

1

0.91

0.83

0.66

0.5

0.33

100

100

130

160

190

210

240

1

1

1

3

6

9

12

50

45

40

35

30

25

20

10,28

12,50

13

13,5

14

14,5

15

BPBD 1)

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

2)

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

3)

Respon time kejadian bencana

4)

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana

5)

55


Jumlah kerjasama pencegahan dan penanggulangan bencana

Kesbangpoldagri

(THN 2015)

1)

Tingkat penyelesaian konflik sosial masyarakat (%)

5)

Angka (penurunan) kasus konflik sosial(%)

6)

Jumlah Kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan (kali)

4

2

2

2

2

2

2

7)

Jumlah Kegiatan sosialisasi kemitraan wawasan kebangsaan (kali)

3

3

3

3

3

3

3

8)

Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kali)

1

1

1

1

1

1

1


IX-36



No



2015

2016

2017

2018

2019

2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

74,04

75,00

76

76,50

77,00

78,00

79

10) Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah (kali)

1

2

2

3

2

3

2

11)

0

10

15

20

30

40

50

0

10

15

20

30

40

50

42

55

65

75

85

100

100

67

70

75

80

85

95

100

(1)

(2) 9)

Persentase/angka keikutsertaan penduduk dalam Pemilu dan Pemilukada di Kab. Musi Rawas (%)

Prosentase turunnya penyalaguna Narkoba (%)

12) Prosentase Masyarakat yang sadar akan bahaya Narkoba (%) 56


ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1)

3)

Rasio Jumlah Perusahaan Pertambangan yang Tidak Merusak Lingkungan Terhadap Jumlah Seluruh Perusahaan Pertambangan (%) Perluasan Jangkauan Desa Berlistrik dan Peningkatan Rasio Elektrifikasi (%) Jumlah Desa Berlistrik (%)

10

100

100

100

100

100

100

4)

Meningkatnya Jumlah Rumah Tangga Berlistrik (%)

67

70

75

80

85

95

100

5)

Pengawasan dan Penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan (%)

42

42

55

65

75

85

100

2)


IX-37


BAB X PENUTUP

10.1. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan yang perlu dirumuskan dalam bagian ini antara lain : 1. Pedoman Transisi : Dalam bagian ini perlu dinyatakan bahwa RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalahmasalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya. 2. Kaidah Pelaksanaan : RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan pedoman bagi setiap kepala SKPD menyusun Renstra SKPD dan pedoman untuk menyusun RKPD. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, perlu dirumuskan kaidahkaidah pelaksanaan sebagai berikut : a. SKPD, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya; b. SKPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun; c. SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD; d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra SKPD. 3. Pentahapan Pelaksanaan Pentahapan pelakanaan RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2016-2021 dilakukan sebagai berikut : a. Tahap konsolidasi (Tahun 2016) Tahun 2016 pada dasarnya merupakan kesinambungan RPJMD Kabupaten Musi Rawas periode 2010-2015 dari pelaksanaan program-program sebelumnya dan mendorong capaian program yang belum tercapai, serta dengan mendasarkan RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2016-2021

X-1


RTRW Kabupaten Musi Rawas untuk mengembangkan ekonomi wilayah berbasis potensi unggulan dan pemantapan fungsi-fungsi pusat kegiatan (kawasan agropolotan). Fokus utama pada tahun ini adalah konsolidasi pasca pilkada serentak 9 Desember 2015 dan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih pada tanggal 17 Februari 2016. Seiring dengan konsolidasi ini maka pembangunan di Musi Rawas pada tahun ini juga difokuskan untuk: 1) Melaksanakan evaluasi kinerja tahun sebelumnya, dimana tahun ini akan melihat capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015,utamanya kondisi sarana dan prasarana fisik sebagai pendukung penyelenggaraan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan serta sarana dan prasarana pelayanan dasar yang akan digunakan sebagai dasar pijakan untuk melanjutkan kesinambungan program tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Musi Rawas. 2) Atas dasar hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015, dandalam rangka peletakan sendi-sendi dasar pro-investasi daerah diketahui bahwa capaian pembangunan sarana dan prasarana fisik khususnya terhadap pendukung penyelenggaraan jasa perekonomian belum dapat direalisasikan dengan baik. Baik terhadap pengembangan wilayah perekonomian baru maupun optimalisasi sarana dan prasarana perekonomian yang lama. Untuk itu dalam tahun 2016, program ini masih menjadi prioritas yang akan dilaksanakan. 3) Upaya-upaya percepatan pengentasan Musi Rawas dari daerah tertinggal. Dimulai dari upaya identifikasi masalah penyebab ketertinggalan, sehingga didapatkan formulasi program dan kegiatan prioritas untuk pengentasan daerah tertinggal. 4) Meningkatkan dan menciptakan kondisi yang nyaman dan aman pasca Pemilihan Kepala Daerah Musi Rawas pada tanggal 9 Desember 2015 kepada birokrasi, lembaga legislatif, berbagai lapisan masyarakat dan pihak swasta agar dalam mengambil peranan masing-masing dapat berjalan dengan sebaikbaiknya. 5) Meningkatkan kapabilitas, responsibilitas, profesionalitas dan kompetensi aparatur pemerintah daerah yang dimulai pada saat rekrutment, penempatan dan sampai dengan purna tugas sebagai modal utama di dalam upaya memberikan pelayanan publik yang lebih baik. b. Tahap Percepatan (Tahun 2017-2020) Dalam empat tahun tahap percepatan ini ditargetkan akan mengentaskan Kabupaten Musi Rawas dari daerah tertinggal. Untuk itu pada tahap ini akan melaksanakan penjabaran dari misi pertama sampai dengan misi ke tujuh dengan fokus tujuan pembangunan untuk: 1) Meningkatkan sumber-sumber pendanaan yang akan digunakan sebagai modal utama pembangunan daerah, melalui: meningkatkan koordinasi kepada institusi yang berwenang mendistribusi dana DAK, Dekonsentrasi, Dana Hibah dan


X-2


bantuan lainnya agar dana yang diterima daerah dapat meningkat; melakukan berbagai bentuk kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga keuangan agar berbagai program pembangunan dapat dibantu pembiayaannya dengan prinsip kerjasama yang saling menguntungkan; Melakukan optimalisasi dan rasionalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah; 2) Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai, melalui: perbaikan jalan, jembatan dan saluran irigasi yang kurang memadai; perbaikan dan penambahan jaringan air bersih untuk masyarakat; pembangunan pasar; peningkatan jumlah rumah layak huni untuk mengurangi kawasan kumuh; peningkatan jaringan pelayanan persampahan; pengembangan infrastruktur kawasan strategis dan cepat tumbuh; penataan wilayah yang mengacu kepada Rencana Tata Ruang; penataan sarana dan prasarana transportasi yang memadai; penataan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi masyarakat; peningkatan kualitas sarana dan prasarana obyek daya tarik pariwisata 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas dengan meningkatkan derajat kesehatan (Mura Sempurna Sehat) dan pendidikan (Mura Cerdas) agar menjadi masyarakat yang sehat, peningkatan kualitas tenaga kesehatan; pemenuhan rasionalitas jumlah tenaga kesehatan yang melayani masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai;pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD); peningkatan cakupan pelayanan kesehatan rujukan keluarga miskin; peningkatan usia harapan hidup (UHH) menjadi 71 tahun; penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB); peningkatan gizi masyarakat; pengurangan kasus penyakit menular; peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan; peningkatan jaminan keamanan makanan dan obat bagi masyarakat; peningkatan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan; peningkatan lingkuangan hidup yang sehat; pelaksanaan pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga bahagia dan sejahtera; peningkatan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan penyandang penyakit sosial; peningkatan kualitas dan pemerataan mutu dan akses pendidikan anak usia dini (PAUD); peningkatan kualitas, pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar; peningkatan dan pemerataan akses, mutu dan relevansi jenjang pendidikan menengah; peningkatan dan pemerataan akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan non formal dan informal; peningkatan dan pemerataan akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan khusus; peningkatan kinerja pendidikan dan kependidikan; peningkatan wawasan kebangsaan kearifan lokal dan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pendidikan; peningkatan minat baca masyarakat; peningkatan kualitas dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah; peningkatan dan optimalisasi pembinaan dan pembibitan kader olah raga prestasi secara kontinyu 4) Menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian yang didasarkan pada pengembangan investasi yang berwawasan lingkungan, melalui: kerjasama dengan daerah-daerah lain, pihak swasta dan Penanam Modal Dalam Negeri agar dapat menyerap tenaga kerja dan terjadi peningkatan Produk Domestik


X-3


Regional Bruto (PDRB) daerah; 5) Membuka peluang penyerapan tenaga kerja serta pendayagunaan tenaga kerja yang luas bagi masyarakat, melalui: mengoptimalkan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menambah ketrampilan, kreatifitas dan inovasi calon tenaga kerja wirausaha maupun yang akan bekerja di lembaga swasta maupun pemerintah. 6) Mengembangkan daya saing sektor riil, melalui: pencetakan wirausahawan baru dari berbagai lapisan masyarakat yang menekuni berbagai bidang yang berupa klaster-sentra Industri Kecil Menengah (IKM), industri rumah tangga dan perdagangan masyarakat lainnya; peningkatan produktifitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 7) Mewujudkan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK), melalui: peningkatan jumlah UMKMK di berbagai bidang usaha 8) Mewujudkan peningkatan ketahanan pangan, melalui: penyusunan regulasi ketahanan pangan; penyediaan pangan utama dan pelaksanaan diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. 9) Mewujudkan pengembangan agribisnis, melalui: Penyelenggaraan pelatihan pelaku usaha pertanian, peternakan dan pertanian; peningkatan jumlah jenis bidang usaha agribisnis dan jumlah tempat pengolahan hasil pasca panen. 10) Mewujudkan terjadinya peningkatan produksi pertanian, melalui: Pemberian Kartu Petani Mura Makmur, peningkatan produktifitas padi dan jenis tanaman pertanian lainya; Peningkatan produktifitas ternak dan ikan; peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani dan peningkatan penggunaan teknologi tepat guna dalam mengelola pertanian. 11) Melaksanakan penggalian dan pemeliharaan kearifan lokal dengan meningkatkan potensi kebudayaan serta peningkatan pengelolaan keragaman budaya, melalui: peningkatan jumlah lembaga atau kelompok seni dan budaya yang aktif; pengembangan fungsi sistem informasi pariwisata dan kebudayaan. 12) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada pembangunan untuk mewujudkan Musi Rawas yang mandiri, melalui: penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG); peningkatan peran dan fungsi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam penjaringan Kreatifitas dan Inovasi (KRENOVA) masyarakat dalam pembangunan daerah; peningkatan peran dan fungsi kelompok masyarakat yang terlibat dalam pencegahan penyakit dan pemeliharaan kesehatan; peningkatan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu motivator dan penggerak perekonomian masyarakat; pemberdayaan perempuan dalam proses pembangunan; pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam proses pembanguan daerah. 13) Menanamkan rasa kebangsaan kepada masyarakat sehingga muncul rasa bangga terhadap bangsa Indonesia, melalui: peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan masyarakat; peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum (PEMILU) presiden, PEMILU Legislatif dan PEMILU Kepala Daerah. 14) Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui: peningkatan kualitas pelaksanan norma-norma agama dalam hidup bermasyarakat dalam rangka mewujudkan Musi Rawas Darussalam. 15) Mewujudkan rasa aman dan nyaman di masyarakat, melalui: peningkatan


X-4


ketertiban dan keamanan di masyarakat; peningkatan profesionalitas aparat kamtibmas, satlinmas, dan Satuan Polisi Pamong Praja; peningkatan pemahaman dan kemampuan aparatur dan masyarakat dalam menangani resiko bencana; peningkatanpembinaan poltik di daerah dan peningkatan pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Massa (Ormas). c. Tahap Pemantapan (Tahun 2021) Pada tahap ini adalah merupakan tahap akhir dalam upaya mencapai visi “Musi Rawas SEMPURNA (Sejahtera, Mandiri, Produktif, Unggul, Religius, Nyaman, dan Aman). Pencapaian keseimbangan masyarakat Kabupaten Musi Rawas sejahtera dan mandiri yang ditopang oleh produktivitas masyarakat yang tinggi dan didukung oleh SDM yang unggul dalam tata kehidupan masyarakat yang religius dan lingkungan yang nyaman dan aman”. Adapun pengertian dari akronim “SEMPURNA” adalah sebagai berikut: Sejahtera

: Masyarakat dan daerah mencapai kehidupan yang layak secara sosial dan ekonomi dengan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang rendah dan dengan mobilitas yang lancar. (indikator : kenaikan PDRB per kapita, rumah layak huni, penurunan penduduk miskin, penurunan indeks gini ratio, kenaikan panjang dan kualitas jalan, bertambahnya jumlah alat tansportasi, bertambahnya kegiatan ekonomi dan sosial kemasyakatan.

Mandiri

: Kemampuan membangun dan mengelola sumber daya alam oleh elemen masyarakat sendiri (indikator: makin bertambahnya jumlah usaha ekonomi produktif berbasis sumber daya alam dan potensi lokal dan dikelola oleh masyarakat daerah).

Produktif

: Menghasilkan output (keluaran) yang tinggi dalam setiap satuan waktu kerja yang dicurahkan atau satuan input (masukan) yang digunakan (indikator: naiknya rata-rata kelulusan sekolah, produksi komoditi unggulan daerah, hasil industri pengolahan komoditi tersebut dan nilai tambahnya, serta secara makro makin meningkatnya PDRB)

Unggul

: Sumberdaya manusia dan wilayah memiliki daya saing tinggi serta memiliki daya kreatif dan inovatif untuk memajukan daerah dan organisasi. (indikator : meningkatnya IPM dan angka partisipasi sekolah serta kelulusan di semua tingkat pendidikan, berkembangnya usaha ekonomi produktif komoditi unggulan dan jasa yang relevan)


X-5


Religius

: Masyarakat bertakwa dan berakhlak mulia, yang ditandai oleh sikap dan perilaku baik individu maupun masyarakat untuk mengaktualisasikan nilai agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, masyarakat dan berbangsa dan bernegara, dengan demikian akan terciptanya sikap toleransi antar pemeluk agama baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan kewajiban agama bagi masing-masing pemeluknya, (indikator : meningkatnya aktivitas sehari-hari masyarakat melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan)

Nyaman

: Adanya tepa selera yaitu sikap saling menjaga keharmonisan/ kerukunan hidup di kalangan masyarakat baik lintas suku, ras, agama dan budaya. (indkator: tidak ada atau sangat minimnya terjadinya tindakan intoleransi, konflik dalam masyarakat baik konflik vertikal maupun konflik horizontal)

Aman

: Kabupaten MURA merupakan daerah yang terbebasnya dan terlindunginya dari rasa takut dari berbagai ancaman, gangguan seperti kriminalitas, teror dan lainnya sehingga baik untuk tinggal maupun berinvestasi (indikator : terbebasnya dari rasa takut ditandai turunnya angka kriminalitas)

10.2. Penutup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2021 ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan yang terencana, terpadu dan searah dengan pembangunan provinsi dan nasional selama lima tahun mendatang. RPJMD Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2021 menjadi pendorong gerakan bersama membangun dan memajukan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2021 ditentukan oleh dukungan yang solid seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat, komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan masyarakat sipil. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan juga ditentukan kerjasama dan kemitraan dengan pihak swasta.


X-6


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... DAFTAR ISI..................................................................................................................... DAFTAR TABEL............................................................................................................. DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................ BAB I. PENDAHULUAN................................................................................................ 1.1. Latar Belakang ............................................................................................... 1.2. Dasar Hukum Penyusunan ............................................................................. 1.3. Hubungan RPJM dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ........................... 1.4. Sistematika Penulisan .................................................................................... 1.5. Maksud dan Tujuan........................................................................................ BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .................................................... 2.1. Aspek Geografis dan Demografi................................................................... 2.1.1. Aspek Geografis Kabupaten Musi Rawas ..................................... 2.2.2. Potensi Pengembangan Wilayah...................................................... 2.2.3. Konsentrasi dan Sebaran Spasial Sektor Unggulan ......................... 2.2.4. Penanganan Bencana .................................................................... 2.2.5. Konektivitas Antar Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas............. 2.2. Aspek Demografi Kabupaten Musi Rawas ................................................... 2.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .................................................................. 2.3.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .............................. 2.3.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ............................................................. 2.3.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga .................................................... 2.4. Aspek Pelayanan Umum................................................................................ 2.4.1. Urusan Wajib ................................................................................... 2.4.2. Urusan Pilihan.................................................................................. 2.5. Aspek Daya Saing Daerah ............................................................................. 2.5.1. Kemampuan Ekonomi Daerah......................................................... 2.5.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ............................................. 2.5.3. Fokus Iklim Berinvestasi ................................................................. 2.5.4. Fokus Sumber Daya Manusia .......................................................... 2.6. Analisis Capaian Kinerja ............................................................................... BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ............................ 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu ........................................................................ 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD ............................................................. 3.1.2. Neraca Daerah.................................................................................. 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ............................................... 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran....................................................... 3.2.2. Analisis Pembiayaan........................................................................ 3.3. Kerangka Pendanaan...................................................................................... 3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama............................................................................................... 3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu ................................................................. RPJMD KABUPATEN MUSI RAWAS 2016-2021

i ii iv viii I-1 I-1 I-2 I-4 I-7 I-9 II-1 II-1 II-1 II-5 II-12 II-15 II-16 II-16 II-17 II-17 II-25 II-27 II-27 II-28 II-39 II-43 II-43 II-43 II-44 II-44 II-45 III-1 III-1 III-1 III-7 III-13 III-17 III-21 III-23 III-23 III-24 i


3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan................................................. BAB IV. ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS ................................................................ 4.1. Analisis Kondisi Geografi dan KLHS Untuk Menentukan Permasalahan Pembangunan ................................................................................................. 4.1.1. Telaah Rencana Struktur Ruang ...................................................... 4.1.2. Telaah Rencana Pola Ruang. ........................................................... 4..1.3. Analisis KLHS ................................................................................. 4.2. Analisis Lingkungan Untuk Menentukan Permasalahan Pembangunan ....... 4.2.1. Analisis Lingkungan Internal........................................................... 4.2.2. Analisis Lingkungan Eksternal ........................................................ 4.3. Permasalahan Pembangunan.......................................................................... 4.4. Isu-Isu Strategis Pembangunan Peningkatan Daya Saing Daerah Yang Masih Kurang Optimal................................................................................... 4.4.1. Isu Pengembangan Wilayah............................................................. 4.4.2. Agropolitan ...................................................................................... 4.4.3. Pertambangan dan Energi ................................................................ 4.4.4. Darussalam....................................................................................... 4.4.5. Kebijakan Pembangunan Nasional dan Agenda Pembangunan Internasional..................................................................................... 4.4.6. Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 ................................................ 4.4.7. Rencana Aksi Daerah Gerakan Rumah Kaca (RAD GRK)............. 4.4.8. Kebijakan Pembangunan Daerah Lainnya....................................... 4.4.9. Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan ... Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 ........................................................................................ 4.4.10. Isu-Isu Strategis Kabupaten Musi Rawas ........................................ BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ........................................................... 5.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJPD.......................................................... 5.1.1. Mewujudkan daya saing dan kemandirian daerah ........................... 5.1.2. Mewujudkan pembangunan daerah yang lebih merata dan berkeadilan....................................................................................... 5.1.3. Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas yang asri dan lestari ............ 5.1.4. Mewujudkan ”Good Governance” ................................................. 5.1.5. Mewujudkan masyarakat religius .................................................... 5.2. Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 ............ 5.3. Visi dan Misi RPJMD Tahun 2016-2021 ...................................................... 5.3.1. Visi dan Misi RPJMD Tahun 2016-2021 ........................................ 5.2.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 .............................. BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .......................................................... 6.1. Strategi Umum ............................................................................................... 6.2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan ........................................................... 6.3. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah............................................... 6.4. Strategi dan Arah Kebijakan Terpadu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 ...................................................................................................... RPJMD KABUPATEN MUSI RAWAS 2016-2021

III-30 IV-1 IV-1 IV-2 IV-5 IV-6 IV-7 IV-7 IV-9 IV-10 IV-35 IV-35 IV-35 IV-36 IV-36 IV-37 IV-42 IV-42 IV-43 IV-44 IV-44 IV-44 V-1 V-1 V-1 V-1 V-2 V-2 V-2 V-2 V-7 V-7 V-9 VI-1 VI-1 VI-3 VI-4 VI-5 ii


BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ..... 7.1. Kebijakan Umum Pembangunan ................................................................... 7.1.1. Amanat RPJM Nasional Tahun 2015-2019 ..................................... 7.1.2. Amanat RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 ..... 7.1.3. Kebijakan Umum Pembangunan Kabupatenn Musi Rawas Tahun 2016-2021 ............................................................................. 7.2. Program Pembangunan Daerah...................................................................... 7.2.1. Program Setiap Perangkat Derah ..................................................... 7.2.2. Program Pembangunan Daerah Terkait Dengan Urusan Wajib Layanan Dasar ................................................................................. 7.2.3. Program Pembangunan Daerah Terkait Dengan Urusan Wajib Non Layanan Dasar ......................................................................... 7.2.4. Program Pembangunan Daerah Terkait Dengan Urusan Pilihan..... 7.2.5. Program Pembangunan Daerah Terkait Dengan Penunjang Pemerintahan Daerah ....................................................................... BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN ..................................................................... 8.1. Penyusunan Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Musi Rawas ................................................. 8.2. Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan ......................... 8.3. Sinkronisasi Program Kabupaten Musi Rawas dengan Program Provinsi Sumatera Selatan ............................................................................. 8.4. Sinkronisasi Program Kabupaten Musi Rawas dengan Program Nasional ( Tri Sakti dan Nawa Cita) ............................................................................. BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ......................................... 9.1. Pengukuran Indikator Kinerja ........................................................................ 9.2. Indikator Kinerja Utama ................................................................................ BAB X. PENUTUP ......................................................................................................... 10.1. Tahapan Pelaksanaan RPJMD ....................................................................... 10.2. Kaidah Pelaksanaan .......................................................................................

RPJMD KABUPATEN MUSI RAWAS 2016-2021

VII-1 VII-1 VII-1 VII-3 VII-6 VII-14 VII-15 VII-15 VII-17 VII-20 VII-22 VIII-1 VIII-1 VIII-1 VIII-3 VIII-3 IX-1 IX-1 IX-1 X-1 X-1 X-2

iii


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Luas Kabupaten dan Jumlah Kecamatan di Provinsi Sumsel 2015................................................................................................... Tabel 2.2 Kecamatan dengan Ketinggian dan Jarak ke Kabupaten ............................... Tabel 2.3 Data Luas Areal dan Produksi Perkebunan Karet Tahun 2013-2015 ............... Tabel 2.4 Data Luas Areal dan Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Tahun 2013-2015 ........................................................................................................... Tabel 2.5 Data Luas Lahan Sawah di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 .................... Tabel 2.6 Data Produksi Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu Tahun 2015 ..................... Tabel 2.7 Populasi Sapi Potong Kabupaten Musi Rawas 2011-2015................................. Tabel 2.8 Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015............. Tabel 2.9 PDRB Kabupaten Musi Rawas Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2015 (Rp. Juta)...................................................................................... Tabel 2.10 Struktur Ekonomi Kabupaten Musi RawasTahun 2011-2015 (%) ................ Tabel 2.11 PDRB Kabupaten Musi Rawas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2015 (Rp. Juta)...................................................................................... Tabel 2.12 Pendapatan Perkapita Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015 ................ Tabel 2.13 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011-2015............................................. Tabel 2.14 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015 ....... Tabel 2.15 Laju Inflasi Implisit (Tingkat Produsen) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015 ........................................................................................... Tabel 2.16 IPM Kabupaten Musi Rawas 2011-2015 ....................................................... Tabel 2.17 Kebutuhan Investasi Ekonomi ....................................................................... Tabel 2.18 Persentase Penduduk di atas garis Kemiskinan Tahun 2011-2014................ Tabel 2.19 Capaian Kinerja Pendidikan Kab. Musi Rawas Tahun 2011 – 2015 ..................... Tabel 2.20 Capaian Kinerja Kesehatan Kab. Musi Rawas Tahun 2011 - 2015........................ Tabel 2.21 Capaia Kinerja Pertanahan Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015................. Tabel 2.22 Capaian Kinerja Ketenagakerjaan Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015...... Tabel 2.23 Capaian Kinerja Kebudayaan Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 ............ Tabel 2.24 Capaian Kinerja Pemuda dan Olahraga Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 Tabel 2.25 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 .. Tabel 2.26 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 ... Tabel 2.27 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 ..................................................................................................... Tabel 2.28 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 .. Tabel 2.29 Capaian Kinerja Urusan Tata Ruang Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 . Tabel 2.30 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kab. Musi Rawas Tahun 2011-2015 ........................................................................................... Tabel 2.31 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 ..................................................................................................... Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 ..................................................................................................... Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 .. RPJMD KABUPATEN MUSI RAWAS 2016-2021

II-2 II-4 II-12 II-13 II-13 II-14 II-15 II-17 II-17 II-18 II-19 II-20 II-21 II-22 II-23 II-23 II-24 II-25 II-26 II-26 II-26 II-27 II-27 II-27 II-28 II-29 II-30 II-30 II-31 II-31 II-31 II-32 II-32 iv


Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Capil Kab. Musi Rawas Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015............................................................. Tabel 2.35 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2011- 2015 ..................................................................................................... Tabel 2.36 Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011- 2015 ................................................... Tabel 2.37 Capaian Kinerja Urusan Sosial Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 .......... Tabel 2.38 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 ..................................................................................................... Tabel 2.39 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 ......................................................................................... Tabel 2.40 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 ..................................................................................................... Tabel 2.41 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 Tabel 2.42 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 .......................................................................................... Tabel 2.43 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015............................................................. Tabel 2.44 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kab. Musi Rawas Tahun 2011-2015 ........................................... Tabel 2.45 Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 ..................................................................................................... Tabel 2.46 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 .......................................................................................... Tabel 2.47 Capaian Kinerja Urusan Statistik Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015....... Tabel 2.48 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015.... Tabel 2.49 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika.................................. Tabel 2.50 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 Tabel 2.51 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015..... Tabel 2.52 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 ............... Tabel 2.53 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kababupaten Musi Rawas Tahun 2011- 2015 ..................................................................... Tabel 2.54 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 ... Tabel 2.55 Capaian Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Musi Rawas 2011- 2015 ............................................................................... Tabel 2.56 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 Tabel 2.57 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011- 2015 ..................................................................................................... Tabel 2.58 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011- 2015 ..................................................................................................... Tabel 2.59 Kemampuan Ekonomi Daerah Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 ........... Tabel 2.60 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 .......... Tabel 2.61 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah .................................. Tabel 2.62 Fokus sumberdaya Manusia Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015............... RPJMD KABUPATEN MUSI RAWAS 2016-2021

II-33 II-33 II-33 II-34 II-34 II-35 II-35 II-35 II-36 II-36

II-37 II-37 II-38 II-38 II-38 II-38 II-39 II-39 II-39

II-41 II-41 II-41 II-42 II-42 II-42 II-43 II-43 II-44 44 v


Tabel 2.63 Analisis Capaian Kinerja Kab. Musi Rawas Tahun 2011- 2015 ................... II-45 Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2014 ...................................................................... III-2 Tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015 ........................................................................................... III-4 Tabel 3.3 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015 ...................................................................... III-6 Tabel 3.4 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Musi Rawas 2011-2015 III-7 Tabel 3.5 Analisa Rasio Keuangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015 ........... III-12 Tabel 3.6 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012-2014 ...................................................................... III-18 Tabel 3.7 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Musi Rawas 2012-2015 ................................................................................. III-19 Tabel 3.8 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012-2015 ...................................................................... III-20 Tabel 3.9 Defisit Riil dan Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012-2015 .......................................................................................... III-21 Tabel 3.10 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Musi Rawas 2012-2015 ...................................................................................................... III-22 Tabel 3.11 Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012-2014.................. .................................. III-24 Tabel 3.12 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2016-2021 ...................................................................................................... III-26 Tabel 3.13 Proyeksi SILPA Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2016-2021 ........ III-28 Tabel 3.14 Proyeksi Belanja dan pengeluaran wajib, mengikat serta prioritas utama Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2016-2021 ........................ III-28 Tabel 3.15 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 ........................................................................................... III-31 Tabel 4.1 Struktur Ruang dan Fungsi yang diemban Kecamatan .................................. IV-4 Tabel 4.2 Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah ........................................................... IV-5 Tabel 4.3 Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah ................................................................. IV-6 Tabel 4.4 Analisis Terhadap Dokumen Hasil KLHS..................................................... IV-7 Tabel 4.5 Permasalahan Pembangunan.......................................................................... IV-11 Tabel 4.6 Identifikasi Kebijakan RPJMD Kabupaten/Kota Lain................................... IV-44 Tabel 5.1 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2021 dengan RPJPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 – 2025..................................... V-6 Tabel 5.2 Keterkaitan Misi dan Tujuan.......................................................................... V-10 Tabel 5.3 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran .................................................................... V-11 Tabel 5.4 Visi, Msi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Sasaran Visi: “MURA SEMPURNA 2021” “Sejahtera, Mandiri, Produktif, Unggul, Religius, Nyaman, dan Aman”...................................................................................... V-14 Tabel 6.1 Keterkaitan Misi dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 ........................................................................................... VI-6 Tabel 6.2 Strategi dan Arah Kebijakan Terpadu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 ...................................................................................................... VI-8 RPJMD KABUPATEN MUSI RAWAS 2016-2021

vi


Tabel 7.1 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Dengan .......... VII-2 Tabel 7.2 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Dengan Prioritas Provinsi Sumatera Selatan ............................................................... VII-5 Tabel 7.3 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupatenn Musi Rawas 2016 – 2021.................................................................................................... VII-26 Tabel 8.1 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan ....................................... VIII-4 Tabel 8.2 Sinkronisasi Program Kabupaten Musi Rawas dengan Program Nasional ... VIII-6 Tabel 8.3 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Musi Rawas.................................................................... VIII-7 Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas .............................................. IX-5


vii


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gambar 1.2 Gambar 2.1 Gambar 4.1 Gambar 6.1 Gambar 6.2 Gambar 6.3

Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.................... Diagram Hubungan Perencanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang ........................................................................................................ Peta Administrasi Kabupaten Musi Rawas .............................................. Informasi yang Diperlukan Dalam Perumusan Isu-Isu Strategis Kabupaten Musi Rawas............................................................................. Program Lintas PD Pengentasan Kemiskinan........................................... Program Lintas PD Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata .................................................................................................. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dalam Peningkatan PAD ............


I-5 I-6 II-3 IV-1 VI-4 VI-4 VI-5

viii


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa), atas berkat dan rahmat-Nya maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk dapat ditetapkan menjadi Perda RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2021 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diketahui, pemenang Pilkada Kabupaten Musi Rawas tanggal 09 Desember 2015 telah dilantik pada tanggal 17 Februari Tahun 2016. Mengacu pada Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih. RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 merupakan perencanaan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih dan masukan dari berbagai stakeholder. RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 menjabarkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih, kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan visi, misi, strategi dan kebijakan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021. Akhirnya, tanpa menyebutkan satu persatu dan dengan rasa hormat yang sedalam-dalamnya diucapkan terima kasih kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Musi Rawas, instansi pemerintah, swasta dan seluruh pihak yang telah membantu penyusunan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021. Mudahmudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin dalam mengemban tugas pembangunan. Terima kasih.

Lubuklinggau,

2016

BUPATI MUSI RAWAS

H. HENDRA GUNAWAN


i

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents