BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kehutanan. Sebagai salah satu unsur pelaksana otonomi daerah dan merupakan bagian dari perangkat daerah, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu unsur pelaksana implementasi kebijakan Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun rencana pembangunan jangka menengah atau disebut juga sebagai Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsinya. Atas amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tersebut
dan
dalam
rangka
mengimplementasikan
kebijakan
pembangunan daerah sesuai urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018
1
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah wajib menyusun Renstra SKPD se-periode dengan RPJMD-nya. Dengan berakhirnya masa berlaku RPJMD Provinsi Jawa Tengah periode 2008 – 2013 dan telah disusunnya RPJMD periode 2013 – 2018 yang mengusung visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan Pemerintahan dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2013 – 2018, maka Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah secara simultan harus menyusun Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Renstra Dinhut Prov. Jateng Tahun 2013 – 2018). Renstra Dinhut Prov. Jateng
Tahun
2013
–
2018
secara
substansial
merupakan
implementasi atas misi No 7, yaitu Peningkatan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan dengan strategi dan kebijakan meningkatkan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir dengan melibatkan masyarakat. Selain mengimplementasikan misi no. 7 RPJMD, Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah juga mendukung misi no. 2, yaitu Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangai Kemiskinan dan Pengangguran dengan strategi Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Renstra Dinhut Prov. Jateng Tahun 2013 – 2018 pada prinsipnya disusun secara paralel dengan penyusunan RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018. Metodologi penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Renstra telah dimulai sejak awal tahun 2013 Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018
2
dengan langkah awal mengidentifikasi isu-isu strategis, hasil evaluasi RPJMD, evaluasi Renstra periode berjalan, telaah terhadap Renstra Kementrian Kehutanan dan dokumen perencanaan yang terkait lainnya. Pada tahap tertentu proses penyusunan Renstra disesuaikan dengan visi dan misi Gubernur terpilih yang dituangkan dalam dokumen RPJMD. Dokumen Renstra Dinhut Prov. Jateng Tahun 2013 – 2018 diharapkan mampu menjadi acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan penyelenggaraan urusan kehutanan di daerah dan mendukung rencana strategis Kementrian Kehutanan. Dengan implementasi Renstra 2013 – 2018 secara konsisten diharapkan keberadaan Dinas Kehutanan
Provinsi
Jawa
Tengah
mampu
menjamin
arah
pembangunan kehutanan berjalan sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah dan secara akumulatif mampu mewujudkan sasaran strategis pembangunan daerah dan mendukung terwujudnya sasaran strategis pembangunan nasional. 1.2.
Landasan Hukum Landasan untuk menyusun Renstra Dinhut Prov. Jateng Tahun 2013- 2018 adalah sebagai berikut : 1.
Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2.
Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018
3
3.
Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004;
4.
Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5.
Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008;
6.
Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7.
Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang;
8.
Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9.
Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 2002 tentang
Perencanaan Kehutanan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018
4
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan
Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 14. Peraturan
Pemerintah
Nomor
44
Tahun
2004
tentang
Nomor
45
Tahun
2004
tentang
Perencanaan Kehutanan; 15. Peraturan
Pemerintah
Perlindungan Hutan; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Tata
Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012; 17. Peraturan
Pemerintah
Nomor
24
tahun
2010
tentang
Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimanan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012; 18. Peraturan
Pemerintah
Nomor
36
Tahun
2010
tentang
Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2010 tentang
Perusahaan Umum Kehutanan Negara; 20. Peraturan
Pemerintah
Nomor
28
Tahun
2011
tentang
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; 21. Peraturan
Pemerintah
Nomor
37
Tahun
2012
tentang
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan
Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018
5
Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementrian Kehutanan; 23. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya; 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah; 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025; 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah; 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029. 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan
Taman
Hutan
Raya
K.G.P.A.A.
Mangkunagoro I Provinsi Jawa Tengah; 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018
6
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah; 32. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006-2025; 33. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2008 yang telah diubah melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; 34. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2020; 35. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2030. 1.3.
Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Dinhut Prov. Jateng Tahun 2013 – 2018 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang dapat memastikan arah kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah menuju tercapainya sasaran strategis pembangunan kehutanan di Jawa Tengah. Secara operasional, Renstra akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018
7
Adapun tujuan disusunnya Renstra ini adalah sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi
isu-isu
strategis
bidang
kehutanan
dan
keterkaitannya dengan isu strategis pembangunan daerah dan isu strategis kehutanan tingkat nasional; 2. Merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018; 3. Merumuskan indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018; 4. Merumuskan kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan indikatif untuk mencapai sasaran strategis/indikator kinerja utama. 1.4.
Sistematika Penulisan Dokumen Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari tujuh bab, yaitu sebagai berikut:
Bab I
Pendahuluan yang terdiri dari sub bab Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.
Bab II
Gambaran Pelayanan yang terdiri dari sub bab Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.
Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018
8
Bab III
Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi yang terdiri
dari
sub
bab
Identifikasi
Permasalahan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih,
Telaahan
Renstra
Kementrian
Kehutanan, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isuisu Strategis Bab IV
Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Startegi Dan Kebijakan yang terdiri dari sub bab Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Bab V
Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif
Bab VI
Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD
Bab VII
Penutup, berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan renstra.
Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018
9