1
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Pengadaan barang pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting
dalam mewujudkan pembangunan.Jumlah dana yang disediakan pemerintah dalam kegiatan pengadaan barang pemerintah merupakan jumlah yang tidak dapat diabaikan dalam perhitungan pembangunan.Apabila dalam pelaksanaannya kurang baik akan merugikan bagi pemerintah seperti diperolehnya barang yang kualitasnya kurang baik, kurang sesuai kuantitasnya,kurang terpenuhi standar bahkan keterlambatan penyerahan barang sehingga tertundanya pemanfaatan barang yang diperlukan. Menurut Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,dengan mendasarkan pada arus utama reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan,adalah implemetasi sistem pengadan barang dan jasa secara elektronis. Dalam peraturan tersebut dimaksud dengan “Barang Milik Daerah” adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah yang perolehan lainnya yang sah.Adapun sumbersumber dari barang milik daerah dapat berasal dari berbagai macam sumber seperti Pembentukan Daerah Otonom berdasarkan Undang-Undang,Pembelanjaan APBN/APBD, Sumbangan Dalam/Luar Negeri, Sumbangan Pihak Ketiga, Penyerahan dari Pemerintah Pusat, Fasum dan Fasos, Swadaya Masyarakat dan Semua barang yang secara hokum dikuasai Pemerintah Daerah. Hal utama yang harus menjadi pedoman pengadaan barang di Indonesia adalah prinsip dasar yang terdiri efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil dan akuntanbel.Hendaknya semua tindakan pengambilan keputusan harus diarahkan kepada prinsip-prinsip tersebut sehingga kepercayaan masyarakat terhadap
pengadaan
barang
makin
meningkat
karena
hasilnya
dapat
dipertanggungjawabkan dari segi administrasi,teknis dan keuangan. Selain itu dalam pengadaan barang sendiri pihak-pihak yang bertanggung jawab tidak hanya bendahara barang yang mencatat formulir-formulir penyerahan
2
barang tetapi pihak-pihak yang melakukan proses di lapangan dan yang mengetahui mekanisme pelaksanaan proses perolehan barang tidak terlihat sama sekali.Sehubung dengan hal tersebut perlu adanya pengendalian internal untuk mengawal dan mengawasi dalam pengadaan barang di sektor pemerintahan. Widjajanto (2001:18) pengendalian internal bertujuan menjaga intregritas informasi
akuntansi,
melindungi
aktiva
perusahaan
terhadap
pencurian,
pemborosan, dan kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal atau eksternal. Pengendalian internal juga memudahkan pelacakan terjadinya kesalahan yang disengaja atau tidak sehingga membantu saat proses audit. Pengendalian
terhadap
pengadaan
barang/aset
sangatlah
penting
bahwasannya dalam pengadaan barang/aset di lingkungan pemerintahan khususnya rentan terjadi mark up atau kecurangan lain yang harus diperhatikan secara khusus.Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintahan. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencangkup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi daya manusia, kode etik, standar audit dan pelaporan. DPPKAD Kabupaten Nganjuk merupakan instansi pemerintahan yang berperan dalam pengelolaan barang daerah, dalam hal ini pengadaan barang merupakan aktivitas utama dalam manajemen asset daerah. Dalam manajemen asset terdapat pengendalian internal apabila dijalankan sesuai system yang diterapkan akan dapat melaksanakan pemeliharaan asset yang efektif dan efisien, hal ini dapat dilihat dengan diraihnya predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tiga kali berturut-turut oleh DPPKAD Kabupaten Nganjuk tetapi predikat tersebut tidak menjamin adanya kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Salah satu dasar pertimbangan diraihnya predikat WTP adalah aspek sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Nganjuk.
3
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dirumuskan “Bagaimana Pengendalian Internal Proses Pengadaan Barang Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nganjuk?” C. Batasan Masalah Dalam penelitian ini hanya dibatasi terhadap pengendalian internal pengadaan barang untuk pengeluaran ≤ 200 Juta pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nganjuk D. Tujuan Penelitian Untuk menganalisis penerapan pengendalian internal pengadaan barang pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nganjuk E. Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan penelitian,manfaat penelitian yang dapat dicapai sebagai berikut: 1.
Diharapkan dapat menambah wawasan,pengetahuan dan pengalaman bagi
peneliti untuk menerapkan ilmu yang selama ini diperoleh serta mengetahui kondisi yang sebenarnya di lapangan. 2.
Bagi masyarakat akan meningkatkan kepercayaan terhadap proses
pengadaan barang, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi,teknis dan keuangan.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
