BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Proses Perencanaan merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pembangunan, dimana hasil dari proses perencanaan ini dapat dijadikan sebagai penentu arah dan tujuan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan proses pembangunannya. Dokumen perencanaan merupakan pedoman baik didalam proses
penganggaran,
pelaksanaan
dan
pengendalian
pelaksanaan
pembangunan tahunan daerah. Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif, pemanfaatan berbagai sumber daya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa datang. Perencanaan Pembangunan Daerah dibagi menjadi beberapa tahapan, mulai dari Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan. Dokumen
perencanaan
jangka
panjang
dituangkan
dalam
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, perencanaan jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Substansi RKPD mengacu kepada RPJM Daerah dan RPJP Daerah yang memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan daerah. RKPD memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. RKPD menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Mekanisme penyusunan RKPD dimulai dengan penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan
RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
I-1
RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan selanjutnya dilakukan penetapan RKPD dengan peraturan bupati. RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015 disusun berpedoman kepada RPJMD periode 2010 – 2015. RKPD ini menjadi acuan bagi SKPD di Kabupaten Sijunjung untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD, setelah menjaring aspirasi
masyarakat
(Musrenbang)
dan
melalui dilakukan
Musyawarah verifikasi
Perencanaan
terhadap
Renja
Pembangunan SKPD
serta
mempertimbangkan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah;
RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
I-2
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011 -2031; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2014; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010 – 2015;
1.3. Hubungan Antar Dokumen RKPD Tahun 2015 Kabupaten Sijunjung disusun berpedoman pada RPJMD Tahun 2010 – 2015 yang merupakan penjabaran dari RPJPD Tahun 2005 -2025 serta mengacu pada RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPN. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas tahunan yang ada di RKPD Tahun 2015 disesuaikan dengan arah pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJPD 2005 -2025. Penyusunan dokumen dilakukan melalui penyelarasan arah pembangunan dengan dokumen acuan sehingga terjadi sinergitas terhadap pelaksanaan pembangunan dan akhirnya hasil pembangunan yang diharapkan lebih optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penyusunan RKPD ini juga mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sijunjung Tahun 2011 -2031 serta RTRW Provinsi Sumatera Barat dan RTRW Nasional. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan program dan kegiatan prioritas tahunan telah sesuai dengan peruntukan kawasan yang telah ditetapkan. RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
I-3
1.4. Sistematika Dokumen RKPD RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun
2015 disusun
dengan
sistematika sebagai berikut : BAB I.
BAB II.
PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
1.2.
Dasar Hukum Penyusunan
1.3.
Hubungan Antar Dokumen
1.4.
Sistematika Dokumen RKPD
1.5.
Maksud dan Tujuan
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1.
2.2.
Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1.
Aspek Geografi dan Demografi
2.1.2.
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.3.
Aspek Pelayanan Umum
2.1.4.
Aspek Daya Saing Daerah
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
2.3.
Permasalahan Pembangunan Daerah 2.3.1.
Permasalahan
daerah
yang
berhubungan
dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah 2.3.2.
Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
BAB III.
RANCANGAN
KERANGKA
EKONOMI
DAERAH
DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1.
Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Tahun 2012
3.1.2.
Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015
3.2.
Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1.
Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
I-4
3.2.2. BAB IV.
Arah Kebijakan Keuangan Daerah
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2.
Prioritas dan Pembangunan
BAB V.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI.
PENUTUP
1.5. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015 sebagai berikut : 1.
Mewujudkan
sinergitas
antara
perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor
pembangunan
mewujudkan
efisiensi
dan
antar
alokasi
tingkat berbagai
pemerintahan sumberdaya
serta dalam
pembangunan daerah. 2.
Tersedianya dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja tahunan masing-masing SKPD.
3.
Sebagai pedoman umum penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Sijunjung Tahun 2015.
RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
I-5
