BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya guna menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah). Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa

Tengah

terpilih.

Penyusunan

Renstra

Bappeda

disamping

berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Renstra Bappeda Kabupaten/Kota. Renstra Bappeda merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun, di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

1

program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik, serta bersifat indikatif. Selain itu juga memberikan gambaran perwujudan pelayanan Bappeda selama 5 (lima) tahun ke depan, serta merupakan bagian kontrak kerja Kepala Bappeda dengan Kepala Daerah. Proses penyusunan Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

–

2018

Rancangan

dilakukan

Renstra,

melalui

Rancangan

tahapan Akhir

persiapan,

Renstra,

hingga

penyusunan penetapan

Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2013 - 2018 mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

2

1.2. Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Bappeda adalah: 1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.

Undang-Undang Nomor 33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007

tentang Rencana Pemba-

ngunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran


3

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698); 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

4

Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1); 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10); 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13); 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029; 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

5

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Statistik, Pengendalian dan Evaluasi sebagai

Unit

Pelaksana

Teknis

pada

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 53); 23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 81). 1.3. Maksud dan Tujuan 1. Maksud : Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Gubernur yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang harus dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu Tahun 2013 – 2018. 2. Tujuan Renstra disusun dengan tujuan : a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Bappeda Provinsi Jawa Tengah sebagai penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih; b. Menerjemahkan visi dan misi Gubernur ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Tengah dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018;


6

c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018. 1.4. Sistematika Penyusunan Sistematika Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut: BAB I

Pendahuluan Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II

Gambaran Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Tengah Bab ini memaparkan gambaran pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Tengah terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang telah dihasilkan sesuai Renstra periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Bab ini menggambarkan tentang identifikasi permasalahan; telaah visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih; faktor-faktor penghambat ataupun pendorong pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Tengah. BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran serta rumusan strategi dan kebijakan Bappeda Provinsi Jawa Tengah lima tahun mendatang. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

7

BAB V

Rencana

Program,

Kegiatan,

Indikator

Kinerja

dan

Pendanaan Indikatif Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Jawa Tengah lima tahun mendatang. BAB VI Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bappeda Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dengan indikator

kinerja

yang

akan

dicapai

dalam

lima

tahun

mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII Penutup Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan.


8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH

2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Bappeda

Provinsi

Jawa

Tengah

dibentuk

sesuai

ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, tugas pokok Bappeda adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik, serta mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan statistik; b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan statistik; c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang kesejahteraan rakyat, perekonomian, pemerintahan dan kependudukan, infrastruktur dan pembangunan

wilayah serta pelaksanaan

statistik lingkup provinsi dan kabupaten/kota; d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan dan statistik; e. Pelaksanaan kesekretariatan Bappeda; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Struktur organisasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Kepala Bappeda yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Kesejahteraan Rakyat,


9

Bidang Perekonomian, Bidang Pemerintahan dan Kependudukan, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, UPTB, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan struktur organisasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.1.


10

KEPALA SEKRETARIAT

SUB BAG PROGRAM

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG PEREKONOMIAN

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

SUB BAG KEUANGAN

BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN

HEWAN SUBBIDANG PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL

SUBBIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN PERTANIAN

SUBBIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

SUBBIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

SUBBIDANG KEPENDUDUKAN DAN SUBBIDANG KELUARGA BERENCANADAN PEMERINTAHAN

PEMBERDAYAAN PERDESAAN PERBIBITAN SUBBIDANG KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

SUBBIDANG INFRASTRUKTUR

SUBBIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH

KEPALA UNIT STATISTIK, PENGENDALIAN DAN EVALUASI SUBBAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KASI PENGENDALIAN & EVALUASI

KASI STATISTIK, DATA & INFORMASI

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah


11

Sebagaimana Gambar 2.1 di atas, masing-masing unsur dari organisasi Bappeda memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 1. Sekretariat a. Tugas: Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian. b. Fungsi: 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program; 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan; 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian; 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Sekretariat membawahkan 3 (tiga) subbagian yaitu Program, Keuangan, dan Umum dan Kepegawaian, dengan tugas : 1) Subbagian Program : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program meliputi koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi; 2) Subbag Keuangan : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan


12

di bidang keuangan, meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi; 3) Subbag Umum dan Kepegawaian : melakukan penyiapan bahan perumusan

kebijakan

teknis,

pembinaan,

pengkoordanisan

penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi pengelolan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan. 2. Bidang Kesejahteraan Rakyat a. Tugas: Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan mental spiritual serta kesejahteraan sosial. b. Fungsi: 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan mental spiritual; 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial; 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Bidang Kesejahteraan Rakyat membawahkan 2 (dua) subbidang yaitu Subbidang Pendidikan dan Mental Spiritual, dan Kesejahteraan Sosial, dengan tugas : 1) Subbidang

Pendidikan

dan

Mental

Spiritual

:

melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusu-


13

nan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan mental spiritual, meliputi urusan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan agama; 2) Subbidang Kesejahteraan Sosial : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, meliputi urusan bidang kesehatan dan sosial. 3. Bidang Perekonomian a. Tugas: Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam dan pertanian, ekonomi, keuangan industri dan perdagangan. b. Fungsi: 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam dan pertanian; 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan

pembangunan

di

bidang

ekonomi,

keuangan

industri dan perdagangan; 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Bidang Perekonomian membawahkan 2 (dua) subbidang yaitu Subbidang Sumber Daya Alam dan Pertanian, dan Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Perdagangan, dengan tugas : 1) Subbidang Sumber Daya Alam dan Pertanian : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan


14

perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam dan pertanian, meliputi urusan bidang ketahanan pangan, pertanian, perkebunan,

peternakan,

kehutanan,

pertambangan,

serta

kelautan dan perikanan; 2) Subbidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Perdagangan : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan, meliputi urusan bidang koperasi dan UMKM, industri dan perdagangan, pariwisata, penanaman modal, BUMD, serta keuangan daerah. 4. Bidang Pemerintahan dan Kependudukan a. Tugas: Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pemberdayaan perdesaan, kependudukan dan keluarga berencana. b. Fungsi: 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pemberdayaan perdesaan; 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan

pembangunan

di

bidang

kependudukan

dan

keluarga berencana; 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Bidang Pemerintahan dan Kependudukan membawahkan 2 (dua) subbidang yaitu Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Perdesaan, dan Kependudukan dan Keluarga Berencana, dengan tugas :


15

1) Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Perdesaan : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pemberdayaan perdesaan, meliputi urusan bidang komunikasi dan informatika, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, statistik, perpustakaan dan kearsipan, serta pemberdayaan masyarakat dan desa; 2) Subbidang Kependudukan dan Keluarga Berencana : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan

pembangunan

di

bidang

kependudukan

dan

keluarga berencana, meliputi urusan bidang kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera 5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah a. Tugas: Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah. b. Fungsi: 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur; 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pengembangan wilayah; 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya.


16

c. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah membawahkan 2 (dua) subbidang yaitu Subbidang Infrastruktur, dan Pengembangan Wilayah, dengan tugas : 1) Subbidang Infrastruktur : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur, meliputi urusan bidang bina marga dan pengairan, perhubungan dan telekomunikasi, serta energi dan sumberdaya mineral; 2) Subbidang Pengembangan Wilayah : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan

di

bidang

pengembangan

wilayah,

meliputi

urusan bidang cipta karya dan penataan ruang, perumahan rakyat, pertanahan, dan lingkungan hidup. 6. Unit Statistik, Pengendalian dan Evaluasi (SPE) a. Tugas: Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Badan di Bidang Statistik, serta Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah. b. Fungsi: 1) Penyusunan rencana teknis operasional di bidang statistik, data dan informasi serta pengendalian dan evaluasi; 2) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang statistik, data dan informasi serta pengendalian dan evaluasi; 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang statistik, pengendalian dan evaluasi; 4) Pengelolaan ketatausahaan; 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Unit SPE terdiri dari Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengendalian dan Evaluasi, dan Seksi Statistik, Data dan Informasi, dengan tugas : Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

17

1) Subbagian Tata Usaha : melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan; 2) Seksi Pengendalian dan Evaluasi : melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan; 3) Seksi Statistik, Data dan Informasi : melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pemberian dukungan statistik dasar, pemberian dukungan penyelenggaraan survei, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan statistik skala kabupaten/kota, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaran statistik skala

kabupaten/kota,

pengelolaan

statistik

sektoral

skala

provinsi, serta penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan 7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu 1). Jabatan Fungsional Perencana a. Tugas: Menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan perencanaan. b. Fungsi: i) Perencanaan secara menyeluruh meliputi identifikasi permasalahan, perumusan alternatif kebijakan perencanaan, pengkajian alternatif, penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan penilaian hasil pelaksanaan. ii) Pengembangan profesi perencanaan meliputi pembuatan karya ilmiah di bidang perencanaan, penerjemahan/penyaduran buku di bidang perencanaan, berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan buku di bidang perencanaan, berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan draft/pedoman modul di bidang perencanaan, studi banding di bidang perencanaan dan pengembangan di bidang perencanaan.


18

iii) Melakukan aktivitas penunjang perencanaan dalam bentuk mengajar, melatih, melakukan bimbingan di bidang perencanaan, mengikuti seminar/lokakarya di bidang perencanaan dan menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Perencana. iv) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bappeda. 2). Jabatan Fungsional Arsiparis a. Tugas: Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan. b. Fungsi: i) Melaksanakan pengelolaan arsip meliputi ketatalaksanaan kearsipan pengolahan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip, pelayanan kearsipan, publikasi kearsipan. ii) Pengembangan profesi arsiparis meliputi pembuatan karya tulis/ilmiah

di

bidang

kearsipan,

menyusun

standar/

pedoman kearsipan, penerjemahan/penyaduran buku di bidang kearsipan, menemukan teknologi tepat guna bidang kearsipan, berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan buku di bidang kearsipan, berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan draft/pedoman modul di bidang kearsipan, studi banding di bidang kearsipan dan pengembangan di bidang kearsipan. iii) Melakukan aktivitas penunjang kearsipan dalam bentuk mengajar, melatih, melakukan bimbingan di bidang kearsipan, mengikuti seminar/lokakarya di bidang kearsipan dan menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan kearsipan. iv) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bappeda. 2.2

Sumber Daya Bappeda

2.2.1.Kondisi Kepegawaian Jumlah pegawai Bappeda Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember

2013,

tercatat

sebanyak

157

orang.

Keadaan

pegawai


19

berdasarkan pedidikan, posisi jabatan dan golongan adalah sebagai berikut: a. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan Gambaran mengenai pegawai Bappeda Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 2.1. Tabel 2.1 Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Tengah NO

PENDIDIKAN (Orang)

BIDANG SD

SLTP

SLTA

SAR MUD

S-1

S-2

S-3

TOTAL (Orang)

1

Sekretariat

1

5

22

8

24

8

-

68

2

Kesra

-

-

1

1

7

4

-

13

3

Perekonomian

-

-

2

-

5

9

-

16

4

Pemduk

-

-

2

-

9

5

-

16

5

IPW Fungsional Tertentu UPTB - SPE

-

-

2

-

3

10

-

15

-

-

-

-

3

3

-

6

-

-

5

2

6

8

-

21

1 2

5

1 35

11

57

47

0

2 157

1,27

3,18

22,29

7,01

36,31

29,94

0

100

6 7

8 PHL Jumlah (Orang) Persentase (%)

Berdasarkan

Tabel

2.1,

diperoleh

gambaran

bahwa

tingkat

pendidikan terendah adalah SD dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2), sebagian besar berpendidikan S1 dan S2 (66,25%). b. Pegawai berdasarkan jenis kelamin Komposisi pegawai di Bappeda Provinsi Jawa Tengah berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2.2. : Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin (Desember Tahun 2013) NO

BIDANG

1

Sekretariat

2

Kesra

JENIS KELAMIN (Orang)

TOTAL (Orang)

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

40

28

68

5

8

13


20

NO

JENIS KELAMIN (Orang)

BIDANG

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

TOTAL (Orang)

3

Perekonomian

6

10

16

4

Pemduk

9

7

16

5

IPW

11

4

15

6

Fungsional Tertentu

4

2

6

7

UPTB – SPE

11

10

21

8

PHL

2

-

2

Total (Orang)

88

69

157

Persentase (%)

56,05

43,95

100

Berdasarkan Tabel 2.2, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Apabila dilihat dari sebarannya hampir di semua bidang jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan kecuali di Bidang Kesra dan Perekonomian. c. Pegawai berdasarkan golongan Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Bappeda Provinsi Jawa Tengah terbanyak adalah pegawai Golongan III (71,52%). Secara lengkap komposisi pegawai Bappeda berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3. Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan

NO

GOLONGAN (Orang)

BIDANG

Total

I

II

III

IV

(Orang)

1

Sekretariat

4

17

44

3

68

2

Kesra

-

-

13

-

13

3

Perekonomian

-

-

11

5

16

4

Pemduk

-

-

14

2

16

5

IPW

-

1

11

3

15

6

Fungsional Tertentu

-

-

3

3

6

7

UPTB - SPE

-

3

11

7

21

Jumlah (Orang)

4

21

107

23

157

Persentase(%)

2,5

13,38

68,15

14,65

100


21

2.2.2.Kondisi Prasarana dan Sarana Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional

organisasi

meliputi

ruang

dan

peralatan

kerja,

sarana

telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.4. Tabel 2.4 Prasarana dan Sarana Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 NO

SARPRAS

JUMLAH

SATUAN

112

Unit

1

Komputer

2

Monitor

9

Unit

3

Printer

129

Unit

4

Notebook / Laptop

44

Unit

5

LCD Proyektor

19

Unit

6

Mesin Tulis / Mesin Ketik

13

Unit

7

AC Sentral

48

Unit

8

AC Split

52

Unit

9

AC Casette

4

Unit

10

Televisi

5

Unit

11

Telepon External

19

Unit

12

Sound System

2

Unit

13

Filling Cabinet

140

Unit

14

LAN (Local Net Working)

2

Jaringan

15

Kendaraan Roda 4

13

Unit

16

Kendaraan Roda 2

11

Unit

17

Ruang Sidang -

Lantai II

30

Orang

-

Lantai IV

50

Orang

-

Lantai V

100

Orang

-

Lantai VI A

250

Orang

-

Lantai VI B

70

Orang


22

2.3

Kinerja Pelayanan Bappeda Gambaran kinerja Bappeda lima tahun sebelumnya diperoleh dari

Dokumen

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)


23

sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6.

Tabel 2.5 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Tengah NO

Indikator Kinerja sesuai Target Target Target Indikator Tugas dan Fungsi SKPD SPM IKK Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun

Realisasi Capaian Tahun

Rasio Capaian pada Tahun

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Meningkatnya kualitas dan kinerja aparatur di lingkungan Bappeda Meningkatnya sumber daya manusia Bappeda yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan pembangunan daerah Tersedianya prasarana dan sarana yang representatif dan memadai Tersedianya jaringan (networking) perencanaan dan pemanatauan yang transparan dan partisipatif Terselenggaranya proses /mekanisme perencanaan pembangunan daerah

-

-

-

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

-

-

-

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

-

-

-

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

-

-

-

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

-

-

-

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.

3.

4.

5.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


(18)

(19)

24

(20)

NO (1)

6.

Indikator Kinerja sesuai Target Target Target Indikator Tugas dan Fungsi SKPD SPM IKK Lainnya (2)

Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan di daerah seperti: RPJPD, RPJMD, RKPD dan RAPBD 7. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan lintas daerah dan sektoral, di lingkup daerah, regional dan nasional 8. Tersusunnya laporan pemanatauan dan evaluasi pelaksanaan Rapetada, RAPBD 9. Tersusunnya rumusan hasil monitoring dan evaluasi, sebagai bahan masukan bagi proses perencanaan tahap berikutnya 10. Semakin tingginya kualitas produk-produk perencanaan daerah

Target Renstra SKPD Tahun

Realisasi Capaian Tahun

Rasio Capaian pada Tahun

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

-

-

-

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


(18)

(19)

25

(20)

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Indikator Kinerja sesuai No Tugas & Fungsi SKPD (1)

1

(2)

Belanja

Anggaran Pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran Tahun

Ratio antara Realisasi dan

Rata-rata

Anggaran Tahun

Pertumbuhan

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

Anggaran Realisasi

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

8.785.648.000

8.971.626.000

10.031.281.000

10.391.148.000

11.463.893.000

7.701.251.777

8.647.236.307

9.777.083.388

10.214.148.559 11.190.956.797

87,66%

96,38%

97,47%

98,30%

97,62%

669.561.250

872.426.255

8.785.648.000

8.971.626.000

10.031.281.000

10.391.148.000

11.463.893.000

7.701.251.777

8.647.236.307

9.777.083.388

10.214.148.559 11.190.956.797

87,66%

96,38%

97,47%

98,30%

97,62%

669.561.250

872.426.255

22.814.148.000

22.505.283.000

23.005.174.000

19.145.331.425

20.887.565.608

22.388.844.648

22.111.696.346 22.227.850.130

96,88%

98,36%

98,14%

98,25%

96,62%

810.866.000

770.629.676

4.189.810.000

4.181.875.000

5.420.320.000

3.611.868.400

3.453.343.000

4.137.926.750

96,62%

98,98%

98,76%

99,20%

97,59%

420.517.500

1.677.988.600

16.693.816.000

17.465.094.000

16.208.304.000

15.075.767.775

16.410.495.206

16.478.774.548

96,90%

98,61%

98,71%

98,41%

96,35%

162.429.750

135.187.014

1.930.522.000

858.314.000

1.376.550.000

457.695.250

1.023.727.402

1.772.143.350

98,46%

92,72%

91,80%

90,44%

96,00%

227.918.750

215.945.513

32.845.429.000

32.896.431.000

34.469.067.000

26.846.583.202

29.534.801.915

32.165.928.036

94,04%

97,78%

97,93%

98,27%

96,95%

Tidak Langsung Belanja Pegawai 2

Belanja

19.761.710.000 21.235.199.000

Langsung - Belanja

3.738.250.000

3.488.892.000

4.148.434.600

5.289.857.000

Pegawai - Belanja

15.558.585.000 16.642.205.000

17.187.021.546 15.616.515.830

Barang dan Jasa - Belanja

464.875.000

1.104.102.000

776.240.200

1.321.477.300

Modal TOTAL

28.547.358.000 30.206.825.000

32.325.844.905 33.418.806.927

1.480.427.250

BTL+BTL Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013 (data diolah)


26

1.643.055.931

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Bappeda kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Bappeda untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD. 1. Tantangan Keberhasilan perencanaan pembangunan sangat didukung oleh kompetensi dan kapabilitas SDM perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Jawa Tengah yang baik dan tepat sasaran, guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dibutuhkan SDM perencana sektoral yang kompeten untuk

mendukung

kinerja perencanaan pembangunan. Namun hingga saat ini, SDM perencana sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota masih belum memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai. Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Ke depan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah Jawa Tengah, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Jawa Tengah. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Bappeda ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas. harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Jawa Tengah. 2. Peluang Globalisasi yang merupakan faktor lingkungan eksternal/internasional semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia termasuk di dalamnya Provinsi Jawa Tengah, seperti cara pandang tentang demokrasi, perdagangan dan perkembangan teknologi (IT). Dilihat dari sisi positif, Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

27

globalisasi dapat menjadi peluang yang baik untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas daerah dalam menghadapi tantangan internasional. Perencanaan pembangunan daerah harus melihat globalisasi sebagai satu peluang baik untuk memajukan pembangunan daerah. Menjawab peluang tersebut dibutuhkan kompetensi perencana pembangunan daerah yang sensitif terhadap perkembangan global yang dapat memberikan pengaruh positif pada pembangunan daerah ke depan. Peningkatan kapasitas SDM perencana juga semakin terbuka, baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Didukung pula oleh terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), terbuka peluang pengembangan komptensi aparatur untuk menciptakan aparatur yang berkualitas.


28

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Sumber daya Bappeda yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Bappeda selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda yaitu: 1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 2. Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang; 3. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang; 4. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi; 5. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat; 6. Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi; 7. Belum optimalnya pengelolaan sistem database dan belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang; Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

29

8. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang mengakibatkan kurang efektifnya proses perencanaan; 9. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BAPPEDA yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018, visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018, adalah :

“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” Mboten Korupsi Mboten Ngapusi Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut : Sejahtera Jawa Tengah Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubuRencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

30

ngan antar rakyat Jawa Tengah yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian dan tepo seliro; serta tersedia prasarana dan sarana publik terkait dengan supra dan infrastruktur pelayanan publik, transportasi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik. Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu prasarana dan sarana, supra dan infrastruktur dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat baik secara fisik maupun non-fisik serta sosial dan politik harus secara terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Berdikari Berdikari merupakan tindakan yang didasarkan pada kekuatan sendiri atau berposisi berdiri di atas kaki sendiri. Artinya membangun Jawa Tengah berdasarkan kekuatan yang ada di Jawa Tengah dan mengekplorasi seluruh potensi yang dapat digunakan, baik di Jawa Tengah, Nasional, maupun Internasional. Untuk laku kerjanya, berdaulat dalam kemitraan dengan para pihak, menjadi sendi gerak kerja bersama yang saling menghormati. Untuk mewujudkan Jawa Tengah Berdikari, tiga hal yang perlu dilakukan, yaitu: 1. Membangun berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang ada di Jawa Tengah, agar terhindar dari jebakan ketergantungan dengan pihak eksternal; 2. Mengekplorasi seluruh potensi baik ilmu dan pengetahuan, teknologi, kearifan lokal, sumber daya alam dan lingkungan, serta SDM Jawa Tengah dimanapun bermukim, untuk mendukung dan meningkatkan kekuatan sendiri; Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

31

3. Melakukan kerjasama dengan para pihak, dalam dan luar negeri secara berdaulat, saling menghormati dan menguntungkan. Kerjasama yang mengikat keterpaksaan, ketergantungan, dan merugikan Jawa Tengah baik secara langsung mapun tidak langsung, serta jangka pendek maupun jangka panjang harus ditolak dengan tegas. Pada

era

globalisasi,

bidang-bidang

terkait

komunikasi

dan

informatika, perdagangan, jasa produksi, teknologi, hiburan, transportasi, pariwisata dan tenaga kerja tidak lagi terhalang-halangi oleh jarak dan batas-batas wilayah administrasi, serta dapat dengan mudah melintasi batas. Berdikari harus tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia namun tidak mengingkari realitas globalisasi atau mengisolasi diri dan menutup peluang kerjasama dengan berbagai pihak di Indonesia dan dunia. Potensi Jawa Tengah lainnya adalah rakyat Jawa Tengah yang tersebar di berbagai pelosok tanah air dan penjuru dunia sebagai promotor dalam mencari mitra kerjasama strategis di bidang perdagangan, jasa, produksi, pariwisata, tenaga kerja, ilmu pengetahuan dan teknologi maupun bidang terkait lainnya. Prinsip Berdikari adalah juga membuka ruang bagi seluruh rakyat Jawa Tengah untuk dapat mengakses dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan penentuan arah pembangunan. Selain itu juga memfasilitasi akses rakyat terutama rakyat kecil untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya dengan prinsip sesuai kebutuhan, berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup, serta menyediakan ruang publik untuk mempromosikan temuan, karya dan produk rakyat. Jalan untuk mengubah ketidakberdayaan rakyat hingga mampu berdiri di atas kaki sendiri, bukan memberikan ikan tetapi memberikan “kail dan jala”. Dengan kata lain memberikan pengetahuan, keterampilan, dan peluang untuk pengembangan diri mereka secara maksimal sesuai dengan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan, dan potensi bagi pemenuhan kebutuhan produksi, jasa, maupun potensi ekonomi yang ada di lingkungan mereka. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

32

Selain itu berdikari dapat diartikan sebagai suatu kondisi terbentuknya daerah yang mampu mengelola segenap potensi ekonomi, politik, sosial, budaya melalui kerjasama dan sinergis. Prinsip ini ditunjukkan dengan tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antar wilayah, pembangunan perdesaan dan daerah perkotaan yang bersinergi; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan yang didukung kondusivitas politik daerah. Berdikari hanya akan dicapai dengan sistem dan tata kelola pemerintahan yang mampu memproteksi daerahnya dari intervensi pihak luar yang merugikan rakyat Jawa Tengah, membuka ruang seluasluasnya bagi rakyat terutama rakyat kecil untuk dapat mengakses aset Jawa Tengah, memberikan jaminan kepada rakyat terutama rakyat kecil untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan pembangunan Jawa Tengah. Sistem tata kelola demikian membutuhkan aparatur pemerintah yang mempunyai sikap, tindakan, dan perilaku sebagai pelayan masyarakat yang “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” merupakan instrumen untuk menciptakan nilai-nilai kesejahteraan yang setara (equal) bagi segenap komponen masyarakat Jawa Tengah dan mewujudkan kondisi Jawa Tengah yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya, yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap maupun perbuatan, dengan tindakan dan perilaku “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.


33

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan

arah

dan

batasan

proses

pencapaian

tujuan,

maka

ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, sebagai berikut : a. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan; b. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran; c. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”; d. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan; e. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak; f.

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;

g. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan. Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 tersebut ditetapkan 11 (sebelas) Program Unggulan, yaitu : 1. Pendidikan Politik Masyarakat; 2. Reformasi Birokrasi Berbasis Kompetensi; 3. Menguatkan Sistem Pelayanan Publik; 4. Mewujudkan Desa Mandiri; 5. Peningkatan Kesejahteraan Pekerja; 6. Rakyat Sehat; 7. Optimalisasi Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Tengah;


34

8. Meningkatkan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak; 9. Pembangunan Infrastruktur; 10. Pembangunan Lingkungan Jawa Tengah Ijo Royo-Royo; 11. Meningkatkan Peran dan Fungsi Seni Budaya Jawa. Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tersebut, maka Bappeda sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan statistik, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Jawa Tengah selama lima tahun ke depan. Faktor-faktor

pendorong

yang

dapat

meningkatkan

kinerja

pelayanan Bappeda dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah antara lain : a. Lembaga strategis perencanaan yang memiliki kewenangan koordinatif; b. Banyaknya pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana; c. Komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi; d. Sarana dan prasarana kerja yang memadai; Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Bappeda dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah antara lain : a. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; b. Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang; c. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang; d. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi; e. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

35

Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat; f. Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi; g. Belum optimalnya pengelolaan sistem database dan belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang; h. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang mengakibatkan kurang efektifnya proses perencanaan; i. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan. A. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Kementerian PPN/Bappenas merupakan kementerian /lembaga yang

memiliki

perencanaan

tugas

pokok

pembangunan.

dan

fungsi

Kementerian

melakukan

penyusunan

PPN/Bappenas

dalam

pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2010-2014 memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2010-2014

yang

disusun

dengan

berpedoman

pada

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. Renstra Kementerian PPN/ Bappenas ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2010 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014. Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan tugas untuk kurun waktu 2010-2014 memiliki visi yaitu, “Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel, dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”. Guna mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas. Misi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka:


36

a. Mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dengan daerah; b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; d. Menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang. 3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas. Guna mewujudkan visi dan melaksanakan misi sebagaimana disebutkan di atas, Kementerian PPN/Bappenas memiliki 2 (dua) tujuan yang seusai dengan peta strategis yang telah disusun Bappenas yaitu sebagai berikut: 1. Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas; 2. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional. Masing-masing tujuan tersebut memiliki sasaran strategis yaitu sebagai berikut: a. Sasaran strategis dari tujuan pertama adalah “Terwujudnya rencana pembangunan jangka menengah, sasaran nasional dan tahunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas”, adalah: 1. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, yang diukur dari (indikator):


37

a). RPJMN 2010-2014 dan RKP 2010 sampai dengan 2014 memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; b). Persentase kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN dan RPJPN; c). Persentase kesesuaian antara muatan RPJMN dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih; d). Persentase kesesuaian antara muatan rancangan RKP dengan RPJMN. 2. Tingkat

kepercayaan

pemangku

kepentingan

(stakeholders)

terhadap RPJMN 2010-2014, yang diukur dari: a). Pendapat stakeholders tentang penyusunan RPJMN; b). Pendapat stakeholders tentang dokumen RPJMN yang telah ditetapkan. 3. Tingkat

kepercayaan

pemangku

kepentingan

(stakeholders)

terhadap RKP, diukur dari: a). Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RKP; b). Pendapat stakeholders tentang dokumen RKP yang telah ditetapkan. b. Sasaran strategis dari tujuan kedua adalah “Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan nasional”, adalah persentase tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus) dari Pemerintah/Presiden. Berdasarkan

analisa

terhadap

Renstra

Kementerian

PPN/

Bappenas Tahun 2010-2014 dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 maka dapat ditelaah sebagai berikut: a). Kontribusi capaian sasaran pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah terhadap pencapaian Renstra Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2010-2014. Dalam mendukung pencapaian Renstra Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2010-2014, Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 memiliki kontribusi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada salah satu sasaran pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 yaitu meningkatnya kualitas dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

38

perencanaan pembangunan daerah. Dengan sasaran tersebut, secara langsung maupun tidak langsung peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah akan berdampak pada penyusunan perencanaan pembangunan nasional. b). Posisi tingkat capaian kinerja Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah terhadap sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2010-2014. Secara posisi capaian kinerja Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah terhadap sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 20102014 adalah sama. Hal ini disebabkan karena capaian kinerja yang telah dicapai dalam pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah saling mendukung keseluruhan tercapainya sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2010-2014. Sebagaimana diketahui bahwa sasaran yang terdapat dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah memiliki kesamaan yang mendekati dengan sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2010-2014. B. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan nasional, dan kejadian bencana alam, berpotensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RTRW Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Hasil review akan menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi RTRW. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

39

RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis provinsi sebanyak 61 kawasan. Dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, Bappeda sebagai Sekretariat dan Ketua Pokja Perencanaan BKPRD Provinsi Jawa Tengah, melakukan kegiatan koordinasi dengan SKPD terkait (anggota BKPRD) dalam penyusunan program dan penyusunan dokumen rencana tata ruang. Selain itu Bappeda juga berkewajiban memfasilitasi dan mengkoordinasi, serta mendukung program-program perwujudan rencana sebagaimana diatur dalam Lampiran II tentang Indikasi Program, baik perwujudan rencana struktur (jaringan transportasi, sumber daya air, energi, dan lain-lain), perwujudan rencana pola ruang (kawasan lindung dan budidaya), dan pengembangan kawasan strategis provinsi. Program-program yang memerlukan dukungan Bappeda secara langsung antara lain: Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan serta Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya; Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi serta Pengendalian dan Pengelolaan Kawasan Kawasan Rawan Bencana; Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan serta Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Hutan Rakyat; Pengembangan Agropolitan; Pengembangan Agromarinepolitan; Pengembangan Kawasan Pariwisata; Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan; Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi. KLHS RPJMD Tahun 2013-2018 dilakukan bersamaan dengan Renstra SKPD, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 20132018 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra SKPD serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dari hasil penapisan yang dilakukan dari 153 program prioritas dalam dokumen RPJMD Tahun 2013-2018 yang memiliki keterkaitan


40

dengan isu strategis, maka terpilih 25 program prioritas yang memiliki pengaruh terhadap isu-isu strategis, sedangkan pada Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dinilai tidak mempunyai pengaruh/ dampak terhadap isu strategis sehingga tidak perlu untuk merumuskan mitigasi atau

alternatif

program

berdasarkan

prinsip-prinsip

pembangunan

berkelanjutan. 3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait

dengan

penghambat,

tantangan

serta

hal-hal

dan

peluang,

yang

faktor

berkaitan

pendorong

dengan

dan

perencanaan

pembangunan Jawa Tengah jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Bappeda Provinsi Jawa Tengah yaitu : 1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 2. Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi, komunikasi vertikal dan horisontal dalam rangka penyusunan perencanaan; 3. Masih rendahnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (statistik, sektoral dan spasial) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat; 4. Kurang optimalnya pengelolaan data dan pelaporan.


41

5. Kurang optimalnya kualitas hasil monitoring dan evaluasi program/ kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang.


42

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma pencapaian tata pemerintahan yang baik (good governance) perlu berpacu untuk menangkap adanya peluang yang timbul dari adanya tantangan tersebut. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang perencanaan daerah dan statistik, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara output dengan outcome dan dalam hal ini perencanaan program pembangunan daerah telah tertuang didalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 -2018. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan pembangunan, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan, adapun Visi Bappeda adalah :

"Profesional, Partisipatif dan Inovatif guna Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Efektif dan Berkelanjutan." Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik, Bappeda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/ kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi,

pendampingan

dalam

perencanaan

dan


pelaksanaan 43

pembangunan. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut : Profesional; pelaksanaan kinerja Bappeda sebagai lembaga perencana yang profesional bermakna kondisi kerja yang didukung oleh SDM dengan kapasitas dan kompetensi yang berkualitas dalam mendukung capaian pembangunan daerah serta berkontribusi dalam pembangunan nasional, sehingga kinerja yang dilakukan dapat terukur dan dipertanggungjawabkan. Partisipatif; mendasarkan pada paradigma dan ketentuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappeda melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan menerapkan asas dan pendekatan partisipatif, yaitu pelibatan peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Inovatif; dalam rangka menghasilkan produk-produk perencanaan pembangunan yang baru dilakukan melalui upaya pendayagunaan pemikiran dan kemampuan imajinasi yang orisinil serta di luar bingkai konservatif (out of the box). Guna mewujudkan visi BAPPEDA Tahun 2013-2018 di atas, maka dirumuskan 5 (lima) misi yang merupakan penjabaran operasional dari visi tersebut, yaitu : 1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM. Sebagai institusi perencana pembangunan, maka kualitas dan profesionalisme SDM perencana pembangunan sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat bergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisiplin dan komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya

manusia

merupakan

peningkatan

kapasitas

individu

dalam

mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. 2. Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana pembangunan daerah, maka proporsi beban kerja Bappeda lebih besar dari institusi lainnya. Sistem dan tata kerja Bappeda lebih mengarah pada kinerja fungsional, yang menuntut pola dan tata kerja Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

44

yang efektif dan efisien, dengan tenaga perencana yang profesional dan berkualitas, sehingga kebijakan perencanaan pembangunan daerah semakin berkualitas. 3. Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi. Proses perencanaan pembangunan akan menghasilkan keluaran yang baik, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat, apabila didasarkan pada data dan informasi yang valid dan terkini serta berbasis sistem teknologi informasi. 4. Meningkatkan

kualitas

perencanaan

serta

koordinasi

internal,

horisontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan. Proses pengintegrasian tujuan, sasaran, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dari pusat sampai daerah melalui upaya koordinasi yang efektif dan efisien merupakan salah satu aspek penting dalam proses pelaksanaan pembangunan, dan merupakan rangkaian untuk menyelaraskan gerak dan langkah dalam mencapai target pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Selain itu, salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah juga tidak lepas dari koordinasi dan peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan bersama pemerintah secara inklusif, sehingga dari awal proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi diharapkan lebih akuntabel dan memunculkan rasa kepemilikan masyarakat yang lebih tinggi. 5. Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif. Dalam pelaksanaan proses pembangunan diperlukan koordinasi oleh semua unsur terkait termasuk kegiatan monitoring dan evaluasi guna mengetahui kesesuaian antara proses pembangunan dan perencanaan. Disamping itu dilaksanakan evaluasi sebagai dasar perencanaan pembangunan pada tahap selanjutnya. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui pengembangan teknik manajemen perencanaan yang baru. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

45

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda dalam rangka pencapaian visi dan misi Bappeda selama Tahun 2013 – 2018, dijabarkan sebagai berikut : A. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM Tujuan : Menciptakan SDM yang semakin berkualitas Sasaran : Meningkatnya proporsi SDM yang memiliki kompetensi. B. Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien Tujuan : Meningkatkan mekanisme kerja yang terstruktur, terstandarisasi dan terdokumentasi dengan baik Sasaran : 1. Meningkatnya ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan pekerjaan; 2. Optimalisasi pengelolaan prasarana sarana perkantoran. C. Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kapasitas sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah Sasaran : 1. Optimalisasi kinerja sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah; 2. Optimalisasi penyediaan data dan informasi hasil pembangunan yang lebih cepat (realtime) dan akurat untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pembangunan. D.Meningkatkan

kualitas

perencanaan

serta

koordinasi

internal,

horisontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan Tujuan : Meningkatkan kualitas koordinasi dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah Sasaran : 1. Sinerginya perencanaan pembangunan Provinsi dengan perencanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

46

pembangunan nasional dan kabupaten/kota; 2. Meningkatnya

partisipasi

pemangku

kepentingan

dalam

proses

perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah; E. Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif. Tujuan : Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah. Sasaran : 1. Optimalisasi koordinasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan 2. Optimalisasi kualitas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Keterkaitan serta indikator yang akan digunakan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tiap misi, dapat dilihat pada Tabel 4.1. Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 -2018 NO (1)

TUJUAN

SASARAN

(2)

(3)

INDIKATOR TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KESASARAN 2014 2015 2016 2017 2018 (4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

20%

25%

30%

35%

100%

100%

100%

Misi 1 : Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM 1

Mencipta- a. Meningkatn kan SDM ya proporsi yang SDM yang semakin memiliki berkualitas kompetensi.

a. Persentase SDM yang mengikuti diklat perencanaa n dan diklat pendukung.

15%

Misi 2 : Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien 2

Meningkatka a. Meningkatny n a ketepatan mekanisme dan kecepakerja yang tan dalam terstruktur, pelaksanaan terstandaris pekerjaan.

a. Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai target rencana kerja operasional.

100%

100%


47

NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KESASARAN 2014 2015 2016 2017 2018

asi dan b. Optimalisasi b. Persentase terdokument pemenuhan pengelolaan prasarana asi dengan prasarana sarana baik. sarana per-

kantoran

100%

100%

100%

100%

100%

perkantoran

Misi 3 : Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi 3

Meningkatk a. Optimalisasi a. Persentase penggunaan an kualitas kinerja dan kapasi- sistem infor- sistem perencanaan tas sistem masi perendan pengeninformasi canaan dan dalian dalam perencanaa pengendalipembangun dan an pembanan daerah. pengenngunan dalian pem- daerah. bangunan b. Optimalisasi b. Persentase daerah. penyediaan ketepatan dan keakudata dan ratan penyeinformasi diaan data hasil pembadan inforngunan yang masi dalam lebih cepat perencanaan (realtime) dan pembanguakurat untuk nan. kepentingan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Misi 4 : Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal, horisontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan 4 Meningkatka a. Sinerginya a. Persentase 100% 100% 100% 100% 100% n kualitas koordinasi dan keterlibatan pemangku kepentingan

perencanaan pembangunan Provinsi dengan perencanaan pembangu-

kesesuaian prioritas program/kegi atan dalam dokumen RKPD dengan RPJMD.


48

NO

TUJUAN dalam proses perencanaan dan pengendalian pembanguna n daerah.

SASARAN

INDIKATOR TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KESASARAN 2014 2015 2016 2017 2018

nan nasional b. Persentase dan kabukesesuaian perencanaan paten/kota.

100%

100%

100%

100%

100%

c. Persentase 100% keterlibatan nya partisimasyarakat pasi dalam proses pemangku perencanaan kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

100%

100%

100%

100%

daerah yang sinkron dengan perencanaan pusat. b. Meningkat-

Misi 5 : Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif 5

Meningkatk a. Optimalisa- a. Persentase an kualitas si koordina- koordinasi pengendalisi pengenpengendalian an, monitordalian dan dan pelaporing dan pelaporan ran pelaksaevaluasi pelaksananaan pembauntuk menan pembangunan dukung pengunan dengan perencanaan daerah. manfaatan pembangun sistem inforan daerah.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

masi pengendalian.

b. Optimalisasi b. Persentase

kualitas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

hasil monitoring dan evaluasi program yang sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan.


49

4.3

Strategi dan Kebijakan Strategi dan kebijakan Bappeda merupakan cara dan arah tindakan yang

diambil oleh Bappeda guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada setiap misi. Strategi dan kebijakan Bappeda dapat dijabarkan sebagai berikut : Tabel 4.2 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 NO (1)

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

(2)

(3)

(4)

(5)

Misi 1 : Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM 1

Menciptakan SDM yang semakin berkualitas.

a. Meningkatn a. Peningkatan a. Meningkatkan keikutsertaan kompetensi ya proporsi pegawai dalam diklat. perencanaan SDM yang b. Penataan SDM bagi seluruh memiliki pegawai sesuai PNS kompetensi. dengan kompetensi b. Penilaian SDM dan latar belakang berdasarkan pendidikan. kualifikasi penc. Peningkatan formasi didikan, komjabatan fungsional petensi dan perencana. pengalaman penugasan.

Misi 2 : Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien 2

Meningkatkan a. Meningkatnya a.Peningkatan a. Penyelenggaramekanisme ketepatan perencanaan dan an rapat koorkerja yang dan pengendalian dinasi pengenterstruktur, kecepatan kegiatan sesuai dalian kegiatan terstandarisasi dalam waktu yang telah internal. dan pelaksanaan ditetapkan. b. Inventarisasi terdokumentasi pekerjaan. b. Peningkatan manadan pendayadengan baik. jemen dan pola kerja gunaan serta b. Persentase yang efektif. pemenuhan pemenuhan c. Peningkatan kebutuhan prasarana prasarana dan prasarana dan sarana sarana kantor yang sarana kantor. perkantoran. mendukung kinerja pegawai.


50

NO

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

Misi 3 : Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi Meningkatkan a. Optimalisasi a. Pemanfaatan sistem a. Meningkatkan perencanaan dan kualitas SDM, kualitas dan kinerja sispengendalian pemsarpras dan kapasitas sistem tem informasi bangunan melalui sistem pereninformasi perenperencanaan optimalisasi SDM canaan dan canaan dan dan pengendan sarana IT. pengendalian pengendalian dalian pem- b. Optimalisasi sistem pembangunan pembangunan bangunan pengelolaan infordaerah berbasis masi dan dokumen- teknologi daerah. daerah. tasi perencanaan informasi. pembangunan b.Pengembangan daerah. sistem c. Peningkatan pengepengelolaan lolaan dan keterseinformasi dan diaan database pedokumentasi rencanaan pembaperencanaan ngunan daerah. pembangunan d. Peningkatan kerjadaerah yang sama dengan informatif, lembaga penyedia menarik, serta data dan informasi. mudah diakses masyarakat.

b. Optimalisasi penyediaan data dan informasi hasil pembangunan yang lebih cepat (realtime) dan akurat untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pembangunan.

c. Meningkatkan kualitas manajemen database untuk perencanaan pembangunan daerah.


51

NO

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

Misi 4 : Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal, horisontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan 4

Meningkatkan a. Sinerginya a. Mengoptimalkan a. Meningkatkan kualitas koorperencanaan koordinasi perencakoordinasi dinasi dan pembangunaan pembangunan perencanaan keterlibatan nan Provinsi dengan Pusat, Kabupembanguna pemangku dengan paten/Kota dan para n daerah. kepentingan perencanaan pemangku kepentib. Meningkatkan dalam proses pembangungan melalui fasiliketerlibatan perencanaan nan nasional tasi dan koordinasi masyarakat dan pengendan kabupaintensif. dalam proses dalian pembaten/ kota. b. Peningkatan partisiperencanaan. ngunan daerah. b. Meningkatpasi pemangku kenya partisipentingan dalam pasi pemangperencanaan pemku kepentibangunan melalui ngan dalam forum perencanaan proses peren(musrenbang) dan canaan dan pemanfaatan sistem pengendalian informasi perencapembangunaan secara on line. nan daerah.

Misi 5 : Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif 5

Meningkatkan a. Optimalisasi a. Peningkatan koordikualitas koordinasi nasi pengendalian pengendalian, pengendalian dan pelaporan pelakmonitoring dan dan pelaposanaan pembanguevaluasi untuk ran pelaksanan daerah. mendukung naan pemba- b. Peningkatan pemanperencanaan ngunan faatan sistem inforpembangunan daerah. masi pengendalian daerah. pembangunan daeb. Optimalisasi rah secara on line. kualitas hasil c. Peningkatan kualitas monitoring analisis hasil monidan evaluasi toring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pembangudaerah. nan.

Meningkatan kualitas pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.


52

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Bappeda menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2013-2018, yaitu sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan fokus kegiatan pada: a. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah; b. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan fokus kegiatan pada: Pemeliharaan gedung kantor, perlengkapan dan peralatan kantor, kendaraan dinas, meubelair serta peningkatan sarana dan prasarana. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan fokus kegiatan pada: Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan fokus kegiatan pada: Pendidikan dan pelatihan formal 5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan fokus kegiatan pada: Peningkatan kualitas SDM Perencana. 6. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan, dengan fokus kegiatan pada : Koordinasi pengembangan wilayah perbatasan. 7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan fokus kegiatan pada: Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

53

a. Peningkatan perencanaan umum pembangunan daerah b. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. 8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan fokus kegiatan pada: Koordinasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian. 9. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, dengan fokus kegiatan pada : a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan kependudukan. b. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat. 10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam, dengan fokus kegiatan pada : a. Koordinasi

perencanaan

pembangunan

bidang

infrastruktur

dan

pengembangan wilayah; b. Bantuan luar negeri WISMP 2; c. Peningkatan kinerja penataan ruang; d. Pendampingan pelaksanaan kebijakan nasional AMPL. 11. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah, dengan fokus kegiatan pada : Koordinasi penyusunan data dan informasi pembangunan daerah; Rencana

program

dan

kegiatan

yang

telah

ditetapkan

tersebut,

selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Bappeda selama tahun 2013 – 2018 dapat dilihat pada Tabel 5.1.


54

Tabel 5.1 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan serta Besaran Pagu Pendanaan Indikatif

TUJUAN

1

SASA RAN DALAM 5 TAHUN

2

INDIKA TOR SASARAN

3

KODE REKEN ING

4

Indikator Kinerja PROGRAM Program / (outcome) KEGIATAN dan Kegiatan (output)

5 BELANJA

-

Tujuan 1: Menciptak an SDM yang semakin berkualitas

a.Mening katnya proporsi SDM yang memiliki kompete nsi

Persentase SDM yang mengikuti diklat perencanaan dan diklat pendukung

-

6

DATA CAPAIA N PADA AWAL TAHUN PERENC ANAAN

7 33.41 8,80

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT

2014

2015

2016

2017

Kondisi KERJA Kinerja Pada PENANG LOKASI GUNG Akhir JAWAB Periode

2018

TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) 8

9 24.386 ,84

10

11 24.767 ,34

12

13 26.161 ,34

14

15 27.892 ,08

16

17 29.316 ,32

18

19

20

131.84 8,95

BELANJA 11.19 10.857 10.833 10.834 10.892 11.226 53.969, TIDAK 0,95 ,84 ,2 ,35 ,29 ,55 26 LANGSUNG BELANJA 22.22 13.529 13.934 15.326 16.999 18.089 77.879, LANG7,85 ,14 ,99 ,79 ,77 69 SUNG a. Program Prosentase 100% 100% 324,32 100% 357 100% 393 100% 432 100% 475 100% 1.981,3 Sekretari Peningkat SDM peserta 2 at an Kapasi- pendidikan tas Sum- dan pelatihan berdaya Aparatur Kegiatan a. Jumlah 75 orang 324,32 80 orang 357 85 orang 393 90 orang 432 95 orang 475 606 orang 1.982 Pendidik- SDM yang an dan Pe- mengikuti latihan pendidikan Formal) dan pelatihan


21

55

Jakarta, Jateng, DIY, Jabar

TUJUAN

Tujuan 2: Meningkatkan mekanisme kerja yang terstruktur, terstanda risasi dan terdokumentasi dengan baik.


a.Ketepata n dan kecepatan dalam pelaksanaan pekerjaan b.Optimalisasi pengelolaan prasarana sarana perkantoran

INDIKA TOR SASARAN

Persentase penyelesai an kegiatan sesuai target rencana kerja operasional.

KODE REKEN ING



-

a.Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur :

-

1 Kegiatan  Jumlah ken- 2 Pengadadaraan dinas mobil an kendaraan dinas /operasional 2 Kegiatan  Jumlah 93 Pengadaan sarpras unit; 2 /Peningkat paket an Sarpras dan Prasarana Gedung Kantor 3 Kegiatan  Jumlah pe- 1 paket Pemeliha- meliharaan raan rutin rutin/berka/berkala la gedung gedung kantor kantor 4 Kegiatan  Jumlah pe- 14 roda Pemelihara meliharaan empat; an rutin rutin/ berka- 19 roda /berkala la kendaraan dua kendaraan dinas

-

-

-

a. persentase 100% pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, peralatan kantor dan rumah tangga


2014

2015

2016

2017

2018


TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) 100%

4.452, 100% 9

4.180, 100% 43

3.951, 100% 24

3.771, 100% 79

6 mobil; 1.344,4 1 mobil 448,37 1 mobil 448,37 1 mobil 232 2 motor 2 motor 2 motor 2 motor

100 unit;3 paket

715

116 Unit;

913,77 106 unit 581,47 93 unit

1 paket 313,83 1 paket 348

1 paket 382

20 roda empat; 21 roda dua

dua

1 mobil 232 2 motor

442,47 93 unit

1 paket 420

4.015, 100% 61

20.371, 97

10 mobil 2.705,1 Sekretari Semarang 10 motor 4 at

442,47 508 unit 2.420,1 Sekretari 8 at

1 paket 466

5 paket

1.929,8 Sekretari 3 at

687,8 20 roda 722,29 20 roda 758,40 20 roda 796,32 20 roda 836,14 20 roda 3.801,0 Sekretari empat; empat; empat; empat; empat; 21 5 at 9 21 roda 21 roda 21 roda 21 roda roda dua dua

dua

dua


56

TUJUAN


INDIKA TOR SASARAN

KODE REKEN ING




2014

2015

2016

2017

2018


TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt)

dinas/operasional. -

-

-

-

-

5 Kegiatan  Jumlah pe- 1 paket 1 paket Pemeliha- meliharaan (Ac 92; raan rutin rutin/berka- lift /berkala la perleng- 2;diesel3) perlengkap kapan an gedung kantor 6 Kegiatan  Jumlah pe- 1 paket 1 paket Pemelihara meliharaan (205 an rutin rutin/berka- unit) /berkala la meubeleur meubelair 7 Kegiatan  Jumlah pe- 1 paket 1 paket Pemeliha- meliharaan (alarm; raan rurutin/ berka- hydran; tin/berkala peralatan pompa la peralat- kantor dan air;telp; an kantor rumah kompute dan rur, mesin tangga mah tik) tangga 8 Kegiatan  Jumlah 1 paket Interior Peningkat- sarpras (ruang; r.kerja; an sarpras km kantor mandi)

b. Program peningkat an disiplin aparatur

Persentase 100% pakaian dinas beserta kelengkapann ya

100%

233

1 paket 256

1 paket 275

1 paket 305

1 paket 335

5 paket

1.404

20,26

1 paket 23

1 paket 25

1 paket 27

1 paket 30

5 paket

125,26 Sekretari at

1 paket 681

1 paket 749

1 paket 824

5 paket

3.436,5 Sekretari 2 at

563,52 1 paket 619

Sekretari at

575

Interior r 850 Interior r 800 Interior r 800 Interior r 850 Interior r 3.875 Sekretari sidang; kerja, kerja kerja kerja, at km rehab rehab mandi, gedung gedung, perenc utilitas gedung dan tmpt parkir 168,53 100% 185,38 100% 203,92 100% 224,31 100% 246,75 100% 1.028,9 Sekretari Jakarta, 1 at Jateng, DIY, Jabar


57

TUJUAN


INDIKA TOR SASARAN

KODE REKEN ING

-

-

-


Keg. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapan nya



2014

angka kredit (TPAK) 1.06.1. e. Program Prosentase 100% 06.01.0 Pelayanan pelayanan 1.01 Administr administrasi asi Perperkantoran kantoran : 1.06.1. 1 Kegiatan Jumlah Biaya Prov, 06.01.0 Penyediaa Pengiriman 35 1.01.00 n jasa su- Surat & Pem- Kab 01 rat mebelian Benda- /Kota nyurat benda pos 2 Kegiatan Jumlah Prov penyediaa penyediaan Jateng n jasa ko- jasa munikasi, komunikasi,

2016

2017

2018


Jumlah 165 setel 165 pakaian dinas setel beserta kelengkapann ya.

d. Program Persentase 100% Peningkata peningkatan n KapaSDM sitas Kelemba gaan Perencanaan Pembangu nan Daerah Kegiatan Jumlah ke6 keg Peningkat- giatan peman Kualibinaan pegatas Sumwai, curah berdaya pendapat/FG Manusia D, penilaian Perencana

2015


100%

6 keg

100%

168,53 165 setel

185,38 165 setel 203,92 165 setel 224,31 165 setel 246,75 825 setel 1.028,9 Sekretari Jakarta, 1 at Jateng, DIY, Jabar

166

200

100%

225

100%

250

100%

275

100%

1.116

Sekretari Jawa at Tengah

200

6 keg

225

6 keg

250

6 keg

275

30 keg

1.116

Sekretari Jawa at Tengah

166

6 keg

5.746, 100% 09

Prov, 34 35 Kab /Kota 12 bln

100%

Prov, 35 Kab /Kota

1.265 12 bln

5.910, 100% 39

6.061, 100% 19

6.214. 100% 19

6.214, 100% 19

34

34

Prov, 35 Kab /Kota

34

34

1.530

12 bln

Prov, 35 Kab /Kota

1.390 12 bln

Prov, 35 Kab /Kota

1.683 12 bln

30.146, 05

Prov, 35 170 Kab /Kota

1.683 12 bln


7.551

sekretari at

sekretari at

58

TUJUAN


INDIKA TOR SASARAN

KODE REKEN ING


-

sumber daya listrik dan air 3 Kegiatan jaminan barang milik daerah

-

4 Kegiatan

-

-

-



2014

2015

2016

2017

2018



sumber daya listrik dan air Jumlah jaminan barang milik daerah

Jumlah penyedia- penyediaan an jasa jasa kebersih- kebersihan an kantor kantor /rumah dinas. 5 Kegiatan Jumlah penyedia- penyediaan an alat alat tulis tulis kantor kantor 6 Kegiatan Jumlah penyedia- penyediaan an barang barang cetak cetak dan dan pengganda penggandaan an 7 Kegiatan Jumlah penyedia- penyediaan an kompo- komponen nen insta- instalasi lasi listrik listrik /penerang an bangunan kantor

Asuran si Gd kantor, 7 mobil dan 4 sepeda motor Belanja Tenaga kebersi han

2 pkt 65 polis asuransi slm 1 tahun 1 tahun

2 pkt 81 polis asuransi slm 1 tahun

196,3 1 tahun 215,9





1 tahun 226,7

1 tahun 226,7

1 tahun 226,7

1 tahun

1.092,3 sekretari at

1 tahun

1 tahun

255 1 tahun


255

255

sekretari at

Belanja 1 tahun ATK

251,3 1 tahun

255 1 tahun

Belanja 1 tahun cetak dan penggaa ndaan

416,3 1 tahun

416,3 1 tahun

416,3 1 tahun

416,3 1 tahun

416,3 1 tahun


Belanj 1 tahun a Alat Listrik dan elektro nik

30,29 1 tahun

30,29 1 tahun

30,29 1 tahun

30,29 1 tahun

30,29 1 tahun

151.45 sekretari at


59

TUJUAN


INDIKA TOR SASARAN

KODE REKEN ING

-

-

-

-

-


8 Kegiatan

Jumlah penyedia- penyediaan an pera- peralatan latan ru- rumah tangga mah tangga



2014

2015

2016

2017


2018


Peralata 1 tahun n kebersihan, isi tabung gas & tabung pemadam 9 Kegiatan Jumlah Surat 12 bln, penyedia- penyediaan Kabar 42 bk an bahan bahan bacaan /Maja bacaan dan peraturan -lah dan per- perundangPengaaturan undangan daan perbuku undangundangan 10 Jumlah Makan 4.550 Kegiatan penyediaan minum OK, 750 penyedia- makanan dan rapat & OK, an minuman Tamu, 1.450 makanan Pembeli gln dan an air minuman galon 11 Jumlah rapat- Perjalan 1 tahun Kegiatan rapat an dinas rapatkoordinasi dalam rapat ko- dan konsultasi daerah 1 ordinasi dalam dan Paket dan kon- luar daerah sultasi di Perjalan dalam an dinas dan luar luar daerah daerah 1 Paket 12 Jumlah Buku 1 tahun Kegiatan penyediaan kerja; penyedia- jasa Lakip;

53,7 1 tahun

53,7 1 tahun

12 bln, 42 bk

53,7 1 tahun

53,7 1 tahun

25

12 bln, 42 bk

25

12 bln, 42 bk

200

4.550 OK, 750 OK, 1.450 gln

200

4.550 OK, 750 OK, 1.450 gln

53,7 1 tahun

25

12 bln, 210 bk

268,5 aekretari at

25

12 bln, 42 bk

25

125

sekretari at

200

4.550 OK, 750 OK, 1.450 gln

200 4.550 OK, 750 OK, 1.450 gln

1.989 1 tahun

1.989 1 tahun

1.989 1 tahun

1.989 1 tahun

1.989 1 tahun

9.945 sekretari at

1.018 1 tahun

1.018 1 tahun

1.018 1 tahun

1.018 1 tahun

1.018 5 tahun

5.090 sekretari at

200 4.550 OK, 1.000 sekretari 750 OK, at 1.450 gln


60

TUJUAN


INDIKA TOR SASARAN

KODE REKEN ING




2014

2015

2016

2017

2018



an jasa pelayanan pelayanan perkantoran perkantor an

-

-

Tujuan 3: Meningkat kan kualitas dan kapasitas sistem

a.Optimal nya kinerja sistem informasi perencan aan dan pengenda

a. Persentase penggunaan sistem perencanaan & pengendalian dlm pembangu

-

Arsip; Laporan Keuanga n; RKBMD; Data Pegawai; Katalog; Tenaga Keaman an; Perlengk apan Linmas; Informas i Publik 13 Jumlah Dekorasi Dekorasi 109,2 Dekorasi 109,2 Dekorasi 109,2 Dekorasi 109,2 Dekorasi 109,2 Dekorasi Kegiatan penyediaan /Dokum 15 Kali; 15 Kali; 15 Kali; 15 Kali; 15 Kali; 75 Kali; penyedia- biaya entasi; Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume Dokumen an biaya publikasi dan Publikasi ntasi 10 ntasi 10 ntasi 10 ntasi 10 ntasi 10 tasi 50 publikasi dokumentasi ; Sewa kali; kali; kali; kali; kali; kali; Sewa dan dokutempat Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa ruang mentasi pameran.ruang ruang ruang ruang ruang pameran pameran pameran pameran pameran pameran 100m2 20m2 20m2 20m2 20m2 20m2 Jumlah Kegiatan penyediaan penyedia- sarana an sarana kesehatan kesehatan a. Program Prosentase Pengemba pengembanga ngan n data, Data/Infor informasi, masi/Stati statistik stik Daerah

14

Pembelia Obat 48 93 n obat; Box; Medical Medical chekup Chek Up 1 Paket; 100% 100% 1.586

Obat 48 93 Box; Medical Chek Up 1 Paket; 100% 1.633




546

sekretari at


Sekretari at


Unit SPE Semara ng

61

TUJUAN


informasi lian perencana pembang unan an dan daerah. pengendali an b.Optimal pembangu nya nan daerah penyediaan data dan informasi hasil pembang unan yg lebih cepat (realtime) & akurat untuk kepenting an perencan aan dan pengenda lian pembang unan Tujuan 4: Meningka tkan kualitas koordinas i dan keterlibat an pemangk u kepenting

INDIKA TOR SASARAN

nan daerah. b. Persentase ketepatan dan keakurata n penyediaa n data dan informasi dalam perencana an pembangu nan.

Sinerginya A.Persenta perencana se an kesesuaia

pembang unan Provinsi dengan perencan aan pembang unan

KODE REKEN ING

n prioritas program/k egiatan dalam dokumen RKPD dengan RPJMD


Kegiatan Koordinasi Penyusuna n Data dan Informasi Pembangu nan Daerah

1.06.1. 06.01.2 1. 0001



2014

2015

2016

2017

2018



a. Jumlah dokumen statistik:  JDA,  PDRB,  Tinjauan PDRB Kab/Kot a se Jateng,  Tabel Input Output)

3 dok: 4 dok:

A.Progra m Perencan aan Pembangu nan Daerah

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu

1 pergu b RKPD

Kegiatan Peningkat

Tersusunnya 1 dok;1 1 dok;1 dokumen: dok;1 dok;1

1.586

3 dok:

1.633

3 dok:

1.796

4 dok:

2.030

3 dok:

2.132

17 dok:

9.179

Unit SPE Semara ng

1 Pergub 1.120 1pergub 688,4 1pergub 670,85 1 pergub 772,9 1pergub 1.735, 5pergub 4.987,5 Sekretari Semara RKPD, 1 ,36 RKPD RKPD RKPD RKPD 08 RKPD; 1 9 at ng Jawa Perda Perda Tengah RPJMD RPJMD

1.120, -;1 36 dok;1

688,4 -;1 dok;1

670,85 -;1 dok;1

772,9 1 dok;1 1.735,0 2 dok; dok;1 8 5 dok;


4.987,5 Sekretari Semara 9 at ng Jawa

62

TUJUAN

an dalam proses perencan aan dan pengendal ian pembang unan daerah


INDIKA TOR SASARAN

KODE REKEN ING

nasional dan kabupate n/kota


an perencana an umum pembangu nan daerah

-

B.Program Perencanaa n Pembangunan Ekonomi.

RPJMD; RKPD; Perubahan RKPD

Prosentase Tersususnnya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah Kegiatan Jumlah dok koordiren bangda nasi pebid rencanaan Perekonomi pembaan; Jumlah ngunan SKPD Prov bidang dan Kab/ perekono Kota yang mian difasilitasi dlm penyusunan 1.06.1. C.Program Jumlah 06.01.2 Perencana- dokumen 3 an Pemba- perencanaan ngunan pembangunan Sosial social budaya Budaya :

DATA CAPAIA N PADA AWAL TAHUN PERENC ANAAN dok


2014

2015

2017

2018

TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) dok

dok

100%

100%

5 dok; 18 SKPD & 35 Kab/ Kota

2 dok; 1.800 2 dok; 18 SKPD 18 & 35 SKPD & Kab/ 35 Kota Kab/ Kota

9 dok

2016


7 dok

1.800

100%

2.929, 7 dok 5

dok

1.854

100%

dok

2.039

1.854 2 dok; 2.039 18 SKPD & 35 Kab/ Kota

3.017, 7 dok 3

100%

dok

2.243

100%

5 dok

2.355

2 dok; 2.243 2 dok; 2.355 18 SKPD 18 SKPD & 35 & 35 Kab/ Kab/ Kota Kota

3.319, 7 dok 1

3.651, 7 dok 0

100%

Tengah

10.292 Bid.Pere Semara konomia ng Jawa n Tengah

10 dok; 10.292 Bid.Pere 18 SKPD konomia & 35 n Kab/ Kota

3.833, 35 dok 5


16.750, 6

63

TUJUAN


INDIKA TOR SASARAN

KODE REKEN ING




2014

2015

2016

2017

2018



-

1. Keg Koor dinasi Perencan aan Pemba ngunan Bid Kesra.

Jumlah dok ren bangda bid Kesra; Jumlah SKPD Prov dan Kab/ Kota yang difasilitasi dlm penyu-sunan perenc pemb di Bid Kesra

4 Dok; 39 SKPD & 35 Kab/ Kota

3 Dok; 1.153,5 3 Dok; 1.188,1 3 Dok; 1.306,9 3 Dok; 1.437,6 3 Dok; 1.509,4 15 Dok; 6.595,6 Bidang 39 39 39 39 39 39 Kesra SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD & 35 & 35 & 35 & 35 & 35 & 35 Kab/ Kab/ Kab/ Kab/ Kab/ Kab/ Kota Kota Kota Kota Kota Kota

Kota Semarang

-

2. Keg Koor dinasi Perencan aan Pemba ngunan Bid Pemduk.

5 Dok; 48 SKPD & 35 Kab/ Kota

4 Dok 1.776,0 4 Dok 1.829,2 4 Dok 2.012,2 4 Dok 2.213,4 4 Dok 2.324,1 20 Dok 10.155, Bidang 48 48 48 48 48 48 0 Pemduk SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD & 35 & 35 & 35 & 35 & 35 & 35 Kab/ Kab/ Kab/ Kab/ Kab/ Kab/ Kota Kota Kota Kota Kota Kota

Kota Semarang

-

D.Program Perencana an Pengem bangan Wilayah Perbatasan

100%

100%

-

Kegiatan koordinasi pengemban gan wilayah perbatasan

Jumlah dok ren bangda bid Pemduk; Jumlah SKPD Prov dan Kab/ Kota yang difasilitasi dlm penyu-sunan perenc pemb di Bid Pemduk Persentase program /kegiatan hasil kesepakatan perbatasan yang terakomodir dalam RKPD Jumlah kebijakan pengembang an wilayah perbatasan

207,5

100%

213,72 100%

235,09 100%

258,60 100%

271,53 100%

1.186,4 6

1forum; 1forum; 207,5 1forum; 213,72 1forum; 235,09 1forum; 258,60 1forum; 271,53 1forum; 1.186,4 Bidang 1rekom 1 reko 1 reko 1 reko 1 reko 1 reko 1 reko 6 Pemduk endasi mendasi mendasi mendasi mendasi mendasi mendasi


64

Kota Semarang

TUJUAN


INDIKA TOR SASARAN

KODE REKEN ING

-

-

-

-


E. Program Perencana an Prasara na Wilayah dan Sum ber Daya Alam:


Prosentase 100 % Tersususnnya dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembanga n wilayah 1 Keg Output : 4 SKPD Koordina 1. Jumlah utama, si Peren- SKPD Provinsi 5 canaan dan Kab/Kota penduk Pembang serta K/L ung unan yang dan 35 Bidang difasilitasi dlm Kab/Ko Infrastru penyusunan ta serta ktur dan perencanaan 4 Pengemb pembangunan Kement angan di Bidang erian, 5 Wilayah Infrastruktur BBWS; dan Pengembanga n Wilayah 2 Kegiatan Jumlah 4 Bantuan dokumen Doku Luar pendukung men Negeri perencanaan WISMP II pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembanga n wilayah. 3 Kegiatan Jumlah Peningkat dokumen an penataan Kinerja ruang;


2014

2015

2016

2017

2018


TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) 100 %

3.228, 100 % 5

4 SKPD 1.017 utama, 5 penduk ung dan 35 Kab/Kot a serta 4 Kemente rian, 5 BBWS;

3.325, 100 % 35

3.657, 100 % 89

4.023,6 100 % 8

4.224, 100 % 86

18.460 Bidang IPW

4 1.225,3 4 1.457,9 4 1.823,7 4 1.924,9 4 7.448,8 Bidang SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD IPW utama, utama, utama, utama, utama, 5 5 5 5 5 pendu pendu pendu pendu pendu kung kung kung kung kung dan 35 dan 35 dan 35 dan 35 dan 35 Kab/K Kab/K Kab/K Kab/K Kab/K ota ota ota ota ota serta 4 serta 4 serta 4 serta 4 serta 4 Kemen Kemen Kemen Kemen Kemen terian, terian, terian, terian, terian, 5 5 5 5 5 BBWS; BBWS; BBWS; BBWS; BBWS;

4 510 Dokume n

4 Doku men

400

2 dok; 1.245 35 Kab/Kot a

2 dok; 1.300 35 Kab/ Kota

4 Doku men

400

2 dok; 1.300 35 Kab/ Kota

4 Doku men

0

2 dok; 35 1.500 Kab/Kot a

4 Doku men

0

2 dok; 1.500 35 Kab/K ota

4 1.310 Dokum en

Bidang IPW Subbid Infrastr uktur

10 dok; 35 Kab/K

Bidang IPW Subbid PW


6.845

65

TUJUAN


INDIKA TOR SASARAN

KODE REKEN ING




2014

2015

2016

2017

2018


Penataan Terfasilitasi Ruang penyelenggara an Penataan Ruang -

B.Persen tase kese suaian perencana an daerah yang sinkron dengan perencana an pusat

1.06.1. 06.01.2 1. 0001

ota

4 Kegiatan Jumlah dok, Pendampi SKPD Provinsi ngan dan K/L yang Pelaksan difasilitasi aan dalam Kebijaka pelaksanaan n kebijakan Nasional nasional AMPL AMPL Program Persentase 100% Perencan kesesuaian aan antara Pembangu prioritas nan daerah dengan Daerah prioritas nasional Kegiatan Peningka tan peren canaan umum pemba ngunan daerah


1 dok; 13 SKPD 2 K/L

100%

456,5

1.412, 14

1 dok; 400 13 SKPD 2 K/L

100%

1.761, 6

2 dok; 500 13 SKPD 2 K/L

100%

1.859, 05

1 dok; 700 13 SKPD 2 K/L

100%

2.375, 59

1 dok; 800 13 SKPD 2 K/L

100%

1.737, 76

6 dok; 13 2.856,5 Bidang SKPD IPW 2 K/L Subbid PW

100%

9.146,1 Sekretari Semara 4 at ng Jawa Tengah

Jumlah Forum yang 9Forum 9 Forum 1.412,1 9 Forum 1.761,6 9 Forum 1.859,0 9 Forum 2.375,5 9 Forum 1.737,7 9 Forum 9.146,1 diselenggarak 4 5 9 6 4 an dalam rangka perencanaan pembangunan daerah


66

TUJUAN

Tujuan 5: Meningka tkan kualitas pengendal ian, monitorin g dan evaluasi untuk menduku ng perencan aan pembang unan daerah


INDIKA TOR SASARAN

Meningk atnya partisi pasi pe mangku kepentin gan da lam pro ses peren canaan dan pengen dalian pembang unan daerah

Persentase keterlibata n masyarak at dalam proses perencana an

a.Optimalnya koordinasi pe ngendali an dan pelapo ran pelaksan aan pembang unan daerah

a. Persentase koordinasi pengendalian dan pelaporan pelaksana an pemba ngunan dengan pemanfaat an sistem informasi pengenda lian

b. Optimaln ya kualitas

b.Persenta se hasil monitoring dan

KODE REKEN ING

1.06.1. 06.01.2 1. 0001

-


Program Perencana an Pembangu nan Daerah



2014

2015

2016

2017

2018



Prosentase 100% keterlibatan masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

250

Kegiatan Persentase 100% Peningkata kebutuhan n masyarakat perencanaa yang n umum diusulkan pembangu melalui sistem nan daerah (SIPPD)

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

250

a. Program Persentase 100% Perencan capaian aan antara target Pembangu perencanaan nan program/kegia daerah/ tan dengan realisasi (Monev UPT)

100%

1.195

100%

1.390, 100% 82

1.700

100%

100%

7.630,8 UPT Semara 2 Bappeda ng Jawa Prov.Jat Tengah eng

2 dok;4 1.390,8 2 dok;4 1.700 dok;1 2 dok;1 dok;1 dok;1 dok;-;dok;1 dok;1 dok

2 dok;4 dok;1 dok;1 dok;1 dok;-

Keg.Pengen A. Jumlah dalian dan dokumen yang valuasi dihasilkan : Pelaksanaa Identifikasi n APBN/APBD; Pembangu Konsolidasi nan derah Triwulanan; Monev.Hasil Pembangunan ; Evaluasi RKPD;

2 dok;4 dok;1 dok;1 dok;1 dok;1 dok

2 dok;4 1.195 dok;1 dok;1 dok;-;-

1.595

100%

1.595 2 dok;4 dok;1 dok;1 dok;1 dok;-

1.750

1.750 10 dok; 7.630,8 20 dok;5 2 dok;5 dok;3 dok;1 dok


Sekretari Semara at ng Jawa Tengah

UPT Bappeda Prov.Jat eng

67

TUJUAN


hasil monitori ng dan evaluasi pelaksan aan pembang unan

INDIKA TOR SASARAN

evaluasi program yang sesuai dengan target dalam dokumen perencana an.

KODE REKEN ING




2014

2015

2016

2017

2018



Evaluasi RPJM; Evaluasi IPM


68

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertangungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Bappeda yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.


69

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2013

(1)

1

2

3

4

5

6

(2)

Persentase program/kegiatan hasil kesepakatan perbatasan yang terakomodir dalam RKPD Jumlah kebijakan pengembangan wilayah perbatasan Peningkatan kualitas SDM perencana

(3)

100%

Target Capaian Setiap Tahun

2014

2015

2016

2017

2018

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

100%

100%

100%

100%

100%

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (9)

100%

1 forum; 1 rekomendasi

1 forum; 1 forum; 1 forum; 1 forum; 1 forum; 1 forum; 1 1rekomen 1rekomen 1rekomen 1rekomen 1rekomen rekomendasi dasi dasi dasi dasi dasi 26 kali FGD; 1 5 forum 5 forum 5 forum 5 forum 5 forum 25 forum forum fungsional peningkat peningkat peningkat peningkat peningkat peningkatan perencana; 4 kali an kapa- an kapa- an kapa- an kapa- an kapa- kapasitas penilaian angka sitas pe- sitas pe- sitas pe- sitas pe- sitas pe- pegawai; 5 kredit fungsional gawai; 1 gawai; 1 gawai; 1 gawai; 1 gawai; 1 forum perencana forum forum forum forum forum fungsional fungsiona fungsiona fungsiona fungsiona fungsiona perencana; l peren- l peren- l peren- l peren- l peren- penilaian angka cana; pe- cana; cana; cana; cana; kredit 25 orang nilaian penilaian penilaian penilaian penilaian fungsional angka angka angka angka angka perencana kredit 5 kredit 5 kredit 5 kredit 5 kredit 5 orang orang orang orang orang fungsiona fungsiona fungsiona fungsiona fungsiona l peren- l peren- l peren- l peren- l perencana cana cana cana cana

Dokumen perenca- 1 Pergub RKPD 1 Pergub 1 Pergub 1 Pergub 1 Pergub 1 Pergub 5 Pergub RKPD; naan pembangunan RKPD; 1 RKPD RKPD RKPD RKPD 1 Perda RPJMD daerah yang ditePerda tapkan tepat waktu RPJMD Persentase kese100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% suaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran Persentase capaian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% antara target perencanaan program /kegiatan dengan realisasi


70

NO

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2013

7

8

Evaluasi dokumen perencanaan

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah 9 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat 10 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kependudukan 11 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana wilayah dan sumberdaya alam 12 Jumlah dokumen statistik:  JDA,  PDRB,  Tinjauan PDRB Kab/Kota se Jateng,  Tabel Input Output

1 dokumen evaluasi RKPD

5 dokumen

Target Capaian Setiap Tahun

2014

2015

1doku men evaluasi RKPD

1doku men evaluasi RKPD

2 doku men

2 dokumen

4 dokumen

3 dokumen

5 dokumen

4 doku- 4 dokumen men

9 dokumen

3 dok

2016 1 dokumen evaluasi RKPD; 1 dokumen evaluasi paruh waktu RPJMD 2 dokumen

3 doku- 3 dokumen men

4 dokumen

2017

2018

1 dokumen evaluasi RKPD; 1 dokumen evaluasi tahun ke 4 RPJMD

1 dokumen evaluasi RKPD; 1 dokumen evaluasi tahun ke 5 RPJMD

2 dokumen

2 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

15 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

20 dokumen

5 doku- 4 doku- 4 doku- 4 doku- 4 dokumen; 6 men; 12 men; 12 men; 5 men kab/kota kab/kota kab/kota kab/kota

4 dok

3 dok

3 dok

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

4 dok

3 dok


5 dokumen evaluasi RKPD; 1 dokumen evaluasi paruh waktu RPJMD; 2 dokumen evaluasi tahunan RPJMD 10 dokumen

4 dokumen; 35 kab/kota

17 dok

71

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan panduan kerja bagi SKPD selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan

pembangunan

yang

berkualitas

akan

menopang

dalam

mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2019, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan Desember 2018, dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2019. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 tersebut adalah program transisi, disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2019 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubenur terpilih untuk masa jabatan tahun 2018-2023. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam renstra dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018. Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2013 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 Nomor 5 Tahun 2014. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.


72

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1. Bappeda Provinsi Jawa Tengah berkewajiban untuk melaksanakan programprogram dalam Renstra Bappeda Tahun 2013-2018 dengan sebaik-baiknya; 2. Bappeda berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018; 3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Bappeda Tahun 2013-2018, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan; 4. Renstra Bappeda Tahun 2013-2018 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2013-2018 sesuai dengan tupoksi Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Sehubungan

dengan

hal-hal

tersebut

diatas,

merupakan

sebuah

kewajiban bagi seluruh individu Bappeda Provinsi Jawa Tengah untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Monitoring

dan

evaluasi

secara

berkala

perlu

dilakukan

dalam

pelaksanaannya.

KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH

Herru Setiadhie, SH, MSi


73

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents