BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Desa Pesisir di Indonesia dihadapkan pada empat persoalan pokok, yakni: (1) tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir; pada tahun 2010 kemiskinan di desa-desa pesisir mencapai angka 7,8 juta jiwa (BPS, 2010); (2) tingginya kerusakan sumberdaya alam pesisir; (3) rendahnya kemandirian organisasi sosial desa dan lunturnya nilai-nilai budaya lokal; dan (4) rendahnya infrastruktur desa dan kesehatan lingkungan pemukiman. Keempat persoalan pokok ini juga memberikan andil terhadap tingginya tingkat kerentanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim yang cukup tinggi pada desa-desa pesisir, terutama di wilayah pesisir pulau-pulau kecil. Atas dasar realitas di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia KKP RI menginisiasi kegiatan yang diharapkan mampu menjadi penghela kemajuan desadesa pesisir di Indonesia, yakni melalui kegiatan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (selanjutnya disingkat PDPT). Kegiatan PDPT ini merupakan salah satu bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) yang terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. PDPT mempunyai makna strategis, yaitu: pertama, wujud implementasi konkrit dari 11 prioritas nasional Kabinet Indonesia Bersatu II tahun 2011-2014. PDPT merupakan implementasi kebijakan Presiden terkait peningkatan dan perluasan program pro-rakyat; dan kedua, PDPT merupakan wujud dari intervensi KKP dalam hal: (1) menata desa pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir; (2) menghasilkan keluaran (output) yang dapat memberikan manfaat riil bagi masyarakat pesisir, dengan permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat; (3) pembelajaran bagi masyarakat pesisir untuk menemukan cara pemecahan masalah secara mandiri; dan (4) mendorong masyarakat pesisir sebagai agen pembangunan. PDPT diharapkan mampu menjawab kendala sekaligus memanfaatkan potensi sumberdaya pesisir. Kegiatan perencanaan dan pengembangan desa pesisir tangguh dilaksanakan melalui tiga tahapan utama. Tahapan pertama, penyusunan perencanaan pengembangan desa yang antara lain disusun berdasarkan profil desa yang memiliki rentang waktu pelaksanaan lima tahun dengan uraian waktu tiap tahunnya; Tahapan kedua, pelaksanaan
1
program menghasilkan kegiatan fisik sesuai dengan rencana pengembangan desa di lokasi kegiatan serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat; dan Tahapan ketiga, pelaksanaan program menghasilkan kemandirian dan keberlanjutan program oleh para pemangku kepentingan (stakeholders). 1.2. Kondisi Umum Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin selain secara geografis mempunyai letak yang strategis yaitu terletak di jalur lalu lintas antar provinsi juga mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Kabupaten Banyuasin mempunyai wilayah seluas 11.832,99 Km2 dan terbagi menjadi 17 kecamatan. Akan tetapi di akhir tahun 2012 terjadi pemekaran kecamatan menjadi 19 kecamatan. Ada dua kecamatan yang mengalami pemekaran wilayah, yakni kecamatan Banyuasin I pecah menjadi Kecamatan Banyuasin I dan Kecamatan Air Kumbang, serta kecamatan Muara Telang pecah menjadi Kecamatan Muara Telang dan Kecamatan Sumber Marga Telang. Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Banyuasin II dengan wilayah seluas 3.632,40 Km2 atau sekitar 30,70% dari luas wilayah Kabupaten Banyuasin. Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Sumber Marga Telang dengan wilayah seluas 174,89 Km 2 atau sekitar 1,48 % dari luas wilayah Kabupaten Banyuasin. Secara administratif, Kabupaten Banyuasin mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut: - Sebelah Utara
: Berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dan Selat Bangka
- Sebelah Timur
: Berbatasan dengan Kecamatan Pampangan dan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir
-
Sebelah Selatan
: Berbatasan dengan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Kota Palembang, Kecamatan Sungai Rotan dan Talang Ubi Kabupaten Pali
- Sebelah Barat
: Berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin
Berdasarkan Perda Kabupaten Banyuasin Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kebupaten Banyuasin 2012–2032 yang salah satu isinya mengenai Kawasan Pesisir yaitu daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Dilihat dari kondisi desa–desa di wilayah Kabupaten
2
Banyuasin maka dipilihlah 5 (Lima) kecamatan yang terdiri dari beberapa desa yang dijadikan target program KP3KP ataupun Profil Desa Pesisir, sebagai berikut : 1.
Desa Solok Batu Kecamatan Air Saleh
2.
Desa Sungsang I, II, III, IV, Muara Sungsang, Margo Sungsang I, Tanah Pilih Kecamatan BA II
3.
Desa Juru Taro, Kuala sugihan, Gilirang Kecamatan Muara Sugihan
4.
Desa Upang Makmur, Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya
5.
Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago
1.3. Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan identifikasi Profil Desa Pesisir sebagai Antisipasi Perkembangan Kawasan Pesisir antara lain : • Inventarisasi potensi kawasan pesisir ; • Inventarisasi data potensi dan masalah prasarana/sarana sebagai bahan pengendalian dan antisipasi perkembangan kawasan pesisir ; Adapun tujuan dari Penyusunan Dokumen Profil Desa Pesisir di Kabupaten Banyuasin yaitu: 1. Mewujudkan perencanaan pengembangan desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa Pesisir; 2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, pembangunan kawasan desa pesisir; 3. Mengidentifikasi keterkaitan kawasan sentra perikanan budidaya dengan sistem desakota (urban-rural linkages) yang mempunyai hubungan timbal balik yang dinamis, sistem permukiman yang memiliki aksesibilitas ke pusat-pusat pelayanan, sistem jaringan infrastruktur dan sistem jaringan pemasaran (outlet); 4. Memberikan arahan dan acuan pengembangan sarana dan prasarana pada kawasan Desa Pesisir di Kabupaten Banyuasin. 1.4. Keluaran Adapun keluaran dari kegiatan koordinasi penyusunan dokumen profil desa pesisir Kabupaten Banyuasin ini adalah tersusunnya dokumen profil desa pesisir Kabupaten Banyuasin, yang pada gilirannya diperoleh sebagai arahan dalam percepatan pembangunan
3
kabupaten yang terkoordinasi dan terencana sesuai target dan sasaran yang diharapkan, untuk menuju kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuasin. 1.5. Landasan Hukum 1.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara 4181);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara;
4.
Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tantang Perubagah kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor 45 Tahun 2009.
7.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikakan dan Kehutanan;
8.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725); 9.
Undang- Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau kecil;
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
12.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011.
13.
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014; 4
14.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
15.
Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi di Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
16.
Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
17.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
18.
Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan presiden Nomor 05/P tahun 2-13;
19.
Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemetrian Kelautan dan Perikanan;
20.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2012 tentang Rencana Strategi Kementrian Tahun 2010-2014;
21.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
22.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian /Lembaga;
23.
Keputusan
Menteri
Koordinator
25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007
Bidang
tentang
Kesejahteraan
Pedoman
Umum
Rakyat Program
Nomor Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri; 1.6. Metode Pengumpulan dan Penyajian Data Informasi Pedoman penyusunan rencana pengembangan desa pesisir disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Bagian Pendahuluan menguraikan latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup pedoman dan sistematika pedoman.
5
BAB II. REALITAS BIOEOFISIK, SOSIAL– BUDAYA, EKONOMI DAN KELEMBAGAAN Bab ini berisi muatan profil desa pesisir yang memuat gambaran umum desa, sumber
daya
alam,
sumber
daya
manusia,
perekonomian,
infrastruktur,
kelembagaan dan kebencanaan. BAB III. GAMBARAN UMUM WILAYAH Bab ini menguraikan tentang kondisi fisik wilayah mulai dari Letak Geografi, Iklim, geomorfologi pantai dan luas tanah, topografi, hidrologi, kondisi oseanografi wilayah, ekosisistem hutan mangrove, kondisi sosial ekonomi masayarakat pesisir. BAB IV. ISU ISU UTAMA Bab ini menguraikan tentang jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik penyajian data dan informasi. BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN Bab ini menyajikan outline isi buku profil secara rinci. BAB VI. ARAHAN DAN STRATEGI Bab ini berisikan pernyataan penutup dari pedoman penyusunan profil desa pesisir. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
6
