BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan daerah destinasi wisata mancanegara yang memiliki sebagian besar adalah laut, ini menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan penataan sanitasi di sektor Air Limbah Domestik, Persampahan dan Drainase agar menjadikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Sehingga akan menjadi nyaman ketika wisatawan lokal dan mancanegara berkunjungan ke Kabupaten Kepulauan Anambas dan akan mendorong pendapatan daerah. Sanitasi merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan kesehatan masyarakat. Rendahnya kualitas sanitasi menjadi salah satu faktor bagi menurunnya derajat kesehatan masyarakat. Khusus permasalahan disektor sanitasi saat ini di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan suatu pekerjaan yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten yang tentu saja memerlukan dukungan semua staheholder dengan pendanaan yang cukup besar. Oleh karena itu dibutuhkan suatu dokumen perencanaan untuk menentukan strategi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan sanitasi yang layak bagi masyarakat, berfungsi secara berkelanjutan, dan memenuhi standar teknis sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Berdasarkan kondisi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
mengambil suatu tindakan yang lebih kongkrit melalui
Program
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yang diarahkan untuk menciptakan
lingkungan
kondusif
yang mendukung terciptanya
percepatan
pembangunan sanitasi, melalui advokasi, perencanaan strategis, dan implementasi yang komprehensif dan terintegrasi. Salah satunya melaksanakan kebijakan nasional tentang program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) diantaranya melalui penyusunan SSK sebagai tahap awal dalam pelaksanaan program pembangunan sanitasi, sehingga pada akhirnya dapat digunakan secara efektif dan STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
1
efesien. Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dimaksudkan agar Pemerintah Daerah mempunyai kerangka berpikir dan kerangka tindak secara strategis dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sanitasi secara komprehensif yang berkelanjutan. Tersusunnya dokumen perencanaan strategis sanitasi Kabupaten yang dapat dijadikan rujukan perencanaan pembangunan sanitasi Kabupaten dalam jangka menengah (5 tahunan). Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Indonesia sampai dengan Tahun 2015 tertuang dalam
Millennium Development Goals (MDG’s).
Namun selanjutnya konsep Sustainable Development Goals (SDG’s) menjadi kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDG’s. Hal-hal yang menjadi perhatian terutama berkaitan dengan perubahan lingkungan yaitu mengenai isu
deplesi sumber daya alam, kerusakan
lingkungan, perubahan iklim yang semakin krusial. Terdapat 3 pilar Indikator yang digunakan dalam konsep SGDs ini adalah Pembangunan Manusia, Pembangunan sosial ekonomi dan Pembangunan lingkungan yang berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Dari ketiga pilar indikator ini SDGs menetapkan 17 tujuan (goals) dimana tujuan ke 6 nya
adalah “Menjamin akses
dan ketersediaan
serta keberkelanjutannya
pengelolaan air bersih dan sanitasi untuk semua masyarakat”. Untuk mencapai tujuan ke 6 ini SDG’s menetapkan 6 target yang yaitu : 1. Terwujudnya akses air minum yang aman, terjangkau dan merata untuk semua pada Tahun 2030; 2. Terwujudnya akses sanitasi yang layak dan kebersihan yang merata untuk semua, menghilangkan perilaku buang air besar sembarangan, memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan wanita dan anak-anak perempuan dan kondisinya yang rentan pada Tahun 2030; 3. Meningkatnya kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan dumping, meminimalkan pencemaran air oleh bahan kimia berbahaya, mengurangi hingga separuh proporsi air limbah tidak diberikan perlakuan
STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
2
secara kimia serta meningkatkan daur ulang air limbah untuk dapat dimanfaatan kembali secara aman pada Tahun 2030; 4. Meningkatnya penghematan pemanfaatan air di semua sektor dan memastikan pemasokan air bersih ke daerah yang kekurangan air dan mengurangi jumlah orang yang menderita kelangkaan air pada Tahun 2030; 5. menerapkan pengelolaan terpadu sumberdaya air di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas sektor dan lintas daerah pada Tahun 2030; 6. melindungi dan memulihkan kondisi air melalui pelestarian ekosistem, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai dan danau pada Tahun 2020. Target- target SDGs ini didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional III (RPJMN III) 2015-2019 merupakan sasaran pokok pembangunan nasional yaitu ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas dengan isu strategis peningkatan ketahanan air, pangan dan energi.
Melalui kebijakan dan strategi
menjamin ketahanan sumber daya air domestik melalui optimalisasi bauran sumber daya air domestic, penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat serta peningkatan peran pemda dalam penyediaan rumah baru layak huni dan meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ditetapkan indikator dan target
yang
dikenal dengan Universal Access berupa akses air minum yang layak 100%, Rumah tangga kumuh perkotaan 0% dan Akses sanitasi layak ( air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) 100%. Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi jenis pelayanan berdasarkan indikator kinerja dan target tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, pelayanan yang dimaksud pada SPM tersebut meliputi : Sumber Daya Air, Air Minum, Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan) dan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan. Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang disusun untuk memberikan arah pengembangan sanitasi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Saat ini
SSK yang dimiliki oleh Kabupaten
Kepulauan Anambas adalah SSK yang disusun untuk tahun 2012-2017. Dengan telah STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
3
berakhirnya program MDG’s yang dilanjutkan dengan SDG’s serta telah ditetapkannya RPJMN III 2015-2019 maka perlu dilakukan pemutahiran dokumen SSK Kabupaten Kepulauan Anambas 2017-2021 sebagai dokumen perencanaan sanitasi yang berkelanjutan. Pemutakhiran juga didasarkan pada pemikiran bahwa baik kondisi sanitasi maupun program/kegiatan prioritas Kabupaten Kepulauan Anambas dipengaruhi berbagai faktor seperti perubahan geografis, kependudukan, dan pergantian kepala daerah yang merubah visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas. Permasalahan disektor sanitasi saat ini merupakan suatu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tentu saja memerlukan dukungan semua staheholder dengan pendanaan yang cukup besar. Oleh karena itu dibutuhkan suatu dokumen perencanaan untuk menentukan strategi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan sanitasi yang layak bagi masyarakat, berfungsi secara berkelanjutan, dan memenuhi standar teknis sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan yang dikenal dengan Buku Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) terdapat 4 (empat ) kriteria penting yang harus dipenuhi untuk kualifikasi yaitu: 1.
Disusun oleh dari, dan untuk kota dan Kabupaten
2.
Komprehensif, Multisektor & terintegrasi
3.
Berdasarkan data empiris (aktual)
4.
Gabungan pendekatan top down dan bottom up
Program PPSP telah dilaksanakan mulai tahun 2010 - 2014 dan telah diikuti oleh 446 kabupaten/kota. Sedangkan pada tahun 2015 beberapa dokumen perencanaan sanitasi kab/kota sudah habis masa berlakunya. Padahal memasuki Tahun 2015 Pemerintah Indonesia akan memasuki periode RPJMN baru 2015 – 2019 yang menetapkan target baru yaitu 100% (universal access) akses sanitasi layak di akhir tahun 2019, maka dalam rangka mendukung pencapaian universal access tersebut, maka Program PPSP dilanjutkan kembali pada periode RPJMN selanjutnya STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
4
melalui Program PPSP Tahap II 2015 – 2019. Melalui Program PPSP Tahap II, Kab/kota yang dokumen BPS, SSK dan MPS sudah habis masa berlakunya akan dilakukan updating/review kembali agar dapat segera diimplementasikan. Adapun dokumen perencanaan yang telah direview tersebut dinamai pemutakhiran SSK dan disusun dalam 1 (satu) tahun anggaran saja. SSK pada dasarnya adalah proses data terkait profil sanitasi serta mengidentifikasi sejauh mana kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan sanitasi dari rencana yang telah disusun di dalam SSK sebelumnya. Proses ini akan menghasilkan informasi terhadap kemajuan yang dicapai Kabupaten/Kota dalam pembangunan sanitasi berdasarkan rencana yang telah disusun sebelumnya. Strategi pembangunan sanitasi selanjutnya akan sepenuhnya tergantung dari informasi yang dihasilkan dari proses ini dengan tentu saja mempertimbangkan perkembangan atas kebijakan-kebijakan baru yang ada terkait sanitasi, terutama kebijakan di tingkat Pusat dan juga Provinsi. Strategi Sanitasi Kabupaten Kepulauan Anambas perlu dilakukan mengingat beberapa kondisi di bawah ini : 1) Masih terdapat pelaksanaan pembangunan sanitasi yang berjalan secara parsial dan belum terintegrasi dalam suatu “grand design” yang sifatnya integratif dan memiliki sasaran secara menyeluruh serta jangka waktu yang lebih panjang. 2) Adanya kebutuhan untuk mempercepat implementasi terutama terkait dengan pencapaian target Universal Access di tahun 2019. 3) Apabila ada penyesuaian/perubahan RPJMD yang menjadi acuan dari SSK. Perubahan RPJMD terjadi akibat adanya perubahan Kepala Daerah.
Dalam penyusunan pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) untuk menetapkan rencana sistem sanitasi jangka panjang (10 – 15 tahun ) dengan memperhatikan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), proyeksi kepadatan
penduduk dan kondisi lingkungan dan mempedomani tujuan penataan ruang, kebijakan penataan ruang, struktur dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
5
Kepulauan Anambas, dimana kebijakan penataan ruang, struktur dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi acuan dalam penentuan wilayah kajian dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK), dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)
juga menggunakan dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menangah Daerah (RPJMD) sebagai referensi untuk memperoleh data isu-isu strategis dan permasalahan mendesak terkait program sanitasi yang harus ditangani segera dan sebagai pedoman untuk menentukan visi dan misi serta kebijakan sanitasi kedepan.
1.2. Metodologi Penyusunan Metode yang dipakai dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) ini disusun oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Kepulauan Anambas secara partisipatif dan terintegrasi lewat diskusi, lokakarya dan pembekalan baik yang dilalukan oleh Tim Pokja sendiri maupun dengan dukungan fasilitasi dari Tim Konsultan. Metode yang digunakan dalam penyusunan SSK ini menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu yang secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap. Serangkaian kegiatan dan metode yang dilakukan dengan menggunakan metode sesuai milestone /Pedoman SSK sebagai berikut : 1.2.1 Metode Penyusunan SSK Untuk melakukan proses SSK, terdapat lima (5) proses utama yang perlu dijalani oleh Pokja Kabupaten Kepulauan Anambas, proses tersebut adalah :
STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
6
a.
Proses 1 Internalisasi dan Penyamaan Persepsi Tujuan : 1) Mendapatkan
kesepahaman dan kesamaan persepsi mengenai
pentingnya pembangunan sanitasi serta perlunya pemutakhiran SSK 2) Menyepakati proses penyusunan, jadwal kerja, pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Pokja. Output : 1) Input/masukan untuk SSK, Bab 1: Pendahuluan. 2) Kesepakatan Rencana Kerja pemutakhiran SSK
b. Proses 2 Pemetaan Kondisi dan Kemajuan Pembangunan Sanitasi Tujuan : 1) Menyepakati wilayah kajian 2) Menyusun dan menyepakati profil wilayah dan profil sanitasi Kabupaten/Kota 3) Memetakan kondisi sanitasi Kabupaten/Kota terkini dan permasalahan yang dihadapi 4) Menyepakati are besiko sanitasi Output : 1) Tersusunnya wilayah kajian dan profil wilayah kabupaten/kota 2) Instrumen Profil Sanitasi terisi dengan data yang sumbernya disepakati oleh Pokja 3) Tersepakatinya dan tersusunnya profil sanitasi kabupaten/kota 4) Disepakatinya Kabupate
permasalahan
untuk
Air
Limbah
mendesak
yang
dihadapi
Domestik, Persampahan dan
Drainase Perkotaan 5) Kesepakatan area berisiko sanitasi 6) Dituliskannya input/masukan untuk SSK, Bab 2: Profil Wilayah dan Sanitasi saat Ini. STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
7
c.
Proses 3 Skenario Pembangunan Sanitasi Tujuan : 1) Menyusun indikasi program dan kegiatan percepatan pembangunan sanitasi untuk jangka waktu lima tahun Output : 1)
Disepakatinya Visi dan Misi Sanitasi.
2)
Ditetapkannya zona dan sistem sanitasi serta cakupan layanannya.
3)
Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi.
4)
Disusunnya strategi pengembangan sanitasi.
5)
Disepakatinya daftar Indikasi Program dan Kegiatan Pengembangan Sanitasi.
6)
Disusunnya matriks monitoring dan evaluasi capaian SSK.
7)
Dituliskannya input/masukan untuk SSK, khususnya “Bab 3: Kerangka Pengembangan Sanitasi; Bab 4: Strategi Pengembangan Sanitasi, draft Bab 5 Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi dan “ Bab 6: Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK”.
d. Proses 4 Konsolidasi Penganggaran dan Pemasaran Sanitasi Tujuan : 1) Melakukan sosialisasi program dan kegiatan serta anggaran sanitasi kepada stakesholder terkait di tingkat Kab./Kota, Provinsi dan Pusat. 2) Membangun kegiatan
kesepahaman
dan
pendanaan
dan
dukungan
terhadap
program,
pembangunan sanitasi dari berbagi
pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non-pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat, kemudian mengalokasikan anggaranya untuk pembangunan sanitasi didaerah.
STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
8
Output : 1) Teridentifikasinya program, kegiatan dan besaran pendanaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran. 2) Terbangunnya komitmen program, kegiatan dan indikasi sumber pendanaan pembangunan sanitasi di tingkat Kabupaten/Kota. 3) Dibahasnya daftar program, kegiatan dan indikasi sumber
serta
besaran pendanaan pembangunan sanitasi di tingkat Provinsi dan Pusat. 4) Teridentifikasi program, kegiatan dan indikasi besaran pendanaan yang belum ada sumber pendanaan (funding gap). 5) Tersusunnya deskripsi program/kegiatan yang belum ada sumber pendanaan (funding gap) . e.
Proses 5 Finalisasi Tujuan : 1) Tersusunnya dokumen SSK 2) Disahkannya SSK oleh Kepala Daerah Output : 1) Tersusunnya Dokumen SSK Kabupaten/Kota 2) Teranggarkannya program dan kegiatan di dalam dokumen penganggaran Kabupaten/Kota. 3) Pengesahan SSK Kabupaten/Kota oleh Kepala Daerah yaitu Bupati/Walikota
STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
9
1.2.2 Sumber Data a) Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, misalnya dari individu atau perseorangan. Data ini berwujud hasil wawancara, STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
10
pengisian kuesioner atau bukti transaksi (Umar, 2003:84). Data yang diperoleh lansung dari sumber pertama yaitu
berupa data hasil
studi/kajian/survey. b) Data Sekunder merupakan data yang berasal dari telaah pustaka dan data yang sudah tesedia di SKPD terkait dalam pengelolaan Sanitasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengembangan sanitasi di kabupaten/kota
1.2.3 Pengumpulan Data Pengumpulan data menggunakan berbagai teknik antara lain : a) Desk Study (Kajian Literature, Data Sekunder) b) Field Research (Observasi, Wawancara Responden) c) FGD (Focus Group Disscussion) dan In-Depth Interview
1.2.4 Teknik Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Alat bantu analisis yang digunakan adalah program aplikasi statistik yaitu software SPSS (Statistics for Products and Services Solution) for windows versi 17.0., Epi Info dan Microsoft Excel. Sedangkan untuk Visualisasi data ditampilkan dalam bentuk table, grafik atau diagram dan peta. Sedangkan data-data yang bersifat penjelasan dipresentasikan secara deskriptif kualitatif dalam bentuk uraian. Pengolahan data juga dilakukan menggunakan Analisis SWOT dan Kerangka Kerja Logis.
1.2.5 Analisis Data Analisis data dilakukan secara Deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Merumuskan strategi sanitasi kabupaten yang menjadi basis penyusunan program dan kegiatan pembangunan sanitasi kabupaten jangka menengah Strategi Sanitasi Kabupaten Kepulauan Anambas (5 tahunan). Dengan alat analisis SWOT mengkaji kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman dan Diagram Sistem Sanitasi.
STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
11
1.2.6 Proses Penulisan Proses dalam penulisan pemutakhiran SSK berdasarkan semua output, baik yang berupa draf bab-bab SSK ataupun hasil-hasil lain dari setiap proses dalam milestone penyusunan SSK. Karena itu dalam proses penulisan SSK lebih banyak menyunting dan menyelaraskan bahasanya, serangkaian kegiatan dan metode yang dilakukan dengan menggunakan metode sesuai milestone /Panduan Praktis pemutakhiran SSK sebagai berikut : (i) Kesesuaian draf tersebut dengan penjelasan rinci outline pemutakhiran SSK. (ii) Konsistensi serta data/informasi minimum yang perlu dituliskan pada setiap bab berdasarkan template pemutakhiran SSK (iii) Menggunakan bahasa yang jelas dan ringkas. (iv) Dibaca, dipahami dan disepakati anggota pokja.
1.2.7 Proses Penyepakatan Penyepakatan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dilakukan melalui proses : a.
Data dibuat berdasarkan Sektor yaitu Sektor Air Limbah Domestik, Persampahan dan Drainase oleh SKPD masing-masing.
b.
Data yang telah dibuat oleh masing-masing SKPD untuk selanjutnya disepakati pada forum rapat Pokja Kabupaten untuk dituangkan dalam draf Buku Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)
c.
Draf SSK yang telah siap, disosialisasikan melalui forum konsultasi publik untuk mendapat penyepakatan.
d.
SSK yang telah disepakati selanjutnya disahkan oleh Bupati.
1.3. Dasar Hukum Adapun Dasar Hukum yang melandasi Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai berikut : STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
12
1.3.1 Undang - Undang 1
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3902), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880).
2
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau.
3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene.
4
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3496)
5
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3495).
6
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Sampah 8
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.
STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
13
9
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah. 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025. 13 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
1.3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950.
2.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air.
3.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.
4.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
6.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah.
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
14
9.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pencemaran Udara
1.3.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia 1.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
1.3.2 Keputusan Presiden Republik Indonesia 1.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
2.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
3.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air
1.3.3 Keputusan Menteri 1.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih.
2.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi degan AMDAL.
3.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
4.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut.
5.
Keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
1205/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).
STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
15
6.
Keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
852/MENKES/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. 7.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggara Pengembangan Sistem Air Minum
8.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP).
9.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Noomor 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
10. Peraturan
Menteri
03/PRT/M/2013
Pekerjaan
Tentang
Umum
Republik
Penyelenggaraan
Indonesia
Prasarana
Dan
Nomor Sarana
Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
1.3.4 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 1.
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
2.
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2025.
3.
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 – 2015.
1.3.3 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 1.
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
16
2.
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 – 2015.
3.
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005-2025.
4.
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2031.
1.3.4 Keputusan Bupati Kepulauan Anambas 1.
Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 131 Tahun 2016 Tentang Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Kepulauan Anambas Periode 2016-2020. Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) merupakan salah satu bagian dari
dokumen perencanaan khusus untuk bidang Sanitasi yang nantinya akan saling mendukung dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan RTRW yang menjadi dasar perencanaan kegiatan dalam RKPD. a. Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dengan RPJPD. Dokumen laporan Akhir RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2005-2025 digunakan sebagai referensi untuk memetakan permasalahan terkait sanitasi dan arah pelaksanaan program sanitasi ke depan. b. Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dengan RPJMD. Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menangah Dareah (RPJMD) sebagai referensi untuk memperoleh data isu-isu strategis dan permasalahan mendesak terkait program sanitasi yang harus ditangani segera dan sebagai pedoman untuk menentukan visi dan misi serta kebijakan sanitasi kedepan. c. SSK dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).
STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
17
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) menggambarkan rencana program dan kegiatan SKPD yang menangani sanitasi sebagaimana tertuang dalam Renstra SKPD tersebut dan setelah Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) final akan menjadi pedoman bagi
satuan kerja perangkat daerah dalam
penyesuaian program terhadap Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berlaku sekarang. d. Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam pelaksanaan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) memperhatikan dan mempedomani tujuan penataan ruang, kebijakan penataan ruang, struktur dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas, dimana kebijakan penataan ruang, struktur dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi acuan dalam penentuan wilayah kajian dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK).
1.4. Sistematika Penulisan Strategi Sanitasi Kabupaten Kepulauan Anambas disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut : a.
BAB I PENDAHULUAN : Bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang, metodelogi penyusunan, dasar hukum dan sistematika penulisan.
b.
BAB II PROFIL WILAYAH DAN SANITASI SAAT INI : Bab ini menjelaskan wilayah kajian SSK dan kondisi umum Kabupaten, profil sanitasi saat ini, area berisiko dan permasalahan mendesak sanitasi.
c.
BAB III KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI : Bab ini menjelaskan kerangka pengembangan sanitasi yang mencakup minimum informasi: (i) Visi dan misi Sanitasi, (ii) Tahapan Pengembangan Sanitasi (Sistem dan zonasi), (iii) tujuan dan sasaran sanitasi, (iv) skenario pencapaian sasaran, dan (v) kemampuan pendanaan sanitasi daerah.
d.
BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI : Bab ini menjelaskan mengenai strategi sanitasi yang mencakup tidak hanya aspek
STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
18
teknis saja tetapi juga aspek non teknis (kelembagaan, pendanaan, komunikasi, partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta aspek kesetaraan jender dan keberpihakan pada masyakarat miskin). e.
BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI : Bab ini memberikan informasi detail mengenai program dan kegiatan
yang
dihasilkan
dari
simulasi
menggunakan
Instrumen
Perencanaan Sanitasi. f.
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK : Bab ini menjelaskan mekanisme monev implementasi SSK 5 (lima) tahun kedepan.
STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
19