BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Gas Rumah Kaca (GRK) adalah jenis gas –gas yang dihasilkan oleh aktivitas manusia maupun secara alami jika terakumulasi di atmosfer akan mengakibatkan bumi semakin panas. Panas yang terjadi mengakibatkan terjadinya perubahan iklim global. Pencairan es dikutub utara sebagai awal terjadinya peningkatan tinggi permukaan laut sehingga jika dibiarkan, luas permukaan bumi akan berkurang dari waktu ke waktu. Dampak lain dari pemanasan global berupa terjadinya bencana alam seperti : perubahan siklus udara dan air, yang bisa mengganggu keberadaan manusia dimuka bumi. Untuk mengurangi laju kecepatan perubahan iklim global dapat dilakukan dengan mengurangi sumber emisi GRK, terutama yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dan mengurangi penyebab pelepasan GRK yang tersimpan secara alami di alam, seperti halnya Clorathidrat yang tersimpan di pegunungan es dalam jumlah

giga ton sehingga menjadi terlepas ke

atmosfer. Untuk mengurangi laju kecepatan perubahan iklim ini tidak dapat dilakukan oleh sebagian manusia yang menghuni permukaan bumi, melainkan harus oleh seluruh penduduk yang menghuni belahan bumi manapun. Untuk itu sebagai bentuk kepedulian dunia terhadap perubahan iklim ini maka pada pertemuan Komisi Tingkat Tinggi ke 20 disepakati untuk mengurangi emisi yang diakibatkan oleh aktivitas manusia dengan menurunkan emisi dari sumbernya. Pada pertemuan tersebut Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 26 % dengan kemampuan sendiri dan 41 % dengan bantuan pihak luar. Tindak lanjut dari komitmen Indonesia tersebut ditindaklanjuti dengan gerakan Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca (RAN GRK), pada

Laporan Tahunan Subbid Konservasi Lingkungan 2015

1

tahun 2011 keluar Peraturan Presiden no.61 tahun 2011 memberi panduan bagi daerah untuk menindaklanjuti penyusunan Penurunan Gas Rumah Kaca (RAD GRK).

Rencana Aksi Daerah

RAN GRK maupun

RAD GRK

merupakan penjabaran komitmen kepada kegiatan konkrit secara nasional maupun daerah melalui 5 sektor yang berpotensi sebagai sumber emisi yakni : kehutanan, pertanian, industry, Energi dan pengelolaan limbah. Penyusunan RAD GRK mengutamakan pelaksanaan pembangunan ekonomi dengan target mampu menurunkan emisi Karbon disetiap sektor tanpa mengganggu dari arah pembangunan itu sendiri. Paradigma yang digunakan dalam pembangunan rendah karbon adalah pembangunan berkelanjutan berdasarkan pendekatan cross sektoral serta mengutamakan kebijakan dan kegiatan mitigasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Provinsi Jambi dengan bentang alam yang terdiri dari dataran tinggi, rendah serta lahan gambut, dengan kondisi ini memiliki potensi sebagai penyimpan Karbon (Stok Karbon) maupun sebagai penghasil Karbon (Emitter Karbon). Aktivitas perekonomian masyarakat Jambi juga menjadi peluang sebagai sumber emisi Karbon, dominasi sektor perkebunan, pertanian dapat mempengaruhi alih fungsi lahan hutan menjadi sub sektor tersebut, tata guna lahan dan perubahan tata guna lahan menjadi penyebab utama emisi karbon di Negara-negaraberkembang. Aktivitas pemukiman, sektor industry menghasilkan

limbah cair, padat, maupun gas. Semua limbah tersebut

berpotensi sebagai penghasil emisi Karbon. Penghitungan semua aktivitas perekonomian pada setiap sektor yang menghasilkan emisi Karbon akan menentukan perhitungan mitigasi yang akan diambil. Kegiatan mitigasi ini selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jambi. Pada tahun 2015 melalui kegiatan mitigasi perubahan iklim maka diadakan kegiatan untuk menunjang implementasi RAD GRK di Provinsi Jambi.

Kegiatan yang di lakukan adalah untuk


2

mengkoordinir pelaksanaan mitigasi, dan penghitungan besaran emisi khusus untuk sektor limbah.

1.2. Tujuan Tujuan umum kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim adalah: 1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk pembentukan kelembagaan/sekretariat Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) di 11 kabupaten /kota. 2. Melaksanakan sosialisasi / aksi mitigasi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) di 4 kabupaten /kota . 3. Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) di 11 kabupaten/kota. 4. Melaksanakan FGD Perubahan Iklim sebanyak 3 kali. 1.3.Manfaat Manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : 1.

Terlaksananya pembentukkan kelembagaan/sekretariat Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)di 11 kabupaten /kota.

2.

Tersosialisasinya dan terlaksananya aksi mitigasi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)di 4 kabupaten /kota.

3.

Tersedianya data Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)di 11 kabupaten /kota.

4.

Terlaksananya FGD Perubahan Iklimsebanyak 3 kali.


3

BAB II INPUT KEGIATAN 2.1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan selama jangka waktu 1

(satu) tahun anggaran

terhitung dari tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2015. 2.2 Lokasi Kegiatan Lokasi kegiatan tersebar di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi 2.3 Target Target kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim a) Terlaksananya pembentukkan kelembagaan/sekretariat Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)di 11 kabupaten /kota. b) Tersosialisasinya dan terlaksananya aksi mitigasi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)di 4 kabupaten /kota. c) Tersedianya data Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)di 11 kabupaten /kota. d) Terlaksananya FGD Perubahan Iklimsebanyak 3 kali. 2.4 Tim Pelaksana Tim pelaksana kegiatan adalah aparatur pemerintah di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. 2.5 Anggaran Sumber dana atau anggaran berasal dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 256.182.000,(dua ratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah)


4

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN 3.1. Koordinasi Pembentukkan Kelembagaan/ Sekretariat RAD GRK Koordinasi pembentukkan kelembagaan/sekretariat RAD GRKdilakukan di 11 kabupate/kota. Kegiatan ini dimulai dengan berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi Jambi. Langkah selanjutnya adalah mengaktifkan Pokja RAD GRK Provinsi Jambi, yakni Pokja Limbah yang dikoordinir oleh BLHD, Pokja Berbasis Lahan yang dikoordinir oleh Dinas Kehutanan dan terdiri dari anggota Dinas Perkebunan dan Dinas Pertanian, serta Pokja Energi yang terdiri dari Dinas ESDM dan Dinas Perhubungan. Setiap pokja membuat perhitungan sendiri dengan berkoordinasi

dengan

SKPD

terkait

dengan

kabupaten/kota.

Melalui

peningkatan koordinasi sekretariat ini dapat dilakukan perbaikan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAD GRK Provinsi Jambi. Pada tahun 2015 ini, telah terbentuk kelembagaan/ sekretariat RAD GRK sebagai berikut : No

Kabupaten /Kota

Status Pembentukkan Sekretariat RAD GRK SK.Bupati/walikota

Pokja RAD GRK

Dok.RAD GRK

1.

Kerinci

Ada

Ada

Proses

2.

Sungai penuh

Proses

Proses

Proses

3.

Bungo

4.

Tebo

-

-

-

5.

Merangin

SK 108/Bappeda/2015 tentang Tim Koordinasi dan Pokja Penyusunan RAD GRK

SK no 151/Bappeda/2015 tentang pembentukkan tim pelaksanan penyusunan RAD GRK

-

6.

Sarolangun

-

-

-

7.

Batanghari

-

-

-

8.

Muaro Jambi

Ada

Ada

Proses

9.

Tanjabtim

-

-

-


5

10.

Tanjabbar

-

-

-

11.

Kota Jambi

-

-

-

Tabel 3.1. kelembagaan/ sekretariat RAD GRK 3.2. Sosialisasi / Aksi Mitigasi Dampak Perubahan Iklim Sosialisasi / Aksi Mitigasi Dampak Perubahan Iklim dilakukan pada sekolah dasar di 4 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batang Hari. Materi sosialisasi adalah emisi gas rumah kaca dan bahan perusak ozon serta dampak terhadap lingkungan. Sosialisasi kepada dunia usaha terutama industri Crude Palm Oil (CPO) yang menimbulkan emisi GRK dilaksanakan di PT.Dasa Anugrah Sejahtera (DAS). Alasan memilih industri CPO karena limbah cair CPO merupakan sumber emisi gas methan yang cukup besar di Provinsi Jambi dibanding industri lainnya. Besaran emisi gas methan dari industri CPO adalah 182 juta tonmethan M3 atau 4,3 milyar CO2. Antisipasi yang dapat dilakukan oleh dunia usaha adalah melakukan penangkapan gas methan (methan capture) dan mengubahnya menjadi energi listrik sebesar 547.459 MW. Untuk menunjang pembiayaan penangkapan gas methan maka Millenium Compact Account for Indonesai (MCAI) diundang sebagai narasumber untuk mendanai pembangunan pembangkit tenaga listrik dari gas methan. MCAI adalah sumber pembiayaan dari pemerintah Amerika Serikat yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan hijau (Green Prosperity) bagi negara –negara berkembang.

3.3. Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAD GRK Sektor Limbah 3.3.1. Emisi dan Mitigasi Gas Rumah Kaca Provinsi Jambi Jumlah penduduk sangat mempengaruhi jumlah emisi gas rumah kaca disuatu wilayah. Provinsi Jambi termasuk provinsi yang sedang tumbuh dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Peningkatan jumlah penduduk meningkatkan jumlah limbah yang pada akhirnya menambah jumlah emisi gas CO2 dan Methan (CH4).Pengukuran dilakukan


6

dengan metode Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) terhadap penurunan emisi GRK di Provinsi Jambi melalui identifikasi kegiatan-kegiatan yang menurunkan emisi disetiap SKPD terkait di seluruh kabupaten /kota. Berdasarkan hasil perhitungan maka dapat dibedakan 2 kegiatan yang dapat menurunkan emisi secara langsung maupun tidak langsung. Penurunan emisi secara langsung dilakukan melalui kegiatan inti, berupa pembangunan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) untuk limbah kota/kabupaten. Tipe pengelolaan langsung ini dengan meningkatkan TPA open dumping menjadi TPA sanitari landfill. Untuk mengetahui tingkat penurunan emisi pertahun dari tahun 2013 sampai 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.2. Penurunan Emisi GRK Tahun 2013 2013 Bidang

Kegiatan Mitigasi

Jumlah Aksi Mitigasi

Emisi BAU (Tco2e)

Penurunan Emisi (ton CO2e)

Pengelolaan Limbah

Kegiatan Inti

9

3.901,66

1.505,30

Terjadi penurunan sebesar 1.505,30 CO2e dari emisi BAU sebesar 3.901,66 Ton CO2e Dengan persentase sebesar 38,58 % dengan 9 aksi mitigasi. Tabel 3.3. Penurunan Emisi GRK Tahun 2014 2014 Bidang

Kegiatan Mitigasi


Emisi BAU (Tco2e)

Pengelolaan Limbah

Kegiatan Inti

16

919,3

Penurunan Emisi (ton CO2e) (-2.758,1)

Terjadi penurunan sebesar (-2.758,1) CO2e dari emisi BAU sebesar 919,3 Ton CO2e Dengan persentase sebesar 0 % dengan 16 aksi mitigasi. Penurunan emisi bernilai negative (-) dikarenakan aksi mitigasi belum


7

dilakukan penangkapan gas metan CH4. Nilai negative (-) akan berubah menjadi positif (+) apabila telah dilakukan penangkapan gas metan. Tabel 3.4. Penurunan Emisi GRK Tahun 2015 2015 Bidang

Kegiatan Mitigasi

Pengelolaan Limbah

Kegiatan Inti


Emisi BAU (Tco2e)


7

21.5

(- 322,16)

Terjadi penurunan sebesar (-322,1) CO2e dari emisi BAU sebesar 21,5 Ton CO2e Dengan persentase sebesar 0 % dengan 7 aksi mitigasi. Penurunan emisi bernilai negative (-) dikarenakan aksi mitigasi belum dilakukan penangkapan gas metan CH4. Nilai negative (-) akan berubah menjadi positif (+) apabila telah dilakukan penangkapan gas metan.

3.3.2. Jenis Kegiatan Mitigasi di Provinsi Jambi Kegiatan yang menurunkan emisi GRK di Provinsi Jambi mayoritas dalam bentuk peningkatan TPA dan pembuatan IPAL komunal dan pembuatan MCK sanimas. Sumber dana yang digunakan

berasal dari APBN dan APBD

kabupaten/kota. Untuk melihat bentuk kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini :


8

Tabel 3.5. Kegiatan Mitigasi GRK Provinsi Jambi Tahun 2013 Aksi Mitigasi

Kode

1 2.13.15. 6.1.62 2.13.15. 6.1.62 2.13.15. 6.1.62 2.13.15. 6.1.62 2.13.15. 6.1.66 2.13.15. 6.1.66 2.13.15. 6.1.66 2.13.15. 6.1.66 2.13.15. 6.1.66

Lokasi

LPJ/LAKIP /Dokume n Pelaporan Lain

Kategori Kegiatan

2a

2b

2c

TPS 3R

TPS 3R

Inti

TPS 3R

TPS 3R

Inti

TPS 3R

TPS 3R

Inti

TPS 3R

TPS 3R

Inti

Sanimas/ MCK ++ Sanimas/ MCK ++ Sanimas/ MCK ++ Sanimas/ MCK ++ Sanimas/ MCK ++

Sanimas/ MCK ++ Sanimas/ MCK ++ Sanimas/ MCK ++ Sanimas/ MCK ++ Sanimas/ MCK ++

RAD

Pelaksana/ Penanggun g Jawab

3 BLHD/ Kebersihan BLHD/ Kebersihan BLHD/ Kebersihan BLHD/ Kebersihan

Inti

DPU

Inti

DPU

Inti

DPU

Inti

DPU

Inti

DPU

Pelaksana Target

Kab/Kota/Kec /Des

4 Kab. Merangin Kab. Tebo Kab. Batanghari Kota Sungai Penuh

Emisi GRK

Realisasi %

Jumlah

Unit Satuan

Jumlah

Unit Satuan

5a1

5a2 Jumlah sampah Ton/ Thn Jumlah sampah Ton/ Thn Jumlah sampah Ton/ Thn Jumlah sampah Ton/ Thn

5b1

5b2 Jumlah sampah Ton/ Thn Jumlah sampah Ton/ Thn Jumlah sampah Ton/ Thn Jumlah sampah Ton/ Thn

42,88 428,55 428,55 85,76

42,88 428,55 428,55 85,76

1000

KK

1000

KK

Kab. Bungo

400

KK

400

KK

Kab. Tebo

500

KK

500

KK

280

KK

280

KK

231

KK

231

KK

Kab. Kerinci

Kab. Muaro Jambi Kota Sungai Penuh JUMLAH


Emisi BAU (Tco2e)

Penurunan Emisi (Tco2e)

1.684,16

1.505,3

5c

2.217,5

3.901,66

9

0

1.505,30


Kode

1 2.13.15. 6.1.66 2.13.15. 6.1.66 2.13.15. 6.1.66 2.13.15. 6.1.66 2.13.15. 6.1.66

RAD

2a Sanimas/ MCK ++ Sanimas/ MCK ++ Sanimas/ MCK ++ Sanimas/ MCK ++ Sanimas/ MCK ++

LPJ/LAKIP /Dokume n Pelaporan Lain 2b Sanimas/ MCK ++ Sanimas/ MCK ++ Sanimas/ MCK ++ Sanimas/ MCK ++ Sanimas/ MCK ++

Lokasi

Kategori Kegiatan

Pelaksana/ Penanggung Jawab

Pelaksana Emisi GRK

Realisasi Kab/Kota/Kec /Des

4

% Jumlah

Unit Satuan

Jumlah

Unit Satuan

5a1

5a2

5b1

5b2

4

Unit

4

Unit

2c

3

Inti

DPU

Inti

DPU

Bungo

2

Unit

2

Unit

Inti

DPU

Tebo

3

Unit

3

Unit

Inti

DPU

Muaro Jambi

4

Jumlah

4

Jumlah

Inti

DPU

Sungai Penuh

3

Jumlah

3

Jumlah

Kerinci

JUMLAH


10

Emisi BAU (Tco2e)


919,3

(-2.758,1)

919,3

(-2.758,1)

5c


Kode

RAD

LPJ/LAKIP/D okumen Pelaporan Lain

1 2.13.15. 6.1.66 2.13.15. 6.1.66 2.13.15. 6.1.66

2a Sanimas/ MCK ++ Sanimas/ MCK ++ Sanimas/ MCK ++

2b Sanimas/ MCK ++ Sanimas/ MCK ++ Sanimas/ MCK ++

2.13.15. 6.1.66

Sanimas/ MCK ++

Sanimas/ MCK ++

2.13.15. 6.1.66 2.13.15. 6.1.66 2.13.15. 6.1.66

Sanimas/ MCK ++ Sanimas/ MCK ++ Sanimas/ MCK ++

Sanimas/ MCK ++ Sanimas/ MCK ++ Sanimas/ MCK ++

Lokasi Pelaksana an/ Penanggu ng Jawab

Kab/Kota/Kec /Des

2c

3

Inti

DPU

Inti

DPU

Inti

DPU

Inti

DPU

Inti

DPU

Inti

DPU

Inti

DPU

Kategori Kegiatan

Pelaksana Emisi GRK

Realisasi % Jumlah

Unit Satuan

Jumlah

Unit Satuan

4

5a1

5a2

5b1

5b2

Kab. Kerinci

200

KK Tertangani

200

KK Tertangani

40

KK Tertangani

40

KK Tertangani

50

KK Tertangani

50

KK Tertangani

40

KK Tertangani

40

KK Tertangani

50

KK Tertangani

50

KK Tertangani

40

KK Tertangani

40

KK Tertangani

40

KK Tertangani

40

KK Tertangani

Kab. Muaro Jambi Kab. Muaro Jambi Kab. Muaro Jambi Kab. Muaro Jambi Kab. Muaro Jambi Kab. Muaro Jambi JUMLAH


11

Emisi BAU (Tco2e)


21.5

(-322,16)

21.5

(-322,16)

5c

Dapat dilihat dari tabel diatas terdapat aksi mitigasi yang penurunan emisinya bernilai negatif (-). Hal ini dikarenakan jenis aksi mitigasi limban cair berupa pembangunan sanimas/ MCK ++ belum melakukan penangkapan gas metan (CH4) pada sumber emisi. Dalam artian pembangunan sarana prasarana sanimas/ MCK ++ yang dilakukan pihak pemerintah atau swasta hanya sebatas untuk sanitasi lingkungan dan estetika lingkungan, belum melakukan pembangunan yang berbasis pengendallian dampak perubahan iklim berupa pengurangan emisi gas rumah kaca. Untuk itu diharapkan kepada pihak terkait untuk kedepannya merencanakan pembangunan yang berbasis penurunan emisi gas rumah kaca. 3.3.3. Pelaksanaan Sosialisasi Sistem Inventarisasi GRK dengan Aplikasi SIGNSMART di Provinsi Jambi Kenaikan suhu bumi merupakan dampak dari pemanasan global akibat peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang memerangkap panas. Kenaikan suhu tersebut mengakibatkan perubahan iklim. Tiga GRK utama yaitu CO2, CH4, dan N2O. Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2011 tentang Penyelenggaran Inventarisasi GRK Nasional mengamanatkan untuk menginventarisasi GRK di tiap Provinsi. Inventarisasi GRK secara berkala diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur pencapaian penurunan emisi GRK dari berbagai aksi kegiatan mitigasi perubahan iklim di Indonesi dalam pencapaian ketahanan iklim dan keberlanjutan pembangunan nasional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membuat aplikasi SIGN SMART (Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional Sederhana, Mudah, Akurat, Ringkas dan Transparan) untuk memperkecil resiko human error dalam pelaksanaan inventarisasi, kuantitas dan kualitas data yang beragam, ketidakberlanjutan dan penyebaran data yang perlu dikumpulkan. Aplikasi ini bersifat on line sehingga bisa terpantau langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.


12

Total Emisi GRK Provinsi Jambi dengan metode perhitungan menggunakan aplikasi SIGNSmart Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dilihat pada Tabel dan diagram dibawah ini : Tabel 3.8. Total Emisi (Ton CO2) tahun 2013-2014 Tahun

Sektor

Total Emisi ( Ton CO2)

2013

Limbah

470.719

Pertanian

623.993

Lahan

52.475.802

Jumlah 2014

584.414 Limbah

461.406

Pertanian

227.011

Jumlah

688.417

Gambar 3.1 Emisi dari Semua Sektor Sampai Tahun 2014

Kabupaten/ Kota yang telah memasukan data pada aplikasi SIGN Smart adalah sebagai berikut : 1. Kota Jambi 2. Batang Hari 3. Kerinci


13

4. Kerinci 5. Tebo 6. Tanjab Barat 7. Sungai Penuh 3.4. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Kegiatan ini dilakukan sebanyak 3 kali yaitu ; 1. FGD sosialisasi hasil kegiatan PEP tahun 2010-2012. Jumlah penduduk sangat mempengaruhi jumlah emisi gas rumah kaca di suatu wilayah.Provinsi Jambi termasuk provinsi yang sedang tumbuh dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Peningkatan jumlah penduduk meningkatkan jumlah limbah yang pada akhirnya menambah jumlah emisi gas CO2 dan Methan (CH4). Pengukuran dilakukan dengan metode Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) terhadap penurunan emisi GRK di Provinsi Jambi melalui identifikasi kegiatan-kegiatan yang menurunkan emisi di setiap SKPD terkait di seluruh kabupaten /kota. Berdasarkan hasil perhitungan maka dapat dibedakan

2

kegiatan yang dapat menurunkan emisi secara langsung maupun tidak langsung. Penurunan emisi secara langsung dilakukan melalui kegiatan inti, berupa pembangunan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) untuk limbah kota/kabupaten. Tipe pengelolaan langsung ini dengan meningkatkan TPA open dumping menjadi TPA sanitari landfill. Untuk mengetahui tingkat penurunan emisi pertahun dari tahun 2010 sampai 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :


14

Tabel 3.9. Penurunan Emisi GRK Tahun 2010 2010 Kegiatan Mitigasi

Bidang

Pengelolaan Limbah


Kegiatan Inti

16

Kegiatan Pendukung

9


Anggaran (Rp)

355.320

8.608.706.300 7.093.014.000


Bidang

Pengelolaan Limbah


Kegiatan Inti

21

Kegiatan Pendukung

14


Anggaran (Rp)

364.477

9.378.347.460 2.625.201.500


Bidang

Pengelolaan Limbah


Anggaran (Rp)


Kegiatan Inti

23

22.567.663.050

375.009

Kegiatan Pendukung

27

12.200.711.142

Berdasarkan ketiga tabel tersebut dapat dilihat bahwa penuranan emisi mengalami tren penurunan. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2012. Seluruh kegiatan tersebut dapat menurunkan emisi dari baseline Business As Ussual (BAU). Penurunan emisi dapat pada baseline data berikut :


15

Tabel 3.12. Business As Ussual dan Mitigasi GRK Provinsi Jambi 2010-2020 Penurunan Tahun BAU Mitigasi ton eCO2 2010 434.692 434.691 0 2011 447.418 446.178 1.240 2012 460.343 458.877 1.466 2013 473.510 470.483 3.027 2014 486.953 483.414 3.539 2015 500.699 496.761 3.938 2016 514.775 510.513 4.262 2017 529.201 524.665 4.536 2018 543.997 539.223 4.774 2019 559.183 554.194 4.989 2020 574.777 569.587 5.190

Tahun

% 0,0% 0,3% 0,3% 0,6% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9%

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa penurunan emisi sampai tahun 2012 adalah 0,3 % atau sebesar 1.466 ton CO2 eq. penurunan emisi juga disajikan dalam bentuk grafik dibawah ini : Gambar 3.2. Grafik Penurunan Emisi GRK Provinsi Jambi 600,000

550,000

BAU

500,000

Mitigasi 450,000

400,000 2010

2012

2014

2016

2018

2020

2. Pemantauan Bahan Perusak Ozon


16

Kegiatan ini dilakukan melalui koordinasi dengan distributor BPO Provinsi dan mengiventaris distributor sampai ke kabupaten/kota. Melalui kegiatan ini maka akan terhitung jumlah BPO yang digunakan di Provinsi Jambi serta pengguna /konsumen BPO. Dengan diketahui jumlah yang terpakai di Provinsi Jambi maka dapat diketahui jumlah yang berasal BPO dengan mengkalikan jumlah yang dipakai dengan faktor emisi BPO tersebut. Tabel 3.13. Jumlah Bahan Perusak Ozon Di Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi NO

1

2

3

4

5

6

KABUPATEN/KOTA

Merangin

Sarolangun

Tanjung Jabung Barat

Tanjung Jabung Timur

Batang Hari

Bungo

JENIS BPO

JUMLAH PER JENIS KG/TAHUN

R22

7.833,6

R134a

13.708,8

R410

1.305,6

R600

1.305,6

R22

5.875,2

R134a

6.038,4

R12

2,0

R22

326,4

R134a

65,4

R410

163,2

R134a

4.243,2

R12

652,8

R22

163,2

R134a

383,8

R22

16.320,0

R134a

10.405,2

R 410

816,0

R 123

29.376,0

7

JUMLAH BPO KG/TAHUN

%

24.153,6

23,51

11.913,6

11,60

557,0

0,54

4.243,2

4,13

1.199,8

1,17

56.917,2

55,40

163,2

163,2

0,16

JUMLAH PER JENIS

JUMLAH BPO

%

Sambungan tabel 3.13 NO

KABUPATEN/KOTA

JENIS


17

8

Kerinci

9

Sungai Penuh

10

Muaro Jambi

11

Kota Jambi

BPO

KG/TAHUN

R22

163,2

R134a

163,2

R600

4,68

R22

163,2

R134a

1632

R12

1305,6

R22

163,2

KG/TAHUN

331,1

0,32

3100,8

3,02

163,2

0,16

Distributor ke Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi

JUMLAH TOTAL

102.742,6

100,00

Berdasarkan hasil survei 10 Kabupaten/kota terhadap Pemakaian bahan perusak ozon pada pengguna atau bengkel service di Provinsi Jambi sebanyak 102.742,6 kg yang terbesar adalah di Kabupaten Bungo sebanyak 56.917,2 kg atau 55, 40 %. Sementara Kota Jambi adalah distributor bagi kabupaen/kota lainnya. Adapun jenis bahan perusak ozon yang digunakan di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 3.14 Jumlah Konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) Berdasarkan Jenisnya

R22

JUMLAH PER JENIS KG/TAHUN 31.008,0

30,18

R134a

36.803,2

35,82

R12

1.960,4

1,91

R410

2.284,8

2,22

R123

29.376,0

28,59

R600

1.305,6

1,27

Total

102.738,0

100,00

JENIS BPO

%


18

Persentase Penggunaan BPO Provinsi Jambi 2014 R600 1%

R22 30%

R123 29% R410 2% R12 2%

R134a 36%

Gambar 3.3 Persentase Penggunaan Bahan Perusak Ozon (BPO) di Provinsi Jambi Tahun 2014 Berdasarkan kekuatan merusak ozon maka jenis yang digunakan di Provinsi Jambi sebagian termasuk yang merusak dan sebagian adalah jenis pengganti bahan perusak ozon yang diperbolehkan. Adapun jenis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15 Jenis Bahan Perusak Ozon Berdasarkan Daya Rusak Ozon dan Daya Emisi Gas Rumah Kaca Daya Rusak Daya Emisi Gas Ozon Rumah Kaca Jenis Bahan No Jenis BPO (Ozone (Global Warning pengganti BPO Depletion Potensial/GWP) Potensial /ODP) 1. R22 Rendah sedang HC 22 2. R134a Rendah Sangat Rendah MC134 3. R12 Sangat tinggi Sangat tinggi HC12 4. R410 Bukan bahan Bukan merupakan Tergolong aman perusak ozon gas rumah kaca 5. R123 Sangat rendah Sangat rendah Tidak ada pengganti 6. R600 Sangat tinggi Sangat tinggi HC 600


19

3. FGD Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan Brigade Pegendalian Kebakaran Hutan (Brigdalkar) adalah suatu lembaga yang dilengkapi dengan sumber daya tenaga, peralatan dan dana yang memadai

untuk

melakukan

tugas-tugas

dan

fungsi

pencegahan,

pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan. Landasan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi: 1. UU Nomor 5 Tahun 1990 ttg KSDAH & E 2. UU Nomor 23 Tahun 1997 ttg Pengelolaan LH 3. UU Nomor 32 Tahun 1999 ttg Pemerintah Daerah 4. UU Nomor 41 Tahun 1999 ttg Kehutanan 5. PP Nomor 28 Tahun 1985 ttg Perlindungan Hutan 6. Permenhut Nomor : P12/Menhut/2009 ttg Pengendalian Kebakaran Hutan 7. SK

Dirjen

PHKA Nomor

: 21/Kpts/Dj-IV/2002 ttg Pedoman

Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan di Indonesia 8. Keputusan

Dirjen

PHKA

Nomor:

22/Kpts/Dj-IV/2002

tentang

Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah 9. Perdirjen PHKA Nomor : P2/IV-Set/2014 ttg Pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api 10. Perdirjen PHKA Nomor : P4/IV-Set/2015 ttg Pedoman Patroli Manggala Agni bersama Masyarakat Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan

Prioriotas utama kegiatan Brigdalkarhut Manggala Agni adalah kawasan konservasi karena kawasan tersebut ditunjuk dan ditetapkan untuk tujuan konservasi yaitu sebagai kawasan pelestarian plasma nutfah, keperwakilan ekosistem dan merupakan benteng terakhir bagi pelestarian alam, sehingga harus diselamatkan dari kepunahan. Berbagai bentuk


20

gangguan dan ancaman, khususnya kebakaran harus dikendalikan atau hilang dari kawasan ini. Prioritas berikutnya adalah kawasan hutan lindung atau hutan yang tidak dibebani hak/ijin.

WILAYAH

KEGIATAN

BRIGDALKARHUT

MANGGALA

AGNI

BERDASARKAN SK DIRJEN PHKA NOMOR 21/Kpts/Dj-IV/2002 Kawasan Konservasi merupakan kawasan prioritas utama bagi Brigdalkar karena kawasan tersebut merupakan benteng terakhir perlindungan plasma nutfah. Oleh karenanya harus diselamatkan dari berbagai bentuk gangguan dan ancaman, khususnya kebakaran. Pada Kawasan Hutan Lainnya, Brigdalkar memberikan bantuan kepada satuan tugas pemadaman yang ada, baik bantuan teknis, sarana, tenaga maupun operasional pemadaman. Pada lahan, Brigdalkar memberikan bantuan kepada satuan tugas pemadaman yang ada atau pemilik/pengelola lahan dalam bentuk bantuan teknis dan bersama-sama satuan tugas lain melalui koordinasi Pemerintah Daerah melakukan bantuan pemadaman.


21

Gambar. 3.4. STRUKTUR ORGANISASI BRIGDALKARHUT


22

Gambar. 3.5. MEKANISME KOORDINASI DAN KEGIATAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN

MEKANISME

KOORDINASI

DAN

PERBANTUAN

BRIGDALKARHUT

MANGGALA AGNI Kawasan Konservasi Untuk pengendalian kebakaran di dalam kawasan hutan, khususnya kawasan konservasi, Brigdalkarhut Manggala Agni bertindak paling awal dan paling depan sesuai dengan lingkup tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Dalam keadaan di mana Brigdalkar tidak mampu lagi menjalankan tugasnya dan memerlukan dukungan dari luar, Brigdalkar dapat meminta bantuan kepada lembaga atau instansi lain secara berjenjang dalam garis komandonya, yaitu Daops, Brigdalkar Propinsi dan Pusdalops.


23

Kawasan Hutan Lainnya Untuk pengendalian kebakaran hutan di luar kawasan konservasi, maka sesuai dengan prioritas wilayah kerjanya, Brigdalkar dapat memenuhi permintaan bantuan apabila sedang tidak ada kebakaran di dalam kawasan konservasi.


24

BAB IV KESIMPULAN

4.1 KESIMPULAN Dari uraian di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Kelembagaan RAD GRK dapat digambarkan sebagai berikut : a. Pokja RAD GRK telah terbentuk di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Kerinci, Batang Hari dan Muaro Jambi. b. Dakumen RAD GRK baru dilakukan proses penyusunan oleh Kabupaten Kerinci, Batang Hari dan Muaro Jambi. 2. Sosialisasi / aksi mitigasi telah dilaksanakan di 3 Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi. a. Kabupaten kerinci dilaksanakan di MAN Kemantan Kerinci b. Kota Sungai Penuh dilakukan di SMP Negeri 4 Sungai Penuh c. Kabupaten Muaro Jambi dilakukan di SMP Negeri 17 Muaro Jambi 3. Data mitigasi RAD GRK Provinsi Jambi tahun 2013 s/d 2015 yaitu : a. Pada tahun 2015 Terjadi penurunan sebesar 1.505,30 CO2e dari emisi BAU sebesar 3.901,66 Ton CO2e Dengan persentase sebesar 38,58 % dengan 9 aksi mitigasi b. Pada tahun 2014 Terjadi penurunan sebesar (-2.758,1) CO2e dari emisi BAU sebesar 919,3 Ton CO2e Dengan persentase sebesar 0 % dengan 16 aksi mitigasi. Penurunan emisi bernilai negative (-) dikarenakan aksi mitigasi belum dilakukan penangkapan gas metan CH4. Nilai negative (-) akan berubah menjadi positif (+) apabila telah dilakukan penangkapan gas metan. c. Pada tahun 2015 Terjadi penurunan sebesar (-322,1) CO2e dari emisi BAU sebesar 21,5 Ton CO2e Dengan persentase sebesar 0 % dengan 7 aksi mitigasi. Penurunan emisi bernilai negative (-) dikarenakan aksi mitigasi belum dilakukan penangkapan gas metan CH4. Nilai negative (-) akan


25

berubah menjadi positif (+) apabila telah dilakukan penangkapan gas metan. 4. Sosialisasi dan pelatihan aplikasi program SIGNSMART telah dilakukan di 11 kabupaten/ kota Se-Provinsi Jambi, dan jumlah kabupaten yang telah menginput data SIGNSMART yaitu Kota Jambi, Batang Hari, Kerinci, Tebo, Tanjab Barat, Sungai Penuh 5. Anggaran yang telah diserap pada Kegiatan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 255.958.644,- atau sebesar 99,9 %. 4.2. SARAN Setelah melaksanakan kegiatan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim tahun anggaran 2015 dapat disarankan sebagai berikut : 1. Sulitnya mendapatkan data dari kabupaten/ kota dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang berkompetensi di instansi terkait kabupaten/ kota sehingga disarankan adanya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dimaksud. 2. Terdapatnya penurunan emisi bernilai negatife (-) dengan persentase di anggap 0 % dikarenakan kegiatan aksi mitigasi tidak dilakukan gas metan hanya sebatas sanitasi, sehingga diharapkan kepada pemerintah daerah atau pihak terkait agar merencanakan pembangunan sanitasi bukan hanya berbasis kesehatan lingkungan tetapi juga harus berbasis pengendalian dampak perubahan iklim di antaranya penangkapan gas metan sehingga menurunkan emisi gas rumah kaca menjadi signifikan dan mencapai target penurunan 26 % pada tahun 2020.


26

Halaman KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………….

I

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………………

ii

I

PENDAHULUAN ………………………………………………………………………….

1

1.1. Latar Belakang …………………………………………………………………

1

1.2. Tujuan

……………………………………………………………………

3

………………………………………………………….

3

1.3. Manfaat II

INPUT KEGIATAN ……………………………………………………………………. 2.1. Waktu Pelaksanaan

……………………………………………….

2.2. Lokasi Kegiatan

…………..........................................…

2.3. Target

III

……………………………………………………………….

2.4 Tim Pelaksana

………………………………………………………………

2.5 Anggaran

………………………………………………………………

PELAKSANAAN KEGIATAN ………………………………………………………

4 4 4 4 4 4 5

3.1. Koordinasi Pembentukan Kelembagaan Sekretariat RAD GRK ………………………………………………………………………………….

5

3.2. Sosialisasi / Aksi Mitigasi Dampak Perubahan Iklim ………

6

3.3. Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan RAD GRK Sektor Limbah ……………………..………….………………………………………… 3.4.Pelaksanaan

Fokus

Group

Discussion

(FGD)……………………………………………………………………………..… IV

6 12

PENUTUP 4.1 Kesimpulan …………………………………………………………………………

25

4.2 Saran …………………………………………………………………………………

26


27

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents