BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang pembentukannya ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 25)

dengan ibukota Arosuka (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004). Dalam perkembangan berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003, Kabupaten Solok dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Undang-undang ini merupakan landasan legal penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kabupaten

Solok

dalam

melaksanakan

tugas-tugas

pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah yang untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati. Bupati Solok sebagai pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam mencapai tugas-tugasnya sebagaimana tercantum dalam RPJMD, dibiayai dengan APBD dan APBN. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan komitmen Pemerintah Kabupaten Solok untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel perlu menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur Sumatera Barat,

Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala

Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri.

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2014

1

1.2. Tugas dan Wewenang Dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada dasarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Solok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Kabupaten. Urusan Pemerintah daerah Kabupaten terdiri dari 6 urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 8 urusan pilihan. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang dipimpin oleh Bupati, mempunyai tugas sebagai berikut : a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; c. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; e. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum

untuk

mewakilinya

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundangundangan; f.

mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin diatas Bupati berwenang: a. mengajukan rancangan Perda; b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; c.

menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat; e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.


2

1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Organisasi perangkat daerah sebagai wadah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan haruslah kokoh. Struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan : 1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok. 2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. 3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 (Perubahannya: Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013) tentang Dinas Daerah. 4) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. 5) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kecamatan. 6) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang BPBD. Berdasarkan hal tersebut, maka Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Solok pada saat itu terdiri dari : 1. Bupati dan Wakil Bupati Solok 2. Staf Ahli yang terdiri dari: a) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik. b) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, dan Sumber Daya Manusia. c) Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan. 3. Sekretariat Daerah. 4. Sekretariat DPRD. 5. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari: a) Inpektorat Daerah b) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan yang terdiri dari: � Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). � Badan Kepegawaian Daerah (BKD). � Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM). � Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP). � Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). c) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor terdiri dari: � Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (KPLHK).


3

� Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. � Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan. � Kantor Ketahanan Pangan. � Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M). � Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka. 6. Dinas Daerah terdiri dari; a) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset. b) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga. c) Dinas Kesehatan. d) Dinas Kehutanan dan Perkebunan. e) Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM. f)

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

g) Dinas Pekerjaan Umum. h) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. i)

Dinas Pertambangan dan Energi.

j)

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

k)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

l)

Dinas Pertanian,

m) Dinas Perikanan dan Peternakan. 7. Kecamatan yang terdiri dari 14 (empat belas) Kecamatan yaitu : a) Kecamatan Kubung, b) Kecamatan Bukit Sundi, c) Kecamatan Gunung Talang, d) Kecamatan X Koto Diatas, e) Kecamatan X Koto Singkarak, f)

Kecamatan Junjung Sirih,

g) Kecamatan Payung Sakaki, h) Kecamatan Pantai Cermin, i)

Kecamatan Lembah Gumanti,

j)

Kecamatan Hiliran Gumanti,

k)

Kecamatan Danau Kembar,

l)

Kecamatan Lembang Jaya,

m) Kecamatan IX Koto Sungai Lasi dan n) Kecamatan Tigo Lurah.


4

1.4. Isu-isu Strategis Pembangunan Kabupaten Solok Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Solok yang patut menjadi acuan dan perhatian utama dalam menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan adalah: 1. Diperlukan reformasi birokrasi secara simultan, terarah dan efektif dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan lokal yang baik dan bersih, profesional dan efektif dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 2. Untuk

mewujudkan

tujuan

pembangunan

dan

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat serta peningkatan kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya telah dilakukan beberapa upaya sesuai dengan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), yaitu : - Kerjasama dengan IAIN Imam Bonjol Padang melalui Keputusan Bupati Solok nomor 400-367-2013 ditetapkan 14 nagari sebagai pilot project Jum’at hening dan Magrib Mengaji. - Melaksanakan Musyawarah Tungku Tigo Sajarangan (MTTS) pada setiap nagari minimal 2 (dua) kali setiap tahun. Oleh sebab itu, selama empat tahun masa pemerintahan Bapak Syamsu Rahim dan Bapak Desra Ediwan Anantanur sebagai Bupati dan Wakil Bupati Solok telah dilakukan upaya – upaya pembinaan tokoh agama dan tokoh adat melalui program “Duduk Baropok dan Seminar Adat” agar akar budaya dan nilai-nilai ABS-SBK dapat diwujudkan. 3. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Solok, Tahun 2013 di Kabupaten Solok, persentase penduduk diatas garis kemiskinan tercatat sebesar 90,71 % dan berarti 9,29% merupakan penduduk miskin, sedangkan angka pengangguran tercatat 22.028 jiwa yang tersebar di 74 (tujuh puluh empat) nagari. 4. Pada Tahun 2010 terdapat 24 (dua puluh empat) nagari tertinggal dengan kategori 16 (enam belas) nagari sangat tertinggal dan delapan nagari tertinggal. Dalam RPJMD awal ditargetkan selama lima tahun akan dientaskan sebanyak 24 (dua puluh empat) nagari. Namun karena adanya satu nagari sangat tertinggal yaitu Nagari Garabak Data yang ditargetkan untuk dientaskan, masuk dalam wilayah hutan lindung dimana akses jalan penghubung menuju nagari tersebut tidak bisa dibangun karena memerlukan berbagai syarat yang pemenuhannya tidak bisa dipenuhi dalam waktu singkat, maka dilakukan revisi terhadap RPJMD dengan menurunkan target nagari tertinggal yang akan dientaskan selama 2010-2015


5

menjadi 23 nagari. Disamping itu pada Tahun 2014 Kabupaten Solok dinyatakan terentaskan dari ketertinggalan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal 5. Kabupaten Solok memiliki potensi alam yang berlimpah yang memiliki empat buah danau dengan iklim yang sejuk dan berada pada posisi yang strategis. Jika potensi ini tidak dimanfaatkan dan tidak digarap secara maksimal justru akan merugikan kehidupan

masyarakat

dan

ketahanan

lingkungan.

Dibutuhkan

kebijakan

pembangunan yang konsisten dan ramah lingkungan, mulai dari penataan ruang sampai kepada pengembangan wilayah dan pemanfaatan sumber daya alam. 6. Pencapaian target MDG’s juga adalah tanggung jawab Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, penanganan yang komprehensif terhadap penduduk miskin dan nagari tertinggal harus menjadi perhatian utama. Untuk mewujudkannya diperlukan ketersediaan data yang akurat dan lengkap serta program yang terpadu komprehensif dan fokus. 7. Sebagai daerah dengan sumber mata pencaharian penduduknya ada pada sektor pertanian,dan sebagai daerah penghasil beras ternama di Propinsi Sumatera Barat, untuk itu dibutuhkan perhatian dan keseriusan yang lebih besar agar mampu mengembangkan pertanian yang dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, maka daya beli (purchasing power) akan bertambah, sehingga kebutuhan rumah tangganya (demand) terhadap barang dan jasa akan terpenuhi. 8. Tantangan globalisasi menuntut tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan daya saing baik tingkat regional maupun nasional. Untuk mewujudkan SDM Kabupaten Solok yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan persiapan penerapan manajemen berbasis sekolah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan serta pembinaan terhadap pemuda, guna menciptakan kemandirian dan produktivitas kerja.

1.5. Implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Solok Tahun 2014.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, pada Tahun 2012 di Kabupaten Solok telah disusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2012-2015. Jauh sebelum bergemanya isu Reformasi Birokrasi, Kabupaten Solok sejak Tahun 1996/1997 telah mulai melaksanakan apa yang menjadi agenda Reformasi Birokrasi saat ini dalam hal pelayanan publik berupa pembentukan Unit Pelayanan


6

Terpadu Satu Pintu melalui Pos Pelayanan Satu Pintu (POSYANTU). Seiring dengan berjalannya waktu dan berdasarkan hasil evaluasi POSYANTU ditingkatkan menjadi POSYANTU Plus dengan penambahan layanan kerjasama dengan PT Pos Indonesia, sehingga masyarakat yang domisilinya jauh dari Ibu Kota Kabupaten dapat terlayani dengan memanfaatkan jasa PT Pos Indonesia sebagai penyedia jasa perantara. Kemudian POSYANTU di era Otonomi Daerah disempurnakan menjadi Kantor Pelayanan Umum dan Perizinan (KPUP) dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 KPUP berubah nama menjadi

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

(KPPT) serta terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M). Delapan agenda reformasi birokrasi yang dilaksanakan di Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Proses pengadaan barang dan jasa seluruhnya dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sehingga dengan keberhasilan tersebut pemerintah pusat melalui Lembaga Kebijakaan

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah

(LKPP)

telah

menunjuk

Kabupaten Solok sebagai salah satu dari 30 (tiga puluh) ULP percontohan seIndonesia. 2. Penataan berbagai produk hukum daerah dilakukan melalui regulasi dan deregulasi produk hukum daerah dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi yang terdiri dari 10 (sepuluh) peraturan daerah, 32 (tiga puluh dua) peraturan bupati, dan 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) keputusan bupati. 3. Penataan dan penguatan organisasi, telah dilaksanakan evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang right sizing dengan pembentukan wadah bagi penyuluh yang merupakan lembaga non struktural melalui Peraturan Bupati Solok Nomor 19 Tahun 2014 tentang Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Peternakan, Pembentukan Unit Pelaksana Teknis melalui Peraturan Bupati Solok Nomor 13 Tahun 2014 tentang Unit Pelaksana Teknis dan Penyempurnaan fungsi uraian tugas melalui Peraturan Bupati Solok Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 15 Tahun 2011 tentang Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah. 4. Penataan tatalaksana, telah tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh Badan, Dinas dan Kantor serta Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, sehingga masing-masing SKPD telah memiliki standar baku dalam pelaksanaan tugas. Disamping itu telah dilakukan persiapan dan pembinaan


7

terhadap SKPD yang akan mengikuti lomba inovasi pelayan publik Tahun 2015, Terlaksananya evaluasi kinerja seluruh SKPD melalui pelaksanaan kegiatan Penilaian Kinerja SKPD Tahun 2014 dengan hasil 92,59% SKPD yang ada berkategori baik. Sementara hasil Survey Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 3,05 atau berkategori baik terhadap 14 unit pelayanan publik. Tersusunnya laporan Standar Pelayanan Minimal bagi 19 unit pelayanan yang ada di 14 SKPD. Dalam Tahun 2014 juga telah diterapkan Pelayanan Administrasi Terpadu di tiga Kecamatan Percontohan yaitu Kecamatan Kubung, X Koto Singkarak dan Kecamatan Lembah Gumanti. 5. Penataan sistem manajemen sumber daya aparatur, pada Tahun 2012 telah dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja seluruh SKPD guna mendapatkan peta dan proyeksi kebutuhan pegawai lima Tahun ke depan. Namun sampai dengan Tahun 2013 masih diberlakukan moratorium penerimaan CPNS karena belanja aparatur masih diatas 50% dari total APBD. Pada Tahun 2013 telah dilakukan penyempurnaan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap lima SKPD dan sampai Tahun 2015 diharapkan seluruh SKPD sudah dilakukan penyempurnaan terhadap dokumen analisis jabatan tersebut. Disamping itu juga telah dilakukan asessment terhadap pejabat struktural esselon III dan IV serta JFU melalui kegiatan penelusuran minat dan bakat dengan hasil sebagian besar pejabat yang memangku jabatan saat ini sudah sesuai dengan minat dan bakatnya. 6. Penguatan

pengawasan,

telah

dilakukan

pengisian

personil

Pengawas

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) sebanyak enam orang di Inspektorat Daerah guna memenuhi kebutuhan P2UPD yang belum terpenuhi selama ini. 7. Peningkatan kualitas pelayanan, sejak Tahun 1997 di Kabupaten Solok telah dibentuk Pos Pelayanan Satu Pintu (Posyantu) yang terakhir disempurnakan menjadi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M). Tahun 2013 ini telah dilakukan penambahan pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dari Bupati kepada Kepala KP3M menjadi 33 (tiga puluh tiga) perizinan serta telah diraihnya sertifikat ISO 9001-2008 dalam pemberian pelayanan pada Tahun 2014. 8. Monitoring, evaluasi pelaporan, telah dibentuk tim monitoring evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dibawah koordinasi Inspektorat Daerah.


8

1.6 Tinjauan Perekonomian Kabupaten Solok Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian negara/daerah yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional/daerah dan merupakan indikasi keberhasilan pembangunan perekonomian. Kabupaten

Solok

merupakan

salah

satu

Kabupaten

yang

mayoritas

perekonomiannya masih mengandalkan sektor tradisional/agraris atau sektor pertanian, hal ini merupakan salah satu kekuatan tersendiri dalam tatanan perekonomian daerah. Peningkatan nilai tambah dari suatu proses kegiatan ekonomi menunjukan adanya perkembangan perekonomian suatu daerah. Pada sisi lain perkembangan ekonomi dari Tahun ke Tahun berikutnya dapat dipresentasikan sebagai laju pertumbuhan ekonomi. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan suatu indikator ekonomi

makro

yang

dapat

menggambarkan

sampai

dimana

keberhasilan

pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan yang positif menunjukan adanya peningkatan perekonomian sektor ekonomi tertentu. Salah satu variabel penting dari PDRB adalah laju pertumbuhan ekonomi (LPE). LPE didapat dengan membandingkan PDRB atas dasar harga konstan tiap tahun dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi belum menjamin meningkatnya kesejahteraan

masyarakat

karena

perumbuhan

penduduk

melebihi

tingkat

pertumbuhan ekonomi maka kesejahteraan masyarakat akan menurun. Namun demikian, dengan mengamati pertumbuhan PDRB per kapita dapat dipakai untuk menunjukkan perkembangan kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah. Dengan meningkatnya PDRB per kapita yang diterima penduduk, maka daya beli (purchasing power) masyarakat akan bertambah, sehingga kebutuhan rumah tangganya (demand) terhadap barang dan jasa akan terpenuhi. Demand yang diikuti purchasing power, akan mengakibatkan kesejahteraan masyarakat meningkat. Untuk lebih jauhnya perkembangan kinerja perekonomian Kabupaten Solok salah satunya dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 1.6.1. Perkembangan PDRB atas Dasar Harga Berlaku PDRB atas dasar harga berlaku menyajikan nilai tambah dari seluruh produksi barang/jasa yang dinilai dengan harga berlaku pada saat itu. PDRB Kabupaten Solok atas dasar harga berlaku pada Tahun 2013 adalah sebesar 7,82 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan PDRB Tahun 2012 yang sebesar 6,82 triliun rupiah dan Tahun


9

2011 yang hanya mencapai 6,09 triliun rupiah, berarti selama Tahun 2012-2013 terdapat kenaikan sebesar 996,96 milyar rupiah. Kenaikan PDRB atas dasar harga berlaku ini belum tentu mencerminkan kenaikan produktivitas sektor ekonomi secara riil, karena kenaikan ini masih mengandung faktor perubahan harga (inflasi). 1.6.2. Perkembangan PDRB atas Dasar harga Konstan PDRB atas dasar harga konstan 2000 menyajikan nilai tambah dari seluruh produksi barang dan jasa yang dinilai dengan harga tetap yakni harga pada Tahun 2000. Kinerja perekonomian Kabupaten Solok yang dipresentasikan melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Solok atas dasar harga konstan 2000 pada Tahun 2013 masih mampu mengalami pertumbuhan yang cukup baik. PDRB Kabupaten Solok atas harga konstan 2000 Tahun 2013 sebesar 2,60 triliun rupiah, sedangkan pada Tahun 2012 tercatat sebesar 2,45 triliun rupiah dan Tahun 2011 sebesar Rp 2,30 triliun rupiah. Sehingga selama Tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar 154,05 milyar rupiah atau dengan kata lain selama Tahun 2012-2013 perekonomian Kabupaten Solok mengalami pertumbuhan sebesar 6,20 persen. Untuk itu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Tahun 2008 s/d 2013 dapat dilihat pada tabel dan Grafik di bawah ini. Tabel 1.1. Perkembangan PDRB Kabupaten Solok atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konsta Tahun Dasar 2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

Harga Berlaku

4.042.745,85

4.637.924,61

5.309.858,89

6.088.212,78

6.823.603,73

7.820.562,87

Harga Konstan

1.926.826,54

2.047.056,55

2.170.836,33

2.303.828,56

2.448.011,40

2.602.065,79

Sumber : Buku PDRB Kab.Solok 2014


10

Gambar 1.1. Perkembangan PDRB Kabupaten Solok atas Dasar Harga Konstan

Gambar 1.2 Perkembangan PDRB Kabupaten Solok Dasar Harga Berlaku

1.7. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok Akselarasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok selama Tahun 2013 lebih baik, diakibatkan adanya beberapa sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan yang pesat dan sekaligus kontribusinya relatif lebih tinggi. Namun bila ditelaah lebih lanjut, laju pertumbuhan masing-masing sub sektor ekonomi relatif cukup bervariasi, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan masing-masing sektor/lapangan usaha terhadap pertumbuhan ekonomi pada tabel di bawah ini.


11

Tabel 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok Tahun 2008 S/D 2012 No

Lapangan Usaha

1

2

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

8

1.

Pertanian

5,85

5,87

6,3

6,06

5,99

5,85

2.

Pertambangan dan Penggalian

7,50

7,35

7,45

7,58

7,07

7,53

3.

Industri Pengolahan

6,76

6,64

4,12

5,26

5,36

5,53

4.

Listrik dan air

6,91

5,19

5,31

5,5

6,22

6,45

5.

Bangunan/Konstruksi

6,98

4,12

6,21

6,21

6,11

6,55

6.

Perdagangan,Hotel dan Restoran

7,8

6,99

7,07

6,72

7,12

7,15

7.

Angkutan dan Komunikasi

6,89

8,12

7,84

7,89

7,58

7,63

8.

Keuangan,Sewa Bangunan dan

8,17

6,24

6,19

6,38

7,03

7,26

9.

Jasa-Jasa

4,98

5,65

3,54

4,41

5,34

5,47

Pertumbuhan

6,35

6,24

6,05

6,13

6,26

6,20

Sumber : Buku PDRB Kab.Solok Tahun 2014

1.7.1. PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Berkembangnya nilai tambah yang terbentuk dalam PDRB, memberikan pengaruh terhadap peningkatan PDRB perkapita jika ditunjang dengan pertumbuhan penduduk yang relatif lebih rendah dari pertumbuhan PDRB. PDRB perkapita kabupaten Solok Tahun 2013 memperlihatkan peningkatan yang cukup berarti dibanding dengan Tahun sebelumnya, hal ini disebabkan cukup tingginya peningkatan nilai nominal PDRB dan pertumbuhan penduduk Kabupaten Solok yang relatif lebih rendah dari pertumbuhan PDRB. Secara konseptual, PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan Tahun Kabupaten Solok pada Tahun yang bersamaan. Sehingga PDRB perkapita bukan merupakan pendapatan riil dari setiap penduduk. Pada Tahun 2013 PDRB perkapita sebesar 12,23 juta rupiah perorang pertahun, jika dibandingkan dengan Tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar 10,48% , dimana PDRB perkapita sebesar 19,21 juta perorang pertahun. Seiring dengan itu nilai pendapatan regional perkapita terjadi peningkatan sebesar 11,45% dimana pada Tahun 2011 sebesar 16,32 juta rupiah per orang pertahun, pada Tahun 2012 pendapatan regional perkapita sebesar 18,19 juta rupiah per orang pertahun.


12

1.8. Sistematika Penyajian Adapun sistematika penyajian laporan ini adalah sebagai berikut : BAB I

:

Pendahuluan Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, tugas dan wewenang Bupati,

struktur

organisasi

perangkat

daerah,

isu-isu

strategis

pembangunan Kabupaten Solok, implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Solok Tahun 2014, tinjauan perekonomian Kabupaten Solok, pertumbuhan ekonomi dan sistematika penyajian. BAB II

:

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Pada bab ini menguraikan tentang rencana strategis, Rencana kinerja Tahun 2014 dan penetapan kinerja Tahun 2014 dan pengukuran kinerja Tahun 2014.

BAB III

:

Akuntabilitas Kinerja Pada bab ini menguraikan tentang pengukuran capaian kinerja, analisis pencapaian

kinerja,

capaian

kinerja

berdasarkan

sasaran

dan

akuntabilitas keuangan. BAB IV

:

Penutup Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran


13

��

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents