BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk pencapaian target pembangunan selama 5 (lima) tahun, RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang setiap tahunnya disusun sebagai hasil dari Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) yang telah diselaraskan dengan RPJMD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 merupakan rencana pelaksanaan program dan kegiatan tahun ke-5 (lima) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017. RKPD ini secara normative mengacu pada Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Propinsi Riau dalam rangka menyelaraskan dan mensinergikan nasional melalui
target capaian secara
program prioritas pembangunan dengan Pemerintah
kabupaten/kota khususnya Kota Pekanbaru. Pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kota Pekanbaru untuk tahun anggaran 2016, dilakukan dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017 sebagaimana telah disahkan dengan Peraturan Daerah nomor 19 Tahun 2012, yang selanjutnya menjadi RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2016 yang berisi tujuan, sasaran, program prioritas dan kegiatan sebagai hasil dari suatu proses berjenjang yang dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga Tingkat Pemerintah Kota Pekanbaru. Selain itu Rencana Strategis SKPD yang diselaraskan dengan RKPD merupakan dokumen perencanaan yang juga menjadi acuan. Dengan demikian materi dalam RKPD adalah refleksi dari kebutuhan masyarakat secara bottom up yang dipaduserasikan dengan program dan kegiatan yang direncanakan SKPD melalui renstra yang bersifat top down yang diselaraskan dengan sasaran indicator serta target capaian program dan kegiatan dalam RPJMD.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
I-1
Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sistematis dan terpadu antara perencanaan pembangunan
nasional,
provinsi
dan
kabupaten/kota,
dengan
daerah
perbatasan baik dengan provinsi maupun kabupaten/kota lainnya yang berbatasan serta keterpaduan dan sinergitas antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Dengan demikian, maka substansi RKPD mengacu kepada RPJM Daerah dan Rencana Strategis SKPD, RPJP Daerah, RPJM Nasional, serta RKPD memuat rancangan kerangka kerja daerah dalam suatu system kerangka
ekonomi Daerah sebagai hasil akhir dari tujuan dari
pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya,
serta
prakiraan
maju
capaian
ke
depannya
dengan
mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Berdasarkan acuan dan kerangka tersebut, maka rencana kerja dan pendanaan RKPD akan dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah Kota Pekanbaru dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawahnya, Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Pemerintah pusat, dan swasta sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif yang bersifat holistic dan berkesinambuangan. RKPD akan memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk tahun yang sama.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan RKPD Tahun 2016 mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: 1.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 3. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan
Daerahsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
I-2
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 9. Peraturan
Pemerintah
Nomor
79
Tahun
2005
tentang
Pedoman
Pembinaan,Pengawasan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 13. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014, 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 15. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Program Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pekanbaru.
1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Provinsi dan RKP Nasional. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi
Daerah,
prioritas
pembangunan
Daerah,
rencana
kerja,
dan
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016 merupakan acuan dalam penyusunan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) serta Prioritas Plafon Anggaran
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
I-3
(PPA) yang selanjutnya diuraikan dalam usulan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016 yang mensinergikan kebijakan dan program strategis dari
Pemerintah Propinsi, Kabupaten/kota dan kebutuhan
masyarakat serta dunia usaha dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan RPJMD. Disamping
itu
penyusunan
RKPD
merupakan
tahapan
system
perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian diimplementasikan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RKPD
merupakan
acuan
bagi
daerah
dalam
menyusun
RencanaAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD. Dari segi kerangka waktu, penyelesaian penyusunan dokumen RKPD sampai dengan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dalam hal ini Peraturan Walikota pada bulan Mei, sedangkan dokumen APBD harus sudah disahkan paling lambat tanggal 31 Desember. Substansi RKPD memuat program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana KerjaSKPD (Renja SKPD). 1.4. Sistematika Dokumen RKPD Sistematika dokumen RKPD terdiri dari: BAB
I
PENDAHULUAN Berisikan Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen,
Sistematika Dokumen RKPD,
Maksud dan
Tujuan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
I-4
BAB
II
EVALUASI
HASIL
PELAKSANAAN
RKPD
TAHUN
LALU
DANCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Berisikan gambaran umum kondisi daerah yang terdiri dari: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD. Selain itu dipaparkan juga permasalahan pembangunan daerah yang terdiri dari : dengan
Permasalahan Daerah yang Berhubungan
Prioritasdan
Sasaran
Pembangunan
Daerah
serta
identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. BAB
III
RANCANGAN
KERANGKA
EKONOMI
DAN
KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH Berisikan arah kebijakan ekonomi daerah yang terdiri dari : Kondisi ekonomi daerah tahun 2013 dan tah serta tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2015 dan tahun 2016. Selain itu memaparkan arah kebijakan keuangan daerah yang terdiri dari : proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah. BAB
IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Berisikan tujuan
dan
sasaran
pembangunan serta prioritas
pembangunan BAB
V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB
VI
PENUTUP
1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD Maksud Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah untuk memberikan landasan bagi para penyelenggara pemerintahan dan para pelaku/pelaksana pembangunan dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS untuk tahun 2016. Adapun tujuan umumnya adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
I-5
untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mempertajam skala prioritas pembangunan di Kota Pekanbaru yang dibiayai dari sumber dana APBD Kota Pekanbaru. Tujuan khususnya adalah : 1.
Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2016 dan merupakan landasan penyusunan usulan RAPBD Kota Pekanbaru Tahun 2016.
2. Agar seluruh urusan/program/sasaran kegiatan dapat sejalan dengan target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016
I-6
