BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Dengan posisinya yang strategis sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah, dan berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, serta merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai Utara, koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Kota Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan, dan Barat menuju Kabupaten Kendal menjadikan Kota Semarang sebagai kota yang layak dan menarik untuk berinvestasi. Kondisi yang demikian terlihat dari munculnya berbagai kawasan industri di Kota Semarang, sebut saja : Kawasan Industri Tugu Wijaya Kusuma (KITW), Kawasan Industri Terboyo, LIK Bugangan Baru, Taman Industri BSB, Tanjung Emas Export Processing Zone, dan sederet nama lain, yang hampir semuanya sudah terisi. Potensi lain dari Kota Semarang yang tak kalah pentingnya adalah tersedianya sarana prasarana fisik meliputi : jalan, jembatan, pelabuhan laut, terminal peti kemas, bandar udara internasional, hotel, perbankan, terminal, disamping tentunya sarana penunjang lain yang sifatnya non fisik seperti : kondisi kota yang aman, jumlah penduduknya yang besar, regulasi/kebijakan yang mengatur pelayanan publik dan kepastian hukum. Salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi perkembangan penanaman modal adalah birokrasi perijinan. Sebagaimana diketahui, bahwa penanaman modal (investasi) sangat diperlukan guna memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan memperluas lapangan kerja baru, yang pada akhirnya akan bermuara pada terserapnya tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Kondisi pelayanan perijinan masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, hal ini terlihat dari banyaknya keluhan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai kinerja aparatur. Instabilitas kebijakan serta peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik, prosedur yang berbelit-belit, infrastruktur yang kurang memadai, keterbatasan cakupan layanan, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, serta sikap petugas yang kurang responsif menimbulkan citra kurang baik terhadap kinerja Pemerintah Daerah. One Stop Service (OSS) atau pelayanan perijinan 1
terpadu merupakan salah satu langkah yang diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan perijinan di daerah. Penerapan OSS diharapkan menjadi salah satu daya tarik investasi, karena dalam OSS terjadi pemangkasan birokrasi, sehingga proses yang semula berbelit-belit menjadi lebih pendek. Untuk Kota Semarang pengembangan dan penyelenggaraan One Stop Service (OSS) atau pelayanan perijinan terpadu diimplementasikan dengan dibentuknya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, mempunyai tugas pokok dan fungsi seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 53 Tahun 2008. Sasaran yang ingin dicapai dengan dibentuknya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang adalah : 1.
Terwujudnya pelayanan perijinan yang mudah, cepat, efisien, transparan dan akurat dalam desain One Stop Service (OSS) kepada masyarakat sesuai dengan SPM ;
2.
Terlaksananya mutu pelayanan perijinan melalui deregulasi dan debirokratisasi pelayanan serta sertifikasi ISO (International Standard Operation) ;
3.
Meningkatnya kualitas pelaksanaan pelayanan perijinan yang ditandai dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional dan berjiwa pelayanan prima.
4.
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan perijinan yang berbasis teknologi informasi.
5.
Terwujudnya peningkatan kompetensi dan daya saing daerah, melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dan pengembangan potensi daerah yang berbasis pada sektor-sektor unggulan daerah secara berkelanjutan. Dalam rangka peningkatan kapasitas, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Semarang telah memasukkan program-program peningkatan kapasitas dalam suatu Rencana Strategis (RENSTRA) lima tahunan (2010 – 2015) dan Rencana Kerja Tahunan (RENJA). Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang Tahun 2013 adalah rencana tahunan yang menggambarkan kegiatan, tujuan dan sasaran, serta strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan melaui kebijakan dan program, dan dilengkapi dengan tolok ukur keberhasilan / indikator kinerja. Selain itu rencana kerja tahunan ini juga sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tahun 2013.
2
1.2. Landasan Hukum. Landasan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang Tahun 2012 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta ; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara ; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung- jawaban Keuangan Negara ; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ; 11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah; 12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2005-2010 ; 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2000-2010 ; 14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23).
3
1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) adalah : 1. Untuk memberikan landasan kebijakan teknis strategis tahunan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang pelaksanaannya akan dijabarkan dalam rencana kinerja tahunan. 2. Untuk prioritas program yang strategis selama setahun ke depan melalui sumber pembiayaan APBD yang dilengkapi dengan indicator kinerja, dengan mendasarkan pada nilai strategis, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman / hambatan / tantangan yang ada. 3. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, selama setahun. 4. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang. 1.4. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang pada Tahun 2011 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kota Semarang. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2011 adalah : 1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyelesaian Pekerjaan : 100 % Anggaran
: Rp. 16.344.000,-
Realisasi
: Rp. 16.344.000,-
Prosentase Realisasi
: 100 %
Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyelesaian Pekerjaan : 100 % Anggaran
: Rp. 46.100.000,-
Realisasi
: Rp. 21.945.851,-
Prosentase Realisasi
: 47,60 %
Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Penyelesaian Pekerjaan :
100 %
Anggaran
:
Rp. 479.127.400,-
Realisasi
:
Rp. 477.854.547,-
Prosentase Realisasi
:
99,73 %
Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelesaian Pekerjaan :
100 %
Anggaran
:
Rp. 338.776.100,-
Realisasi
:
Rp. 336.572.450,-
Prosentase Realisasi
:
99,35 %
Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyelesaian Pekerjaan :
100 %
Anggaran
:
Rp. 1.000.000,-
Realisasi
:
Rp.
Prosentase Realisasi
:
99,50 %
995.000,-
5
Kegiatan :
Kegiatan :
Kegiatan :
2. Program : Kegiatan :
Kegiatan :
Kegiatan :
Kegiatan :
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelesaian Pekerjaan
: 100 %
Anggaran
:
Rp. 1.000.000,-
Realisasi
:
Rp.
Prosentase Realisasi
:
92.58 %
925.800,-
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyelesaian Pekerjaan
: 100 %
Anggaran
: Rp. 70.000.000,-
Realisasi
: Rp. 69.799.000,-
Prosentase Realisasi
: 99,71 %
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyelesaian Pekerjaan
: 100 %
Anggaran
: Rp. 237.570.000,-
Realisasi
: Rp. 237.564.700,-
Prosentase Realisasi
: 100 %
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Penyelesaian Pekerjaan
: 100 %
Anggaran
: Rp. 38.000.000,-
Realisasi
: Rp. 37.100.000,-
Prosentase Realisasi
: 97,63 %
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Penyelesaian Pekerjaan
: 100 %
Anggaran
: Rp. 82.246.400,-
Realisasi
: Rp. 81.444.900,-
Prosentase Realisasi
: 99,03 %
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Penyelesaian Pekerjaan
: 100 %
Anggaran
: Rp. 106.900.000,-
Realisasi
: Rp. 94.388.946,-
Prosentase Realisasi
: 88,30 %
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Penyelesaian Pekerjaan
: 100 %
Anggaran
: Rp. 41.400.000,-
Realisasi
: Rp. 36.677.700,-
Prosentase Realisasi
: 88.59 %
6
Kegiatan :
3.
Penyelesaian Pekerjaan
: 100 %
Anggaran
: Rp. 7.500.000,-
Realisasi
: Rp. 7.455.000,-
Prosentase Realisasi
: 99,40 %
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan :
4.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Penyelesaian Pekerjaan
: 100 %
Anggaran
: Rp. 100.000.000,-
Realisasi
: Rp. 99.375.000,-
Prosentase Realisasi
: 100 %
Program : Peningkatan Pengembangan SIstem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan :
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kegiatan :
Kegiatan :
5.
Penyelesaian Pekerjaan
: 100 %
Anggaran
: Rp. 86.740.000,-
Realisasi
: Rp. 84.798.500,-
Prosentase Realisasi
: 97,76 %
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyelesaian Pekerjaan
: 100 %
Anggaran
: Rp. 7.300.000,-
Realisasi
: Rp. 7.300.000,-
Prosentase Realisasi
: 100 %
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyelesaian Pekerjaan
: 100 %
Anggaran
: Rp. 7.300.000,-
Realisasi
: Rp. 7.277.300,-
Prosentase Realisasi
: 99,69 %
Program : Peningkatan Promosi dan Kerjasaa Investasi Kegiatan :
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal. Penyelesaian Pekerjaan
: 100 %
Anggaran
: Rp. 75.000.000,-
Realisasi
: Rp. 73.500.000,-
Prosentase Realisasi
: 98 %
7
Kegiatan :
Peningkatan Koordinasi & Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah & Dunia Usaha.
Kegiatan :
Penyelesaian Pekerjaan
: 100 %
Anggaran
: Rp. 190.000.000,-
Realisasi
: Rp. 186.765.750,-
Prosentase Realisasi
: 98,30 %
Peningkatan Kegiatan Pemantauan, pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan penanaman modal
Kegiatan :
6.
Penyelesaian Pekerjaan
: 100 %
Anggaran
: Rp. 50.000.000,-
Realisasi
: Rp. 50.000.000,-
Prosentase Realisasi
: 100 %
Penyelenggaraan Promosi Investasi Penyelesaian Pekerjaan
: 100 %
Anggaran
: Rp. 700.000.000,-
Realisasi
: Rp. 691.315.555,-
Prosentase Realisasi
: 98,76 %
Program : Peningkatan Iklim Investasi Kegiatan :
Kegiatan :
Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan PM. Penyelesaian Pekerjaan
: 100 %
Anggaran
: Rp. 100.000.000,-
Realisasi
: Rp.
Prosentase Realisasi
: 94,12 %
94.124.750,-
Peningkatan Pelayanan Perijinan & Pelayanan Penanaman Modal (sertifikasi ISO 9001:2008)
Kegiatan :
Penyelesaian Pekerjaan
: 100 %
Anggaran
: Rp. 100.000.000,-
Realisasi
: Rp. 98.850.000,-
Prosentase Realisasi
: 98,85 %
Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Pembangunan Penyelesaian Pekerjaan
: 100 %
Anggaran
: Rp. 248.500.000,-
Realisasi
: Rp. 246.909.900,-
Prosentase Realisasi
: 99,36 %
8
Kegiatan :
Kegiatan :
Kegiatan :
Kegiatan :
Kegiatan :
Kegiatan :
Kegiatan :
Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Kesra & Lingkungan Penyelesaian Pekerjaan
: 100 %
Anggaran
: Rp. 175.000.000,-
Realisasi
: Rp. 172.990.000,-
Prosentase Realisasi
: 100 %
Pengawasan Pelayanan Perijinan Penyelesaian Pekerjaan
: 100 %
Anggaran
: Rp. 60.000.000,-
Realisasi
: Rp. 59.600.000,-
Prosentase Realisasi
: 99,33 %
Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Perekonomian Penyelesaian Pekerjaan
: 100 %
Anggaran
: Rp. 203.250.000,-
Realisasi
: Rp. 202.325.000,-
Prosentase Realisasi
: 99,54 %
Penyusunan Pelaporan Data Perijinan Akhir Tahun Penyelesaian Pekerjaan
: 100 %
Anggaran
: Rp. 50.000.000,-
Realisasi
: Rp. 49.869.000,-
Prosentase Realisasi
: 99,54 %
Persandingan Raperda Pelayanan Perijinan Penyelesaian Pekerjaan
: 100 %
Anggaran
: Rp. 150.000.000,-
Realisasi
: Rp. 149.999.800,-
Prosentase Realisasi
: 100 %
Penyempurnaan Raperda Penanaman Modal Penyelesaian Pekerjaan
: 100 %
Anggaran
: Rp. 150.000.000,-
Realisasi
: Rp. 126.537.000,-
Prosentase Realisasi
: 84,36 %
Grand Strategi Investasi di Kota Semarang Penyelesaian Pekerjaan
: 100 %
Anggaran
: Rp. 150.000.000,-
Realisasi
: Rp. 131.712.500,-
Prosentase Realisasi
: 87,81 %
9
7.
Program : Penyiapan Potensi Sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Kegiatan :
Pemberdayaan BUMD Penyelesaian Pekerjaan
: 100 %
Anggaran
: Rp. 50.000.000,-
Realisasi
: Rp. 45.601.250,-
Prosentase Realisasi
: 91,20 %
Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran KinerjaKegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2011 diperoleh hasil capaian kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang sebesar 97,62 %. Dengan capaian kinerja sebesar 97,62 % tersebut Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut : 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dalam hal ini Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang tidak ada Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2011. 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang pada tahun 2011 Realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Adapun realisasi dimaksud adalah :
10
No.
Nama Program
Penyelesaian
Anggaran
Realisasi
Realisasi
Pekerjaan
(Rp)
(Rp)
(%)
(%) 1
Pelayanan Administrasi
100
1.189.917.600
1.162.001.748
97,65
100
276.046.400
257.066.546
93,12
Disiplin
100
100.000.000
99,375.000
99,38
Sistem
100
101.340.000
99.398.500
98,08
Promosi
100
1.015.000.000
1.001.583.305
98,68
100
175.000.000.
172.990.000
98,85
100
50.000.000
45.601.250
91,20
Perkantoran 2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3
Peningkatan Aparatur
4
Peningkatan Pengembangan Pelaporan
5
Peningkatan
dan Kerjasama Investasi 6
Peningkatan
Iklim
Investasi 7
Penyiapan
Potensi
Sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. 4.
Faktor - faktor yang penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
5.
Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang.
11
6. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan yang berbasis teknologi informasi, Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi serta pelaksanaan pengembangkan aplikasi egovernment.
TABEL NO. 1 (terlampir)
12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang dan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, maka dapat disampaikan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang sebagai berikut : Tugas : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanaman modal dan melaksanakan koordinasi serta menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi,
integrasi,
sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Fungsi : Untuk melaksnakan tugas dimaksud, maka Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang mempunyai fungsi : a.
Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dan potensi daerah, bidang promosi dan kerjasama investasi, bidang perijinan pembangunan, bidang perijinan perekonomian,
bidang
perijinan
kesejahteraan
rakyat
dan
lingkungan, bidang teknologi informasi serta bidang pengawasan. b.
Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dan potensi daerah, bidang promosi dan kerjasama investasi, bidang perijinan pembangunan, bidang perijinan perekonomian, bidang perijinan kesejahteraan rakyat dan lingkungan, bidang teknologi informasi serta bidang pengawasan.
c.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dan potensi daerah, bidang promosi dan kerjasama investasi, bidang perijinan pembangunan, bidang perijinan perekonomian, bidang perijinan kesejahteraan rakyat dan lingkungan, bidang teknologi informasi serta bidang pengawasan.
d.
Pelaksanaan koordinasi pelayanan proses administrasi penerbitan perijinan dan non perijinan terpadu.
e.
Pelaksanaan pengawasan kerjasama dan pengawasan pelaksanaan pelayanan proses administrasi penerbitan perijinan.
f.
Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan data base dan sistem informasi teknologi investasi dan sistem teknologi pelayanan proses administrasi penerbitan perijinan terpadu.
13
g.
Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam rangka pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dan potensi daerah, promosi dan kerjasama investasi, bidang perijinan pembangunan, bidang perijinan perekonomian, bidang perijinan kesejahteraan rakyat dan lingkungan, bidang teknologi informasi serta bidang pengawasan.
h.
Pengelolaan urusan kesekretariatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
i.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
TABEL NO. 2 (terlampir)
14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, maka Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan Badan . Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugasnya diantaranya : - Terlaksananya pelayanan perijinan yang mudah, cepat, efisien, transparan dan akurat berdasarkan SOP ( Standar Operasional Prosedur ). - Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas, professional dan berjiwa pelayanan prima. - Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta perangkat hokum pendukung pelayanan perijinan berbasis teknologi informasi. - Meningkatnya minat investor dan hubungan kerjasama yang baik dengan instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha. - Meningkatkan pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dan pengembangan potensi daerah yang berdaya saing tinggi.
2.4. Review terhadap Rancanagan Awal RKPD Dari rancangan awal yang telah disusun pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Badan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang.
TABEL NO. 3 (terlampir)
15
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Adapun rencana program dimaksud yang sesuai dalam RPJM adalah Program Pelayanan Publik. Namun dalam pelaksanaannya didukung pula dengan beberapa program sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008, diantaranya : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 6. Program Peningkatan Iklim Investasi 7. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja, dalam hal ini Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program yang telah ditetapkan yaitu : 1) Penyediaan jasa surat menyurat. 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3) Penyediaan alat tulis perkantoran. 4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 5) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 6) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 7) Penyediaan makanan dan minuman. 8) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 9) Pengadaan perlengkapan gedung kantor. 10) Pengadaan peralatan gedung kantor. 11) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 12) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. 13) Pemeliharaan rutin/berkala mebelair. 14) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. 15) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16) Penyusunan laporan keuangan semesteran 17) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. 18) Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal.
16
19) Peningkatan kegiatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha. 20) Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal. 21) Penyelenggaraan promosi investasi. 22) Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi 23) Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal. 24) Peningkatan pelayanan perijinan dan pelayanan penanaman modal (sertifikasi ISO 9001-2008). 25) Peningkatan koordinasi pelayanan perijinan pembangunan. 26) Peningkatan koordinasi pelayanan perijinan kesra dan lingkungan. 27) Peningkatan pengawasan pelayanan perijinan 28) Peningkatan koordinasi pelayanan perijinan perekonomian. 29) Penyusunan data perijinan akhir tahun. 30) Persandingan Raperda Pelayanan Perijinan. 31) Penyempurnaan Perda Penanaman Modal 32) Grand Strategi Investasi di Kota Semarang. 33) Pemberdayaan BUMD. 34) Penyusunan Pengembangan Potensi Daerah Kota Semarang.
TABEL NO. 4 (terlampir)
17
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Adapun arah kebijakan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang : 1. Meningkatkan pelayanan perijinan yang mudah, cepat, efisien, transparan dan akurat berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur). 2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, professional dan berjiwa pelayanan prima. 3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta perangkat hukum pendukung pelayanan perijinan berbasis teknologi informasi. 4. Meningkatkan minat investor dan hubungan kerjasama yang baik dengan instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha. 5. Meningkatkan pemberdayaan BUMD dan pengembangan potensi daerah yang berdaya saing tinggi.
3.1. Tujuan dan sasaran Renja SKPD Tujuan yang telah dirumuskan untuk dicapai dalam jangka ke depan adalah : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan sesuai dengan standar ISO 9001 : 2008. 2. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi, perkantoran dengan akurat dan tepat waktu melalui peningkatan SDM, sarana dan prasarana yang memadai. 3. Meningkatkan capaian kinerja pengembangan investasi di Kota Semarang, baik dalam konteks PMDN dan PMA. 4. Meningkatkan pemberdayaan perekonomian daerah melalui peningkatan kinerja BUMD dan pengembangan potensi daerah yang berorientasi pada sektor-sektor unggulan daerah. Sararan yang ingin dicapai oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian proses perijinan sesuai dengan SPM yang ada. 2. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas / alat-alat, sarana dan prasarana kantor. 3. Terwujudnya peningkatan investasi di Kota Semarang. 4. Terwujudnya peningkatan kompetensi dan daya saing daerah, melalui kegiatan usaha peningkatan kinerja manajemen dan profitabilitas BUMD, serta produktifitas komoditi unggulan daerah secara berkelanjutan.
18
3.3. Program dan Kegiatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang dalam pelaksanaan pembangunan pelayanan publik mempunyai beberapa program sebagaimana termuat dalam RPJMD. Disamping berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2010 - 2015 dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2006 / 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tahun 2013 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang merencanakan tujuh program yang berkaitan dengan Urusan Penanaman Modal yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 6. Program Peningkatan Iklim Investasi 7. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah Dari program tersebut diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan jasa surat menyurat. 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3) Penyediaan alat tulis perkantoran. 4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 5) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 6) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 7) Penyediaan makanan dan minuman. 8) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3.
1)
Pengadaan kendaraan dinas/operasional.
2)
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
3)
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
4)
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair.
Program Peningkatan Dispilin Aparatur 1) Pengadaan khusus hari-hari tertentu.
19
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2) Penyusunan laporan keuangan semesteran 3) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5) Penyusunan RKA dan DPA 6) Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 7) Penyusunan LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) 8) Penyusunan Laporan RENJA (Rencana Kerja) 9) Penyusunan LKPJ (Laporan Kinerja Pertanggung jawaban) 5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1) Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal. 2) Peningkatan kegiatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha. 3) Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal. 4) Penyelenggaraan promosi investasi. 6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1) Peningkatan pelayanan perijinan dan pelayanan penanaman modal (sertifikasi ISO 9001-2008). 2) Pengelolaan dan pengembangan system informasi dan pelayanan perijinan. 3) Peningkatan koordinasi pelayanan perijinan. 4) Evaluasi kinerja aparatur pelayanan perijinan dalam rangka mendukung pelayanan prima. 5) Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan perijinan. 6) Pengelolaan data perijinan dan informasi investasi 7) Pengembangan iklim investasi 7. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daeraah 1) Pengembangan potensi daerah 2) Pemberdayaan BUMD 3) Peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan.
TABEL NO. 5 (terlampir)
20
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang Tahun 2013 merupakan pedoman dan alat ukur atas pelaksanaan program dan kegiatan BPPT Kota Semarang selama tahun 2013. Renja BPPT Kota Semarang ini diharapkan bisa dijadikan bagian penting dari upaya untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan. Harapan terbesar yang dapat diungkapkan disini adalah agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara konsisten dan konsekuen serta dapat dijadikan dasar evaluasi serta perencanaan program dan kegiatan untuk tahun-tahun berikutnya. Demikian Rencana Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang Tahun 2013, semoga apa yang tertuang di dalamnya dapat diwujudkan dan dilaksanakan serta bermanfaat, semoga apa yang tertuang di dalamnya dapat diwujudkan dan dilaksanakan serta bermanfaat bagi semua bagi semua pihak, khususnya bagi aparat Pemerintah Kota Semarang.
Semarang,
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA SEMARANG
Dra. SRI MARTINI, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19580603 198503 2 002
21
22
