BAB . I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Kelembagaan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang disebut Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dengan disngkat BPPTPM pada mulanya adalah 2 (dua) unit kerja yang berbeda, Semula Bidang Penanaman Modal dan Investasi adalah salah satu bidang tergabung dalam Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau, sementara Kelembagaan yang menangani Pelayanan Perizinan diwadahi dengan kelembagaan setingkat Kantor yaitu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ( KPPT). dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Lamandau,
Seiring
dengan
dengan
dinamika
tuntutan
pelayanan Publik yang Prima dalam mewujudkan Kabupaten Lamandau sebagai daerah yang kondusif bagi Investasi, Status Kantor Pelayanan Perizinan Pelayanan
Terpadu Perizinan
(KPPT)
ditingkatkan
Terpadu
dan
Statusnya
Penanaman
menjadi
Modal
Badan
Kabupaten
Lamandau, Badan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau. Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Kabupaten Lamandau sebagai
unsur pelaksana teknis pelayanan
administasi publik di bidang Perizinan dan Penanaman Modal yang dituntut untuk
memberikan
pelayanan
terbaik
kepada
masyarakat
tanpa
mengedepankan pendekatan birokratisasi. pendekatan tersebut sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Lamandau sebagai Daerah yang kondusif bagi Investasi. 1
Penataan pelayanan
kelembagaan
dan
penyempurnaan
tatalaksanaan
Perizinan dan Penanaman Modal mutlak dilakukan dan
bersamaan dengan itu pula perubahan sikap perilaku dan karakter para penyelenggara pelayanan Perizinan juga perlu ditata, agar memiliki moral yang baik, memiliki sikap diri yang Ikhlas, jujur, bersih dan anti suap, serta memiliki intelektualitas yang cukup dan kompeten dibidangnya. Perubahan di maksud sebagai upaya memperbaiki citra pelayanan yang selama ini dipahami oleh banyak orang tentang pelayanan sektor publik yang lamban, korup dan tidak profesional, diharapkan pada akhirnya pelayan publik dibidang Perizinan dan penanaman modal dapat diperbaiki dan tercipta birokrasi yang kuat, efektif dan bersih. Perencanaan strategis Tahun 2013-2018 yang disusun ini adalah sebagai kebutuhan nyata bagi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau untuk permasalahan serangkaian
yang
dihadapi.
rencana
tindakan
dimplementasikan
oleh
Perencanaan
jajaran
dan
kegiatan
Organisasi
mengatasi berbagai strategis
ini
adalah
yang
dibuat
untuk
BPPTPM
dalam rangka
pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara strategis, fleksibel, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan isu strategis serta permasalahan yang ada pada tatanan Pelayanan organisasi dengan melakukan dinamika
penyesuaian-penyesuaian tuntutan
lingkungan
terhadap
pelayanan
perkembangan
serta
selalu
dan
berupaya
memanfaatkan peluang yang ada dan berusaha mengatasi tantangan dan ancaman yang timbul. Perencanaan strategis ini disusun sebagai landasan operasional dalam melaksanakan kebijakan, Program dan kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi dan mencapai tingkat kepuasan maksimal masyarakat dalam memperoleh pelayanan Perizinan dan penanaman modal, yang pada gilirannya mampu menggerakan kegiatan perekonomian masyarakat secara luas, merata dan berkeadilan, hal inilah yang merupakan faktor utama
penentu keberhasilan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 2
Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang administrasi
pelayanan
publik
di
Kabupaten
Lamandau,
Dokumen
perencanaan strategis tahun 2013-2018 ini disusun untuk menjadi pedoman dan acuan pimpinan beserta seluruh pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam proses penyelenggaraan tugas, pokok, dan fungsinya. Rangkaian program dan kegiatan dibuat secara sinergis antara pemimpin dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan guna mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan organisasi dalam kurun waktu lima tahunan dengan rencana Capaian terhadap indikator kinerja dan pengukuran kemajuan hasil pencapaian tetap menjadi dasar utama dalam perencanaan strategis. Rencana strategis ini disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Lamandau 2013-2018, dan akan dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan (Renja SKPD) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau sebagai instrumen acuan program selama satu tahun. 1.2.
Landasan Hukum Landasan penyusunan Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau 2013-2018 adalah: 1. Undang-undang Rapublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau,Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3
3. Undang-undang Peraturan
Nomor
10
Tahun
Perundang–undangan,
2004
tentang
(Lembaran
Pembentukan
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran
Negara
Repulik
Indonesia
Nomor
4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. PP No.41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 10. eraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 4
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Instruksi
Preseiden
No.
5
tahun
1984
tentang
Pedoman
Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha 13. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perbaikan dan Peningkatan
Mutu
Pelayanan
Aparatur
Pemerintah
Kepada
Masyarakat; 14. Permendagri No.24 tahun 2006 tetang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP); 15. Permendagri No. 20 tahun 2008 tetang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di Daerah; 16. Permendagri No.27 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pelayanan Terpadu 17. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1998 Tentang Perizinan Satu Atap di Daerah; 18. Perda Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau 20. Peraturan
Daerah
..............................................tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah 21. Peraturan
Daerah
..............................................tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 5
22. Peraturan Bupati Lamandau No. .................... Tahun.................... Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 23.
Peraturan
Bupati
Lamandau
No.
37
Tahun
2012
tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpau Satu Pintu pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau;
1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau tahun 2013-2018 adalah sebagai pedoman
dan
acuan
BPPTPM
dalam
rangka
penyelenggaraan
Pemerintahan di bidang Perizinan dan Penanaman Modal yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Lamandau 2013-2018. Renstra ini memuat ketentuan tatalaksana Perizinan di bidang Perizinan Dasar dan Perizinan Strategis dan Lanjutan sektor perekonomian, pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pemerintahan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal agar lebih sederhana dan memihak pada kepentingan masyarakat dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPPTPM. Berdasarkan maksud di atas, maka penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau tahun 2013-2018 bertujuan sebagai berikut : 1.
Menetapkan Visi, Misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman
Modal
(BPPTPM)
Kabupaten
Lamandau
dalam
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode 20132018; 2.
Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan
Pelayanan
Perizinan
6
Terpadu
dan
penanaman
Modal
(BPPTPM) Kabupaten Lamandau dalam penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsinya selama periode tahun 2013-2018; 3.
Memberikan acuan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kegiatan bidang Perizinan dan penanaman modal tahunan maupun lima tahunan pada periode 2013-2018;
4.
Memberikan acuan dalam mengelola penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
1.4.
Hubungan Renstra-BPPT PM dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Rencana
Strategis
Badan
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
dan
penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lamandau 2013 - 2018. Proses penyusunannya diawali dengan penyusunan Rancangan Rencana Strategis BPPTPM yang disusun dengan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Lamandau 2013 2018. Rancangan Renstra BPPTPM ini bersama-sama dengan Rancangan Renstra SKPD-SKPD lain di Kabupaten Lamandau, Rancangan RPJMD Kabupaten kemudian dibahas bersama-sama oleh stakeholder Kabupaten Lamandau dalam Musrenbang RPJMD. Masukan yang diperoleh selama pembahasan di Musrenbang RPJMD digunakan sebagai dasar dalam menyempurnakan Rancangan RPJMD tersebut menjadi Rancangan Akhir RPJMD. Rancangan Akhir RPJMD yang kemudian ditetapkan sebagai RPJMD oleh Peraturan Daerah. Sebagai Penjabaran dari RPJMD Tahun 2013 – 2018 Kabupaten Lamandau, maka Renstra SKPD menjadi acuan kerja dari tiap–tiap SKPD dan selanjutnya Renstra tersebut menjadi pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Renja SKPD tiap tahunnya dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau.
7
1.5.
Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau 2013 - 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau, hubungan Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan BPPTPM, uraian tugas dan fungsi serta organisasi SKPD. Dalam bab ini juga digambarkan susunan kepegawaian dan aset yang dikelola oleh BPPTPM.
BAB III
ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD Memuat
tentang
gambaran
umum
daerah
terkait
dengan
pelayanan BPPTPM, hasil-hasil yang dicapai dalam periode lima tahun sebelumnya, serta analisis isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi SKPD. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN Bab ini memuat pernyataan visi BPPTPM dan penjelasan makna dari setiap pernyataan visi tersebut. Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam pernyataan Misi. Bab ini juga menguraikan Misi tersebut ke dalam pernyataan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Akhirnya, dalam bab ini juga dijelaskan strategi dan kebijakan yang dirumuskan oleh BPPTPM untuk pencapai tujuan dan sasaran pelayanan BPPTPM.
8
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Memuat penjelasan/uraian tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan dilengkapi oleh indikator kinerja, kelompok sasaran dan sumber pendanaan indikatif, Hasil penjelasan selanjutnya disusun dalam bentuk tabel.
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Memuat
indikator
kinerja
SKPD
yang
secara
langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII PENUTUP Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain Renstra SKPD merupakan pedoman dakam penyusunan Renja SKPD, penguatan peran para stakeholder dalam pelaksaan renja SKPD, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala SKPD.
9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPPTPM 2.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPPTPM Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau merupakan Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 tahun 2012 dengan tugas pokok melaksanakan tugas di Bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi : 1. penyusunan kebijaksanaan teknis dibidang pelayanan Perizinan dan penanaman modal; 2. melakukan koordinasi dibidang pelayanan Perizinan dan penanaman modal; 3. pembinaan dan pengkoordinasian penerapan standar teknis Perizinan terpadu; 4. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Perizinan dan penanaman modal secara terpadu; 5. pelaksanaan urusan tata usaha badan. 2.2. Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dengan Struktur Organisasi sebagai berikut : a.
Kepala Badan;
b.
Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program
c.
Bidang Pelayanan Pengaduan atas layanan; 10
d.
Bidang Pelayanan Perizinan Dasar;
e.
Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis;
f.
Bidang Penanaman Modal; 1. Sub Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi 2. Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Investasi
g.
Tim Teknis;
h.
Kelompok Jabatan Fungsional.
i.
Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
2.2.1. Tupoksi Kepala Badan Kepala badan mempunyai tugas memimpin, menggoordinasikan dan memberikan dan petunjuk kepada bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas serta mengadakan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat.
2.2.2 Tupoksi Sekretariat Badan 1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung
jawab
kepada
Kepala
Badan
mempunyai
tugas
mengoordinasikan penyusunan dan pengendalian Program, Keuangan serta Pelayanan administrasi umum, Kepegawaian dan Perlengkapan; 2. Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan, Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program, Sub Bagian Keuangan; 3. Untuk menyelenggarakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan Pengendalian Program; b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian; c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; 11
d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.2.2.1.
Tupoksi Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana kerja, penyusunan laporan kegiatan serta evaluasi kegiatan Badan. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program; b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan penyusunan program Badan dan pelaksanaan penyusunan program Badan; c. pelaksanaan
analisis,
evaluasi
serta
pengendalian
terhadap
pelaksanaan program Badan; d. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program Badan; e. pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan
subbagian; dan f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.2.2.2. Tupoksi Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan penyusunan laporan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan Badan. Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Keuangan; 12
b. pelaksanaan
penyusunan
rencana
kegiatan
pengelolaan
administrasi keuangan Badan; c.
pelaksanaan
urusan
perbendaharaan
dan
penatausahaan
keuangan Badan; d. pelaksanaan
penyusunan dan pengelolaan bahan laporan
keuangan Badan; e. pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan
subbagian; dan f.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
2.2.2.3.
Tupoksi Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi umum, perjalanan dinas, kehumasan, kepegawaian,
pengembangan
pegawai,
organisasi,
tatalaksana,
hukum, perlengkapan serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan; b. pelaksanaan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja; c.
pelaksanaan
pengadaan,
penyimpanan,
pendistribusian,
pemeliharaan peralatan dan perlengkapan serta menginventarisasi sarana dan prasarana Badan serta aset lainnya; d. pelaksanaan
urusan
keprotokolan,
kehumasan
dan
pendokumentasian; e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan dan perpustakaan;
13
f.
pelaksanaan
pengumpulan,
pengelolaan,
penyimpanan,
pemeliharaan data kepegawaian dan menyiapkan dan pengusullan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun, serta pemberian penghargaan; g. penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai dan bahan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat; h. pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan
subbagian; dan i.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2.2,3.
Tupoksi Bidang Pengaduan atas layanan Bidang Pengaduan atas Layanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai
tugas pokok menerima pengaduan atas layanan
serta penanganannya. Bidang Pengaduan Atas Layanan mempunyai fungsi : 1.
penyusunan program kerja di Bidang Pengaduan Atas Layanan;
2.
pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan dan kebijakan teknis sistem pelayanan dan pengaduan;
3.
pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan sistem pelayanan pengaduan ;
4.
pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi sistem pelayanan dan pengaduan;
5.
penyusunan bahan laporan dan
evaluasi pelaksanaan tugas
pelayanan dan pengaduan; dan 6.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.2.4.
Tupoksi Bidang Pelayanan Perizinan Dasar Bidang Pelayanan Perizinan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan Perizinan dasar. 14
Bidang Pelayanan Perizinan Dasar mempunyai fungsi : a.
penyusunan program kerja di Bidang Pelayanan Perizinan Dasar;
b.
pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan Perizinan dasar;
c.
pelaksanaan pembinaan bidang pelayanan Perizinan dasar;
d.
pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi bidang pelayanan Perizinan dasar;
e.
penyusunan bahan laporan dan
evaluasi pelaksanaan tugas
bidang pelayanan Perizinan dasar; dan f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.2.5. Tupoksi Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis Perizinan lanjutan dan strategis. Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja di Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis; b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis; c. pelaksanaan pembinaan bidang pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis; d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi bidang pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis; e. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis; dan f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
15
2.2.6. Tupoksi Bidang Penanaman Modal Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis Penanaman Modal, dan membawahi 2 (dua) Sub Bidang : 1. Sub Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi; dan 2. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Investasi Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja di Bidang Penanaman Modal; b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal; c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian investasi serta pengembangan promosi investasi; d. pengendalian
dan
evaluasi
pelaksanaan
pengawasan
dan
pengendalian investasi serta pengembangan promosi investasi; e. pelaksanaan fasilitasi kerjasama penanaman modal; f.
penyediaan informasi potensi daerah, peluang usaha untuk kerjasama bidang penanaman modal;
g. penyelenggaraan sistem informasi bidang penanaman modal; h. penyusunan bahan laporan dan
evaluasi pelaksanaan tugas di
Bidang Penanaman Modal; dan i.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.2.6.1. Tupoksi Sub Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi Sub Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi dipimpin seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis dan koordinasi di Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi. Sub Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi mempunyai fungsi :
16
a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi; b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan dan promosi investasi; c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang pengembangan dan promosi investasi; d. penyiapan
pedoman
dan
tata
cara
pembangunan
dan
pengembangan sistem informasi penanaman modal; e. pelaksanaan pembangunan dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan Provinsi serta pemutahiran data dan informasi penanaman modal daerah; f.
penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di Sub Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi; dan
g. pelaksanaan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2.2.6.2. Tupoksi Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Investasi Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Investasi dipimpin seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis dan koordinasi Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Investasi. Sub Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi mempunyai fungsi : 1.
penyusunan program kerja di Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Investasi;
2.
pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengendalian investasi;
3.
pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang pengawasan dan pengendalian investasi;
4.
pelaksanaan pembinaan bidang pengawasan dan pengendalian investasi;
17
5.
pelaksanaan
pemantauan,
bimbingan
dan
pengawasan
pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; 6.
penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Investasi; dan
7.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.2.7.
Tupoksi Tim Teknis Pada Bidang Pengaduan atas Layanan, Bidang Pelayanan Perizinan Dasar, Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis, dibantu oleh Tim Teknis. Tim Teknis terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari berbagai Perangkat Daerah yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidangnya dan secara struktural bertanggung jawab kepada Kepala SKPD yang menugaskan namun secara Teknis Operasional dalam melaksanakan pembinaan teknis terhadap Perizinan-Perizinan yang diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di bawah koordinasi Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dimana PNS dimaksud ditugaskan. Tim Teknis dibentuk dan ditunjuk berdasarkan penugasan dari Kepala SKPD terkait, pengangkatan dan pemberhentian Tim Teknis ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau, Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Tim Teknis tersebut ditetapkan menurut intensitas pelayanan Perizinan yang bersangkutan dengan ugas dan fungsi Tim Teknis : 1. pengumpulan dan pengolahan bahan
Analisis teknis bidang
pengaduan atas layanan,pelayanan Perizinan dan Perizinan Lanjutan dan strategis; 2. pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis pemberian ijin dan penelitian lapangan; 3. penyiapan berita acara hasil penelitian dan pemeriksaan lapangan; 18
4. penyiapan rekomendasi persetujuan, penolakan, pembatalan dan pencabutan ijin; 5. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas teknis di Bidang Pelayanan Perizinan dan atau pengaduan atas layanan 6. pelaksanaan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
langsungnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.2.8.
Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah Pranata Komputer dan Arsiparis. Pemegang Jabatan Fungsional ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Pegawai yang paling senior. Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
2.2.9.
KETERKAITAN SKPD TEKNIS DALAM PERIZINAN a. Memberikan telaahan dalam rapat pertimbangan; b. Membina dan mengawasi pelaksanaan ijin di lapangan; c.
Memberi peringatan dan penindakan terhadap pelanggaran ijin;
d. Menerima
Tembusan
Laporan
Penanaman Modal
19
Rekapitulasi
Perizinan
dan
20
2.3.
Kinerja Pelayanan SKPD Berisi uraian mengenai tingkat capaian kinerja BPPTPM berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. Pelaksanaan kapasitas pelayanan BPPTPM dapat dikategorikan dalam 7 (tujuh) peran utama yang saling terkait, yaitu : 1.
Sebagai kebijakan Penanaman Modal;
2.
Kerjasama Penanaman Modal;
3.
Promosi Penanaman Modal dan Perizinan;
4.
Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
5.
Pengendalian Pelaksanaan Perizinan dan Penanaman Modal;
6.
Pengelolaan data dan Sistem Informasi;
7.
Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Perizinan dan Penanaman Modal.
Ketujuh kapasitas pelayanan utama tersebut kemudian diuraikan dan dijabarkan kedalam berbagai program dan kegiatan strategis. 1.
Pelayanan Sebagai Pengambil Kebijakan Pelayanan
sebagai
Pengambil
Kebijakan
yang
ditangani
BPPTPM
Kabupaten Lamandau merupakan unit kerja penentu dalam penerbitan izin dan penyedia informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan. 2.
Pelayanan Sebagai kerjasama penanaman modal Pelayanan sebagai kerjsama penanaman modal, BPPTPM Kabupaten Lamandau menyelenggarakan fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/asing.
3.
Pelayanan Sebagai Promosi Penananam Modal dan Perizinan Pelayanan sebagai Promosi Penanaman Modal dan Perizinan, BPPTPM ikut berperanserta dalam terselenggaranya promosi peluang penananman modal provinsi dan penananam modal kabupaten/kota.
21
4.
Pelayanan Sebagai Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Pelayanan sebagai Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, BPPTPM memberikan kemudahan dalam pelayanan, fasilitas dan informasi dalam perizinan dan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5.
Pelayanan
Sebagai
Pengendalian
Pelaksanaan
Perizinan
dan
Penanaman Modal Pelayanan sebagai Pengendalian Pelaksanaan Perizinan dan Penanaman Modal, BPPTPM merupakan unti kerja dalam terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha 1 (satu) kali dalam setahun. 6.
Pelayanan Sebagai Pengelolan data dan sistem informasi Pelayanan sebagai Pengeloalan data dan sistem informasi, BPPTPM menerapkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
7.
Pelayanan
Sebagai
Penyebarluasan,
Pendidikan
dan
Pelatihan
Perizinan dan Penanaman Modal Pelayanan sebagai Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Perizinan dan
Penanaman
terselenggaranya
Modal,
BPPTPM
Sosialisasi
merupakan
kebijakan
unti
penanaman
kerja modal
dalam kepada
masyarakat dunia usaha. Untuk mengukur kinerja Pelayanan BPPTPM berdasarkan tugas dan fungsi
yang dikategorikan dalam 7 (tujuh) peran utama diatas dapat dilihat pada Tabel 2.1. Sedangkan untuk tabel inteprestasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau yang mengemukakan rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau, disajikan pada Tabel 2.2.
22
23
2.4. SUMBER DAYA BPPTPM 2.4.1. Kepegawaian : Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau keadaan pada Desember 2012 berjumlah 13 orang dan THL 4 Orang. dan pada saat itu Kelembagaan Perizinan masih berstatus Kantor namun setelah adanya penggabungan unit kerja Pelayanan Perizinan dengan penanaman Modal, Kelembagaannya di tingkatkan dari Kantor menjadi Badan pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal berdasarkan Perda Kabupaten Lamandau Nomor : 11 tahun 2012, Operasional pada Akhir Bulan Januari 2013, maka Personil BPPTP bertambah menjadi 21 Orang PNS dan 5 Orang THL,
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai BPPTPM Berdasarkan Status Pegawai
No
Status Kepegawaian
Desember
September
2012
2013
1.
Pegawai Ngeri Sipil (PNS)
13
21
2.
Calon Pegawai Negeri Sipil
-
-
4
5
17
26
(CPNS) 3.
Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Jumlah (orang)
Sumber: BPPTPM Dari segi pendidikan, 52,38 % pegawai BPPTPM memiliki tingkat pendidikan Strata Satu (S1), 42,85 % berpendidikan SLTA dan 4,26% berpendidikan D3. Dengan demikian tingkat pendidikan pegawai BPPTPM sudah cukup baik.
29
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai BPPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan September 2013
No.
Tingkat Pendidikan
Jumlah
Persentase
1.
STRATA DUA (S2)
-
-
2.
STRATA SATU (S1)
11 Orang
52,38
3.
D3
1 Orang
4,26
4.
SLTA
9 Orang
42,85
21 Orang
100
Jumlah Sumber: BPPTPM
Berdasarkan penempatan pegawai, terlihat bahwa pegawai paling banyak terdapat pada Sekretariat Badan, yaitu 12 orang, Bidang Pelayan Perizinan Dasar 2 orang, kemudian Bidang Pelayanan Perizinan Strategis sebanyak 2 orang dan Bidang Penanaman Modal sebanyak 4 Orang sementara Bidang Pengaduan atas layanan masih belum terisi, dari data tersebut tampak bahwa jumlah pegawai yang ada masih sangat kurang memadai untuk melayani jumlah Perizinan sebanyak 37 jenis. Dibandingkan dengan TUPOKSI yang ada, jumlah tersebut masih sangat kurang.
Tabel 2.5 Perbandingan Jumlah Pegawai BPPTPM dan Kebutuhan Pegawai Per September 2013
No
1.
Unit Kerja Kepala badan Staf
Jumlah
Jumlah Pegawai yang
Pegawai
Dibutuhkan*
1 Orang
-
-
1 Orang
30
Sekretariat Badan
2.
Sekretaris Badan
1 Orang
-
Kasubag
3 Orang
-
Bendahara
2 Orang
-
Staf
6 Orang
8 Orang
Atas Layanan
-
1 Orang
Kepala Bidang
-
3 Orang
Dasar
1 Orang
-
Kepala Bidang
1 Orang
2 Orang
Kepala Bidang
1 Orang
-
Staf
1 Orang
2 Orang
Modal
1 Orang
-
Kepala Bidang
1 Orang
1 Orang
Kasubag
2 Orang
4 Orang
21 Orang
22 Orang
Bidang 3.
Pengaduan
Staf Bidang Pel. Perizinan 4.
Staf 5.
Bidang Pel Strategis
6.
Bidang
Penanaman
Staf JUMLAH
Tabel. 2.6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan Per September 2013
No
Golongan
Jumlah (Org)
1
IV/b
1
2
IV/a
-
3
III/d
3
4
III/c
2
31
5
III/b
5
6
III/a
1
7
II/d
-
8
II/c
1
9
II/b
6
10
II/a
2
Jumlah
21
Tabel. 2.7 Jumlah Pegawai Non PNS berdasarkan Klasifikasi Pendidikan Per September 2013 No
Pendidikan
Jumlah Org)
1
S1
1
2
DIII
-
3
SLTA
4
Jumlah
5
Tabel.2.8 Jumlah Pejabat Struktural menurut tingkat penjenjangan (Diklat) Per September 2013 No
Diklat Penjenjangan
Jumlah (Org)
1
Spada/Adum/PIM IV
6
2
Spadya/Spama/PIM III
2
3
Sespa/Spamen/PIM II
-
4
Lemhanas/Spati
-
Jumlah
8
32
2.4.2. Keadaan Sarana dan Prasarana(Asset) Sarana dan Prasarana Perkantoran merupakan komponen penting sebagai
penunjang
keadaan
sarana
pelaksanaan
dan
prasarana
tugas
operasional
perkantoran
Pelayanan,
BPPTPM
dapat
digambarkan sebagai berikut : Tabel. 2.9 Data Aset dan Kondisinya Per September 2013
Jenis
Jumlah
Keterangan
(Unit) Gedung
1
Kantor Mobil Dinas
1
Satu Jenis AVANZA
Motor Dinas
5
4 unit merk Yamaha dan 1 unit merk Kawasaki
AC
19
18 unti Merk LG dan 1 unit merk Samsung
Printer
16
13 Merk Canon, 1 unit HP Laser Jet dan 1 unit Merk Epson
Komputer
10
Model LG, Toshiba dan Accer
Laptop
6
Model Accer dan Toshiba
Kursi
26
Terdiri dari kursi Eselon, Kursi Putar, Kursi Staf dan Kursi tunggu
Meja
18
Terdiri dari meja pimpinan, meja staf dan meja kayu
Lemari Besi
5
Lemari besi merk Brother
Filling
7
Merk Brother
Note Book
2
Model Accer dan Toshiba
Lemari
4
Terdiri dari Lemari kayu 3 pintu dan lemari
Kabinet
Kayu Telepon
kayu 2 pintu 12
Merk Panasonik
33
Camera
4
Merk Sony 3 buah dan Merk Canon 1 buah
Mesin Tik
3
Mesin Tik
Rumah
1
Uk. 8 x 6 Meter (kopel)
1
Uk. 12 x 6 Meter
1
Uk. 1,5 x 1,5 Meter
1
± 194 Meter
Digital
Jaga Rumah Parkir Rumah Genset Pagar Kantor
2.4.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPPTPM 2.4.3.1. Kondisi Aktual dan Yang Diharapkan Analisis lingkungan strategis Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dilakukan dengan menggunakan teknik analisis SWOT (Strengths, Weaknessess, Opportunities, Treats). Dalam analisis ini akan diidentifikasi dan dinteraksikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan. Sebagai langkah awal dalam analisis, perlu diketahui kondisi awal dan kondisi yang diharapkan oleh organisasi. Adapun kondisi awal BPPTPM adalah sebagai berikut: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah cenderung bersikap sebagai koordinator SKPD teknis pengelola izin dan penanaman modal 1. Belum optimalnya mutu pelayanan yang meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi
manajemen,
yaitu
perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. 2. Belum terstandartnya operasional kegiatan dan indeks biaya pelayanan; 3. Belum Optimalnya hubungan kerja/koordinasi teknis antara SKPD Teknis dengan pengelola izin
34
4. Belum jelasnya skala prioritas pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal 5. Belum terhimpunnya data akurat dan aktual yang mendukung kegiatan penanaman modal 6. Belum optimalnya pemberdayaan bidang penanaman modal sebagai sumber pendapatan daerah dan salah satu faktor pengungkit pembangunan ekonomi 7. Rendahnya hubungan dengan pihak ketiga baik pada tingkat daerah, maupun nasional 8. Belum
jelasnya
acuan
pengembangan
organisasi
Badan
Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
Dengan
memperhatikan
arah
kecenderungan
perkembangan
organisasi dan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah, maka situasi masa depan yang diharapkan adalah sebagai berikut: 1. Menjadi fasilitator administrasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal di Daerah; 2. Orientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dalam semua fungsi manajemen; 3. Pelayanan perizinan, non Perizinan dan penanaman modal yang akan dilaksanakan telah terstandar serta dalam pembiayaan mempunyai standart biaya yang realistis; 4. Mantapnya koordinasi internal antar unit kerja pada organisasi Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah dengan semua SKPD pengelola izin. 5. Adanya skala prioritas pelayanan perizinan, non Perizinan dan penanaman modal 6. Terhimpunnya data akurat dan actual untuk mendukung kegiatan penanaman modal 7. Terwujudnya peran yang optimal bidang penanaman modal dalam peningkatan pendapatan daerah dan sebagai pengungkit pembangunan ekonomi 8. Harmonisnya hubungan dengan pihak ketiga
35
9. Tersusunnya
acuan
pengembangan
organisasi
Badan
Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
2.4.3.2. Identifikasi Faktor Eksternal dan Internal Organisasi Faktor-faktor yang menyebabkan kondisi yang diharapkan dapat dicapai perlu diidentifikasi berbagai faktor eksternal maupun internal organisasi
yang
akan
mempengaruhi
pencapaiannya.
Faktor
eksternal dikelompokkan atas peluang dan ancaman sementara faktor internal dikelompokkan atas kekuatan dan kelemahan. Faktor eksternal yang teridentifikasi adalah sebagai berikut : b. Peluang : 1. Tuntutan terhadap pelayanan perizinan, non Perizinan dan penanaman modal yang prima, terpercaya dan transparan sangat tinggi 2. Pelayanan Perizinan dan penanaman modal sebagai sumber pendapatan daerah dan pengungkit pembangunan ekonomi 3. Adanya regulasi yang mendukung terciptanya kesejahteraan pegawai pemberi pelayanan 4. Tersedianya tekonologi informasi untuk menunjang kegiatan pelayanan perizinan dan penanaman modal 5. Adanya dorongan publik menjadikan SKPD Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal menjadi Institusi yang terpercaya. c.
Ancaman : 1. Tingginya tingkat ketidakpastian prosedur yang baku selama proses transisi pembentukan organisasi 2. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemberi pelayanan perizinan dan penanaman modal 3. Masih rendahnya kesadaran aparat dalam mematuhi aturan yang berlaku
36
2.4.3. Faktor internal organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut : 2.4.3.1. Kekuatan : 1. Kapasitas
kelembagaan
pelayanan
perizinan
dan
penanaman modal yang semakin berkembang 2. Memiliki kewenangan untuk mengelola perizinan, non Perizinan dan penanaman modal 3. Adanya kemauan yang kuat dari personil untuk maju 2.4.3.2. Kelemahan : 1. Sumber daya keuangan yang sangat terbatas 2. Sumber daya manusia yang profesional masih terbatas 3. Sumber belajar yang terbatas 4. Koordinasi yang kurang optimal
2.4.4.
Interaksi Antar Faktor Internal dan Eksternal Berdasarkan faktor-faktor eksternal dan internal yang disebutkan di atas, selanjutnya akan dirumuskan isu-isu strategis yang dikelompokkan dalam 4
(empat)
kategori,
yaitu
comparative
advantage,
mobilization,
investment/divestment dan status quo. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut: a. Comparative Advantege (Interaksi antara Peluang dan Kekuatan) 1. Mengembangkan kapasitas kelembagaan pelayanan perizinan dan penanaman modal untuk mewujudkan pelayanan prima, terpercaya dan transparan 2. Mengimplementasikan
kewenangan
yang
didukung
jaminan
kesejahteraan pegawai, dan teknologi informasi 3. Peningkatan kapasitas pegawai melalui pemanfaatan teknologi informasi dan tenaga ahli b. Mobilization (Interaksi antara Kekuatan Dan Ancaman) 1. Melalui penguatan kapasitas kelembagaan membentuk system dan prosedur yang baku untuk pelayanan perizinan dan penanaman modal; 2. Mengefektifkan wewenang yang dimiliki untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat
37
3. Dengan kemauan yang kuat menjalankan tugas sesuai aturan menciptakan aparat yang bersih dan berwibawa c. Investment Divestment (Interaksi antara Peluang dan Kelemahan) 1. Sumber keuangan ditingkatkkan dengan pemberdayaan pelayanan Perizinan dan penanaman modal sebagai sumber pendapatan Daerah dan pengungkit pembangunan ekonomi 2. Memanfaatkan tenaga ahli dan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan pembelajaran membentuk profesionalisme 3. Meningkatkan koordinasi melalui pengembangan jaringan kerja d. Status Quo (Interaksi antara Kelemahan dan Ancaman) 1. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan profesionalisme aparat pelayanan 2. Meningkatkan sumber daya keuangan melalui pengembangan organisasi yang stabil dan terarah 3. Melakukan pembelajaran tentang aturan-aturan hukum yang berlaku
untuk
menumbuhkan
terhadap hukum
38
kesadaran
kepatuhan
aparat
BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPPTPM 3.1. Gambaran Umum Daerah Terkait dengan Pelayanan BPPTPM Kondusif tidaknya iklim berinvestasi di suatu daerah dipengaruhi beberapa faktor. Beberapa faktor yang dianggap dapat mempengaruhi iklim usaha adalah keamanan dan ketertiban; kemudahan Perizinan; peraturan daerah yang mendukung iklim usaha; serta pengenaan pajak daerah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam memberdayakan masyarakat diantaranya
adalah
pelaksanaan
Program
Pengembangan
Kebijakan
Investasi Daerah melalui Kegiatan Sosialisasi Perizinan dan Program Pengembangan Pembangunan secara terpadu. Dalam kaitan ini, diterapkan pelayanan
Perizinan
terpadu.
Artinya
Pemerintah
Kabupaten
dapat
memberikan pelayanan Perizinan usaha dan penanaman modal secara cepat murah dan mudah dalam satu tempat pelayanan secara terpadu. Pertumbuhan investasi di Kabupaten Lamandau sampai dengan awal tahun 2013 masih terasa lamban dimanna baru tercatat 5 Perusahaan PMA dengan total investasi mencapai Rp. 650.719.519.193,- dan 10 Perusahaan PMDN dengan total investasi mencapai Rp. 1.414.395.884.559,-sebagian besar bergerak pada sektor Kehutanan dan Perkebunan. 3.2 Hasil-hasil yang Dicapai Lima Tahun Sebelumnya Seperti telah disebutkan sebelumnya, KPPT baru ditingkat statusnya menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sejak awal tahun 2013. Semula masih berstatus Kantor dengan demikian pembahasan pada sub bab ini menggambarkan kinerja yang dicapai oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ( KPPT). Beberapa butir pencapaian KPPT dapat diringkas sebagai berikut: 1. SDM Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang terbatas, baik jumlah maupun kualitasnya, namun telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan. 39
2. Jumlah Perizinan yang dikenakan retribusi pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini. Tabel 3.1 Jumlah Perizinan yang Dikeluarkan s/d September 2013 No Jenis Ijin
Jumlah Ijin yang Dikeluarkan Tahun
2013
(per
Sept
2013) 1
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
40
2
Ijin Gangguan (HO)
123
3
Ijin Trayek)
0
Sumber: LAKIP BPPTPM
3. Pendapatan retribusi BPPTPM
juga menunjukkan bahwa realisasinya
dapat melampaui jumlah yang ditargetkan. Lihat Tabel 3.2.
Tabel 3.2 Pendapatan Retribusi BPPTPM Tahun 2013 (Per Sept 2013) No
Uraian
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
%
1
IMB
217.970.000
197.962.500
91
2
IG (HO)
120.000.000
494.596.065
412
3
Izin Trayek
10.000.000
-
Jumlah
347.970.000
692.558.565
199
Sumber: BPPTPM 4. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Lamandau. 40
Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik Pemerintah Lamandau pada tahun 2012 menunjukkan hasil rata-rata nilai indeks 2,803 atau termasuk dalam kategori ” BAIK ”. Nilai rata-rata indeks tersebut didasarkan pada pengukuran pelayanan perizinan. Meskipun demikian, capaian nilai indeks rata-rata masih cukup jauh terhadap nilai optimal, yang berarti pelayanan publik masih perlu ditingkatkan. 5. Kewenangan Perizinan Sampai dengan September 2013 BPPTPM telah melayani 13 jenis Perizinan dari 36 Jenis Izin yang dilimpahkan kewenangannnya. Tabel 3.3 Kewenangan Perizinan s/d September 2013
No.
Jenis Izin
1 2 A . PERIZINAN BIASA Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tinggal yang luasnya sampai 1 dengan 200 M2 Izin Undang – undang gangguan (HO) 2 sekala rendah 3 Izin Tempat Usaha (ITU) Izin Reklame dan Reklame. 4 Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan Industri. 5 Izin Usaha Perdagangan (IUP) 6 Tanda Daftar Industri (TDI) 7 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 8 Tanda Daftar Gudang (TDG) 9 Izin penyelenggaraan Apotik 10 Izin Penyelenggaraan Toko Obat 11 Izin Penyelenggaraan Optikal. Izin Penyelenggaraan Toko Obat 12 Tradisional 13 Izin Praktek Dokter 14 Izin praktek Bidan 15 Izin Insidentil. 16 Akte pengesahan Koperasi. 17 Akte Catatan Sipil 41
Izin Selesai (hari kerja) 3
12 10 7 2 14 3 14 3 3 10 10 10 10 10 10 5 10 8
18
Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Izin Pengumpulan Uang / Sumbangan Sosial dengan cara mencetak dan 19 menjual karcis 20 Izin Usaha Angkutan Bermotor 21 Izin Angkutan Barang Khusus Izin Penyelenggaraan Pusat 22 Kebugaran Jasmani 23 Izin Pemakaian Kios / Lapak Izin Penyimpanan Bahan Bakar untuk 24 Industri 25 Izin Usaha Kepariwisataan Usaha Kepariwisataan : a. Usaha Hotel dan Penginapan ( kelas melati) b. Restoran, Rumah Makan, tempat makan dan jasa boga c. Permainan ketangkasan elektronik termasuk bingo dan sejenisnya. d. Biro perjalanan dan agen perjalanan wisata. e. Ruang Serba Guna f. Karaoke VIP Room / Non VIP Room. Perizinan usaha rekreasi a. Taman Rekreaksi b. Kolam Pemancingan c. Pameran Seni / Pasar Seni / Galeri d. Tempat Bilyard e. Ruang Serba Guna f. Persewaan Audio Visual, VCD dan sejenis Play Station, TV kabel. g. Perizinan Usaha Tempat Usaha. h. Perizinan Pramuwisata. Perizinan hiburan umum a. Musik hidup dan panggung Hiburan (terbuka,tertutup) b. Pertunjukan Film. 26. Izin Perpanjangan (Heregistrasi) B. JENIS PERIZINAN STRATEGIS (PERIZINAN TERTENTU) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tinggal yang luasnya diatas 200 M2 1 dan IMB untuk usaha / industri 2 Izin Lokasi Perkebunan 3 Izin Pertambangan 4 Izin Trayek Darat / Sungai / baru dan 42
14 6 12 14 7 6 9 9
10
14 45 155 15
perpanjangan 5 Izin Sertifikasi dan Pas Kapal 6 Izin Pembuangan Limbah Cair 7 Izin Pendirian SPBU 8 Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja 9 Izin Penelitian 10 Izin Pendirian Hotel Berbintang 11 Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Sumber: BPPTPM
15 15 15 15 10 9 14
3.3 Analisa Isu Strategis berkaitan dengan Tugas dan Fungsi SKPD Isu strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal dirumuskan dengan memetakan faktor-faktor internal maupun eksternal Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM), sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pemetaan faktor internal dilihat berdasarkan kekuatan dan kelemahan BPPTPM, sedangkan pemetaan faktor eksternal dilihat berdasarkan peluang dan ancaman yang dihadapi BPPTPM. Berdasarkan pemetaan tersebut, dirumuskan isu strategis pelayanan BPPPM. A. Faktor Internal BPPTPM Kekuatan 1. Kapasitas pelayanan penanaman
Kelemahan
kelembagaan 1. Sumber daya keuangan yang sangat perizinan modal
semakin berkembang
dan
terbatas
yang 2. Sumber daya manusia yang profesional masih terbatas
2. Memiliki kewenangan untuk 3. Sumber belajar yang terbatas mengelola Perizinan
perizinan,
non 4. Koordinasi yang kurang optimal
dan penanaman 5. Regulasi
modal
yang belum jelas dan tidak
sesuai dgn kondisi terkini
3. Adanya kemauan yang kuat 6. Ketepatan waktu penyelesaian proses dari personil untuk maju 4.
Perizinan sulit di pastikan 7. Sarana
dan
prasarana
pelayanan
Perizinan yang kurang 8. Proses Perizinan dianggap berbelit-belit 43
dan kurangnya transparansi sehingga menimbulkan
biaya
tinggi
dan
berkurangnya minat investasi 9. pengembangan
sistem
informasi
Perizinan masih belum optimal
B. Faktor Eksternal BPPT Peluang
Ancaman
0. Tuntutan terhadap pelayanan perizinan, 1. Tingginya
tingkat
non Perizinan dan penanaman modal
ketidakpastian
yang prima, terpercaya dan transparan
yang baku selama proses
sangat tinggi
transisi
1. Pelayanan Perizinan dan penanaman modal
sebagai
sumber
pembentukan
organisasi
pendapatan 2. Masih
rendahnya
daerah dan pengungkit pembangunan
kepercayaan
ekonomi
terhadap
2. Adanya
regulasi
terciptanya
yang
mendukung
kesejahteraan
pegawai
3. Tersedianya tekonologi informasi untuk kegiatan
pelayanan
perizinan dan penanaman modal 4. Adanya dorongan publik menjadikan SKPD
Pelayanan
Penanaman
Modal
masyarakat
aparat
pelayanan
tingkat
pemberi
perizinan
dan
penanaman modal 3. Masih rendahnya kesadaran
pemberi pelayanan
menunjang
prosedur
Perizinan menjadi
dan
Institusi
yang terpercaya.
44
aparat
dalam
mematuhi
aturan yang berlaku
C. Isu Strategis: Berdasarkan pemetaan tersebut di atas maka isu strategis dalam pelayanan Perizinan dan Penanaman modal oleh BPPTPM dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1. Kinerja aparatur badan a. Jumlah SDM yang kurang memadai b. sebahagian besar Personil / aparatur yang belum memahami tugasnya c. Sarana dan prasarana dan fasilitas pendukung pelayanan Perizinan yang kurang. d. Dukungan Anggaran yang yang terbatas
2. Kualitas pelayanan Perizinan a. Belum adanya sistem informasi Perizinan yang transparan dan mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat. b. Waktu pengurusan Perizinan masih terlalu lama dan sulit dipastikan. c. Belum optimalnya tugas Tim Teknis dan mekanisme proses persetujuan Perizinan. Permasalahan yang dihadapi dalam Tim Teknis adalah kurangnya jumlah pegawai dan kapasitas pegawai. d. Masih terdapatnya regulasi yang menjadi acuan Perizinan yang belum sesuai dengan kondisi terkini (mutakhir) e. Belum efektifnya kegiatan monitoring dan evaluasi untuk pengendalian pelaksanaan
Perizinan.
Hal
ini
terlihat
dari
adanya
perubahan
peruntukan dari ijin yang diberikan. f. Belum Optimalnya Koordinasi antar SKPD pemberi Pelayanan g. Peningkatan Status kelemgaan belum di ikuti dengan
Peningkatan
Anggaran.
3. Pemahaman masyarakat/perusahaan tentang proses Perizinan a. Rendahnya pemahaman masyarakat/perusahaan tentang perlunya/manfaat mengurus Perizinan. 45
a. Rendahnya pemahaman masyarakat/perusahaan tentang prosedur dan persyaratan Perizinan b. Rendahnya pemahaman masyarakat/perusahaan tentang tata ruang dan kaitannya dengan Perizinan. c. Rendahnya kesadaran Masyarakat terhadap Perizinan
46
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN 4.1. Kaitan dengan RPJMD Visi Pemerintahan Kabupaten Lamandau periode 2004-2018 adalah: "Terwujudnya
kesejahteraan
masyarakat
Kabupaten
Lamandau dan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik; bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa " Dalam upaya pencapaian Visi tersebut, maka Misi
Pemerintahan
Kabupaten Lamandau adalah: 1.
Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan
2.
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
3.
Mewujudkan Pola Hidup Masyarakat Yang Sehat
4.
Menciptakan Ketentraman, Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat
5.
Membuka Keterisolasian Daerah Perdesaan dan Kecamatan
6. Meningkatkan Martabat Masyarakat 7.
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bebas dari KKN
8.
Menumbuh kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan
Visi dan Misi pemerintahan Kabupaten Lamandau tersebut telah dituangkan dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Lamandau 2013-2018 yang menjadi acuan penyusunan Rancangan Renstra Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu
dan
Penanaman
Modal
(BPPTPM)
Kabupaten
Lamandau untuk periode yang sama. Mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Lamandau 2013-2018 tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwa kontribusi BPPTPM dalam upaya pencapaian visi pemerintahan Kabupaten Lamandau 2013-2018 berada di 47
bawah Misi 7 yaitu
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,
Bebas dari KKN Misi ke. 7
: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bebas dari KKN
Tujuan 2
: Menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien
Sasaran
: Tercapainya manajemen pemerintahan yang baik
Strategi
: Pengembangan
sistem
terpadu
Perizinan
dan
penanaman modal yang mengutamakan kemudahan, kecepatan dan keakuratan informasi. Kebijakan
: Mengembangkan
prosedur
Perizinan
yang
memudahkan masyarakat
4.2. Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Dalam upaya mendukung perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lamandau,
maka
Visi
Badan
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
dan
Penanaman Modal Kabupaten Lamandau untuk periode 2013-2018 adalah: “ Prima dan Terpercaya dalam Pelayanan “ Dengan dibentuknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal ini, semua bentuk pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal di Kabupaten Lamandau diharapkan berada di bawah pengelolaan satu badan sehingga dengan demikian diharapkan dapat memberikan pelayanan Perizinan dan penanaman modal yang terbaik bagi masyarakat yaitu cepat, akurat, dan transparan serta menjadi Lembaga Pelayanan Yang Prima dan Terpercaya.
48
4.3. Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah : 1. Mewujudkan Sistem Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang Efektif, Efisien, dan Transparan.
BPPTPM akan mengembangkan sistem dan prosedur Pelayanan yang Cepat,jelas, akurat dan transparan. Kinerja aparatur BPPTPM juga akan ditingkatkan kompetensinya agar lebih profesional dalam memberikan pelayanan, didukung oleh Tim Teknis yang handal dengan didukung oleh sistem informasi pelayanan Perizinan yang mudah diakses pemohon. Kesemua hal tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk tercapainya pelayanan Perizinan yang cepat, akurat, dan transparan melalui : a.
Mengembangkan Sistem Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal berbasis Teknologi
b.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan amanah
c. 2.
Peningkatan kesejahteraan Pegawai
Memberikan Kemudahan dalam Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal;
BPPTPM akan memberikan kemudahan dalam mendapatkan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal; menyediakan tempat pengurusan Perizinan satu atap satu pintu yang nyaman dan memadai, dipadukannya tempat pelayanan Perizinan dalam satu gedung, diharapkan dapat mempermudah masyarakat dan pelaku usaha yang perlu melakukan pengurusan Perizinan, terutama bagi yang perlu mengurus Perizinan lebih dari satu jenis Perizinan atau Perizinan secara paralel, dikumpulkannya semua pelayanan Perizinan,Non Perizinan dan Penanaman Modal dalam satu unit Layanan berbentuk badan diharapkan dapat 49
terselenggara pelayanan Perizinan dan penanaman modal secara terpadu dan terintegrasi serta tersosialisasikannya semua jenis Pelayanan Perizinan ke seluruh masyarakat melalui : a. Peningkatan
sarana
dan
prasarana
penunjang
pelayanan
Perizinan b. Meningkatkan
aksesibilitas
masyarakat
dalam
pelayanan
perizinan c. Pengakselerasian promosi dan investasi 3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan stabil dalam rangka otonomi daerah dibidang penanaman modal sesuai potensi dan kemampuan daerah.
Mengacu pada misi tersebut di atas BPPTPM Mengembangkan Sistem
Pelayanan
Informasi dan
Perizinan
Investasi secara
Elektronik (SPIPISE) yang diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Lamandau, disamping itu persaingan akan semakin tajam, baik antara daerah kabupaten/kota atau provinsi maupun negara : dimana hanya daerah-daerah kabupaten/kota atau provinsi ataupun negara yang telah mampu mempersiapkan diri dengan baik, seperti dalam hal penyediaan informasi peluang usaha dan pemberian pelayanan prima yang akan menjadi pilihan utama investor guna melakukan investasi.
4.4.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Implementasi Visi dan Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) tersebut dilakukan melalui tujuan, sasaran, dan kebijakan sebagai berikut:
50
Misi 1
:
Mewujudkan Sistem Pelayanan Perizinan yang Efektif, Efisien, dan Transparan
Tujuan Sasaran
:
Meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan 1. Terselenggaranya :
pelayanan
penanaman : modal
yang
Perizinan
cepat,
akurat,
dan dan
transparan 2. Meningkatnya kinerja aparatur BPPTPM
Indikator
Tingkat efisiensi pelayanan Perizinan
Strategi
1. Pengembangan sistem pelayanan Perizinan yang terpadu 2. Pengembangan
SDM
aparatur
badan
yang
didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai 3. Peningkatan kesejahteraan pegawai
Kebijakan
1. Mengembangkan
mekanisme
dan
prosedur
pelayanan Perizinan yang jelas, ringkas dan terpadu 2. Mengembangkan SDM yang profesional, ramah, dan jujur didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai 3. Peningkatan kesejahteraan Pegawai
Misi 2
: Memberikan Kemudahan dalam Pelayanan Perizinan
dan Penanaman Modal Tujuan
Mewujudkan pelayanan Perizinan yang terpadu dan nyaman
Sasaran
Tersedianya tempat pelayanan Perizinan terpadu satu atap satu pintu yang nyaman dan memadai 51
Indikator
Kondisi Ruangan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang nyaman, sejuk,dan dan bersahabat
Strategi
Pengembangan tempat pelayanan Perizinan yang terpadu dan refresentatif
Kebijakan
Mengembangkan
pelayanan
Perizinan
terpadu
dan
penanaman modal
Misi 3
: Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan stabil
dalam rangka otonomi daerah dibidang penanaman modal sesuai potensi dan kemampuan daerah Tujuan
Mewujudkan pelayanan Perizinan dan non Perizinan bidang penanaman modal.
Sasaran
Terwujudnya
peningkatan
kualitas
investasi
yang
memberikan iklim investasi yang kondusif serta promosi dan kerjasama investasi. Indikator
Terselenggaranya pelayanan Perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang penanaman modal.
Strategi
Mengembangkan Sistem Pelayanan Informasi da Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE).
Kebijakan
- Meningkatkan fasilitas dalam bidang promosi investasi penanaman modal kepada investor melalui koordinasi dengan instansi terkait provinsi/BKPM pusat. - Mengoptimalkan pelayanan informasi penanaman modal. - Meningkatkan pengetahuan/wawasan aparatur PDKPM dalam bidang penanaman modal
52
Perbandingan Misi-Tujuan-Sasaran dengan Isu Strategis: Misi
Tujuan
Sasaran
Isu Strategis
Mewujudkan Meningkatkan Terselenggaranya
a. Kinerja aparatur badan - Jumlah
Sistem
kualitas
pelayanan
Pelayanan
pelayanan
Perizinan
Perizinan
Perizinan dan cepat, akurat, dan
yang
SDM
yang
kurang - Personil aparatur yang
yang Efektif, penanaman
transparan
belum
Efisien, dan modal
Meningkatnya
tugasnya
Transparan
kinerja
memahami
- Sarana dan prasarana
aparatur
pelayanan
BPPTPM
Perizinan
yang kurang. Memberikan
Mewujudkan
Tersedianya
Kemudahan
pelayanan
tempat pelayanan
dalam
Perizinan
Perizinan
Pelayanan
yang terpadu atap
Perizinan
dan nyaman
satu
b.
satu pintu
yang nyaman dan memadai
Kualitas
pelayanan
Perizinan - Belum adanya sistem informasi. - Waktu
pengurusan
Perizinan masih terlalu lama. - Belum Tim
terbentuknya Teknis
mekanisme
dan proses
penyetujuan Perizinan. - Masih
terdapatnya
regulasi yang belum sesuai
dengan
kondisiterkini - Belum kegiatan
efektifnya monitoring
dan evaluasi
53
c.
Perusahaan tentang proses Perizinan - Rendahnya pemahaman masyarakat/perusaha an tentang perlunya/manfaat mengurus Perizinan. - Rendahnya pemahaman masyarakat/perusaha an tentang prosedur dan persyaratan Perizinan - Rendahnya pemahaman masyarakat/perusaha an tentang tata ruang dan kaitannya dengan Perizinan.
- Belum
Menciptakan Mewujudkan
Terwujudnya
iklim
pelayanan
peningkatan
investasi
Perizinan dan kualitas investasi
evaluasi
yang
non Perizinan yang memberikan
- Pelayanan
kondusif
bidang
dan
stabil penanaman
dalam
modal.
efektifnya
kegiatan monitoring dan
Perizinan
iklim
investasi
dan Penanaman Modal
yang
kondusif
sebagai
sumber
serta promosi dan
pendapatan daeah dan
rangka
kerjasama
pengungkit
otonomi
investasi.
pembangunan ekonomi. - Tersedianya
daerah dibidang
SOP/Sistem
penanaman
Prosedur serta Sistem 54
dan
modal
Informasi
dibidang
sesuai
Perijinan
dan
potensi dan
Penanaman Modal.
kemampuan daerah
55
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Dalam upaya pencapaian Visi Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau, serta untuk mendukung pencapaian Visi Misi Pemerintah Kabupaten Lamandau, maka dalam Rencana Strategis ini ditetapkan program dan indikasi kegiatan dalam periode tahun 2013-2018. Dalam lima tahun ke depan (2014-2018), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal memiliki prioritas pengembangan sebagai berikut: 2013-2014
Pengembangan KPPT menjadi BPPTPM Sejak terlantiknya Pejabat Struktural BPPTPM tanggal 21 Januari 2013 sejak itulah BPPTM optimal melaksanakan Tugas Operasional dan terbentuk berdasarkan Perda kabupaten Lamandau Nomor 11 tahun 2012, Oleh karena itu pada tahun ini prioritas adalah melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan TUPOKSI yang baru. SISDUR Perizinan yang baru mulai disusun sesuai dengan jumlah dan jenis
Perizinan
yang
dilimpahkan
oleh
Bupati
Lamandau.
Penyusunan Regulasi, Penyusunan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan
Pelayanan
Perizinan,
Non
Perizinan
dan
Penanaman Modal, Pelatihan-pelatihan teknis perlu dilakukan bagi aparatur BPPTPM sebagai landasan Operasional serta untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalismenya Pelayanan serta melakukan
Pengembangan
Perangkat
Sistem
Imformasi
Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
2015
Diharapkan pada tahun ini BPPTPM sudah dapat bekerja dengan optimal, Seluruh
Perangkat Aparatur BPPTPM terisi secara
lengkap. Tim teknis sudah terbentuk. Pembentukan tim teknis ini dilakukan antara lain dengan mobilisasi personil dari SKPD Teknis terkait.
56
Mengenai hal ini harus diatur melalui Peraturan Bupati. SISDUR sudah dapat berjalan efektif. Pelatihan bagi aparatur BPPTPM masih dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalismenya.
Hal
ini
juga
dapat
didukung
dengan
melakukan studi banding ke kota-kota yang telah menjadi best practice pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal. Pada tahun ini juga dilakukan Optimalisasi sistem informasi pelayanan Perizinan dan penanaman Modal guna mendukung pelayanan BPPTPM serta pengembangan call centre / SMS Gateway dan Website BPPTPM
2016-2018
Prioritas pada tahun-tahun berikutnya adalah meningkatkan pelayanan Perizinan BPPTPM terhadap masyarakat, usaha/
perusahaan,
melaksanakan
dengan
Pelayanan
telah
Perizinan,
siapnya Non
dunia
BPPTPM
Perizinan
dan
Penanaman secara Prima dan Terpercaya. maka pada tahap ini sosialisasi pada masyarakat dan perusahaan dilakukan secara lebih intensif. Pada tahun 2016 dilakukan Pemantapan sistem informasi pelayanan
Perizinan
dan
penanaman
modal
serta
pemeliharaannya. Pada tahun 2017 diharapkan Optimalisasi Call Centre/SMS Gateway dan website BPPTPM. Pada tahun 2018 dilakukan pemantapan Perangkatan Pelayanan Perizinan, Non Perijnan dan Penanaman Modal.
57
Berdasarkan tujuan-sasaran serta strategi-kebijakan yang telah ditetapkan, maka program-program yang akan dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lamandau selama periode tahun 2013-2018 adalah : Misi 1
: Mewujudkan Sistem Pelayanan Perizinan dan penanaman modal yang Efektif, Efisien, dan Transparan
Tujuan
Meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan penanaman modal
Sasaran
1. Terselenggaranya pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang cepat, akurat, dan transparan 2. Meningkatnya kinerja aparatur BPPTPM
Indikator
1. Tingkat efisiensi pelayanan Perizinan dan penanaman modal
Strategi
1. Pengembangan sistem pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal secara terpadu 2. Pengembangan SDM aparatur badan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai
Kebijakan
1. Mengembangkan
mekanisme
dan
prosedur
pelayanan
Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang jelas, ringkas dan terpadu 2. Mengembangkan SDM yang profesional, ramah, dan jujur didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai Program
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 6. Program Peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi 7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
58
Misi 2 : Tujuan
Memberikan Kemudahan dalam Pelayanan Perizinan Mewujudkan pelayanan Perizinan dan penanaman yang terpadu dan nyaman
Sasaran
Tersedianya tempat pelayanan Perizinan terpadu dan penanaman modal satu atap satu pintu yang representatif, nyaman dan memadai
Indikator
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan penanaman modal yang telah diperluas dan direnovasi
Strategi
Pengembangan tempat pelayanan Perizinan dan penanaman modal yang terpadu
Kebijakan
Mengembangkan pelayanan Perizinan dan penanaman modal secara terpadu
Program
1.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 4. Program Peningkatan Disiplin aparatur 5. Program
Mengintensifkan
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat
Misi 3 :
Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan stabil dalam
rangka otonomi daerah dibidang penanaman modal sesuai potensi dan kemampuan daerah Tujuan
Mewujudkan pelayanan Perizinan dan non Perizinan bidang penanaman modal.
Sasaran
Terwujudnya peningkatan kualitas investasi yang memberikan iklim investasi yang kondusif serta promosi dan kerjasama investasi.
Indikator
Terselenggaranya pelayanan Perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang penanaman modal.
59
Strategi
Mengembangkan Sistem Pelayanan Informasi da Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE).
Kebijakan
- Meningkatkan
fasilitas
dalam
bidang
promosi
investasi
penanaman modal kepada investor melalui koordinasi dengan instansi terkait provinsi/BKPM pusat. - Mengoptimalkan pelayanan informasi penanaman modal. - Meningkatkan pengetahuan/wawasan aparatur PDKPM dalam bidang penanaman modal Program
1.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 4. Program Peningkatan Disiplin aparatur 5. Program Peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi 6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Secara lebih lengkapnya lihat Tabel 5.1 yang menjelaskan menjelaskan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program BPPTPM 2013-2018 dan Tabel 5.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BPPTPM Tabel 5.1 Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program BPPT 2013-2018 Misi
Tujuan
Sasaran
Strategi
Kebijakan
Urusan/Progr am/ Kegiatan
Mewujudkan Sistem Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang Efektif, Efisien, dan Transparan
Meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan, Non Peijinan dan Penanaman Modal
Terselenggaranya pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang cepat, akurat, dan transparan
Pengembangan sistem pelayanan Perizinan dan penanaman Modal yang terpadu
Mengembangkan 1. mekanisme dan prosedur pelayanan Perizinan yang 2. jelas, ringkas dan 3. terpadu
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. 5.
60
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Misi
Memberikan Kemudahan dalam Pelayanan Perizinan
Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan stabil dalam rangka otonomi daerah dibidang penanaman modal sesuai potensi dan kemampuan daerah
Tujuan
Mewujudkan pelayanan Perizinan yang terpadu dan nyaman
Mewujudkan pelayanan Perizinan dan non Perizinan bidang penanaman modal.
Sasaran
Strategi
Kebijakan
Urusan/Progr am/ Kegiatan
Meningkatnya kinerja aparatur BPPT
Pengembangan SDM aparatur badan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai
Mengembangka1. n SDM yang profesional, ramah, dan jujur didukung oleh 2. sarana dan prasarana yang 3. memadai
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tersedianya tempat pelayanan Perizinan satu atap satu pintu yang nyaman dan memadai
Terwujudnya peningkatan kualitas investasi yang memberikan iklim investasi yang kondusif serta promosi dan kerjasama investasi.
Pengembanga Mengembangkan1. n tempat pelayanan pelayanan Perizinan terpadu Perizinan yang terpadu
Mengembangk an Sistem Pelayanan Informasi da Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE).
61
- Meningkatkan fasilitas dalam bidang promosi investasi penanaman modal kepada investor melalui koordinasi dengan instansi terkait provinsi/BKP M pusat. - Mengoptimalk an pelayanan informasi penanaman modal. - Meningkatkan pengetahuan/ wawasan aparatur PDKPM dalam bidang penanaman modal
Program Peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Program Peningkatan disiplin Aparatur Program peningkatan Partisipasi Masyarakat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Program Peningkatan Disiplin aparatur Program Peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
BAB VII PENUTUP
Rencana
Strategis (Renstra)
Badan
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
Kabupaten Lamandau tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijkan, Program dan Kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam periode tahun 2013-2018 yang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau 2013-2018 sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diperhatikan kaidah pelaksanaan berikut ini: 1. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lamandau
berkewajiban
untuk mengimplementasikan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 2. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 2013-2018 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu
setiap
tahunnya
dalam
periode
tersebut,
dengan
memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau untuk tahun yang sama. 3. Penguatan peran strakeholder perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BPPTPM 2013-2018 dan Rencana Kerja (Renja) BPPTPM. Penguatan peran stakeholder ini antara lain dapat dilakukan melalui proses sosialisasi, baik kepada masyarakat luas maupun perusahaanperusahaan, serta seluruh komponen aparat di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamandau. 4. Rencana Strategis (Renstra) BPPTPM 2013-2018 ini juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten
63
Lamandau. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan agar pelaksanaan Renstra BPPTPM ini dapat berjalan efektif. Rencana Strategis ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut.
Nanga Bulik,
September 2013
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau,
Drs. H. ADI KASUMA Pembina Tk. I NIP. 19580717 198606 1 001
64
DAFTAR ISI Kata Pengantar…………………………………………………………………………........................................................................
i
Daftar Isi …………………………………………………………………………………………..........................................................…….
ii
BAB I
1
BAB II
BAB III
BAB IV
Pendahuluan …………………………………………………………………………...............................................…. 1.1.
Latar Belakang ……...................................................................................................................
1
1.2.
Landasan Hukum ……………………………………………………………………………………………….
3
1.3.
Maksud dan Tujuan ……..…………………………………………………………………………………….
6
1.4.
Hubungan Renstra – BPPTPM dengan Dokumen Perencanaan Lainnya………….
7
1.5
Sistematika Penulisan .............................................................................................................
8
Gambaran Pelayanan SKPD …………………………………………………...................................................
10
2.1.
Tugas Pokok dan Fungsi ……..................................................................................................
10
2.2.
Struktur Organisasi ……………………………………………………………………………………………….
10
2.3.
Kinerja Pelayanan SKPD ……..…………………………………………………………………………….
21
2.4.
Sumberdaya BPPTPM ............................................................................................................
33
Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya ...........................................................
33
3.1.
Gambaran Umum Daerah terkait dengan Pelayanan BPPTPM .............................
33
3.2.
Hasil – hasil yang dicapai Lima Tahun Sebelumnya .....................................................
33
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan ...................................................................
39
4.1.
Kaitan dengan RPJMD ……......................................................................................................
39
42.
Visi BPPTPM …………………………..…………………………………………………………………………….
40
43.
Misi BPPTPM …………………………..…………………………………………………………………………….
41
BAB V
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif ....................................................................................................................................................
45
BAB VI
Indikator kinerja skpd yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD .............
52
BAB VII
Penutup ...................................................................................................................................................
52
iii
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa akhirnya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau 2013 – 2018 dapat diselesaikan. Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 2013 – 2018 merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu Renstra ini disusun untuk menyediakan rencana teknis 5 (lima) tahunan yang akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau. Masukan dan saran sangat terbuka guna menunjang kesempurnaan Renstra ini sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal pintu masuk dan keluarnya perizinan di Kabupaten Lamandau dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 yakni dengan visi Bupati terpilih 2013-2018 adalah “Terwujudnya
Kesejahteraan
Masyarakat,
Terlaksananya
Tata
Kelola
Pemerintahan
Yang Baik, Bebas Dari KKN Yang Dilandasi Keimanan dan
Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang membantu Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau 2013 – 2018.
Nanga Bulik,
September 2013
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau,
Drs. H. ADI KASUMA Pembina Tk. I NIP. 19580717 198606 1 001
i
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMANDAU KAPALA BADAN
SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAG KEUANGAN
BIDANG PENANAMAN MODAL
BIDANG PENGADUAN ATAS LAYANAN
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DASAR
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN LANJUTAN DAN STRATEGIS
TIM TEKNIS
TIM TEKNIS
TIM TEKNIS
UPTB
SUBBAG UMUM, PEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN
SUBBAG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM
SUB BIDANG PENGEMBANGAN DAN PROMOSI INVESTASI SUB BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INVESTASI
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPPTPM Kabupaten Lamandau Tahun 2008 - 2013
No
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi
Target SPM
Target IKK
(1)
1
Target Indikato r Lainnya (2)
Terlaksaa nanya mekanism e kebijakan penanama n modal
Taget Renstra SKPD Tahun Ke2008 (3)
2009 (4)
2010 (5)
2011 (6)
Realisasi Capaian Tahun Ke2012
(7)
2013 (8)
2008 (3)
2009 (4)
2010 (5)
Rasio Capaian pada Tahun ke -
2011 (6)
2012 (7)
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
(8)
Kebijakan Penanaman Modal
Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan
1
kali
1
kali
1
kali
1
kali
1
kali
1
kali
1
kali
1
kali
1
kali
1
kali
1
kali
1
kali
100
100
100
100
100
100
Terselenggarany a fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan dengan UMKMK tingkat provinsi dengan pengusaha asing
1
tahun
1
tahun
1
tahun
1
tahun
1
tahun
1
tahun
1
tahun
1
tahun
1
tahun
1
tahun
1
tahun
1
tahun
100
100
100
100
100
100
Catatan Analisa
Terselenggarany a fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan dengan UMKMK tingkat kabupaten / kota dengan pengusaha tingkat provinsi / nasional
1
Terselenggarany a promosi peluang usaha penanaman modal provinsi
0
Terselenggarany a pendaftaran izin dan Penanaman modal (penggunaan tenaga kerja asing) sesuai kewenangan kabupaten / kota
1
kali
2
kali
3
kali
4
kali
5
Terselenggarany a pendaftaran izin dan Penanaman modal dalam negeri (TDP, SIUP, dll) sesuai kewenangan kabupaten / kota
20
berka s
21
berka s
22
berka s
23
berka s
24
Terselenggarany a pendaftaran izin dan Penanaman modal dalam negeri (TDP, SIUP, dll) sesuai kewenangan provinsi
0
tahun
1
tahun
0
0
1
tahun
0
0
1
tahun
0
0
1
tahun
1
tahun
1
1
kali
0
kali
6
kali
7
kali
8
kali
9
kali
10
kali
11
berka s
25
berka s
26
berka s
1
berka s
40
berka s
30
berka s
25
1
kali
0
0
0
tahun
1
tahun
0
0
1
tahun
0
0
1
tahun
0
0
1
tahun
1
tahun
1
kali
kali
12
kali
14
25
berka s
20
berka s
77
1
kali
0
0
0
100
100
100
100
100
100
#DIV/0!
#DIV/0!
100
33
40
45
50
2100
55
77
96
125
0
0
0
0
100
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Terselenggarany a bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal dunia usah Terimplementasi nya Sistem Informasi Pelayanan Terselenggarany a Sosialisasi kebijakan
0
kali
3
kali
1
kali
1
kali
2
kali
2
kali
0
kali
3
kali
1
kali
1
kali
2
kali
2
kali
#DIV/0!
100
100
100
100
100
100
%
101
%
102
%
103
%
104
%
105
%
106
%
107
%
108
%
109
%
110
%
111
%
94
94
94
94
95
95
0
kali
2
kali
1
kali
1
kali
2
kali
2
kali
0
kali
2
kali
1
kali
1
kali
2
kali
2
kali
#DIV/0!
100
100
100
100
100
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan BPPTPM Kabupaten Lamandau Uraian Program (1)
Kegiatan (2) Belanja
Anggaran pada Tahun ke2008 (3)
2009 (4)
2010
540.430.125
2.034.468.025
Realisasi Anggaran pada Tahun ke2012 (7)
2013 (8)
2008 (9)
2009
(5)
2011 (6)
1.868.762.467
1.973.026.049
2.053.123.744
2.674.776.180
220.927.976
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%) 2012 (13)
2013
2008
(10)
2011 (12)
2009 (14)
2010 (15)
2011 (16)
2012 (17)
2013 (18)
1.587.372.100
1.621.469.625
1.935.781.252
1.711.271.299
1.763.488.290
40,88
78,02
86,77
98,11
83,35
65,93
0,00
57,22
88,58
99,13
86,83
Belanja Tidak Langsung
0
806.879.415
526.954.757
564.000.000
655.838.800
1.061.025.779
0
461.684.774
466.755.195
559.085.179
569.457.081
Belanja Langsung
540.430.125
1.227.588.610
1.341.807.710
1.409.026.049
1.397.284.944
1.613.750.401
220.927.976
1.125.687.326
1.154.714.430
1.376.696.073
1.141.814.218
926.499.083
521.842.901
114.287.976
377.044.037
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
261.430.125
428.603.610
453.544.510
418.236.049
600.843.694
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.000.000
6.500.000
4.500.000
2.400.000
2.700.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
19.000.000
29.200.000
12.600.000
27.600.000
32.600.000
41600000
Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor
5.000.000
7.500.000
4.000.000
3.000.000
5.000.000
5000000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Oprs.
15.000.000
22.000.000
19.000.000
12.200.000
28.900.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
87.258.000
84.602.000
Rata-rata Pertumbuhan
2010 (11)
836.989.207
Anggaran (19)
Realisasi
78,88
602.449.792
602.449.792
(20)
367.304.826
386.799.430
389.203.073
519.929.868
43,72
85,70
85,28
93,06
86,53
72,25
447.416.815
422.893.123
6.500.000
5.925.000
4.500.000
2.292.000
2.691.000,00
2.025.000
65,00
91,15
100,00
95,50
99,67
75,00
4.800.000
3.988.833
1.878.551
15.131.576
6.289.810
20.475.359
21.059.378,00
18.265.590
9,89
51,82
49,92
74,19
64,60
43,91
27.100.000
13.850.044
0
6.480.000
3.251.000
2.093.000
5.000.000,00
2.000.000
0,00
86,40
81,28
69,77
100,00
40,00
4.916.667
3.137.333
17563157
0
20.739.000
16.523.000
10.241.000
24.143.500,00
10.105.000
0,00
94,27
86,96
83,94
83,54
57,54
19.110.526
13.625.250
119.815.200
139665600
0
30550000
84.500.000
118.623.000,00
124.237.200
0,00
92,58
94,91
99,88
99,00
88,95
77.390.133
73.454.533
2.700.000
0
33.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
16.000.000
39.344.000
0
31.833.600
31.838.400
21225600
10.206.000
35844000
0
29.385.000
24.924.000,00
10.050.000
63,79
91,10
0,00
92,31
78,28
47,35
23.373.600
18.401.500
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
10.000.000
10.000.000
19.000.000
15.000.000
19.930.000
17030000
9.650.000
9910000
11735000
11.330.000
17.865.000,00
10.000.000
96,50
99,10
61,76
75,53
89,64
58,72
15.160.000
11.748.333
Penyediaan Alat Tulis Kantor
23.410.000
49.152.750
42.868.620
32.165.230
33.987.250
37799750
23.410.000
46013150
37405870
32.160.000
32.862.000,00
28.795.250
100,00
93,61
87,26
99,98
96,69
76,18
36.563.933
33.441.045
Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
20.000.000
22.000.000
15.000.000
11.500.000
29.100.000
16788794
4.500.000
20625000
13805250
10.500.000
27.650.000,00
11.730.000
22,50
93,75
92,04
91,30
95,02
69,87
19.064.799
14.801.708
Penyediaan Komp. Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
0
38.400.000
0
0
58.645.044
2250000
36909300
0
0
31.449.500,00
-
0,00
96,12
0,00
0,00
53,63
0,00
16.549.174
11.393.133
Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
15.000.000
37.400.000
97.702.030
35.717.819
51.107.800
33000000
34340000
85000000
35.444.000
50.067.800,00
12.208.000
73,33
91,82
87,00
99,23
97,97
36,99
44.987.942
38.009.967
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.082.625
5.348.225
9.366.000
4.343.000
5.004.000
5004000
0
7266000
4.000.000
3.350.000,00
3.500.000
100,00
0,00
77,58
92,10
66,95
69,94
6.024.642
4.199.771
Penyediaan Bhn Bacaan & Peraturan Perundangundangan
15.000.000
3.000.000
14.033.860
11.000.000
11.000.000
11000000
1.632.800
2991000
9670000
8.945.000
667.000,00
7.850.000
10,89
99,70
68,90
81,32
6,06
71,36
10.838.977
5.292.633
Penyediaan Makanan & Minuman
30.937.500
24.348.000
33.216.000
29.216.000
31.216.000
31216000
6.075.000
16026000
26564000
22.554.000
20.528.000,00
17.444.000
19,64
65,82
79,97
77,20
65,76
55,88
30.024.917
18.198.500
Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah
50.000.000
80.000.000
45.000.000
54.000.000
50.000.000
70000000
30.613.000
70360800
36101000
52.663.714
49.997.690,00
55.535.997
61,23
87,95
80,22
97,53
100,00
79,34
58.166.667
49.212.034
Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah
25.000.000
21.410.635
50.000.000
63.658.400
70.000.000
70000000
1.740.000
15460000
45871500
62.620.000
69.161.000,00
63.298.000
6,96
72,21
91,74
98,37
98,80
90,43
50.011.506
43.025.083
0
0
20.000.000
0
0
0
19.891.000
0
0,00
0,00
0,00
0,00
99,46
#DIV/0!
5.000.000
4.972.750
830.340.000
964.040.000
576.256.250
342.400.000
732.605.000
960.859.000
558.589.600
340.878.000
99,59
99,24
88,23
99,67
96,93
99,56
567.739.375
546.876.933
Fasilitasi Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
49.000.000
644.400.000
0
11.000.000
7.082.625
48.800.000
639.530.000
82.817.000
Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor
500.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
494.000.000
916.900.000
Rp
-
0
98.500.000
0
Rp
-
0
117.000.000
0
38.400.000
Rp 57.200.000
499.380.000
491.300.000
915.814.000
0
0,00
99,88
99,45
99,88
0,00
#DIV/0!
382.180.000
476.623.500
95.650.000
0
0
0,00
0,00
97,11
0,00
0,00
#DIV/0!
24.625.000
31.883.333
100.310.000
0
0,00
90,76
0,00
0,00
85,74
#DIV/0!
51.800.000
33.790.000
41.580.000
0
0,00
0,00
97,45
0,00
99,34
#DIV/0!
33.018.750
32.440.000
0
0,00
0,00
0,00
0,00
99,83
#DIV/0!
105.200.000
105.025.000
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
#DIV/0!
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,62
42.800.000
42.639.000
34.850.000
0
41.856.250
0
Penataan Jalan Kantor / Rumah Dinas
210.400.000
0
210.050.000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0
0
0
Pembangunan Rumah Penjaga Kantor
0
85600000
0
Pengadaan Meubelair
Pembangunan WC Umum Pembangunan Pagar Kantor
Penataan Halaman Kantor Pengadaan peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan ruti/berkala Gedung Kantor Pengadaan Komputer Laptop dan Aksesorisnya
Program Peningkatan Disiplin
49.000.000
106.000.000
0
0
55.740.000
85.278.000
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
207.000.000
203300000
206.649.600
202.500.000
0
0,00
0,00
0,00
0,00
99,83
99,61
205.150.000
204.574.800
0
53500000
0
53.100.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,25
26.750.000
26.550.000
171.500.000
38.000.000
0
0
82300000
37.600.000
0
0
0,00
0,00
47,99
98,95
0,00
#DIV/0!
52.375.000
29.975.000
9.140.000
9.140.000
0
0
7615000
7.445.000
0
0
0,00
0,00
83,32
81,46
0,00
#DIV/0!
4.570.000
3.765.000
0
11.726.167
48.800.000
-
105.300.000
37.923.200
8.000.000
30.335.000
31.500.000
32.310.000
8.000.000
30.047.000
0,00
0,00
85,20
100,00
99,05
0,00
17.959.700
Pengadaan Dinas Beserta Perlengkapannya
10.923.200
4.500.000
12.335.000
12600000
0
10800000
4.500.000
12.281.000
-
0,00
0,00
98,87
100,00
99,56
0,00
10.089.550
6.895.250
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu
27.000.000
3.500.000
18.000.000
18900000
21510000
3.500.000
17.766.000
-
0,00
0,00
79,67
100,00
98,70
0,00
16.850.000
10.694.000
0,00
14,40
15,00
98,86
68,33
#DIV/0! 39,00
20.958.333
5.208.333
0,00
14,40
15,00
98,86
68,33
39,00
20.958.333
5.208.333
Program Peningkatan Kapasitas
40.000.000
25.000.000
20.000.000
8.750.000
12.000.000
20.000.000
-
3.600.000
3.000.000
8.650.000
8.200.000
Pendidikan & Pelatihan Formal
40.000.000
25.000.000
20.000.000
8.750.000
12.000.000
20000000
-
3600000
3000000
8.650.000
8.200.000
Program Peningkatan Promosi &
0
0
0
0
0
452.607.500
-
0
0
0
0
176.177.046
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38,92
75.434.583
29.362.841
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
#DIV/0!
0
0
7.800.000 7.800.000
Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
0
-
0
Peningkatan Pemantauan, Pembinaan & Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
0
71.151.250
0
28.558.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,14
35.575.625
14.279.000
Penyelenggaraan Pameran & Promosi didalam & diluar Negeri
0
100.421.250
0
36.778.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36,62
50.210.625
18.389.000
Penyelenggaraan Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten
0
20.000.000
0
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000
0
Pembinaan, monitoring & Evaluasi PMA, PMDN & PBS
0
22.935.000
0
9.985.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43,54
11.467.500
4.992.500
Pembangunan Sistem Pelayanan Informasi & Perijinan Investasi secara Elektronik
0
238.100.000
0
100.856.046
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,36
119.050.000
50.428.023
Program Peningkatan Partisipasi
0
0
0
0
Penyelenggaraan Keg. Bln Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
0
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10000000
167.850.000
235.400.000
-
190.000.000
129.585.000
Kegiatan Identifikasi Ijin Usaha
70.000.000
21.405.000
16.340.000
19.095.000
Kegiatan Penyusunan SOP/ sistem dan prosedur
70.000.000
11.630.000
-
10.857.500
Kegiatan Operasional Pelayanan Perijinan
50.000.000
82.800.000
41.500.000
81.300.000
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Peningkatan Pelayanan Perijinan Sosialisasi Pelayanan Perijinan
4.000.000
Penyusunan produk hukum / tata l;aksana
9.750.000
Pembuatan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Daerah
10.000.000
57.840.000
0
0
115.252.500
0
0
9.984.000
9.832.000
0
0,00
0,00
0,00
0,00
98,32
0,00
3.333.333
1.638.667
9.832.000
-
0,00
0,00
0,00
0,00
98,32
#VALUE!
10.000.000
9.832.000
15.215.750
24.600.000
30,44
88,94
0,00
99,84
9,07
10,45
122.139.167
37.148.708
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.700.000
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
#DIV/0!
69.750.000
0
24.600.000
0,00
100,00
0,00
99,84
58,19
100,00
16.187.500
13.449.938
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103.800.000
0
2.200.000
3.200.000
0
139.500.000
-
0
26.150.000
24.600.000
4.000.000
9.984.000
15.215.750
-
-
-
207.600.000
0
TABEL 5.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BPPTPM Kabupaten Lamandau Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(5) Belanja Tidak Langsung
1 Meningkatkan kualitas kelembagaan
2
Meningkatnya sarana dan prasarana kelembagaan
Persentase administrasi perkantoran
Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2013) s/d September 2013 Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
(6)
(7)
(8) 23 Pegawai
(9) 1.238.428.004
(10)
(11) 1.424.192.205
(12)
(13) 1.637.821.035
(14)
(15) 1.883.494.191
(16)
(17) 2.166.018.319
(18)
Jumlah Dokumen Bermaterai
7000 Lembar
1000 Lembar
4.500.000
1800 Lembar
5 Tahun
1 Tahun
148.154.550
1 Tahun
1 Tahun
7.000.000
1 Tahun
1
20
1
20 12 01
1
20
1
20 12 01
01
1
20
1
20 12 01
1
20
1
20 12 01
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Waktu penyediaan jasa dan listrik peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah dan jenis kendaraan
1
20
1
20 12 01
1
20
1
20 12 01
1
20
1
20 12 01
1
20
1
20 12 01
1
20
1
20 12 01
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 03 Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Oprs. 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1
20
1
20 12 01
1
20
1
20 12 01
1
20
1
20 12 01
1
20
1
20 12 01
1
20
1
20 12 01
1
20
1
20 12 01
1
20
1
20 12 01
1
20
1
20 12 01
1
20
1
20 12 02
11 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan 12 Penyediaan Komp. Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15 Penyediaan Bhn Bacaan & Peraturan Perundang-undangan 17 Penyediaan Makanan & Minuman 18 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah 19 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
20
1
20 12 02
4
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pengadaan Mobil Jabatan
20
1
20 12 02
Pengadaan Kendaraan Dinas/ 05 Operasional.
20
1
20 12 02
10 Pengadaan Meubelair
1 1 1
dinas/operasional yang disediakan jasa
5 Tahun 6 Unit
Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan
5 Tahun
Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor
12 Orang
Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki
5 Tahun
Jumlah dan jenis alat tulis kantor yangjenis disediakan Jumlahdan barang
5 Tahun
cetakan dan penggandaanyang Jumlah dan jenis komponen
5 Tahun
instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang Jumlah dan jenis peralatan
5 Tahun
dan perlengkapan kantoryang Jumlah dandisediakan jenis peralatan
5 Tahun
rumah tanggayang disediakan Jumlah bahan bacaan dan
5 Tahun
peraturan perundangundanganyang disediakan Jumlah orang yang
5 Tahun
disediakan makanan dan minuman Jumlah rapat-rapat
30 THL
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rapat-rapat
5 Tahun
koordinasi dan konsultasi dalam daerah
5 Tahun
Jumlah dan jenis mobil jabatan yang diadakan Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan Jumlah dan jenis mebelair yang diadakan
2014
2015
2016
7.200.000
2000 Lembar
9.000.000
165.400.000 1 Tahun
165.400.000 1 Tahun
165.400.000
1 Tahun
165.400.000
10.000.000 1 Tahun
15.000.000 1 Tahun
20.000.000
1 Tahun
20.000.000
2 Unit
18.913.157
3 Unit
177.580.800
1 Tahun
182.452.800 1 Tahun
182.452.800 1 Tahun
4 orang
4 orang
4 orang
35.798.400
1 Tahun
14.880.000
1 Tahun
45.000.000
7.200.000
1 Tahun 3 orang
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2018)
2018
1800 Lembar
7.200.000
1800 Lembar
2017
47.722.800
3 Unit
35.000.000 1 Tahun
45.000.000
47.722.800
4 Unit
50.000.000 1 Tahun
65.000.000
4 Unit
65.000.000
440.452.800
1 Tahun
440.452.800
47.722.800 50.000.000
4 orang
1 Tahun
47.722.800 50.000.000
1 Tahun
42.351.750
1 Tahun
58.419.750 1 Tahun
58.419.750 1 Tahun
58.419.750
1 Tahun
58.419.750
1 Tahun
12.500.000
1 Tahun
21.788.794 1 Tahun
21.788.794 1 Tahun
21.788.794
1 Tahun
21.788.794
1 Tahun
2.250.000
1 Tahun
120.810.000
1 Tahun
50.000.000 1 Tahun
50.000.000 1 Tahun
50.000.000
1 Tahun
88.500.000 1 Tahun
121.425.000 1 Tahun
88.500.000
1 Tahun
50.000.000
1 Tahun
121.425.000
1 Tahun
4.254.000
1 Tahun
7.500.000 1 Tahun
12.000.000 1 Tahun
7.500.000
1 Tahun
12.000.000
1 Tahun
5.000.000
1 Tahun
11.000.000 1 Tahun
11.000.000 1 Tahun
11.000.000
1 Tahun
11.000.000
6 THL
3.750.000
1 Tahun
65.861.900
1 Tahun
73.910.000
1 unit
1 unit
334.495.000
5 Unit
3 unit
58.500.000
2 Paket
8 THL
1 Tahun 1 Tahun
1 Unit
11.520.000
8 THL
170.000.000 1 Tahun 120.000.000 1 Tahun
11.520.000
8 THL
200.000.000 1 Tahun 150.000.000 1 Tahun
-
1 Unit
11.520.000 200.000.000
8 THL
1 Tahun
11.520.000 200.000.000
150.000.000
1 Tahun
150.000.000
400.000.000
1 Unit
400.000.000
Rp. (19) 8.349.953.754
7400 Lembar
35.100.000
5 Tahun
809.754.550
5 Tahun
72.000.000
15 Unit
238.913.157
5 Tahun
1.423.392.000
19 Orang
226.689.600
5 Tahun
199.880.000
5 Tahun
276.030.750
5 Tahun
99.655.176
5 Tahun
202.250.000
5 Tahun
540.660.000
5 Tahun
43.254.000
5 Tahun
49.000.000
30 THL
49.830.000
5 Tahun
835.861.900
5 Tahun
643.910.000
400.000.000
1 Unit
7 Unit
1.258.500.000
1 paket
75.000.000
1 paket
75.000.000
1 paket
-
1 paket
-
2 Paket
150.000.000
Jumlah tempat parker yang dibangun
1 paket
1 paket
209.000.000
1 paket
-
1 paket
-
1 paket
-
1 paket
209.000.000
Jumlah Toilet yang dibangun
1 paket
1 paket
69.550.000
1 paket
-
1 paket
-
1 paket
-
1 paket
69.550.000
20
1
20 12 02
13 Perluasan Tempat Parkir
20
1
20 12 02
16
20 12 02
Pembangunan Lanjutan Pagar 15 Kantor
Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana kerja
1 paket
1 paket
385.000.000
1 paket
-
1 paket
-
1 paket
-
1 paket
385.000.000
Jumlah atau luasan halaman yang dilakukan penataan
1 paket
1 paket
263.500.000
1 paket
200.000.000
1 paket
300.000.000
1 paket
300.000.000
4 paket
1.063.500.000
Jumlah atau luasan rumah penjaga yang dibangun
1 paket
1 paket
26.750.000
1 20
1
Pembangunan Toilet Pemohon Izin
1 20
1
20 12 02
15 Penataan Halaman Kantor
20
1
20 12 02
12
20
1
20 12 02
15 Perluasan Jalan Kantor
1
Pembangunan rumah penjaga kantor (Lanjutan)
1
Jumlah atau luasan jalan yang dibangun
1 Paket
26.750.000
1 paket
250000000
250.000.000
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2013) s/d September 2013
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(7)
1 20
1
20 12 02
3
Pembangunan Aula Kantor
20
1
20 12 02
11 Pembangunan Gapura
1
3
1
20
1
20 12 02
1
20
1
20 12 03
1
20
1
20 12 03
1
20
1
20 12 03
4
Meningkatnya kinerja aparatur BPPTPM
Persentase kinerja aparatur yang baik
1
20
1
20 12 05
5 Meningkatkan kualitas
Meningkatnya Investasi
persentase peningkatan investasi
1
20
1
20 12 15
2015
2016
2017
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2018)
2018
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
1 paket
635000000
Luasan aula kantor yang dibangun Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana kerja
Rehabilitasi sedang/berat gedung Jumlah atau luasan gedung 42 kantor yang direhabilitasi kantor sedang/berat Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah pakaian dinas
635.000.000
1 paket
192.600.000
192.600.000
1 Paket
195.000.000
195.000.000
123 Pegawai
23 Pegawai
7.820.000
25 Pegawai
17.375.000
17.375.000
25 Pegawai
17.375.000
123 Pegawai
77.320.000
123 Pegawai
23 Pegawai
7.820.000
25 Pegawai
25 32.500.000 Pegawai
25 32.500.000 Pegawai
32.500.000
25 Pegawai
32.500.000
123 Pegawai
137.820.000
Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal
23 Kali
3 Kali
15.000.000
5 Ksli
25.000.000
25.000.000
25.000.000
5 Ksli
25.000.000
23 Kali
115.000.000
Informasi potensi unggulan daerah Terselenggaranya Pameran dan promosi didalam dan di luar Negeri Terselenggaranya Pameran Tingkat Kabupaten Pembinaan , Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS Cakupan Pelayanan Informasi dan perijinan koordinasi bidang penanaman modal
5 Paket
1 Paket
44.124.219
1 Paket
317.640.250
5 Paket
1.314.685.219
1 Tahun
114.022.250
1 Tahun
125.943.500 1 Tahun
5 Tahun
617.796.250
5 Kali
100.000.000
5 Tahun
114.600.000
1Paket
400.000.000
4 Kali
200.000.000
60 bulan
354.561.250
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
beserta perlengkapannyayang Pengadaan Pakaian Khusus hari- Jumlah pakaian khusus harihari Tertentu hari tertentuyang diadakan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan & Pelatihan Formal
pelayanan perizinan,
2014
25 Pegawai
5 Ksli
17.375.000
25 Pegawai
5 Ksli
Program Peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi
non perizinan dan penanaman modal 1
20
1
20 12 15
1
20
1
20 12 15
1
20
1
20 12 15
1
20
1
20 12 15
1
20
1
20 12 15
02 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah 14 Penyelenggaraan Pameran & Promosi didalam & diluar Negeri 16 Penyelenggaraan Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten 15 Pembinaan, monitoring & Evaluasi PMA, PMDN & PBS 19 Pembangunan Sistem Pelayanan Informasi & Perijinan Investasi secara Elektronik Memfasilitasi dan koordinasi kerjsama di bidang Penanaman Modal
5 Tahun 5 Kali
20.000.000
1 Paket
1 kali
20.000.000
1 kali
1 Tahun
22.860.000
1 Tahun
22.935.000 1 Tahun
1Paket
400.000.000
1 kali
50.000.000
1 kali
317.640.250
1 Paket
317.640.250
1 Paket
317.640.250
125.943.500 1 Tahun
125.943.500
1 Tahun
125.943.500
20.000.000
1 kali
20.000.000
1 kali
20.000.000
22.935.000
1 Tahun
22.935.000
5 Tahun
1Paket 4 Kali
1 kali
22.935.000 1 Tahun
50.000.000
1 kali
50.000.000
1 kali
50.000.000
6 Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi 1
20
1
20 12 15
13 Peningkatan Pemantauan, Pembinaan & Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Penyusunan Sistem Informasi Penanaman modal Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
7
Terselenggaranya pelayanan perizinan yang cepat, akurat dan transparan
1
20
1
Meningkatnya minat investor berinvestasi
60 bulan 12 bulan
69.956.250
12 bulan
71.151.250 12 bulan
Tersedianya Sistem informasi Penanaman Modal
0
1 Kali
200.000.000
1 Kali
Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Penanaman ModalMonitoring, Terlaksananya
0
1 Tahun
25.000.000
1 Tahun
48 bulan
12 Bulan
71.151.250
12 Bulan
Evaluasi dan Pelaporan
71.151.250 12 bulan
200.000.000
1 Kali
25.000.000 1 Tahun
71.151.250
12 Bulan
71.151.250
12 bulan
71.151.250
200.000.000
1 Kali
200.000.000
4 kali
800.000.000
25.000.000
1 Tahun
25.000.000
4 tahun
100.000.000
48 bulan
284.605.000
5 Kali
202.850.000
8 Kecamat an 8
200.000.000
71.151.250
12 Bulan
71.151.250
20 12 49 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
1
20
1
20 12 49
01
1 Kali Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Tersedianya tingkat IKM
Sosialisasi Pelayanan Perijinan
Terlaksananya sosialisasi pelayanan perijinan
8 Kecamatan
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perijinan Terlaksanya Koordinasi Perijinan dan Investasi
8 Kecamatan
1
20
1
20 12 49
03
1
20
1
20 12 49
04
1
20
1
20 12 49
05 Koordinasi Perijinan dan Investasi
Monitoring dan Evaluasi Perijinan
1 Kali
2.850.000
1 kali
1 kali 50.000.000
0
1 Kegiatan
31.680.900
2 Kecamat an 2 Kecamat an 1 Kegiatan
50.000.000 25.000.000 349.388.400
1 kali 50.000.000
2 Kecamat an 2 Kecamat an 1 Kegiatan
50.000.000 25.000.000 349.388.400
1 kali 50.000.000
2 Kecamat an 2 Kecamat an 1 Kegiatan
50.000.000 25.000.000 32.460.900
50.000.000 2 Kecamat an 2 Kecamat an 1 Kegiatan
50.000.000 25.000.000 32.460.900
Kecamat an 4 Kegiatan
100.000.000 795.379.500
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
8
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(5) 1
20
1
20 12 49
06
1
20
1
20 12 49
02
1
20
1
20 12 30
1
20
1
20 12 30
03
Pendataan Perijinan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
(6) Tersedianya data Perijinan
Penyusunan SOP / Sistem dan Tersedianya SOP / Sistem dan Prosedur Prosedur Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dlm Membangun Desa
Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2013) s/d September 2013
2014
2015
Rp.
(8)
(9)
Rp. (11)
(12) 2 25.000.000 Kecamat an 50.000.000 1 Kegiatan
(14) 2 25.000.000 Kecamat an 50.000.000 1 Kegiatan
(16) 2 25.000.000 Kecamat an 50.000.000 1 Kegiatan
(18) 8 25.000.000 Kecamat an 50.000.000 4 Kegiatan
(19) 115.945.000
20.000.000
2 desa
20.000.000
2 desa
20.000.000
2 desa
20.000.000
2 desa
20.000.000 10 Desa
100.000.000
0
1 tahun
25.000.000
1 tahun
25.000.000 1 tahun
35.000.000
1 tahun
40.000.000
1 tahun
125.000.000
0
1 paket
30.000.000
1 paket
40.000.000
1 paket
50.000.000
1 paket
60.000.000
1 paket
180.000.000
0
1 paket
50.000.000
1 paket
50.000.000
1 paket
50.000.000
1 paket
50.000.000
1 paket
200.000.000
0
1 tahun
30.000.000
1 tahun
30.000.000 1 tahun
30.000.000
1 tahun
30.000.000
1 tahun
120.000.000
8 Desa
2 desa
Rp.
Target
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2018)
2018
(10) 2 15.945.000 Kecamat an 1 Kegiatan
0
Target
2017
Target
(7) 8 Kecamatan
Target
2016
(13)
Rp.
Target
(15)
Rp.
Target
(17)
Rp.
200.000.000
Penyelenggaraan Keg. Bln Bhakti Terlaksananya BBGRM Gotong Royong Masyarakat
1
20
1
20 12 24
1
20
1
20 12 24
1
20
1
20 12 23
1
20
1
20 12 23
TOTAL
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Terbentuknya unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
03 Sistem Pelayanan Informasi dan Cakupan Layanan Informasi Pengaduan Masyarakat dan pengaduan masyarakat
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 01 Pengembangan Sistem Informasi Cakupan Informasi terhadap terhadap layanan publik layanan publik 03 Kerjasama dengan media cetak dan elektronik
Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: media massa, media baru, media tradisional, media
0
2.767.766.180
6.328.430.999
5.639.834.829
5.374.155.485
5.710.904.613
25.821.092.106
Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Lokasi
(20)
Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Luar Daerah Dalam Daerah
Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik
Nanga Bulik
Nanga Bulik
Lokasi
(20) Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik
Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik
Dalam & Luar Daerah
Nanga Bulik Dalam & Luar Negeri
Dalam daerah
Dalam & Luar Daerah
Dalam daerah
Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik
Dalam daerah Dalam daerah
Dalam & Luar Daerah
Lokasi
(20) Dalam daerah Nanga Bulik
Dalam daerah
Nanga Bulik
Nanga Bulik
Nanga Bulik
Nanga Bulik
