BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan meningkatnya globalisasi.
pemerintahan
tingkat
yang
pengetahuan
baik
adalah
masyarakat,
sejalan
dengan
disamping
adanya
Pola-pola lama dalam penyelenggaraaan pemerintahan telah
tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas
untuk
mengatur
rumah
tangganya
sendiri.
Konsekuensi
dari
pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus
dapat
lebih
meningkatkan
kinerjanya
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Secara periodik kinerja penyelenggaraan pemerintahan tercermin dalam sistem akuntabilitas
kinerja
instansi
perwujudan
kewajiban
pemerintah.
instansi
untuk
Akuntabilitas
merupakan
mempertanggungjawabkan
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang
telah
ditetapkan
melalui
pertanggungjawaban
yang
dilaksanakan secara periodik (LAKIP). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Semarang sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan berkewajiban diharapkan
pemerintah
juga agar
menyusun dapat
di
bidang rencana
menentukan
perencanaan strategis. arah
pembangunan,
Dengan
perkembangan
demikian dalam
-1-
meningkatkan kinerjanya, dan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global. Rencana strategis yang disusun oleh Bappeda merupakan langkah awal
untuk
melaksanakan
mandat
tersebut
di
atas,
yang
dalam
penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang
(opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan. Rencana
Strategis
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan program SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, program lintas SKPD, dan program lintas wilayah.
1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-2-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah. 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009. 8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 13
Tahun
2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23); 11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015; 12. Peraturan
Walikota
Semarang
Nomor
43
Tahun
2008
tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.
-3-
1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis BAPPEDA Kota Semarang adalah : 1. Memberikan
arah
dan
pedoman
bagi
semua
personil
dalam
melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2011 - 2015 dapat tercapai. 2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal. 3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan. 4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Tujuan
penyusunan
dari
Rencana
Strategis
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah adalah : 1. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima. 2. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks. 3. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik. 4. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. 5. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan. 6. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders). 7. Memudahkan
para
pemangku
kepentingan
(stakeholders)
untuk
menghadapi masa depan.
-4-
1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2011 – 2015 disusun menurut sistematika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas dan Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 2.2 Sumber Daya SKPD 2.3 Tugas dan Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan terhadap Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2005-2010 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1
Visi dan Misi
4.2
Tujuan dan Sasaran
4.3
Strategi dan Kebijakan -5-
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
-6-
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas dan Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
Tugas dan Fungsi Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang yang kemudian diperbarui dengan Surat Keputusan Kepala Bappeda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
Bappeda mempunyai
fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah; b. Pemberian
dukungan
atas
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
dibidang perencanaan pembangunan daerah; c. Pelaksanakan
pelayanan
penunjang
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah; d. Penyusunan rencana program dibidang perencanaan pembangunan daerah; e. Penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah serta tahunan; f. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah, instansi vertikal, dan pelaku pembangunan. g. Pelaksanaan
fasilitasi
perencanaan,
pengendalian
dan
evaluasi
pembangunan daerah secara makro;
-7-
h. Pelaksanaan fasilitasi dan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/ rekomendasi perijinan dan/ atau non perijinan dibidang perencanaan pembangunan daerah; i. Pengelolaan urusan kesekretariatan Bappeda; j. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah; k. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bappeda; l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang adalah sebagai berikut : 1.
Kepala Badan;
2.
Sekretariat, terdiri dari :
3.
4.
-
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
-
Sub Bagian Keuangan;
-
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari : -
Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan;
-
Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya;
Bidang Perencanaan Perekonomian, terdiri dari : -
Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha;
-
Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi Produksi.
-8-
5.
6.
7.
Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur, terdiri : -
Sub Bidang Perencanaan Ruang dan Lingkungan Hidup;
-
Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Infrastruktur.
Bidang Pengendalian dan Statistik, terdiri dari : -
Sub Bidang Pengendalian;
-
Sub Bidang Statistik.
Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari : -
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Pemerintahan, Politik Sosial dan Budaya;
-
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Tata Ruang dan Sarana Prasarana Wilayah.
8.
Kelompok Jabatan Fungsional.
-9-
SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS FUNGSI BAPPEDA KOTA SEMARANG
KEPALA SEKRETARIS
STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KOTA SEMARANG
BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN
BIDANG PERENCANAAN PENGEMB. WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
BIDANG PENGENDALIAN DAN STATISTIK
Sub Bagian Keuangan
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan
Sub Bidang Perencanaan Pengemb. Dunia Usaha
Sub Bidang Perencanaan Ruang dan Lingk. Hidup
Sub Bidang Pengendalian
Sub Bidang Ekonomi Pemerintahan, Poltik dan Sosbud
Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya
Sub Bidang Perencanaan Pengemb. Ekonomi Produksi
Sub Bidang Perencanaan Pengemb. Infrastruktur
Sub Bidang Statistik
Sub Bidang Litbang, Tata Ruang dan Sarpras Wil - 10 -
2.2. Sumber Daya SKPD Personil dan Sarana Prasarana a. Jumlah personil Bappeda Kota Semarang adalah 68 pegawai, yang terdiri dari 37 personil laki-laki dan 31 personil perempuan. Tabel 2.1 Jumlah Pegawai/ Personil Berdasarkan Jenjang Pendidikan Bappeda Kota Semarang
No.
Pendidikan
Jumlah
1.
S2
21
2.
S1
45
3.
D3
9
4.
SMA
10
5.
SMP
1 JUMLAH
86
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai/Personil Berdasarkan Golongan/Ruang Bappeda Kota Semarang
No.
Golongan / Ruang
Jumlah
1.
IV/c
1
2.
IV/b
1
3.
IV/a
5
4.
III/d
19
- 11 -
No.
Golongan / Ruang
Jumlah
5.
III/c
8
6.
III/b
11
7.
III/a
26
8.
II/d
2
9.
II/c
9
10.
II/b
2
11.
II/a
2
12.
I/d
-
13.
I/c
-
JUMLAH
86
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai/Personil Yang Telah Mengikuti Pelatihan Pimpinan Bappeda Kota Semarang
No.
Nama Pelatihan Penjenjangan
Jumlah
1.
ADUM /Pim IV
16
2.
SPAMA / Pim III
2
3.
SPAMEN / Pim II
1
JUMLAH
19
Tabel 2.1 - 12 -
Jumlah Pegawai/Personil Yang Menduduki Eselon dan Staf Bappeda Kota Semarang
No.
Jabatan
Jumlah
1.
Eselon II
1
2.
Eselon III
6
3.
Eselon IV
13
4.
Fungsional
-
5.
Staf
66 JUMLAH
86
b. Sarana Prasarana Aparatur, berupa : Sarana dan prasarnaa yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.4 Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Bappeda Kota Semarang
No.
Nama Barang
Jumlah (unit)
1.
Kendaraan roda 4
8
2.
Kendaraan roda 2
19
3.
Almari Besi
1
4.
Almari Kayu
7
5.
Rak Kayu
-
6.
Rak Besi
-
- 13 -
No.
Nama Barang
Jumlah (unit)
7.
Kursi Besi
30
8.
Kursi Kayu
99
9.
Filling Kabinet
11
10.
MesinTik
11
11.
Komputer PC
46
12.
Komputer Laptop
20
13.
Printer
42
14.
Ploter
1
15.
Kamera
6
16.
OHP
2
17.
LCD
7
18.
AC
3
19.
Kipas Angin
7
20.
Meja Tamu
2 set
21.
Kursi Tamu
2 set
22.
Ruang Rapat
1
23.
Televisi
2
24.
Telpon
4
25.
Fax
3
- 14 -
No.
Nama Barang
Jumlah (unit)
26.
Kamar Mandi/Toilet
4
27.
Mushola
1
28.
Dapur
1 JUMLAH
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Penyelanggaraan pelayanan Bappeda pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perencanaan pembangunan daerah. Kondisi penyelenggaraan pelayanan Bappeda Kota Semarang dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain : 1. Kelembagaan Kelembagaan Bappeda Kota Semarang mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang No. 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, dengan
pendekatan miskin struktur kaya fungsi, berimplikasi
pada perampingan struktur semula setiap bidang terdapat 4 sub bidang, berubah
menjadi
hanya
2
sub
bidang.
Konsekuensi
perampingan
menyebabkan penggabungan tugas sub bidang, sehingga terjadi peningkatan beban kerja. Perubahan peraturan perundangan termasuk penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mempengaruhi koordinasi yang dilaksanakan sehingga pada beberapa fungsi pembangunan masih terdapat koordinasi bidang yang - 15 -
berbeda. Kondisi ini menimbulkan kesan terdapatnya 1). tumpang tindih antar bidang maupun sub bidang di Bappeda dan 2). lemahnya koordinasi antar bidang.
2.
Mekanisme Perencanaan
Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut
untuk
semakin
mengedepankan
pendekatan
perencanaan
pembangunan partisipatif (participatory planning). Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem Perencanaan Pembangunan
mencakup
lima
perencanaan, yaitu : politik;
down); dan
pendekatan
dalam
seluruh
rangkaian
teknokratik; partisipatif; atas-bawah (top-
bawah atas (bottom-up).
Pendekatan politik memandang
bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat
pemilih
menentukan
pilihannya
berdasarkan
program-program
pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan pembangunan daerah.
Perencanaan dengan
pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atasbawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.
- 16 -
3. Hasil Kinerja Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kota Semarang telah melaksanakan kegiatan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah antara lain: a.
Dokumen Perencanaan Jangka Panjang: Penyusunan RPJPD 2005 – 2025 Kota Semarang, penyelenggaraan Musrenbang RPJPD Kota Semarang, Penyusunan NA RPJPD 2005 – 2025 Kota Semarang, Penetapan RPJPD 2005 – 2025 Kota Semarang.
b. Dokumen
Perencanaan
Jangka
Menengah:
Penyusunan
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Penyusunan Perda No.4/2005 tentang RPJMD 2005 – 2010 Kota Semarang, Penyusunan revisi Perda No.4/2005 tentang RPJMD 2005 – 2010 Kota Semarang, Penetapan Perda No 8/2008 tentang Revisi Perda No.4/2005 tentang RPJMD 2005 – 2010 Kota Semarang, Sosialisasi Sistem Prosedur Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD), Sosialisasi Perda No.4/2005 tentang RPJMD 2005 – 2010 Kota Semarang, Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah. c.
Dokumen Perencanaan Jangka Pendek: Perencanaan umum, Forum SKPD, Penyusunan Rancangan RKPD Kota Semarang, Penetapan RKPD, Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan.
d. Dokumen
Perencanaan
Teknis
lainnya:
penyusunan
Masterplan
Rejomulyo, perencanaan kawasan Bandara Ahmad Yani, perencanaan kawasan pantai Semarang, perencanaan kawasan Alun-alun Kota Semarang, Rencana induk sistem Persampahan, Rencana Tata Ruang Hijau, Penyusunan Raperda SPPD, perencanaan kawasan CangkiranBubakan Kec. Mijen, Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan, Masterplan Transportasi, Masterplan Drainase, Masterplan Pariwisata, Masterplan Pendidikan, Masterplan Kesehatan, Review Renstra Penanggulangan Kemiskinan, Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan dokumen Feasibility Study lainnya. e.
Melaksanakan
rangkaian
pembangunan
tahunan
kegiatan mulai
dari
dalam
rangka
perencanaan
musyawarah
perencanaan
pembangunan tingkat kecamatan dan kabupaten maupun forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Dinas Pengelolaan
Keuangan
Daerah
dan
Aset
Daerah;
pelaksanaan, - 17 -
persiapan bahan dan data laporan pelaksanaan pembangunan serta pelaksanaan dokumentasi dan penyusunan statistik mengenai hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah; serta pelaksanaan koordinasi dan penelitian untuk kepentingan perencanaan.
4. Sumber Daya Manusia Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Bappeda masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjangnya. Sumber daya manusia di Bappeda masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas maupun kapabilitasnya. Dengan perkembangan sistem perencanaan pembangunan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia perencana yang tanggap dengan melaksanakan pengiriman staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan masih belum mencukupi. Perangkat keras untuk mendukung perencanaan pembangunan masih belum memenuhi kebutuhan, baik jumlah, teknologi yang dipakai maupun jenisnya.
- 18 -
NO
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD BAPPEDA KOTA SEMARANG Target Renstra SKPD Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Target Indikator Tahun keTarget SPM Target IKK SKPD Lainnya 1 2 3 4 5
(1) 1.
2. 3.
4. 5.
(2)
(3)
(4)
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah Ketersediaan data dan informasi bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
100%
100%
(5)
Realisasi Capaian Tahun ke1 2 3 4 5
Rasio Capaian pada Tahun ke1 2 3 4 5
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan kualitas dan kuantitas kajian/ penelitian diberbagai bidang
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD BAPPEDA KOTA SEMARANG Uraian (1)
Anggaran pada Tahun ke1 (2)
2 (3)
3 (4)
4 (5)
5 (6)
Realisasi Anggaran pada Tahun ke1 (7)
2 (8)
3 (9)
4 (10)
5 (11)
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke1 2 3 4 5 (12) (13) (14) (15) (16)
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran (17)
Realisasi (18)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 19
Uraian (1) Koordinasi penyusunan Perencanaan Pembangunan ekonomi Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemerintah, sosial dan Budaya Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan SDA Koordinasi Pembangunan Data dan Statistik Daerah Koordinasi Penyusunan Kajian/Penelitian dan pengembangan
Anggaran pada Tahun ke1 (2)
2 (3)
3 (4)
4 (5)
5 (6)
Realisasi Anggaran pada Tahun ke1 (7)
2 (8)
3 (9)
4 (10)
5 (11)
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke1 2 3 4 5 (12) (13) (14) (15) (16)
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran (17)
Realisasi (18)
20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Tantangan yang perlu diantisipasi oleh Bappeda Kota Semarang dalam melaksanaan perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut: 1. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah; 2. Terdapatnya ketidaksesuaian antara peraturan perundangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah; 3. Belum optimalnya hasil perencanaan pembangunan karena masih terdapatnya tumpang tindih perencanaan yang dilakukan oleh SKPD; 4. Belum adanya keterbukaan dan kemudahan akses informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan; 5. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat; 6. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan
konstribusi
terhadap
penyusunan
kegiatan
perencanaan
selanjutnya. Peluang dalam pengembangan pelayanan SKPD dalam rangka perencanaan pembangunan daerah antara lain : 1. Adanya Peraturan Daerah Kota Semarang mengenai tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; 2. Adanya SDM Aparatur perencana yang sebagian besar berpendidikan tinggi sehingga mempunyai kemapuan dan dedikasi dapam menyusunan dan merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah; 3. Adanya dukungan dari Walikota Semarang untuk pengebangan jauh kedepan terhadap perencanaan pembangunan dalam mendukung visi dan misi Kota Semarang; 4. Adanya kepeduliaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota; 5. Adanya dukungan dana untuk kegiatan belanja administrasi dan perencanaan pembangunan; 6. Sistem perencanaan yang telah terdesentralisasi memungkinkan Bappeda untuk berinisiatif dan menampung semua aspirasi masyarakat Kota Semarang. 21
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Selama lima tahun terakhir, secara umum kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kota Semarang terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa
indikator
yang
menyebabkan
adanya
peningkatan
kualitas
penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi : 1. Tersusunnya dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Menengah maupun Pendek; 2. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat kelurahan, organisasi profesi, dan sektor swasta; 3. Meningkatnya
kualitas
sistem
perencanaan
dengan
terselenggaranya
mekanisme perencanaan partisipatif; 4. Terselenggaranya forum SKPD/ SKPD gabungan dan Musrenbang ; 5. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran; 6. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan oleh Bappeda dan SKPD terkait. Peningkatan
kualitas
penyelenggaraan
perencanaan
tidak
lepas
dari
meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi: 1. Otonomi Daerah memberikan peluang pada Pemerintah Kota semarang untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangga daerah; 2. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang relatif memadai sehingga sangat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari. Hal ini menyangkut fasilitas gedung ruangan kantor, ruang rapat, sarana transportasi, maupun peralatan perkantoran yang cukup memadai sesuai dengan standar yang ditentukan;
22
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional; 4. Sumber Daya Aparatur Pegawai Bappeda sebagian besar berpendidikan Sarjana, hal ini merupakan salah satu pendorong dan modal dasar untuk menciptakan profesionalisme perencanaan; 5. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi: master plan, grand
design, RDTRK, RTRW, data base pembangunan, serta kajian-kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan; 6. Fasilitasi berbagai forum multistakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya; 7. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui focused group discussion (FGD); 8. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.
Peningkatan
penyelenggaraan pelayanan Bappeda Kota Semarang tersebut,
dalam pelaksanannya masih dijumpai berbagai permasalahan yang menghambat kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang antara lain: 1.
Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi Bappeda sebagai lembaga perencanaan;
2.
Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Bappeda dengan SKPD dan antar SKPD;
3.
Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana;
4.
Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku “jalan pintas” (shortcutting);
5.
Internal BAPPEDA: belum mampu menyediakan standard operating procedure
(SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.
23
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Walikota Semarang dan Wakil Walikota semarang Periode Tahun 2010-2015 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015 adalah “Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera” yang rumuskan dalam 5 misi yakni : 1.
Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas;
2.
Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum;
3.
Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah;
4.
Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;
5.
Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat.
Langkah
kongkrit
untuk
mewujudkan
hal
tersebut
dilakukan
dengan
memprioritaskan pada program-program pembangunan yang diwujudkan dalam “SAPTA
PROGRAM”
yang
terdiri
dari
Penanggulangan
Kemiskinan
dan
Pengangguran; Rob dan Banjir, Pelayanan Publik, Tata ruang dan Infrastrutkur, dan kesetaraan dan kedilan gender, pendidikan serta kesehatan. Bappeda Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang bertugas membantu Walikota Semarang dalam hal merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas untuk menjabarkan visi, misi dan program-program Walikota dan Wakil Walikota Semarang tersebut. Ada beberapa faktor kekuatan dan penghambat yang sangat mempengaruhi kinerja dalam menjabarkan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Semarang. Faktor-faktor kekuatan antara lain : 1. Dukungan dan komitmen dari stakeholder pembangunan baik pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi serta dunia usaha; 2. Adanya arahan yang jelas tentang kebijakan pembangunan Kota Semarang dari Kepala Daerah yakni visi misi Kota Semarang 2010-2015; 3. Adanya komitmen untuk bersama-sama membangun Kota Semarang dari masing-masing komponen pembangunan. 24
Sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain : 1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan; 2. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku “jalan pintas” (shortcutting); 3. Lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD; rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan; rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (fiscal
gap);
3.3 Telaahan terhadap Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2005-2010; Telaah terhadap faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran renstra SKPD; Faktor-faktor pendorong antara lain : 1.
Undang-undang pembangunan
No.
25
nasional,
tahun
2004
merubah
tentang
paradigma
Sistem
perencanaan
dalam
perencanaan
pembangunan daerah yang beroritentasi pada partisipasi masyarakat, yang berimplikasi pada perencanaan program lebih obyektif dan tepat sasaran. 2.
Ketersediaan sumber daya aparatur perencana dan daya dukung sarana prasarana yang memadai.
3.
Otonomi daerah telah memberikan peran kepada masyarkaat untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsa dalam pembangunan daerah/ wilayahnya, hal tersebut merupakan pendorong bagi Bappeda Kota Semarang sebagai
lembaga
yang
memberikan
pelayanan
terkait
perencanaan
pembangunan daerah.
Faktor-faktor penghambat antara lain : 1.
Perubahan peraturan maupun kebijakan yang menyesuaikan kondisi saat itu sehingga menimbulkan pergeseran mekanisme perencanaan.
2.
Kurangnya akses publikasi proses maupun hasil perencanaan yang terkadang 25
menimbulkan lemahnya koordinasi antar lembaga terkait sehingga hasil perencanaan menjadi kurang efektif. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Telaah pada faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS; Potensi pengembangan kawasan/ wilayah, berdasarkan deskriptif karakteristik wilayah dan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang, adalah sebagai berikut : 1. Kawasan Perdagangan dan Jasa 2. Kawasan Permukiman, Perdagangan dan Jasa 3. Kawasan Pendidikan 4. Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran 5. Kawasan Industri 6. Kawasan Olahraga 7. Kawasan Wisata/Rekreasi 8. Kawasan Perumahan dan Permukiman 9. Kawasan Pemakaman Umum 10. Kawasan Khusus 11. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
Faktor-faktor pendorong dalam pelayanan SKPD terhadap implikasi RTRW dan Lingkungan adalah sebagai berikut : 1. Tersedianya arah pengembangan kawasan/ wilayah sebagaimana RTRW, dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan kota; 2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup; 3. Pemberdayaan SDM dan SDA Kota Semarang yang terus dilakukan. Sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain : 1. Perubahan alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan RTRW; 2. Pembangunan wilayah/ kawasan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan; 26
3. Belum optimalnya publikasi informasi rencana kawasan/ wilayah. 4. Masih lemahnya tindak pengawasan dan pelaksanaan sanksi terhadap bentuk pelanggaran. 5. Belum terselesaikannya RTRW Kota Semarang tahun 2010-2030 (masih dalam pembahasan). 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan telaah tersebut diatas dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan Bappeda Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang bertugas merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam mendukung justifikasi penetapan tujuan, sasaran, kebijakan dan program. Dalam penentuan isu-isu strategis langkah awal dilakukan identifikasi penilaian faktor internal dan eksternal Bappeda atau lebih sering dikenal dengan Analisis SWOT. Pendekatan analisis SWOT (Strengh,Weakness,Opportunity,Threat) yaitu untuk melihat komplektisitas permasalahan Kota Semarang sebagai suatu lembaga
dan
kemudian
diambil
langkah-langkah
untuk
mengatasi
dan
menghilangkan atau mengurangi kelemahan dan ancaman serta memperkuat atau meningkatkan kekuatan atau peluang. Identifikasi terhadap faktor-faktor kekuatan, kendala/ kelemahan, peluang, tantangan/ ancaman adalah sebagai berikut : Faktor Eksternal 1. Peluang a. Dukungan
Pemerintah
Pusat
dan
Provinsi
terhadap
pelaksanaan
perencanaan pembangunan di daerah; b. Terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan mutu SDM melalui penyelenggaraan/
pengiriman
untuk
menempuh
pendidikan
masyarakat
dalam
maupun
pelatihan gelar maupun non gelar; c. Peningkatan
peran
dan
partisipasi
perencanaan
pembangunan; d. Ketersediaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Perguruan Tinggi
untuk terlibat sebagai mitra kerja dalam proses perencanaan
pembangunan daerah; e. Perkembangan
wilayah
yang
pesat
akibat
pengaruh
pelaksanaan
pembangunan.
27
2. Ancaman/ Tantangan a. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah; b. Terdapatnya pertentangan/ketidaksesuaian antara peraturan perundangan yang
mengatur
perundangan
sistem
lainnya
perencanaan
yang
berkaitan
pembangunan sehingga
dengan
peraturan
berdampak
terhadap
mekanisme perencanaan pembangunan daerah. c. Belum optimalnya hasil perencanaan pembangunan karena masih terdapatnya tumpang tindih perencanaan yang dilakukan SKPD; d. Belum
adanya
keterbukaan
dan
kemudahan
akses
informasi
untuk
kepentingan perencanaan pembangunan; e. Perubahan perencanaan
paradigma sebagai
perencanaan fasilitator
dan
pembangunan mediator
dalam
yang
menuntut
menata
inisiatif
masyarakat; f. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan
kontribusi
terhadap
penyusunan
kegiatan
perencanaan
selanjutnya.
Faktor Internal 1. Kekuatan a. Keberadaan Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah b. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur kewenangan perencanaan dan
menyusun
evaluasi rencana pembangunan berdasarkan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD; c.
Ketersediaan SDM yang profesional dan berkualitas;
d. Dokumen-dokumen perencanaan yang disusun oleh Bappeda sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah; e. Perencanaan pembangunan daerah sudah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur. 2. Kelemahan a. Koordinasi perencanaan antar SKPD yang masih lemah b. Belum tersedianya sistem perencanaan pembangunan yang memadai dalam upaya mendukung proses perencanaan yang efektif dan efisien. 28
c.
Terbatasnya sarana prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah.
FAKTOR-FAKTOR STRATEGI
Bobot Rating Score
EKSTERNAL A
Peluang
1
Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap
0,12
4
0,48
0,15
3
0,45
0,15
4
0,60
0,04
3
0,12
0,04
3
0,12
pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah; 2
Terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan mutu SDM melalui penyelenggaraan/pengiriman untuk menempuh pendidikan maupun pelatihan gelar maupun non gelar;
3
Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
4
Ketersediaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Perguruan Tinggi untuk terlibat sebagai mitra kerja dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
5
Perkembangan wilayah yang pesat akibat pengaruh pelaksanaan pembangunan. JUMLAH
1,87
29
FAKTOR-FAKTOR STRATEGI
Bobot Rating Score
EKSTERNAL B
Tantangan / Ancaman
1
Munculnya berbagai kebijakan nasional yang
0,20
-4
-0,80
0,15
-4
-0,60
0,05
-3
-0,15
0,04
-2
-0,08
0,04
-2
-0,08
0,02
-2
-0,04
berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah; 2
Terdapatnya pertentangan/ketidaksesuaian antara peraturan perundangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
3
Belum optimalnya hasil perencanaan pembangunan karena masih terdapatnya tumpang tindih perencanaan yang dilakukan SKPD;
4
Belum adanya keterbukaan dan kemudahan akses informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan;
5
Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencanaan sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat;
6
Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya. JUMLAH
-1,75
30
FAKTOR-FAKTOR STRATEGI
Bobot Rating Score
INTERNAL C
Kekuatan
1
Keberadaan Bappeda sebagai lembaga
0,20
4
0,8
0,15
4
0,6
0,05
4
0,20
0,05
3
0,15
0,05
3
0,15
perencanaan pembangunan daerah 2
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur kewenangan perencanaan dan menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD;
3
Ketersediaan SDM yang profesional dan berkualitas;
4
Dokumen-dokumen perencanaanyang disusun oleh Bappeda sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah;
5
Perencanaan pembangunan daerah sudah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur JUMLAH
FAKTOR-FAKTOR STRATEGI
1,90
Bobot Rating Score
INTERNAL D
Kelemahan
1
Koordinasi perencanaan antar SKPD yang masih
0,25
-4
-1,00
0,20
-3
-0,60
lemah 2
Belum tersedianya sistem perencanaan pembangunan yang memadai dalam upaya
31
mendukung proses perencanaan yang efektif dan efisien. 3
Terbatasnya sarana prasarana pendukung
0,05
-4
-0,20
perencanaan pembangunan daerah.
4
Masih adanya ketergantungan kepemilikan data dan informasi dengan kinerja pihak lain (penyedia data) JUMLAH
-1,80
Keterangan : Bobot = 1,0 (sangat penting) – 0 ( tidak penting) ; Rating untuk faktor kekuatan dan peluang nilainya positif (+) untuk faktor kelemahan dan ancaman nilainya negatif (-) dengan nilai 4 (sangat baik/buruk), 3 (di atas rata-rata baik / dibawah rata-rata buruk, 2 (rata-rata baik/buruk), 1 (dibawah rata-rata baik/ diatas rata-rata buruk) PELUANG KUADRAN III STRATEGI TURN AROUND
KUADRAN I STRATEGI AGREFIS
KEKUATAN EKSTERNAL
KEKUATAN INTERNAL KUADRAN IV STRATEGI DEFENSIF
KUADRAN II STRATEGI DIVERSIFIKASI
ANCAMAN
PELUANG KUADRAN I STRATEGI AGRESIF 0,12 KEKUATAN EKSTERNAL
0,10
KEKUATAN INTERNAL
32 ANCAMAN
MATRIK IDENTIFIKASI FAKTOR KEKUATAN, KENDALA, TANTANGAN DAN PELUANG
Faktor Positif
Internal
Eksternal
Kekuatan :
Peluang :
a. Keberadaan Bappeda sebagai
a. Dukungan Pemerintah Pusat dan
lembaga perencanaan
Provinsi terhadap pelaksanaan
pembangunan daerah
perencanaan pembangunan di
b. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
daerah; b. Terbukanya kesempatan yang
Pembangunan Nasional yang
luas bagi peningkatan mutu SDM
mengatur kewenangan
melalui
perencanaan dan menyusun
penyelenggaraan/pengiriman
evaluasi rencana
untuk menempuh pendidikan
pembangunan berdasarkan
maupun pelatihan gelar maupun
evaluasi kinerja pelaksanaan
non gelar;
rencana pembangunan SKPD; c. Ketersediaan SDM yang profesional dan berkualitas; d. Dokumen-dokumen
c. Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; d. Ketersediaan Lembaga Swadaya
perencanaan yang disusun
Masyarakat (LSM) maupun
oleh Bappeda sebagai acuan
Perguruan Tinggi untuk terlibat
dalam perencanaan
sebagai mitra kerja dalam
pembangunan daerah;
proses perencanaan
e. Perencanaan pembangunan daerah sudah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur.
pembangunan daerah; e. Perkembangan wilayah yang pesat akibat pengaruh pelaksanaan pembangunan.
33
Negatif Kendala : a. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah; b. Terdapatnya pertentangan/ ketidaksesuaian antara peraturan perundangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan
Tantangan : a. Koordinasi perencanaan antar SKPD yang masih lemah b. Belum tersedianya sistem perencanaan pembangunan yang memadai dalam upaya mendukung proses perencanaan yang efektif dan efisien. c. Terbatasnya sarana prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah. d. Masih adanya ketergantungan
peraturan perundangan
kepemilikan data dan informasi
lainnya yang berkaitan
dengan kinerja pihak lain
sehingga berdampak terhadap
(penyedia data).
mekanisme perencanaan pembangunan daerah. c. Belum optimalnya hasil perencanaan pembangunan karena masih terdapatnya tumpang tindih perencanaan yang dilakukan SKPD; d. Belum adanya keterbukaan dan kemudahan akses informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan; e. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencanaan sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat;
34
f. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya.
35
MATRIK STRATEGI BAPPEDA KOTA SEMARANG RENSTRA SKPD 2010-2015
Peluang 1. Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap Faktor Eksternal
pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah; 2. Terbukanya kesempatan yang luas bagi
1. Koordinasi perencanaan antar SKPD yang masih lemah; 2. Belum tersedianya sistem perencanaan pembangunan yang memadai dalam
peningkatan mutu SDM melalui
upaya mendukung proses
penyelenggaraan/pengiriman untuk menempuh
perencanaan yang efektif dan efisien;
pendidikan maupun pelatihan gelar maupun non gelar; 3. Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; Faktor Internal
Tantangan
4. Ketersediaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
3. Terbatasnya sarana prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah; 4. Masih adanya ketergantungan kepemilikan data dan informasi
maupun Perguruan Tinggi untuk terlibat sebagai
dengan kinerja pihak lain (penyedia
mitra kerja dalam proses perencanaan
data).
pembangunan daerah; 5. Perkembangan wilayah yang pesat akibat pengaruh pelaksanaan pembangunan.
36
Kekuatan 1. Keberadaan Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah; 2. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur kewenangan perencanaan dan menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD; 3. Ketersediaan SDM yang profesional dan berkualitas; 4. Dokumen-dokumen perencanaanyang disusun oleh Bappeda sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah; 5. Perencanaan pembangunan daerah sudah
Kekuatan :
Peluang :
1. Memberdayakan SDM aparatur perencana melalui
1. Meningkatkan frekuensi pertemuan
pendidikan teknis, formal maupun informal; 2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; 3. Mengikutsertakan stakeholders pembangunan melalui berbagai forum musyawarah perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat; 4. Menyediakan sarana sosialisai perencanaan pembangunan kota yang mudah diketahui untuk
antar SKPD untuk memudahkan koordinasi perencanaan pembangunan di berbagai bidang perencanaan; 2. Melibatkan tenaga ahli dan profesional dalam penyusunan perencanaan pembangunan; 3. Mengembangkan pengelolaan data dan informasi sesuai tugas fungsi skpd sebagai pengelola data dan informasi pembangunan daerah.
meningkatkan partisipasi dari masyarakat.
dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur. Kelemahan 1. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang
Kendala :
Tantangan :
1. Melakukan kajian-kajian tentang perkembangan
1. Menerapkan sistem award and
berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara
wilayah yang mampu memberikan dampak positif
punishment untuk meningkatkan
mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi
terhadap pengembangan Kota Semarang;
kinerja aparatur perencana
37
perencanaan pembangunan di daerah 2. Terdapatnya pertentangan/ ketidaksesuaian antara peraturan perundangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah; 3. Belum optimalnya hasil perencanaan pembangunan karena masih terdapatnya tumpang tindih perencanaan yang dilakukan SKPD; 4. Belum adanya keterbukaan dan kemudahan akses
2. Meningkatkan frekuensi pertemuan antar SKPD maupun stakeholders untuk memudahkan koordinasi & soaialisasi perencanaan pembangunan di berbagai bidang perencanaan; 3. Menyediakan sarana sosialisai tentang proses & hasil perencanaan pembangunan kota; 4. Menyediakan aturan & acuan yang tegas bagi
pembangunan; 2. Mengembangkan pengelolaan data dan informasi untuk memperoleh data yang akurat guna mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan pembangunan; 3. Meningkatkan intensitas kerjasama
masyarakat dan stakeholder dalam perencanaan
dengan lembaga penyedia data
pembangunan kota.
sehingga dapat dihasilkan data yang
5. Mengembangkan pengelolaan data dan informasi
tepat waktu & tepat sasaran.
untuk memperoleh data yang akurat guna
informasi untuk kepentingan perencanaan
mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan
pembangunan;
pembangunan;
5. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencanaan sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat; 6. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya. 38
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Visi BAPPEDA dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 yaitu Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan dan Jasa, yang Berbudaya menuju Masyarakat Sejahtera” Berdasarkan pada visi Kota Semarang diatas, visi BAPPEDA ditetapkan sebagai berikut : “Terwujudnya Lembaga Perencanaan yang Handal, Terpercaya dan Profesional” Visi tersebut mengandung maksud bahwa Bappeda Kota Semarang merupakan satu-satunya Lembaga/ Organisasi perencanaan pembangunan daerah di Kota Semarang yang dipercaya oleh Pengambil Keputusan (Walikota) dalam
bertugas
menyusun
dan
merumuskan
kebijakan
perencanaan
pembangunan daerah Kota Semarang serta di dukung oleh sumber daya manusia yang profesional ahli dalam bidangnya untuk menghasilkan produk rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Untuk mewujudkan visi tersebut telah dirumuskan dalam 6 misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan dan partisipatif. 2. Merumuskan kebijakan teknis Perencanaan Tata Ruang Wilayah secara kontinyu, terarah dan sistematis. 3. Mengembangkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan, pengendalian dan penelitian yang mampu mewujudkan kesejahteraan sosial. 4. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Mengembangkan sistem evaluasi, monitoring, pelaksanaan pembangunan. 6. Mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia dan melengkapi sarana dan prasarana kerja. 39
4.2 Tujuan dan Sasaran Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, tujuan Bappeda Kota Semarang dirumuskan sebagai berikut : 1. Menghasilkan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sebagai landasan pembangunan daerah Kota Semarang; 2. Menghasilkan dokumen teknis perencanaan pembangunan kota berbasis pada kebijakan-kebijakan tata ruang wilayah; 3. Meningkatkan kerjasama yang harmonis lintas SKPD guna mewujudkan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penelitian pembangunan di Kota Semarang; 4. Memberdayakan
stakeholders
pembangunan
Kota
Semarang
guna
meningkatkan dan menerapkan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan didukung oleh SDM yang berkualitas; 5. Mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi perencanaan pembangunan untuk
mengembangkan
sistem
evaluasi,
dan
monitoring
pelaksanaan
pembangunan; 6. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana kerja untuk meningkatkan kinerja Bappeda Kota Semarang. Sasaran : 1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan RPJD, RPJMD, dan RKPD sebagai bahan acuan bagi stakeholder pembangunan Pemerintah Kota Semarang; 2. Terciptanya peran serta dan partisipasi masyarakat terhadap proses kesinambungan perencanaan pembangunan; 3. Terciptanya tata ruang wilayah yang teratur mengacu pada kebijakan & aturan yang berlaku; 4. Terciptanya arah pengembangan kota menuju percepatan pembangunan Kota Semarang; 5. Terkoordinasinya
perencanaan
prasarana
infrastruktur
wilayah
Kota
Semarang; 6. Tersedianya kajian-kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang;
40
7. Kualitas kebijakan perencanaan pembangunan berbasis Litbang yang semakin meningkat; 8. Semakin
berkembangnya
jejaring/
network
mengenai
penelitian
&
pengembangan; 9. Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; 10. Tersedianya data dan informasi pelaksanaan pembangunan secara periodik; 11. Terciptanya koordinasi internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja; 12. Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional; 13. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan di Bappeda.
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN 2010-2015 TARGET KINERJA SASARAN N O.
(1) 1.
TUJUAN
(2) Menghasilkan
SASARAN
(3) 1.Tersedianya
INDIKATOR
(4) - Tersusunnya
dokumen
Dokumen
perencanaan
Perencanaan
jangka panjang,
Pembangunan
jangka menengah
RPJPD, RPJMD, dan
dan jangka pendek
RKPD sebagai bahan - Tersusunnya
sebagai landasan
acuan bagi
pembangunan
stakeholder
daerah Kota
pembangunan
Semarang;
Pemerintah Kota Semarang;
PADA TAHUN KE-
SASARAN
RPJPD
1
2
3
4
5
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
100
%
%
%
%
%
- Tersusunnya RPJMD
100 %
RKPD 100 % - Terciptanya
41
TARGET KINERJA SASARAN N O.
(1)
TUJUAN
SASARAN
(2)
INDIKATOR SASARAN
(3) 2.Terciptanya peran
PADA TAHUN KE-
(4)
1
2
3
4
5
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
100
100
100
100
%
%
%
%
100
100
100
100
Sarana
serta dan partisipasi
Sosialisasi
masyarakat terhadap
Perencanaan
proses
Pembangunan
kesinambungan
Kota
100 %
perencanaan pembangunan
2.
Menghasilkan
1. Terciptanya tata
- kajian tentang
dokumen teknis
ruang wilayah yang
tata ruang
perencanaan
teratur mengacu
wilayah
pembangunan
pada kebijakan &
kota berbasis pada
aturan yang berlaku;
kebijakankebijakan tata ruang wilayah;
2. Terciptanya arah pengembangan kota menuju percepatan
- kajian tentang permasalahan kota besar
pembangunan Kota Semarang 3. Terkoordinasinya
- Kajian Bidang
perencanaan
Infrastruktur
prasarana
dan Lingk
infrastruktur wilayah
Hidup
Kota Semarang
3.
Meningkatkan
Tersedianya kajian-
kerjasama yang
kajian dan penelitian
- Kajian bidang
100
42
TARGET KINERJA SASARAN N O.
TUJUAN
(1)
SASARAN
(2)
(3)
harmonis lintas
sebagai bahan
SKPD guna
perumusan kebijakan
mewujudkan
perencanaan
koordinasi dalam
pembangunan di
perencanaan,
berbagai bidang;
pelaksanaan,
INDIKATOR
PADA TAHUN KE-
SASARAN
(4) Ekonomi
1
2
3
4
5
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
%
%
%
%
%
100
100
100
100
100
%
%
%
%
%
10
10
10
10
10
- Kajian bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
pengendalian dan penelitian pembangunan di Kota Semarang;
4.
Memberdayakan
1. Kualitas kebijakan
- Peningkatan
stakeholders guna
perenc. berbasis
kualitas litbang
meningkatkan &
litbang yg semakin
menerapkan hasil
meningkat;
penelitian dan pengembangan
2. Semakin berkembangnya
IPTEK dg
jejaring/ network
didukung oleh
mengenai penelitian
SDM berkualitas
5.
Mengoptimalkan
kajia kajia kajia kajia kajia n
n
n
n
n
100
100
100
100
100
%
%
%
%
%
- Pengemb. Prog. Litbang dg lemb. penelitian
1 keg
& pengembangan 1.
Ketersediaan sarana
- Peningkatan
pemanfaatan
dan prasarana
kualitas
Sistem Informasi
fasilitas pengelola
informasi data
perencanaan
data dan informasi
pembangunan
perencanaan
untuk
pembangunan
- Ketersediaan fasilitas informasi 43
TARGET KINERJA SASARAN N O.
TUJUAN
(1)
SASARAN
(2)
dan monitoring pelaksanaan pembangunan
daerah; 2.
Tersedianya data
PADA TAHUN KE-
SASARAN
(3)
mengembangkan sistem evaluasi,
INDIKATOR
(4)
1
2
3
4
5
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
100
100
100
100
100
%
%
%
%
%
100
100
100
100
100
%
%
%
%
%
100
100
100
100
100
%
%
%
%
%
100
100
100
100
100
%
%
%
%
%
untuk perenc. pembangunan
dan informasi pelaksanaan pembangunan secara periodik;
6.
Meningkatkan
- Terciptanya
- Tersedianya
kualitas SDM dan
koordinasi internal
sarana adm
prasarana kerja
antar bagian yang
& sarana
untuk
semakin solid
prasarana
meningkatkan
sehingga mampu
perkantoran
kinerja Bappeda
menunjang kinerja;
sbg
Kota Semarang.
- Meningkatnya kualitas SDM perencana
penunjang kinerja - Peningkatan
pembangunan
kualitas
melalui pendidikan
aparatur
formal dan teknis
perencana
fungsional; - Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan di Bappeda.
- Tersusunnya Laporan Pertanggungja waban yang berkaitan dg keuangan
44
TARGET KINERJA SASARAN N O.
(1)
TUJUAN
INDIKATOR
SASARAN
(2)
PADA TAHUN KE-
SASARAN
(3)
(4)
1
2
3
4
5
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
secara efisien dan efektif
4.3 Strategi dan Kebijakan Dalam penyelenggaraan perencanaan Bappeda Kota Semarang, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari setiap misi disusunlah strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan yang nantinya akan dituangkan kedalam program rencana kerja. Stretegi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Kota Semarang tahun 2011-2015 dirumuskan sebagai berikut: 1. Strategi dan kebijakan untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan dan partisipatif diarahkan melalui: -
Mengikutsertakan stakeholders pembangunan melalui berbagai forum musyawarah perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat;
-
Menyediakan sarana sosialisai perencanaan pembangunan kota yang mudah
diketahui
sehingga
membangkitkan
semangat
partisipatif
masyarakat. 2. Strategi dan arah kebijakan dalam Merumuskan kebijakan teknis Perencanaan Tata Ruang Wilayah secara kontinyu, terarah dan sistematis dilakukan melalui: -
Menyediakan aturan dan acuan yang tegas bagi masyarakat dan stakeholder dalam hal tata ruang wilayah dan infrastruktur;
-
Melakukan
kajian-kajian
yang
mampu
berdampak
positif
terhadap
pengembangan Kota Semarang sebagai kota besar;
45
-
Melibatkan tenaga ahli dan profesional dalam penyusunan dokumen/ kajian infrastruktur wilayah yang mampu berdampak sistemik.
3. Strategi dan arah kebijakan dalam Mengembangkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan,
pengendalian
dan
penelitian
yang
mampu
mewujudkan
kesejahteraan sosial masyarakat di konsentrasikan melalui: -
Meningkatkan frekuensi pertemuan antar SKPD untuk memudahkan koordinasi perencanaan dalam bidang ekonomi, pemerintahan dan sosial budaya.
4. Strategi dan arah kebijakan untuk Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diarahkan melalui: -
Mengikutsertakan Perguruan Tinggi dan LSM serta lembaga-lembaga penelitian lain dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Strategi dan arah kebijakan yang bertujuan Mengembangkan sistem evaluasi, monitoring, pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui: -
Mengembangkan
pengelolaan
data
dan
informasi
dalam
rangka
memperoleh data yang akurat guna mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan pembangunan; -
Meningkatkan intensitas kerjasama dengan lembaga penyedia data (BPS) sehingga dapat dihasilkan data yang tepat waktu & tepat sasaran.
6. Strategi dan kebijakan ke arah internal yang bertujuan Mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia dan melengkapi sarana dan prasarana kerja meliputi: -
Memanfaatkan sarana administrasi dan srana prasarana kerja perkantoran secara efektif dan efisien dalam menunjang kinerja aparatur;
-
Memberdayakan SDM melalui pendidikan teknis, formal maupun informal;
-
Menerapkan sistem award and punishment untuk meningkatkan kinerja aparatur.
46
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana Program Bappeda Kota Semarang yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011-2015 ini merupakan serangkaian langkah dari penjabaran strategi-strategi yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Rencana program kerja ini sendiri akan menjadi pegangan dan acuan Bappeda dalam melakukan kegiatan perencanaan pembangunan kota dengan lebih efektif dan efisien. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) Bappeda secara garis besar terbagi kedalam 3 urusan, yaitu urusan Penataan Ruang, urusan Perencanaan Pembangunan dan urusan Statistik. Jika dikaitkan dengan misi yang terkandung didalam Renstra 2011-2015, maka rencana program kerja Bappeda dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas, partisipatif dan tanggap terhadap perubahan. Urusan Perencanaan Pembangunan. Program-program yang dilakukan pada urusan Perencanaan Pembangunan adalah sebagai berikut: - Program Perencanaan Pembangunan Daerah; - Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Merumuskan kebijakan teknis Perencanaan Tata Ruang Wilayah secara kontinyu, terarah dan sistematis. A. Urusan Perencanaan Tata Ruang. Program-program yang dilakukan pada urusan Perencanaan Tata Ruang yaitu: - Program Perencanaan Tata Ruang; - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
47
B. Urusan Perencanaan Pembangunan. Program-program yang dilakukan adalah sebagai berikut: - Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar; - Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.
4. Mengembangkan
koordinasi
dalam rangka pelaksanaan, pengendalian dan
penelitian yang mampu mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Urusan Perencanaan Pembangunan. Program-program yang dilakukan yaitu: - Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; - Program Perencanaan Sosial dan Budaya.
5. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Urusan Perencanaan Pembangunan. Program yang dilakukan yaitu Program Kerjasama Pembangunan.
6. Mengembangkan sistem evaluasi, monitoring, pelaksanaan pembangunan. A. Urusan Perencanaan Pembangunan. Program yang dilakukan yaitu Program Pengembangan Data Informasi. B. Urusan Statistik. Program yang dilakukan yaitu Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah.
7. Mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia dan melengkapi sarana dan prasarana kerja. Urusan Perencanaan Pembangunan. Program-program yang dilakukan adalah sebagai berikut: - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
48
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Badan Perencanaan Pemerintah Daerah (Bappeda) Kota
Semarang untuk tahun 2011-2015 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
49
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Tahun-1
target (1)
(3)
(2)
1. Menghasilkan
1. Tersedianya dokumen Dokumen perencanaan Perencanaan jangka panjang, Pembangunan jangka RPJPD, RPJMD, dan menengah dan RKPD sebagai bahan jangka pendek acuan bagi sebagai stakeholder landasan pembangunan pembangunan Pemerintah Kota daerah Kota Semarang; Semarang;
(4)
- Tersusunnya RPJMD RKPD
(5)
Tersusunnya 1 06 00 21
RPJPD
Tersusunnya
(6)
(7)
kerjasama yang harmonis lintas SKPD guna mewujudkan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penelitian pembangunan di Kota Semarang;
1. Tersedianya kajian-
kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Ekonomi
Kajian bid.
- Kajian bid.
Infrastruktur & LH
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
300.000.000
008 Penyusunan Rancangan RKPD
Tersusunnya Dok. RKPD th 2012
100%
375.000.000 100%
013 Koord. Penyusunan Dok. Perenc. Pembangunan
Tersusunnya Dok. Perenc. Pembangunan
100%
300.000.000
015 MonEv, Pengendalian & Pelaporan Pelaks. Renc. Pembangunan Daerah
Tesedianya 100 buku, 25 buku, 80 buku, 50 buku, 50 buku
100%
250.000.000
017 Penyelenggaraan Musrenbang Kota Smg th. 2012
Terusunnya dok. RKPD berisi DSP th 2011
100%
175.000.000
023 Penunjangan Tim Koordinasi Penyelenggaraan TP Kota smg
Tersedianya 100 buku pemantauan hasil pelaks. TP
100%
150.000.000
100%
150.000.000
1 06 00 22
Prog. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perenc. Pembangunan Daerah
-
Tersedianya sarana sosialisasi berupa spot iklan & MMT
(20)
(21)
-
100%
100%
100%
100%
100%
350.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
850.000.000 4 dok
1 dok
300.000.000 2 dok 400.000.000 3 dok 500.000.000 3 dok 500.000.000 3 dok 500.000.000
2 klaster
20%
200.000.000 40% 200.000.000 60% 210.000.000 80% 225.000.000 100% 230.000.000
014 Study Pengemb. Ekonomi pd Wilayah Pertumbuhan
Tersedianya buku konsep pengemb. Wilayah pertumbuhan
1 dok
1 dok
150.000.000 1 dok 200.000.000 1 dok 200.000.000 2 dok 300.000.000 2 dok 300.000.000
015 Koordinasi perenc. pembangunan bid. ekonomi
Tersedianya Lap. koordinasi perenc. pembangunan ekonomi
100%
100%
200.000.000 100%
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
50.000.000 100%
50.000.000 100%
50.000.000 100%
50.000.000
1.450.000.000
003 Koordinasi perenc. Tersedianya dokumrn pembangunan bid. sosbud perenc. bid. Sosbud
250.000.000
008 Koordinasi perenc. bid. pemerintahan
Tersedianya dokumen perenc. bid. Pemerintahan
200.000.000
010 Fasilitasi Keg. TKPKD
Tersusunnya 20 buku SKPD & fasillitasi keg. TKPKD
250.000.000
011 Verifikasi & identifikasi warga miskin
Terciptanya aplikasi crossing data & 5 buku lap. kegiatan
750.000.000
Program Perenc. Prasarana Wilayah & SDA
(19)
-
Tersusunnya lap. Pembentukan cluster & pelatihan kewirausahaan
1 06 00 24
(18)
-
003 Penyusunan perenc. pengembangan ekonomi masy.(FEDEP)
1 06 00 23
target Rp
350.000.000
002 Penyusunan Grand design Tersedianya FS Pasar Kota Agrowisata Kota Semarang Smg
- Kajian bid. Pemerintahan & Sosbud
Rp
100%
Sosialisasi kebijakan perenc. pembangunan daerah
Tahun-5
target
Tersusunnya Dok. RPJMD 2010-2015
02
Tahun-4
Rp
007 Penetapan RPJMD 20102015
2. Melaksanakan - Terciptanya sarana sosialisasi 1 06 00 20 sosialisasi dokumen perencanaan pembangunan kota perencanaan pembangunan
Tahun-3
1.800.00.000
024 Penyusunan City Branding Tersusunnya dok. FS city Kota Smg branding kota Semarang
2. Meningkatkan
(8)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun-2
Kondisi Unit Kinerja Kerja pada akhir SKPD Lokasi periode PenangRenstra gungSKPD jawab
350.000.000
50
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Tahun-1
target (1)
(2)
(3)
3. Memberdayakan 1. Meningkatnya
(4)
(5)
(6)
010 Koordinasi keg. adaptasi dampak perub. iklim
Tersusunnya Kajian Proposal Dampak Perubahan Iklim
011 Penyusunan FS Pembangunan Inner Ring Road
Tersusunnya kajian dokumen kelayakan Inner ring road
Peningkatan kualitas hasil Litbang 1 06 00 16 stakeholders kualitas kebijakan guna perencanaan meningkatkan & berbasis Litbang menerapkan hasil penelitian dan Pengembangan program Litbang pengembangan 2. Meningkatnya jejaring penelitian & dg Lembaga Penelitian IPTEK dg pengembangan didukung oleh SDM berkualitas
(7)
(8) 40%
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
-
-
-
-
100.000.000 80% 110.000.000 100% 120.000.000
Kondisi Unit Kinerja Kerja pada akhir SKPD Lokasi periode PenangRenstra gungSKPD jawab target Rp (18)
(19)
(20)
(21)
250.000.000
Prog. Kerjasama Pembangunan Fasilitasi kerjasama dengan Tersedianya hasil kajian dunia usaha/ lembaga penelitian di berbagai bidang
10 kajian
Pengembangan kerjasama Tersedianya kebijakan Litbang dg Lembaga strategis penelitian & Penelitian pengembangan IPTEK
1 keg
-
Pengembangan aksesibilitas publikasi dan informasi hasil-hasil penelitian
4 keg
4 keg
Tersedianya akses informasi/ publikasi hasilhasil penelitian
500.000.000 10 kajian
10 kajian
10 kajian
10 kajian
10 kajian
-
-
-
1 keg
3 keg
3 keg
3 keg
3 keg
3. Meningkatnya Pemanfaatan TI sbg media hasilpublikasi hasil kajian hasil penelitian penelitian
4. Mengoptimalkan 1. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan Sistem Informasi prasarana serta perencanaan fasilitasi pembangunan perencanaan untuk pembangunan mengembangkan dengan sistem evaluasi, stakeholders dan monitoring 2. Tersedianya data pelaksanan dan informasi pembangunan pelaksanaan pembangunan secara periodik
Ketersediaan fasilitas informasi 1 05 00 17 Prog. Pengendalian untuk perencanaan pembangunan Pemanfaatan Ruang 025 Pembuatan maket & audio visual Pusat Informasi Pembangunan
Ketersediaan data dan informasi yang periodik dan up to date
Tersedianya maket dan data base informasi Kota Semarang
1.700.000.000
1 06 00 15 Program Pengembangan Data Informasi
600.000.000
005 Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Kota Semarang
Tersedianya data & informasi ttg profil daerah Kota Semarang
006 Dokumentasi & publikasi hasil-hasil penelitian
Tersusunnya jurnal RIPTEK & pameran TTG & jambore teknologi
100 %
100%
300.000.000
007 Pengemb. Sistem Tersedianya update monitoring & pengendalian website & sistem monev. WEB
5. Mewujudkan perencanaan teknis pembangunan
3. Meningkatnya Peningkatan kualitas informasi ketersediaan sarana data dan prasarana fasilitas pengelolah data dan informasi perencana pembangunan daerah
1 23 00 15 Prog. Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah
1. Tersusunnya dokumen teknis perencanaan tata ruang kota
1 05 00 15 Prog. Perenc. Tata Ruang
Kajian-kajian tata ruang kota & wilayah
001 Penyusunan & pengumpulan data & statistik daerah
011 Pembahasan RTRW & Penyusunan draft Ranc. Perda RDTRK
200.000.000 100% 220.000.000 100% 250.000.000 100% 270.000.000 100% 300.000.000 100%
100.000.000
450.000.000 Tersusunnya 11 jenis buku 2.505 buku Statistik Kota Semarang
11 jenis buku
450.000.000
11 375.000.000 11 390.000.000 11 400.000.000 11 425.000.000 jenis jenis jenis jenis buku buku buku buku
950.000.000 Tersusunnya dok. RTRW & dok. Draft Perda RDTRK Kota semarang
500.000.000
51
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Tahun-1
target (1) Kota Semarang yang terintegral dengan mengacu pada kebijakankebijakan tata ruang kota
(2)
(3)
2. Tersusunnya Kajian-kajian tentang masalah dokumen perenc. perkotaaan pengembangan kota
6. Meningkatkan 1. Meningkatnya kualitas SDM dan kualitas SDM prasarana kerja perencana untuk pembangunan meningkatkan melalui pendidikan kinerja Bappeda formal dan teknis Kota Semarang fungsional 2. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan di Bappeda
Peningkatan Kualitas Aparatur Perencana
(4)
(5)
(7)
(8)
Tahun-5
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
200.000.000
035 Penyusunan review masterplan Balkot Kota Semarang
Terwujudnya maket masterplan balkot Kota Semarang
250.000.000
target Rp (18)
(19)
(20)
(21)
1.675.000.000
002 Koord. Prog. Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan
Tersusunnya buku putih Sanitasi, buku strategi Sanitasi Kota, buku Ehra
200.000.000
007 Penyusunan study Urban Renewal
Tersusunnya dok. Perenc. Urban Renewal
425.000.000
009 Koord. Prog. Pembangunan Terwujudnya koord. DAM Jatibarang & Polder Pembangunan DAM Banger Jatibarang & polder Banger
200.000.000
011 Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan Sport center
Terwujudnya dok. FS Pembangunan Sport center
250.000.000
013 Penetapan Perda masterplan drainase
Tersusunnya dok. Perda Drainase
200.000.000
014 Fasilitasi prog. PAMSIMAS Kota Semarang
Terfasilitasinya pelaksanaan prog. PAMSIMAS Kota Semarang
150.000.000
018 Penyusunan Grand Design Kota Lama
Tersusunnya dok. Grand design Kota Lama
250.000.000
0 00 00 05 Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
40.000.000
Terciptanya peningkatan pada aparatur perencana
0 00 00 06 Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 01 Penyusunan Lap. Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tahun-4
target
Tersusunnya buku lap. kegiatan
1 06 00 19 Prog. Perenc. Pengembangan Kota-kota Menengah & Besar
Tahun-3
Rp
034 Penunjangan keg. BKPRD
003 Bintek. Implementasi Peraturan Perundangundangan Tersusunnya laporan pertanggungjawaban yang berkaitan dg keuangan secara efisien dan efektif
(6)
Tahun-2
Kondisi Unit Kinerja Kerja pada akhir SKPD Lokasi periode PenangRenstra gungSKPD jawab
40.000.000
152.000.000
Tersusunnya buku Laporan
6.600.000
02 Penyusunan Lap. Keuangan Tersusunnya Lap. Semesteran Keuangan
6.635.000
03 Penyusunan pelaporan Tersusunnya Lap. prognosis realisasi anggaran Prognosis
6.600.000
04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya HPS & lap. Akhir tahun
13.000.000
010 Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara & Pembantu
Tersusunnya Lap. Pertanggungjawaban
27.000.000
013 Penyusunan LAKIP
Tersusunnya Lap. LAKIP
8.228.000
018 Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Tersusunnya dokumen Renja
8.000.000
52
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Tahun-1
target (1)
(2)
(3)
3. Meningkatnya Tersedianya sarana administrasi koordinasi internal kantor sbg penunjang kinerja antar bagian yang aparatur mampu menunjang kinerja aparatur
(4)
(5)
(6)
(8)
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Tersusunnya buku RKA, DPA, dan DPPA`
53.437.000
032 Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
Tersusunnya lap. CALK
11.250.000
target Rp (18)
(19)
(20)
(21)
1.175.900.000 Terselesaikannya pekerjaan administrasi
57.250.000
002 Penyediaaan jasa Tersedianya pelayanan komunikasi, SDAir dan listrik komunikasi & informasi
47.400.000
009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terwujudnya pemeliharaan peralatan kerja
11.000.000
010 Penyediaan ATK
Tersedianya ATK
61.353.000
011 Penyediaan barang cetakan Tercukupinya cetakan & & penggandaan penggandaan dokumen
35.827.000
012 Penyediaan komponen Tersedianya alat listrik & instalasi listrik/ penerangan instalasi bangunan Kantor
8.220.000
013 Penyediaan peralatan & perlengk. Kantor
Tersedianya peralatan & perlengk. Kantor
014 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
017 Penyediaan makanan & minuman
Tersedianya makan & minum untuk kepentingan rapat
018 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah
Terwujudnya konsultasi keluar daerah
020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan
Tersedianya jasa kepanitiaan
0 00 00 02 Prog. Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 019 Pengadaan peralatan & perlengk. kantor
Tahun-5
Rp
031 Penyusunan RKA dan DPA murni serta perubahan
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tahun-4
target
11.250.000
0 00 00 01 Prog. Pelayanan Adm. Perkantoran
Tahun-3
Rp
019 Penyusunan Laporan Kinerja Tersusunnya Lap. LKPJ Pertanggungjawaban (LKPJ)
015 Penyediaan bahan bacaan & Tersedianya buku peraturan perundangpengetahuan & peraturan undangan perundanng-undangan
Tersedianya sarana & prasarana penunjang kinerja aparatur
(7)
Tahun-2
Kondisi Unit Kinerja Kerja pada akhir SKPD Lokasi periode PenangRenstra gungSKPD jawab
425.300.000 8.000.000 3.000.000
41.250.000
453.500.000 23.800.000 277.100.000
Tersedianya sarana & prasarana kantor
140.500.000
024 Pemeliharaan rutin/ berkala Tersedianya sarana & kend. Dinas/ operasional prasarana kerja
126.600.000
029 Pemeliharaan rutin/ berkala Terwujudnya perawatan mebelair mebelair
10.000.000
53
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA SASARAN RPJMD
Berdasarkan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Bappeda yang dalam hal ini mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perencanaan pembangunan daerah mempunyai tujuan yang diantarnya yaitu menghasilkan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sebagai landasan pembangunan daerah Kota Semarang. Sasaran yang ingin dicapai tentu saja tersedianya
dokumen
Perencanaan
Pembangunan
(
RKPD
),
dan
dokumen
Perencanaan Teknis Strategis ( dokumen masterplan drainase, Perda RTRW, Perda RDTRK, Masterplan Balaikota Semarang). Dokumen – dokumen tersebut merupakan bahan acuan bagi stakeholder pembangunan Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah. Dokumen tersebut merupakan indikator kinerja SKPD yang dalam pelaksanaannya harus mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ) yang baru saja ditetapkan.
54
TABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
NO
(1)
INDIKATOR
(2)
1 Tersedianya
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
TAHUN 0
TAHUN 1
TAHUN 2
TAHUN 3
TAHUN 4
TAHUN 5
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
100
100
100
100
100
100
100
50
65
70
80
90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan 2 Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Strategis 3 Jumlah Program RKPD Tahun berkenaan
55
BAB VII PENUTUP Rencana
Strategis
(Renstra)
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
(Bappeda) Kota Semarang tahun 2010-2015 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Dokumen Renstra Bappeda Kota Semarang 2010-2015 disusun sinergis dengan dokumen RPJPD dan merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD. Dalam mewujudkan dan mencapai target dan indikator-indikator yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 5 tahun kedepan memang tidak mudah dan akan banyak ditemui tantangan serta kendala baik dari dalam penyelenggara pemerintahan sendiri maupun dari masyarakat. Untuk itulah diperlukan komitmen yang tinggi dan dukungan dari pihak terkait terutama para pemangku kebijakan agar keberhasilan pelaksanaan kegiatan perencana penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai dengan tidak melenceng dari acuan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJPD maupun RPJMD sebelumnya. Dengan demikian, hasil-hasil dari perencanaan kegiatan pembangunan pada akhirnya akan dapat dirasakan dan dinikmati secara lebih adil dan merata terutama bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Semarang.
Semarang,
Januari 2011
KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG
Drs. HADI PURWONO Pembina Utama Muda 19530728 197708 1 001
56
LAMPIRAN
57
