BAB I – PENDAHULUAN
BAB I PENDAHULUAN Kabupaten Aceh Tamiang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Aceh Timur di Provinsi Aceh yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh. Kabupaten ini berada dijalur timur Sumatera yang strategis dan hanya berjarak lebih kurang 136 km dari Kota Medan, Sumatera Utara. Kabupaten ini merupakan kawasan kaya akan minyak dan gas, meskipun jumlahnya tidak sebesar Aceh Utara dan kawasan ini juga merupakan salah satu sentra perkebunan Kelapa Sawit di Aceh. Hal demikian memerlukan suatu perencanaan pembangunan jangka panjang yang terintegrasi dengan aspek lingkungan. sehingga pembangunan 20 (dua puluh) tahun kedepan tidak merusak aset daerah dan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang inilah yang menjadi salah satu instrumen pembangunan yang mengedepankan prinsip keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan pembangunan dengan bertumpu pada kearifan lokal. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Tamiang memiliki peran dan kedudukan yang sangat strategis, memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang. RPJPD Kabupaten Aceh Tamiang disusun untuk periode tahun 2005 sampai dengan 2025 sesuai ketentuan dalam peraturan perundangan dan harus dipedomani dalam penyelenggaraan pembangunan jangka panjang dan pelaksanaannya dalam jangka menengah.
1.1.
Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 150 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap kurun waktu 5 (lima) tahun. RPJPD tersebut bersifat makro dan dinamis, memandu (arah) pembangunan jangka menengah mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah, setiap dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan harus mengacu atau berpedoman kepada dokumen I-1
BAB I – PENDAHULUAN
perencanaan pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi guna menjaga keterpaduan dan keselarasan pembangunan nasional, pembangunan di provinsi dan pembangunan di kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pengertian pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Sistem perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) dan tahunan (Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja SKPD) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pernerintahan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sebagai satu kesatuan sistem, masing-masing dokumen saling terkait dan konsisten, dimana RPJPD memayungi arah kebijakan bagi RPJMD dalam 4 (empat) periode lima tahunan. Sedangkan, RPJMD memberi pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan dalam 5 (lima) tahun. Selain itu, RPJMD juga menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai pedoman perencanaan lima tahun masing-masing SKPD. Selanjutnya, Renstra SKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja SKPD, yang menjadi masukan bagi penyusunan RKPD. Kelima dokumen rencana pembangunan daerah harus diterjemahkan dalam sistem penyelenggaraan birokrasi, terhubung dengan kepemimpinan, sistem pengukuran kinerja, kebijakan kepegawaian dan lain-lain sebagaimana dijelaskan dalam gambar I.1 berikut. Gambar. I.1 Lima Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Sistem Pengendalian
Visi & Misi Kepala Daerah
Sistem Pengukuran kinerja
Sistem Perencanaan
Sistem Evaluasi & pembelajaran
Melalui paradigma yang baru, perencanaan pembangunan mencoba menggabungkan konsep new public service dan reinventing government. Diharapkan pada masa yang akan datang, penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah lebih menekankan pada aspek I-2
BAB I – PENDAHULUAN
pencapaian hasil, tujuan pembangunan dan akuntabilitas kinerja melalui penggunaan dana publik secara efisien, efektif dan bijaksana.
1.2.
Dasar Hukum Penyusunan
Sebagai dasar hukum dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menggunakan Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan sebagai landasannya. Sementara landasan operasional yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah. Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun RPJPD Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut : 1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.
Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.
Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
8.
Qanun Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2005-2025.
I-3
BAB I – PENDAHULUAN
1.3.
Maksud dan Tujuan
RPJPD Kabupaten Aceh Tamiang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di Kabupaten Aceh Tamiang dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah dalam kerangka mencapai tujuan nasional sesuai dengan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Aceh Tamiang adalah : 1.
Mendukung koordinasi antar pelaku dan pemangku kepentingan pembangunan;
2.
Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah maupun antara pemerintah pusat dan daerah;
3.
Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan Pemerintah Provinsi Aceh;
4.
Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
5.
Mengoptimalkan partisipasi dan kemitraan dalam pembangunan; dan
6.
Menjamin tercapainya penggunaan sumber biaya secara efisien, efektif, berkeadilan, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.
1.4.
Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kesinambungan kemajuan dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, sistem perencanaan pembangunan daerah harus sinergi, mulai dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan kabupaten/kota. Masingmasing tingkatan perencanaan memiliki tujuan dan sasaran yang spesifik, tetapi juga memiliki tujuan dan sasaran agregatif dari sistem perencanaan yang ada dibawahnya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan hasil integral dari perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah, disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap dinamika lingkungan, baik skala internasional, nasional, maupun regional. Sebagaimana terlihat dalam Gambar. I.2, secara hierarki, RPJPD Kabupaten Aceh Tamiang disusun berdasarkan RPJPD Provinsi Aceh dan RPJP Nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Arah kebijakan beserta sasaran pokok pembangunan setiap periode dan tahapan pembangunan di RPJPD menjadi pedoman bagi penyusunan visi dan misi calon kepala daerah. RPJMD merupakan penjelmaan dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Aceh dan RPJM Nasional. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD dan program kewilayahan dalam kerangka regulasi dan kerangka I-4
BAB I – PENDAHULUAN
pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan, RPJMD diterjemahkan oleh Renstra SKPD dan menjadi pedoman penyusunan RKPD. Gambar. I.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan
Penyusunan RPJPD antara lain didasarkan pada kajian aspek tata ruang yang ada. Rencana tata ruang dan RPJPD sebagai dokumen perencanaan satu sama lain saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, visi dan misi pembangunan jangka panjang turut menentukan perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Sasaran dan arah pembangunan jangka panjang harus dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan spasial. Berikut ini diagram alir yang memperlihatkan kedudukan RTRW dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional.
I-5
BAB I – PENDAHULUAN
Gambar. I.3 Hubungan RPJPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJP Nasional
RPJM Nasional RTRW Nasional
RPJPD Provinsi Aceh
RPJMD Provinsi Aceh RTRW Provinsi Aceh
RPJPD Kabupaten Aceh Tamiang
RPJMD Kabupaten Aceh Tamiang RTRW KabupatenAceh Tamiang
Dari gambar di atas, tampak jelas bahwa peran RPJPD sangat penting dalam kaitannya dengan RTRW dan kedudukannya bagi perencanaan pembangunan jangka panjang. Kedua dokumen tersebut menjadi salah satu rujukan utama penyusunan RPJMD dan dokumen perencanaan penataan ruang. Dengan demikian, penyelenggaraan pembangunan daerah akan menciptakan kepaduan dan keselarasan pencapaian tujuan pembangunan bersama-sama, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.
1.5.
Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan RPJPD ini mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 meliputi 7 (tujuh) bab, terdiri dari : BAB I
Pendahuluan; berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan RPJPD, dan hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya.
BAB II
Gambaran Umum Kondisi Daerah; menggambarkan kondisi umum daerah mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. I-6
BAB I – PENDAHULUAN
BAB III
Analisis Isu-isu Strategis; mengemukakan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang.
BAB IV
Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang; berisi pernyataan visi dan misi pembangunan daerah jangka panjang.
BAB V
Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang; berisi sasaran pembangunan daerah jangka panjang, arah pembangunan, dan sasaran pokok masing-masing tahapan pembangunan lima tahunan.
BAB VI
Kaidah Pelaksanaan; berisi prinsip-prinsip kaidah pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi hasil RPJPD.
BAB VII
Penutup; merupakan penutup dari keseluruhan materi RPJPD Kabupaten Aceh Tamiang.
I-7
