BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) MUBA

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang. Penyebab utama buruknya kondisi sanitasi karena lemahnya perencanaan pembangunan sanitasi : tidak terpadu, salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak berkelanjutan, serta kurangnya perhatian masyarakat pada perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu upaya memperbaiki kondisi sanitasi adalah dengan menyiapkan sebuah perencanaan pembangunan sanitasi yang responsif dan berkelanjutan. Untuk ini pemerintah mendorong kota/kabupaten untuk menyusun Stategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap peranan penyehatan lingkungan dalam mendukung kualitas lingkungan perlu ditingkatkan, karena rendahnya cakupan layanan penyehatan lingkungan. Hal ini disebabkan ketidaktahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya hidup bersih dan sehat, yang tercermin dari perilaku masyarakat, hingga sekarang masih banyak yang buang air besar di sungai dan kebun. Berdasarkan kondisi tersebut maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mengambil suatu tindakan yang lebih kongkrit, salah satunya melaksanakan kebijakan nasional tentang program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) diantaranya melalui penyusunan SSK sebagai tahap awal dalam pelaksanaan program pembangunan sanitasi, sehingga pada akhirnya dapat digunakan secara efektif dan efesien. Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari -hari. Sanitasi seringkali dianggap sebagai urusan “sekunder”, sehingga sering terpinggirkan dari urusan-urusan yang lain, namun seiring dengan tuntutan peningkatan standar kualitas hidup masyarakat, semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) disusun agar tercapainya pembangunan sanitasi di Kabupaten Musi Banyuasin yang terencana, sistematis dan berkelanjutan serta memiliki 4 (empat) karakteristik yaitu : 1. 2. 3. 4.

Disusun oleh dari, dan untuk kota dan Kabupaten Komprehensif, Multisektor & terintegra si Berdasarkan data empiris (akt ual) Gabungan pendekatan top down dan bottom up

Dokumen SSK memberikan arahan dan informasi bagi pembangunan sanitasi Kabupaten Musi Banyuasin, Untuk menghasilkan / merumuskan strategi tersebut maka diperlukannya suatu proses penyiapan dalam penyusunan SSK diantaranya adalah dengan melakukan pengkajian terhadap Buku Putih dan rujukan lainnya, formulasi Visi dan Misi sanitasi dan pertemuan konsultasi dengan anggota pokja dan tim pengarah, Tiap-tiap strategi kemudian diterjemahkan menjadi berbagai usulan kegiatan berikut komponen-komponen kegiatan indikatifnya. Cakupan suatu Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) akan meliputi :  Aspek Teknis; mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan sektor sanitasi yang terdiri dari (a) layanan sub sektor air limbah domestik, (b) layanan sub sektor persampahan, dan (c) sub sektor drainase lingkungan, serta sektor air bersih dan aspek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

1


 Aspek Pendukung; mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan komponen (a) Kebijakan Daerah dan Kelembagaan, (b) Keuangan (c) Komunikasi, (d) Keterlibatan Pelaku Bisnis, (e) Pemberdayaan Masyarakat, aspek Jender dan Kemiskinan, (f) Monitoring dan evaluasi

1.2 Wilayah Cakupan SSK Wilayah cakupan perencanaan yang dilakukan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan wilayah cakupan yang dilakukan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya yaitu terdiri dari 14 ( Empat belas ) kecamatan dan terdiri dari 236 Desa/Kelurahan dengan luas wilayah 14.265,96 km2 . Adapun Kecamatan kabupaten Musi Banyuasin meliputi : 1) Kec. Sanga Desa, 2) Kec. Babat Toman, 3) Kec. Batang Hari Leko, 4) Kec. Plakat, 5) Kec. Tinggi, Lawang 6) Kec. Wetan, 7) Kec. Sungai Keruh, 8) Kec. Sekayu, 9) Kec. Sungai Lilin, 10) Kec. Keluang, 11) Kec. Babat Supat, 12) Kec. Bayung Lencir, 13) Kec. Lalan dan 14) Kec. Tungkal Jaya

2


Peta 1.1 Peta Cakupan wilayah Kajian SSK Kabupaten Musi Banyuasin

3


4


1.3 Maksud dan Tujuan a. Maksud Maksud penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) adalah tersusunnya dokumen perencanaan strategis sanitasi kabupaten sebagai dasar rujukan pembangunan sanitasi Kabupaten Musi Banyuasin dalam jangka menengah (5 tahunan). b. Tujuan Tujuan dari penyusunan dokumen kerangka kerja Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) ini adalah : a.

Tujuan Umum Kerangka kerja Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) ini disusun sebagai rencana pembangunan sektor sanitasi jangka menengah yang dapat dijadikan sebagai pedoman pembangunan sanitasi Kabupaten Musi Banyuasin mulai Tahun 2013 hingga Tahun 2017.

b. Tujuan Khusus 1) Kerangka kerja strategi sanitasi Kabupaten (SSK) ini dapat memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan Sanitasi Kabupaten Musi Banyuasin selama 5 tahun yaitu Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017. 2) Dipergunakan sebagai dasar penyusunan strategi, langkah-langkah pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan rencana operasional tahapan pembangunan serta penyusunan program jangka menengah dan tahunan sektor sanitasi 3) Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten Musi Banyuasin.

1.4 Metodologi Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Musi Banyuasin ini disusun berdasarkan Petunjuk Praktis Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota edisi Juni 2012 sebagai berikut : 1.4.1 Metode Di dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pokja Sanitasi Musi Banyuasin menggunakan metode sesuai milestone sebagai berikut : - Penyiapan Kerangka Pengembangan Sanitasi ini, Pokja perlu melakukan kegiatan sebagai berikut:   

 

Menetapkan Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten/Kota yang mengacu ke Visi dan Misi Kabupaten/Kota, sebagai acuan untuk pembangunan sanitasi jangka menengah (5 tahun). Menetapkan rencana sistem sanitasi jangka panjang (10 – 15 tahun) yang memperhatikan: a) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); b) proyeksi kepadatan penduduk; dan c) kondisi lingkungan. Menetapkan “zona sistem sanitasi” untuk masing-masing sistem sanitasi, yang meliputi sub-sektor air limbah, persampahan, dan drainase. Beberapa kelurahan yang letaknya berdekatan dan memiliki sistem yang sama digabungkan menjadi satu zona sistem sanitasi untuk masing-masing sub-sektor. Menetapkan tahapan pengembangan sanitasi yang dibagi sesuai dengan jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota (5 tahun). Analisis kemampuan daerah untuk pendanaan sanitasi.

5


- Penetapan Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi, Pokja perlu melakukan kegiatan sebagai berikut : 





 

-

Milestone ke-dua dalam penyusunan SSK adalah Penetapan Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi. Di sini, strategi didefinisikan sebagai upaya mencapai tujuan yang terdiri dari berbagai cara atau pendekatan. Mengingat strategi didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan, sebagai langkah awal perlu ditetapkan tujuan yang jelas yang hendak dicapai tentang pengelolaan sanitasi. Tujuan ini dirumuskan salah satunya berdasarkan hasil dari penetapan Tahapan Pengembangan Sanitasi. Terdapat beberapa pengertian dari Tujuan, satu diantaranya adalah “.. sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isuisu dan analisis stratejik. Selanjutnya, perlu disusun sasaran atas tujuan yang hendak dicapai untuk dapat memberikan arahan yang lebih operasional. Sasaran diartikan sebagai “…hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan …”. Berdasarkan Sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi untuk mencapainya dapat disusun dengan memperhatikan hasil identifikasi isu-isu strategis di dalam Buku Putih Sanitasi. Terdapat berbagai metode untuk merumuskan strategi, diantaranya adalah menggunakan analisis SWOT. Pokja dapat memilih salah satu metode yang paling dikuasai oleh sebagian besar anggota Pokja

Penyusunan Program dan Kegiatan, Pokja perlu melakukan kegiatan sebagai berikut: 







Program bisa dipahami sebagai kumpulan beberapa kegiatan yang mengarah kepada sebuah perubahan sesuai dengan strategi yang telah disusun. Tidak hanya terbatas pada implementasi fisik, tetapi juga mencakup usaha menjaga keberlangsungan operasi infrastruktur yang ada. Bisa dari sisi keuangan (tersedianya biaya Operasi dan Pemeliharaan – O&M yang memadai), dan/atau meningkatkan kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan sanitasi yang baik. Sebagai contoh, “program peningkatan layanan air limbah di zona sanitasi X dengan sistem terpusat” bisa terdiri dari beberapa kegiatan (teknis dan non-teknis) seperti; (i) menyiapkan masyarakat agar terjadi peningkatan kebutuhan (demand creation) akan sistem air limbah yang baik, (ii) pembentukan Badan Layanan Umum Daerah untuk pengelolaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah (diandaikan sebagai prasyarat untuk mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat), (iii) menyiapkan rencana rinci (Detailed Engineering Design – DED), (iv) penyiapan aturan biaya sambungan rumah dan retribusi air limbah, (v) implementasi fisik, dan (vi) kampanye untuk sambungan rumah. Sebagai pegangan dalam perumusan berbagai tahapan kegiatan di dalam suatu program pembangunan infrastruktur mengacu kepada akronim SIDLACOM (Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Contruction, Operation and Maintenance - Survai, Penelitian, Pembebasan Tanah, Pembangunan, Penggunaan dan Pemeliharaan). Kegiatan yang sudah disusun (sebagai bagian dari pelaksanaan sebuah Program) selanjutnya dibuat indikasi jadwal pelaksanaannya, volume kegiatan tersebut, indikasi biaya yang diperlukan, serta indikasi apakah kegiatan itu dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau tidak. Hasil dari milestone ini menjadi penting karena akan menjadi dasar dan masukan bagi proses pemograman maupun penganggaran rutin dan formal terutama di Pemerintah Kabupaten/Kota.

6


-

Finalisasi SSK, Pokja perlu melakukan kegiatan sebagai berikut :  





Finalisasi SSK merupakan milestone terakhir dari serangkaian proses penyusunan SSK. Hasil akhir dari milestone ini adalah disahkannya dokumen SSK oleh Bupati/Walikota. Bagian terpenting milestone ini adalah membangun pemahaman dan persepsi yang sama di lingkungan internal SKPD-SKPD tentang dokumen SSK yang telah disusun, terutama terkait dengan Program dan Kegiatan yang dirumuskan. Hal ini akan menjamin hasil dari SSK masuk di dalam proses penganggaran formal di masingmasing SKPD untuk memastikan implementasi dari strategi yang telah disusun. Selain pemahaman di lingkungan internal, milestone ini juga mensyaratkan adanya kesamaan pemahaman dan persepsi terhadap strategi pengembangan sanitasi yang disusun (termasuk program dan kegiatannya) dari Pemerintah Provinsi dan Pusat, meskipun proses ini secara lebih rinci akan dilakukan di tahapan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS). Sebagai catatan, komitmen pemerintah Kabupaten/Kota yang dinyatakan oleh besaran anggaran yang dialokasikan di dalam APBD menjadi pertimbangan bantuan keuangan dari Provinsi, Pusat atau donor lainnya.

1.4.2 Jenis Data Data yang digunakan di penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Musi Banyuasin adalah data sekunder yang terdapat didalam : a. b. c. d. e.

Buku Putih Sanitasi (BPS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

1.4.3 Proses Penulisan Proses penulisan Buku Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Musi Banyuasin dilakukan oleh Pokja Sanitasi kabupaten Musi Banyuasin mengunakan sistematika sebagai berikut : Bab 1 : Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Wilayah Cakupan SSK 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Metodologi 1.5. Posisi SSK dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan lain. Bab 2 : Kerangka Pengembangan Sanitasi 2.1. Visi Misi Sanitasi 2.2. Tahapan Pengembangan Sanitasi 2.3. Perkiraan Pendanaan Pengembangan Sanitasi Bab 3 : Strategi Percepatan Pengembangan Sanitasi 1.1. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik 1.2. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Persampahan 1.3. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Drainase 1.4. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene

7


Bab 4 : Program dan Kegiatan Pengembangan Sanitasi 4.1. Ringkasan Program dan Kegiatan Sanitasi 4.2. Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik 4.3. Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan 4.4. Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase 4.5. Program dan Kegiatan Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene Bab 5 : Strategi Monitoring dan Evaluasi 1.4.4

Proses Penyepakatan Penyepakatan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Musi Banyuasin dilakukan melalui proses : a. Data dibuat berdasarkan sub bidang limbah domestik, persampahan, drainase dan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) oleh SKPD masing-masing. b. Data yang telah dibuat oleh masing-masing SKPD untuk selanjutnya disepakati pada forum rapat Pokja Kabupaten untuk dituangkan dalam draf Buku Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) c. Draf SSK yang telah siap, disosialisasikan melalui forum konsultasi publik untuk mendapat penyepakatan d. SSK yang telah disepakati selanjutnya disahkan oleh Bupati

1.5 Posisi SSK dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) ini merupakan penjabaran lebih detail dari RPJPD, RPJMD, RPIJM dan RTRW Kabupaten Musi Banyuasin yang akan dijadikan pedoman bagi semua SKPD terkait dalam menyusun Renstranya masing-masing di sektor sanitasi dalam upaya percepatan pembangunan sanitasi di Kabupaten Musi Banyuasin, rencana strategi dan rencana tindak pembangunan sanitasi jangka menengah. Berikut ini merupakan posisi dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten baik terhadap dokumen lain maupun dokumen perencanaan pemerintah lainnya. DOKUMEN RENCANA

RPJPD

RPJMD

SSK

diinternalisasikan ke dalam

DOKUMEN ANGGARAN RENSTRA SKPD

RKPD

KUA - PPAS

RENJA SKPD

Nota Kesepakatan KDH DPRD Per-KDH ttg Penyusunan RKA SKPD

RKA - SKPD

APBD

DPA - SKPD

Gambar 1. 1. Posisi Dokumen SSK terhadap Rencana Kerja Pemerintah

8


a. Strategi Sanitasi Kabupaten dengan RPJPD Dokumen RPJP kabupaten Musi Banyuasin tahun 2005 - 2025 digunakan sebagai referensi untuk memetakan permasalahan terkait sanitasi dan arah pelaksanaan program sanitasi ke depan. b. Strategi Sanitasi Kabupaten dengan RPJMD Strategi sanitasi kabupaten menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menangah (RPJMD) Tahun 2010-2015 sebagai referensi untuk memperoleh data isu – isu strategis dan permasalahan mendesak terkait program sanitasi yang harus di tangani segera dan sebagai pedoman untuk menentukan visi dan misi serta kebijakan sanitasi kedepan. c. Strategi Sanitasi Kabupaten dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Strategi sanitasi kabupaten menggambarkan rencana program dan kegiatan setiap SKPD yang menangani sanitasi sebagaimana tertuang dalam Renstra SKPD tersebut dan setelah Strategi sanitasi kabupaten Final akan menjadi pedoman bagi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam penyesuaian program terhadap Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berlaku sekarang d. Strategi Sanitasi Kabupaten dan RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Dalam pelaksanaan penyusunan Strategi sanitasi kabupaten memperhatikan dan mempedomani tujuan penataan ruang, kebijakan penataan ruang, struktur dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Musi Banyuasin, dimana kebijakan penataan ruang, struktur dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Musi Banyuasin menjadi acuan dalam penentuan wilayah kajian dalam penyusunan strategi sanitasi kabupaten.

9

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents