BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
Dokumen MPS yang disusun oleh Pokja Sanitasi Kota Tangerang ini merupakan tindak lanjut dari penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota (BPS) Tangerang. Program dan kegiatan dalam dokumen ini merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait pengembangan sektor sanitasi dari berbagai kelembagaan terkait, baik sinkronisasi dan koordinasi pada tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Kementerian / Lembaga untuk periode Jangka Menengah. Dari sisi penganggaran, dokumen ini juga memuat rancangan dan komitmen pendanaan untuk implementasinya, baik komitmen alokasi penganggaran pada tingkat Kabupaten, Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya. Untuk sumber penganggaran dari sektor Pemerintah, keseluruhan komitmen dalam dokumen ini akan menjadi acuan
dalam tindak lanjut melalui proses
penganggaran formal tahunan. Beberapa pokok utama yang telah dicapai dengan penyusunan dokumen ini antara lain :
Pemrograman
telah
mempertimbangkan
komitmen
bersama
antara
kemampuan APBD Pemda dan pendanaan Pemerintah Pusat maupun partisipasi dari sektor lain yang peduli sanitasi.
Program dan Anggaran untuk 5 tahun ke depan sudah diketahui, sehingga perencanaan lebih optimal dan matang.
Memorandum Program Investasi Kota merupakan rekapitulasi dari semua dokumen
perencanaan
sanitasi
dan
telah
disusun
dengan
mempertimbangkan kemampuan Kota dari aspek teknis, biaya dan waktu.
Memorandum Program Investasi ini dilengkapi dengan kesepakatan pendanaan yang diwujudkan melalui persetujuan dan tanda tangan dari Bupati/Walikota/Gubernur selaku kepala daerah.
Program Investasi Sektor Sanitasi ini telah disusun berdasarkan prioritas menurut
kebutuhan
Kota
untuk
memenuhi
sasaran
dan
rencana
pembangunan Kota.
Dok. MPS – Kota Tangerang 20151
Proses penyusunan rencana program investasi ini telah melalui aspek keterpaduan antara pengembangan wilayah/Kawasan dengan pengembangan sektor bidang yang terkait kesanitasian, yang mencakup : Koordinasi Pengaturan, Integrasi Perencanaan, dan Sinkronisasi Program berdasarkan Skala Prioritas tertentu atau yang ditetapkan paling sesuai dalam rangka menjawab tantangan pembangunan.
Memorandum Program ini dilengkapi dengan tabel-tabel rencana investasi program, rencana pelaksanaan periode sampai akhir 5 (lima) tahun ke depan, dan peta-peta pokok yang dapat menjelaskan arah pengembangan dan struktur ruang perkotaannya. 1.2.
Maksud dan Tujuan
1.2.1 Maksud : a.
Tersusunnya dokumen rencana strategi dan komitmen pendanaan oleh pemerintah Kota Tangerang dan pihak terkait untuk rancangan implementasi pembangunan sektor sanitasi yang komprehensif untuk Jangka Menengah. Secara umum MPS ini secara spesifik bersifat sebagai “Expenditure Plan” yang merupakan rencana penganggaran khususnya untuk program pembangunan sektor sanitasi.
b.
Mendorong para stakeholders melaksanakan kebijakan pengembangan sanitasi yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.
1.2.2
Tujuan : a. MPS diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman penganggaran untuk implementasi pelaksanaan pembangunan sanitasi mulai tahun 5 Sanitasi Kota (SSK). b. Dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pendanaan untuk implementasi pembangunan Sanitasi Kota Tangerang selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. c. Dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Operasional tahapan pembangunan sanitasi. d. Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kota Tangerang
Dok. MPS – Kota Tangerang 20152
Gambar 1.1. – Skema Proses Perencanaan PPSP
1.3.
Wilayah Perencanaan
1.3.1. Gambaran Umum Sebelum meninjau lebih jauh mengenai kondisi sanitasi di Kota Tangerang, perlu dipaparkan terlebih dahulu mengenai gambaran umum wilayah Kota Tangerang. Secara geografis Kota Tangerang berada pada koordinat 606' – 6013' Lintang Selatan dan 606' – 6013' Bujur Timur. Adapun batasan administrasi Kota Tangerang terdiri dari :
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kosambi dan Kecamatan Sepatan Timur (Kabupaten Tangerang)
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua (Kabupaten Tangerang), serta Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Pondok Aren (Kota Tangerang Selatan)
Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Provinsi DKI Jakarta)
Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Cikupa (Kabupaten Tangerang)
Dok. MPS – Kota Tangerang 20153
Tahun 2013 populasi penduduk Kota Tangerang berjumlah1.982.183 jiwa. Dalam tiga tahun terakhir (2009-2013) populasi peduduk Kota Tangerang telah tumbuh dengan rata- rata pertumbuhan penduduk sebesar 3,28%. Diperkirakan, tahun 2019 jumlah penduduk Kota Tangerang akan meningkat sebesar 20,02% dari saat ini, yaitu menjadi 2.378.930 jiwa.
Tingginya populasi penduduk tersebut mejadi
tantangan tersendiri dalam penyediaan akses sanitasi dan air bersih yang layak bagi penduduk Kota Tangerang. Luas wilayah Kota Tangerang adalah ±16.455 ha (tidak termasuk Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta seluas ±1.969 ha). Secara Administratif Kota Tangerang terbagi dalam 13 kecamatan dan 104 kelurahan. Secara detail batas administrasi Kota Tangerang seperti gambar 1.1. Peta Administrasi Kota Tangerang. Kondisi Hidrologi Air Permukaan Wilayah Kota Tangerang berdasarkan satuan wilayah sungai dibagi ke dalam tiga Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu: DAS Cisadane, DAS Angke, dan DAS Cirarab. Sungai Cisadane memiliki panjang 15 km, lebar 100 m, dan tinggi 5,35 m, dengan debit air rata-rata 70 m3/detik. Kali Angke memiliki panjang 10 km, lebar 12 m, dan tinggi 5,50 m, dengan debit air rata-rata 18 m3/detik. Kali Cirarab memiliki panjang 4 km, lebar 11 m, dan tinggi 3,50 m, dengan debit air rata-rata 12 m3/detik. Selain sungai, di wilayah Kota Tangerang juga terdapat situ sebanyak 6 buah situ dengan luas total saat ini adalah 152,01 ha dan kedalaman antara 2,5-3,0 m. Kota Tangerang terdapat
3 (tiga) wilayah DAS yaitu DAS
Cisadane,DAS Angke, dan DAS Cirarab. Ketiga DAS tersebut disajikan pada tabel1.1.
Dok. MPS – Kota Tangerang 20154
Tabel 1.1: Daerah Aliran Sungai di Wilayah Kota Tangerang Nama DAS Luas (Ha) DAS Cisadane DAS Angke DAS Cirarab Jumlah Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2013
106.350 7.430 16.100 129.880
Air Tanah Masyarakat Kota Tangerang masih banyak yang memanfaatkan sumur gali dan sumur pompa dangkal sebagai sumber air bersih. Ketinggian muka air tanah rata-rata di wilayah Kota Tangerang berkisar antara 932 meter di bawah permukaan tanah setempat (m bmt). Luas wilayah Kecamatan di Kota Tangerang terdiri atas 13 Kecamatan, masing-masing kecamatan dengan komposisi jumlah kelurahan yang beragam. Untuk nama dan luas seluruh Kecamatan yang ada di Kota Tangerang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 1.2 Nama, luas wilayah per-Kecamatan dan jumlah kelurahan
No.
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ciledug Larangan Karang Tengah Cipondoh Pinang Tangerang Karawaci Jatiuwung Cibodas Periuk Batuceper Neglasari Benda* Kota Tangerang
Jumlah Kelurahan 8 8 7 10 11 8 16 6 6 5 7 7 5
Luas Wilayah Administrasi Terbangun % % Luas Luas Terhadap Terhadap (ha) (ha) Total Total 877 5,33 622 940 5,71 852 1.047 6,36 634 1.791 10,88 807 2.159 13,12 811 1.579 9,60 822 1.348 8,19 893 1.441 8,76 498 961 5,84 518 954 5,80 341 1.158 7,04 370 1.608 9,77 732 592 3,60 697 16.455 100,00 8.596 51,88
Sumber: RTRW Kota Tangerang Tahun 2012-2032. Keterangan: * Tidak termasuk luas Bandara Soekarno Hatta (1.969 ha).
Dok. MPS – Kota Tangerang 20155
Berdasarkan tabel 1.2 diatas, terlihat bahwa Kecamatan Pinang merupakan kecamatan dengan wilayah administrasi terluas, sekitar 13,12% dari total luas wilayah Kota Tangerang Sedangkan Kecamatan yang memiliki luas wilayah administrasi terkecil yaitu Kecamatan Benda, hanya meliputi 3,60% dari total luas wilayah Kota Tangerang. Demografi Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Tangerang pada akhir Tahun 2013 jumlah penduduk Kota Tangerang sebanyak 1.982.183jiwa. Pertumbuhan penduduk rata-rata Kota Tangerang dalam kurun waktu tahun 2009-2013 sebesar 3,28%. Kepadatan penduduk Kota Tangerang mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2009-2013, dari 101 jiwa/ha (2009) menjadi 121 jiwa/ha (2013). Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi saat ini adalah Kecamatan Larangan, yaitu 195 jiwa/ha (2013), sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Neglasari, yaitu 70 jiwa/ha (2013). Sejalan dengan kebijakan yang akan diambil pemerintah dalam membangun daerah juga memperhatikan jumlah penduduk, sebaran dan laju pertumbuhannya, untuk itu perlu dilakukan proyeksi jumlah penduduk untuk 5 tahun kedepan, dimulai dari tahun 2015 sampai dengan 2019 Dimana sebagai tahun dasar digunakan tahun 2013 proyeksi dilakukan untuk setiap kecamatan, dengan menggunakan angka laju pertumbuhan penduduk setiap kecamatan, dan untuk proyeksi penduduk Kota Tangerang didapat dari jumlah total setiap kecamatan. Pertumbuhan penduduk Kota Tangerang dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2009-2013) menunjukkan pola yang cenderung linier, dengan asumsi bahwa pertumbuhan penduduk Kota Tangerang untuk lima tahun mendatang juga masih berpola linier, maka metode yang digunakan untuk proyeksi penduduk Kota Tangerang tahun 2014-2019 adalah Metode Proyeksi Aritmatik. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi, jumlah penduduk Kota Tangerang pada tahun 2019 bertambah sebesar 20,02% dari saat ini, yaitu menjadi 2.378.930 jiwa.
Dok. MPS – Kota Tangerang 20156
Tabel 1.3: Jumlah penduduk dan kepadatannya 3 tahun terakhir
No.
Jumlah Penduduk(jiwa)
Jumlah Rumah Tangga(KK)
Kepadatan Penduduk(jiwa/ha)
Tahun
Tahun
Tahun
Kecamatan 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1 Ciledug
177.631
185.831
194.032
202.232
210.433
218.633
43.913
45.940
47.967
49.994
52.022
54.049
203
212
222
231
240
250
2 Larangan
189.477
196.220
202.963
209.706
216.449
223.192
47.076
48.751
50.426
52.102
53.777
55.452
202
209
216
224
231
238
3 Karang Tengah
134.794
139.075
143.356
147.637
151.918
156.198
33.573
34.639
35.705
36.771
37.837
38.904
129
133
137
142
146
150
4 Cipondoh
271.916
287.017
302.118
317.218
332.319
347.420
66.564
70.261
73.957
77.654
81.350
85.047
152
161
169
178
186
194
5 Pinang
190.405
198.447
206.489
214.531
222.573
230.615
47.425
49.428
51.431
53.434
55.437
57.440
89
92
96
100
104
107
6 Tangerang
172.910
178.353
183.796
189.238
194.681
200.124
43.500
44.869
46.238
47.607
48.977
50.346
110
113
117
120
124
127
7 Karawaci
181.974
184.699
187.423
190.148
192.872
195.597
48.849
49.580
50.312
51.043
51.774
52.506
135
138
140
142
144
146
8 Jatiuwung
121.326
121.604
121.883
122.161
122.440
122.718
43.695
43.795
43.895
43.996
44.096
44.196
85
85
85
85
85
86
9 Cibodas
153.804
156.716
159.628
162.540
165.452
168.365
41.285
42.067
42.849
43.630
44.412
45.194
161
164
167
170
173
176
143.834
147.588
151.342
155.096
158.850
162.604
41.381
42.461
43.541
44.621
45.701
46.781
151
155
159
163
167
171
11 Batuceper
99.965
102.394
104.822
107.251
109.680
112.108
26.977
27.632
28.288
28.943
29.598
30.254
87
89
91
93
95
97
12 Neglasari
114.604
117.486
120.369
123.251
126.134
129.016
27.420
28.110
28.799
29.489
30.179
30.868
72
74
75
77
79
81
95.673
99.006
102.340
105.673
109.007
112.340
25.077
25.951
26.825
27.698
28.572
29.446
162
168
173
179
185
190
2.048.313 2.114.436 2.180.561 2.246.682 2.312.808 2.378.930 536.735 553.484 570.233 586.982 603.732 620.483
125
129
133
137
141
145
10 Periuk
13 Benda Kota Tangerang
Sumber:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Hasil Pengolahan Data, 2014.
Dok. MPS – Kota Tangerang 20157
1.3.2. Arah Pengembangan Kota Dalam rangka perencanaan spasial di Indonesia, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan adanya dokumen rencana tata ruang yang terdiri dari rencana umum dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dengan jangka waktu 20 tahun, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) untuk jangka waktu 20 tahun, serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) untuk jangka waktu 20 tahun yang dikaji ulang setiap 5 tahunnya. Disamping rencana umum, diperlukan juga adanya rencana rinci yang terdiri dari rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang kawasan strategis propinsi, serta rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kota. Gambaran Rencana Tata Ruang Wilayah khususnya Rencana Lahan Permukiman di Kota Tangerang dapat dilihat pada Gambar 1.2 Untuk memenuhi amanat Undang-Undang tersebut diatas, Pemerintah Kota Tangerang menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang tahun 2010-2030 dengan Visi ”Terwujudnya Penataan ruang Wilayah yang Produktif,Seimbang dan Lestari bagi Kesejahteraan Masyarakat” yang bertujuan untuk mewujudkan Kota Tangerang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Untuk mencapai visi tersebut, beberapa misi yang ditetapkan adalah: 1.
Mewujudkan struktur ruang yang seimbang guna mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah;
2.
Mewujudkan pola ruang yang selaras dan bekelanjutan;
3.
Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi produktif;
4.
Mewujudkan penyediaan sarana dan pasarana untuk peningkatan kualitas SDM yang lebih produktif dan mandiri serta berdaya saing tinggi.
Dok. MPS – Kota Tangerang 20158
Gambar 1.1 Peta Administrasi Kota Tangerang
Dok. MPS – Kota Tangerang 2015-10
1.4.
Methodologi
1.4.1 Methodologi Penyusunan Dokumen Metode penyusunan MPS adalah sebagai berikut: 1. Review SSK 2. Internalisasi 3. Konsultasi dengan Pokja Provinsi dan Satker terkait di provinsi. 4. Akses Sumber Pendanaan Non-Pemerintah 5. Pengawalan Program dan Kegiatan kedalam mekanisme penganggaran. Proses penyusunan MPS terdiri dari beberapa tahapan yang tidak dapat terlepas antara satu dengan lainnya, antara lain sebagai berikut: 1. Melakukan Review SSK khususnya untuk Kerangka Logis, Program, Kegiatan dan Penganggaran serta Prioritasi Program. 2. Melakukan konsultasi kepada SKPD terkait di Kota Tangerang 3. Melakukan konsultasi teknis kepada Pokja Provinsi dan Satker terkait. 4. Melakukan pertemuan dengan sumber-sumber alternatif non pemerintah ditingkat Kota Tangerang 5. Melakukan pengawalan kepada mekanisme panganggaran. 1.4.2 Sistimatika Penyajian Sistematika dokumen MPS terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut: Bab pertama berisi pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan MPS, metode penyusunan dan sistematika dokumen. Bab kedua menyajikan hasil review SSK yang menyangkut kondisi eksisting sanitasi, Prioritasi Program, kerangka logis. Bab ketiga berisi tentang rencana implementasi program dan kegiatan, perhitungan volume kebutuhan infrastruktur dan non infrastruktur. Bab keempat berisi tentang rencana kebutuhan biaya untuk implementasi dan sumber pendanaan bagi masing-masing kegiatan. Disamping itu dalam bab ini juga menguraikan rencana antisipasi bilamana terjadi funding gap. Bab kelima berisi inventarisasi status kesiapan dari masing-masing kegiatan, langkah-langkah dan tindak lanjut yang harus dilakukan bagi kegiatan yang belum memenuhi kriteria kesiapan dan rencana Monev.
Dok. MPS – Kota Tangerang 2015-11