BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa yang dilakukan oleh pemerintah, bagaimana mengerjakan, mengapa perlu dikerjakan dan perbedaan apa yang dibuat. Dye seperti yang dikutip Winarno berpandangan lebih luas dalam merumuskan pengertian kebijakan, yaitu sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu ( whatever governments choose to do or not to do )1. Dengan mengacu pada pandangan Dye, maka keputusan-keputusan pemerintah adalah kebijakan, namun membiarkan sesuatu tanpa keputusan juga merupakan kebijakan. Kebijakan publik pada dasarnya tidak permanen, tetapi harus selalu disesuaikan, karena adanya perubahan keadaan, baik masalah politik, sosial, dan ekonomi maupun adanya informasi yang berubah. Perubahan kebijakan publik dilakukan setelah adanya evaluasi, perubahan dalam kebijakan publik dengan demikian adalah dinamis mengikuti perubahan yang didorong oleh perubahan lingkungan diluar maupun dari dalam organisasi publik tersebut. Ciri utama yang kebijakan publik yang diutarakan oleh P. Lester dan Stewart adalah “ formulated, implemented, evaluated ”.2

1

Budi Winarno.2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta. Media Pressindo James P. Lester and Joseph Stewart. 2000. Publik Policy : An Evalutionary Approach. The University of California : Wadsworth Thomson Learning. 2

Universitas Sumatera Utara

Menurut Sarwono Kusumaatmadja secara politik, lingkungan boleh dibilang masih terpinggirkan. Hampir setiap kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan belum kelihatan, akibatnya kini lingkungan makin bertambah parah. Intervensi manusia terjadi dengan paradigma yang tidak didasarkan pada pertimbangan lingkungan. Bahkan, lingkungan masih dijadikan beban atau dianggap sebagai eksternalitas yang membebani. Persoalan yang sama juga terjadi ditingkat

pengambilan

keputusan.

Para

pengambil

keputusan

tidak

3

mempertimbangkan persoalan lingkungan di dalamnya.

Politik Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Politik pembangunan sebagai pedoman dalam pembangunan nasional memerlukan keterpaduan tata nilai, struktur, dan proses. Karena itu, perlunya sistem manajemen nasional. Sistem manajemen nasional berfungsi memadukan penyelenggaraan kegiatan perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan. Sistem manajemen nasional memadukan seluruh upaya manajerial yang melibatkan pengambilan keputusan berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan ketertiban sosial, politik, dan administrasi.4 Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Dan pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia lebih mengandalkan kepada keunggulan berbanding (comparative advantage) dari pada keunggulan bersaing (competitive advantage) dalam pembangunan nasionalnya.

3

Politik_Lingkungan_Sarwonokusumaatmaja.pdf http://aldidoniprabowo.blogspot.com/2012/03/politik-pembangunan-nasional-dan.html/akses26/8/13/19.00

4


Ini berarti bahwa kemajuan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat lebih didasarkan kepada upaya diversifikasi dan eksploitasi kekayaan alam yang telah tersedia, daripada menciptakan nilai tambah terhadap suatu produk tertentu. Dan "atas nama pembangunan" atau dengan alasan "demi meningkatkan taraf hidup masyarakat", eksploitasi terhadap keanekaragaman lingkungan seolah-olah mendapatkan

pembenaran.

Inilah

salah

satu

kelemahan

utama

dalam

pembangunan lingkungan di Indonesia selama ini. Para pengambil kebijakan kelihatannya lebih mempriorotaskan kepentingan ekonomis dan politis praktis, serta menutup mata bahwa daya dukung (carrying capacity) lingkungan sangatlah terbatas. Dengan kata lain, nasib lingkungan sangat ditentukan oleh pertimbangan politik. Akibatnya, alam mengalami proses exploitation de 'lhomme par lhomme besar-besaran baik secara ekonomis, sosial, maupun politik.

Eksistensi dan

keberlangsungan fungsi lingkungan, tidak dapat dilepaskan dari masalah kebijakan (policy), serta masalah perumusan kebijakan dan atau pengambilan keputusan (politics). Ini berarti bahwa rusak atau lestarinya kondisi lingkungan, akan sangat ditentukan oleh baik buruknya sistem dan mekanisme pengambilan keputusan secara nasional. Dengan kata lain, upaya peningkatan kualitas pembangunan sektor lingkungan (alam maupun sosial) melalui konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development), harus dimulai dari pembenahan sistem politik nasional (political reform).5 Pembangunan dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk menuju perubahan keadaan menjadi lebih baik. Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan setiap individu dimana setiap individu tidak akan terlepas daripadanya. Maka setiap perubahan akan sangat mungkin terjadi bilamana terjadi setimuli atau tantangan yang dihadapkan oleh lingkungan pada setiap individu. Sehingga dapat dipahami bahwa perubahan yang terjadi pada manusia/individu didorong oleh suatu kondisi atau keadaan yang berasal dari luar diri individu.

5

http://triwidodowutomo.blogspot.com/2010/04/dimensi-politik-pembangunan-lingkungan.html/akses 26/8/13 pukul 16.00


Maka dengan itu upaya pembangunan harus dilakukan secara terencana yang terlahir dari suatu pemikiran perspektif ke masa depan. Dengan hal ini pembangunan harus memiliki visi dan misi untuk menyejahterakan kehidupan manusia saat ini dan masa mendatang. Upaya untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan harus dilakukan terlebih dengan menyadari bahwa bumi yang dihuni ini bukanlah milik pribadi saja namun titipan. Manusia harus mampu menjaga ekosistem yang tetap menjadikan kondisi yang nyaman dan layak untuk kehidupan berikutnya. Pemahaman yang baik tentang lingkungan sangat dibutuhkan untuk mengantarkan manusia kepada kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab terhadap lingkungan6. Konsep pembangunan berkelanjutan ( sustainable development ) sudah lama dikenal di Indonesia, yang merupakan negara yang berada dibarisan depan dalam mengembangkan konsep pembangunan berkelanjutan ini. Sejarah pembangunan bangsa ini mencatat bahwa tahun 1973 setelah KTT 105 Stockholm yang berbicara tentang lingkungan hidup, Indonesia merespon dengan membentuk Kementerian Lingkungan Hidup . Batasan konsep sustainable development pertama kali digunakan pada pertengahan 1970-an dan disebarluaskan oleh the World Conservation Strategy ( IUCN,UNEP,WWF 1980 ) yang berusaha menstimulir suatu upaya yang lebih difouskan pada pendekatan pengelolahan sumber daya kehidupan serta memberikan petunjuk kebijaksanaan bagaimana hal tersebut dilakukan. Ada tiga tujuan utama yang dinyatakan oleh World Conservation Strategy mengenai hal ini, yaitu : 1. Untuk memelihara proses esensial ekologi dan sistem daya dukung kehidupan. 2. Untuk menjaga keanekaragaman genetik 3. Untuk menjamin the sustainable utilazion spesies dan ekosistem.

6

Hamzah,Syukri,2013. “Pendidikan Lingkungan : Sekelumit Wawasan Pengantar”. PT Rafika Aditama, Bandung


Ketiga hal diatas dirilis sebagai prinsip-prinsip untuk mewujudkan kehidupan yang berkelanjutan. ( Barrow,1995 :66 ) Paradigma Pembangunan berkelanjutan sebenarnya identik dengan pembangunan berwawasan lingkungan yang dalam hal ini menurut Soemarwoto (2001 : 10 ) mendefinisikannya sebagai pembangunan yang serasi dengan lingkungan hidup sehingga tidak menggangu fungsi ekologi. Menambahkan juga bahwa pembangunan akan menyebabkan pencemaran pada lingkungan hidup yang minimal sehingga tidak menyebabkan keracunan pada manusia dan mahluk hidup lainya yang mendukung kehidupan manusia. Dengan demikian, pembangunan berwawasan lingkungan adalah pelaksanaan pembangunan yang tetap menjaga keharmonisan interaksi manusia dengan lingkungannya. Kebutuhan manusia terpenuhi, namun kelestarian dan keberlanjutan sistem ekologi adalah bagian yang harus ada didalamnya. Emil Salim ( 1988,184 ) secara lugas menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan mengharuskan kita mengelolah sumber daya alam secara rasional. Pada bagian lain, disebutkan juga bahwa penggunaan sumber secara bijaksana menurut konsep ecodevelopment adalah menerapkan pola pembangunan yang memperhatikan pelestarian sumber daya yang dapat diperbaharui,dengan mengatur tingkat eksplotasi sumber yang dapat diperbaharui dan pengawasan terhadap pembuangan sisanya. Sasaran kebijakan lingkungan hidup adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan (sustainability) dan berkeadilan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan yang lebih baik dan sehat.7 Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) merupakan standar yang tidak hanya ditujukan bagi perlindungan lingkungan, melainkan juga bagi kebijaksanaan pembangunan.

7

Sunoto, 1997, Analisis Kebijakan dalam Pembangunan Berkelanjutan, Bahan Pelatihan Analisis Kebijakan Bagi Pengelola Lingkungan, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta : hal. 10.


Artinya, dalam penyediaan, penggunaan, peningkatan kemampuan sumber daya alam dan peningkatan taraf ekonomi, perlu menyadari pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup, kesamaan derajat antar generasi, kesadaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat, pencegahan terhadap pembangunan yang merusak (destruktif)

yang

tidak

bertanggung

jawab

terhadap

lingkungan,

serta

berkewajiban untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan pada setiap lapisan masyarakat.8 Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan diwujudkan dengan sebuah kebijakan yang merupakan suatu keputusan dalam upaya memecahkan suatu permasalahan yang melibatkan banyak pihak dan sumber daya alam yang tidak sedikit. Sehingga perlu dilakukan suatu pertimbangan yang serius dalam menentukan dan menetapkan suatu kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolahan lingkungan hidup tergolong pada kebijakan bagi kepentingan umum. Dengan demikian kepentingan seluruh lapisan masyarakat akan ditentukan oleh kebijakan tersebut.9 Penduduk atau masyarakat merupakan bagian penting atau titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, karena peran penduduk sejatinya adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, namun memiliki kualitas yang rendah, akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu negara, diperlukan komponen penduduk yang berkualitas.

8 Alvi Syahrin, Pembangunan Berkelanjutan(Perkembangannya, Prinsip-Prinsip dan Status Hukumnya) (Medan : Fakultas Hukum USU, 1999), hal. 27. Perhatikan juga, Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Edisi ke-7 1999, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, hal. 18-19. 9 Sunoto,Op.Cit,hal. 10


Karena dari penduduk berkualitas dapat memungkinkan untuk bisa mengolah dan mengelola potensi sumber daya alam dengan baik, tepat, efisien, dan maksimal, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Sehingga harapannya terjadi keseimbangan dan keserasian antara jumlah penduduk dengan kapasitas dari daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Samosir merupakan daerah wisata yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Keindahan Danau Toba merupakan objek wisata yang menjadi utama didaerah tersebut. Bupati Samosir yang diwakili staf ahli mengatakan untuk menggalakan pelestarian lingkungan perlu serta mendukung visi Kabupaten Samosir menjadi tujuan wisata lingkungan yang inovatif selayaknya pendidikan lingkungan hidup tidak cukup hanya terintegrasi pada mata pelajaran namun dapat menjadi muatan lokal yang mempunyai kriteria ketuntasan minimal. Dikatakan lebih lanjut, pembangunan berkelanjutan telah menjadi komitmen dan tanggung jawab bersama masyarakat dunia guna menyelamatkan bumi dari kerusakan dan kehancuran akibat pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolahan lingkungan hidup bertujuan untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup perlu didukung dengan komitmen yang kuat baik dari pemerintahan maupun masyarakat sendiri10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Agar pembangunan yang akan dilaksanakan mempunyai tujuan dan tepat sasaran maka perlu disusun perencanaan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan serta memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

10

http://www.antaranews.com/berita/330661/sekolah-peduli-lingkungan-hidup-di-samosir/akses 24-9-13


Selain itu perencanaan pembangunan disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan undang-undang tersebut, pemerintah daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan11 Pemerintah Kabupaten Samosir dalam menyelenggarakan pembangunan melaksanakan suatu proses perubahan sistem dan struktur manajemennya berdasarkan azas demokrasi, dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta tetap menjaga keseimbangan, kesatuan dan kemajuan nasional, karena pembangunan daerah adalah bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam upaya mendorong kegiatan pembangunan, prioritas diberikan pada peningkatan tujuan wisata lingkungan,

investasi,

ekonomi

dan

kesejahteraan

masyarakat

dengan

memperhatikan aspek lingkungan. Investasi yang terlalu mengandalkan eksploitasi sumber daya alam, seperti halnya terjadi pada masa lalu yang telah mengesampingkan aspek lingkungan, ternyata turut berperan besar dalam menambah kompleksitas permasalahan yang dihadapi.

11

http://www.bappenas.go.id/profil-bappenas/tujuan/akses pada 28 September 2013


Namun demikian, sejalan dengan beratnya tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Samosir untuk mewujudkan Visi: “Samosir Menjadi Daerah Tujuan Wisata Lingkungan yang Inovatif Tahun 2015 “, dan dalam mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Samosir maka Pemerintah Kabupaten Samosir telah membentuk merencanakan beberapa rencana strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup. Maka, dengan pemaparan diatas penulis mengambil judul “ Politik Pembangunan Daerah : Peranan Bappeda Kabupaten Samosir Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan” ( Setelah diberlakukan otonomi daerah Kabupaten Samosir dan UU No.25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional ).


1.2. Perumusan Masalah Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tema mengenai politik pembangunan

lingkungan

hidup

dalam suatu

kebijakan

dan

program

pembangunan berkelanjutan terhadap pelestarian lingkungan hidup di daerah Kabupaten Samosir. Sehingga yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi adalah bagaimana peranan Bappeda dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup di Kabupaten Samosir.

1.3. Alasan Pemilihan Kabupaten Samosir 1. Penelitian ini difokuskan di Kabupaten Samosir karena merupakan salah satu kabupaten yang berada di sekitar kawasan Danau Toba yang merupakan kawasan wisata. 2. Kabupaten Samosir merupakan kawasan pemukiman masyarakat dan merupakan

juga

kawasan

wisata

sehingga

sering

menimbulkan

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

1.4. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini tentang : 1. Untuk mengetahui politik pembangunan lingkungan hidup daerah melalui program pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Samosir 2. Untuk mengetahui peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Samosir

dalam

upaya

mewujudkan

pembangunan

berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup.

1.5. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini adalah : 1. Secara teoritis, penelitian ini merupakan salah satu kajian ilmu politik yang membahas mengenai politik pembangunan berwawasan lingkungan


hidup yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Samosir sebagai instansi pemerintahan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam ilmu politik. 2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada masyarakat mengenai program dan kebijakan pengelolahan lingkungan hidup serta menjadi bahan kajian akademisi sebagai pembelajaran politik pembangunan lingkungan hidup. 3. Bagi penulis, penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan berpikir penulis melalui karya ilmiah penelitian ini, memperluas wawasan mengenai kajian ilmu politik, serta melihat penerapan-penerapan konsepkonsep ilmu politik dalam instansi lembaga pemerintah daerah.

1.6. Kerangka Teori dan Konsepsional 1.6.1. Konsep Politik Lingkungan Konsep dari politik menurut Hoogerwerf dalam buku Miriam Budiarjo mengenai Dasar-Dasar Ilmu Politik, dikatakan bahwa obyek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Yang dimaksud dengan kebijakan umum ( public policy ) disini menurut Hoogerwerf ialah, membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan (doelbewuste

vormgeving

aan

de

samenleving

door

middle

van

machtsuitoefening).12 seperti halnya Hoogerwerf dalam mengkaji obyek politik, maka menurut David Easton dikatakan ilmu poltik adalah studi terbentuknya kebijakan umum ( study of the making of public policy). David Easton dalam buku The Political Sytem menyatakan, kehidupan politik mencangkup bermacammacam kegiatan yang mempengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang, yang diterima untuk suatu masyarakat, dan yang mempengaruhi cara untuk melakukan kebijakan itu13.

12

A.Hoogerwerf, Politicologie : Begrippen en Problemen ( Alpena an den Rijn : Samson Uitgeverij,1972 ) hal.38-39. 13 David Easton,The Political System,ed.ke-2 ( New York : Alferd A.Knopf,Inc,1971 ) hal.128


Salah satu bidang, yang semakin menarik perhatian adalah politik lingkungan (environmental politics). Politik lingkungan biasanya berkaitan dengan politik penguasaan dan pemilikan sumber daya alam dan perdagangan produknya. Selain itu juga strategi dan kebiasaan pemerintah mengalokasikan sumber daya alam bagi masyarakat ataukah berpihak pada swasta dan pasar. Politik lingkungan juga berkaitan dengan peranan politik sekelompok orang dalam memperjuangkan keadilan dan kelestarian lingkungan. Salah satu ekspresi politik adalah dalam bentuk partai politik atau institusi yang dapat mempengaruhi keputusan politik pemerintah. Di dalam bahasa internasional biasa disebut dengan partai hijau (green party). Politik lingkungan acapakali disamakan pengertiannya dengan ekologi politik. Beberapa definisi tentang ekologi politik yang asumsinya adalah sama yaitu: “environmental change and ecological conditions are (to some extent) the product of political processes”14 Jika keadaan lingkungan adalah produk dari proses‐proses politik, maka tidak terlepas pula dalam hal ini adalah keterlibatan proses‐proses dialektik dalam politik ekonomi. Mengenai ekologi politik adalah suatu ilmu dinamika politik material melingkupi dan lebih perjuangan seperti bersambungan lingkungan di dunia ketiga. Sebagai tema yang terpenting adalah peran hubungan kekuasaan tak sama di konstitusi lingkungan meningkatkan kesadaran politik. Perhatian tertentu di fokuskan pada konflik yang di timbulkan karena adanya akses lingkungan yang dihubungkan ke sistem politik dan hubungannya dengan ekonomi.

14

Sansen Situmorang. 2008. Ekologi Politik. Studi Kasus : Gagasan CSR Dalam Meredam Gejolak Sosial Masyarakat Lokal.[ 26 Agustus 2013 pukul 19.29]


Ekologi politik memfokuskan pada ditingkat masyarakat lemah / miskin, dihubungkan dengan lingkungan yang pada akhirnya melahirkan suatu konflik. Sehingga memunculkan suatu persepsi tentang permasalahan lingkungan, Di sisi lainnya adanya suatu intervensi pengetahuan ilmiah barat terhadap lokal. Sedangkan isu masa depan di hubungkan untuk mengubah udara, mutu air, proses yang berkenaan dengan kota yang di hubungkan dengan organ tubuh manusia. Lemahnya bargaining politik lingkungan tidak lepas dari lemahnya bargaining input politik lingkungan berupa dukungan dan tuntutan politik elite infrastruktur. Hal itu bukan berarti tiadanya dukungan dan tuntutan politik lingkungan yang konstruktif dari masyarakat, tapi lebih disebabkan kemacetan sirkulasi politik lingkungan antara suprastuktur dan infrastruktur politik, baik di tingkat nasional maupun lokal. Rapuhnya pondasi politik lingkungan bisa dilihat dari input dan output politik yang tidak bersentuhan dengan kepentingan rakyat kebanyakan. Salah satu wujud output politik lingkungan yang amat kentara pada negara-negara umumnya adalah sering keluarnya kebijakan otoritatif para elite suprastruktur politik yang terlalu membuka ruang bagi masuknya kepentingan ekonomi kaum pemodal asing yang tak peduli soal lingkungan hidup, kehadiran mereka dinilai lebih banyak membawa masalah ketimbang berkah bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itulah partai politik sangat berperan untuk melihat arah keberpihakan pembangunan terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian partai politik dapat membuka ruang politik bagi suarasuara marjinal dan demikian pula dengan degradasi lingkungan yang selama ini menjadi gejala represi struktural dan cenderung terdiam. Menurut Vandana Siva (1993), akar krisis ekologis terletak pada kelalaian pihak penguasa dalam menyingkirkan hak-hak komunitas lokal untuk berpartisipasi secara aktif dalam kebijakan lingkungan15 15

Umar Syadat Hasibuan. 2008. Green Politics dan Penyelesaian Persoalan Lingkungan Hidup di Indonesia. Melalui

Sebelum adanya perubahan kedua dan keempat UUD 1945, satu-satunya ketentuan konstitusi yang menjadi landasan hukum bagi pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam adalah Pasal 33 ayat (3), yang lebih banyak ditafsirkan sebagai pemanfaatan dan ekploitasi sumber daya alam dengan justifikasi untuk mencapai kesejahteraan rakyat, sehingga aspek perlindungan dan keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam menjadi terabaikan. Perubahan kedua dan keempat UUD 1945, telah memasukkan ketentuan baru terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam, yaitu Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) dan (5) UUD 1945. Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Sementara Pasal 33 ayat (5) menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut diatur dengan undangundang. Dari ketentuan Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (3), (4) dan (5) UUD 1945, terdapat 5 hal penting yang menjadi kebijakan hukum negara dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam : 1.

Pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam harus diletakkan dalam kerangka pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi setiap warga Negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan kata lain hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dikorbankan akibat pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam.

2.

Pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam merupakan tanggung jawab negara, di mana melalui hak menguasai negara, negara membuat aturan-aturan dan kebijakan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam.


3.

Kesejahteraan rakyat menjadi dasar filosofis dan sosiologis bagi segala aktivitas dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam dipergunakan bagi kesejahteraan rakyat.

4.

Pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam merupakan sarana untuk mencapai pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup, dalam arti sasaran pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam tidak saja mencakup kesejahteraan rakyat, melainkan juga aspek keberlanjutan lingkungan hidup dan kemajuan ekonomi nasional.

5. Adanya pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan lingkungan hidup dengan undang-udang.

.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti UU No. 23 Tahun 1997 membawa perubahan mendasar dalam pengaturan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Karena dilihat dari judul UU No. 32 Tahun 2009 adanya penekanan pada upaya perlindungan lindungan hidup yang diikuti dengan kata pengelolaan lingkungan hidup. Padahan dari segi kaidah bahasa, dalam kata pengelolaan telah termasuk didalamnya kegiatan atau aktivitas perlindungan. Dengan adanya penekanan pada upaya perlindungan, disamping kata pengelolaan lingkungan hidup, UU 32 Tahun 2009 memberikan perhatian serius pada kaidah-kaidah pengaturan yang bertujuan memberikan jaminan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan memastikan lingkungan hidup dapat terlindungi dari usaha atau kegiatan yang menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Dikaitkan mengenai politik hukum sebagai arah (tujuan) kemana hukum hendak dikembangkan, maka UU No. 32 Tahun 2009 menetapkan arah (tujuan) kemana hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hendak dikembangkan. Menurut Pasal 3 UU 32 tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: 1.

Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup


2.

Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia

3.

Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem

4.

Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup

5.

Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup

6.

Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan

7.

Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia

8.

Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana

9.

Mewujudkan pembangunan berkelanjutan

10. Mengantisipasi isu lingkungan global. Untuk mencapai tujuan di atas, UU No. 32 Tahun 2009 menetapkan sejumlah instrumen hukum pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Tata Ruang, Baku Mutu Lingkungan Hidup, Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Perizinan, Instrumen Ekonomis Lingkungan, Peraturan Perundang-undangan Berbasiskan Lingkungan Hidup, Anggaran Berbasiskan Lingkungan Hidup, Analisis Risiko Lingkungan Hidup, Audit Lingkungan Hidup, dan instrument lain sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, dimana KLHS menempati posisi puncak dalam pencegahan dan pencemaran lingkungan hidup. Penekanan pada aspek perlindungan lingkungan hidup, juga terlihat dari adanya dua tingakatan izin yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau pelaku usaha/kegiatan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yaitu adanya kewajiban memperoleh izin lingkungan terlebih dahulu sebagai syarat untuk mendapat izin usaha dan/atau kegiatan. Di samping instrument pencegahan, juga diatur instrument penegakan hukum (administrasi, perdata, dan pidana) beserta penerapan sanksi administrasi, ganti rugi dan sanksi pidana16. 16

http://edrasatmaidi2010.wordpress.com/2010/11/03/politik-hukum-pengelolaan-lingkungan-hidup-diindonesia /akses pada tanggal 23 Agustus 2013


Penetapan UU 32 Tahun 2009 berusaha memastikan adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup sedini mungkin yaitu melalui dari tingkat kebijakan, rencana dan program pembangunan (KLHS), maupun pada kajian lingkungan hidup bagi kegiatan atau usaha seperti telah dikenal selama ini, melalui mekanisme AMDAL.

1.6.2. Konsep Politik Pembangunan dan Pembangunan Berkelanjutan Politik pembangunan sebagai pedoman dalam pembangunan nasional memerlukan keterpaduan tata nilai, struktur, dan proses. Keterpaduan tersebut merupakan himpunan usaha untuk mencapai efisiensi, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalam penggunaan sumber dana dan daya nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Karena itu sangat memerlukan sistem manajemen nasional.

Sistem

manajemen

nasional

berfungsi

memadukan

penyelenggaraan siklus kegiatan perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan. Sistem manajemen nasional memadukan seluruh upaya manajerial yang melibatkan pengambilan keputusan berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan ketertiban sosial, politik, dan administrasi. Secara lebih spesifik Soerjono Soekanto (1982) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses perubahan disegala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu, dimana proses pembangunan itu sendiri harus bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara spritual maupun material. Pembangunan sebagai sebuah proses perubahan sudah seharusnya menciptakan kesejahteraan masyarakat, seperti yang di utarakan oleh Agus Salim (2002), bahwa pembangunan adalah sebuah proses perencanaan sosial (social plan) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan, untuk membuat perubahan sosial yang akhirnya dapat mendatangkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Menurut Arif Budiman (1995) dunia ini dibagi ke dalam beberapa daerah dalam melaksanakan pembangunannya, secara umum akan jumpai tiga kawasan :


a) Pertama, kawasan negara-negara yang melaksanakan pembangunannya dengan sistem kapitalisme berkombinasi dengan pelaksanaan sistem welfare state. Negara ini adalah negara-negara industri maju, yang pamornya sedang naik sekarang. b) Kedua, kawasan negara-negara yang melaksanakan sistem sosialis dengan berbagai variasinya. Negara-negara sedang mengalami krisis sekarang. c) Ketiga, kawasan negara-negara di Dunia Ketiga yang menggunakan berbagai model campuran dalam melaksanakan pembangunan. Secara konseptual, pengertian pembangunan berkelanjutan berasal dari ilmu ekonomi yang terutama di kaitkan dengan persoalan efisiensi dan keadilan (equity) untuk menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Pengertian dari segi ekonomi ini juga dilatarbelakangi oleh ilmu biologi yang membahas keberlanjutan dari segi kemampuan dan kesesuaian ( capability and surtability) suatu likasi dengan potensi regenerasi/produktivitas lingkungan hidupnya. Konsep ‘berkelanjutan’ (sustainability) sebenarnya telah lama dikenal sebagai bagian dari biologi. Pada konferensi Analisa dan Manajemen Penggunaan Berkelanjutan Tanah Hutan Tropis (Forests Land Assessment and Management for Sustainable Uses) perkataan sustainable use diartikan sebagai : ‘continuing national use of land without severe or permanent deterioration in the quality and quantity of one or more component of the integrated ecosystem or landscape unit’. Dalam istilah pembangunan berkelanjutan atau sustainable development merupakan konsep baru yang terkait dengan konsep pembangunan. Arti keterkaitan ini dapat dihubungkan dengan masalah efisien dan keadilan. Melakukan efisien untuk memperbesar pembangunan, dan keadilan (equity) untuk pembagian yang layak dan menjaga keberlanjutan pemanfaatannya17

17

Daud Silalahi, Peranan hukum dalam mengaktualisasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, 1997


UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian dijelaskan dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah telah membawa perkembangan baru tahap ini proses pembentukan hukum di daerah dilihat dari konsep pembangunan. Pada tahap ini proses pengambilan keputusan dalam setiap pelaksanaan pembangunan didasarkan pada pendekatan berbasis masyarakat (community-based development approach). Perkembangan hukum administrasi pembangunan sebagai landasan kebijakan telah bergeser dari top down policy oriented ke arah bottom-up policy oriented atau juga disebut sebagai decentralized decision making process menggantikan centrlized decision making process18. Pengembangan hukum pembangunan berkelanjutan dalam arti di atas terkait pula dengan pendekatan tata ruang dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di daerah. Dengan berkembangnya Perda tentang RT/RW sebagai pelaksana dari sistem hukum tata ruang, dipengaruhi oleh teori lokasi pada pembentukan pengaturan sumber daya alam yang efektif dan efisien. Pendekatan hukum yang bersifat lintas disiplin ilmu seperti diperlihatkan oleh hukum tata ruang, sangat dipengaruhi oleh disiplin planologi, seperti antara lain pengaruh karakter topografi, jenis vegetasi penutup lahan, dan larian air (run-off) yang tercermin dalam Sistem Informasi Geografis, disingkat GIS. Pengembangan hukum pembangunan berkelanjutan berdasarkan uraian diatas membawa pendekatan hukum baru yang secara mendasar dipengaruhi oleh lingkungan, ekonomi dan sosial (new approach for comprehensive assessment of economi, social and ecosystem approach)19 . Perkembangan yang terjadi sejak konsep pembangunan berkelanjutan dijadilkan dokumen dasar (basic draft) bagi negoisasi perumusan hukum baru di bidang pengelolaan sumberdaya alam20 membawa pula paradigma baru pembangunan sosial, yang memperluas pengertian partisipasi publik.

18

Philippe Sands, Principles of International Environment Law 1, (1995) Johannesburg Summit 2002, Deklarasi Johannesburg mengenai Pembangunan Berkelanjutan, Rencana Pelaksanaan KTT Pembangunan Berkelanjutan, Direktorat PELH PBB, DITJEN MULTILATERAL EKUBANG DEPLU, 2002 20 Expert Group on Environmental Law,Draft International Covenant on Environment and Development 1995 19


Dalam pengertian baru ini, partisipasi masyarakat termasuk konsultasi publik dapat melihat pemerintah sebagai sumber masalah. Hal ini dianggap sebagai the revive of natural law on new perspectives21 . Secara politik, dikeluarkannya TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, merupakan penguatan ke arah gagasan pembaharuan hukum pengelolaan sumber daya alam. Kajian akademis terhadap ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan tentang sumber daya alam yang berlaku saat ini, masih memperlihatkan berbagai masalah hukum yang bersifat mendasar, selain itu, pendekatan hukum baru ini bersifat multi dan interdisipliner, suatu kedekatan yang umum dianut saat ini. Seminar tentang segisegi hukum pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional, yang diadakan oleh Fakultas Hukum UNPAD bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum pada tahun 1976 di Lembang memperkuat alasan di atas22. Gagasan dan rumusan hukum yang berkembang setelah Seminar ini telah mendorong perkembangan baru yang bersifat mendasar dalam pembentukan hukum lingkungan di Indonesia, baik dalam proses pembentukan hukum perundangundangan lingkungan maupun konsep-konsep akademis melalui pendidikan hukum Indonesia23. Pengaruh dari konsep pembangunan sosial budaya dapat pula dilihat dari paradigma baru yang menyertai otonomi daerah serta mendorong perkembangan baru dalam pembentukan peraturan daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 yang dijelaskan kembali dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi pengambilan keputusan dalam sistem perizinan dalam pembangunan

daerah

merupakan

salah

satu

perkembangan

baru

bagi

pembentukan kaidah-kaidah hukum pembangunan nasional. 21

Donald N. Zillman Et al, Human Rights in Natural Resource Development: public participation in the sustainable development of Mining and Energy Resources, Oxford Univ.Press, 2002 22 Mochtar Kusumaatmadja, Pengaturan Hukum masalah lingkungan hidup manusia: beberapa pikiran dan saran, 1976 23 Daud Silalahi, Perkembangan hukum lingkungan Indonesia: tantangan dan peluangnya, pidato pengukukuhan jabatan Gurubesar dalam Ilmu HUKUM, fakultas Hukum Unversitas Padjadjaran, Bandung, 2000


Pembentukan peraturan daerah (PERDA) di bawah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) misalnya, merupakan perubahan secara mendasar dalam pembentukan peraturan yang bersifat operasional di daerah saat ini. Undangundang baru juga membuka peluang baru bagi daerah memasuki perjanjian internasional dan regional secara tegas. Pengaruh perkembangan globalisasi dalam perkembangan hokum lingkungan dan sumber daya alam di daerah perlu diperhatikan dalam proses pembentukan peraturan daerah. Secara umum para ahli hukum yang tergabung dalam world commission on environment and development mengakui terjadinya perkembangan hukum lingkungan (termasuk sumber daya alam) yang cepat, namun sebagai akibat pembangunan yang berjalan sangat cepat telah mengakibatkan pula kesenjangan di antara laju pembentukan hukum baru dengan kebutuhan hukum lingkungan dalam pembangunan dan ketidak-efisienan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kelompok ini berpendapat bahwa untuk mengatasi hal ini perlu : a. Memperkuat dan memperluas aplikasi ketentuan hukum yang berlaku sekarang dan persetujuan internasional untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (to strengthen andextend the application of existing and international agreement in support of sustainable development) b. Mengakui dan menghormati hak-hak dan kewajiban individu dan negara secara timbal balik bertalian dengan pembangunan berkelanjutan, dan melaksanakan kaidah-kaidah baru pada perilaku negara dan antar negara untuk memungkinkan pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan. c. Memperkuat metode yang telah ada dan mengembangkan prosedur baru untuk menghindari dan memecahkan pertikaian lingkungan dan masalah. Pengelolaan sumberdaya alam (to rainforce existing methods and develop new procedures for avoiding and resolving disputes on environment and resource management issues). Jelaslah bahwa perkembangan konsep, prinsip-prinsip, hak tanggung jawab yang terkandung dalam berbagai Deklarasi, konvensi dan persetujuan yang mendukung


pembangunan berkelanjutan perlu di transformasikan kedalam sistem hukum sumber daya alam nasional dan daerah24 Dalam pembangunan berkelanjutan, pendayaan dan pengelolaan sumber daya alam merupakan upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan sumber daya alam. Jadi, usaha pembangunan yang dilaksanakan di tanah air harus memperhatikan keadaan lingkungan hidup. Realisasinya, pemerintah membentuk sebuah lembaga pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup dengan tujuan sebagai berikut25: 1. Setiap rencana pembangunan selalu dikatikan dengan masalah lingkungan hidup, tidak mengganggu keutuhan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 2. Pengawasan lingkungan hidup, setiap lingkungan kota dan desa, persawahan, hutan dan pemukiman penduduk yang sedang dikembangkan maupun yang telah ada mendapat pengawasan dari pemerintah. 3. Mengadakan usaha pengembangan lingkungan yang dirintis pemerintah dan dilakukan bersama rakyat. 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan hidup baik melalui pendidikan maupun melalui media massa lainnya. Menurut Emil Salim (1990), resep strategis konsep pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan di negara berkembang seperti indonesia adalah sebagai berikut : 1. Penerapan tata ruang perencanaan yang tepat, yaitu pengembangan sumber daya alam harus memperhitungkan daya dukungnya. 2. Penempatan berbagai macam aktivitas yang mendayagunakan sumber daya alam harus memperhatikan kapasitasnya dalam mengabsorsi perubahan yang diakibatkan oleh aktivitas tersebut.

24

Daud Silalahi, Perkembangan hukum lingkungan Indonesia: tantangan dan peluangnya,pidato pengukukuhan jabatan Gurubesar dalam Ilmu HUKUM, fakultas Hukum Unversitas Padjadjaran, Bandung, 2000 25 http://fajartyogeografi.blogspot.com/2012/01/lingkungan-hidup-dan-pembangunan.html/akses 27/8/13


3. Sumber daya alam di suatu wilayah ( Region) hendaknya dialokasikan ke dalam beberapa zona diantaranya hutan lindung, wilayah industri, daerah aliran sungai dan sebagainya. 4. Penerapan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang meliputi : a. Analisis dampak Lingkungan (ANDAL) b. Rencana Kelola Lingkungan (RKL) c. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

1.7.Metodologi Penelitian 1.7.1. Jenis Penelitian Dalam membuat dan mengkaji suatu penelitian dalam sebuah kehidupan masyarakat akan sangat bersentuhan dengan kebenaran dari kehidupan masyarakat sehingga untuk mengarahkan suatu penelitian kepada hasil dibutuhkannya metode penelitian yang tepat. Menurut Suharsimi Arikunto “metode penelitian kebijaksanaan adalah metode penelitiaan yang tidak

dimaksudkan

menggambarkan

untuk

tentang

menguji suatu

hipotesis variabel,

tertentu, gejala

tetapi

atau

hanya

keadaan”

( Arikunto, S (2002). Prosedur Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta). Maka metode penelitian yang akan dipakai dalam kajian

ini adalah dengan

menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Sehingga dalam penelitian mengenai peranan lembaga daerah dalam mewujudkan perihal pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Samosir berupa gambaran / deskripsi mengenai bagaimana proses tersebut terlaksana seperti halnya rencana strategis yang telah dibuat.


1.7.2.Tempat dan waktu Penelitian Pemerintah

Kabupaten

Samosir,

Sumatera

Utara,

melaksanakan

pembangunan lingkungan hidup melalui konsep pembangunan berkelanjutan. Dengan ini maka penelitian dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagian Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir. 1.7.3.Teknik Pengumpulan Data Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.Instrumen pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instumen sebagai alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda, misalnya angket , perangkat tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, skala dan sebaginya, dengan instrumen akan diperoleh data yang merupakan bahan penting untuk menjawab permasalahan, mencari sesuatu yang akan digunakan untuk mencapi tujuan, dan untuk membuktikan hipotesis. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap petanyaan penelitian. Jawaban itu masih perlu diuji secara empiris, dan untuk maksud inilah dibutuhkan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis. Data itu dikumpulkan oleh sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Sampel tersebut terdiri atas sekumpulan unit analisis sebagai sasaran penelitian.26. Sehingga dalam proses penyusunan skripsi ini beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data melalui observasi langsung kepada instansi yang terkait serta meminta data-data otentik 26

http://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2012/09/teknik-pengumpulan-data.pdf/ diakses pada 16 April 2013


mengenai rencana strategis. Terdapat tiga macam cara untuk memperoleh data, ataupun informasi-informasi, keterangan dan fakta-fakta yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut : 1. Studi Literatur, dimaksudkan untuk mendapatkan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Dari teori-teori yang berhubungan dengan politik pembangunan lingkungan hidup nantinya kembangkan kerangka-kerangka teoritis dan konsepsional yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam studi literatur ini pula dilakukan teknik dan cara melakukan studi penelitian. 2. Studi Lapangan, dimaksudkan untuk mendapatkan data lapangan yang berhubungan dengan politik pembangunan berkelanjutan lingkungan hidup Kabupaten Samosir. Dari data-data lapangan ini nantinya didapatkan hasil-hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan seperti yang tercantum dalam penelitian ini. Pengambilan data ke lapangan digunakan 2 ( dua ) data sumber, yaitu : a.

Data Primer, merupakan data yang langsung diperoleh dari lapangan, yang dilakukan dengan observasi ke instansi-instansi yang terkait seperti Badan Lingkungan Hidup Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Lingkungan Hidup

b.

Data Sekunder, berupa pengumpulan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir yang berhubungan dalam judul dan perumusan masalah dalam penelitian, seperti lampiranlampiran dan undang-undang yang mengatur program tersebut sehingga diperoleh deskripsi implementasi program.

3. Observasi, yaitu dengan mendatangi secara langsung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir dan melihat bagaimana kondisi lingkungan hidup setempat.


1.8. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, dilakukan pada data yang tidak dapat dihitung bersifat nongrafis atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur klasifikatoris). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar. Artinya pada penelitian ini dibutuhkan pengutamaan penghayatan dan berusaha memahami faktor peristiwa dalam situasi tertentu menurut pandangan peneliti. Lalu kemudian setelah data tersusun teratur dan sistematis, akan melakukan analisis data yang selanjutnya menghasilkan suatu kesimpulan terhadap data yang diteliti sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh peneliti.


1.9.Sistematika Penulisan Untuk mendapatkan gambaran mengenai isi pokok dari penelitian ini, maka penulis akan mempermudah dengan membagi sistematika penulisan kedalam empat bagian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan yang akan dibahas, tujuan mengapa diadakan penelitian ini, manfaat penelitian dan metode penelitian serta kerangka serta konsep teori yang akan menjadi landasan pembahasan masalah.

BAB II : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Dalam bab ini akan di uraikan tentang gambaran kondisi umum lokasi penelitian yang menggambarkan keadaan geografis, demografis, ekonomi, dan sosial politik, serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III : PENYAJIAN DATA & ANALISIS DATA Bab ini berisikan data-data yang diperoleh selama berlangsungnya penelitian dan juga menganalisis data-data yang telah dapat kemudian akan disajikan untuk mendapatkan kesimpulan.

BAB IV : PENUTUP Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan hasil dari skripsi ini yang diperoleh dari selama penelitian.


BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents