BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Strategis Dinas Perindagkop dan UKM merupakan dokumen perencanaan resmi Dinas Perindagkop dan UKM yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Dinas Perindagkop dan UKM dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Secara umum Renstra Dinas Perindagkop dan UKM diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu : Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai Dinas Perindagkop dan UKM dalam lima tahun kedepan; Langkah-langkah
strategis
yang
perlu
dilakukan
dalam
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kab. Tanah bumbu Renstra Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu.
sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu , merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan. (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas. Selain itu Renstra Dinas Perindustrian Perdaganan Koperasi dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu. merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 1.2. Landasan Hukum a. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
I- 1
b. Undang-Undang No. 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan; c. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410); d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587 ) Sebagaimana Telah di rubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang no 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567); e. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4438); f.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal h. Surat Edaran Bersama Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Mendagri Nomor 0008/M.PPN/01/2007/050/264 A/SJ Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Musrenbang; i.
Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik
I- 2
Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; l.
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2011 Nomor 21);
m. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok , Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Disperindagkop dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu n. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16); o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. p. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82);
I- 3
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diatas menjadi dasar hukum dalam penyusunan Renstra dengan penjabaran sebagai berikut : Undang-undang No. 1 Tahun 2003 mengatur peranan dan kedudukan RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD dan RAPBD. Undang-undang ini menekankan pengangaran berbasis kinerja (performance budgeting) serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang meliputi akuntabilitas, profesionalitas,
proporsionalitas,
keterbukaan
dalam
pengelolaan
keuangan dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD dalam menyiapkan Renstra SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan RPJMD dan Renstra SKPD, pokok-pokok isi dokumen Renstra SKPD, dan status hukum Renstra SKPD. Renstra SKPD ini akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja SKPD. Undang-undang ini juga menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RPJMD dengan Renstra SKPD. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengemukakan tentang muatan pokok Renstra SKPD yang meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD dan berpedoman pada RPJMD. Undang-undang ini menekankan sifat indikatif (fleksibel) dari program/kegiatan pembangunan dalam Renstra SKPD. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, dan APBD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD. Undangundang ini menekankan perlunya penyusunan Renja dan RKA SKPD berdasarkan penganggaran berbasis kinerja. Ini menunjukan perlunya Renstra
SKPD
pembangunan
juga
daerah
menggambarkan sehingga
mudah
target
capaian
kinerja
untuk
ditransformasikan
kedalam Rencana Tahunn (RKPD).
I- 4
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menekankan bahwa penyusunan Renstra SKPD harus berpedoman pada RPJMD, karena RPJMD merupakan dasar dalam penyusunan RAPBD, RKPD, Renja SKPD, dan sebagai bentuk penerjemahan RPJMD. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 menekankan bahwa RPJMD dan Renstra SKPD harus mencakup target pencapaian Standar Pelayanan Minimum dalam jangka menengah dan kemudian dituangkan kedalam RKPD, Renja SKPD, KUA, APBD, dan RKA SKPD untuk mencapai target SPM tahunan dengan mempertimbangkan keuangan daerah.
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengatur secara rinci mekanisme, proses, dan prosedur penyusunan penganggaran tahunan daerah, termasuk didalamnya RKPD KUA, PPAS, RKA SKPD, RAPBD, dan
APBD.
Permendagri
ini
juga
mencerminkan
kerangka
penganggaran RPJMD dan Renstra SKPD. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 menjelaskan tentang Dinas Perindustrian Perdaganan Koperasi dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu. merupakan perubahan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM dan Penanaman Modal (Perindagkop UKM dan PM) Kabupaten Tanah Bumbu. 1.3. Maksud dan Tujuan a. Maksud : Penyusunan Renstra Dinas Perindagkop dan UKM Tahun 20162021 dimaksudkan untuk memberikan arah Dinas Perindagkop dan UKM
dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk
jangka waktu lima tahun kedepan.
I- 5
b. Tujuan : Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perindagkop dan UKM Tahun 2016-2021 adalah : -
Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama 5 (lima) tahun kedepan
-
Untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi lima tahunan kedepan dalam rangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.
1.4. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Mengemukakan
secara
Disperindagkop
dan
ringkas UKM
pengertian
dalam
Renstra
penyelenggaraan
pembangunan Daerah 1.2. Landasan Hukum Memuat
penjelasan
tentang
undang-undang,
peraturan
pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Renstra 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat
pejelasan
tentang
maksut
dan
tujuan
dari
penyusunan Renstra Disperindagkop dan UKM 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Disperindagkop dan UKM, serta susunan garis besar isi dokumen BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Memuat
informasi
tentang
peran
(
tugas
dan
fungsi)
Disperindagkop dan UKM dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber I- 6
daya
yang
dimiliki
Disperindagkop
penyelenggaraan
tugas
capaian-capaian
penting
dan
fungsinya,
yang
pelaksanaan
Renstra
sebelumnya,
mengemukakan
dan
telah
Disperindagkop
UKM
mengemukakan
dihasilkan dan
capaian
dalam
UKM
program
melalui periode prioritas
Disperindagkop dan UKM yang dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD
periode
sebelumnya,
dan
mengulas
hambatan-
hambatan utama yang masih dihadapi dan nilai perlu diatasi melalui Renstra Disperindagkop dan UKM ini.
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Memuat
penjelasan
pembentukan
umum
tentang
Disperindagkop
dan
dasar UKM,
hukum struktur
organisasi Disperindagkop dan UKM, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Disperindagkop
dan
UKM.
Uraian
tentang
struktur
organisasi Disperindagkop dan UKM ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana Disperindagkop dan UKM (proses, prosedur, mekanisme ) 2.2. Sumber Daya SKPD Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Disperindagkop dan UKM dalam penjelasan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha masih operasional. 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Bagian
ini
menunjukkan
tingkat
capaian
kinerja
Disperindagkop dan UKM berdasarkan sasaran/target Renstra Disperindagkop dan UKM
periode sebelumnya
,menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau Indikator kinerja pelayanan Disperindagkop dan UKM dan/atau Indikator lainnya seperti MDGs atau Indikator yang telah diratifikasikan oleh pemerintah. I- 7
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap renstra Disperindagkop
dan UKM
dan
Renstra
Disperindag
Propinsi, dan Dinas Koperasi propinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KHLS yang berimplikasi
sebagai
tantangan
dan
peluang
bagi
pengembangan pelayanan Disperindagkop dan UKM pada lima tahun mendatang. Bagian ini juga mengemukan macam
pelayanan,
perkiraan
besaran
kebutuhan
pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Disperindagkop dan UKM. Pada
bagian
ini
mengemukakan
permasalahan-
permasalahan pelayanan Disperindagkop dan UKM beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas tugas dan fungsi Disperindagkop dan UKM yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. 3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Propinsi/ Kabupaten Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun
faktor-faktor
pendorong
dari
pelayanan
Disperindagkop dan UKM yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Disperindagkop dan UKM ditinjau dari sasaran jangka menegah Renstra Kementerian ataupun Renstra Disperindag Propindi maupun Dinas Koperasi dan UKM Propinsi
I- 8
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Disperindagkop dan UKM yang mempengaruhi pelayanan Disperindagkop dan UKM yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Disperindagkop dan UKM ditinjau dari implikasi RTRW dan KHLS 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Disperindagkop dan UKM yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Disperindagkop dan UKM ditinjau dari : a. Gambaran Pelayanan SKPD b. Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementrian c. Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Propinsi/ Kabupaten d. Implikasi RTRW bagi Pelayanan SKPD e. Implikasi KLHS Bagi Pelayanan SKPD
BAB IV.
VISI, MISI , TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD 4.2.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3. Strategi dan Kebijakan
BAB V.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bagian ini dikemukakan rencana program kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif 5.1. Rencana Program dan Kegiatan SKPD 5.2. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran SKPD
I- 9
5.3. Pagu Indikatif Sumber Pendanaan
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukan indikator kinerja Disperindagkop dan UKM yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Disperindagkop dan UKM dalam lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
I -10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1.
Perumusan kebijakan tehknis di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan
kebijaksanaan
yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. 2.
Pembinaan tehnis, pengawasan, pengaturan pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan tehnologi dalam kegiatan perindustrian
3.
Pembinaan tehnis, pengawasan, pengaturan kegiatan perdagangan,
4.
Pembinaan tehnis, pengawasan, pengaturan kegiatan koperasi dan Usaha Kecil Menengah
5.
Pelayanan Umum
6.
Pengelolaan urusan ketatausahaan
Pengelolaan Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM dipimpin seorang Kepala Dinas yang membawahi : 1. Bagian Sekretariat 2. Bidang Perindustrian 3. Bidang Perdagangan 4. Bidang Koperasi dan UKM 1.1. Bagian Sekretariat membawahi : 1.1.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 1.1.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1.1.3. Sub Bagian Evaluasi d an Pelaporan
1.2. Bidang Perindustrian membawahi : 1.2.1. Kasi Pengembangan Industri dan Tehnologi 1.2.2. Kasi Bina Produksi 1.3. Bidang Perdagangan membawahi : 1.3.1. Kasi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen 1.3.2. Kasi Informasi dan Promosi 1.4. Bidang Koperasi dan UKM membawahi : 1.4.1. Kasi Bina Koperasi 1.4.2. Kasi Usaha Kecil dan Menengah Disamping jabatan struktural diatas terdapat juga Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM memiliki pegawai sebanyak 45 orang terdiri dari : 1. Golongan IV
:
6 orang;
2. Golongan III
: 18 orang;
3. Golongan II
:
7 orang;
4. PTT umum
:
6 orang;
5. PTT Khusus
:
8 orang.
Dalam pelaksanaan kegiatan selama periode tahun 2010 – 2015 telah dicapai beberapa keberhasilan antara lain : 1. Pada tahun 2010 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM mendapatkan penghargaan di Bidang Koperasi dan UKM yaitu Satya Lencana Pembangunan Koperasi Tingkat Nasional yang diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada peringatan Hari Koperasi Nasional Tahun 2010 di Samarinda. Namun demikian masih ada beberapa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Tupoksi Dinas sehingga belum dapat dilaksanakan secara optimal Hambatan dan kendala tersebut antara lain :
II - 2
a. Kemampuan manajemen IPTEK SDM masih rendah b. Belum memadainya mesin peralatan produksi yang dimiliki pengusaha IKM c.
Pengusaha IKM pada umumnya belum mampu memenuhi permintaan pasar
d. Kurangnya pemahaman pelaku IKM akan pentingnya standarisasi produk e. Wilayah kerja yang sangat luas dan jarak tempuh antar daerah yang cukup jauh. f.
Kurangnya SDM untuk pembinaan pengawasan dan pengembangan usaha.
g. Banyak pelaku usaha pemula dan kurangnya pemahaman tentang pengembangan usaha. h. Masih banyak pengurus Koperasi yang minim pengetahuan tentang perkoperasian. i.
Daya saing UMKM rendah karena kurangnya pemahaman tentang pengembangan usaha.
j.
Terbatasnya sarana prasarana untuk pengembangan usaha.
Hambatan dan kendala yang ada diharapkan akan dapat diminimalkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 ( lima ) tahun kedepan. 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Dinas Perindustrian Perdaganan Koperasi dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu. merupakan perubahan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM dan Penanaman Modal (Disperindagkop UKM dan PM) berdasarkan Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Satuan
Kerja (SOTK)
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Struktur organisasi Dinas Perindustrian Perdaganan Koperasi dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :
II - 3
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Disperindagkop dan UKM Kepala Dinas
Sekretaris
Kasubag Perenc & Keu
Kasubag Kepegawaian
Kabid. Perindustrian
Kabid. Perdagangan
Kabid. Koperasi & UKM
Kasi Pengembangan Industri & Tek
Kasi Usaha Perdag & Perlindung Kons
Kasi Bina Koperasi
Kasi Bina Produksi
Kasi Informasi & Promosi
Kasi Usaha Kecil Menengah
Kasubag. Moneva
UPTD
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 25 Tahun 2008 Dinas Perindustrian Perdaganan Koperasi dan UKM mempunyai uraian tugas sebagai berikut : Dinas Perindustrian, Peradagangan , Koperasi, UKM mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembuatan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaiman tersebut diatas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan kebijakan yang
II - 4
ditetapkan oleh bupati beradasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Pembinaan teknis, pengawasan, pengaturan, pelaksanaan, penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dalam kegiatan Perindustrian; 3. Pembinaan teknis, pengawasan dan pengaturan kegiatan perdagangan; 4. Pembinaan teknis,pengawasan dan pengaturan kegiatan koperasi dan usaha kecil menengah; 5. Pemberian perizinan dan pelayanan umum; 6. Pengelolaan urusan ketatausahaan ; Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1. Menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas /kegiatan; 2. Merumuskan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan perindustrian; 3. Merumuskan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah; 4. Mengevaluasi pelaksanaan tugas ; 5. Membuat laporan tahunan dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah; 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Unsur-unsur
Organiasasi
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari : 1. Sekretariat Sekretariat
mempunyai
tugas
melaksanakan
pembinaan
administrasi yang meliputi : pembinaan, penyusunan program dan rencana kerja dinas, keuangan, umum dan kepegawaian, keprotokolan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan serta memberikan pelayanan teknis administrastif kepada semua unsur organisasi dinas. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
II - 5
1. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan program dan rencana kerja dinas; 2. Pengelolaan urusan keuangan; 3. Pengelolaan urusan kepegawaian; 4. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 5. Pengelolaan surat menyurat, kehumasan dan protocol; 6. Pengelolaan kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1. Melaksanakan koordinasi pengumpulan bahan, penyusunan program dan rencana kerja dinas; 2. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan; 3. Melaksanakan urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan; 4. Melaksanakan pengelolaan, administrasi dan laporan keuangan; 5. Merencanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data statistic dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah; 6. Melaksanakan monitoring evaluasi, dokumentasi dan pelaporan kegiatan dinas; 7. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang terkait dibidang tugasnya; 8. Meyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya 2. Bidang Perindustrian Bidang
Perindustrian
mempunyai
tugas
melaksanakan
pembinaan, koordinasi, serta pengawasan dan evaluasi dibidang Perindustrian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Bidang Perindustrian mempunyai fungsi tugas sebagai berikut :
II - 6
1. Pembinaan dan koordinasi pengembangan Industri; 2. Pembinaan dan koordinasi penyediaan dukungan pengembangan Industri; 3. Pembinaan dan pengawasan pengendalian Industri; 4. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan Industri; 5. Pembinaan
Industri
dalam
rangka
pencegahan
pencemaran
lingkungan yang diakibatkan oleh Industri; 6. Memberikan pelayanan umum dan perizinan; 7. Pengawawsan terhadap penerapan-penerapan standarisasi Industri. Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas Bidang Perindustrian mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1. Menyusun
rencana
kegiatan
bidang
Industri
sebagai
acuan
pelaksanaan
tugas
pelaksanaan tugas; 2. Mengkoordinasikan
bahan
petunjuk
teknis
/kegiatan bidang perindustrian; 3. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang Industri; 4. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan perizinan usaha Industri; 5. Melaksanakan pembinaan terhadap peningkatan dan pengembangan kemampuan serta ketrampilan bagi pengusaha industri; 6. Memberikan
pelayanan
dan
bimbingan
terhadap
kelancaran
pengadaan barang modal peralatan,bahan baku,bahan penolong serta penerapan standar mutu, pengawasan mutu,diversifikasi produk dan inovasi teknologi Industri; 7. Membina hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah,instasnsi pemerintah/lembaga-lembaga/asosiasi terkait lainnya dalam rangka kegiatan promosi dan investasi di bidang Industri; 8. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan, bimbingan teknis pelaksanaan kebijaksanaan, pembinaan dan pengembangan usaha Industri;
II - 7
9. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang tugasnya; 10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas; 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Bidang Perdagangan Bidang Perdagangan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pengembangan usaha perdagangan dan perlindungan konsumen, pengadaan dan penyaluran, pendaftaran perusahaan,
sarana, informasi,
promosi dan
kerjasama
dibidang
perdagangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Bidang Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Pembinaan dan koordinasi pengembangan usaha perdagangan dan pengawasan perlindungan konsumen; 2. Pembinaan
dan
koordinasi
pengembangan,
pengadaan
dan
penyaluran; 3. Pembinaan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan; 4. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan didaerah; 5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan stabilisasi harga; 6. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan, informasi harga dan promosi perdagangan; 7. Pemberiaan pelayanan perizinan bidang perdagangan. Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatas bidang perdagangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1. Menyusun rencana kegiatan bidang usaha perdagangan sebagai acuan pelaksanaan tugas; 2. Menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan tugas/kegiatan bidang perdagangan;
II - 8
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan umum/perizinan; 4. Menyiapkan dan melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan usaha; 5. Menyiapkan data pendaftaran data usaha perdagangan sesuai ketentuan
yang
berlaku;
Menyiapkan
dan
menyusun
bahan
penyuluhan dan memberikan bimbingan dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha; 6. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pengusaha terutama pengusaha sector formal dan informal dalam melaksanakan kegiatan perdagangan; 7. Menyiapkan bahan, menganalisa dan mengevaluasi data/informasi serta bahan pengendalaian kegiatan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa dibidang usaha perdagangan; 8. Melaksanakan
pembinaan,
koordinasi
maupun
pengawasan
pendaftaran perusahaan pemamtauan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa, bimbingan usaha promosi serta usaha perizinan; 9. Menyiapkan dan menyusun bahan bimbingan teknis pembinaan pendaftaran perusahaan; 10. Menyiapkan bahan untuk penyajian buku induk perusahaan dalam rangka meningkatkan kemampuan pengusaha untuk memanfaatkan buku daftar perusahaan; 11. Memonitor, mengevaluasi rencana dan program pembinaan dan pengendalian kegiatan usaha perdagangan yang antara lain meliputi faktor-faktor
pendukung
dan
penghambatnya
serta
menyusun
perbaikan atau pemecahan masalah; 12. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang tugasnya; 13. Mengevalusi pelaksanaan tugas; 14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
II - 9
4. Bidang Koperasi dan UKM Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi dan pengawasan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Pembinaan dan pengawasan pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah; 2. Pembinaan dan koordinasi usaha pengembangan koperasi dan pengusaha kecil menengah; 3. Pembinaan dan koordinasi serta pengawasan pembiayaan dan upaya pengembangan serta kerjasama usaha; 4. Pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah. Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas Bidang Koperasi dasn Usaha Kecil Menengah mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 1. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan dan pengawasan dibidang koperasi dan usaha kecil menengah; 2. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan kegiatan pembinan koperasi dan usaha kecil menengah; 3. Menyiapkan
bahan
pelaksanaan
kegiatan
pembinaan
dan
pengembangan serta koordinasi dan pengawasan koperasi dan usaha kecil menengah; 4. Menyiapkan
bahan
kerjasama/koordinasi antar
instansi
tentang
pembinaan dan pengembangan peserta pengawasan koperasi dan usaha kecil menengah; 5. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan beserta pengawasan dalam bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
II - 10
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya 2.2. Sumber Daya SKPD Pegawai Dinas Perindustrian Perdaganan Koperasi dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu berjumlah 44 ( empat puluh empat ) orang dengan latar belakang pendidikan dari SLTA sampai dengan S2, Untuk lebih jelasnya keadaan pegawai
Dinas Perindustrian Perdaganan
Koperasi dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat dalam tabeltabel berikut : Tabel 2.1.
Nomor
Jumlah Pegawai Disperindagkop dan UKM berdasarkan status kepegawaian Status Kepegawaian
Jumlah ( Orang )
%
1
PNS
31
68.89
2
PTT Umum
6
13.33
3
PTT Khusus
8
17.78
45
100.00
Jumlah
Tabel 2.2. Keadaan Pegawai Disperindagkop dan UKM berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki Nomor
Pendidikan
Jumlah ( Orang )
%
1
S2
4
08.89
2
S1
25
55.56
3
D3
1
02.22
4
SLTA
15
33.33
45
100.00
T a
Jumlah
b
II - 11
Tabel 2.3. Keadaan Pegawai Disperindagkop dan UKM berdasarkan golongan kepangkatannya Nomor
Golongan
Jumlah (
%
Orang ) 1
Golongan IV
6
19.35
2
Golongan III
19
61.30
3
Golongan II
6
19.35
31
100.00
Jumlah
Tabel 2.4. Keadaan Pegawai Disperindagkop dan UKM berdasarkan Jabatan Struktural Jumlah ( Orang ) Nomor
2.3.
Jabatan Struktural
% Formasi
Yang Terisi
1
Esekon II
1
1
100.00
2
Eselon III
4
4
100.00
3
Eselon IV
9
9
100.00
Jumlah
14
14
100.00
Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja Pelayanan Disperindagkop dan UKM sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya
adalah membantu Kepala Daerah
khususnya dalam pelayanan pada masyarakat pelaku usaha di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Pelayanan
yang
dilaksanakan
oleh
Penyelenggaraan
Disperindagkop
dan
UKM
Kabupaten Tanah Bumbu kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan, kemudahan dan kepastian atas pelayanan terhadap pelaku usaha, Disperindagkop dan UKM.
II - 12
Kegiatan pembinaan terhadap pelaku usaha yang dilakukan oleh masing-masing bidang, diantaranya : 1. Bidang Industri memfokuskan pembinaan kepada Industri Kecil dan Menengah. 2.
Untuk
bidang
perdagangan
orientasi
dan
fokus
pelayanan
perdagangan adalah tumbuh dan berkembangnya peluang usaha perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri. 3. Fokus dan orientasi pembinaan dibidang koperasi diarahkan untuk menumbuh
kembangkan
koperasi
agar
tercapai
penguatan
kelembagan koperasi sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat dan berdaya saing tinggi. 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan dari kegiatan pembinaan terhadap pelaku usaha yang dilakukan oleh masing-masing bidang dilakukan Analisa apakah pembinaan tersebut efektif atau tidak. Pada bidang industri untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan IKM dilakukan analisa meggunakan analisa SWOT sebagai berikut : Kekuatan ( Strenght) : 1. IKM mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap krisis global 2. Tersedianya SDA yang melimpah 3. Mampu menciptakan wira usaha baru dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran 4. Produk IKM terbukti bisa menembus pasar Domestik maupun Pasar Internasioanal
Kelemahan (Weakness): 1. Kemampuan manajemen IPTEK SDM masih rendah 2. Belum
memadainya
mesin
peralatan
produksi
yang
dimiliki
pengusaha IKM
II - 13
3. Pengusaha
IKM
pada
umumnya
belum
mampu
memenuhi
permintaan pasar Peluang (Oppurtunity) : 1. Dukungan Politis dan Komitmen Pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan IKM cukup tinggi 2. Terbukanya pasar yang cukup luas 3. Peluang usaha bagi tumbuhnya IKM masih Potensial karena Produkproduk IKM banyak diminati masyarakat 4. Munculnya teknologi baru di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Ancaman (Threat) : 1. Persaingan Produk-produk IKM yang berasal dari luar akan semakin tajam akibat adanya pasar bebas 2. Kecenderungan Expansi usaha besar untuk membuat barang – barang sejenis produk – produk yang dihasilkan IKM dengan desain yang lebih tinggi Setelah diketahui hasil dari analisa SWOT di atas dimana kekuatan lebih banyak dari pada kelemahan dan peluang lebih banyak dari ancaman, maka pembinaan terhadap IKM sangatlah layak untuk dilaksanakan. Untuk bidang perdagangan orientasi dan fokus pelayanan perdagangan adalah tumbuh dan berkembangnya peluang usaha perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk mengetahui tantangan dan peluangnya juga dilakukan Analisa SWOT berikut : a. Strenght ( Kekuatan ) 1. Adanya keragaman potensi komoditias perdagangan 2. Akses pasar yang strategis secara geografis. 3. Tersedia roda transportasi darat, laut, udara. 4. Regulasi bidang perdagangan dan insentif investasi. b. Weakness ( Kelemahan ) 1. Masih rendahnya kemampuan wiraswasta.
II - 14
2. Kurang tersedia sarana prasarana perdagangan yang memadai sesuai permintaan pasar. 3. Daya saing rendah. 4. Produk komoditi belum standart sesuai persyaratan. c. Oppurtunity ( Peluang ) 1. Akses pasar bebas dan pasar global. 2. Kemudahan investasi dan permodalan. 3. Terbukanya pasar domistik menjadi pasar modern. 4. Tingginya permintaan ekspor terhadap poduk domistik. d. Threat ( Ancaman ) 1. Adanya ritel skala besar. 2. Masuknya franchise / waralaba kedalam pasar domistik. Berdasarkan analisis SWOT tersebut dapat dilihat kecenderungan potensi dan arah prioritas kegiatan. Perioritas tersebut adalah : 1. Pembinaan SDM pelaku usaha. 2. Pengembangan sarana prasarana perdagangan. 3. Peningkatan kwalitas produk yang berdaya saing.
II - 15
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1.
Identifikasi Permasalahan Pelayanan SKPD
Berdasarkan
Tugas
dan
Fungsi
Disperindagkop dan UKM dengan tugas fungsinya sebagai Pembinaan
tekhnis,
pengembangan
pengawasan,
kegiatan
di
bidang
koordinasi
pengaturan
perindustrian,
perdagangan
koperasi dan UKM tidak dapat secara maksimal terlaksana. Hal ini disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi baik secara teknis, geografis, infra struktur dan supra struktur. Permasalahan tersebut di antaranya : a. Wilayah kerja yang sangat luas dan jarak tempuh antar daerah yang cukup jauh. b. Masih banyak pelaku usaha pemula yang tumbuh bukan sebagai enterpreanur. c. Daya saing rendah karena kurangnya pemahaman tentang pengembangan usaha. d. Terbatasnya sarana prasarana untuk pengembangan usaha. e. Kurangnya
SDM
untuk
pembinaan
pengawasan
dan
pengembangan usaha. f. Kurangnya pemahaman kebijakan perdagangan regional maupun nasional. g. Anggaran yang tersedia tidak sepenuhnya mampu mengakomodir program kebijakan dalam usaha pengembangan perdagangan. h. Minimnya jumlah SDM, tidak seimbang dengan luas Daerah i.
Daya saing lokal
rendah menyebabkan
mutu produk kurang
berkualitas dan tidak dapat bersaing dengan produk luar daerah j.
Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengembangan produksi pelaku usaha
k. Kurangnya pemahaman pelaku IKM akan pentingnya standarisasi produk
III - 1
l.
Masih banyak pengurus Koperasi yang minim pengetahuan tentang perkoperasian.
m. Daya saing UMKM rendah karena kurangnya pemahaman tentang pengembangan usaha. 3.2.
Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah Terpilih Visi dan Misi Kepala daerah, dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah prioritas kerja, sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Enam Strategi Pembangunan RPJMD tahun 2016-2021 bertujuan untuk menjawab sejumlah
tantangan
dan
permasalahan
yang
di
hadapi
oleh
masyarakat dan daerah Kabupaten Tanah Bumbu, adalah sebagai berikut: (1)
Strategi Revolusi Mental
(2)
Strategi Korelatif dan Sinergis.
(3)
Strategi Money Follow Program
(4)
Strategi Inovatif dan Berkelanjutan.
(5)
Strategi Kemandirian Anggaran dan Pembangunan.
(6)
Strategi Pembangunan dengan pendekatan kewilayahan.
Dinas Perindagkop dan UKM
dalam
menjalankan
Tugas
Pokok dan Fungsinya mengacu pada Visi Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. : Visi : Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama Serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata di Kalimantan Berbasis Pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah Menuju Tanah Bumbu Yang Maju, Sejahtera dan Berintelektual Tinggi.(MARDANI)”
III - 2
Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu adalah : Misi : 1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point guna mendorong pemanfataan keunggulan maritim serta menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyrakat dan pariwisata. 2. Meningkatkan kegiatan Industri dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bagi pelaku industry guna menopang daya saing masyarakat local ditengah arus regional dan nasional. 3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi yang Berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta memperhatikan kearifan local untuk menghadirkan Kesejahteraan. 4. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat
ekonomi
ASEAN
(MEA)
dengan
berbasis
pada
masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar local. 5. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih. Tugas
Pokok
dan
Fungsi
Disperindagkop
dan
UKM
keterkaitannya dengan Visi Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati adalah pada Misi ke dua yaitu Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal Ditengah Arus Regional dan Nasional. Berdasarkan Misi tersebut diatas Dinas Perindagkop dan UKM menjabarkan dalam bentuk program dan kegiatan untuk 5 ( lima ) tahun ke depan ( 2016-2021). Di bidang perindustrian akan melaksanakan tugas dan fungsinya :
III - 3
1. Peningkatan Kompetensi SDM - Melakukan pelatihan-pelatihan
IKM berbasis budaya
dan
kreatifitas -
Melakukan pelatihan-pelatihan IKM berbasis Teknologi Industri
2. Mencetak IKM Unggulan dan berdaya saing -
Pembinaan dan koordinasi pengembangan IKM
-
Penerapan Pengawasan pengendalian IKM
-
Penerapan penetapan standarisasi IKM
-
Inovasi teknologi industri
3. Meningkatkan Sarana prasarana Perindustrian -
Mengembangkan IKM dengan membentuk klaster-klaster IKM
-
Pemetaan Kawasan Perindustrian dan pemusatan pabrikasi Industri
4. Meningkatkan layanan akses Perindustrian -
Membina
hubungan
kerjasama
dengan
lembaga-
lembaga/asosiasi terkaitlainnya dalam rangka promosi dan investasi di bidang Industri. Bidang Perdagangan akan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut : a. Menciptakan iklim usaha yang sehat
Kemudahan dan percepatan perijinan
Penerapan kebijakan dan legalitas usaha
Sosialisasi dan fasilitasi pengembangan usaha
Monitoring, pengawasan peredaran barang dan jasa
Melaksanakan
penyidikan
dan
penyelesaian
sengketa
usaha/konsumen. b. Meningkatkan daya saing perdagangan
Pembinaan kemampuan pengelolaan usaha
Meningkatkan kwalitas produk yang sesuai standar ( SNI, SII )
Menumbuhkembangkan sentra-sentra perdagangan.
c. Meningkatkan sarana parsarana perdagangan
Mengembangkan pasar desa menjadi pasar tradisional modern
III - 4
Pemetaan dan Pengembangan kawasan perdagangan menjadi pusat niaga
Pengembangan gudang di sentra produksi.
d. Meningkatkan layanan akses perdagangan
Menyiapkan layanan akses promosi perdagangan ( Pusat promosi dagang media cetak, media elektronik )
Kerjasama kemitraan perdagangan regional dan nasional.
Event Perdagangan (Trade expo, misi dagang, kompetisi ekonomi kreatif
Bidang Koperasi dan UKM akan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut : a. Menciptakan iklim usaha UKM yang kondusif -
Kemudahan dan percepatan penerbitan / pengesahan badan hukum koperasi secara maksimal
-
Fasilitasi pengembangan UKM
-
Monitoring, evaluasi dan pelaporan koperasi KUKM
b. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi -
Pembinaan kemampuan pengelolaan administrasi koperasi dan UKM
-
Meningkatkan pengetahuan mmanajemen modern pada pengelola koperasi
-
Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan kepada koperasi berprestasi baik di tingkat kabupaten maupun tingkat propinsi / nasional
c. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM -
Penyelenggaraan promosi produk UMKM
-
Meningkatkan
jaringan
kerjasama
antar
instansi
pemerintah
( Disperindagkop dan UKM ) denga DEKOPINDA. d. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM -
Meningkatkan peluang usaha bagi UMKM
-
Meningkatkan manajemen pengelolaan perkoprasian.
Mengacu pada Permendagri nomor 13 Tahun 2006 dan di revisi dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, program unggulan yang akan
III - 5
dilaksanakan Dinas Perindagkop dan UKM untuk periode 2015 – 2021 adalah : 1. Bidang Perindustrian Yang menjadi Program Prioritas Bidang Industri untuk menjawab Misi RPJMD tahun 2016-2021 yaitu : 1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2. Program Pengembangan Sentra-sentra industri Potensial 3. Program Penataan Struktur Industri 4. Program Peningkatan Kemampuan Tehnologi Industri 2. Bidang Perdagangan Yang menjadi Program Prioritas Bidang Perdagangan untuk menjawab Misi RPJMD tahun 2016-2021 yaitu : 1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri 3. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 3. Bidang Koperasi dan UKM Yang menjadi Program Prioritas Bidang Koperasi dan UKM untuk menjawab Misi RPJMD tahun 2016-2021 yaitu :: 1. Program Penciptaan Iklim Usaha UKM Yang Kondusif 2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Mikro Kecil Menengah 3. Program
Pengembangan
Kewirausahaan
dan
Keunggulan
Kompetitif UKM 3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Propinsi/Kabupaten Dalam rangka pelaksanaan program-program bidang industri, dukungan
dari
Dinas
Perindustrian
Propinsi
dan
Kementrian
Perindustrian sangatlah dibutuhkan, namun dalam hal ini tidak seluruh kebijakan Propinsi dan Pusat semua bisa diserap oleh daerah, untuk itu beberapa hal kebijakan Dinas Perindustrian Propinsi dan Kementrian Perindustrian yang perlu di perhatikan adalah : III - 6
1.
Pengembangan Industri Prioritas (Ada 10 industri Prioritas yg dikembangkan kementrian)
2.
Perwilayahan Industri (Penentuan dan Penetapan Pembangunan kawasan industri)
3.
Pembangunan
Sumber
Daya
Pembangunan
Sumberdaya
industri Manusia
(Berkaita
Pada
dan
serta
alam
pemanfaatannya terhadap teknologi Industri) 4.
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Berdasarkan kebijakan-kebijakan diatas Bidang Perindustrian
kabupaten Tanah Bumbu akan memberikan keyakinan kepada publik bahwa program-program kegiatan Bidang Industri akan memberikan perubahan yang substansial dalam pola pikir kewirausahaan kepada masyarakat khususnya pelaku IKM Selain dari Renstra Kementrian Perindustrian Disperindagkop dan UKM tanah Bumbu juga melihat Pada arah kebijakan dari Rensrta Kementrian perdagangan ; 1.
Untuk dapat memaksimalkan pelayanan perdagangan di tingkat kabupaten tidak dapat terlepas dari kebijakan di tingkat propinsi dan kementerian. Ada kebijakan yang dapat langsung dilaksanakan dari kementerian sampai ditingkat kabupaten tetapi ada juga sebaliknya. Hal ini disebabkan kebijakan di tingkat kementerian bersifat global general dan di daerah lebih spesifik sesuai kondisinya. Untuk dapat memaksimalkan pelaksanaa pembinaan, koordinasi dan pengawasan di bidang Koperasi dan UKM tidak dapat terlepas dari kebijakan di tingkat propinsi dan kementerian. Pemerintah Daerah kabupaten, Propinsi dan Kementerian Kioperasi dan UKM sinergi dalam pelaksanaan
program
penyelenggaraan
promosi
produk
UMKM
( Smesco ), sebagai langkah tindak lanjut untuk mempromosikan produk unggulan daerah dan memfasilitasi UKM dalam meningkatkan usaha bagi UMKM.
III - 7
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Fakta di lapangan RTRW disusun secara konseptual,
terlihat
dilapangan sentra-sentra IKM tumbuh kembang diluar kawasan yang telah ditentukan,
hal ini akan akan mengalami hambatan apabila di
pindahkan pada kawasan yang telah di tentukan, sementara kawasan yang di kondisikan belum bisa mengakomodir pelaku usaha industri Kecil Menengah.
Kondisi Real Tanah bumbu saat ini perusahaan-
perusahaan perkebunan mempunyai pabrik-pabrik kelapa sawit di dalam lokasi perkebunan padahal seharusnya pabrik-pabrik tersebut terletak di satu kawasan yang telah ditentukan, hal ini menyebabkan masyarakat petani enggan berkebun dengan secara mandiri karena kesulitan akses untuk mengolah hasil perkebunannya dan sangat kontrakdiktif dengan visi dan misi Kepala Daerah. Konsep RTRW adalah penentuan kawasan berdasar analisis pembentukan wilayah sesuai arah pengembangan daerah dan KLHS adalah kajian pembentukan wilayah berdasar keamanan lingkungan yang tidak berdampak negatif sehingga pelaksanaan pembangunan diharapkan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Fakta di lapangan adanya RTRW dan KLHS dapat juga merupakan penghambat
tetapi
juga
merupakan
pendorong
pembangunan
perdagangan. Faktor Penghambat : a. RTRW dan KLHS tidak sinkron dengan kondisi dilapangan karena sentra perdagangan lebih dulu ada dibanding konsep RTRW dan KLHS b. Posisi
dan
situasi
kawasan
perdagangan
luasannya
tidak
proporsional dan tidak terintegritas dengan jalur moda transportasi. Faktor Pendorong : a. Dapat menjadi acuan dan jaminan keamanan terhadap kelangsungan usaha b. Meningkatkan nilai ekonomis dan strategi bisnis. Untuk Bidang Koperasi dan UKM, pada dasarnya di bidang Koperasi dan UKM tidak memerlukan RTRW dan KLHS karena koperasi III - 8
bersifat organisasi yang bisa dibentuk diwilayah mana saja yang ingin mendirikan koperasi 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Adapun isu-isu Strategis yang terbangun sebagai landasan pelaksanaan program kegiatan Bidang Perindustrian adalah : 1. Peningkatan produktivitas dari segi kualitas dan kuantitas produkproduk IKM 2. Peningkatan daya saing produk lokal 3. Terciptanya SDM yang mandiri dan Unggul 4. Pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat desa 5. Penciptaan lapangan kerja dalam rangka penuntasan pengangguran dan kemiskinan Berdasar target yang ingin dicapai maka arah pembangunan harus dimulai dari kondisi riil dilapangan untuk dievaluasi dan dianalisis sehingga didapat ISU STRATEGIS yang akan dilaksanakan dan dikembangkan. Bidang Perdagangan dalam program kegiatannya yang berorientasi pada isu sebagai berikut : a.
Pengentasan pengangguran dan kemiskinan
b.
Produktivitas dan tingkat pendapatan masyarakat
c.
Pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal
d.
Kwalitas SDM di bidang pengelola usaha / wirausaha
e.
Daya saing produk lokal
f.
Akses layanan informasi / promosi dan sarana prasarana perdagangan
g.
Pengembangan sentra perdagangan menjadi Gerbang dan Pusat Niaga terdepan di Kal Sel. Berdasar target yang ingin dicapai maka arah pembangunan
harus dimulai dari kondisi riil dilapangan untuk dievaluasi dan dianalisis sehingga didapat ISU STRATEGIS yang akan dilaksanakan dan dikembangkan. Bidang Koperasi dan UKM dalam program kegiatannya yang berorientasi pada isu sebagai berikut : 4. Meningkatkan
produktifitas
pendapatan
masyarakat
melalui
ekonomi kerakyatan ( Usaha Koperasi dan UMKM ).
III - 9
5. Meningkatkan peran lembaga gerakan koperasi ( DEKOPINDA ) 6. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi 7. Menumbuh kembangkan koperasi berkualitas dan UMKM yang profesional 8. Pengembangan kualitas SDM pengelolaan administrasi manajemen koperasi dan UKM.
III - 10
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD Visi Terwujudnya Perekonomian Masyarakat Kab. Tanah Bumbu Melalui Pembangunan Pusat Perindustrian Perdagangan dan Jasa Berbasis Ekonomi Kerakyatan Yang Berdaya Saing. Misi Meningkatkan Peran Industri, Perdagangan Koperasi dan UKM Untuk Menunjang Ekonomi Nasional 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan dan sasaran dari Misi Meningkatkan Peran Industri, Perdagangan Koperasi dan UKM Untuk Menunjang Ekonomi Nasional adalah : Tujuan :
Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa Koperasi dan UKM Dalam Perekonomian
Sasaran : 1.
Meningkatnya Sektor Industri
2.
Meningkatnya Sektor Perdagangan
3.
Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi
4.
Meningkatkan Pelaku Usaha Mikro Kecil (Pengusaha di desa)
4.3. Strategi dan Kebijakan. Strategi dan Kebijikan Misi yang kedua Meningkatkan Peran Industri, Perdagangan dan Jasa Koperasi dan UKM Dalam Perekonomian adalah :
IV - 1
Strategi : 1. Mempercepat
Pembangunan
Kawasan
Industri
untuk
mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi 2. Mengendalikan barang,
ketersediaan
stabilitas
harga
dan
kelancaran
khususnya
harga
distribusi komoditas
strategis. 3. Mengendalikan barang,
ketersediaan
stabilitas
harga
dan
kelancaran
khususnya
harga
distribusi komoditas
strategis 4. Meningkatkan Pengetahuan Pengguna UTTP 5. Membuat Perencanaan Pembangunan Sarana Perdagangan 6. Terlaksananya Promosi produk unggulan daerah di tingkat Lokal, Regional dan nasional 7. Pengembangan
Potensi
Sumber
daya
aparatur
yang
didukung dengan sarana/ Prasarana yang Memadai dalam Melaksanakan
Tupoksi
sebagai
institusi
Pembinaan
Koperasi dan UMKM 8. Menggunakan Peningkatan Pemahaman Prinsip3 KUMKM Kepada Stekholder 9. Peningkatan Peran dan Fungsi kelembagaan Koperasi Wanita serta Peningkatan Kapasitas dan Volume Usaha Kooperasi Wanita 10. Kemudahan Perizinan Usaha Bagi Pelaku UMK/IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) Kebijakan :
Menumbuhkan dan mengembangkan sentra-sentra usaha industri skala kecil dan menengah yang produktif dan efisien yang mengutamakan pemanfaatan potensi sumber daya setempat.
Mengeluarkan izin Usaha bagi Pelaku UKM/IUMK
Menumbuhkan Usaha Perdagangan Yang Berdaya Saing di era Pasar Global
IV - 2
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan SKPD 1. Bagian Sekretariat A. Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai B. Belanja Langsung 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan : 01.02 Penyediaan Js Komunikasi Sumberdaya Air & Listrik 01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional 01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 01.10. Belanja Alat Tulis Kantor 01.11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Linstrik/Penerangan Bangunan Kantor 01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 01.18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 01.19. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 01.22. Rapat Koordinasi Dalam Daerah 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan : 02.04. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 02.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
V-1
02.24. Pemeliharaan Operasional
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/
02.28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan : 03.05. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
2. Bidang Perindustrian 16. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan : 16.01. Fasilitas Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber daya 16.02. Pembinaan IKM Dalam
Memperkuat
Jaringan Kluster
Industri 17. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dengan kegiatan : 17.01. Pembinaan Kemampuan Tehnologi Industri 17.02. Pengembangan dan Pelayanan Tehnologi Industri 18. Program Penataan Struktur Industri, dengan Kegiatan : 18.01. Kebijakan Keterkaitan Industri Hulu - Hilir 19. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial, dengan kegiatan : 19.02. Penyediaan sarana informasi yang dapat di akses masyarakat 19.04. Penyediaan Sarana Prasarana Kawasan Industri 3. Bidang Perdagangan 15. Program
Perlindungan
Konsumen
dan
Pengamanan
Perdagangan, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan : 15.03. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 15.04. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah.
V-2
17. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan : 17.09. Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instasi Terkait/Asosiasi/Pengusaha 17.10. Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri. 18. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan : 18.03. Pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk 18.06. Peningkatan Sistem dan Jejaring Informasi Perdagangan 19. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan : 19.02. Penyuluhan Peningkatan Disiplin pedagang kakilima dan Asongan 19.04. Fasilitas Modal Usaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan 20. Program Pembinaan Pelaku Usaha Formal, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan : 20.01. Pengembangan Trade center (Pusat Perdagangan) 4. Bidang Koperasi dan UKM 15. Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan : 15.08. Fasilitasi Pengembangan UKM 16. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan : 16.03. Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UMKM 16.06. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan : 17.08. Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah 17.11. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
V-3
18. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan : 18.01. Koordinasi
Pelaksanaan
Kebijakan
dan
Program
Penghargaan
Koperasi
Pembangunan Koperasi 18.05. Pembinaan,
Pengawasan
&
Berprestasi 18.08. Rintisan Penerapan teknologi sederhana/ managemen modern Pada Jenis Usaha Koperasi 18.09. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 5.2 Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran Program Kegiatan SKPD Indikator
kinerja
kegiatan
SKPD
merupakan
tolak
ukur
pencapaian kegiatan pembangunan yang dilaksanakan SKPD selama lima tahun periode waktu tahun 2016-2021, secara bersama-sama SKPD dan masyarakat dengan memperhatikan konstribusi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, serta pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten Tanah Bumbu. Indikator kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian yang akan dilaksanakan yang meliputi indikator kinerja makro dan indikator kinerja program pada setiap misi pembangunan. 5.2.1 Indikator Kinerja Makro Indikator kinerja makro adalah merupakan tolok ukur kemajuan yang akan dicapai oleh perangkat pemerintah daerah dan seluruh masyarakat pemangku kepentingan (stakeholders) dalam mewujudkan visi dan misi dalam RPJMD melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun yakni dari tahun 2015-2021. Indikator Kinerja Makro Misi kedua Indikator kinerja makro digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan yang akan dicapai melalui berbagai program dan kegiatan dalam mewujudkan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
Indikator
Kinerja
kegiatan
Dinas
Perindagkop
dalam
pelaksanaan kegiatan 5 ( lima ) tahun kedepan mengacu pada Indikator
V-4
Kinerja RPJMD Misi 2 yaitu Dalam Rangka Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan Dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Monopang Daya Saing Masyarakat Lokal Ditengah arus Regional dan Nasional. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pada Misi 2 dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Misi
Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional
Tujuan
Mewujudkan Ekonomi Daerah berbasis ekonomi kerakyatan
Mengembangkan Agribisnis berbasis potensi wilayah
Sasaran
Meningkatnya sektor industri dan Perdagangan
Meningkatnya sektor pertanian Meningkatkan Ketahanan Pangan
Indikator Kinerja
PDRB industry
sektor
Satuan
Kinerja pada awal periode RPJMD
2016
2017
2018
2019
2020
Kinerja Pada Akhir RPJMD
Target Capaian Kinerja Sasaran
%
7,5
7,9
8,3
8,7
9,1
9,5
9,5
PDRB Sektor Perdagangan
%
6,5
6,9
7,3
7,7
8,1
8,5
8,5
PDRB pertanian
%
17,2
17,7
18,2
18,7
19,2
19,7
19,7
99,03
99,0 3
99,0 3
99,0 3
99,0 3
99,0 3
99,03
216, 36
237, 48
258, 60
279, 72
300, 84
300,84
sektor
Nilai Tukar Petani (NTP) Ketersediaan Bahan Pangan Utama
Indeks Kilokal/ Perkapit a
186,59
5.2.1 Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Program merupakan tolok ukur hasil pembangunan yang akan dicapai melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam 5 ( lima ) tahun mendatang ( 20162020 ). Indikator Kinerja Program dan kegiatan pembangunan Dinas Perindagkop dan UKM dalam 5 ( lima ) tahun mendatang ( 20162020 ) dalam mendukung Misi
2 kepala daerah yaitu
Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional. dapat dilihat dalam tabel 5.2.
V-5
Tabel 5.2. Indikator Kinerja Program Disperindagkop dan UKM 2016 - 2020
Program
Indikator Kinerja
Satuan
Kondisi Awal
Rencana Capaian kinerja
(3)
(4)
Tahun 1 (5)
Presentase Pertumbuhan Industri
%
55
60
65
70
75
75
Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Jumlah Kelompok IKM yang Mendapatkan Bantuan Peralatan Berbasis Teknologi Sederhana/ maju
Kelompok IKM
110
118
128
138
148
158
Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
Jumlah Sentra-sentra Industri Potensial
Sentra
6
2
1
1
1
1
Penataan Struktur Industri
Presentase Capaian Penataan Struktur Kawasan Industri
%
13
15
40
65
85
100
Jumlah Pasar Tertib ukur (PTU)
PTU
0
0
1
3
4
5
Presentase Nilai Ekspor Bersih
%
82,1
83,30
84,50
85,70
86,90
88,10
Presentase Nilai PDRB Sektor Perdagangan
%
9,61
9,68
9,75
9,82
9,89
9,96
Jumlah Pedagang Informal yang Dibina
PKL
570
90
180
180
180
180
Jumlah Pelaku Usaha Formal Yang Dibina
Pelaku Usaha
0
0
250
250
250
250
Peningkatan Jumlah Pelaku UKM
Orang
0
20
20
20
20
20
Jumlah Pelaku UMK Pemula yang terfasilitasi temu Kemitraannya
Orang
0
0
10
10
10
10
Izin
405
1000
2000
3000
4000
5000
Koperasi
10
10
10
10
10
10
(1) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pembinaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Program Pembinaan Pelaku Usaha Formal Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
(2)
Jumlah IUMK yang Terbit Jumlah Koperasi Yang Sehat
Tahun 2 (6)
Tahun 3 (7)
Tahun 4 (8)
Tahun 5 (9)
V-6
5.3.
Pagu Indikatif Sumber Pendanaan Jumlah Pagu Anggaran Indikatif Disperindagkop dan UKM tahun 2016 – 2020 bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Rincian Pagu Anggaran tersaji dalam Tabel 5.3 Tabel 5.3. Pagu Pendanaan Indikatif Disperindagkop dan UKM
No
Program
I
Bag Sekretariat
1
Belanja Tidak Langsung
2
3
4
II 5
6
7
Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2016
1.726.464.156,-
Kebutuhan Pendanaan (Rp) 2017 2018 2019
2020
Jumlah (Rp)
2.165.664.156,-
2.377.650.095
2.530.625.330,-
2.783.687.850,-
11.584.091.587,-
1.580.315.000,-
1.738.346.500
1.912.181.150,-
2.103.399.265,-
2.313.740.000,-
9.647.981.915,-
100.000.000,-
200.000.000,-
300.000.000,-
400.000.000,-
500.000.000,-
1.500.000.000,-
50.000.000.-
60.000.000,-
200.000.000,-
20.000.000,-
30.000.000,-
40.000.000,-
Bidang Perindustrian Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
65.355.000,-
71.890.500,-
79.079.550,-
86.987.505,-
95.686256,,-
321.953.200,-
994.766.400,-
1.183.458.000,-
1.301.803.800,-
1.431.984.180,-
5.233.965.580,-
171.820.000,-
189.002.000,-
207.902.200,-
1.853.811.000,-
643.850.000,-
156.200.000,-
V-7
398.998.811,-
No
Program
8
Program Penataan Struktur Industri
Kebutuhan Pendanaan (Rp) 2016
2017 0,-
750.000.000,-
2018
Jumlah (Rp)
2019 0,-
2020 0,-
0,-
750.000.000,-
III Bidang Perdagangan 9
10
11
12
12
IV 13
Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan Program Pembinaan Pelaku Usaha Formal
138.745.000,-
0,-
360.790.000,-
211.946.000,-
14.875.000,-
517.990.000,-
635.000.000,-
835.000.000,-
935.000.000,-
96.000.000,-
96.000.000,-
96.000.000,-
2.755.691.000,-
302.875.000,-
540.000.000,-
770.000.000,-
810.000.000,-
2.998.780.000,-
37.770.000,-
151.590.000,-
175.000.000,-
220.000.000,-
240.000.000,-
824.360.000,-
0
145.750.000,-
5.150.000.000,-
280.000.000,-
300.000.000,-
5.875.750.000,-
27.500.000,-
30.250.000,-
33.275.000,-
116.025.000,-
Bidang Koperasi dan UKM Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif
0
25.000.000,-
V-8
14
15
16
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
261.940.000,-
288.134.000,-
0,-
211.950.000,-
233.160.000,-
256.476.000,-
316.947.400,-
233.145.000,-
282.123.000,-
348.642.140,-
383.506.354,-
1.599.169.894,-
256.459.500,-
282.105.450,-
983.659.950,-
310.335.961,-
341.369.557,-
1.423.464.518,-
Pagu Indikatif program prioritas tahun 2015 – 2020 secara rinci dapat dilihat dalam tabel 5.4. Tabel 5.4. Pagu Program Prioritas Disperindagkop dan UKM Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Penataan Struktur Industri Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Outcome
Standar Belanja
Pagu Program
SKPD
398.998.811,-
398.998.811,-
Disperindagkop dan UKM
Jumlah Kelompok IKM yang mendapatkan Bantuan Peralatan Berbasis Teknologi Sederhana/Maju
5.233.965.580,-
5.233.965.580,-
Disperindagkop dan UKM
Jumlah Sentra-Sentra industri Potensial
1.853.811.000,-
1.853.811.000,-
Disperindagkop dan UKM
750.000.000,-
750.000.000,-
Disperindagkop dan UKM
Presentase Pertumbuhan Industri
Presentase Capaian Penataan Struktur kawasan industri Jumlah Pasar Yang Tertib Ukur
Presentase Nilai Ekspor Bersih
2.755.691.000,-
2.755.691.000,-
302.875.000,-
302.875.000,-
V-9
Disperindagkop dan UKM
Disperindagkop dan UKM
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Pembinaan Pelaku Usaha Formal Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Presentase Nilai PDRB Sektor Perdagangan
Jumlah Pedagang Informal yang di bina Jumlah Pelaku Usaha Formal yang di bina Peningkatan Jumlah Pelaku UKM
Jumlah Pelaku UKM Pemula Yang Terfasilitasi temu Kemitraannya
2.998.780.000,-
2.998.780.000,-
Disperindagkop dan UKM
824.360.000,-
824.360.000,-
Disperindagkop dan UKM
5.875.750.000,-
5.875.750.000,-
Disperindagkop dan UKM
116.025.000,-
116.025.000,-
Disperindagkop dan UKM
983.659.950,-
983.659.950,-
Disperindagkop dan UKM
Jumlah IUMK yang Terbit
1.599.169.894,-
1.599.169.894,-
Disperindagkop dan UKM
Jumlah Koperasi yang Sehat
1.423.464.518,-
1.423.464.518,-
Disperindagkop dan UKM
Secara keseluruhan Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Disperindagkop dan UKM periode 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 5.5.
V - 10
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 dalam rangka menunjang Misi 2 adalah sebagai berikut: Tujuan : (1)
Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa, koperasi dan UKM Dalam Perekonomian.
Sasaran: (1)
Meningkatnya Sektor Industri
(2)
Meningkatnya Sektor Perdaganga
(3)
Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Kooperasi
(4)
Meningkatkan Pelaku Usaha Mikro Kecil (Pengusaha di Desa)
Visi Disperindagkop dan UKM sejalan dengan tujuan RPJMD sebagaimana tersebut diatas dimana Visi Disperindagkop dan UKM periode 2015-2021 adalah : Terwujudnya Perekonomian Masyarakat Kab. Tanah Bumbu Melalui Pembangunan Pusat Perindustrian Perdagangan dan Jasa Berbasis Ekonomi Kerakyatan Yang Berdaya Saing. Dalam pelaksanaan kegiatan untuk menunjang tercapainya visi tersebut indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan selalu mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu periode 2016-2021. Indikator Kinerja SKPD secara keseluruhan sebagaimana kami sajikan dalam Tabel 6.1. Demikian Rencana Strategis (Renstra ) Dinas Disperindagkop dan UKM Tahun 2016 – 2021 disusun sebagai implementasi komitmen seluruh Aparatur Dinas Disperindagkop dan UKM untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
VI - 1
secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksaan Renstra Dinas dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya. Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renstra ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku usaha di Kabupaten Tanah Bumbu dengan meningkatnya pendapatan dan penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan.
VI - 2
DAFTAR ISI
Halaman Kata Pengantar …………………………………………………………
i
Daftar Isi ….……………………………………………………………..
iii
Daftar Tabel
…………………………………………………………..
v
Daftar Gambar ………………………………………………………….
vi
BAB I PENDAHULUAN …..……………………………………………
I-1
1.1. Latar Belakang …..…………………………………………
I-1
1.2 Landasan Hukum
……..…………………………………
I-1
………………………………………
I-5
……………………………………
I-6
BAB II..GAMBARAN PELAYANAN SKPD ….……………………….
II-1
1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ………..
II -3
2.2. Sumber Daya SKPD .……………………………………..
II-11
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
………………………………
II-12
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ………………………………………………………
II-13
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ………………………………… 3.2.Telaahan Visi, Misi dan program kepala daerah dan wakil Kepala Daerah .…………………………………………..
III-1 III-2
3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Propinsi … III-6 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ……………………………
III-8
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
III-9
iii
………………………….
BAB IV. VISI, MISI , TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD
………………………………………
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3. Strategi dan Kebijakan
………..
IV-1 IV-1
…………………………………………IV-1
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan
……………………………. V-1
5.2. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran Program Kegiatan SKPD …………………………………………………. V-4 5.3. Pagu Indikatif Sumber Pendanaan ……………………………. V-7.
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD …………………………… VI-1
iv
DAFTAR TABEL Tabel
Judul Tabel
Halaman
2.1
Tabel Jumlah Pegawai Disperindagkop & UKM................................
II-11
2.2
Keadaan Pegawai Disperindagkop berdasarkan pendidikannya .....
II-11
2.3
Keadaan Pegawai Disperindagkop berdasarkan kepangkatan ......
II-12
2.4.
Keadaan Pegawai Disperindagkop berdasarkan .............................
II-12
2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD ..................
II-16
4.1.
Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD.....................
IV-3
5.1
Indikator Kinerja Makro Visi ke – 2
V-5
5.2.
Indikator Kinerja Program Disperindagkop & UKM
5.3.
............................................... .......................
V-6
Pagu Pendanaan Indikatif
...........................................................
V-7
5.4
Pagu Program Prioritas
...........................................................
V-9
5.5
Rencana Program Kegiatan ...........................................................
v
V-11
DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1
Judul Gambar
Halaman
Struktur Organisasi Disperindagkop dan UKM ..........................
vi
II-04
KATA PENGANTAR
Sebagaimana dimaklumi, bahwa Visi Kabupaten Tanah Bumbu adalah Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai Poros Maritim Utama Serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi strategis Daerah menuju Tanah bumbu Yang Maju, sejahtera dan Berintelektual Tinggi (MARDANI)” Menyikapi dan menindak lanjuti Visi dan Misi yang telah dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu periode 2016-2021, maka SKPD dalam penyusunan Renstra maupun program dan kegiatan masing-masing harus selaras dan sinergis mendukung terlaksananya Visi Misi Bupati. Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdaganan Koperasi dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu merupakan komitmen pimpinan dan seluruh aparatur. Dinas Perindustrian Perdaganan Koperasi dan UKM dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat di bidang perindustrian, perdagangan koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Penyusunan
Renstra
Dinas
tersebut
mengacu
kepada
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu , yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Didalam dokumen Renstra ini merumuskan Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan, dan langkah-langkah capaian kegiatan, disusun
i
secara sistematis dan sinergis dalam upaya medukung Visi Misi Bupati dalam membangun Kabupaten Tanah Bumbu lima tahun kedepan. Kami menyadari Dokumen Renstra ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, karena itu masukan dan saran untuk perbaikan akan kami terima dengan terbuka. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Renstra ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pengembangan di bidang peindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah di Kabupaten Tanah Bumbu . Tanah Bumbu,
2016
KEPALA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
ANDI HASDAR, SE.MM Pembina Utama Muda NIP. 19620619 199403 1 009
ii
TIM PENYUSUN RENSTRA 2016-1021 DINAS PERINDAGKOP DAN UKM Pengarah
:
1. Kepala Dinas Perindagkop dan UKM 2. Kepala Bidang Koperasi dan UKM 3. Kepala Bidang Perindustrian 4. Kepala Bidang Perdagangan
Penanggungjawab
: Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Perindagkop UKM
Ketua
: Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Perindagkop dan UKM
Sekretaris
:
Kasubag Evaluasi Dokumentasi dan Pelaporan Dinas Perindagkop dan UKM
Anggota
: 1. Kasubag Umum Kepegawaian 2. Kasi Bina Produksi 3. Kasi Pengembangan Industri dan Tehnologi 4. Kasi Perdagangan dan Perlindungan Konsumen 5. Kasi Informasi dan Promosi 6. Kasi UKM 7. Kasi Bina Koperasi 8. Seluruh Staf Disperidagkop dan UKM
Tanah Bumbu,
2016
KEPALA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
ANDI HASDAR, SE.MM Pembina Utama Muda NIP. 19620619 199403 1 009
iii
Tabel 6.1. Indikator SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 s.d 2020
No
Indikator
(1)
(2)
Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Tahun 0
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Urusan Pilihan Industri 1
Presentase Pertumbuhan Industri
1.02 %
1,3 %
1,5 %
1,6 %
1,75 %
1,75 %
1,75 %
2
Presentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
51,28 %
30 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
3
Jumlah Sentra-Sentra Industri Potensial
6 sentra
8 Sentra
9 Sentra
10 sentra
11 sentra
12 sentra
12 sentra
4
Presentase Capaian Penataan Struktur industri
12,5 %
15 %
40 %
65 %
85 %
100 %
100 %
Perdagangan
5
Presentase Nilai PDRB sektor Perdagangan
9,61 %
9,68 %
9,75 %
9,82 %
9,89 %
9,96 %
9,96 %
6
Jumlah Komoditas Peredaran Barang Yang diawasi
25 komoditi
25 komoditi
25 komoditi
25 komoditi
25 komoditi
25 komoditi
25 komoditi
VI - 3
7
Presentase Nilai ekspor bersih
8
Jumlah Pedagang Informal yang Dibina
10
Jumlah Pelaku Usaha Formal yang di bina
82,1 %
83,3 %
84,5 %
85,7 %
86,9 %
88,1 %
88,1 %
570 PKL
90 PKL
180 PKL
180 PKL
180 PKL
180 PKL
180 PKL
0 Pelaku Usaha
0 Pelaku Usaha
250 Pelaku Usaha
250 Pelaku Usaha
250 Pelaku Usaha
250 Pelaku Usaha
250 Pelaku Usaha
Koperasi dan UKM 11
Jumlah IUMK yang Terbit
405 IUMK
1000 IUMK
2000 IUMK
3000 IUMK
4000 IUMK
5000 IUMK
5000 IUMK
12
Jumlah Koperasi Yang Berkualitas
0 Koperasi
1 Koperai
2 Koperasi
3 Koperasi
4 koperasi
5 Koperasi
5 Koperasi
VI - 4
