BAB I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Focus perhatian pada analisis pembahasan perencanaan pembangunan daerah terkait dengan Renja. Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Dipenda mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Dipenda dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dipenda, evaluasi pelaksanaan Renja Dipenda tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dipenda. Dengan demikian sejatinya bahwa Renja ini merupakan buah dari seluruh proses tahapan perencanaan sebelumnya baik disusun dengan tahapan persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan Renja, pelaksanaan forum SKPD dan penetapan Renja Dipenda. Penyusunan rancangan Renja merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif. Sudah sewajarnya bila kemudian dokumen ini bermakna strategis dalam pelaksanaan tugas fungsi Dinas Pendapatan Daerah berbalutkan kesinambungan, keberlanjutan, keseimbangan, sinergitas, transparan dan akuntable.
1
1.2. Landasan Hukum Renja yang merupakan salahsatu bagian dari perencanaan pembangunan daerah, disusun berdasarkan landasan Hukum sebagai berikut :
A. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir Perubahan Kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 D. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; E. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; F. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; G. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; H. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025; I. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013; 2
J. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa
Tenggara Barat; K. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; L. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas – dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
1.3. Maksud dan Tujuan A. Maksud Renja ini menjelaskan arah kebijakan pengembangan tugas fungsi Dinas Pendapatan Daerah Prov NTB Tahun 2017 melalui penyelenggaraan sebagian urusan wajib dan pilihan baik yang sumber pendanaannya berasal dari APBD Provinsi NTB maupun APBN. Dengan demikian keberadaan Renja ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas fungsi Dinas Pendapatan Daerah Prov NTB dan mensinergikan seluruh kepentingan pembangunan daerah sehingga dokumen ini layak dijadikan sebagai barometer/acuan perencanaan program maupun anggaran dalam pelaksanaan tugas fungsi Dinas Pendapatan Daerah Prov NTB Tahun 2017. B. Tujuan Renja Dinas Pendapatan Daerah Prov NTB Tahun 2017 adalah : 1.
Menetapkan prioritas dan sasaran pelaksanaan tugas fungsi Dinas Pendapatan Daerah Prov NTB Tahun 2017 yang tertuang dalam Renstra / arahan kebijakan Dinas Pendapatan berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja penyelenggaraan tahun 2015 dan kerangka pendanaan.
2.
Merumuskan rencana program dan prioritas pelaksanaan tugas fungsi Dinas Pendapatan Daerah Prov NTB tahun 2017 yang dilaksanakan dengan program dan kegiatan beserta indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja Tahun 2017.
3
1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dipenda, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dipenda Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dipenda 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dipenda 2.3 Isu, Permasalahan dan solusi Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dipenda 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Pembangunan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dipenda 3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV. INDIKATOR KINERJA & KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PENDAPATAN PROV. NTB BAB V. DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERDAYA SERTA PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF BAB VI. SUMBER DANA YANG MEMBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN BAB VII. PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa: a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. c. Rencana tindak lanjut.
4
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DIPENDA TAHUN LALU Sepanjang perjalanan tahun 2015 telah banyak program kegiatan yang berhasil dilaksanakan dalam rangka meletakkan dasar-dasar yang kokoh untuk pelaksanaan tugas fungsi Dipenda pada tahun-tahun selanjutnya untuk pencapaian target kinerja Renja tahun 2017. Apa yang telah dicapai pada tahun 2015 dan perjalanan program tahun 2016 adalah input dalam memprediksikan kecenderungan kebutuhan pengembangan tugas fungsi Dipenda yang bermuara kepada kebutuhan program dan kegiatan. Hal ini menjadi dasar dalam rangka penyusunan Rencana kerja Dipenda (Renja) 2017 untuk melanjutkan kesinambungan program kinerja yang telah dan sedang berjalan. Evaluasi tentu difokuskan kepada pencapaian kinerja terhadap berbagai indikator yang dapat menunjukkan progress pengembanan tugas fungsi Dipenda dan pencapaian dari pelaksanaan program kegiatan yang diselenggarakan oleh Dipenda berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan. Demikian pula halnya terhadap evaluasi kinerja dapat dievaluasi dari capaian targettarget yang telah ditetapkan terhadap Renstra dengan tidak mengabaikan program-program pokok yang dilaksanakan pada tahun 2015. Kedua bahasan ini tentu juga akan memperlihatkan adanya gap-gap antara capaian dan target yang telah ditetapkan. Kesenjangan ini sesungguhnya adalah isu dan masalah yang harus dipecahkan secara cermat dalam tahun berikutnya dan akan diulas pada sub-sub bagian berikutnya. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dipenda 5 Tahun Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pertama kali dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I NTB Nomor 8 Tahun 1978 dan selanjutnya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan organisasi telah terjadi perubahan struktur dan yang terakhir ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi NTB No 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan 5
Gubernur NTB Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 7 tahun 2008 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi. dalam
pelaksanaan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan, Perencanaan program dan kegiatan bidang pendapatan, Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan, Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang pendapatan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pendapatan dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah secara eksplisit menegaskan bahwa sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: 1). Hasil Pajak Daerah, 2). Hasil Retribusi Daerah, 3). Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan 4). Lain-lain PAD yang sah. Secara khusus pelaksanaan Tugas Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai salah satu bagian dari continuous improvement, maka setidaknya ada 3 (tiga) hal pokok yang mendapat penyempurnaan, yaitu: 1). sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, 2). Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Daerah di bidang perpajakan daerah (Local faxing empowerment) dan 3). Peningkatan efektifitas pengawasan.
6
Sebagai satuan kerja yang mempunyai tugas pokok selain mengkoordinir Pendapatan Asli Daerah (PAD), dispenda Provinsi NTB juga melakukan tugas pemungutan salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni Pajak Daerah sebagaimana tersebut dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdiri dari : 1). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), 2). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), 3). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), 4). Pajak Air Permukaan dan 5). Pajak Rokok yang juga sebagai salah satu obyek yang kewenangan pemungutannya telah diberikan kepada daerah akan dilakukan sejalan dengan maksud Undang-Undang ini yang telah menetapkan tanggal mulai berlakunya pada 1 Januari 2014). Pertumbuhan pendapatan selama 5 tahun terakhir, dalam tabel berikut ini: No. 1 1 1.1 1.1.1
1.1.2 1.1.3 1.1.4
1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3
Jenis Penerimaan 2 PENDAPATAN PAD Pajak Daerah a. PKB b. BBNKB c. BBNKB d. Pajak Air Permukaan e. Pajak Air Bawah Tanah Retribusi Daerah Laba Perusahaan Darah Lain-lain Penerimaan
DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak/Bkn Pajak DAU DAK LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Total Pendapatan
2008 Jml Penerimaan 3
2009 Pertum buhan 4
Jml Penerimaan 5
2010
Pertum buhan 6
434.192.088.288,75 348.568.544.102,00 88.679.141.800,00 120.527.137.250,00 138.304.603.212,00 56.856.161,00
29,84 34,8 19,6 25,77 57,94 2,89
474.455.062.324,08 369.172.468.753,00 107.767.730.515,00 150.273.380.410,00 109.960.739.667,00 62.666.280,00
9,27 5,91 21,53 24,68 -20,49 10,22
1.000.805.679,00
2,61
1.107.951.881,00
2011
2012
Jml Penerimaan
Pertum buhan
Jml Penerimaan
Pertumbu han
Jml Penerimaan
Pertum buhan
Rata-Rata Pertumbuha n
7
8
9
10
11
12
13
515.340.956.845,65
8,62
741.291.174.995,39
43,84
745.979.866.410,00
0,63
18,44
6,1
506.909.925.653,00
29,42
580.615.755.680,00
14,54
18,15
121.518.483.332,00
12,76
142.684.620.853,00
17,42
165.096.438.321,00
15,71
17,4
160.875.148.303,00
7,05
234.620.995.303,00
45,84
260.506.253.755,00
11,03
22,88
108.067.238.072,00
-1,72
129.411.168.657,00
19,75
154.797.146.194,00
19,62
15,02
69.911.790,00
11,56
193.140.840,00
176,26
215.917.410,00
11,79
42,54
10,71
1.159.560.471,00
4,66
-
-16,41
9,7
59.564.965.781,72
8,5
10.129.107.556,00
-82,99
-1,49
-100
41.604.947.471,09 17.161.166.400,00
37,06 16,37
50.047.842.702,10 25.192.762.479,00
20,29 46,8
54.900.839.090,63 40.937.454.515,00
62,5
135.639.075.065,00
231,33
53.821.735.694,00
-60,32
59,34
26.857.430.315,66
-12,6
30.041.988.389,98
11,86
27.812.321.272,02
-7,42
39.177.208.495,67
40,86
101.413.267.480,00
158,86
38,31
626.994.172.867,93
17,32
701.175.944.010,34
11,83
756.256.439.498,00
7,86
855.310.098.727,00
13,1
1.054.470.183.114,00
23,29
14,68
78.492.694.867,93
3,29
98.719.980.010,34
25,77
158.426.609.498,00
60,48
162.674.615.727,00
2,68
191.526.128.114,00
45,48
27,54
511.286.478.000,00 37.215.000.000,00 9.500.000.000,00
14,21 -
554.431.964.000 48.024.000.000 341.325.000
8,44 29,04 -96,41
573.065.430.000,00
3,36
646.671.083.000,00
12,84
809.617.715.000,00
25,2
12,81
24.764.400.000,00
-48,43
45.964.400.000,00
85,61
53.326.340.000,00
16,02
16,45
620.662.500,00
81,84
92.749.975.000
14.843,71
442.367.135.000,00
376,95
3.041,22
1.070.686.261.156,68
23,23
1.175.972.331.334,42
9,8 3
1.272.218.058.843,65
8,18
1.689.351.248.722,39
32,79
2.242.817.184.524,00
32,76
21,36
Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
7
Dari tabel diatas terlihat pendapatan daerah selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 21,36 % pertahun. Pertumbahan pendapatan ini diperoleh dari pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah rata-rata sebesar 18,44 % per tahun, kemudian pertumbuhan Dana Perimbangan rata-rata sebesar 14,68 % per tahun, dan pertumbuhan LainLain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar rata-rata 3.041,22 % per tahun. A.
Pendapatan Asli Daerah Selama periode 2008-2012 Pendapatan Asli Daerah rata-rata tumbuh sebesar 18,44 % per tahun, berikut digambarkan trend perkembangan Tahun 2008-2012.
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
32.79
23.23 60.00 40.00
9.83
29.84
8.18
Pendapatan 9.27
20.00
32.76
43.84
8.62
0.63
PAD
2008
2009
2010 PAD
2011
2012
Pendapatan
Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Gambar 3.1
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah relatif sejalan dengan pertumbuhan pendapatan, pada tahun 2011 terjadi pertumbuhan yang signifikan yakni posisi 8,62 % pada tahun 2010 menjadi 43,84 % pada tahun 2011 kemudian menurun menjadi 0,63 % pada tahun 2012
8
Pajak Daerah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 18,15 % per tahun, dengan pertumbuhan tahun selama periode 20082012 sebagai berikut: Gambar 3.2 Trend Pajak Daerah Tahun 2008-2012
Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah 34.80 29.84
50.00
6.10
5.91 9.27
29.42
14.54
43.84
8.62
Pajak Daerah
0.63
PAD
2008
2009
2010 PAD
2011
2012
Pajak Daerah
Pertumbuhan Pajak Daerah cenderung sama dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Gambar 3.3 Pertumbuhan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2008-2012
Pertumbuhan Realisasi Retribusi Daerah 29.84 200.00 (200.00)
20.29
37.06 9.27
9.70 8.62
43.84
8.50
Retribusi Daerah
0.63 (82.99)
2008
2009
2010
PAD
2011
PAD
2012
Retribusi Daerah
Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Pertumbuhan Retribusi Daerah cenderung sama dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, kecuali pada tahun 2012 dimana pertumbuhan Retribusi Daerah Mencapai titik terendah yakni mencapai -82,99 % 9
Laba Perusahaan Daerah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 59,34 % per tahun selama periode tahun 2008-2012. Gambar 3.4 Pertumbuhan Realisasi Laba Perusahaan Daerah Tahun 2008-2012
Pertumbuhan Realisasi Laba Perusahaan Darah
29.84
16.37
9.27
46.80
8.62
231.33
62.50
43.84
0.63
500.00
Laba Perusahaan Darah (60.32)
2008
(500.00)
2009
2010 PAD
2011
PAD
2012
Laba Perusahaan Darah
Pertumbuhan Laba Perusahaan Daerah rata-rata memiliki tren yang hampir sama dengan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
Lain-lain Penerimaan selama periode tahun 2008-2012 rata-rata tumbuh sebesar 38,31 % per tahun. Gambar 3.4 Pertumbuhan Realisasi Laba Perusahaan Daerah Tahun 2008-2012
Pertumbuhan Realisasi Lain-lain Penerimaan
200.00
29.84 (12.60)
9.27
11.86
8.62
158.86 0.63
2008
2009
2010 PAD
2011
Lain-lain Penerimaan PAD
(7.42)
(200.00)
43.84
40.86
2012
Lain-lain Penerimaan
10
B.
Dana Perimbangan Dana perimbangan pada periode tahun 2008-2012 rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 14,68 % per tahun yang diperoleh dari Dana Bagi Hasil Pajak/Non Pajak yang tumbuh sebesar rata-rata 27,54 % per tahun, Dana Alokasi Umum (DAU) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,81 % per tahun, dan Dana Alokasi Khusus yang tumbuh sebesar rata-rata 16,45 % per tahun.
C.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun termasuk pada periode tahun 2008-2012. Pencapaian Kinerja Pelayanan, Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara
Barat priode 2009-2013. Analisis gambaran umum pelayanan Dipenda untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan Dipenda. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tabel.T-IV.C.2 No
Indikator Kinerja Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
Targ et SP M
Targ et IKK
2
3
4
1 1
Pendapatan Daerah
2
Pendapatan Asli Daerah
3
Dana Perimbangan
4
1 2
Laj u Pe rtu mb uh an (% )
Nilai (Rp)
Dana Perimbangan
4
Lain-lain Pendapatan
2009
2010
6
2011
7
Realisasi Capaian Tahun ke
2012
8
2013
9
2009
10
11
1.244.400.756.0 51
1.334.670.511
1.438.111.720
1.610.685.126
1.737.265.500.5 45
468.210.246.05 1
524.395.475.577
587.322.932.646
657.801.684.563
736.737.886.71 0
771.690.510.00 0
810.275.035.500
850.788.787.275
952.883.441.748
1.175.972.331.3 34
2011
12
13
1.272.218.058.8 44
1.689.351.248.7 22
-
2012
14
515.340.956.846 474.455.062.324
2.242.817.184.524
855.310.098.727
2009
2010
2011
2012
2013
15
16
17
20
2.594.808.258.8 00
18
19
(5)
95.221
117.370
139.146
49,36
1
(2)
26
13
16,57
(9)
(7)
1
11
14,38
(92)
620.662.5 00
92.749.975. 000
442.367.13 5.000
502.691.25 0.100
(34)
13
322
173
100
858.849.520.116 1.054.470.183.114
701.175.944.010 341.325.000
2013
745.979.866.410 741.291.174.995
756.256.439.498 1.000.527.613.8 35
-
2010
Rasio Capaian Pd Tahun ke
1.144.390.537.5 33 620.662.500
92.749.975.000
442.367.135.000 502.691.250.100
7,25
Pendapatan Daerah
3
5
Target RENSTRA Dipenda Tahun Ke
4.500.000.000
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pendapatan Asli Daerah
Targ et Indik ator Lain nya
7,75
11,99
14,86
Laju Pertu mbuh an (%)
20,91
12,00
12,00
12,00
5,00
5,00
5,00
5,00
8,18 7,85
9,83
12,00
9,27
5,00
32,76 32,72
15,69
8,62
43,84
0,63
81,84
14.843,71
376,95
81,84
14.843,71
376,95
11,83 (96,41)
(56)
(28)
265
(95)
26
137
1.537
296.774
7.439
173
(96,41)
81,84
14.843,71
376,95
49,36
15,13 13,64 49,36
11
Daerah Sah
yang
1
Pendapatan Daerah
2
Pendapatan Asli Daerah
3
Dana Perimbangan
4
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
39,29
40,84
40,84
37,62
Kontr ibusi (%)
62,01
59,16
59,16
-
-
60,71 0,37
8,62 42,40
9,27
57,59
11,83
43,84
(75,35)
(78,07)
7,36
(98,45)
(64,32)
(80,92)
(87,06)
(77,86)
(60,64)
(85,19)
15,13 7,86
-
0,63 23,29
13,10 81,84
14.843,71
(96,41)
8,53 376,95 13,64
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB.
Dalam usaha peningkatan pendapatan daerah, masih ditemui adanya beberapa gap-gap antara capaian dan target. Kesenjangan ini sesungguhnya adalah isu dan masalah yang harus dipecahkan secara cermat dan yang paling utama dapat diidentifikasi antara lain : A.
Analisis terhadap potensi retribusi daerah relatif masih lemah.
B.
Sarana pendukung penagihan pajak daerah dan retribusi daerah relatif masih belum memadai.
C.
Kebijakan pusat tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sering mengalami perubahan.
D.
Kebijakan pusat tentang harga Bahan Bakar Minyak ( BBM) Fluktuatif.
E.
Masih lemahnya kesadaran wajib pajak.
F.
Adanya perbedaan Asumsi dana perimbangan yang direncanakan dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
G.
Belum optimalnya pengelolaan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi.
H.
Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat. Sebagaimana Untuk mengatasi Permasalahan tersebut Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB telah melakukan
upaya-upaya, antara lain : A.
Meningkatkan kemampuan analisa sumber-sumber retribusi dan Pajak.
B.
Meningkatkan ketersediaan sarana pendukung penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.
C.
Penerapan reward and punishment bagi petugas dan wajib pajak daerah dan retribusi daerah. 12
D.
Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah Pusat.
E.
Mengembangkan sosialisasi perpajakan dan retribusi
F.
Meningkatkan kemampuan analisa perencanaan dana perimbangan.
G.
Optimalisasi / Pemanfaatan aset Pemerintah Daerah sebagai sumber PAD. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka peningkatan PAD antara lain :
A.
Melakukan penyempurnaan sistem aplikasi Pajak Daerah dari manual ke Sistem yang berbasis komputerisasi dengan sistem online.
B.
Melakukan revisi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.
C.
Melakukan penyempurnaan data base obyek Pajak Daerah .
D.
Melaksanakan rapat koordinasi /evaluasi realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan SKPD pengelola Pendapatan Daerah setiap triwulan.
E.
Melaksanakan operasi gabungan untuk menjaring kendaraan luar daerah dan kendaraan yang menunggak pajak bekerjasama dengan pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan.
F.
Melakukan inventarisasi terhadap aset-aset daerah yang potensial untuk dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah.
G.
Melakukan sosialisasi pemungutan Pajak Daerah kepada wajib pajak/masyarakat melalui Media Elektronik dan media lainnya.
H.
Pada Tahun 2011, telah dilaksanakan pengadaan 3 (tiga) unit kendaraan Samsat Keliling untuk mendekatkan pelayanan kepada Wajib Pajak/masyarakat.
I.
Untuk mempercepat proses pembayaran PKB telah dibuka pelayanan dengan sistem Drive Thru untuk pengesahan setiap tahunnya hanya dengan menunjukkan KTP dan STNK serta Notice Pajak. Pada tahun 2011 terdapat tambahan drive thru yang
13
berlokasi di Kopang Lombok Tengah dan untuk tahun 2012 direncanakan akan dibangun tambahan pelayanan Drive Thru yang berlokasi di Aikmel. Dari beberapa paparan diatas, dalam upaya mencapai tujuannya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, juga melakukan terobosan-terobosan yang bersifat inovatif, yaitu : A.
Melakukan penyempurnaan pelayanan sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor dari manual ke sistem komputerisasi ( online ) di seluruh UPTD PPDRD se NTB
B.
Melakukan Samsat keliling untuk mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak yang jauh dari lokasi samsat
C.
Mendirikan Drive Thru untuk Wajib Pajak yang bekerja pada jam sibuk.
D.
Melakukan sosialisasi pungutan pajak Kendaraan bermotor bekerjasama dengan Pemda kab/Kota
E.
Melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil Pajak, Kanwil Perbendaharaan dengan Pemda kab/Kota se NTB berkaitan dengan PBB dan BPHTB Dalam implementasi terobosan inovatif diatas, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB selaku eksekutor kebijakan
pengelolaan pendapatan daerah banyak menemui permasalahan. Adapun permasalahan yang ditemui adalah sebagai berikut: A.
Tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak masih tergolong rendah
B.
Belum falidnya data potensi obyek Pajak Kendaraan Bermotor, terutama data kendaraan lama.
C.
Sengketa pajak dengan pihak PT. Newmont yang masih terus berlanjut.
D.
Sarana dan prasarana masih kurang memadai.
E.
Masih rendahnya SDM yang menguasai teknologi program komputer
F.
Belum maksimalnya pemakaian kekayaan daerah, terutama asrama/aula dan tempat penginapan.
G.
Belum dilakukannya pemutahiran data potensi obyek PBB dan BPHTB
14
Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut diatas, beberapa langkah telah diambil oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB, sebagai berikut: A.
Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus kepada masyarakat Wajib Pajak dengan tujuan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak tepat waktu.
B.
Melaksanakan peremajaan/pemutahiran data
C.
Membentuk tim advokasi yg terdiri dari unsur Dispenda, Biro Hukum dan Pengacara dlm upaya menangani sengketa Pajak dg PT. NNT di Pengadilan Pajak
D.
Memenuhi beberapa sarana dan prasarana yang menjadi prioritas peningkatan pelayanan.
E.
Memberikan kesempatan kepada staf untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan Langkah rekomendasi yang ditempuh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya
meningkatkan pendapatan daerah adalah: A.
Reformasi sistem pelayanan PKB dari sistem manual ke sistem IT dengan menerapkan On Line System antar Samsat se NTB.
B.
Menerapkan pelayanan dengan sistem FIFO ( First In First Out ) yang pertama masuk dan pertama keluar dengan waktu yang cepat dan tepat.
C.
Memberikan keringanan kepada wajib pajak, khususnya wajib pajak PKB yang menunggak pajak lebih dari satu tahun.
D.
melaksanakan pemutahiran data obyek Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHT B yang valid.
E.
Meningkatkan frekwensi OPGAB dalam rangka Law Inforcment dan menjaring kendaraan luar daerah yang beroperasi diwilayah NTB lebih dari 3 bulan secara berturut-turut.
F.
Pembentukan samsat pembantu di Panda, Bima untuk mendekatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
15
G.
Meningkatkan Etos dan budaya kerja dengan meningkatkan capacity building pegawai dan melaksanakan PP 53 secara konsekuen
H.
Melakukan pembahasan terhadap Raperda Retribusi dengan pihak legislatif. Dalam rangka mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan
Dipenda maka dilakukan Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan pada Dipenda Prov. NTB. Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tabel.T-IV.C.3 Anggaran Pd Tahun Ke
Uraian Program dan Kegiatan 2009 -2
-1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2010 -3
Realisasi Anggaran Pd Tahun ke
Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke
2011 -4
2012 -5
2013 -6
2009 -7
2010 -8
2011 -9
2012 -10
2013 -11
2009 -12
2010 -13
2011 -14
2012 -15
Rata-Rata Pertumbuhan 2013 -16
5.271.789.316,00
8.861.768.332
8.583.119.172,00
7.778.521.616,00
8.679.231.267,00
4.539.795.322,00
7.724.279.191
7.283.522.511,00
6.865.783.565,00
7.661.479.993,00
16,12
14,73
17,84
13,29
13,28
44.704.000,00
50.830.000
59.263.300,00
60.178.000,00
71.524.000,00
36.270.712,00
39.284.304
49.982.752,00
48.508.855,00
63.449.345,00
23,25
29,39
18,57
24,06
12,73
783.488.593.960
1.015.666.150,00
1.127.414.920
1.126.395.092,00
1.446.528.261,00
1.828.941.665,00
829.492.320,00
865.378.612
834.523.822,00
1.127.367.747,00
1.422.334.762,00
22,44
30,28
34,97
28,31
435.168.000,00
482.448.000
526.186.000,00
403.680.000,00
522.440.000,00
413.668.000,00
405.747.000
503.578.000,00
403.680.000,00
479.350.000,00
5,20
18,90
4,49
0,00
8,99
270.900.000,00
465.690.000
636.007.800,00
1.344.200.000,00
1.563.900.000,00
268.965.000,00
385.710.000
625.259.298,00
1.342.900.000,00
1.469.000.000,00
0,72
20,74
1,72
0,10
6,46
Penyediaan Alat Tulis Kantor
280.983.266,00
306.812.356
379.083.055,00
418.471.385,00
435.691.632,00
250.416.050,00
277.494.775
344.367.025,00
367.536.510,00
423.713.982,00
12,21
10,57
10,08
13,86
2,83
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
1.029.767.500,00 30.175.900,00 608.550.500,00
1.060.996.108 54.204.300 3.910.487.215
1.458.727.500,00 60.617.800,00 3.041.546.275,00
1.046.996.200,00 115.037.970,00 1.771.514.200,00
1.043.805.100,00 75.893.470,00 1.816.541.100,00
861.071.500,00 29.003.550,00 580.075.745,00
994.394.400 37.147.950 3.695.867.700
1.002.232.300,00 44.571.900,00 2.793.705.064,00
775.263.000,00 109.431.800,00 1.576.781.253,00
885.161.900,00 54.134.500,00 1.642.950.400,00
19,59 4,04 4,91
6,70 45,91 5,81
45,55 36,00 8,87
35,05 5,12 12,35
21.790.000
25.560.000,00
26.160.000,00
37.800.000,00
12.576.000,00
15.968.000
20.077.000,00
21.846.000,00
29.905.000,00
20,07
36,46
27,31
19,75
26,40
210.619.000,00
194.520.000,00
130.400.000,00
170.350.445,00
155.610.150
189.217.900,00
151.393.175,00
96.058.704,00
10,99
29,61
11,31
28,49
35,75
311.609.000,00
423.704.167
373.168.200,00
216.010.100,00
281.394.300,00
257.918.000,00
223.652.800
215.082.800,00
209.251.400,00
281.221.400,00
20,82
89,45
73,50
3,23
0,06
884.960.000,00
518.461.266
280.980.150,00
194.900.000,00
215.400.000,00
677.088.000,00
425.873.500
259.367.650,00
194.072.325,00
215.400.000,00
30,70
21,74
8,33
0,43
0,00
540.325.500,00
655.500.000,00
152.900.000,00
202.150.000
401.557.000,00
537.751.500,00
598.800.000,00
1,46
17,36
0,85
0,48
1.015.819.453
47.398.439.900
441.204.600
85.613.955.900
818.366.860
36.420.833.780
332.705.668
112.805.848.060
903.624.620
6.718.588.700
54.857.940
222.972.785.700
2.057.876.032
10,57
201.680.000
404.965.000,00
47.499.194
130.898.921.660
40,19
15.100.000,00
237.250.000
6.814.972.116
5.729.985.900
17,92
189.080.000,00
155.125.000,00
Realisasi -18
28,59
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Penyediaan Komponen Instalasi listrik /penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlenkapan kantor Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
Anggaran -17
2.528.199.900
20.074.400
18.525.979.900
152.526.075
32.117.715.240
237.425.280
41.894.028.220
354.360.295
39.863.309.900
378.631.700
415.279.455.220
3.718.836.645
193.428.927.240
1.772.358.890
24.817.948.300
236.067.900
23.001.999.900
213.236.056
68.058.481.180
563.476.122
9,47
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor
795.535.960,00
Pengadaan Meubelair Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
76.210.000,00 389.325.560,00
2.269.506.147
4.255.117.160,00
6.738.601.325,00
6.705.212.174,00
686.459.293,00
1.909.179.401
3.492.021.675,00
6.207.806.629,00
6.298.716.228,00
15,89
18,87
21,85
8,55
6,45
1.054.124.367
2.092.192.000,00
3.005.857.000,00
3.519.273.000,00
855.057.000
1.713.449.850,00
2.832.180.547,00
3.461.107.053,00
23,28
22,10
6,13
1,68
158.483.820
120.399.000,00
502.965.600,00
459.049.000,00
148.787.500
113.566.000,00
479.700.000,00
438.286.000,00
6,52
6,02
4,85
4,74
143.110.000 452.447.960
167.880.000,00 760.754.260,00
639.400.000,00 828.659.510,00
123.500.000,00 971.736.774,00
67.845.575,00 341.561.218,00
129.563.983 374.153.893
152.804.825,00 601.033.750,00
595.257.600,00 671.495.930,00
120.708.299,00 829.135.819,00
12,33 13,98
10,46 20,93
9,87 26,57
7,42 23,40
2,31 17,20
79.462.900,00
107.140.000
119.932.500,00
140.339.000,00
138.400.000,00
68.500.000,00
89.433.525
96.202.750,00
98.452.952,00
109.009.418,00
16,00
19,80
24,67
42,54
26,96
192.000.000,00
207.200.000
231.864.400,00
253.000.350,00
220.461.400,00
150.015.000,00
166.233.500
191.491.500,00
227.549.000,00
171.660.439,00
27,99
24,64
21,08
11,18
28,43
58.537.500,00
147.000.000
762.095.000,00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional (awal dilaksanakan pd tahun 2012)
399.827.865,00
601.712.000,00
968.552.000,00
671.080.000,00
58.537.500,00
145.950.000
623.473.000,00
356.462.000,00
562.587.000,00
946.708.600,00
606.222.200,00
0,00
0,72
22,23
12,17
6,95
2,31
10,70
11.705.487.900
92.319.729
22.090.522.900
181.389.888
39.383.447.200
349.401.900
32.792.639.900
310.586.160 -
Program
Peningkatan
Kapasitas
102.360.000,00
119.010.000
112.575.200,00
166.474.000,00
139.046.000,00
94.840.400,00
82.346.400
74.326.800,00
137.300.400,00
69.006.000,00
7,93
44,52
51,46
21,25
101,50
16
Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
102.360.000,00
119.010.000
112.575.200,00
Pembinaan mental dan fisik aparatur (dilaksanakan pd tahun 2012)
141.174.000,00 25.300.000,00
107.746.000,00
94.840.400,00
82.346.400
74.326.800,00
31.300.000,00
117.704.400,00 19.596.000,00
38.906.000,00
7,93
44,52
51,46
30.100.000,00
19,94 29,11
12.789.303.900
91.564.000
11.657.303.900
81.624.800
1.131.999.900
9.939.200
13.938.551.980
118.665.798
1.162.499.900
10.568.000
1.837.254.700
16.131.494
2.614.003.900
19.574.680
2.548.637.180
19.154.004
5.776.155.900
53.237.620
472.965.992.780
4.047.419.830
26.355.139.900
185.984.560
46.050.352.700
375.481.660
85.717.281.900
725.470.476
51.941.263.900
375.575.810
176,94 3,99
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Kegiatan ini dilaksanakan Pd tahun 2012-2013) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Kegiatan ini dilaksanakan Pd tahun 2012-2013) Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun
75.015.000,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah1 Penyusunan rancangan peraturan daerah tenteang pajak daerah dan retribusi Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah (dilaksanakan semenjak tahun 2012 2013) Monitoring penerimaan dan pembinaan Pajak Daerah Orientasi dan peningkatan teknis keSamsatan
2.460.875.001,00
12.005.000,00
147.382.400
23.060.000
132.552.800,00
165.196.552,00
23.060.000,00
59.262.400
65.060.000
65.060.000,00
22.340.000
125.768.600,00
47.343.800
61.239.000
3,22
5,39
25,17
6,24
21,62
2,69 9,53
4,38
29,58
0,04
32.415.000,00
55.789.100,00
9,40
2,40
271,97
55.216.000,00
12,57
48.222.000,00
43.269.600,00
59.449.000,00
52,45
61,14
63.355.020,00
34.495.000,00
136.426.100,00
23.050.000,00
58.042.182,00
60.091.400,00
151.006.490,00
32.435.470,00
7.260.000,00
62.591.400,00
130.922.800
58.647.270,00
44.432.800,00 69.389.682,00
36.005.000,00
49.205.000,00
7.450.000,00 33.215.470,00
27.005.000,00
176.780.852,00
9,44
13,36
79,06
7,71
-
68.803.300,00
273.670.900
177.650.000,00
791807200
Verifikasi Administrasi Retribusi dan PPL
599.947.200,00
6.126.108.607,00
112.642.000,00
5.251.833.707,00
262.693.600,00
2.041.187.850,00
3.741.404.465
35.789.400,00
157.550.600
152.180.000,00
590180600
562.493.800,00
1.356.462.800
678.106.600,00
182.675.000,00
35.530.000
303.683.700,00
1.255.260.000
1.088.740.000,00
4.338.474.875,00
488.483.000,00
5.395.453.807,00
52.096.200,00
4.720.578.155,00
196.003.600,00
20,56
31,94
12,32
92,24
73,70
22,82
16,74
34,16
17,45
13,54
116,22
11,25
34,02
1.135.047.700,00 2.332.802.400,00
1.087.894.200,00 1.444.280.000,00
1.953.061.700,00
632.974.800,00 1.235.160.000,00
1.985.171.500,00
433.218.850,00
855.061.000
589.599.200,00
52.605.200,00
15.405.000
278.050.200,00
830.440.000,00
1.115.068.500
1.076.320.000,00
909.494.700,00 1.395.268.000,00
1.642.180.879,00
609.481.620,00 1.179.446.500,00
17,51
29,84
58,64
15,01
247,26
130,64
9,22
2,21
12,57
1,15
19,62 3,51
18,93
3,85
376.735.200
287.873.907,00
493.385.707,00
537.377.007,00
154.111.200,00
295.525.100
267.882.200,00
456.274.207,00
509.800.411,00
4,33
27,48
7,46
8,13
5,41
116.313.800,00
371.155.600
145.882.000,00
238.615.800,00
252.908.500,00
70.925.600,00
323.633.000
113.891.200,00
235.788.200,00
230.236.700,00
63,99
14,68
28,09
1,20
9,85
88.831.086,00 54.439.965,00 174.229.200,00
192.486.150 59.719.965
139.821.162,00
72.089.000,00
70.984.965,00
50.337.400,00
199.588.000
163.839.800,00 98.759.200,00
142.748.400,00 52.380.000,00
25.860.000,00
23.910.000
152.398.750 37.852.115
137.810.000,00 67.270.575,00
6,34 78.289.200,00
47.318.000,00
67.747.340,00
8,15
176.444.800
108.900.500,00
108.900.500,00
23,22
131.078.400,00 46.900.000,00
25.651.400,00
22.285.000
8,90 11,68
7,29
336.718.624
22.497.513.900
194.894.940
8.422.767.860
72.459.550
3.702.897.800
31.092.018
7.476.343.900
68.056.920
7.008.161.900
63.280.730
1.993.959.900
18.757.200
3.173.409.900
30.994.490
2.782.148.700
21.650.440
4.999.999.900
42.418.400
283.999.900
1.200.000
283.999.900
1.200.000
7.190.075.900
53.240.983
6.650.075.900
50.680.983
1,74 0,92
1,74
33,65
125.822.000,00
37.123.013.320
13,12
23,97
57.560.600,00 100.000.000,00
1.119.308.600
5,52
26,15
0,81
373.007.344
117.444.799.900
1,46
46.886.000,00
107.036.050,00
71.360.100,00
57,77
107.036.050,00
50.691.600,00
150.000.000,00
26,30
44.855.153.900 4,72
160.778.850,00
Pemungutan
Pengawasan tunggakan penerimaan Retribusi dan PLL (Kegiatan ini dimulai pd th 2012-2013) Penyusunan Realisasi Penerimaan dan Evaluasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PLL Intensifikasi objek Retribusi dan pendapata lainnya (dilaksanakan semenjak tahun 2012 -2013) Sosialisasi Pajak Daerah (Kegiatan ini dimulai pada tahun 2012-2013)
4.873.156.514,00
1.333.060.440,00
848.800.000,00 Operasi penerbitan kendaraan bermotor Konsultasi Koordinasi dan monitoring Penerimaan dana Perimbangan Rapat Koordinasi Dinas Pendapatan Provinsi NTB dengan instansi terkait Penyusunan APBD Murni dan Perubahan Penyusunan dan Pembahasan LAKIP, LKPJ dan RKT Koordinasi, Intensifikasi Obyek Retribusi Daerah
4.936.325.815
86.270.000,00
19,22
15,92
Program Peningkatan Iman dan Taqwa (IMTAQ) (diawali pd tahun 2010) Program Mental dan Fisik Aparatur
14.200.000,00
6.000.000,00
14.200.000,00
136,67
6.000.000,00
136,67
Program Reformasi Birokrasi (diawali pd tahun 2010) Pembinaan,Pengendalian,dan Pengawasan Kepegawaian Pembangunan/Pengembangan
Sistem
73.695.000,00 46.695.000,00 1.000.000,00
142.404.400,00 142.404.400,00
143.404.400,00 143.404.400,00
44.555.000,00 31.755.000,00
106.260.000,00 106.260.000,00
115.389.915,00 115.389.915,00
65,40 47,05
34,02 34,02
24,28 24,28
-
1
Khusus terhadap kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Pd tahun 2012 nomenklaturnya lebih dipertajam menjadi satu kegiatan dengan meniadakan aktifitas yg bersifat ekstensifikasi, adapun dimaksud berupa kegiatan Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Intensifikasi obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya.
17
Kepegawaian Daerah Peningkatan Profesionlisme
19.999.900
Keterampilan
dan
Kegiatan Penilaian Kinerja SKPD Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
7.000.000,00
-
-
9.000.000,00
4.800.000,00
87,50
10.000.000,00
8.000.000,00
25,00
139.999.900
-
179.999.900
960.000
199.999.900
1.600.000
3.050.495.900
22.493.780
779.309.300
-
Program Penertiban Pengelolaan Keuangan dan Aset (diawali pd tahun 2010) Penyusunan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisai Kinerja SKPD (Pd th 2012 kegiatan ini diubah dlm Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan)
30.280.000,00
Penyusunan Rencana Kerja (Pd th 2012 kegiatan ini diubah dlm Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan)
2.250.000,00
69.389.682,00
Peningkatan Management Asset/barang Daerah Program peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (diawali pd tahun 2010) Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah
22.280.000,00
67.222.400,00
5.750.000,00
67.222.400,00
55.022.400,00
33.215.470,00
17.180.000,00
-
55.347.400,00
39.941.500,00
76,25
32.435.470,00
21,46
37,76
2,40
-
63.355.020,00
17.180.000,00
55.347.400,00
9,53
1.432.793.540
-
2.890.495.900
22.493.780
4.338.959.900
36.395.200
4.338.959.900
36.395.200
55.022.400,00
39.941.500,00
29,69
21,46
37,76
74.832.000,00
142.116.000,00
74.832.000,00
107.144.000,00
0,00
32,64
74.832.000,00
142.116.000,00
74.832.000,00
107.144.000,00
0,00
32,64
Sebagaimana Tabel.T-IV.C.3 Kolom (12) s/d Kolom (16) yang diisi dengan rasio antara realisasi penyerapan anggaran dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD dirumaskan berdasarkian permasalahan yang terjadi Tidak tercapainya salah satu target kinerja program/kegiatan di atas, disebabkan oleh gabungan antara kebutuhan anggaran belanja dengan kemampuan pendapatan yang diperoleh mengakibatkan adanya optimalisasi penggunaan anggaran belanja. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan perencanaan belanja daerah pada tahun anggaran 2009-2013 sebagai berikut: A.
Belanja mengutamakan keberpihakan untuk kepentingan publik daripada kepentingan aparatur
B.
Penghematan / Pengurangan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dgn mekanisme ditingkat SKPD penganggarannya dipusatkan pada Sekretariat SKPD, utk Pejabat Eselon I dan II penganggarannya dipusatkan pada Biro Umum Setda Prov. NTB
C.
Belanja Barang Pakai Habis disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dianggarkan pada Sekretariat SKPD
D.
Tidak Menyediakan anggaran untuk bintek, sosialisasi atas undangan diluar instansi Pemerintah.
E.
Efisiensi Biaya Pemeliharaan Kendaraan
F.
Penganggaran Belanja Modal Komputer tidak diperkenankan kecuali dalam rangka pembangunan sistem informasi 18
G.
Tidak diperkenankan menyediakan honor kegiatan untuk PA, KPA dan PPTK
H.
Penganggaran Honor Tim/Panitia ditiadakan kecuali Honor Panitia Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pemeriksa Barang/Jasa, Tim/Panitia yg melibatkan pihak lain diluar SKPD.
I.
Penganggaran Belanja Modal sesuai Permendagri No. 59 Thn 2007 (Kapitalisasi Belanja Modal) merupakan satu kesatuan yg terdiri dari Kegiatan Fisik, Perencanaan dan Pengawasan, dan Biaya Pengadaan termasuk Honor Panitia. Sementara itu, kebijakan khusus perencanaan belanja Tahun Anggaran 2011 berkaitan dengan pola distribusi penggunaan anggaran belanja sehingga diperoleh pagu belanja masing-masing SKPD.
J.
Optimalisasi penggunaan anggaran belanja, berimplikasi pada rasionalisasi anggaran yang diberlakukan terhadap beberapa kegiatan fisik/belanja modal, pada satu sisi beberapa kegiatan/belanja pendukung tidak terkena rasionalisasi sehingga program tersebut tidak bisa dilaksanakan, Alokasi anggaran kas sebagaimana yang diharapkan yaitu untuk lebih mengutamakan kegiatan fisik/belanja modal sehingga pemberlakukan rasionalisasi tersebut sangat mempengaruhi kegiatan/belanja yang lain dan Pengesahan DPPA yang terlambat juga membawa dampak pada beberapa kegiatan karena asumsi penganggaran yang lebih besar.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dipenda. A.
Hasil Capaian Kinerja Pelayanan Dipenda & Rencana Capaian Target Pendapatan Daerah tahun 2013 sd 2016. 1.
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja pendapatan Tahun 2013 dengn Realisasi Kinerja pendapatan Tahun 2014. Kelompok & Jenis Pendapatan Daerah
Realisasi Target
Realisasi 2013
2013 1 TOTAL PENDAPATAN DAERAH 1 PENDAPATAN
2
3
Target 2014
2014
4
5
6=4:2x10 0-100
Capaian Realis asi (%) 7=5:3x10 0-100
Capaian Target (%)
Pelampauan Capaian Target (Rp)
Capaian R e a l i sasi (Rp)
8=(4-2)
9=(5-3)
2.594.808.258.800
2.379.558.200.300,46
2.923.616.362.119
2.760.925.047.965,8 0
12,67
16,03
328.808.103.319
381.366.847.665,34
904.540.290.700
847.866.511.218,40
1.194.261.581.800
1.078.637.006.223,2
32,03
27,22
289.721.291.100
230.770.495.004,82
19
ASLI DAERAH a) PAJAK DAERAH b) RETRIBUSI DAERAH c) HSL PENGELOLAA N KEKAYAAN DRH YG DIPISAHKAN d) LAIN-LAIN PAD YANG SAH 2 DANA PERIMBANGAN 3 LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Jumlah (1+2+3) = ( Realisasi : Target x 100% )
673.234.685.000
697.834.322.423,00
963.903.006.800
2 905.664.014.364
43,17
29,78
290.668.321.800
207.829.691.941,00
16.724.721.400
12.929.180.980,14
13.856.478.050
15.575.414.575
-17,15
20,47
-2.868.243.350
2.646.233.594,86
95.892.605.000
52.715.118.386,00
93.287.340.000
55.670.166.607
-2,72
5,61
-2.605.265.000
2.955.048.221,00
118.688.279.300
84.387.889.429,26
123.214.756.950
101.727.410.677,22
3,81
20,55
4.526.477.650
17.339.521.247,96
1.187.576.718.000
1.075.004.985.595,00
1.226.208.396.981
1.210.543.065.521,0 0
3,25
12,61
38.631.678.981
135.538.079.926,00
502.691.250.100
456.686.703.487,06
503.146.383.338
471.744.976.221,58
0,09
3,30
455.133.238
15.058.272.734,52
2.594.808.258.800,0 0
2.379.558.200.300,46
2.923.616.362.119
2.760.925.047.965,8 0
12,67
16,03
328.808.103.319
381.366.847.665,34
Pada tahun 2014 realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTB sejumlah Rp2.760.925.047.965,80. Realisasi ini meningkat sebesar Rp. 381.369.430.665,34 atau 16,03 % dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada tahun 2013 sejumlah Rp2.379.558.200.300,46-. Target pendapatan daerah tahun 2014 sebesar Rp. 2.923.616.362.119 Target ini meningkat sebesar Rp. 328.808.103.319 atau 12,67 % dari target tahun 2013 sebesar Rp. 2.594.808.258.800,-. Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. a.
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi PAD pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.078.637.006.223,22 meningkat sebesar Rp230.770.495.004,82 atau 27,22% dari Realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 847.866.511.218,40. Adapun Realisasi setiap komponen Pendapat Asli Daerah diuraikan antara lain: 20
1). Pajak Daerah. Realisasi pajak daerah tahun 2014 Rp. 905.664.014.364 meningkat sebesar Rp207.829.691.941,00 atau 29,78% dari Realisasi pajak daerah tahun 2013 sebesar Rp. 697.834.322.423,00. Pendapatan Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan. 2). Realisasi Retribusi Daerah tahun 2014 Rp. 15.575.414.575 meningkat sebesar Rp2.646.233.594,86 atau 20,47% dari Realisasi Retribusi Daerah tahun 2013 sebesar Rp. 12.929.180.980,14. Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu. 3). Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun 2014 Rp. 55.670.166.607 meningkat sebesar Rp2.955.048.221 atau 5,61% dari Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun 2013 sebesar Rp. 52.715.118.386,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terdiri dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta. 4). Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
tahun 2014 Rp. 101.727.410.677,22 meningkat sebesar
Rp17.339.521.248 atau 20,55% dari Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 sebesar Rp. 84.387.889.429,26. Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, Pendapatan Bunga, Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Dari Pengembalian dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir b.
Dana Perimbangan. Realisasi Dana Perimbangan pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.210.543.065.521,00 meningkat sebesar Rp135.538.079.926 atau 12,61% dari Realisasi Dana Perimbangan tahun 2013 sebesar Rp. 1.075.004.985.595,00. Adapun Pendapat Dana
21
Perimbangan terdiri antara lain Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). c.
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2014 sebesar Rp. 471.744.976.221,58 meningkat sebesar Rp15.060.882.735 atau 3,30% dari Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2013 sebesar Rp. 456.686.703.487,06. Adapun Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Jenis Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.
2.
Tabel Pertumbuhan Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah 2014 - 2015.
Kelompok & Jenis Pendapatan Daerah
1 TOTAL PENDAPATAN DAERAH 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH a) PAJAK DAERAH b) RETRIBUSI DAERAH c) HSL PENGELOLAAN KEKAYAAN DRH YG DIPISAHKAN d) LAIN-LAIN PAD YANG SAH 2 DANA PERIMBANGAN 3 LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Jumlah (1+2+3) = ( Realisasi : Target x 100% )
Realisasi
Target
Realisasi
Target
2014
2014
2015
2015
2
3
4
5
Capaian Target (%)
Capaian Realisasi (%) 7=5:3x100100 21,42
601.035.635.672
Capaian Realisasi (Rp)
2.923.616.362.119
2.805.611.488.056,65
3.555.509.042.478
3.406.647.123.729
6=4:2x100100 21,61
1.194.261.581.800
115.060.397.173,45
1.420.471.239.378
1.330.641.857.950
18,94
19,33
215.581.460.778
963.903.006.800 13.856.478.050
904.782.698.514 19.838.517.587
1.008.440.439.200 22.902.317.650
1.010.644.449.262 24.677.647.251
4,62 65,28
11,70 24,39
105.861.750.748 4.839.129.663
93.287.340.000
55.670.166.607
123.837.542.676
57.864.181.808
32,75
3,94
2.194.015.201
123.214.756.950
134.769.014.465,45
265.290.393.852
237.455.579.630
115,31
76,19
102.686.565.165
1.226.208.396.981 503.146.383.338
1.212.086.447.141 478.464.643.742,20
1.491.849.894.000 643.187.909.100
1.450.695.264.778 625.310.001.000
21,66 27,83
19,69 30,69
238.608.817.637 146.845.357.258
2.923.616.362.119
2.805.611.488.056,65
3.555.509.042.478
3.405.407.945.259
21,61
21,42
617.220.774.141
9=(5-3)
22
3.
Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja pendapatan Tahun 2014 dengan Realisasi Kinerja pendapatan Tahun 2015. Pada tahun 2015 realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTB sejumlah Rp 3.406.647.123.729. Realisasi ini
meningkat sebesar Rp. 601.035.635.672 atau 21,42% dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada tahun 2014 sejumlah Rp 2.805.611.488.056,65. Target pendapatan daerah tahun 2015 sebesar Rp. 3.555.509.042.478 Target ini meningkat sebesar Rp. 631.892.680.359 atau 21,61 % dari target tahun 2014 sebesar Rp.,-. Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. a.
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi PAD pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.330.641.857.950 meningkat sebesar Rp 215.581.40.778 atau 19,33% dari Realisasi tahun 2014 sebesar Rp. 115.060.397.173,45. Adapun Realisasi setiap komponen Pendapat Asli Daerah diuraikan antara lain: 1). Pajak Daerah. Realisasi pajak daerah tahun 2015 Rp.1.010.644.449.262 meningkat sebesar Rp. 105.861.750.748 atau 11,70% dari Realisasi pajak daerah tahun 2014 sebesar Rp. 904.782.698.514 Pendapatan Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan. 2). Realisasi Retribusi Daerah tahun 2015 Rp. 24.677.647.251 meningkat sebesar Rp. 4.839.129.663 atau 24,39% dari Realisasi Retribusi Daerah tahun 2014 sebesar Rp. 19.838.517.587. Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu.
23
3). Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun 2015 Rp. 57.864.181.808 meningkat sebesar Rp. 2.194.015.201 atau 3,94% dari Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun 2014 sebesar Rp. 55.670.166.607. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terdiri dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta. 4). Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
tahun 2015 Rp.237.455.579.630 meningkat sebesar Rp.
102.686.565.165 atau 76,19% dari Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 sebesar Rp. 134.769.014.465,25. Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, Pendapatan Bunga, Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Dari Pengembalian dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir b.
Dana Perimbangan. Realisasi Dana Perimbangan pada tahun 2015 sebesar Rp.1.450.695.264.778 meningkat sebesar Rp. 238.608.817.637 atau 19,69% dari Realisasi Dana Perimbangan tahun 2014 sebesar Rp. 1.212.086.447.141. Adapun Pendapat Dana Perimbangan terdiri antara lain Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
c.
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2015 sebesar Rp. 625.310.001.000 meningkat sebesar Rp. 9.102.232.675 atau 30,69% dari Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2014 sebesar Rp. 478.464.643.742,20. Adapun Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Jenis Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. 24
4.
Analisis Target Pendapatan Daerah 2016 dan Rencana Target Pendapatan Daerah 2017. Penganggaran target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 Rp3.740.980.788.000 mengalami peningkatan
Rp451,747,938.00 atau 13.73% dibandingkan dengan Rencana target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.289.232.850.000. Penganggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2017 dimaksud terdiri atas kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1.489.588.230.000, Dana Perimbangan Rp1.618.805.889.000,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp632.586.669.000,00. Adapun kelompok Pendapatan berkenaan diuraikan antara lain: a.
Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2017 Rp1.489.588.230.000 mengalami peningkatan Rp211,872,333.00 atau 16.58% dibandingkan dengan Rencana target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.277.715.897.000. Penganggaran pendapatan Asli daerah Tahun Anggaran 2017 dimaksud terdiri atas Jenis Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah.
b.
Target Pendapatan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2017 Rp1.618.805.889.000,00 mengalami peningkatan Rp182,367,726,000.00 atau 12.70% dibandingkan dengan Rencana target Pendapatan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.436.438.163.000,00. Penganggaran Pendapatan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2017 dimaksud terdiri atas Jenis Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
c.
Target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2017 Rp632.586.669.000,00 mengalami peningkatan Rp57,507,879,000.00 atau 10.00% dibandingkan dengan Rencana target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp575.078.790.000,00. Penganggaran Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2017 dimaksud terdiri atas Jenis Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil
25
Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Mengingat pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk mendanai pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2017, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menetapkan target pendapatan dimaksud sudah menyesuaikan dengan potensi nyata sumber pendapatan yang ada di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan akan terus memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah dimaksud. 5.
Analisis Perbandingan Realisasi Belanja Daerah 2014 - 2015. Uraian Belanja
Tahun 2014
Tahun 2015
Target
64,622,232,200.00
76,030,557,966.00
Realisasi
60,932,103,417.00
70,758,622,338.00
3,690,128,783.00
5,271,935,628.00
Efisiensi Anggaran BELANJA LANGSUNG
%
11,408,325,766.00
17.65
9,826,518,921.00
16.13
1,581,806,845.00
42.87
9,774,917,906.00
22.94
7,760,251,346.00
18.69
2,014,666,560.00
183.45
TIDAK
Target
42,612,440,600.00
52,387,358,506.00
Realisasi
41,514,213,857.00
49,274,465,203.00
1,098,226,743.00
3,112,893,303.00
Efisiensi Anggaran
Bertambah / Berkurang
26
Uraian Belanja
Bertambah / Berkurang
Tahun 2014
Tahun 2015
Target
22,009,791,600.00
23,643,199,460.00
Realisasi
19,417,889,560.00
21,484,157,135.00
2,591,902,040.00
2,159,042,325.00
%
BELANJA LANGSUNG
Efisiensi Anggaran B.
1,633,407,860.00
7.42
2,066,267,575.00
10.64
(432,859,715.00)
-16.70
Asumsi Dasar Target Pendapatan Daerah. 1.
Proyeksi data pendapatan daerah Pendapatan Daerah yang dikotribusikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahunn 2008-2013 mengalami pertumbuhan secara eksponensial, artinya mengalami peningkatan secara konsisten. Sehingga karena unsur itu, dapat dengan mudah dilakukan proyeksi Pendapatan Daerah ke depan dengan munggunakan analisis trend. Hasil proyeksi ditunjukan oleh tabel berikut. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2014-2018 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total Pendapatan Daerah 1.049.655.365.973 1.173.043.588.526 1.272.218.058.844 1.689.351.248.722 2.242.778.381.168 2.594.808.258.800 2.637.030.544.600 2.910.960.250.000 3.289.232.850.000 3.740.980.788.000 4.287.776.894.000
Sumber: Data Dispenda Prov. NTB (Diolah) RPJMD 2014-2018 Provinsi NTB Tabel 3.9 27
Hasil proyeksi menunjukan bahwa total pendapatan daerah pada tahun 2012 tercatat Rp 2 trilyun lebih mengalami peningkatan menjadi Rp 4,28 trilyun lebih di tahun 2018, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,52%. Untuk lebih jelas melihat pertumbuhannya ditunjukan oleh grafik di bawah ini. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2014-2018 5,000,000,000,000
Total Pendapatan Daerah TOTAL PENDAPATAN DAERAH
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sumber: Data Dispenda Prov. NTB (Diolah) RPJMD 2014-2018 Provinsi NTB Gambar 3.5
Peningkatan Total Pendapatan Daerah adalah dikontribusikan oleh Pendapatan Asili Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2013-2018 diproyeksikan tumbuh rata-rata 15,69%, sebagai akibat terjadinya pertumbuhan beberapa instrumen pembentuk PAD seperti pajak daerah (11,66%), retribusi daerah (4,94%), laba perusahaan daerah (5,07%) dan lain-lain penerimaan (43,06%). Pada tahun 2012 total PAD adalah sebesar Rp. 746 milyar lebih diproyeksi mengalami peningkatan sebesar Rp.1,767 trilyun lebih pada tahun 2018. Kondisi ini akan tercapai bila perangkat daerah mampu mempertahankan kinerja dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, pencermatan dalam menggali potensi PAD dan sumber daya manusia (SDM) yang melakukan penarikan PAD. Di samping itu, masuknya pajak rokok sebagai bagian dari PAD
28
menyebabkan nilai PAD terus mengalami peningkatan beberapa tahun ke depan. Data estimasi PAD ditunjukan oleh tabel berikut: Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2018 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pendapatan Asli Daerah 413.161.193.105 474.455.062.324 515.340.956.846 741.291.174.995 745.941.063.054 858.849.520.116 977.201.846.700 1.110.471.318.000 1.277.715.897.000 1.489.588.230.000 1.762.840.194.000
Sumber: Data Dispenda Prov. NTB (Diolah) RPJMD 2014-2018 Provinsi NTB. Tabel 3.10
Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2018
Pendapatan Asli Daerah
2,000,000,000,000 1,500,000,000,000 1,000,000,000,000
PENDAPATAN ASLI DAERAH
500,000,000,000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 RPJMD 2014-2018 Provinsi NTB. Gambar 3.6
Dana Perimbangan memiliki trend peningkatan sampai dengan tahun 2018. Karena merupakan transfer pusat maka salah satu faktor penentu besar kecilnya dana perimbangan akan bersumber dari kinerja perekonomian nasional. Dari tahun 2008-2012 Dana perimbangan mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,61 %. Pada tahun 29
2012-2018 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata 7,51 %, dengan peningkatan nilai dari Rp.1,054 trilyun pada tahun 2012, meningkat sebesar Rp. 1,606 trilyun di tahun 2018. Data Proyeksi Dana Perimbangan ditunjukan oleh tabel berikut ini. Proyeksi Dana Perimbangan Tahun 2014-2018 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dana Perimbangan 626.994.172.867,93 701.175.944.010,34 756.256.439.498,00 855.310.098.727,00 1.054.470.183.114,00 1.144.390.537.533,00 1.157.137.447.800,00 1.277.690.032.000,00 1.436.438.163.000,00 1.618.805.889.000,00 1.829.091.365.000,00
Sumber: Dispenda Prov. NTB (Diolah) RPJMD 2014-2018 Provinsi NTB Tabel 3.11
Peningkatan nilai dana perimbangan sebagai akibat dari peningkatan beberapa instrumen pembentuknya, yaitu dana bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU dan DAK. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak diproyeksi tumbuh rata-rata 19,44 % rentang tahun 2013-2018, DAU tumbuh rata-rata 8 % dan DAK tumbuh rata-rata 6,80 %. Untuk melihat pola pertumbuhan dana perimbangan ditunjukan oleh bagan di bawah ini. Proyeksi Dana Perimbangan Tahun 2014-2018 2,000,000,000,000.00
Dana Perimbangan DANA PERIMBANGAN
0.00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sumber: Dispenda Prov. NTB (Diolah) RPJMD 2014-2018 Provinsi NTB Gambar 3.7
30
Sumber Pemasukan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terjadi lompatan drastis di tahun 2012. Karena terjadinya fluktuasi yang tinggi dalam porsi Pemasukan Lain-Lain Daerah Yang Sah sehingga analisis trend tidak dapat dilakukan, artinya varibel trend (series waktu) tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor tersebut. Sungguhpun demikian, pendapatan daerah yang sah akan mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Data pertumbuhan Pemasukan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ditujukan oleh tabel berikut: Proyeksi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2014-2018 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Lain-lain Pendapatan yang Sah 9.500.000.000,00 341.325.000 620.662.500,00 92.749.975.000 442.367.135.000,00 502.691.250.100,00 502.691.250.100,00 522.798.900.000,00 575.078.790.000,00 632.586.669.000,00 695.845.335.000,00
Sumber: Dispenda Prov. NTB (Diolah) RPJMD 2014-2018 Provinsi NTB Tabel 3.12
Untuk melihat pola perkembangan Lain-lain Pendapatan Yang Sah ditunjukan oleh bagan berikut ini: Proyeksi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2014-2018 1,000,000,000,000.00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH…
0.00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2.3 Isu, Permasalahan dan solusi Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dipenda Optimalisasi penggunaan anggaran belanja, berimplikasi pada rasionalisasi anggaran yang diberlakukan terhadap beberapa kegiatan fisik/belanja modal, pada satu sisi beberapa kegiatan/belanja pendukung tidak terkena rasionalisasi sehingga program 31
tersebut tidak bisa dilaksanakan, Alokasi anggaran kas sebagaimana yang diharapkan yaitu untuk lebih mengutamakan kegiatan fisik/belanja modal sehingga pemberlakukan rasionalisasi tersebut sangat mempengaruhi kegiatan/belanja yang lain dan Pengesahan DPPA yang terlambat juga membawa dampak pada beberapa kegiatan karena asumsi penganggaran yang lebih besar. Berdasarkan kondisi kinerja Dinas Pendapatan Daerah Prov. NTB sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dilakukan analisis lingkungan strategis baik eksternal maupun internal agar indikator capaian (target dan sasaran) yang ditetapkan pada Tahun 2017 dapat tercapai berdasarkan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Beberapa Kekuatan yang diidentifikasi dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Prov. NTB pada Tahun 2017 antara lain sebagai berikut : A.
Adanya ketersediaan Dana yang relatif cukup mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
B.
Adanya Komitmen dan keinginan yang kuat dari Dinas Pendapatan Daerah beserta jajarannya dalam mencapai tujuan dan sasaran setrategis.
C.
Adanya berbagai program terobosan untuk mempercepat proses pencapaian tujuan dan sasaran setrategis baik bidang pelayanan, sinergitas kegiatan koordinasi dengan instansi terkait dan Memiliki Program Kerja yang pasti, sistematis dan berkelanjutan.
D.
Adanya UU No. 32 Tahun 2004 dan Adanya UU No. 28/2009.
E.
Adanya Kemauan Politik Pemda untuk meningkatkan PAD sebagai salahsatu potensi andalan sumber pendapatan daerah, khususnya PAD yang bersumber dari komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
F.
Adanya penambahan Wajib Pajak/Wajib Retribusi dan Adanya kesadaran masyarakat sebagai WP/WR
G.
Berkembangnya teknologi informasi yang cukup pesat, yang dapat menjadi peluang dalam upaya meningkatkan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi memberikan manfaat sebagai media pendukung untuk menjalin hubungan kerja sama antar komunikasi lainnya; 32
Adapun beberapa kelemahan-kelemahan yang diidentifikasi mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Prov. NTB pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut: A.
Analisis terhadap potensi retribusi daerah masih belum tuntas.
B.
Sarana pendukung penagihan pajak daerah dan retribusi daerah relatif masih belum terpenuhi.
C.
Masih lemahnya kesadaran wajib pajak.
D.
Adanya perbedaan Asumsi dana perimbangan yang direncanakan dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
E.
Belum optimalnya pengelolaan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi.
F.
Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat.
G.
Minimnya Pelatihan/bintek terkait Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
Dari sisi lingkungan eksternal, beberapa Peluang yang diidentifikasi dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Prov. NTB pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut : A.
Adanya Penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
B.
Adanya Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Daerah di bidang perpajakan daerah (Local faxing empowerment)
C.
Adanya pemberian diskresi dalam penetapan jenis Retribusi Daerah, sesuai dengan kategori yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan Adapun Ancaman yang diidentifikasi dapat mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran Dinas Pendapatan
Daerah Prov. NTB pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
33
A.
Kebijakan pusat tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sering mengalami perubahan.
B.
Kebijakan pusat tentang harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Fluktuatif.
C.
Adanya kebijakan optimalisasi penggunaan anggaran belannja pada Pemeliharaan Kendaraan Dinas
D.
Adanya rasionalisasi anggaran yang diberlakukan terhadap beberapa kegiatan fisik/belanja modal,
E.
Adanya beberapa kegiatan/belanja pendukung tidak terkena rasionalisasi sehingga program tersebut tidak bisa dilaksanakan,
F.
Pengesahan DPPA yang terlambat membawa dampak pada beberapa kegiatan karena asumsi penganggaran yang lebih besar Berdasarkan hasil identifikasi terhadap Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sebagaimana diuraikan di atas,
beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut : A.
Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan Dipenda, Seyogyanya Dari beberapa masalah dan solusi yang ditempuh Terhadap beberapa belanja yang merupakan belanja pendukung dari kegiatan yang terkena rasionaliasi dapat dilakukan pergeseran pada DPA Perubahan.
B.
Peningkatan Pendapatan Daerah kiranya ditempuh dengan melakukan Intensifikasi sumber-sumber pendapatan. Intensifikasi dikaitkan dengan usaha untuk melakukan pemungutan yang lebih intensif, yaitu secara ketat, giat, dan teliti, serta pengembangan cakupan obyek.
34
Tabel : Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB Kondisi Internal Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB Kekuatan A. Adanya ketersediaan Dana
yang
cukup
relatif
mendukung
Kelemahan A. Analisis terhadap potensi
Kondisi Eksternal Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB Peluang A. Adanya UU No. 32 Tahun 2004 dan Adanya UU No. 28/2009. B. Adanya
B. Adanya perbedaan Asumsi dana perimbangan yang direncanakan
Kemauan
Politik
Pemda
untuk
pelaksanaan tugas dan
retribusi
meningkatkan PAD sebagai salahsatu potensi
fungsi
daerah
andalan sumber pendapatan daerah, khususnya
relatif masih
PAD yang
lemah.
Daerah dan Retribusi Daerah.
B. Adanya
Komitmen
dan keinginan yang kuat
dari
Dinas
Pendapatan
Daerah
B. Sarana pendukung
Adanya
kesadaran
dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. C. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat. D. Tidak Menyediakan anggaran untuk bintek, sosialisasi atas undangan diluar instansi Pemerintah.
masyarakat
sebagai
dalam rangka pembangunan sistem informasi
jajarannya
dalam
mencapai
pajak daerah
D. Berkembangnya teknologi informasi yang cukup
sasaran
dan retribusi
pesat, yang dapat menjadi peluang dalam upaya
G. Penganggaran Honor Tim/Panitia ditiadakan kecuali Honor Panitia
daerah
meningkatkan kualitas dan kapabilitas sumber
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pemeriksa Barang/Jasa, Tim/Panitia
relatif masih
daya manusia. Disamping itu, perkembangan
belum
teknologi informasi memberikan manfaat sebagai
memadai.
media pendukung untuk menjalin hubungan kerja
dan
setrategis. C. Adanya
berbagai
program
terobosan
untuk proses tujuan
mempercepat pencapaian dan
sasaran
C. Belum optimalnya
setrategis baik bidang
pengelolaan
pelayanan, sinergitas
aset daerah
kegiatan
WP/WR
E. Penganggaran Belanja Modal Komputer tidak diperkenankan kecuali
beserta
tujuan
penagihan
bersumber dari komponen Pajak
C. Adanya penambahan Wajib Pajak/Wajib Retribusi dan
Tantangan A. Masih lemahnya kesadaran wajib pajak.
sama antar komunikasi lainnya; E. Adanya Penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah F. Adanya Pemberian kewenangan yang lebih besar
koordinasi
sebagai
kepada Daerah di bidang perpajakan daerah (Local
dengan instansi terkait
sumber
faxing empowerment)
dan
penerimaan
Memiliki
Program Kerja yang pasti, sistematis dan berkelanjutan.
retribusi.
G. Adanya pemberian diskresi dalam penetapan jenis Retribusi Daerah, sesuai dengan kategori yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
F. Tidak diperkenankan menyediakan honor kegiatan untuk PA, KPA dan PPTK
yg melibatkan pihak lain diluar SKPD. H. Kebijakan pusat tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sering mengalami perubahan. I. Kebijakan pusat tentang harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Fluktuatif. J. Adanya kebijakan optimalisasi penggunaan anggaran belannja pada Pemeliharaan Kendaraan Dinas K. Adanya rasionalisasi anggaran yang diberlakukan terhadap beberapa kegiatan fisik/belanja modal, L. Adanya
beberapa
kegiatan/belanja
pendukung
tidak
terkena
rasionalisasi sehingga program tersebut tidak bisa dilaksanakan, M. Pengesahan DPPA yang terlambat membawa dampak pada beberapa kegiatan karena asumsi penganggaran yang lebih besar
35
2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD. Adanya gabungan antara kebutuhan anggaran belanja dengan kemampuan pendapatan yang diperoleh mengakibatkan pentingnya optimalisasi penggunaan anggaran belanja. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan umum perencanaan belanja daerah pada tahun anggaran 2017, sebagai berikut: 1.
Belanja mengutamakan keberpihakan untuk kepentingan publik daripada kepentingan aparatur
2.
Penghematan / Pengurangan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
3.
Belanja Barang Pakai Habis disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dianggarkan pada Sekretariat SKPD
4.
Tidak Menyediakan anggaran untuk bintek, sosialisasi atas undangan diluar instansi Pemerintah.
5.
Efisiensi Biaya Pemeliharaan Kendaraan
6.
Meminimalisir penganggaran Honor Tim/Panitia kecuali Honor Panitia Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pemeriksa Barang/Jasa, Tim/Panitia yg melibatkan pihak lain diluar SKPD.
7.
Penganggaran Belanja Modal sesuai Permendagri No. 59 Thn 2007 (Kapitalisasi Belanja Modal) merupakan satu kesatuan yg terdiri dari Kegiatan Fisik, Perencanaan dan Pengawasan, dan Biaya Pengadaan termasuk Honor Panitia. Sementara itu, kebijakan khusus perencanaan belanja Tahun Anggaran 2011 berkaitan dengan pola distribusi penggunaan anggaran belanja sehingga diperoleh pagu belanja masing-masing SKPD.
36
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Pembangunan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Telaahan Terhadap Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengetahui arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dipenda. Evaluasi Beberapa pembangunan gedung kantor yang pernah dan akan dilaksanakan Dipenda tahun lalu (2015/tahun n-2), dan kondisi tahun berjalan (2016/tahun n-1)
terutama hasil pembangunan yang telah
dilaksanakan oleh Dipenda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Prioritas Pembangunan Tahun 2015 Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak yang implementasinya dilakukan oleh UPTD PPDRD, maka pada tahun anggaran 2015 Dipenda Prov NTB memprioritaskan pembangunan/sarana dan prasarana pelayanan yang secara bertahap sesuai dengan kemampua dana pada tahun mendatang untuk semua UPTD PPDRD/Samsat se-NTB. Dan pada tahun 2015 ini telah dilakukan pembanguan gedung kantor Arsip Mataram dan pembangunan gedung kantor untuk UPTD Selong. Pada Tahun Anggaran berjalan 2016, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat baru akan melaksanakan kegiatan pembangunan gedung kantor, berupa: A.
Pembangunan sarana pendukung gedung kantor Drive Thru Paok Motong Lotim, sehinga diharapkan dapat beroperasi.
B.
Pembangunan sarana pendukung gedung kantor Samsat Pembantu pada UPTD Panda-Bima
37
C.
Pemenuhan kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor pada UPTD PPDRD se-NTB
D.
Serta penambahan 3 (tiga) unit mobil operasional samsat keliling dan beberapa unit kendaraan roda 2 pada masing-masing UPTD-PPDRD se NTB. Pelaksanaan pembangunan ini diharapkan berdampak terhadap meningkatnya pendapatan daerah dengan terus berupaya
memberikan berbagai kemudahan terhadap masyarakat, dalam mengakses layanan publik yang layak. Capaian ini tentu akan mendorong terlaksananya program-program Dipenda khususnya untuk mendukung beberapa tujuan, sasaran dan program kerja Dipenda. Semua upaya ini tentunya bermuara pada satu tujuan yakni Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Pendapatan Asli Daerah), dimana indikator penting ini tergambar melalui tingkat capaian terhadap target Renstra dengan rata-rata pertumbuhan 15.42 % setiap tahun. 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dipenda A. Tujuan Dan Sasaran Renja Dipenda TA. 2017. 1.
Tujuan Berdasarkan Renstra Dipenda, terdapat 39 tujuan yang diharapkan dapat dilaksanakan. Dari 39 tujuan tersebut dirangkum menjadi sebagai berikut : a.
Meningkatkan Kuantitas Dan Kontinuitas Pendapatan Bagi Hasil Pajak
b.
Meningkatkan Kuantitas Dan Kontinuitas Pendapatan Dana Alokasi Umum Dan Khusus
c.
Meningkatkan Kuantitas Dan Kontinuitas Pendapatan Royalty Dan Pinjaman Daerah Yang Sah
d.
Meningkatkan Kuantitas Dan Kontinuitas Pendapat An Pkb Dan Bbnkb
e.
Meningkatkan Kuantitas Dan Kontinuitas Pendapat An Pajak Lainnya
f.
Meningkatkan Efektifitas Pengurusan Keberatan Pajak & Keluh An Lainnya
38
g.
Meningkatkan Kuantitas Dan Kontinuitas Dari Pendapatan Retribusi
h.
Meningkatkan Kuantitas Dan Kontinuitas Pendapatan Lainnya
i.
Meningkatkan Efektifitas Pembukuan Dan Keberatan Retribusi Pendapatan Lainnya
j.
Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Program Dan Pelaporan
k.
Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Administrasi Keuangan
l.
Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Administrasi Umum Dan Kepegawaian
m.
Meningkatkan Kuantitas Dan Kontinuitas Penatausahaan PKB Dan BBNKB Pada UPTD PPDRD Dipenda Se-NTB
n.
Meningkatkan Kuantitas Dan Kontinuitas Pendapatan Dari PKB Dan BBNKB Pada UPTD PPDRD Dipenda SeNTB
o.
2.
Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Administrasi Umum Dan Kepegawaian Pada UPTD PPDRD Dipenda Se-NTB
Sasaran a.
Tersedianya Sarana Dan Prasarana Penunjang Yg Memadai Pada Kantor Induk Dan UPTD PPDRD Dipenda SeNTB
b.
Tersedianya Tenaga Lapangan Yg Memadai Pada Kantor Induk Dan UPTD PPDRD Dipenda Se-NTB
c.
Terlaksananya Operasi Kendaraan Bemotor Secara Rutin Pada UPTD PPDRD Se-NTB
d.
Tersedianya Tenaga Lapangan Yg Memadai Pada Kantor Induk Dan UPTD PPDRD Dipenda Se-NTB
e.
Tersedianya Sarpras Penunjang Yg Memadai Pada Kantor Induk Dan UPTD PPDRD Dipenda Se-NTB
f.
Tersedianya Pedoman Kerja Yang Lengkap Pada Kantor Induk Dan UPTD PPDRD Dipenda Se-NTB
g.
Tersedianya Petugas Yg Memadai Pada Kantor Induk Dan UPTD PPDRD Dipenda Se-NTB
h.
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Yg Akurat 39
i.
Tersusunnya Laporan Yg Lengkap Pada Kantor Induk Dan UPTD PPDRD Dipenda Se-NTB
j.
Tersedianya Pustaka Dan Data Yg Memadai Pada Kantor Induk Dan UPTD PPDRD Dipenda Se-NTB
k.
Terselenggara Rakor
l.
Terwujudnya Target Penerimaan Daerah
m.
Terwujudnya Laporan Keuangan Yang Baik Dan Benar
n.
Terlatihnya Pegawai Dalam Diklat Penjenjangan Dan Fungsional Pada Kantor Induk Dan UPTD PPDRD Dipenda Se-NTB
o.
Tersedia Dan Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Kerja Pada Kantor Induk Dan UPTD PPDRD Dipenda Se-NTB
p.
Terkirimnya Petugas Dalam Pertemuan Koordinasi Dan Pertemuan Teknis Nasional
q.
Tersusunnya Target Penerimaan Dari Uptd Ppdrd Kab/Kota Se-NTB Secara Tepat
r.
Terwujudnya Laporan Keuangan Yang Baik Dan Benar Dari UPTD PPDRD Kab/Kota Se-NTB
s.
Terlatihnya Pegawai Dalam Diklat Penjenjangan Dan Fungsional Pada UPTD PPDRD Kab/Kota Se-NTB
t.
Tersedia Dan Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Kerja Pada UPTD PPDRD Kab/Kota Se-NTB
u.
Terkirimnya Petugas UPTD PPDRD Dipenda Se-Ntb Dalam Pertemuan Koordinasi Dan Pertemuan Teknis Nasional
3.3 Program dan Kegiatan TA. 2017 A. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas pendapatan Daerah Provinsi NTB yaitu: 1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah, 2. Pencapaian MDGs, 3. Pengentasan kemiskinan, 40
4. Pencapaian SPM, 5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, 6. Pengembangan daerah terisolir.
B. Rekapitulasi program dan kegiatan TA. 2017: Pada Tahun anggaran rencana 2017, Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan sebanyak 8 (delapan Program) dengan 40 (empat puluh satu) kegiatan.
41
BAB IV. INDIKATOR KINERJA & KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PENDAPATAN PROV. NTB Meningkatkan sumber pendanaan daerah dengan asumsi rata-rata pertumbuhan setiap tahun 15.68 %. Tabel 6.1 A. Capaian Indikator Kierja Realisasi Indikator kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kondisi Kinerja Awal 2013 No
-1
1
Indikator
Satuan
-3
-2
Pertumbuhan PAD
% Rp.
Kondisi Kinerja Akhir
Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun
Tahun 0
2014
2015
2016
2017
2018
2018
-8
-9
-10
-11
-12
13,64
29,27
15,06
16,58
18,34
18,34
1,110,471,318,000.00
1,420,471,239,378.44
15,06
16,58
18,34
18,34
Target
Realisasi
Target
Realisasi
-4
-5
-6
-7
15,14
13,78
29,60
977,201,846,700.00
1,098,875,258,431.25
Mengacu kepada capaian indikator kinerja yang telah berhasil dicapai, maka dapat dilihat bahwa kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat baik. Hal ini dipengaruhi baik dari sisi kinerja yang telah dilakukan, juga dipengaruhi oleh factor perekonomian masyarakat yang turut mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan. 42
B. Kelompok Sasaran
BAB V. DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERDAYA SERTA PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERDAYA SERTA PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF DINAS PENDAPATAN PROVINSI NTB 2017. A. TABEL V. 1. 20. 08. PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan 2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah a. Penyusunan rancangan peraturan daerah a. Intensifikasi penerimaan Pajak Daerah
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 3 Terwujudnya Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Daerah (Pendapatan Asli Daerah) yang optimal meningkatnya penerimaan PAD dan tarif berdasarkan Perda tentang Retribusi Terwujudnya Peningkatan penerimaan Pajak Daerah 1. Tersusunnya Buku NJKB 2. Tersusunnya Laporan monev dan koordinasi/Konsultasi Pelaksanaan pungutan Pajak Daerah 3. Tersusunnya Laporan Pelaksanaan rakor pembina samsat 4. Pendataan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor
Lokasi 4
Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 5 6 2,5%
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting
Target Kinerja
7
8 2,5%
8,394,581,200.00 3 Perda
9
6,886,374,900.00 2 Perda
210,000,000.00 se-NTB
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
159,160,800.00
5%
5% 3,816,624,900.00
2,100,000,000.00
150 buku 12 Laporan
150 buku 12 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
se-NTB
43
5. 6. b.
c.
d.
Orientasi dan peningkatan teknis keSamsatan
operasi penertiban bermotor
kendaraan
Konsultasi Koordinasi dan monitoring Penerimaan dana Perimbangan
Meningkatnya kelancaran sistem online ke-samsatan melalui Rapat koordinasi dengan mitra kerja (kepolisian dan Jasa Raharja) serta pelaksanaan supervisi Online terjaringnya kendaraan luar daerah dan kendaraan yang menunggak pajak melalui Operasi Gabungan
se-NTB
Terwujudnya kelancaran Penerimaan dari dana Perimbangan
se-NTB dan Prov. Lainnya
1. 2. 3. e.
Kode
Rapat Koordinasi Dinas Pendapatan Provinsi NTB dengan instansi terkait
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
1
Penyelesaian sengketa pajak Konsultasi/koordinasi internal
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
2
3
f.
Kordinasi dan Singkronisasi data penerimaan retribusi dan PPL
Terwujudnya Sinkronisasi data penerimaan retribusi dan PPL
g.
Verifikasi Administrasi pemungutan retribusi dan PLL
Tersusunnya Laporan Verifikasi administrasi Pemungutan Retribusi dan PLL Terdatanya potensi Obyek Retribusi dan pendapatan lainnya melalui pelaksanaan
h.
Intensifikasi Obyek Retribusi dan pendapatan lainnya
1.
i.
Pengawasan tunggakan penerimaan retribusi dan PLL
j.
Pelaksanaan penerapan Sistem online Penerimaan Retribusi dan PLL/monev
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a.
Pembangunan Gedung kantor
se-NTB
se-NTB dan Prov. Lainnya
Lokasi 4 se-NTB dan Prov. Lainnya se-NTB dan Prov. Lainnya se-NTB dan Prov. Lainnya
Rakor evaluasi penerimaan retribusi
2. Laporan Tahunnan Tersusunnya Dokumen tunggakan obyek penerimaan Retribusi dan PPL Terlaksananya Sistem Aplikasi Online Penerimaan Retribusi dan PLL
Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai, dari 9 UPTDPPDRD di kabupaten / Kota se- NTB Meningkatnya kualitas pelayanan dan terwujudnya kemudahan wajib pajak dalam mengakses pelayanan
1 kasus 12 kali/setiap UPTD PPDRD 80% 1,016,400,000.00
Laporan Konsultasi/Koordinasi Rekonsiliasi Data Bintek Penyerahan Kewenangan
Tersusunnya Dokumen Rencana Target Pendapatan Daerah
1 kasus 12 kali/setiap UPTD PPDRD 80%
se-NTB dan Prov. Lainnya se-NTB
320 kali, (9 UPTD/ SAMSAT seNTB)
850,000,000.00
320 kali, (9 UPTD/ SAMSAT se-NTB)
2,101,550,000.00
534,168,500.00
650,000,000.00
12 Laporan 4 kali 1 kali 1 Dokumen
12 Laporan 4 kali 1 kali 1 Dokumen
269,358,500.00 Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 5 6 1 tahun Dok/Lap
275,000,000.00 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting 7
Target Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8
9
1 tahun Dok/Lap 58,500,000.00
1 kali
65,000,000.00 1 kali
86,050,000.00
95,936,000.00
211,819,300.00 Perda dan rakor potensi retribusi dan PPL 5 kali 1 Laporan 1 Dokumen/1 kali 1 paket
222,542,100.00 Perda dan rakor potensi retribusi dan PPL 5 kali 1 Laporan 1 Dokumen/1 kali
55,000,000.00 Rp 35,110,000.00
80%
65,000,000.00 1 paket
Rp 50,000,000.00
80% 8,761,004,900
se-NTB
... paket pada UPTD/Samsat Dipenda seNTB - Pembangunan Sarana Prasarana pendukung Samsat/Drive Thru Selong
2,353,736,000.00
3,300,000,000.00
7,272,665,650 Pembangunan pada UPTD/Samsat Dipenda se-NTB
3,500,000,000.00
- Pembangunan Samsat/Drive Thru Pujut - Pembangunan sarana penunjang
44
Drive Thru di Bima/Sape
b.
c.
d. Kode
Pengadaan dinas/oprasional
Kendaraan
Pengadaan Meubelair
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
1 e.
f. g. h.
Peningkatan jumlah kendaraan oprasional organisasi
se-NTB
terwujudnya Pengadaan Meubelair
se-NTB
terpeliharanya kenyamanan gedung kantor
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
2
3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya kendaraan dinas operasional pada kantor Dipenda NTB dan 9 UPTD-KPPDRD/SAMSAT seNTB meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas meningkatnya kinerja sesuai standar dan tepat waktu Terlaksananya Rehabilitasi gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang profesional, berdaya saing dan sesuai dengan kebutuhan formasi Dipenda, dari 9 kabupaten / Kota se-NTB
a.
bertambahnya jumlah dan kapasitas SDM aparatur yang memiliki kemampuan teknis Diklat Aparatur
b.
pembinaan mental dan fisik aparatur
Terwujudnya mental dan fisik aparatur yang baik untuk dapat menjalankan tugas secara optimal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terpenuhinya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan efektif dan efisien dari 9 kabupaten / Kota dapat diwujudkan dengan optimal
a.
Terdatanya tingkat capaian kinerja program dan kegiatan
Penyusunan kinerja dan
laporan ikhtisar
capaian realisasi
se-NTB
Lokasi 4 se-NTB
93%
3 unit R-4 dan 4 unit R-2 pada UPTD/Samsat Dipenda se-NTB
1,499,400,000.00
242 unit pada UPTD/Samsat Dipenda se-NTB dan kantor induk
580,000,000.00
1,174,160,000.00
Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 5 6
93%
Catatan Penting 7
10 paket
8
9
10 paket
90%
1,074,021,850.00
90%
se-NTB
90%
se-NTB
2 paket
265,010,000.00 90%
382,961,400.00
232,954,000.00 2 paket 602,012,000.00
75%
75% 435,446,000.00
80%
458,746,000.00
80% 237,746,000.00
9 kali pada kantor induk dan 9 UPTD PPDRD/SAMS AT se-NTB 77%
257,746,000.00 9 kali pada kantor induk dan 9 UPTD PPDRD/SAMSAT seNTB
77% 197,700,000.00
201,000,000.00
80%
80% 482,475,870.00
se-NTB
574,160,000.00
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
348,100,000.00
se-NTB
555,107,800.00
Target Kinerja
976,383,500.00
se-NTB
469,400,000.00
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015
500,000,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
- Bangunan penunjang di UPTD Tanjung - Penembokan/ pembangunan penunjang di beberapa UPTD se-NTB 2 unit R-4 dan 4 unit R-2 pada UPTD/Samsat Dipenda seNTB 193 unit pada UPTD/Samsat Dipenda seNTB dan kantor induk
100%
567,050,000.00
100% 166,140,470.00
196,550,000.00
45
b.
c.
kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun
Penyusunan rencana kerja SKPD
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah
Program Reformasi Birokrasi
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan 2 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian
Penertiban pengelolaan keuangan dan aset Peningkatan managemen aset/barang daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Terdatanya persentase tingkat capaian kinerja keuangan Penyusunan Dokumen pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya dokumen Renja dan RKA/DPA.
se-NTB
100%
se-NTB
1 Dokumen Laporan 100%
80%
Persentase Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel pada lingkup kantor dipenda prov NTB terlaksananya pengurus barang daerah
1 tahun (pada UPTD/Samsat Dipenda seNTB dan kantor induk)
Terwujudnya pelaksanaan tugas pelayanan yang transparan dan akuntabel dari 9 UPTD-PPDRD kabupaten / Kota se-NTB
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 3 Terwujudnya PNS yang disiplin dan memiliki kinerja yang baik
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang tertib pada 9 UPTD-PPDRD di kabupaten/Kota se-NTB Terwujudnya data aset/ barang Daerah yang dikelola pada dipenda Prov. NTB secara akurat Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan efektif dan efisien dari 10 kabupaten/Kota dapat diwujudkan dengan optimal Terpenuhinya kebutuhan surat – menyurat
100% 160,091,400.00
10%
Lokasi 4 se-NTB
185,000,000.00 1 Dokumen Laporan
156,244,000.00
100%
351,428,000.00
80%
351,428,000.00
1 tahun (pada UPTD/Samsat Dipenda se-NTB dan kantor induk)
243,404,400.00
Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 5 6 4 laporan 243,404,400.00 pelaksanaan pembinaan
10%
7
Target Kinerja 8 4 laporan pelaksanaan pembinaan
10%
se-NTB
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
terpenuhinya Komunikasi; sumber Daya Air dan Listrik dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas meningkatnya penyelesaian Administrasi Keuangan dengan penerimaan honorarium aparatur meningkatnya kebersihan kantor
1 laporan
1 tahun
se-NTB
1 tahun
se-NTB
1 tahun
55,022,400.00
11,351,278,283.10
12,283,224,256.15
1 tahun 100,403,560.00 1 tahun 2,665,013,988.00 1 tahun 703,423,200.00 1 tahun 1,890,462,000.00
se-NTB
1 tahun
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
meningkatnya kegiatan Cetakan dan Penggandaan optimalnya pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi listrik /penerangan bangunan kantor persentase jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor persentase jumlah pencetakan buku Bahan bacaan dan Peraturan perundang-
se-NTB
1 tahun
2,054,850,000.00 1 tahun
549,219,000.00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
599,148,000.00 1 tahun
1,628,407,000.00 se-NTB
1 tahun
se-NTB
1 tahun
1,776,444,000.00 1 tahun
83,164,290.00
90,724,680.00 1 tahun
1,935,670,000.00 se-NTB
9 285,500,000.00
55,022,400.00
644,804,600.00
meningkatnya kelancaran tugas aparatur
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
55,022,400.00
2,357,512,374.00
Penyediaan alat tulis kantor
285,500,000.00
1 laporan
1 tahun
se-NTB
357,817,600.00
10% 55,022,400.00
se-NTB
357,817,600.00
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting
92,173,760.00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik
185,500,000.00
1 tahun
1,935,670,000.00 1 tahun
105,368,000.10
105,368,000.15
46
Penyediaan makanan dan minuman
Penyelasaran Program Pemerintah Pusat dan Daerah Penyediaan jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran Penyediaan jasa keamanan kantor
undangan terpenuhinya makan dan minum untuk kebutuhan tamu dalam penyelenggaraan rapapat Terlaksananya koordinasi/konsultasi dengan instansi vertika; optimalnya pelaksanaan Administrasi dan Teknis Perkantoran persentase peningkatan keamanan kantor dengan tingkat kehadiran
se-NTB
1 tahun
1 tahun 275,594,000.00
se-NTB
1 tahun
se-NTB
1 tahun
300,648,000.00 1 tahun
432,630,759.00
471,960,828.00 1 tahun
425,150,000.00 se-NTB
1 tahun
Total
463,800,000.00 1 tahun
931,122,500.00
1,015,770,000.00
30,426,069,053.10
28,524,218,406.15
B. SUMBERDAYA TAHUN 2016 DALAM STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA DINAS PENDAPATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. 1.
Struktur Organisasi Struktur organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Peraturan Daerah
Provinsi NTB No 7 Tahun 2008, terdiri dari : Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pajak dan Dana Perimbangan, Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya, serta 12 Seksi/Subbag sedangkan pada 9 Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) masing-masing terdiri dari 1 orang Kepala UPTD dan 3 Seksi/Subbag. (Struktur Organisasi Dipenda terlampir). 2. Personalia Dipenda Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung oleh personil sebanyak 316 PNS yang terdiri dari 100 orang tenaga teknis (32,26%) dan 216 orang tenaga Administrasi (67,74%). Jumlah tersebut masih dirasakan perlu penambahan untuk melaksanakan semua kegiatan pokok Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama pada UPTD PPDRD di pulau Sumbawa Secara rinci jumlah personil Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB, baik yang berada pada Kantor Induk maupun pada Kantor Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah seperti terlampir.
47
BAB VI. SUMBER DANA YANG MEMBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Arah kebijakan pengembangan Dinas Pendapatan Daerah Prov NTB Tahun 2017 dalam rangka penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah baik yang bersifat urusan wajib maupun urusan pilihan, seluruh pendanaannya berasal dari APBD Provinsi NTB, Dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang terkait tugas pokok dan fungsi Dipenda Beberapa pembangunan gedung kantor yang pernah dan akan dilaksanakan Dipenda tahun berjalan (2016/tahun n-1), dan kondisi tahun rencana (2017/tahun n-1) terutama hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Dipenda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Prioritas Pembangunan Tahun 2017 Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak yang implementasinya dilakukan oleh UPTD PPDRD, maka pada tahun anggaran 2016 Dipenda Prov NTB memprioritaskan pembangunan/sarana dan prasarana pelayanan yang secara bertahap sesuai dengan kemampua dana pada tahun mendatang untuk semua UPTD PPDRD/Samsat se-NTB. Dan pada tahun 2016 ini akan dilakukan pembanguan gedung kantor Arsip Mataram dan pembangunan gedung kantor untuk UPTD Selong. Pada Tahun Anggaran rencana 2017, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat baru akan melaksanakan kegiatan pembangunan gedung kantor, berupa:
48
A. Fisik 1.
Pembangunan gedung kantor Drive Thru Pujut Kab. Lombok Tengah.
2.
Penambahan sarana prasarana bangunan kantor pada UPTD PPDRD se-NTB
B. Sarana prasarana 1.
Serta penambahan beberapa unit kendaraan roda 1 dan roda 2 pada masing-masing UPTD-PPDRD se NTB.
2.
Penambahan peralatan dan perlengkapan kantor Pelaksanaan pembangunan ini diharapkan berdampak terhadap meningkatnya pendapatan daerah dengan terus berupaya
memberikan berbagai kemudahan terhadap masyarakat, dalam mengakses layanan publik yang layak. Capaian ini tentu akan mendorong terlaksananya program-program Dipenda khususnya untuk mendukung beberapa tujuan, sasaran dan program kerja Dipenda. Semua upaya ini tentunya bermuara pada satu tujuan yakni Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Pendapatan Asli Daerah), dimana indikator penting ini tergambar melalui tingkat capaian terhadap target Renstra adalah rata-rata tumbuh 15.42 % setiap tahun.
49
BAB VII. PENUTUP A. Kesimpulan 1.
Hasil Analisis capaian Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2013 s/d 2014 a.
Terhadap Pencapaian Indikator pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2014 yang ditargetkan 13,78% dengan realisasi pertumbuhan 27,22 % atau melampaui penetapan target yang telah ditentukan hingga 13,44%.
b.
Pajak Daerah dari tahun ketahun mengalami pertumbuhan secara eksponensial, artinya mengalami peningkatan secara konsisten, hal ini ditandai dengan peningkatan Pertumbuhan Pajak Daerah dari tahun 2012 14,54% - tahun 2013 20,19% dan di tahun 2014 mencapai 29,78%.
2.
Hasil Analisis Rencana Target Pendapatan Daerah tahun 2015 – 2016 yang diuraikan antara lain: Penganggaran target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 Rp3.740.980.788.000 mengalami peningkatan Rp451,747,938.00 atau 13.73% dibandingkan dengan Rencana target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.289.232.850.000. Penganggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2017 dimaksud terdiri atas kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1.489.588.230.000, Dana Perimbangan Rp1.618.805.889.000,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp632.586.669.000,00. Adapun kelompok Pendapatan berkenaan diuraikan antara lain: 50
a.
Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2017 Rp1.489.588.230.000 mengalami peningkatan Rp211,872,333.00 atau 16.58% dibandingkan dengan Rencana target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.277.715.897.000.
b.
Target Pendapatan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2017 Rp1.618.805.889.000,00 mengalami peningkatan Rp182,367,726,000.00 atau 12.70% dibandingkan dengan Rencana target Pendapatan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.436.438.163.000,00.
c.
Target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2017 Rp632.586.669.000,00 mengalami peningkatan Rp57,507,879,000.00 atau 10.00% dibandingkan dengan Rencana target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp575.078.790.000,00.
3.
Hasil Usulan Rencana Program Kegiatan Prioritas pada tahun 2017. Rencana Program Kegiatan Prioritas pada tahun 2017 tetap ditempuh melalui instrumen Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan Target pagu Rp 6.988.245.625 atau 15,06% dan didukung melalui 16 kegiatan prioritas utama. Pada Tahun rencana 2017, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
akan
melaksanakan kegiatan pembangunan gedung kantor, penambahan beberapa unit kendaraan roda 4 dan roda 2 Serta akan terus berupaya untuk melakukan Peningkatan pelayanan kesamsatan melalui berbagai arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang terkait tugas pokok dan fungsi Dipenda.
B. Saran 1.
Mengingat pendapatan daerah akan digunakan untuk mendanai pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2017, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menetapkan target pendapatan dimaksud akan terus menyesuaikan potensi nyata sumber pendapatan yang ada di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah dimaksud. 51
2.
Sasaran indikator Pendapatan yang diharapkan dapat dicapai adalah meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 15,42 % setiap tahun, Meningkatnya kesadaran wajib pajak yang dilihat dari jumlah kendaraan yang melakukan daftar ulang sebesar 85 % dan Meningkatnya jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat tehnis fungsional dan Diklat Penjenjangan. Indikator capaian Pendapatan ini dituangkan kedalam berbagai ragam dan varian program/kegiatan yang diselenggarakan oleh masing-masing komponen dalam Renja Dipenda 2017. Ketersediaan sarana prasarana pendukung pada TA 2016 berupa Pembangunan gedung kantor Drive Thru Paok Motong Lotim, Pembangunan gedung kantor Samsat Pembantu pada UPTD Panda-Bima dan penambahan 3 (tiga) unit mobil operasional Samsat keliling dan beberapa unit kendaraan roda 2, memberi optimisme pada pencapaian target dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor tahun berjalan / 2016 dan rencana tahun 2017 akan memberi angin segar bagi percepatan pencapaian target Renstra Dipenda 2013-2018. Akhirnya, semoga dokumen Renja ini bermanfaat bagi seluruh komponen Dipenda yang melaksanakan Program kegiatan dan dokumen ini harus menjadi acuan dalam proses perencanaan Dipenda, penyusunan RKA/DPA, maupun penetapan kebijakan dan pelaksanaan program-kegiatan tahun 2017.
Mataram, 14 Januari 2017 PLT. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Abdul Aziz Bc.Kn NIP. 1959 0215 1985 03 1 018
52
53